Nama Pemilik Modul: - ______________________________________________________ ___ Kelas VIIINomor HP/WhatsApp Pemilik Modul: ______________________________________________________ ___
Surakarta, 1 Januari 2023 Piketos/Mawaka: Let’s Vote for Better Spelanska! Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Suara Demokrasi Tim Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Suara Demokrasi SMP Negeri 9 Surakarta
Piketos/Mawaka Let’s Vote for Better Spelanska! Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Suara Demokrasi Tim Penyusun Anggraini Wulan Prasasti Pengarah Banati Rachmawati, S.Pd., M.Si. Penanggungjawab Diah Pitaloka Handriani, S.Pd., M.Pd. Diterbitkan oleh: SMP Negeri 9 Surakarta Tim Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Suara Demokrasi Jl. Sekar Jagad No.1, Pajang, Laweyan Surakarta 57146 Cetakan Januari 2023
PENGANTAR Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Suara Demokrasi “Piketos/Mawaka: Let’s Vote for Better Spelanska!” merupakan instrument untuk melibatkan seluruh warga sekolah untuk menstimulasi partisipasi dalam meningkatkan kreativitas peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran dan jiwa demokrasi baik di sekolah yaitu SMP Negeri 9 Surakarta maupun di lingkungan sekitarnya. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik SMP Negeri 9 Surakarta terhadap pentingnya menggunakan hak pilih dalam kehidupan berdemokrasi. Proyek ini akan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan Pengenalan, Kontekstualisasi, Aksi, Refleksi, dan Tindak Lanjut yang diperuntukkan bagi seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta. Proyek ini dilengkapi dengan modul bagi peserta didik, video materi, slide presentasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Penyusun
TARGET PENCAPAIAN PROYEK Melalui pengalaman dalam melaksanakan proyek ini, peserta didik diharapakan dapat mengembangkan dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu: 1. Bergotong Royong 2. Bekebhinekaan Global
DAFTAR ISI 1. Mengenal Demokrasi dan Kepemimpinan • Apa itu demokrasi dan kepemimpinan? • Apa saja masalah yang ada dalam praktik demokrasi di sekitar kita? 2. Mengenal organisasi OSIS/MPK • Apa saja persyaratan mendaftar sebagai anggota OSIS/MPK? 3. Pembentukan Partai • Bagaimana cara membentuk partai? • Apa saja dan bagaimana menuyusun komponen partai? 4. Mengenal KPU • Apa itu KPU dan apa peranannya dalam pemilu? 5. Mengenal Kampanye • Apa itu kampanye? • Bagaimana membuat poster kampanye? 6. Proses Pemungutan Suara (Pemilu) • Bagaimana prosedur dan proses pemungutan suara? • Apa saja perlengkapan yang dibutuhkan? 7. Peran DPRD • Apa peran DPRD dalam proses berdemokrasi? • Bagaimana sistematika kerja DPRD? 8. Lampiran - Kumpulan Lembar Kerja • Lembar Kerja Pengenalan 1 (Eksplorasi Isu Demokrasi) • Lembar Kerja Pengenalan 2 (Komponen Partai) • Lembar Kerja Pengenalan 3 (Eksplorasi Isu Kampanye) • Lembar Kerja Pengenalan 4 (Perlengkapan Pemilu) • Lembar Observasi (Kunjungan ke DPRD) • Asesmen Formatif • Asesmen Sumatif
GARIS BESAR PROYEK Piketos/Mawaka Let’s Vote for Better Spelanska! Sub Tema: 1. Mengenal demokrasi dan kepemimpinan 2. Mengenal organisasi OSIS/MPK 3. Membentuk partai 4. Mengenal KPU 5. Mengenal Kampanye 6. Proses Pemungutan Suara 7. Peran DPRD Tujuan Projek: Peserta didik dapat: 1. Peserta didik mampu memahami makna demokrasi dan kepemimpinan 2. Peserta didik mampu memahami organisasi OSIS/MPK 3. Peserta didik mampu membentuk partai 4. Peserta didik mampu memahami peran KPU dalam pemilu 5. Peserta didik mampu membuat poster kampanye 6. Peserta didik mampu memahami proses pemungutan suara 7. Peserta didik mampu memahami peran DPRD Integrasi Mata Pelajaran: 1. PPKn 2. Prakarya 3. Seni Budaya 4. Bahasa Indonesia 5. Informatika Alokasi Waktu: 150 JP Sarana Prasarana: 1. Lingkungan sekitar 2. Handphone 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis 5. Sumber Belajar 6. Komputer/Laptop
