i LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024
ii LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Pemilihan Umum merupakan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam suatu sistem demokrasi langsung tentunya harus sesuai dengan prinsip dan konsep pemilihan itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut penyelenggaraan Pemilu haruslah berpatokan pada 4 (empat) unsur konsep Pemilihan yaitu : (1) sebagai sarana kedaulatan rakyat, 2) dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), (3) dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu telah mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD Kabupaten tahun 2024 yang secara keseluruhan pelaksanaannya berjalan dengan baik, aman dan tertib. Hal ini karena adanya kerjasama dan konsolidasi Internal Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan Pangawas ED-HOC, Pengawas Kelurahan/Desa yang ada di desa-desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di seluruh TPS yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur juga membangun kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur bersama jajarannya, Jajaran TNl, Jajaran Polri, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Tim Sukses, Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, sehingga dari kerjasama dan koordinasi tersebut dapat membangun dan membawa perubahan mutu Pemilihan yang berkualitas dan bermartabat. Laporan akhir ini diharapkan menjadi referensi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan dalam penanganan pelanggaran pemilihan ke depan. Dengan demikian, kedudukan lembaga pengawas menjadi lebih kuat dalam menegakkan keadilan pemilu. Waingapu, 1 Juni 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Ketua, HINA MEHANG PATALU, S.E
iii LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 DAFTAR TABEL No No Tabel Judul Tabel Hal 1 Tabel.1 Penanganan Temuan dan Laporan Timur........................ 7 2 3
iv LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 DAFTAR ISI Cover/Sampul..............................................................................................i Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten SumbaTimur.................................ii Daftar Tabel...............................................................................................iii Daftar Isi ....................................................................................................vi BAB I Pendahuluan.......................................................................................... 1 a. Latar Belakang .................................................................................... 1 b. Maksud................................................................................................ 2 c. Tujuan.................................................................................................. 3 BAB II Pelaksanaan Tugas Penanganan Pelanggaran Pemilu.........................4 1. Persiapan ..............................................................................................4 a. Pelaksanaan Program Kerja...................................................4 b. Dukungan Sumber Daya.........................................................5 2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu.............................................5 a. Penanganan Temuan dan Laporan..............................................5 b. Pengawasan Tindak Lanjut Remokendasi dan Putusan..............27 c. Trend Pelanggaran Pemilu ...........................................................28 d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu ............................29 e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran..................................31 3. Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Oleh Pengawasan Pemilu Tingkat Bawah ..................................................31 4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu ..............32 BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi ..............................................................32 1. Kesimpulan..........................................................................................34 2. Rekomendasi ......................................................................................34
1 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kabupaten Sumba Timur beriklim sabana tropis (Aw) dengan musim hujan yang relatif singkat dan musim kemarau yang panjang (±8 bulan). Suhu rata-rata adalah 22,5 derajat sampai 31,7 derajat Celsius dan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±73% per tahun. Musim penghujan biasanya terjadi di bulan Desember sampai akhir bulan Maret dengan rata-rata curah hujan ≥150 mm per bulan. Sementara itu, musim kemarau biasanya berlangsung sejak pertengahan bulan April sampai dasarian kedua bulan November dengan puncak musim kemarau yakni pada bulan Juli–September. Jumlah curah hujan yang cenderung sedikit dalam setahun yakni sebesar 700–1200 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan tahunan berkisar antara 60–120 hari hujan per tahun menyebabkan sebagian besar daerah Kabupaten Sumba Timur termasuk dalam wilayah yang kering. Jumlah penduduk penduduk Kabupaten Sumba Timur tahun 2019 adalah sebanyak 258.486 jiwa. Sementara itu,kepadatan penduduknya adalah sebesar 37 jiwa/km2, yang berarti setiap luas wilayah 1 km2 terdapat 37 orang penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Kepadatanpenduduk yang rendah akibat dari kondisi alam Kabupaten Sumba Timur yang didominasi oleh bukit-bukit danmenyebabkan rumah-rumah penduduk saling berjauhan. Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 22 kecamatan, 156 Desa/Kelurahan dan pada Pemiu 2024 terdapat 808 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 186.181 pemilih Pada tahun 2024 Kabupaten Sumba Timur menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden,Wakil Presiden,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 Pelaksanaan Pemilihan dilangsungkan di 808 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 22 Kecamatan, di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur, berjalan secara aman dan kondusif.
2 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Tidak terdengar adanya keributan, semuanya berjalan dengan aman. Masyarakat sudah semakin tertib dan saling menghormati pilihan masing-masing tanpa ada indikasi provokatif terhadap gangguan keamanan Namun di balik tidak adanya keributan tersebut bukan berarti penyelenggaraan Pemilu di Sumba Timur telah sempurna, ada banyak hal yang menjadi catatan penting sebagai bahan evaluasi/refleksi untuk dijadikan rujukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pemilu selanjutnya. Dalam penyelenggaraan Pemilu, diharapkan para penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dituntut untuk bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu setiap pemilih dan peserta pemilu harus pula mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Harapan atas terselenggaranya pemilihan yang berkualitas ternyata merupakan harapan yang sangat muluk karena harapan itu terkendala oleh;Permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap), pelanggaran kampanye,pelanggaran Netralitas ASN dan pelanggaran pada masa Pemungutan dan Pengitungan suara menjadi fokus perhatian Pengawas Pemilu. Permasalahan permasalahan tersebut tentunya perlu adanya penyelesaian dari pihak-pihak yang bertanggungjawab termasuk penyelesaian perkara tindak pidana pemilu yang menjadi tanggungjawab PanitiaPengawas dan Aparat Penegak Hukum. Demikian juga dengan pelanggaran Nateralitas ASN yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada pihak yang berwewenang. Masyarakat berharap banyak terhadap keberadaan Pengawas Pemilu agar pelanggaranpelanggaran pemilu dapat ditangani tanpa pandang bulu tanpa kesan memihak kepada kepentingan politik tertentu. B. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan 1. Maksud Berdasarkan latar belakang diatas, Kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur,pada Umum Tahun 2024 menyusun laporan akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sumba Timur untuk maksud:
