UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UNDANG-UNDANG

HARMONISASI
PERATURAN
PERPAJAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

www.pajak.go.id

BONUS DEMOGRAFI MENJADI MOMENTUM REFORMASI UNTUK PENGUATAN

FONDASI DAN DAYA SAING

dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal

Sumber Daya Meningkatkan REFORMASI Melanjutkan akselerasi Pembangunan
Manusia kualitas pendidikan, pembangunan Infrastruktur
kesehatan, dan FISKAL infrastruktur melalui (Physical capital)
(Human Capital) perlinsos yang efektif infrastruktur digital dan
untuk mendorong Reformasi perpajakan, efisiensi logistic, serta
kualitas SDM peningkatan kualitas belanja konektivitas

(spending better) &
pembiayaan inovatif

Reformasi Sektor Deregulasi Penyederhanaan Transformasi Reformasi
Riil Birokrasi Sektor Keuangan
Omnibus Law Ekonomi
Cipta Kerja

▪ Mendorong Penciptaan • Peningkatan ekosistem • Pengadaan tanah Pasar keuangan yang mendalam – Depth •
Sektor keuangan yang dapat diakses secara luas – Access •
Lapangan Kerja investasi • Kawasan ekonomi Sistem keuangan yang efisien, kuat dan stabil – Efficiency •
▪ Memudahkan Pembukaan
• Perizinan berusaha • Investasi pemerintah 5www5.pajak.go.id
Usaha Baru
▪ Mendukung • Ketenagakerjaan pusat & percepatan PSN

Pemberantasan Korupsi • Dukungan UMKM • Administrasi

• Kemudahan berusaha Pemerintahan

• Riset & inovasi • Pengenaan Sanksi

MENDORONG SISTEM PERPAJAKAN ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

Pajak tidak menciptakan distorsi yang berlebihan
dalam perekonomian

Mampu berdaptasi dengan Netral Biaya untuk patuh pajak
perubahan struktur, teknologi (compliance cost) dan memungut
Efisiensi
dan aktivitas dunia usaha pajak seminimal mungkin

Fleksibilitas

Sistem perpajakan harus efekstif Efektif dan Sistem Stabilitas Penerimaan perpajakan harus
sebagai instrumen kebijakan dan Adil Perpajakan memadai, terjaga, dan terus
mampu menciptakan keadilan
Kepastian berkelanjutan
dan

Kesederha
naan

Administrasi perpajakan yang mudah, simple dan menjamin kepastian hukum

www.pajak.go.id

Sistematika UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 4

BAB I ASAS, TUJUAN, DAN RUANG BAB VI PAJAK KARBON (Pasal 13)
BAB II LINGKUP (Pasal 1)
BAB III BAB VII CUKAI (Pasal 14)
BAB IV KETENTUAN UMUM DAN
BAB V TATA CARA PERPAJAKAN BAB VIII PERALIHAN (Pasal 15)
(Pasal 2)
BAB IX PENUTUP (Pasal 16-19)
PAJAK PENGHASILAN (Pasal 3)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Pasal 4)

PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA WP (Pasal 5-12)

www.pajak.go.id

25

BAB I ASAS, TUJUAN, DAN
RUANG LINGKUP

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

www.pajak.go.id

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 6

1. Asas 2. Tujuan

a. Keadilan a. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan
b. Kesederhanaan perekonomian
c. Efisiensi
d. Kepastian hukum b. Mengoptimalkan penerimaan negara
e. Kemanfaatan c. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum
f. Kepentingan d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang

nasional konsolidatif, dan perluasan basis pajak
e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

3. Ruang Lingkup dan Pemberlakuan

a. Perubahan UU PPh → berlaku tahun pajak 2022
b. Perubahan UU PPN → berlaku mulai 1 April 2022
c. Perubahan UU KUP → berlaku mulai tanggal diundangkan
d. Program Pengungkapan Sukarela → berlaku 1 Januari s.d. 30 Juni 2022
e. Pajak Karbon → mulai berlaku 1 April 2022
f. Perubahan UU Cukai → berlaku mulai tanggal diundangkan

27

BAB II KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

www.pajak.go.id

PENGGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP ORANG PRIBADI 8

Untuk mengintegrasikan basis data www.pajak.go.id
kependudukan dengan sistem administrasi
perpajakan dan mempermudah WP orang
pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban
hak dan kewajiban perpajakan