Relevansi Tema dan Sub Tema dengan SMP Negeri 9 Surakarta SMP Negeri 9 Surakarta adalah Sekolah Standar Nasional yang terletak di daerah perbatasan kota di mana warga sekolah, baik peserta didik, guru dan karyawannya dengan latar belakang yang beragam. Melalui kegiatan projek ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap gotong-royong dan saling menghargai antar sesama tanpa melihat perbedaan dan demi mencapai kepentingan bersama di lingkungan sekolah. Tahap No. Aktivitas Jenis Aktifitas Pengenalan: Mengenali dan membangun kesadaran peserta didik akan pentingnya menggunakan hak suara dan kehidupan berdemokrasi 1 Memahami makna demokrasi dan kepemimpinan melalui video dan diskusi kelompok 2 Membuat ulasan sederhana mengenai praktik demokrasi di sekitar mereka dan mempresentasikannya 3 Mengenali program kerja OSIS/MPK 4 Membentuk partai untuk mendukung proses demokrasi 5 Mengenali komponen partai dan menyusunnya (ketua, wakil, sekretaris, visi-misi, lambing, jargon, dll) 6 Mengenali perananan KPU dalam pemilu 7 Mengenali kampanye dan syarat pembuatan poster kampanye 8 Membuat poster kampanye sebagai bentuk dukungan dalam proses demokrasi 9 Mengenal perlengkapan pemilu Kontekstualiasasi: Menggali pemahaman dan permasalah terkait penggunaan suara dan peran dalam kehidupan berdemokrasi, khususnya pemilu 10 Mengikuti dan menyaksikan proses debat dalam pemilu OSIS/MPK 11 Mengamati peran DPRP dalam pemerintahan 12 Membuat perlengkapan pemilu 13 Mengikuti simulasi pemilu 14 Asesmen formatif: Post-test Aksi Nyata 15 Hasil aksi nyata melalui Piketos/Mawaka Refleksi dan Tindak Lanjut 16 Pengumuman Hasil Piketos/Mawaka dan melakukan refleksi kegiatan
Dimensi, Elemen dan Sub-elemen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dimensi Elemen Sub-elemen Target Pencapaian Bergotong Royong Kolaborasi Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama Memahami informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan keprihatinan yang diungkapkan oleh orang lain menggunakan berbagai symbol dan media secara efektif, serta memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hungan interpersonal guna mencapai tujuan bersama. Berkebhinekaan Global Berkeadilan Sosial Berpartisipasi proses pengambilan keputusan Berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka dengan panduan pendidik. Pembelajaran pada Proyek Mata Pelajaran Materi PPKn Menjelaskan proses demokrasi di Indonesia Menjelaskan prosedur pemilu Prakarya Menjelaskan pembuatan perlengkapan pemilu Seni Budaya Menjelaskan pembuatan poster kampanye Bahasa Indonesia Menjelaskan prosedur debat Informatika Menjelaskan cara mendokumentasikan kegiatan melalui media sosial Asesmen Proyek 1. Jenis Asesmen Asesmen Formatif Asesmen Sumatif Waktu Berkala, berkelanjutan, selama proyek Di akhir projek Pihak yang memberikan asesmen Guru Peserta didik Mitra proyek Guru Bentuk asesmen Rubrik Observasi Rubrik
2. Pemetaan Proyek No. Tahapan Deskripsi 1. Menentukan tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu memahami makna demokrasi dan kepemimpinan 2. Peserta didik mampu memahami organisasi OSIS/MPK 3. Peserta didik mampu membentuk partai 4. Peserta didik mampu memahami peran KPU dalam pemilu 5. Peserta didik mampu membuat poster kampanye 6. Peserta didik mampu memahami proses pemungutan suara 7. Peserta didik mampu memahami peran DPRD 2. Merancang indikator kemampuan 1. Dapat menjawab pertanyaan tertulis terkait materi 2. Dapat menghasilkan karya berupa produk perlengkapan pemilu 3. Dapat menghasilkan karya berupa poster kampanye 4. Dapat melakukan presentasi/ikut serta dalam proses pemilu 5. Dapat merangkum kegiatan proyek