3 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 2. Tujuan Penyusunan laporan penanganan pelanggaran pada Pemilu 2024 bertujuan: a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran pemilihan Umum tahun 2024; b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum pada masa masa yang akan datang; c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pemilihan Umum tahun 2024 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepetingan a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024
4 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 BAB II PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 1. Persiapan a. Pelaksaaan Program Kerja Sebelum melakukan penindakan, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mengedepankan tindakan Pencegahan. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Prioritas pelaksanaan pencegahan tidak diartikan meniadakan wewenang penindakan. Pengawasan dalam rangka penindakan dilaksanakan dengan memberikan prioritas tertentu terhadap pelanggaran yang dinilai dapat mencederai pemilu demokratis dengan prioritas tertentu Tujuan utama pencegahan adalah menciptakan kesadaran kolektif bahwa penyelenggaraan dan kesuksesan pemilu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Dari segi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah melakukan tindakan pencegahan dengan cara; 1. Melaksanakan sosialisasi dan kerja sama dengan stakeholder dan juga memberikan himbauan-himbauan kepada peserta Pemilu dan Tim Kampanye, agar dengannya Pemilihan Umum di Sumba Timur berlangsung secara demokratis,bermartabat dan berkualitas. 2. Mengirimkan surat Himbauan kepada Bupati Sumba Timur untuk melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara 3. Mengirimkan surat Himbauan kepada Bupati Sumba Timur untuk tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dalam kampanye 4. Mengirimkan surat Himbauan kepada kepala desa dan aparat desa di wilayah se-Sumba Timur untuk menjaga netralitas aparat desa dan kepala desa. Program kerja atau Kegiatan yang dirancang oleh Bawaslu Sumba Timur dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 meliputi kegiatan internal dan eksternal. Kegiatan internal meliputi penguatan penguatan kelembagaan dan konsulidasi internal yakni
5 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 bimbingan teknis kepada pengawas Ed-Hoc . sedangkan kegaitan eksternal meliputi sosialisasi kepada stakeholder pemilu, penyampaian surat-surat himbauaan dan kegiatan kegiatan sosialisasi yang dilkukan oleh pengawas edhock secara massif diwilayah kecamatan masing-masing. b. Dukungan Sumber Daya Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumba Timur memiliki 4 staf yang terdiri dari 2 orang staf PNS 2 orang staf Non PNS. Terdapat beberapa kelemahan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu Sumba Timur, yakni ruangan khusus untuk melakukan klarifikasi dan juga ruangan Rapat Sentra Gakkumdu yang sempit yang tidak bisa menampung seluruh Anggota Gakkumdu dalam pembahsan perkara Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilu. Minimnya anggaran, sarana dan prasarana pendukung untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Sidang-Sidang Penyelesaian Sengketa Proses. Sampai saat ini belum ada ruangan/gedung yang memadai untuk dilakukannya Sidang Musyawarah Penyelesaian. 2. Hasil penanganan Pelanggaran Pemilu a. Penanganan Temuan dan Laporan No Tahapan Kasus Rekomendasi Tindaklanjut 1 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 1. Pantarlih melakukan coklit di luar wilayah kerjanya 2. Pantarlih melakukan Coklit di luar jadwal yang ditetapkan 3. PPK mengistruksik Direkomenda sikan ke KPU Kabupaten Tidak Terbukti Sanksi Peringatan Sanksi
6 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 an PPS untuk agar Pantarlih TPS 001 dan TPS 002 melakukan cpklit ulang di luar jadwal Coklit kepada 3 orang Pemilih Peringatan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Pemilu - - - Penetapan Peserta Pemilu Penetapan jumlah kursi dan Dapil Pencalonan DPD Pencalonan DPR,DPR Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Masa Kampanye Pengrusakan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Tidak ditindaklanj uti
7 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 DPRD Kabupaten Sumba Timur Dapil V Partai Perindo atas nama Umbu Anis Waluwanja Masa Tenang Pemungutan dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD Kab/Kota Tabel 1 . Penanganan Temuan Laporan b. Data hasil penanganan Pelanggaran 1. Bahwa kasus Nomor :001/ REG/TM/ PL/Kec.PDW/ 19.18/ III/2923 yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan Pandawai ditemukan bahwa berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh Pantarlih TPS 008 Kelurahan Kawangu pada tanggal 03 Maret 2023, diduga bahwa wilayah kerja TPS beberapa Pantarlih berbeda dengan wilayah domisili di TPS mereka. Hal ini baru diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Pandawai pada tanggal 03 Maret 2023, pada saat Pantarlih sedang melaksanakan tugas pencoklitan. Oleh sebab itu, maka pada tanggal 6-7 Maret 2023, Panwaslu Kecamatan Pandawai melakukan penelusuran terkait hal dimaksud dan menemukan bahwa terdapat bukti dan fakta sebagai berikut:
8 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 a. Gladys Emilia Pandanga mendaftar dari RT 006/RW 002 (TPS 004) namun ditugaskan di TPS 003. b. Arnoldus Yansen L.Lapu mendaftar dari RT 012 / RW 004 (TPS 007) namun ditugaskan ke TPS 002 c. Anthony Christian Ng. Ndima mendaftar dari RT 010 / RW 004 (TPS 006) namun ditugaskan ke TPS 005 d. Ester Konga Emu mendaftar dari RT 015 / RW 005 (TPS 009), namun ditugaskan ke TPS 008 e. Robert Retang Harambani mendaftar dari RT 017 / RW 006 (TPS 010) namun ditugaskan ke TPS 009 f. Yuana Indira Padji mendaftar dari RT 021 / RW 007 (TPS 012) namun ditugaskan ke TPS 011 g. Erens Windi Rawambaku mendaftar dari RT 007 / RW 003 (TPS 005) namun ditugaskan ke TPS 004 h. Marlina Ana Rija mendaftar dari RT 013 / RW 005 (TPS 008) namun ditugaskan ke TPS 007 i. Nama-nama Pantarlih yang berbeda domisili dan berbeda TPS Wilayah tugas tersebut tersebut selanjutnya dimuat oleh PPS Kelurahan Kawangu dalam Lampiran Berita Acara Pleno Nomor: 12/PP.05.1-BA/5311071001/II/2023 tertanggal 11 Februari 2023 Tentang Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum 2024, yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota PPS Kelurahan Kawangu dan pada tanggal 12 Februari 2023, ketua PPS Kelurahan Kawangu menandatangani SK KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 181 Tahun 2023 j. Pada hari Panwaslu Kecamatan Pandawai menemukan hal tersebut, pada tanggal 03 Maret 2023, Panwaslu Kecamatan Pandawai memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Pandawai. Namun saran perbaikan tersebut tidak dapat lagi dilakukan perubahan oleh karena Pantarlih sudah melakukan coklit berdasarkan Lokasi TPS sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran SK KPU Kabupaten Sumba Timur
9 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Nomor 181 Tahun 2023 tertanggal 12 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ketua PPS Kelurahan Kawangu k. Pada tanggal 07 Maret 2023, Panwaslu Kecamatan Pandawai menetapkan hasil Penelusuran tersebut sebagai emuan dugaan pelanggaran Administrasi dalam Rapat Pleno Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Pandawai melakukan kalrifikasi terhadap Pantarlih,PPS dan PPK dan kemudian melakukan kajian.Dalam kajian dugaan pelanggaran administrasi ini ,Panwaslu Kecamatan Pandawai melakukan analisis hukum dan mendapatkanfakta berdasarkan hasil klarifikasi bahwa Bahwa berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh Pantarlih TPS 008 Kelurahan Kawangu pada tanggal 03 Maret 2023, diduga bahwa beberapa Pantarlih melakukan coklit diwilayah kerja berdasarkan SK KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 181 Tahun 2023 namun, mereka berdomisili di TPS yang berbeda dengan TPS wilayah kerja mereka. Oleh sebab itu, maka Panwaslu Kecamatan Pandawai melakukan penelusuran terkait hal dimaksud dan menemukan bahwa terdapat bukti dan fakta sebagai berikut: 1. Gladys Emilia Pandanga mendaftar dari RT 006/RW 002 (TPS 004) namun ditugaskan di TPS 003. 2. Arnoldus Yansen L. Lapu mendaftar dari RT 012/RW 004 (TPS 007) namun ditugaskan ke TPS 002 3. Anthony Christian Ng. Ndima mendaftar dari RT 010/RW 004 (TPS 006) namun ditugaskan ke TPS 005 4. Ester Konga Emu mendaftar dari RT 015/RW 005 (TPS 009) namun ditugaskan ke TPS 008 5. Robert Retang Harambani mendaftar dari RT 017/RW 006 (TPS 010) namun ditugaskan ke TPS 009 6. Yuana Indira Padji mendaftar dari RT 021/RW 007 (TPS 012) namun ditugaskan ke TPS 011 7. Erens Windi Rawambaku mendaftar dari RT 007/RW 003 (TPS 005) namun ditugaskan ke TPS 004
