Disarikan dari APBN 2022 BUKU SAKU PAJAK Bagi Bendahara Instansi Pemerintah Mei 2023 KPP PRATAMA PAYAKUMBUH
Sekapur Sirih Assalamualaikum Wr. Wb Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Saku Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah ini dapat diselesaikan. Seperti yang kita ketahui, pajak memiliki peran yang sangat besar dalam penerimaan negara. Selaras dengan program peningkatan pelayanan pajak serta dalam rangka turut mendukung pencapaian penerimaan pajak, maka diperlukan peningkatan pemahaman seluruh Bendahara Instansi Pemerintah dalam memahami ketentuan perpajakan. Pencapaian target penerimaan pajak membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Bendahara Instansi Pemerintah selaku Wajib Pajak serta mitra kerja Kementerian Keuangan. Salah satu bentuk partisipasi Bendahara Instansi Pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara adalah dengan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan pemahaman yang sama antar Instansi Pemerintah, maka disusunlah “Buku Saku Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah” sebagai pedoman penatausahaan pajak di lingkungan Instansi Pemerintah yang berada di bawah pengawasan KPP Pratama Payakumbuh. Dengan buku saku ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Bendahara Instansi Pemerintah dalam menunaikan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim penyusun dari KPP Pratama Payakumbuh yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan Buku Saku Pajak ini. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perbaikan buku saku ini. Akhirnya, saya berharap buku saku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Wassalamualaikum Wr. Wb Payakumbuh, Mei 2023 Kepala Kantor Supi i
Daftar Isi Sekapur Sirih…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. i Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… ii Kewajiban Bendahara Instansi Pemerintah……………………………………………………………………………………………………. 1 Pendaftaran NPWP………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 2 Pemotongan dan Pemungutan Pajak……………………………………………………………………………………………………………. 6 Belanja Gaji, Honor dan Upah……………………………………………………………………………….……………………………………… 9 Belanja Barang …………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 20 Belanja Barang Dengan Pihak Lain ………………………………………………………………………………………………………………. 23 Belanja Jasa …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 29 Belanja Sewa Tanah dan/atau Bangunan ……………………………………………………………………………………………………… 32 Belanja Jasa Konstruksi …………………………………………………………………………………………………….………………………….. 34 Pajak Penghasilan Pemegang SK PP23 atau SKB …………………………………………………………………………………………. 38 Mekanisme Penyetoran Pajak ………………………………………………………………………………………………………………………. 42 Mekanisme Pelaporan Pajak ………………………………………………………………………………………………………………………… 46 Bea Meterai…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 ii
Mendaftarkan Menghitung Membayar Melaporkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak Pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke Kas Negara (melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi), dan Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh pihak lain seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai kondisi sebenarnya KEWAJIBAN PERPAJAKAN Bendahara Instansi Pemerintah 25% 50% 75% 100% 1
01 Pendaftaran NPWP
PERUBAHAN FORMAT NPWP NPWP ORANG PRIBADI penduduk NIK NPWP BADAN, Instansi Pemerintah & ORANG PRIBADI bukan penduduk 16 Digit Angka NPWP ORANG PRIBADI penduduk NIK NPWP BADAN, Instansi Pemerintah & ORANG PRIBADI bukan penduduk 16 Digit Angka 3
FORMAT NPWP BARU, SEJAK KAPAN? 14 Juli 2022 Dengan ketentuan: s.d. 31 Desember 2023 NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas Per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NPWP dengan format baru Format NPWP Baru berlaku sejak Sejak tanggal 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk dan NPWP dengan format 16 digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak badan serta Wajib Pajak instansi pemerintah 4