dalam bentuk video 3. Menyusun strategi asesmen 1. Asesmen formatif 2. Asesmen sumatif Bentuk asesmen Tertulis - Menyajikan ulasan (karya tulis) - Menjawab soal terkait materi Produk - Melakukan presentasi (menunjukkan sikap dan tindakan) - Perlengkapan Pemilu - Poster Kampanye - Video TikTok Instrumen asesmen Soal Rubrik Lembar checklist 4. Mengolah hasil asesmen Asesmen formatif dan sumatif diolah guru dengan membuat kesimpulan secara deskriptif 5. Menyusun laporan Menyusun rapor proyek dengan indikator: Mulai Berkembang, Sedang Berkembang, Berkembang Sesuai Harapan, Sangat Berkembang
3. Instrumen Asesmen 1. Rubrik Penilaian Tertulis No. Indikator Soal Materi Bentuk Soal Nomor Soal 1 Diberikan soal isian, peserta didik menjawab terkait sesuai dengan pengetahuan dan pendapat masingmasing 1. Demokrasi dan Kepemimpinan 2. Partai dan Kampanye 3. Pemilu Esai 1-5 1-5 1-10 20 2. Rubrik Penilaian Produk No. Aspek yang dinilai Kriteria Skor 4 3 2 1 1 Ide/ gagasan - Original - Belum pernah dipublikasikan - Sesuai dengan sub tema 2 Persiapan menentukan bahan - Menyiapkan alatsecara lengkap - Menyiapkan bahan secara lengkap tepat - Menentukan bahan secara tepat 3 Proses pembuatan produk - Sistematis sesuai prosedur - K3 (keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja) - Tepat waktu 4 Hasil produk - Estetika - Kerapian - Kreativitas Keterangan: 4 : peserta didik dapat menuangkan ide, menentukan bahan, melakukan proses dan menghasilkan produk memenuhi semua kriteria 3 : peserta didik dapat menuangkan ide, menentukan bahan, melakukan proses dan menghasilkan produk memenuhi 2 kriteria. 2 : peserta didik dapat menuangkan ide, menentukan bahan, melakukan proses dan menghasilkan produk memenuhi 1 kriteria 1 : peserta didik dapat menuangkan ide, menentukan bahan, melakukan proses dan menghasilkan produk tidak memenuhi kriteria.
Rubrik Dimensi Kriteria Sangat Berkembang ≥ 94% Berkembang Sesuai Harapan 85% - 93% Sedang Berkembang 78% - 84% Mulai Berkembang ≤ 77% Bergotong Royong Membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan Menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama Menunjukkan ekspetasi (harapan) positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar (sekolah dan rumah) Menampilkan tindakan yang sesuai dengan tujuan kelompok Berkebhinekaan Global Berpartisipasi menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka secara mandiri Berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka dengan panduan pendidik Berpartisipasi dalam menentukan kriteria yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama Berpartisipasi menentukan beberapa pilihan untuk keperluan bersama berdasarkan kriteria sederhana
A. DEMOKRASI Mulai dari pertengahan abad 5 SM istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Ada beberapa macam demokrasi, di antaranya: 1. Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat a. Demokrasi Langsung Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. b. Demokrasi Tidak Langsung Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. 2. Atas Dasar Prinsip Ideologi a. Demokrasi Konstitusional Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang- wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. b. Demokrasi Rakyat Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan MarxismeKomunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. c. Demokrasi Pancasila Berlaku di Indonesia yang bersumber dan tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia serta berasaskan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi: 1. Pengakuan hak asasi manusia. 2. Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika). 3. Pemerintahan menurut hukum. 4. Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya. 5. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih.
6. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. 7. Kebebasan mengemukakan pendapat 8. Kebebasan berserikat dan berposisi. 9. Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil education). Indonesia telah mengalami perubahan sistem demokrasi dari Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Pancasila. Indonesia mengalami banyak perubahan Sistem Demokrasi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah karena banyaknya kekurangan - kekurangan yang ada pada sistem demokrasi sebelumya. Sehingga, bangsa Indonesia mencoba untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan beralih ke sistem demokrasi yang lain. Indonesia memilih Demokrasi Pancasila, karena Demokrasi pancasila melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pelaksanaanya. Selain itu, Demokrasi Pancasila juga bersumber dari nilai dan kepribadian bangsa sendiri yang sudah melekat dengan jati diri Bangsa Indonesia. B. KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam artian, gaya kepemimpinan yang digunakan pimpinan tersebut digunakan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan di dalam memimpin suatu organisasi. Saat ini belum ada negara yang 100% menganut sistem demokrasi. Hanya saja, banyak negara yang menuju ke gaya kepemimpinan demokratis. Salah satunya adalah Indonesia. Ciri khas demokrasi yang ada di Indonesia adalah memilih kepala negara (presiden) dan perwakilannya sendiri melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kepemimpinan gaya demokratis juga memiliki selogan ‘dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’. Artinya semua keputusan itu ide atau usulannya berasal dari rakyat. Kemudian dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat juga. Posisi Pemimpin dalam Demokrasi Lalu jika semuanya dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan diperuntukkan rakyat, lalu bagaimana posisi pemimpin dalam organisasi atau kelompok yang menganut sistem demokrasi? Pemimpin dalam negara atau organisasi yang menganut sistem demokratis biasanya menempatkan diri sebagai koordinator dan integrator. Artinya, pemimpin selalu mendiskusikan semua keputusan yang akan diambil untuk organisasinya dengan bawahannya. Pemimpin juga akan menempatkan diri sebagai pengawas, pengatur, dan pengontrol. Karena semuanya dilakukan untuk rakyat, jadi butuh satu orang yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi. Maka posisi pemimpin
di sini bertugas untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan bawahannya sudah sesuai dengan keputusan yang diambil bersama. Paling penting, seorang pemimpin dalam suatu organisasi yang demokratis harus mampu mempengaruhi bawahannya. Ini supaya pendapat dari bawahannya nanti dalam mengambil keputusan tetap berada dalam jalur untuk menggapai tujuan awal organisasi. Ciri-ciri Gaya Kepemimpinan Demokrasi Berikut beberapa ciri-ciri organisasi atau negara yang menganut sistem demokrasi untuk menjalankan pemerintahannya. 1. Kekuasaan pimpinan tidak mutlak Pimpinan dalam sebuah organisasi atau negara bergaya demokratis tidak memiliki wewenang mutlak. Keputusan dalam kebijakan negara atau organisasi dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat. Jadi semua pendapat bawahan selalu digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Bahkan dalam gaya demokratis, bawahan juga memiliki hak untuk membuat keputusan. Namun, memang ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Harus ada peraturan tertulis sejauh mana wewenang atasan, dan keterlibatan bawahan. 2. Komunikasi yang baik Antara atasan dan bawahan ada komunikasi yang baik. Artinya bawahan tidak perlu takut jika akan mengkritik atasannya sejauh yang dilakukannya memang benar dan berdasarkan fakta. Pemimpin pun demikian, harus mau mendengarkan pendapat bawahannya. 3. Pengawasan yang antara dua belah pihak Pimpinan memiliki tugas menjadi pengawas untuk kerja bawahan. Pengawasan dilakukan secara wajar atau tidak terlalu over protektive. Jadi kesannya bukan pemimpin yang menekan bawahan. Namun, pemimpin boleh menegur bawahan yang melakukan kesalahan. Pemimpin pun harus memiliki pengawas dari kalangan bawahan atau rakyat. Pengawas ini bertugas memastikan bahwa pemimpin sudah melakukan tugasnya dengan benar dan tidak melampaui wewenangnya. 4. Tanggung jawab dipikul bersama Dalam gaya demokrasi, tanggung jawab tentang organisasi dipikul bersama. Artinya keberhasilan suatu program organisasi merupakan keberhasilan bersama, bukan pimpinan atau satu orang saja. Begitu juga dengan kegagalan yang mesti dipikul bersama pula.