10 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 8. Marlina Ana Rija mendaftar dari RT 013/RW 005 (TPS 008) namun ditugaskan ke TPS 007 9. Nama-nama tersebut selanjutnya dimuat dalam Lampiran Berita Acara Pleno Nomor: 12/PP.05.1-BA/5311071001/II/2023tertanggal 11 Februari 2023 Tentang Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum 2024 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Anggota PPS Kelurahan Kawangu. a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa: ”Pantarlih berkedudukan di lingkungan TPS” dan pasal 50 ayat (1) huruf (b) menyatakan bahwa : “Syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi : b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih”. Analisis 1; Bahwa berdasarkan fakta dan hasil penelusuran diketahui bahwa: Nama Pantarlih TPS Domisili RT/RW Pantarlih Hasil Pemetaan TPS Awal Pemetaan TPS dalam Form A-Daftar Pemilih Tempat Tugas dalam SK KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 181 Tahun 2023Keterangan; TPS Domisili dan TPS Wilayah Kerja Anthony Christian Ng. Ndima Tps 006 Rt 010 Tps 006 Rt 010 Berada Di Lokasi Tps 006 Tps 005 Tidak Sesuai Arnoldus Yansen L. Lapu Tps 007. Rt 012tps 008Rt 011 Dan Rt 012 Berada Di Lokasi Tps 007 Tps 002 Tidak Sesuai Ester Konga Emu Tps 009 Rt 015 - Rt 015 & 016 Berada Di Lokasi Tps 009tps 008 Tidak Sesuai Gladys Emilia Pandanga Tps 004. Rt 006tps 004Rt 005 Dan Rt 006 Berada Di Lokasi Tps 004 Tps 003 Tidak Sesuai
11 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Robert Retang Harambani Tps 010 Rt 017Tps 010 Rt 016 Dan Rt 017 Berada Di Lokasi Tps 010 Tps 009, Tidak Sesuai Yuana Indira Padji Tps 012 Rt 021 Tps 012 Rt 021 Dan Rt 022 Berada Di Lokasi Tps 012 Tps 011, Tidak Sesuai Erens Windi Rawambaku Tps 005 Rt 007 Tps0 05Rt 0o7 Berada Di Lokasi Tps 005 Tps 004 Tidak Sesuai Marlina Ana Rija Tps 008 Rt 013 - Rt 013 Berada Di Lokasi Tps 008 Tps 007 Tidak Sesuai Analisis 2; Berdasarkan perbedaan Alamat Domisili TPS yang berbeda dengan TPS Wilayah kerjanya, Pantarlih menyatakan sebagai berikut : No Nama Tanggapan Pantarlih atas beda Domisili dan beda Wilayah Kerja TPS 1 ANTHONY CHRISTIAN NG. NDIMA Mengajukan keberatan terkait penempatan wilayah kerja tidak sesuai dengan domisili pantarlih 2 ARNOLDUS YANSEN L. LAPU Mengajukan keberatan karena mendapatkan wilayah kerja di TPS 002 sedangkan pantarlih tidak mengenal semua warga di TPS 002 3 ESTER KONGA EMU Mengajukan keberatan saat bimtek kepada ketua PPK 4 GLADYS EMILIA PANDANGA Awalnya tidak mengetahui jika di tugaskan di TPS 003, setelah pelantikan kami di serahkan alat kerja Pantarlih dan melihat data ternyata bertugas di TPS 004. Tidak keberatan karena masih dalam satu RW yang sama 5 ROBERT RETANG HARAMBANI Tidak sempat mengajukan keberatan karena pengumuman dan pelantikan serta turun ke lapangan untuk mencoklit di hari yang sama yaitu tanggal 12 februari 2023
12 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 6 YUANA INDIRA PADJIMengajukan keberatan kepada PPS dan PPK karena tidak sesuai dengan daerah tempat tinggal dengan wilayah kerja. Sempat meminta kepada PPK dan PPS untuk mengganti SK untuk menetapkan pantarlih sesuai dengan wilayah domisilinya 7 ERENS WINDI RAWAMBAKU Berdomisili di RT 007 TPS 005, dan ditugaskan di TPS 04. Awal saat menerima Formulir Model A. Daftar Pemilih, Pantarlih mengajukan keberatan, namun ditugaskan di TPS 004. Arahan dari PPK agar bekerja saja sesuai dengan A. Daftar Pemilih saat Bimtek di aula Kecamatan Pandawai 8 MARLINA ANA RIJA Tidak mengajukan keberatan karena berkoordinasi dengan RT untuk mencari rumah pemilih Analisis 3 Tanggapan PPS Kelurahan Kawangu; No Nama Tanggapan PPS atas perbedaan Domisili Wilayah Kerja TPS 1 ANTHONY CHRISTIAN NG. NDIMA Karena Anthony dan Mersiani merupakan pasangan Suami istri, atas pertimbangan demikian maka PPS meloloskan Anthony dan menggugurkan mersiani. Catatan: Anthony mendaftar dari TPS 006, namun dipindahkan oleh PPS ke TPS 005 dan memindahkan Cendy Selmy Hutar ke TPS 006 2 ARNOLDUS YANSEN L. LAPU . Arnoldus maupun Yuliana Yeni Laka keduanya lolos pada tahap seleksi administrasi. Meloloskan Yuliana dari TPS 002. Kemudian Arnoldus Lulus di TPS 007; Pada tanggal 11 februari 2023 sebelum melakukan Pelantikan, Ibu Yuliana Yeni Laka berangkat ke Kupang untuk bekerja di Kupang. Sehingga, PPS melakukan koordinasi dengan PPK serta mengusulkan untuk mengakomodir Arnoldus agar bertugas di TPS 002 menggantikan Yuliana Yeni Laka.
13 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Catatan: Arnoldus mendaftar dari TPS 007 dan dipindahkan ke TPS 002 untuk menggantikan Yuliana dan memindahkan Marlina Ana Rija untuk bertugas di TPS 007 3 ESTER KONGA EMU Berdasarkan pemetaan TPS RT 015 masuk di wilayah TPS 008. Ester Konga Emu maupun Asri Eri Kartiwi keduanya memenuhi syarat namun Ester Konga Emu lebih layak sehingga ditetapkan dan bekerja di TPS 008 Catatan : Ester mendaftar di TPS 009 namun dipindahkan ke TPS 008,dan PPS memindahkan Robert Retang Harambani untuk bertugas di TPS 009 4 GLADYS EMILIA PANDANGA 1. Karena Gladis Emilia Pandanga berdomisili di TPS 003 dan merupakan warga RT 06. 2. RT 004 dan 005 (TPS 003) tidak ada yang mendaftar. Kemudian melakukan koordinasi dengan PPK. Setelah Berkoordinasi dengan PPK, Mereka instruksikan agar Pantarlih TPS 004 ditugaskan ke TPS 003. Catatan : Gladys mendaftar dari TPS 004, berdomisili di RT 006, namun PPS memindahkannya ke TPS 003 dan PPS memindahkan Erens Windi Rawambaku ke TPS 004, TPS 003 (Kanjora ) kosong pelamar. 5 ROBERT RETANG HARAMBANI Dari KPU menetapkan RT 016 dan RT 017 di TPS 009. Dari RT 017 hanya 1 orang yang mendaftar yaitu Robert Retang Harambani maka di luluskan sebagai pendaftar tunggal dari TPS 009 dan menurut PPS pemetaan TPS sudah sesuai dengan wilayah RT nya. Catatan: Robert mendaftar dari TPS 010, namun PPS memindahkannya ke TPS 009. Kemudian PPS menindahkan Marlin Konda Ngguna ke TPS 010. 6 YUANA INDIRA PADJI
14 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 1. Pertama ada 15 TPS, kemudian dikeluarkan 1 TPS dan menetapkan TPS berbeda RT sehingga menetapkan TPS 12 menjadi RT 22 & 23. 2. TPS 011 di dalam Model A-Daftar Pemilih terdapat RT 20 dan 21 maka Yuana Indira Padji di loloskan sebagai Pantarlih TPS 011 dan ketiga Pantarlih atas nama Mada Pidi Konda, Febriana Konga Naha, Ronald L. Ndakunau juga memenuhi syarat namun yang layak untuk bekerja adalah Yuana Indira padji Catatan : Yuana mendaftar dari TPS 012, namun PPS memindahkannya untuk bertugas di TPS 011 dan kemudian memindahkan Asistin Orin untuk bertugas di TPS 012. 7 ERENS WINDI RAWAMBAKU Catatan: Erens mendaftar dari TPS 005, namun PPS memindahkannya untuk bertugas di TPS 004 dan memindahkan Anthony Cristian untuk bertugas di TPS 005. 8 MARLINA ANA RIJA Karena 14 TPS saat penetapan Yuliana mengundurkan diri sehingga menetapkan Marlina Ana Rija untuk menjadi Pantarlih TPS 007. Catatan : Marlina mendaftar dari TPS 008, namun PPS memindahkannya untuk bertugas di TPS 007 dan memindahkan Ester Konga Emu untuk bertugas di TPS 008. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPS sebagai Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan pasal 50 ayat (1) huruf (b) Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota b..Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