Ketentuan NPWP WP Lama UNTUK WP LAMA, BAGAIMANA? WP Badan, Instansi Pemerintah & Orang Pribadi bukan penduduk MENAMBAH ANGKA “0” di depan NPWP Lama menjadi format 16 Digit 5
02 Pemotongan dan Pemungutan Pajak
Pemotongan ▪ PPh Pasal 21/26; ▪ PPh Pasal 23/26; ▪ PPh Pasal 4 ayat (2); ▪ PPh Pasal 15 Pemungutan ▪ PPh Pasal 22 ; ▪ PPN Pemotongan dan Pemungutan Pajak 7
Pajak atas penghasilan dari Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan yang dibayarkan kepada Orang Pribadi PPh Pasal 21 Pajak atas Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah PPh Pasal 22 Pajak atas Sewa selain Tanah dan Bangunan dan Jasa selain Orang Pribadi PPh Pasal 23 Pajak Final atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak transaksi kepada UMKM Omzet tertentu PPh Pasal 4 ayat (2) Pajak Konsumsi atas pembelian barang dan/atau Jasa PPN Jenis-jenis Pajak 8
03 Belanja Gaji, Honor dan Upah
Belanja Gaji P e g a w a i N e g e r i S i p i l Contoh : Bagas Putra merupakan PNS dengan status Kawin belum memiliki tanggungan (K/0), pada bulan Januari 2023 penghasilan Bagas Putra yang diterima sebesar Rp8.500.000,00 dan uang lembur (overtime) yang diterima Bagas Putra sebesar Rp2.000.000,00 Setiap bulan Bagas Putra dipotong iuran pensiun sebesar Rp50.000,00 Berapa pajak yang harus dipotong oleh bendahara desa atas gaji yang diterima Bagas Putra? Penghitungan PPh Pasal 21 Gaji Bulanan PNS : 10
PPh Pasal 21 P e n g h a s i l a n T i d a k K e n a P a j a k Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dihadirkan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap warga negara karena tidak semua orang yang memiliki pendapatan wajib membayar pajak. Hanya orang yang telah melebihi PTKP yang akan dikenakan Pajak. Besar PTKP itu sendiri bergantung pada status dari pegawai yang bersangkutan pada awal tahun pajak. Besaran PTKP ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, yang saat ini besarnya adalah sebagai berikut: 11 Status Kode PTKP (Setahun) PTKP (Sebulan) Tidak Kawin (TK) TK/0 (Tanpa tanggungan) 54.000.000 4.500.000 TK/1 (1 Tanggungan) 58.500.000 4.875.000 TK/2 (2 Tanggungan) 63.000.000 5.250.000 TK/3 (3 Tanggungan) 67.500.000 5.625.000 Kawin (K) K/0 (Tanpa Tanggungan) 58.500.000 4.875.000 K/1 (1 Tanggungan) 63.000.000 5.250.000 K/2 (2 Tanggungan) 67.500.000 5.625.000 K/3 (3 Tanggungan) 72.000.000 6.000.000 Kawin + Istri (K/I) Penghasilan Suami dan Istri digabung K/I/0 (Tanpa Tanggungan) 112.500.000 9.375.000 K/I/1 (1 Tanggungan) 117.000.000 9.750.000 K/I/2 (2 Tanggungan) 121.500.000 10.125.000 K/I/3 (3 Tanggungan) 126.000.000 10.500.000
PPh Pasal 21 L a p i s a n T a r i f P a s a l 1 7 Pengenaan tarif Pajak Penghasilan dibuat berlapis (progresif) dengan tujuan agar wajib pajak yang memperoleh penghasilan lebih tinggi menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih rendah. Hal ini untuk memberikan rasa keadilan. 12 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif (Memiliki NPWP) Tarif (Tidak Memiliki NPWP) Sampai dengan Rp60 juta 5% 6% Di atas Rp60 juta s.d Rp250 juta 15% 18% Di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta 25% 30% Di atas Rp500 juta s.d Rp5 Miliar 30% 36% Di atas Rp5 Miliar 35% 42%
1. PNS Golongan I dan II dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 0% (nol persen) 2. PNS Golongan III dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto 3. PNS Golongan IV dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto Untuk PPh Final, tidak berlaku kenaikan 20% untuk Non NPWP Belanja Honorarium P e g a w a i N e g e r i S i p i l Terutang PPh Pasal 21 sebesar : 13