5. Bawahan diberi kebebasan berpendapat Dalam gaya demokrasi, bawahan justru memiliki keleluasaan dalam mengeluarkan pendapatnya. Bahkan jika hal tersebut berkaitan dengan kebijakan yang dinilai salah yang dibuat oleh atasan. Bawahan tidak akan mendapat hukuman selama kritik atau pendapat tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Gaya kepemimpinan ini merupakan yang paling ideal yang dinilai baik digunakan untuk sebuah organisasi.
A. OSIS Organisasi Siswa Intra Sekolah atau yang biasa disebut OSIS adalah organisasi siswa resmi yang terdapat di sekolah. Organisasi ini memiliki peran sebagai penggerak siswa untuk aktif berkontribusi di sekolah. OSIS merupakan wadah Pembinaan Kesiswaan di sekolah untuk pengembangan minat, bakat serta potensi Siswa. Seperti halnya organisasi lainnya, OSIS juga memiliki struktur kepengurusan di mana pemilihannya dilakukan secara demokratis oleh siswa dalam lingkup sekolah. OSIS dibimbing oleh seorang guru yang telah dipilih sekolah dan memiliki keterampilan dalam bidang tertentu. Sejarah OSIS OSIS adalah sebuah organisasi Resmi satu-satunya di sekolah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak 21 Maret 1970. Organisasi ini dimulai pada Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Latar belakang pembentukan OSIS ini adalah untuk menyiapkan siswa-siswa di usia remaja agar mampu memperjuangkan bangsa dengan upaya pemberian pelatihan kepemimpinan, keterampilan, daya kreasi, kesegaran jasmani, patriotisme, dan idealisme. Pemerintah dalam hal ini berperan besar menetapkan nama organisasi menjadi OSIS dengan empat jalur pembinaan siswa yakni; organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan wawasan wiyatamandala. Fungsi OSIS Salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. Demikian pula OSIS sebagai suatu organisasi memiliki beberapa fungsi dalam mencapai tujuan. Sebagai jalur dari pembinaan kesiswaan, fungsi OSIS adalah : a. Sebagai Wadah Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan satu-satunya organisasi siswa yang resmi di sekolah dan sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. b. Sebagai Motivator Motivator adalah pendorong lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS sebagai motivator berperan untuk menggali minat dan bakat siswa serta mengembangkannnya melalui kegiatan-kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. c. Sebagai Preventif Apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal OSIS mampu mengadaptasi dengan lingkungan, seperti menyelelsaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan
sebagainya. Dengan demikian, secara preventif OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Fungsi preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. B. MPK Majelis Perwakilan Kelas atau MPK merupakan organisasi yang memiliki tingkatan di atas OSIS. Oleh sebab itu, MPK ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja OSIS dalam masa tugasnya selama satu tahun. Biasanya, MPK memiliki anggota yang terdiri dari perwakilan setiap kelas yang terdapat di suatu sekolah. Perwakilan setiap kelasnya itu memiliki peran sebagai penyambung aspirasi dari para siswa yang ada di sekolah tersebut. Sama seperti halnya OSIS, MPK juga memiliki masa jabatan selama satu tahun pelajaran. Jadi setelah satu tahun, jabatan itu akan digantikan oleh pengurus yang baru di tahun berikutnya. Tugas MPK Selain penyambung aspirasi dari siswa lainnya, MPK ini memiliki tugas utama untuk mengawasi kinerja OSIS. Sehingga, OSIS bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai amanat dari para siswa kepada pengurus OSIS. Adapun rincian tugas dari MPK sebagai berikut: 1. Mengawasi, memantau dan membantu kinerja OSIS dalam melaksanakan programprogramnya 2. Mengevaluasi kinerja OSIS 3. Mengadakan dan menyiapkan rapat Pleno 4. Menyiapkan orasi pemilihan ketua MPK 5. Menyiapkan orasi pemilihan ketua OSIS 6. Menyeleksi calon anggota OSIS dan MPK untuk masa jabatan berikutnya 7. Mengadakan PKO-PKM untuk calon ketua OSIS dan MPK 8. Memilih calon ketua OSIS dan MPK yang akan melaksanakan orasi 9. Tugas tambahan lainnya baik yang terprogram maupun yang sementara. Di samping itu, cara kerja dari MPK itu sendiri biasnya diawali dengan penyerahan ideide dari para siswa untuk dijadikan program kerja OSIS. Kemudian, OSIS akan menyeleksinya dan melaporkannya kepada pembina OSIS. Biasanya, sebelum melaporkannya kepada pembina OSIS dan MPK serta perwakilan kelas akan mengadakan rapat pleno terlebih dahulu. Di sini juga kan ada Pembina OSIS yang akan menjadi penengah. Ada tiga pelaksanaan rapat pleno setiap tahunnya, yakni: 1. Rapat pleno 1, laporan program kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan 2. Rapat pleno 2, laporan kinerja OSIS selama 1 semester 3. Rapat pleno 3, laporan pertanggung jawaban OSIS dalam kerjanya selama 1 tahun.