BESARAN SANKSI 9

PADA SAAT PEMERIKSAAN DAN SANKSI DALAM UPAYA HUKUM

a. Sanksi pemeriksaan dan WP tidak b. Sanksi setelah upaya hukum namun
menyampaikan SPT/membuat keputusan keberatan/pengadilan
pembukuan menguatkan ketetapan DJP

Uraian KUP RUU HPP Uraian KUP lama RUU HPP
lama
PPh kurang dibayar 50% Sanksi bunga per bulan → Keberatan 50% 30%
suku bunga acuan + uplift
PPh kurang dipotong 100% factor 20% (maks. 24 bulan) Banding 100% 60%
Sanksi bunga per bulan →
PPh dipotong tetapi 100% suku bunga acuan + uplift Peninjauan - 60%
tidak disetor 100% factor 20% (maks. 24 bulan) Kembali
PPN & PPnBM
kurang dibayar 75%

75%

www.pajak.go.id

PAJAK INTERNASIONAL 10

a. Asistensi Penagihan Pajak Global

Asistensi Pemberian Bantuan Pemberian Bantuan Penagihan Pajak
Penagihan Pajak Penagihan kepada Negara/Yurisdiksi Mitra
Global
Permintaan Bantuan Permintaan Bantuan Penagihan Pajak
Penagihan kepada Negara/Yurisdiksi Mitra

b. Mutual Agreement Procedure (MAP) c. Konsensus Pemajakan Global

Jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan
belum menghasilkan persetujuan bersama perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan
sampai dengan Putusan Banding atau Putusan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral
Peninjauan Kembali diucapkan, Direktur Jenderal maupun multilateral dalam rangka:
Pajak tetap melanjutkan perundingan, dalam hal
materi sengketa yang diputus dalam Putusan a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan pajak;
merupakan materi yang diajukan prosedur
persetujuan bersama b. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba;
c. pertukaran informasi perpajakan;
d. bantuan penagihan pajak; dan
e. kerjasama perpajakan lainnya

www.pajak.go.id

KUASA WAJIB PAJAK 11

Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, www.pajak.go.id
sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi
menguasai bidang perpajakan. Pengecualian
syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk
merupakan suami, istri, atau keluarga
sedarah/semenda 2 (dua) derajat

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK

12

KONDISI SAAT INI Latar Belakang Memberikan Daluwarsa (40), Pemeriksaan Bukti
Pasal Pidana di Kepastian Hukum Permulaan (43A), Penghentian
1. Disparitas pemahaman UU HPP Penyidikan (44A)
daluwarsa dan pemeriksaan Pemulihan
bukti permulaan. Kerugian pada Wewenang Blokir/Sita Aset (44 (2)),
Pendapatan Ultimum Remedium (44B), Pidana
2. Ultimum remedium 44B Negara Denda Tidak Disubsider (44C),
tidak banyak dimanfaatkan In Absentia (44D)
oleh WP.

3. Pidana denda sebagian
besar disubsider pidana
kurungan.

4. Penegakan hukum pidana
pajak sebagian besar
berakhir di pemidanaan fisik
tanpa ada pemulihan KPPN.

ULTIMUM REMEDIUM PEMBAYARAN PIDANA DENDA BLOKIR/SITA
1. TAHAP PENYIDIKAN 1.SUKARELA ASET OLEH
2. TAHAP PERSIDANGAN 2.SITA ASET OLEH JAKSA PPNS

123

BAB III PAJAK PENGHASILAN

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

www.pajak.go.id

PAJAK ATAS NATURA 14

Pemberian natura kepada pegawai dapat www.pajak.go.id
dibiayakan oleh pemberi kerja dan
merupakan penghasilan bagi pegawai.

Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima:

a. Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai
b. Natura di daerah tertentu
c. Natura karena keharusan pekerjaaan, contoh: alat keselamatan

kerja atau seragam
d. Natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes
e. Natura dengan jenis dan batasan tertentu.

TARIF PPH ORANG PRIBADI 15

Perubahan tarif dan bracket Pajak Penghasilan orang pribadi,
agar lebih mencerminkan keadilan.

Lapisan UU PPh Tarif UU HPP Tarif
Tarif Rentang Penghasilan 5% Rentang Penghasilan 5%
15% 0 - Rp60 juta 15%
I 0 - Rp50 juta 25% >Rp60 - 250 juta 25%
II >Rp50 - 250 juta 30% >Rp250 - 500 juta 30%
III >Rp250 - 500 juta >Rp500 juta - 5 miliar 35%
IV >Rp500 juta >Rp5 miliar
V

www.pajak.go.id

CONTOH KASUS 16

Pak Anton memperoleh Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp60
juta dalam satu tahun.