15 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bab III bagian B angka (4) menyatakan bahwa: ”Ketentuan lain pengangkatan Pantarlih sebagai berikut: a..Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi: 1).Pendaftar seleksi Pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan; atau 2).Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan, PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih untuk memenuhi jumlah kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi. b.Mekanisme penunjukan calon Pantarlih, PPS: 1).Memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon Pantarlih yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan; 2).Menetapkan kebutuhan jumlah calon Pantarlih untuk dipenuhi dan jumlah kekurangan yang dituangkan dalam berita acara; 3).Menginformasikan kepada Panwas Kelurahan/Desa terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan; 4).Meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja Pantarlih untuk melakukan penunjukan calon Pantarlih; dan 5).Melakukan verifikasi administrasi terhadap calon Pantarlih yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan. -Bahwa berdasarkan keterangan dari Gladys menyatakan bahwa ; ”Di TPS 003 tidak ada yang mendaftar selain saya dan mendaftar
16 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 di hari terakhir padahal sudah di umumkan di media massa dan kantor kelurahan”. -Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bab III bagian B angka (4) menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan pendaftaran Pantarlih dijadwalkan selama 5 (lima) hari, yakni pada tanggal 26 Januari 2023 – 31 Januari 2023. -Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Joni Lindinau, anggota PPS Kelurahan Kawangu pada proses klarifikasi dugaan pelanggaran tanggal 10 Maret 2023 menyatakan bahwa RT 004 dan 005 (TPS 003) tidak ada yang mendaftar. Berkoordinasi dengan PPK, supaya naikkan nama Gladys Emilia Pandanga calon Pantarlih yang mendaftar dari TPS 004 ke TPS 003. Tidak ada dasar. Instruksi PPK naikkan dari TPS 004 ke TPS 003. -Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua PPS; Mas’un Sala Watu Kelurahan Kawangu pada proses klarifikasi dugaan pelanggaran tanggal 10 Maret 2023 menyatakan bahwa terkait penempatan Gladys Emilia Pandanga calon Pantarlih yang mendaftar dari TPS 004 ke TPS 003 menurut ketentuan yang berlaku bisa digantikan oleh Pantarlih yang berdomisili berbeda dengan TPS wilayah kerja -Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh anggota PPK atas nama Johanis Domu Ndoarama pada proses klarifikasi dugaan pelanggaran tanggal 10 Maret 2023 terkait dasar hukum apa yang dipakai untuk menggeser Pantarlih dari satu TPS ke TPS lainnya, yang bersangkutan menjawab bahwa; ”Tidak ada dasar hukum karena waktu itu tahapannya sementara berlangsung jadi
17 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 tidak dibuka perpanjangan jadi jalan keluarnya harus geser pantarlih dari satu TPS ke TPS lainnya”. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPK tidak memahami mekanisme penunjukan calon Pantarlih untuk pendaftar seleksi Pantarlih yang tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan dan telah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bab III bagian B angka (4); Berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandawai menyimpulkan bahwa : 1. Perbuatan PPS Kelurahan Pandawai dalam hal menetapkan wilayah kerja Pantarlih tidak sesuai dengan wilayah domisili wilayah kerja Pantarlih merupakan pelanggaran administrasi yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan pasal 50 ayat (1) huruf (b) Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. 2. Perbuatan PPS Kelurahan Kawangu dalam hal tidak melaksanakan mekanisme penunjukan calon Pantarlih untuk pendaftar seleksi Pantarlih yang tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan merupakan pelanggaran administrasi yang melanggar ketentuan yang diatur dalam dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
18 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bab III bagian B angka (4); 2. Berdasarkan keterangan yang disampaikan PPS Desa Praibokul dalam Klarifikasi dugaan Pelanggaran Administrasi pada tanggal 28 Maret 2023 di sekretariat Panwaslu Kecamatan Matawai La Pawu, diperoleh informasi bahwa: - Pada tanggal 27 Februari 2023, Pantarlih TPS 004 atas nama Andrianus T.L. Tana mendatangi rumah kediaman Romu Kondalura, ayah dari Asyuti dan melakukan coklit kepada Pemilih dengan mencocokkan nama Pemilih dalam Form A. Data Pemilih dengan KK pemilih dan memberikan Form Model. A-Tanda Bukti Terdaftar dan memasang A-Stiker Coklit di rumah yang bersangkutan. Dalam Form A. Data Pemilih nama yang tertera adalah Romu Kondalura dan Ayustuti. Dalam KK Romu Kondalura tidak lagi mencantumkan nama Ayustuti karena Ayustuti sudah memiliki KK sendiri. Pantarlih tidak mengenal Ayustuti sehingga Pantarlih memberikan tanda angka “8”,sebagai pemilih tidak dikenal, pada kolom keterangan dari nama yang bersangkutan - Pada tanggal 16 Februari 2023, Pantarlih TPS -001 atas nama Erik U.L. Kambombu mendatangi rumah kediaman Kandokang Madik, Ibu dari Katriningsih Rihi Mila. Kemudian Pantralih mencocokkan data Pemilih dalam Form A. Data Pemilih dengan KK. Dalam KK tertera nama ibu Kandokang Madik dan 2 anaknya yakni Intan dan Mutiara, sedangkan nama dari Katriningsih tidak lagi tertera di KK dengan alasan sudah memiliki KK sendiri. Nama Katringsih masih tertera dala Model A.Daftar Pemilih. Pantarlih tidak melakukan coklit kepada Katriningsih karena dalam KK tidak terdapat nama Katringsih. Pantarlih memberikan form Model. A-Tanda Bukti Terdaftar dan memasang 1 lembar A-Stiker Coklit coklit di rumah Ibu Kandokang Madik. Pantarlih mengenal Katriningsih sebagai
19 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 anak dari Ibu Kandokang Madik,sehingga dengannya Pantarlih menanyakan keberadaan Katringsih. Pantarlih menanyakan KK Katriningsih untuk mengecek alamat KK tersebut, namun ibunya mengatakan bahwa Katriningsih sudah berdomisili di Waingapu, dan ibu Kandokang Madik memberikan nomor telpon Katriningsih kepada Pantarlih untuk menghubungi Katriningsih. Pantarlih mencoba menghubungi Katriningsih, namun tidak direspon. Karena itu Pantarlih memberikan tanda angka “8” pada kolom keterangan dari nama yang bersangkutan dengan alasan tidak diketahui alamat domsilinya Pada tanggal 16 Februari 2023, Pantarlih TPS 001 atas nama Erik U.L. Kambombu mendatangi rumah kediaman Amos Nd. Ninggeding, ayah dari Emiliani Muru Ningsih. Pantarlih mencocokkan data Pemilih dengan Form A. Data Pemilih dan KK Pemilih. Dalam KK Pemilih tertera nama Amos ND. Ninggeding, Istrinya, Agustina K. Anawulang dan Emiliani Muru Ningsih. Pantarlih menanyakan apakah Emiliani masih berdoimisili di rumah ayahnya ataukah sudah pindah ke waingapu mengikuti suaminya. Ibunya mengatakan bahwa Emiliani masih bersama mereka, dan masih 1 KK dengan mereka karena belum menikah. Pantarlih meminta nomor telpon Emiliani dan menelpon Emiliani untuk menanyakan apakah Emiliani masuk dalam data Pemilih di Waingapu ataukah masih di wilayah desa Praibokul. Emiliani menjawab, bahwa dia akan memilih di Waingapu saja.Dan Emiliani juga mengatakan bahwa di Waingapu mereka sekeluarga juga belum dicoklit.Emiliani juga diketahui terdaftar dalam Form Model A.Daftar Pemilih di TPS 001 dan TPS 002 . Pantarlih kemudian memberikan tanda angka “8” pada kolom keterangan dari nama yang bersangkutan dengan alasan nama Emiliani tertera di TPS 001 dan TPS 002 Pada tanggal 16 Maret 2023, (lewat masa coklit) Pemilih atas nama Katriningsih dan Emiliani mengirimkan foto KK mereka