Setiap akan menjalankan atau melaksanakan program kerjanya, OSIS harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan MPK. Rapat inilah yang kita sebut sebagai rapat pleno. Wewenang dan Kewajiban MPK Dengan posisinya yang berada di atas OSIS, MPK memiliki wewenangnya tersendiri. Selain wewenang yang merupakan haknya, adapun kewajibannya sebagai organisasi siswa tertinggi di sekolah. Berikut rincian dari hak dan kewajiban MPK: Wewenang/Hak MPK 1. Mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat di kelasnya 2. Bersama pengurus OSIS menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 3. Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS 4. Memberi kritik dan saran terhadap kinerja pengurus OSIS 5. Meminta laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS. Kewajiban MPK 1. Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan 2. Bersama pengurus OSIS membuat dan menetapkan Garis Besar Program Kerja (GBPK) OSIS yang disahkan oleh Pembina OSIS dan Kepala Sekolah 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi siswa kepada pihak sekolah 4. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus OSIS selama 1 tahun 5. Mengemban tugas yang lebih berat dari pada OSIS 6. Ikut berperan dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan OSIS.
A. PARTAI Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partai berarti perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuan (terutama di bidang politik). Partai politik menurut Miriam Budiarjo adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Miriam Budiarjo juga menganggap partai politik sebagai sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sedangkan, menurut UU Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karakteristik Partai Politik La Palombara dan Weiner (1966) mengidentifikasikan empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas partai politik, yaitu: 1. Organisasi jangka panjang Organisasi partai politik diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. 2. Struktur organisasi Partai politik hanya dapat menjalankan fungsi politiknya jika didukung struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, serta pola interaksi yang teratur di antara keduanya. 3. Tujuan berkuasa Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. 4. Dukungan Partai politik perlu mendapat dukungan luas dari masyarakat. Sebab dukungan ini menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Hal ini menunjukan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Fungsi Partai Politik Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dibagi menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Kedua, peran dan fungsi terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Secara hakiki, partai politik punya fungsi utama mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
Selain fungsi-fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Sarana Komunikasi Publik Menurut Signmund Neumann, partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. 2. Sarana Sosialisasi Politik Fungsi ini merupakan upaya menciptakan citra bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum. Lewat proses ini, para anggota masyarakat memeroleh sikap dan orientasi terhadap kehidpan politik yang berlangsung. 3. Sarana Rekrutmen Politik Fungsi ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. 4. Partisipasi Politik Ini adalah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksanaan pemerintahan. 5. Sarana Pengatur Konflik Partai politik melaksanakan fungsi ini dengan cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi serta kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. B. VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA Visi (vision) adalah pernyataan yang mendefinsikan sesuatu yang ingin dicapai perusahaan/organisasi di waktu yang akan datang. Visi lebih terkonsentrasi ke masa depan (jangka panjang, future) dan cenderung merupakan pernyataan yang sifatnya strategis. Misi (mission) adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinsikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan customer, proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan. Program Kerja adalah program-program nyata yang mungkin untuk diimplementasikan untuk mencapai misi perusahaan atau organisasi. C. SLOGAN DAN LOGO Menurut KBBI, slogan adalah frase atau kalimat pendek yang mudah diingat dan dipakai untuk memberitahukan atau menjelaskan tujuan organisasi, ideologi, partai politik dan sebagainya. Sedangkan, slogan politik adalah frase atau kalimat pendek, yang sederhana dan gampang diingat, tetapi mengandung ide yang kuat untuk menjelaskan tujuan/program politik, posisi politik, atau menjawab persoalan mendasar masyarakat. Dalam dunia politik, logo umumnya dikategorikan sebagai logogram. Yakni, komposisi dari gambar-gambar yang mewakili filosofi dan aspirasi partai politik. Untuk memikat mata masyarakat, susunan gambar itu berusaha digarap secara estetis sehingga tampil sebagai penanda visual yang pantas disimpan dalam ingatan.