Berdasarkan UU PPh yang sekarang Sedangkan berdasarkan UU HPP
berlaku, penghasilan Pak Anton akan yang sekarang berlaku, penghasilan
dikenai dua lapis tarif, yaitu 5% dan Pak Anton akan dikenai satu lapis
15%. Beban pajak yang ditanggung tarif, yaitu 5%. Artinya, beban pajak
per tahun sebesar Rp 4 juta dengan yang ditanggung per tahun sebesar
perhitungan sebagai berikut: Rp 3 juta dengan perhitungan
sebagai berikut:

5% x Rp50 juta = Rp2.5 juta 5% x Rp60 juta = Rp3 juta

15% x Rp10 juta = Rp1.5 juta Total = Rp3 juta

Total = Rp4 juta

www.pajak.go.id

TARIF PPh BADAN 17

Tarif PPh badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku
untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

UU PPh (Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020) UU HPP

Tahun Pajak Tarif Tahun Pajak Tarif
Tahun 2020 dan 2021 22% Tahun 2022 dst. 22%
Tahun 2022 20%

www.pajak.go.id

BATAS PEREDARAN BRUTO 18

TIDAK DIKENAI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI www.pajak.go.id

Bagi orang pribadi pengusaha
dengan peredaran bruto
sampai Rp 500 juta setahun
tidak dikenai PPh.

129

BAB IV PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

www.pajak.go.id

PENGECUALIAN OBJEK PPN 20
DAN FASILITAS PPN
www.pajak.go.id
a. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN
agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran,
namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat
dan dunia usaha.

b. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa
pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis
jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN
sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan
kecil sama sekali tidak akan terbebani kenaikan harga
karena perubahan UU PPN.

TARIF PPN SERTA KEMUDAHAN DAN 21
KESEDERHANAAN PPN

Tarif Umum

Tarif UU PPN Tarif RUU HPP
10% Berlaku 11%
12% Berlaku
s.d. Maret 2022 Mulai 1 April 2022
Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

Tarif Khusus

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu
atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN ‘final’ misalnya 1%, 2% atau
3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

www.pajak.go.id

222

BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA WAJIB PAJAK

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

www.pajak.go.id

PPS 23

1. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau www.pajak.go.id
mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara
sukarela melalui:
1) Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang
tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program
Pengampunan Pajak; dan
2) pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang
belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi
Tahun Pajak 2020.

2. Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022)

PPS 24

3. Terdiri dari 2 kebijakan:

Keterangan Kebijakan I Kebijakan II

Subyek WP OP dan Badan peserta TA WP OP

Basis Aset Aset per 31 Desember 2015 Aset perolehan 2016-2020
yang belum diungkap saat TA yang belum dilaporkan dalam
Tarif PPh SPT Tahunan 2020
Final
• 11% untuk deklarasi LN • 18% untuk deklarasi LN

• 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN • 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN

• 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, • 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN,

yang diinvestasikan dalam yang diinvestasikan dalam

SBN/hilirisasi/renewable energy SBN/hilirisasi/renewable energy

www.pajak.go.id

BAB VI PAJAK KARBON 225

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan www.pajak.go.id

PAJAK KARBON 26

a. Pajak karbon dikenakan atas pembelian barang yang
mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan
emisi karbon.

b. Undang-Undang mengamanatkan pembuatan peta jalan
pajak karbon dan peta jalan pasar karbon.

c. Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30,00 per kilogram karbon
dioksida ekuivalen (CO2e).

d. Implementasi pertama kali 1 April 2022 untuk badan yang
bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara.

www.pajak.go.id

BAB VII CUKAI 227

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan www.pajak.go.id

CUKAI 28

a. Penegasan dengan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau
berupa rokok elektrik.

b. Merubah prosedur penambahan pengurangan jenis Barang Kena Cukai.
c. Penegakan Hukum Pidana Cukai dengan mengedepankan Pemulihan

Kerugian Pendapatan Negara.
d. Wajib Bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada

pendapatan negara dengan membayar sanksi:

Pemulihan Kerugian UU Cukai RUU HPP
Pendapatan Negara
Saat Penelitian Belum diatur Membayar sanksi denda sebesar 3x
nilai Cukai yang seharusnya dibayar
Saat Penyidikan
Membayar pokok Cukai + Membayar sanksi denda sebesar 4x

sanksi 4x Cukai kurang dibayar nilai Cukai yang seharusnya dibayar

www.pajak.go.id

www.pajak.go.id

035/PJ.0911/SLD/B/2021 www.pajak.go.id