20 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 melalui Whtasapp kepada Ketua PPS. Tanggal 18 Maret 2023, Ayustuti mengirimkan foto KK kepada Ketua PPS melalui Whatsapp. Ketiga pemilih tersebut ternyata berdomisili di Desa Praibokul TPS 001 dan TPS 004 Desa Praibokul Terkait dengan hal ini maka Ketua PPS berkoordinasi dengan Anggota PPK atas nama Antonius Huki Maramba,S.Sos Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023,Anggota PPK atas nama Antonius Huki Maramba,S.Sos menginstruksikan kepada Ketua PPS Desa Praibokul agar 3 orang Pemilih dengan kode 8 tersebut dibersihkan dengan cara; mengaktifkan kembali Pemilih tersebut di TPS tujuan menginstruksikan Pantarlih TPS 001 dan TPS 004 menempelkan formulir Model A-Stiker Coklit di rumah kediaman Pemilih atas nama Katriningsih dan Ayustuti dan memberikan formulir Model ATanda Bukti Terdaftar kepada orangtua kedua pemilih tersebut,dan menambahkan nama Emiliani dalam form formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar dan formulir Model A-Stiker Coklit ,yang dilakukan di luar jadwal Coklit Instruksi yang disampaikan oleh Anggota PPK tersebut disampaikan oleh Anggota PPK berdasarkan Surat Edaran 197 /PL.01-SD/14/2023 dan Instruksi KPU (Kabupaten) agar semua pemilih dengan kode 8 sudah di coklit di TPS tujuan a. Bahwa tindakan Terlapor dalam hal memberikan menginstruksikan Pantarlih TPS 001 dan TPS 004 menempelkan formulir Model A-Stiker Coklit di rumah kediaman Pemilih atas nama Katringsih dan Ayustuti dan memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada orangtua kedua pemilih tersebut, dan menambahkan nama Emiliani dalam form formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar dan formulir Model AStiker Coklit ,yang dilakukan di luar jadwal Coklit;merupakan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah
21 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 ditetapkan dan bukan merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Pleno 1) Bahwa berdasarkan pernyataan Ketua PPK Matawai La Pawu menyatakan bahwa selama proses coklit berlangsung PPK sering membahas terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi saat Pantarlih melakukan Coklit yakni terkait terkait kode 8 tentang pemilih pindah TPS. Awalnya pemilih yang pindah keluar desa dan mutasi antar TPS menggunakan kode 8, setelah keluar surat edaran KPU Nomor 197/PL.01-SD/14/2023 maka terjadi perubahan terhadap kode 8 yang mana kode tersebut hanya berlaku bagi pemilih yang mutasi antar TPS, sedangkan yang pindah keluar desa diberikan kode 4 di hard copy. Ketika saat coklit pantarlih memberikan kode 8, maka dengan keluarnya edaran KPU tersebut diaktifkan kembali di ecoklit sebagai pemilih cocok atau pemilih aktif di wilayah TPS yang bersangkutan walaupun orangnya tidak ditemukan pada saat coklit. 2) Bahwa Ketua PPK Matawai La Pawu mengatakan bahwa: pembersihan data bisa dilakukan diatas tanggal 14 Maret 2024 saat PPS melakukan penyusunan DPS ditinggkat PPS. Termasuk memastikan stiker yang sudah terpasang di rumah penduduk apakah nama-nama yang ada dirumah tersebut sudah termuat dalam stiker atau belum. Jika ada yang belum termuat maka bisa dilakukan sebagai bentuk pembersihan.(Berbeda dengan fakta adanya penempelan stiker baru dan pemberian Form A Bukti terdaftar baru kepada keluarga 3 pemilih tersebut) 3) Bahwa Terlapor mengatakan bahwa tindakannya menginstruksikan Pantarlih untuk kembali menempelkan stiker dan memberikan form Bukti terdaftar di rumah Ayustuti dan Katriningsih adalah suatu instruksi untuk membersihkan Data Pemilih sesuai dengan Edaran Nomor 197 yang di
22 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 keluarkan oleh KPU Sumba Timur.Itu bukan merupakan Pencoklitan tapi itu adalah pembersihan Data Pemilih. 4) Bahwa Ketua PPK Matawai La pawu mengatakan bahwa instruksi agar Pantarlih untuk kembali menempelkan stiker dan memberikan form Bukti terdaftar di rumah Ayustuti dan Katriningsih bukanlah merupakan kesepakatan bersama Ketua dan Anggota PPK Matawai La Pawu 5) Berdasarkan fakta dan pembahasan diatas maka patut diduga kuat bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 81 huruf (a),huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa;” Dalam melaksanakan prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku: a. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan; b. berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan c. tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan. 3. Berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh Pantarlih TPS 008 Kelurahan Kawangu pada tanggal 03 Maret 2023, diduga bahwa wilayah kerja TPS beberapa Pantarlih berbeda dengan wilayah domisili di TPS mereka. Hal ini baru diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Pandawai pada tanggal 03 Maret 2023, pada saat Pantarlih sedang melaksanakan tugas pencoklitan. Oleh sebab itu, maka pada tanggal 6-7 Maret 2023, Panwaslu Kecamatan Pandawai melakukan penelusuran terkait hal dimaksud dan menemukan bahwa terdapat bukti dan fakta sebagai berikut: a. Gladys Emilia Pandanga mendaftar dari RT 006/RW 002 (TPS
23 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 004) namun ditugaskan di TPS 003. b. Arnoldus Yansen L.Lapu mendaftar dari RT 012 / RW 004 (TPS 007) namun ditugaskan ke TPS 002 c. Anthony Christian Ng. Ndima mendaftar dari RT 010 / RW 004 (TPS 006) namun ditugaskan ke TPS 005 d. Ester Konga Emu mendaftar dari RT 015 / RW 005 (TPS 009), namun ditugaskan ke TPS 008 e. Robert Retang Harambani mendaftar dari RT 017 / RW 006 (TPS 010) namun ditugaskan ke TPS 009 f. Yuana Indira Padji mendaftar dari RT 021 / RW 007 (TPS 012) namun ditugaskan ke TPS 011 g. Erens Windi Rawambaku mendaftar dari RT 007 / RW 003 (TPS 005) namun ditugaskan ke TPS 004 h. Marlina Ana Rija mendaftar dari RT 013 / RW 005 (TPS 008) namun ditugaskan ke TPS 007 i. Nama-nama Pantarlih yang berbeda domisili dan berbeda TPS Wilayah tugas tersebut tersebut selanjutnya dimuat oleh PPS Kelurahan Kawangu dalam Lampiran Berita Acara Pleno Nomor: 12/PP.05.1-BA/5311071001/II/2023 tertanggal 11 Februari 2023 Tentang Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum 2024, yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota PPS Kelurahan Kawangu dan pada tanggal 12 Februari 2023, ketua PPS Kelurahan Kawangu menandatangani SK KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 181 Tahun 2023 j. Pada hari Panwaslu Kecamatan Pandawai menemukan hal tersebut, pada tanggal 03 Maret 2023, Panwaslu Kecamatan Pandawai memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Pandawai. Namun saran perbaikan tersebut tidak dapat lagi dilakukan perubahan oleh karena Pantarlih sudah melakukan coklit berdasarkan Lokasi TPS sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran SK KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 181 Tahun 2023 tertanggal 12 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ketua PPS
24 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Kelurahan Kawang 4. Saya (Pelapor) Sejak awal sebelum penetapan Daftar Calon tetap (DCT), Alat Peraga Kampanye Pemilu jenis Baliho milik pelapor sudah pernah di pasang di lokasi tersebut dan kemudian sempat diturunkan saat penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu karena belum memasuki masa Kampanye. Ketika ibadah malam bersama keluarga pada hari Minggu, 28 Januari 2024, kami merencanakan memasang kembali Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan melengkapi Administrasi terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) jenis Baliho seperti ijin dari pemilik rumah tempat pemasangan APK dan kami memutuskan untuk memasang pada pagi harinya tanggal 29 Januari 2024. Pagi hari Senin 29 Januari 2024 waktu dilakukan pemasangan dilakukan bersama masyarakat sekitar bersama anak dari pemilik rumah tempat pemasangan APK yang mana berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa, tetapi waktu malam (Senin 29, Januari 2024) saat saya (pelapor) sedang berada di Wai-Wei, Kecamatan Lewa dimana saya mendapat telpon dari Tinus tim kerja saya bersama pemilik rumah lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dimaksud yang menyampaikan informasi bahwa ada kejadian atau peristiwa Pengrusakan APK jenis Baliho (ukuran 1,5m x 2 m) yang dilakukan oleh oknum Terlapor sehingga menyebabkan ada amarah dari tim kerja, keluarga dan saksi sehingga kemudian saya menenangkan mereka dan mendatangi lokasi kejadian untuk menenangkan situasi agar tidak terjadi tindakan yang anarkis dan menyampaikan kepada mereka berencana pada besok harinya pada hari Selasa, 30 Januari 2024 baru saya (pelapor) akan mendatangi Kantor Panwaslu Kecamatan Lewa Tidahu dan pada hari ini Saya (Pelapor) datang untuk melaporkan kejadian atau peristiwa pengrusakan Alat Peraga Kampanye Pemilu jenis Baliho ukuran 1,5m x 2m milik saya (Pelapor). Saya (Saksi I) sebagai saksi yang melihat langsung tindakan Pelaku yang malakukan Pengrusakan APK jenis Baliho 1,5m x 2m tersebut.