KPU Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Tugas KPU dalam Pemilu Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, 2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, 3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, 4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu, 5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu, 8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya, 9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu, 10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan 12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan KPU dalam Pemilu Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut: 1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, 2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, 3. Menetapkan peserta pemilu, 4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, 5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya, 6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, 7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, 8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, 9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN, 10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, 11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan 12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KAMPANYE Kampanye adalah tindakan komunikasi yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye bisa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, atau pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi. Jenis Kampanye Kampanye dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 1. Product Oriented Campaigns Kampanye yang berorientasi pada produk. Umumnya terjadi di lingkungan bisnis dan berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan ke publik. Contohnya, kampanye Bank BTN Go Public. 2. Candidate Oriented Campaigns Kampanye yang berorientasi pada kandidat. Umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Misalnya, kampanye pemilu, kampanye penggalangan dana bagi partai politik, dan sebagainya. 3. Ideologically or Cause Oriented Campaigns Jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali berdimensi sosial atau social change campaigns (Kotler), yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah- masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait, seperti kampanye AIDS, dan sebagainya. Selain ketiga jenis kampanye tersebut adapula kampanye yang bertujuan untuk menyerang, yaitu: 1. Kampanye negatif: Kampanye jenis ini digunakan untuk menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. 2. Kampanye hitam (black campaign): Bersumber pada rumor, gosip, bahkan menjurus ke implementasi sejumlah teknik propaganda. Kampanye hitam cenderung sulit diverifikasi ataupun diperdebatkan.
Atribut Kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuat aturan mengenai APK atau Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan KPU yang terus diperbarui. Dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dijelaskan tentang yang dimaksud APK. Dalam peraturan itu, KPU menyatakan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Lantas dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 disebutkan, alat peraga kampanye meliputi: a. baliho, billboard, atau videotron; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul. Di dalam aturan itu juga dipaparkan soal Bahan Kampanye (BK). Menurut KPU, bahan kampanye adalah semua benda atau lain yang disebar/ dibagikan untuk keperluan kampamye. Dalam pasal 30 peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, bahan kampanye berbentuk selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis.
A. PEMILU Perihal Pemilu di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, seperti yang termuat pada Pasal 1 angka 1 UU yang menyatakan: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsifungsi tersebut. B. ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PEMILU Sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penjabarannya sebagai berikut: Langsung Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Umum Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya. Bebas Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Rahasia Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun. Jujur Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Adil Dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.
Kemudian, pada Pasal 3 UU yang sama dikatakan, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) berkepastian hukum; (5) tertib; (6) terbuka; (7) proporsional; (8) profesional; (9) akuntabel; (10) efektif; dan (11) efisien. Sementara, tujuan penyelenggaraan pemilu termaktub dalam Pasal 4 yaitu: 1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; 2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; 3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; 4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemilu Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengacu UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilih dalam pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun.