5% X (50% Bruto Honor) Bendahara Desa pada bulan Desember 2022 mendatangkan Tenaga Ahli (atas nama Pak Joko) untuk menjadi Narasumber pelatihan pembuatan aplikasi. Honor Narasumber diberikan sebesar Rp2.000.000,00. Berapa kah pajak yang harus dipotong ? PPh Pasal 21 = 5 % X ( 50% X Rp2.000.000,00) = 5 % X Rp1.000.000,00 = Rp50.000,00 JIKA TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI Belanja Honorarium B u k a n P e g a w a i Terutang PPh Pasal 21 sebesar : Contoh Penghitungan : 14
Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan atau Jumlah Upah Kumulatif Satu Bulan Melebihi Rp10,2 jt Upah/Uang Saku Harian ≤ 450.000 > 450.000 Dikurangi 450.000 Dikali 12 Tidak Dipotong Dipotong 5% Upah Kumulatif >Rp4,5 jt s.d. Rp10,2 jt sebulan Upah Sehari dikurangi PTKP Sehari Tarif PPh Pasal 21 = 5% Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 PPh Pasal 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Lepas 1 2 3 *hanya bagi orang pribadi yang berNPWP, apabila tidak memiliki npwp Penghasilan Bruto Dikalikan 5% 15
C o n t o h P e n g h i t u n g a n : Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2023 bekerja sebagai buruh harian PT. Harau Indah. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp.450.000,00. Upah sehari Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh Penghasilan Kena Pajak Sehari Rp Rp Rp 450.000,00 450.000,00 0,00 Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp.4.500.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah s.d hari ke-11 11 x Rp. 450.000,00 PTKP sebenarnya 11 x (Rp. 54.000.000,00 /360) Penghadilan Kena Pajak s.d hari ke-11 PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11 5% x Rp. 3.300.000,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4,950.000,00 1.650.000,00 3.300.000,00 165.000,00 0,00 165.000,00 Sehingga padan hari ke-11, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar Rp. 450.000,00 - Rp. 165.000,00 Rp 285.000,00 16
Penghitungan Pajak Peserta Kegiatan ? Tarif 5% X Penghasilan Bruto Pasal 16 ayat (2) huruf b Imran Ali merupakan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah. Imran Ali menerima uang saku sebesar Rp. 100.000. PPh Pasal 21 yang terutang atas uang saku yang diterima oleh Imran Ali adalah: 5%xRp.100.000 = Rp.5.000 17
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 262/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 3 Atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas. Bedanya dengan Perjalanan Dinas? 18
Kriteria Perjalanan Dinas Yang termasuk dalam kriteria Perjalanan Dinas (Perjadin) mengacu kepada PMK 113/PMK.03/2012 tentang perjalanan Dinas Dalan Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai tetap Belanja atas Perjalanan Dinas (Perjadin) bukan merupakan objek PPh Pasal 21 selama memenuhi syarat-syarat sesuai dengan PMK 113/PMK.03/2012 tentang perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai tetap 19
04 Belanja Barang
Pajak atas P e m b e l i a n B a r a n g Pembelian Barang oleh bendahara terutang : • PPh Pasal 22 sebesar : 1,5% dan • PPN sebesar : 11% Jumadi, Bendahara Instansi Pemerintah membeli komputer Rp11.100.000,00 (harga yg tertulis di kuitansi). Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka nilai barang tidak termasuk PPN adalah : (Rp11.100.000,00 X 100/111) = Rp10.000.000,00 PPh Pasal 22 yang harus dipungut : Rp10.000.000,99 X 1,5% = Rp150.000,00 *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan dikalikan 100/111 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp150.000,00 x 2 =Rp300.000,00 21
Pengecualian PMK-59/PMK.03/2022 Pemungutan PPh Pasal 22 ❑ Jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah ❑ Pembelian dengan Kartu Kredit Pemerintah ❑ Untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos serta untuk pemakaian air & listrik ❑ Untuk pembelian barang dengan dana BOS ❑ Untuk pembelian gabah dan/atau beras ❑ Untuk pembelian barang/jasa dari Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu ❑ Untuk pembelian barang dari Wajib Pajak dengan SKB PotPut ❑ Pembayaran dengan mekanisme UP melalui PIHAK LAIN Pemungutan PPN ➢ Jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah ➢ Pembelian dengan Kartu Kredit Pemerintah ➢ Untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos serta untuk pemakaian air & listrik ➢ Pembayaran untuk pengadaan tanah ➢ Pembayaran jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi ➢ Pembayaran untuk jasa angkutan udara kepada perusahaan penerbangan ➢ Pembayaran BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaan PPN 22