25 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Dimana saat kejadian malam itu, saya sedang tidur terkaget (tersadar) ketika mendengar ada suara rebut-ribut di luar rumah kemudian saya keluar dari kamar rumah untuk melihat sumber suara ribut dan melihat pelaku (terlapor) sedang memotong APK jenis Baliho tersebut dengan menggunakan barang tajam jenis Parang. Saya kemudian menegur dia Pelaku (terlapor) dan sempat memaki dia pelaku, dan kemudian Dia (pelaku) mengambil Bagian robekan Baliho tersebut yang telah di potong dan membawa lari bagian Baliho yang dirusak itu ke kedalam rumah Pelaku. Saya (Saksi II). Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 wita saat saya sedang beristirahat karena baru pulang dari kebun. dimana pada malam hari sekitar jam tersebut, pelaku (terlapor) datang dihalaman rumah saat mendengar suara langkah kemudian saya “bertanya siapa itu? “ dan dijawab pelaku “saya atang” dan setelah melihat-lihat disekitar rumah lalu pelaku berjalan keluar halaman. Kemudian ketika saya (saksi II) sudah tiduran pada waktu sekitar pukul 23.00 wita, dimana saya mendengar ada Suara keributan diluar, lalu saya keluar rumah untuk melihat sumber suara dan melihat pelaku (terlapor) sudah merusak atau memotong Baliho (APK) tersebut. Lalu saya bertanya “Kenapa kasih Rusak Itu Baliho Atang?” lalu Pelaku menjawab “Karena kamu tidak ijin di saya’’, lalu saya berkata lagi “kenapa saya harus ijin? Memangnya di kau punya muka rumah ini ko jadi saya harus minta ijin lagi? “ Lalu kemudian pelaku (terlapor) pergi dari lokasi kejadian (pengrusakan APK jenis Baliho) dengan membawa lari Bagian Robekan Baliho yang dipotong tersebut. Saya mengejar dia (Pelaku/Terlapor) sampai ke rumah Pelaku sambil memaki dia agar dia segera keluar dari dalam rumah untuk bertemu. Tapi ternyata dia (pelaku) tidak keluar untuk bertemu saya. Saya kemudian menuju ke rumah tim kerja Pak Umbu Anis Waluwanja
26 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 untuk menyampaikan informasi tersebut. Sempat di tanggapi dengan kemarahan. Lalu menelpon dan memberitahukan kejadian ini kepada Pak Anis yang sementara berada di Wai Wei, Kecamatan Lewa. Beliau menasehati saya dan beberapa orang tim agar tetap tenang dan tidak mengambil tindakan yang anarkis Bahwa setelah Pengawas melakukan klarifikasi terhadap para pihak di atas, diketahui diketahui hal sebagai berikut: - Bahwa keterangan para pihak dimana ada banyak keterangan dan Jawaban yang tidak saling bersesuaian; - Bahwa Baliho yang mengalami pengerusakan pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita berdiri di pinggir jalan umum, di Kapoku, RT/RW. 003/002, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur yang mana Bukan merupakan Sonasi atau Bukan Lokasi pemasangan APK Pemilu karena tidak tercatat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Sumba Timur; - Baliho yang mengalami pengerusakan pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita tersebut di pinggir jalan umum, di Kapoku, RT/RW. 003/002, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur dimana seluruhnya Rangka Baliho berdiri di atas bahu Jalan Umum (ruang publik) berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur , Provinsi NTT, yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan TKP Nomor 345.I/BA/SP/II/2024 yang di Keluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Badan pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur , Provinsi NTT tertanggal 20 Februari 2024 ; - Bahwa Saksi Umbu Anis Waluwanja, S.Ars, Saksi Agus Toda Haling, Saksi Kahumbu Nggiku, Saksi Yuliana Luya Mahang, Saksi
27 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Koparihi Hambur, Saksi Dance Kauki Djururumana, Saksi Pelmus Djawa Lindi Awang, Saksi Mikail Haru Mbaha, Saksi Marson Panda Huki, Saksi Anton Diki Manang, Saksi Martinus Kangoma Delu Tidak Pernah Melihat Terlapor Saudara Saksi Atang Hamaratu; - Bahwa Saksi Umbu Anis Waluwanja, S.Ars, Saksi Agus Toda Haling, Saksi Kahumbu Nggiku, Saksi Yuliana Luya Mahang, Saksi Koparihi Hambur, Saksi Dance Kauki Djururumana, Saksi Pelmus Djawa Lindi Awang, Saksi Mikail Haru Mbaha, Saksi Marson Panda Huki, Saksi Anton Diki Manang, Saksi Martinus Kangoma Delu dan Saksi Joni Wunu Nggita Amah Tidak Pernah Melihat Terlapor Saudara Saksi Atang Hamaratu sedang merusak Baliho; - Bahwa Barang Bukti Baliho yang dirusak oleh Pelaku pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita tidak pernah ditemukan; - Bahwa Terlapor saudara Atang Hamaratu alias Atang Tidak Mengakui Telah merusak Baliho milih Pelapor Umbu Anis Waluwanja, S.Ars; - Bahwa Pengakuan terlapor saudara Atang Hamaratu alias Atang Sejak tangal 27 Februari s.d tanggal 29 Februari 2024 sedang berada dan menginap di rumah kebun yang jaraknya lebih kurang 7 (tujuh) kilometer dari rumah terlapor untuk membantu orang tua kandung saksi Mikail Haru Mbaha untuk menyemprot Rumput dan tanggal 30 Februari Pagi hari waktu terlapor pulang di rumah Besar tempat tinggal terlapor di Kapoku; - Bahwa Saksi Mikail Haru Mbaha membenarkan Sejak tangal 27 Februari s.d tanggal 29 Februari 2024 dimana saudara Terlapor sedang bersama saudara saksi dirumah kebun untuk membantu menyemprot rumput; - Bahwa Saksi Agus Toda Haling, Saksi Kahumbu Nggiku, dan Saksi Yuliana Luya Mahang, dan Saksi Joni Wunu Nggita Amah ada mendengar Suara Terlapor Saudara Saksi Atang Hamaratu; - Bahwa Saksi Agus Toda Haling, Saksi Kahumbu Nggiku, dan Saksi Yuliana Luya Mahang, dan Saksi Joni Wunu Nggita Amah ada
28 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 mendengar Suara robekan Baliho, tetapi tidak melihat siapa yang merobek Baliho dimaksud; - Bahwa Saksi Joni Wunu Nggita Amah Melihat Atang Hamaratu alias Atang berdiri di dekat Baliho dan memegang sesuatu yang berwarna Putih ditangan dan telah terkusut karena Ada cahaya Lampu Motor yang kebetulan melintasi Lokasi tempat titik Baliho Tersebut; - Bahwa Bahwa Saksi Agus Toda Haling, Saksi Kahumbu Nggiku, dan Saksi Yuliana Luya Mahang menyatakan Sebelum, sementara dan sesudah peristiwa pengerusakan Baliho tersebut tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita dimana Tidak ada Motor atau Mobil yang melintasi Area titik Lokasi Baliho dipasang; - Bahwa Pernyataan Saksi Joni Wunu Nggita Amah tentang pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 wita menyuruh Saksi Kahumbu Nggiku untuk memanggil Anton Di Manang untuk menelpon Saksi Pelapor Umbu Anis Waluwanja di Bantah oleh Saksi Agus Toda Haling, Saksi Kahumbu Nggiku dan Saksi Anton Diki Manang; - Bahwa Pernyataan Saksi Joni Wunu Nggita Amah tentang pernah bertemu Umbu Anis Waluwanja pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar waktu pukul 08.00 wita dari Umbu Anis Waluwanja yang datang ke rumah saksi untuk bertanya siapa yang sobek/merobek Baliho dibantah oleh Saksi Umbu Anis Waluwanja, S.Ars dengan menyatakan Tidak pernah Bertemu Saksi Joni Wunu Nggita Amah pada waktu tersebut atau waktu sesudahnya; c. Pengawasan TindakLanjut Rekomendasi dan Putusan Berdasarkan hasil pengawasan TindakLanjut Rekomendasi yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur kepada KPU Kabupaten Sumba Timur dapat dijelaskan sebagai berikut; 1. Bahwa Kasus Nomor :001/ REG/TM/ PL/Kec.PDW/ 19.18/ III/2923 yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan Pandawai terkait Pantarlih melakukan coklit di luar wilayah kerjanya,diteruskan oleh Bawaslu