A. DPRD Dalam UU 23 Tahun 2014, Pasal 147 menjelaskan bahwa susunan dan kedudukan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 148 ayat 1). DPRD sekarang dikategorikan sebagai pejabat daerah (pasal 148 ayat 2). B. FUNGSI DPRD DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : 1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah 2. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD) 3. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. C. TUGAS, WEWENANG, dan HAK Tugas dan wewenang DPRD adalah: 1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. 4. Mengusulkan: a. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian. b. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. c. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. d. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. 5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 9. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.
DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundangundangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1 EKSPLORASI ISU DEMOKRASI DAN KEPEMIMPINAN Kelompok/Kelas : Anggota : Materi Diskusi: 1. Apa yang kalian tahu tentang demokrasi? 2. Praktik demokrasi apakah yang ada di sekitar kalian? 3. Apa saja permasalahan yang ada dalam kehidupan berdemokrasi? Sebut dan jelaskan!
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2 KOMPONEN PARTAI Kelompok/Kelas : Anggota : Materi Diskusi: Susunlah komponen partai kalian! • NAMA PARTAI (Tulislah nama partai kalian) • KETUA dan WAKIL (Tulislah nama ketua dan wakil partainya) • VISI (Tulislah visi partai kalian) • MISI (Tulislah misi partai kalian, lebih dari 1) • SLOGAN(Tulislah slogan yang menarik dan mudah diingat) • PROGRAM KERJA (Tulislah program kerja kalian selama kegiatan P5 Suara Demokrasi)
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3 EKSPLORASI ISU KAMPANYE Kelompok/Kelas : Anggota : Materi Diskusi: 1. Apa yang kalian tahu tentang kampanye? 2. Bagaimana proses kampanye yang berlangsung di sekitar kalian? 3. Apa saja permasalahan yang biasanya terjadi saat proses kampanye? Sebut dan jelaskan!
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 4 DAFTAR PERLENGKAPAN PEMILU Kelompok/Kelas : Anggota : Materi Diskusi: 1. Tulislah daftar perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pemilu! 2. Tunjuk anggota partai yang bertanggungjawab menyiapkannya!
LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK KUNJUNGAN KE DPRD KOTA SURAKARTA PROYEK P5 – SUARA DEMOKRASI Nama : Kelas/No.Absen : Hari, Tanggal Observasi : Isilah lembar observasi di bawah ini sesuai dengan pengamatan kalian! 1. Apa itu DPRD dan apa tugasnya? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. Apa peran DPRD dalam sebuah pemerintahan? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. Jelaskan kedudukan DPRD dalam proses demokrasi di masyarakat! ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. Sebutkan hal yang paling menarik dalam kunjungan kalian di DPRD! ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 5. Ceritakan secara singkat tentang apa yang sudah kalian pelajari dari kunjungan kalian di DPRD! ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… NOTE: Jangan lupa ambil foto saat kalian melakukan observasi dan kumpulkan lembar observasi ini ke wali kelas masing-masing!
LEMBAR REFLEKSI DAN TINDAK LANJUT PROYEK P5 – SUARA DEMOKRASI Nama : Kelas/No : Isilah lembar ini sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kalian selama mengikuti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Suara Demokrasi! Tidak ada jawaban benar dan salah, berikan jawaban sesuai pendapatmu masing-masing! REFLEKSI 1. Apakah pentingnya demokrasi dalam kehidupan kita? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. Hal apa saja yang sudah kalian pelajari selama mengikuti Proyek P5 Suara Demokrasi? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3. Kenapa kita harus menggunakan hak suara kita dalam praktik kehidupan berdemokrasi? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti serangkaian kegiatan Proyek P5 Suara Demokrasi? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TINDAK LANJUT 1. Setelah mengikuti kegiatan ini, kontribusi apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan berdemokrasi? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 2. Berikan saran atau kritikmu yang membangun untuk menjadikan OSIS/MPK menjadi lebih baik ke depannya! ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………