Pajak atas Pembelian Barang M e l a l u i P I H A K L A I N Hal Pokok Pengaturan PMK Penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak Pihak Lain berupa: a. Ritel Daring Pengadaan dan b. Marketplace Pengadaan ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan. Kewajiban dikukuhkan sebagai PKP Pihak Lain dan rekanan wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk rekanan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil. Kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pihak Lain wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut. Besaran pungutan pajak a. Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b. Pajak Pertambahan Nilai sebesar tarif pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak; dan c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak. Dokumen pemungutan Dokumen tagihan merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. SPT yang digunakan • SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi • SPT Masa PPN 1107 PUT bagi Pihak Lain PMK-58/PMK.03/2022 23
PMK-58/PMK.03/2022 YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK (PPh DAN PPN) - MERCHANT yang terdaftar pada marketplace - RITEL DARING MARKETPLACE DAN RITEL DARING PPMSE merupakan PIHAK LAIN atas pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah 1 (WAJIB PKP) 2 REKANAN PEMERINTAH merupakan PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (WAJIB PKP, kecuali bagi yang ditetapkan lain ) 3 INSTANSI PEMERINTAH merupakan USER SISTEM PENGADAAN TERDIRI ATAS INSTANSI PEMERINTAH PUSAT, DAERAH, DAN DESA bertindak sebagai pembeli BUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK Subjek 24
PIHAK LAIN TIDAK MELAKUKAN PEMUNGUTAN PAJAK Pajak Penghasilan 22 atas: • Pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh rekanan wajib pajak orang pribadi; dan • Pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya melalui mekanisme Pembayaran Langsung Pajak Pertambahan Nilai atau PPNBM atas: a. Penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN; b. Penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi; c. Penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari PPN; dan d. Penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.. PMK-58/PMK.03/2022 25
PPMSE PKP MERCHANT INSTANSI PEMERINTAH 1 Marketplace menyetor: 1. PPh (0,5%) & 2. PPN (11%) yang telah dipungut. Instansi Pemerintah melakukan belanja (Harga + PPN) 2 4 3 Marketplace a.n. merchant membuat invoice 5 1. Marketplace melaporkan: PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN 1107 PUT 2. PPh yang dipungut dalam SPT Masa PPh Unifikasi 6 Marketplace meneruskan uang dari Instansi Pemerintah, dikurangi PPh Pasal 22 & PPN yang dipungut Merchant input data NPWP dan checklist sebagai PKP GAMBARAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (MARKETPLACE) 26
PPMSE RITEL DARING INSTANSI PEMERINTAH 1 Ritel daring menyetor: 1. PPh (0,5%) & 2. PPN (11%) yang telah dipungut. Instansi Pemerintah melakukan belanja (Harga + PPN) 2 4 3 Ritel daring membuat invoice 5 1. Ritel Daring melaporkan: PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN 1107 PUT 2. PPh yang dipungut dalam SPT Masa PPh Unifikasi 6 Ritel daring memungut PPh Pasal 22 & PPN dari pembayaran yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Melakukan penjualan menggunakan sarana PMSE melalui SIPP. PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (RITEL DARING) 27
PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI OLEH PEMUNGUT PMK-58/PMK.03/2022 MELALUI SALURAN ELEKTRONIK Transaksi Melalui SIPP Kondisi Existing Kondisi PMK Transaksi tunai ≤Rp2.000.000 - PPN dipungut oleh penjual - PPh tidak dipungut PPN dan PPh Pasal 22 dipungut oleh Pihak Lain Transaksi tunai >Rp2.000.000 PPN dan PPh Pasal 22 dipungut oleh Instansi Pemerintah Transaksi kartu kredit - PPN dipungut oleh penjual - PPh Pasal 22 tidak dipungut Pada 10 Juni 2022, SDN Mentari melakukan belanja Laptop kepada penyedia PT Roda (bukan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu) melalui SIPLAH dengan total belanja 5 juta rupiah, maka: • Mitra SIPLAH memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% yaitu sebesar Rp.25.000,- dan disetor ke kas negara paling lambat 15 juli 2022 • Mitra SIPLAH melapor PPh yang telah dipungut paling lambat 20 juli 2022 Pada 01 Mei 2022, Satker E menyewa ruangan untuk keperluan kickoff konser di gedung komersial menara Y milik rekanan PT MM (di marketplace K yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan sebesar 30 juta rupiah, maka: • Marketplace K memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% yaitu sebesar Rp.150.000,- dan disetor ke kas negara paling lambat 15 juni 2022 • Marketplace K melapor PPh yang telah dipungut paling lambat 20 juni 2022 • Masih ada kekurangan PPh final yang harus disetor oleh PT MM yakni sebesar 9,5% (10% - 0,5%) atau Rp. 2.850.000,- dimana harus dibayar sendiri oleh PT MM paling lambat tanggal 15 Juni 2022 dan dilapor dalam SPT Masa unifikasi paling lambat 20 Juni 2022. 1 2 28
05 Belanja Jasa
Dasar Hukum Pasal 13 ayat (1) PMK 59/PMK.03/2022 PMK-59/PMK.03/2022 30
Pajak atas Pembelian Jasa Pembelian Jasa oleh bendahara terutang : • PPh Pasal 23 sebesar : 2% dan • PPN sebesar : 11% Bendahara Instansi Pemerintah belanja jasa berupa servis kendaraan dinas, jumlah tagihan atas jasa servis – termasuk penggantian spare part- menjadi satu tagihan dengan jumlah Rp5.000.000,00 (belum termasuk PPN), berapa pajak yang harus dipotong dan dipungut ? 1. PPh Pasal 23 = 2% X Rp5.000.000,00 = Rp100.000,00 2. PPN = 11% X Rp5.000.000,00 = Rp550.000,00 Nominal Kwitansi yang ditulis adalah harga ditambah PPN yaitu : Rp5.550.000,00 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 23 terutang : 4% X Rp5.000.000,00 = Rp200.000,00 Contoh Pajak Belanja Jasa : 31
06 Belanja Sewa
Pajak atas Sewa Tanah dan/atau bangunan Sewa Tanah dan / atau bangunan oleh bendahara terutang : • PPh Pasal 4 (2) sebesar : 10% dan • PPN sebesar : 11% Bendahara Instansi Pemerintah menyewa gudang kepada Tuan Alex yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan harga Rp.50.000.000,00 (belum termasuk PPN) setahun, berapa pajak yang harus dipotong dan dipungut ? 1. PPh Pasal final 4 (2) = 10% X Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00 2. PPN = 11% X Rp50.000.000,00 = Rp5.500.000,00 Nominal Kwitansi yang ditulis adalah harga ditambah PPN yaitu : Rp.55.500.000,00 PPh Final tidak terdapat kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) C o n t o h P a j a k a t a s s e w a : 33
07 Belanja Jasa Konstruksi
Pajak Belanja Jasa Konstruksi Pajak atas belanja Infrastuktur oleh bendahara kepada pihak ketiga ( cth. Kontraktor) terutang : • PPh Pasal Final 4 (2) dengan tarif sesuai PP 9 tahun 2022, dan • PPN sebesar : 11% 35
TARIF PPH FINAL JASA KONSTRUKSI No Jenis Layanan Jasa dan Kualifikasi Tarif Lama Tarif Baru 1 Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa perseorangan atau usaha kecil tersertifikasi 2% 1,75% 2 Pekerjaan konstruksi oleh badan usaha atau perseorangan tidak tersertifikasi 4% 4% 3 Pekerjaan konstruksi selain di nomor 1 dan 2 3% 2,65% 4 Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tersertifikasi - 2,65% 5 Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tidak tersertifikasi - 4% 6 Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa tersertifikasi 4% 3,5% 7 Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak tersertifikasi 6% 6% PP 9 tahun 2022 Berlaku sejak 21 Februari 2022 Jasa konstruksi TERINTEGRASI adalah gabungan pekerjaan konstruksi dengan jasa konsultasi kontruksi 36
Contoh : Dinas PUPR akan mendirikan gedung perkantoran dan menggunakan jasa konstruksi CV. Sikabu Jaya sebagai kontraktor skala menengah untuk konsultasi serta pengerjaan pembangunan gedung kantor tersebut. CV. Sikabu Jaya memberikan dokumen berisi rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung perkantoran tersebut. Dokumen rincian ini disebut nilai kontrak sebesar Rp.5 Milyar. Pajak apakah yang harus dipungut/dipotong oleh Dinas PUPR? Berapa nilainya? Penjelasan: Karena CV. Sikabu Jaya termasuk dalam ketgori jasa konstruksi terintegrasi maka tarif jasa kontruksi sesuai PP 9 Tahun 2022 adalah sebesar 2,65% dengan penghitungan sebagai berikut: PPh Pasal 4(2) : Nilai Kontrak x Tarif PPh Jasa Konstruksi Rp.5 Milyar x 2,65% = Rp.132.500.000,- PPN DN : 11% X Nilai Kontrak 11% x Rp.5 Milyar = Rp.550.000.000,- 37
08 Pajak Penghasilan • Pemegang Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 • Pemegang Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan
Bendahara Pemerintah melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Final sebesar 0,5% apabila TELAH menerima fotokopi Surat Keterangan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh Surat Keterangan PP 23 tahun 2018 39
Pajak Penghasilan Kepada UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018 Desa A membeli ATK dari PT B dengan nilai di atas Rp2 juta yaitu sebesar Rp10 juta. Seharusnya, instansi tersebut memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari Rp10 juta yaitu Rp150 ribu. Namun, karena PT B telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PP 23 kepada Desa A, maka Desa A tidak memungut PPh Pasal 22 melainkan PPh Final 0,5% dari Rp10 juta yaitu Rp50 ribu. Mekanisme Pemotongan PPh Final kepada UMKM yang memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 Contoh : 40
Pajak Penghasilan Kepada Rekanan Pemegang Surat Keterangan Bebas Desa A membeli ATK dari PT B dengan nilai di atas Rp2 juta yaitu sebesar Rp10 juta. Seharusnya, instansi tersebut memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari Rp10 juta yaitu Rp150 ribu. Namun, karena PT B telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas pemotongan/pemungutan PP 23 kepada Desa A, maka Desa A tidak memungut PPh Pasal 22, namun tetap melakukan pemungutan PPN Dalam Negeri Bendahara Instansi Pemerintah tidak melakukan pemotongan pajak atas penghasilan bagi Rekanan yang memiliki Surat Keterangan Bebas Contoh : 41
09 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Batas Waktu Pembayaran PPh dan PPN PMK-59/PMK.03/2022 Batas Waktu Pembayaran Pajak 43
BUAT KODE BILLING www.pajak.go.id Datang langsung ke Kantor Pajak (KPP / KP2KP) SMS (khusus Telkomsel) Teller Bank / Kantor Pos BAYAR Bank Kantor Pos Mesin ATM SMS Banking Internet Banking Mesin EDC M e k a n i s m e Pembayaran PPh dan PPN Kring Pajak 1500200 44
NO JENIS PAJAK KODE AKUN PAJAK – KODE SETORAN PAJAK KETERANGAN 1 Pemotongan PPh Pasal 21 Non Final 411121 - 100 2 Pemotongan PPh Pasal 21 Final atas honorarium/imbalan lain 411121 - 402 3 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pusat 411122 – 910 (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara) 4 Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa 411124 - 100 5 Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa 411124 - 104 6 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas sewa tanah / bangunan 411128 - 403 7 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas jasa konstruksi 411128 - 409 8 Pemungutan PPN oleh Bendaharawan Pusat 411211 - 910 SSP atas nama Bendahara dan ditandatangani oleh Bendahara) 9 Pemotongan PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 411128 - 423 (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara) Kode Jenis Setoran 45
10 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Aplikasi e-Bupot Unifikasi 47