29 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Kabupaten ke KPU Kabupaten Sumba Timur dan pada tanggal 10 Mei 2023 KPU menindaklanjuti kasus tersebut dengan surat nomor 471/HK.06.4-SD/5311/2023 yang menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih tidak terbukti 2. Bahwa Kasus nomor 002/REG/TM/PL/KAB/19.18/IV/2023 yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan Matawai La Pawu terkait Pantarlih melakukan Coklit di luar jadwal yang ditetapkan berdasarkan instruski PPS ,diteruskan oleh Bawaslu Kbupaten Sumba Timur kepada KPU Kabupaten Sumba Timur dan telah ditindaklnjuti oleh KPU Sumba Timur pada tanggal 14 September 2023 dengan nomor surat nomor 817/HK.06.4-SD/5311/2023 yang menyatakan bahwa PPS telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dan diberikan sanksi Peringatan 3. Bahwa Kasus nomor 003/REG/TM/ PL/ KAB/ 19.18/IV/2023 yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan Matawai La Pawu terkait PPK yang mengistruksikan PPS untuk agar Pantarlih TPS 001 dan TPS 002 melakukan coklit ulang di luar jadwal Coklit kepada 3 orang Pemilih,telah diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 26 April 2023 kepada KPU Kabupaten Sumba Timur dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 03 Agustus 2023 .dengan surat Nomor 745/HK.06.4-SD/5311/2023 .yang menyatakan bahwa Anggota PPK atas nama Antonisu Hukiu Maramba telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara dan diberikan sanksi berup Peringatan d. Trend Pelanggaran Pemilu; 1. Bentuk perbuatan pelanggaran Pemilu Pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih ditemukan adanya pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh PPS Klurahan Kawangu dengan cara memilih Pantarlih yang berdomisili di laur TPS dan mebgijinkan Pantarlih melakukan pencoklitan dikuar wilayah kerjanya
30 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Juga ditemukan adanya pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh PPS Desa Praibokul agar Pantarlih TPS 001 dan TPS 004 menempelkan formulir Model A-Stiker Coklit di rumah kediaman Pemilih diluar Jadwal yang telah ditetapkan Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota PPK Matawai La Pawu dengan cara mengistruksikan PPS untuk agar Pantarlih TPS 001 dan TPS 002 melakukan cpklit ulang di luar jadwal Coklit kepada 3 orang Pemilih Pada tahapan Kampanye ditemukan adanya dugaan pengrusakan APK yang dilakukan oleh Warga Desa Laihau,Kecamatan Lewa Tidahu 2. Subyek Pelapor/Penemu adalah Panwaslu Kecamatan Pandawai dan Panwaslu Kecamatan Matawai La Pawu,dan seorang warga desa Laihau,Kecamatan Lewa Tidahu 3. Subyek Terlapor;PPS dan Pantarlih Kelurahan Kawangu,Kecamatan Pandawai dan PPK,PPS dan Pantarlih Desa Praibokul Kecamatan Matawai La Pawu,dan Panwaslu Kecamatan Lewa Tidahu e. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dipungkiri sering terjadi pelanggaran pemilihan umum termasuk diantaranya tindak pidana pemilihan umum. Sentra penegakan hokum terpadu merupakan awal penanganan tindak pidana pemilihan umum yang menentukan arah dan tujuan laporan dan dugaan tindak pidana pemilihan umum. Maka dari itu Sentra Gakkumdu Bawaslu kabupaten Sumba Timur telah menangani laporan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh oknum masyarakat terkait pengruskan alat peraga kampanye milik calon legislative daerah pemilihan sumba timur lima (5) atas nama Umbu Anis Waluwanja,S.Ars. berikut kronologi laporan tersebut; Pada hari Senin, 29 Januari 2024 pukul 23.00, telah terjadi pengrusakan APK (baliho ukuran 1,5 x 2 m) dari Caleg Partai Perindo no. 5, An. Umbu Anis Waluwanja, S. Ars oleh Atang Hamaratu di rumah bpk. Kahumbu
31 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Nggiku yang berlokasi di RT 003/ RW 002, Desa Lai Hau, Kec. Lewa Tidahu. Sebelum kejadian pengrusakan tersebut, Umbu Anis Waluwanja dan keluarga telah duduk bersama pada hari Minggu, 28 Januari 2024 di rumah Bpk. Kahumbu Nggiku dalam rangka ibadah bersama. Setelah ibadah keluarga tersebut, ada beberapa percakapan yang di bicarakan termasuk rencana untuk memasang kembali APK dalam hal ini baliho di kintal rumah Bpk. Kahumbu Nggiku esok pagi. Senin, 29 Januari pukul 09.00, baliho di pasang di depan rumah Bpk. Kahumbu Nggiku oleh beberapa orang tim kerja Caleg tersebut. Pukul 21.00 di hari yang sama, sdr. Atang Hamaratu ke rumah Bpk. Kahumbu Nggiku dan sempat menyapa Bpk Kahumbu Nggiku yang sementara baru pulang dari kebun dan beristirahat sejenak menunggu makan malam. Namun Sdr. Atang Hamaratu tidak sampai masuk di dalam rumah, hanya berada di luar rumah saja. Di perkirakan pada jam 23.00, Sdr. Atang Hamaratu merusak baliho Caleg Umbu Anis Waluwanja dengan menggunakan parang. Karena ada beberapa orang yang melihat dan menimbulkan keributan, Bpk. Agus Tuanda Haling mendengar dan segera keluar dari rumahnya dan menegur Sdr. Atang Hamratu, bahkan memaki dia karena telah merusak baliho yang di pasang tersebut. Bpk. Kahumbu Nggiku juga mendengar suara ribut-ribut dan terkaget bangun dari tempat tidurnya. Beliau segera keluar rumah dan mendapati baliho tersebut telah di rusak oleh Sdr. Atang Hamaratu. Bpk. Kahumbu Nggiku menegur “Kenapa kau kasih rusak itu baliho?”. Atang menjawab “kenapa kau pasang ini baliho tidak ijin sama saya”. Bpk Kahumbu Nggiku menjawab “memangnya ini kau punya rumah, jadi kau larang saya untuk pasang ini baliho ko?”. Setelahnya, Atang Hamaratu lalu pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara dengan membawa baliho yang telah di potongnya dengan parang dan membawanya ke rumahnya. Bpk. Kahumbu Nggiku mengejar dia sampai ke rumahnya sambil memaki dia, agar ia dapat turun dari rumahnya (red. Rumah atang adalah rumah panggung), dan bertemu
32 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 bpk. Kahumbu Nggiku, namun ia tidak merespon sama sekali dari atas rumahnya. Bpk Kahumbu Nngiku lalu menuju rumah Bpk Tinus (Tim Kerja Caleg Umbu Anis Waluwanja) untuk melaporkan kejadian ini. Bpk Tinus marah besar dan hendak melakukan tindakan anarkis terhadap Atang Hamaratu. Namun sebelumnya ia menelpon Bpk. Umbu Anis Waluwanja dan melaporkan kejadian ini (Bpk Umbu Anis sementara berada di desa Wai Wei), namun Bpk Umbu Anis Waluwanja meredam kemarahan mereka dengan cara menasehati agar mereka jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang yang berlaku. Pada hari Selasa, 30 Januari 2024 jam 10.45 Bpk Umbu Anis Waluwanja dan 2 orang saksi (Bpk. Agus Tuanda Haling dan Bpk Kahumbu Nggiku) datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kec. Lewa Tidahu Berdasarkan Laporan tersebut maka Panwaslu Kecamatan Lewa Tidahu melakukan kajian awal untuk menentukan keterpenuhan syarat Formil dan Materil,dan selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten pada tanggal 3 februari 2024 dan kemudian Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan registrasi atas kasus tersebut pada tanggal 05 Februari 2024 Pada tanggal 06 Februari 2024,dilaksanakan Rapat Pembahasan Pertama terkait dugaan Pengrusakan APK yang dilakukan olh seorang warga desa Laihau pada tanggal 30 Januari 2024..Berdasarkan hasil pembahasan pertama disimpulkan bahwa pengrusakan APK tersebut diklasifikasikan sebgai Tindak Pidana Pemilu dan dilakukan regsitrasi dan selanjutnya diterbitkan surat tugas dan surat penyeldikian untuk melakukan pendalaman /klarifikasi terhadap pelaku Dalam Rapat pembahasan Kedua pada tanggal 27 Februari 2024 ,setelah Penyidik melakukan penyelidikan dan Bawaslu melakukan kajian disimpulkan bahwa pengrusakan APK tidak termasuk dalam Tindak Pidana Pemilu karena tidak memenuhi unsur Paal 521 jo Pasal 280n ayata (1) huruf g,UU 7 Tahun 2017
33 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Berdasarkan hasil pembahasan kedua ,maka kasus pengrusakan APK dihentikan f. Pengelolaan Barang dugaan Pelanggaran Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Sumba Timur,tidak terdapat Barang –barang dugaan Pelanggaran yang diperoleh pada proses penanganan planggaran Pemilu 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat bawah a. Kordiv P3S Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan pemantauan dan evaluasi atas dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Pandawai.Dalam kesempatan itu,Kordiv P3S Bawasliu Kabupaten memberikan saran agar dilakukan kajian awal untuk penelusuran dan kemudian menuangkan hasil penelsusuran ke Form Hasil Pengawasan (Form A) dan kemduain melakukan OPleno untuk menentukan keterpenuhan syarat Firmil dan materil dilanjutkan dengan rgistrasi dan kajian. b. Kordiv P3S Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan pemantauan dan evaluasi atas dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Matawai La Pawu berdasarkan form Hasil Pengawasan (Form A) dan kemduain diregistrasi dan dilakukan kajian/Klarifikasi c. Staf P3S Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melakukan pemantauan dan evaluasi atas dugaan pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Lewa Tidahu berdasarkan laporan masyarakat dan kemudian dilanjutkan dengan membuat kajian awal dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Sumba Timur 4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu a. Sarana Prasarana Terdapat beberapa kelemahan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu Sumba Timur,yakni ruangan khusus untuk melakukan klarifikasi dan juga - Ruangan Rapat Sentra Gakkumdu yang sempit yang tidak bisa menampung seluruh Anggota Gakkumdu dalam pembahsan perkara
34 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Tindak Pidana Pemilihan.Minimnya anggaran, sarana dan prasarana pendukung untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Sidang-Sidang Penyelesaian Sengketa Proses.Sampai saat ini belum ada ruangan/gedung yang memadai untuk dilakukannya Sidang Musyawarah b. Angggaran Diperlukan revisi Anggaran yang memberikan lebih banyak ruang untuk dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS). Minimnya anggaran untuk kegiatan pelatihan/Bimbingan Teknis kepada jajaran pengawas tingkat bawah,akan membuat kerja Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran berpusat dan tertumpuk di Kabupaten, dikarenakan Pengawas Pemilu tingkat bawah belum terlatih dan memiliki pemahaman yang memadai tentang Penindakan Penanganan Pelanggaran Pemilu hanya karena kurangnya Anggaran. Diperlukan revisi Anggaran yang dapat memungkinkan Bawaslu Kabupaten dapat mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pengawasan,kerjasama denganpara stakeholder, dan pelibatan unsur masyrakat dalam hal pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Sampai saat ini kerjasama yang dibuat oleh Bawaslu dengan para stakeholderhanya bersifat insidensial dan tidak memiliki pola kerjasama yang jelas. Diperlukan adanya anggaran yang memungkinkan bagi Bawaslu Kabupaten agar dapat mengagendakan pertemuan-pertemuan dan pembekalan bagi para stakeholder secara intensif dalam rangka pengawssan Pemilu Partisipatif.
35 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi A. Kesimpulan Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrument mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan penyamaan persepsi terkait penerapan pasal-pasal Tindak Pidana Pemilihan. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil. Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawal Demokrasi Bangsa ,khususnya di wilayah Sumba Timur dengan menjamin hak pilih warga Negara Indonesia yang berhak memilih dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sumba Timur dan Dinas Pendudukan Sumba Timur demi memastikan semua warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin bangsa dan pemimpin Kabupaten Sumba Timur. Dari segi Penanganan Pelanggaran,Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah melakukan penanganan pelanggaran yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,melakukan pembahasan-pembahasan di Sentra Gakkumdu untuk kasus-kasus Pidana dan meneruskan rekomendasi kepada Instansi yang berwewenang dalam penindakan dugaan pelanggaran. B. Rekomendasi Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman dan kondusif maka disarankan agar ; 1. Penyelenggara, pengawas, dan aparat keamanan yang bertugas secara umum melakukan deteksi dini atas potensi-potensi pelanggaran. Menutup semua celah-celah kerawanan pelanggaran agar tidak terjadi pelanggaran pemilu
36 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 2. Partai Politk sebagai Peserta Pemilu harus patuh dan taat terhadap ketentuanperaturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kurangnya kesadaran Hukum Partai Politik dalam berpartisipasi pada Penyelenggaraan Pemilu sangatmenyulitkan pekerjaan Penyelenggara Pemilu 3. Diperlukan revisi Anggaran yang memberikan lebih banyak ruang untuk dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu (PanwasluKecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS). Minimnya anggaran untuk kegiatan pelatihan/Bimbingan Teknis kepada jajaran pengawas tingkat bawah,akan membuat kerja Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran berpusat dan tertumpuk di Kabupaten,dikarenakan Pengawas Pemilu tingkat bawah belum terlatih dan memiliki pemahaman yang memadai tentang Penindakan Penanganan Pelanggaran Pemilu hanya karenakurangnya Anggaran. 5. Diperlukan revisi Anggaran yang dapat memungkinkan Bawaslu Kabupaten dapat mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pengawasan,kerjasama denganpara stakeholder, dan pelibatan unsur masyrakat dalam hal pengawasanPenyelenggaraan Pemilu. Sampai saat ini kerjasama yang dibuat oleh Bawaslu dengan para stakeholderhanya bersifat insidensial dan tidak memiliki pola kerjasama yang jelas. Diperlukan adanya anggaran yang memungkinkan bagi Bawaslu Kabupaten agar dapat mengagendakan pertemuan-pertemuan dan pembekalan bagi para stakeholder secara intensif dalam rangka pengawasan Pemilu Partisipatif.
37 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 LAMPIRAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
38 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Keterangan : dokumentasi penanganan pelanggaran terkait pengrusakan APK oleh oknum Masyarakat a. Foto saat APK Belum dirusak oleh oknum masyarakat b. Foro saat Apk telah dirusak oleh Oknum Maasyarakat
39 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Keterangan : foto dokumentasi saat penelusuran dan investigasi kasus pengrusakan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2024
40 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Keterangan : foto dokumentasi saat Monitoring supervise terkait penanganan pelanggaran pengrusakan Alat Peraga Kampanye pemilu 2024
41 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Keterangan : foto dokumentasi saat Bawaslu Sumba Timur Melakukan Pendampingan terkait kasus coklit diluar jadwal di wilayah kecamatan Matawai La Pawu
42 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Keterangan : foto dan dokumentasi saat penelusuran Panwaslu Kecamatan Matawai La Pawu terkait dugaan Pelanggran Administrasi yiatu coklit diluar jadwal
43 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Keterangan : Foto dan Dokumentasi saat Siding Pelangaran Kode Etik (Dugaan Pelanggaran Coklit diluar Jadwal) Di KPU Kabuapten Sumba Timur yang di hadiri Ketua dan Anggota Panwaslu Kec.Matawai La Pawu
44 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Keterangan : Foto dan Dokumentasi saat Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu bersama Bawaslu Sumba timur, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Waingapu terkait kasus dugaan pengrusakan alat peraga kampanye di wilayah Lewa Tidahu Desa Laihau
45 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Keterangan : Foto dan dokumentasi saat pengmbilan keterangan terkait kasus dugaan pengrusakan alat peraga kampanye.. dari unsur Bawaslu Sumba timur dan Unsur Kepolisian Resort Sumba Timur
46 LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 Keterangan : foto dan dokumentasi Rapat kerja teknis Penanganan Pelanggaran Tahapan dan pola penanganan Pidana Pemilu 2024 pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu