75 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i Penangkapan ikan/penangkapan ikan oleh pemukim 1. Memenuhi kewajiban perizinan Sesuai Tidak sesuai 2. Menggunkan kapal berukuran < 10 GT Sesuai Tidak sesuai 3. Lok. penangkapan di zona pemanfaatan terbatas subzona perikanan tangkap 1) Sesuai Tidak sesuai 1) diisi apabila kegiatan berupa penangkapan ikan 4. Menggunakan alat tangkap ramah lingkungan Sesuai Tidak sesuai 5. Melepaskan ikan dilindungi tertangkap hidup & melapor kepada pengelola Sesuai Tidak sesuai 6. Menyerahkan ikan dilindungi yang tertangkap kondisi mati kepada pengelola Sesuai Tidak sesuai 7. Menyelamatkan & melaporkan bila menemukan ikan dilindungi terancam Sesuai Tidak sesuai 8. Melaporkan hasil tangkapan kepada pengelola Sesuai Tidak sesuai 9. Melapor kepada pengelola apabila terjadi pelanggaran Sesuai Tidak sesuai 10. Tidak membuang sampah atau bahan lainnya Sesuai Tidak sesuai 11. Mematuhi ketentuan dan peraturan Sesuai Tidak sesuai 12. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Sesuai Tidak sesuai 13. Dilakukan oleh nelayan kecil yang bermukim di dalam & di sekitar kawasan 2) Sesuai Tidak sesuai 2) diisi apabila kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh pemukim Pembudidayaan ikan/oleh pembudidaya kecil 1. Memenuhi kewajiban perizinan Sesuai Tidak sesuai 2. Lokasi pembudidayaan di zona pemanfaatan terbatas subzona per. budidaya Sesuai Tidak sesuai 3. Luas pembangunan sarana budidaya sesuai standar teknis budidaya ikan Sesuai Tidak sesuai 4. Alokasi pembudidaya lokal minimal 50% dari total subzona pembudidayaan ikan 3) Sesuai Tidak sesuai 1) diisi apabila kegiatan berupa pembudidayaan ikan 5. elibatkan dan memberdayakan pembudidaya/masyarakat lokal 4) Sesuai Tidak sesuai 2) diisi apabila kegiatan berupa pembudidayaan ikan 6. Jenis ikan yang dibudidayakan bukan jenis ikan invasif/dilarang dibudidayakan Sesuai Tidak sesuai 7. Infrastruktur yang dibangun tidak mengganggu fungsi utama kawasan Sesuai Tidak sesuai 8. Teknologi budidaya yang digunakan menerapkan prinsip CBIB Sesuai Tidak sesuai 9. Mematuhi ketentuan dan peraturan Sesuai Tidak sesuai 10. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Sesuai Tidak sesuai 11. Dilakukan oleh pembudidaya kecil yang bermukim didalam/sekitar kawasan 5) Sesuai Tidak sesuai 3) diisi apabila kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh pemukim Kegiatan pariwisata alam perairan 1. Memenuhi kewajiban perizinan Sesuai Tidak sesuai 2. Kegiatan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas subzona pariwisata Sesuai Tidak sesuai 3. Dilakukan di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya Sesuai Tidak sesuai 4. Melapor ke pengelola apabila melihat ancaman terhadap ikan dilindungi Sesuai Tidak sesuai 5. Melapor kepada pengelola apabila terjadi pelanggaran Sesuai Tidak sesuai 6. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai jenis aktivitas wisata Sesuai Tidak sesuai 7. Mempunyai kemampuan sesuai aktivitas wisata yang dilakukan Sesuai Tidak sesuai 8. Didampingi pemandu wisata lokal atau pengelola Sesuai Tidak sesuai 9. Aktivitas wisata tidak merusak ekosistem, membahayakan ikan dilindungi, menimbulkan pencemaran, membahayakan wisatawan Sesuai Tidak sesuai 10. Tidak membuang sampah atau bahan lainnya Sesuai Tidak sesuai 11. Jumlah wisatawan tidak melebihi daya dukung/tampung kawasan Sesuai Tidak sesuai 12. Mematuhi ketentuan dan peraturan Sesuai Tidak sesuai 13. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Sesuai Tidak sesuai Penyediaan infrastruktur 1. Memenuhi kewajiban perizinan Sesuai Tidak sesuai 2. Kegiatan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas subzona pariwisata Sesuai Tidak sesuai 3. Menggunakan bahan ramah lingkungan Sesuai Tidak sesuai 4. Material yang dipergunakan tidak diambil dari dalam kawasan Sesuai Tidak sesuai 5. Ukuran bangunan diselaraskan dengan kondisi kawasan Sesuai Tidak sesuai
76 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i 6. Memiliki sistem sanitasi sesuai standar kesehatan lingk. & manusia 7. Peletakkan bangunan tidak menutup alur pelayaran rakyat/nelayan kecil 8. Tidak mengubah karakteristik bentang alam/fungsi utama kawasan 9. Jumlah bangunan tidak melebihi daya dukung & daya tampung kawasan 10. Pembangunan & operasionalisasi infrastruktur melibatkan masy. lokal 11. Mematuhi ketentuan dan peraturan 12. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut 1. Memenuhi kewajiban perizinan Sesuai Tidak sesuai 2. Tidak merusak/mengganggu fungsi utama kawasan Sesuai Tidak sesuai 3. Tidak mengganggu aktifitas masyarakat lokal Sesuai Tidak sesuai 4. Tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi ikan dilindungi Sesuai Tidak sesuai 5. Tidak mengubah karakteristik bentang alam Sesuai Tidak sesuai 6. Material yang dipergunakan tidak diambil dari dalam kawasan Sesuai Tidak sesuai 7. Wajib bermitra dengan pengelola Sesuai Tidak sesuai 8. Luas bangunan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan Sesuai Tidak sesuai 9. Bangunan laut di suaka hanya untuk kebutuhan masyarakat setempat Sesuai Tidak sesuai 10. Mematuhi ketentuan dan peraturan Sesuai Tidak sesuai 11. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Sesuai Tidak sesuai Penempatan instalasi di laut 1. Memenuhi kewajiban perizinan Sesuai Tidak sesuai 2. Dilakukan di wilayah yang tutupan karangnya < 50% Sesuai Tidak sesuai 3. Tidak mengganggu atau menghalangi jalur migrasi ikan dilindungi Sesuai Tidak sesuai 4. Tidak dilakukan pada musim puncak migrasi ikan dilindungi Sesuai Tidak sesuai 5. Tidak menghilangkan/mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat Sesuai Tidak sesuai 6. Merelokasi tr. karang/ekosistem lainnya yang berada di jalur instalasi Sesuai Tidak sesuai 7. Menggunakan teknologi utk mengurangi dampak kerusakan ekosistem Sesuai Tidak sesuai 8. Wajib bermitra dengan pengelola Sesuai Tidak sesuai 9. Mematuhi ketentuan dan peraturan Sesuai Tidak sesuai 10. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Sesuai Tidak sesuai Pemanfaatan air laut selain energi 1. Memenuhi kewajiban perizinan Sesuai Tidak sesuai 2. Diutamakan untuk kebutuhan pemukim Sesuai Tidak sesuai 3. Tidak mengganggu ikan dilindungi dan ekosistem penting Sesuai Tidak sesuai 4. Tidak memasang peralatan/sarana mengganggu migrasi ikan dilindungi Sesuai Tidak sesuai 5. Tidak membuang material sisa produksi/limbah Sesuai Tidak sesuai 6. Tidak mengganggu keg. wisata, pembudidayaan & penangkapan ikan kecil Sesuai Tidak sesuai 7. Pemanfaatan di suaka hanya untuk kebutuhan masyarakat setempat Sesuai Tidak sesuai 8. Mematuhi ketentuan dan peraturan Sesuai Tidak sesuai 9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Sesuai Tidak sesuai Pembuatan foto, film, video komersial 1. Memenuhi kewajiban perizinan Sesuai Tidak sesuai 2. Tidak mengganggu ikan dilindungi dan objek target konservasi Sesuai Tidak sesuai 3. Kapal memperlambat dan merubah arah saat ikan dilindungi melintas Sesuai Tidak sesuai 4. Melapor ke pengelola apabila melihat ancaman terhadap ikan dilindungi Sesuai Tidak sesuai 5. Melapor kepada pengelola apabila terjadi pelanggaran Sesuai Tidak sesuai
77 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i 6. Menggunakan peralatan keselamatan minimal pelampung Sesuai Tidak sesuai 7. Tidak membuang sampah atau bahan lain Sesuai Tidak sesuai 8. Kegiatan dibawah air dilakukan oleh orang ber-sertifikat selam A2 Sesuai Tidak sesuai 9. Kegiatan dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikat di bidangnya Sesuai Tidak sesuai 10. Konten memuat informasi dukung kepentingan pengelolaan kawasan Sesuai Tidak sesuai 11. Wajib mencantumkan logo & keterangan kawasan pada produk dibuat Sesuai Tidak sesuai 12. Wajib menyerahkan copy produk kepada pengelola Sesuai Tidak sesuai 13. Mematuhi ketentuan dan peraturan Sesuai Tidak sesuai 14. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Sesuai Tidak sesuai Landing, take off dan taxiing seaplane 1. Memenuhi kewajiban perizinan Sesuai Tidak sesuai 2. Tidak menyebabkan kerusakan/mengganggu fungsi utama kawasan Sesuai Tidak sesuai 3. Tidak mengganggu aktifitas pemanfaatan masyarakat lokal Sesuai Tidak sesuai 4. Tidak mengganggu ikan dilindungi dan objek target konservasi Sesuai Tidak sesuai 5. Tidak membuang sampah atau bahan lain Sesuai Tidak sesuai 6. Melakukan pemulihan/ganti rugi apabila mencemari/merusak ekosistem Sesuai Tidak sesuai 7. Mematuhi ketentuan dan peraturan Sesuai Tidak sesuai 8. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola Sesuai Tidak sesuai 12 - Dugaan kerusakan/pencemaran Ada Tidak Ada /pelanggaran Jika ada, jelaskan ...................................................................................................(**) - Pengambilan sampel Ada Tidak Ada Jika ada, jelaskan................................................................................................................(**) (**) Pengawas/Polsus dapat menulis keterangan tambahan pada kertas berbeda, dan ditandatangani setiap lembarnya dapat dilengkapi dengan foto atau video dengan time stamp dan diberi keterangan bila terdapat anomali 13 Kesimpulan : ..……………………………………………..…………………………………… ..……………………………………………..…………………………………… 14 Rekomendasi : ……………………..………………………………………………………… …………………..………………………………………………………… Pelaku Usaha ***) Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) ***) Bila Pilihan Pengamatan Tidak Langsung/Patroli ditandatangani oleh pengawas atau polsus saja. Bila Pilihan Pengamatan Langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak
78 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i TABEL KESESUAIAN PEMENUHAN KETENTUAN No Kriteria Ya Tidak 1. Tidak memiliki Perizinan Berusaha 2. Tidak memiliki KKPRL/KKRL 3. Pelaksanaan kegiatan usaha tidak sesuai dengan zonasi yang diizinkan 4. Pelaksanaan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin, ketentuan dan kewajiban 5. Menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat 6. Menimbulkan kerugian sosial bagi masyarakat 7. Menimbulkan kematian ikan di lingkungan sekitarnya 8. Menimbulkan kerusakan fisik bagi lingkungan di sekitarnya 9. Menimbulkan perubahan fisik lingkungan (abrasi, longsor, sedimentasi) 10. Melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan mangrove 11. Melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan terumbu karang 12. Menimbulkan pencemaran lingkungan 13. Melakukan pemanfaatan jenis ikan dilindungi tanpa izin Kesimpulan: 1. Taat/tidak taat 2. Ada/Tidak ada pelanggaran 3. Jika ada pelanggaran, jenis pelanggaran……………………………………………
79 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i Lampiran 13. Format Surat Pengantar Laporan KOP INSTANSI (UPT PSDKP) Nomor : ......................, ................. Hal : Laporan Hasil Pengawasan Yth. Kepala cabang Dinas Kelautan Lampiran : ............... Wilayah Timur Di Tempat Sehubungan telah dilaksanakannya pengawasan kawasan konservasi di…………………………….(sebutkan nama Kawasan) pada tanggal….s.d….. 2022, sesuai Surat Tugas Kepala UPT PSDKP Nomor …….. tanggal ……, disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana terlampir. Pemeriksaan dilakukan kepada……orang pelaku usaha/pelaku kegiatan, yang melakukan kegiatan pemanfaatan berupa……. Dapat disimpulkan ditemukan/tidak ditemukana danya dugaan pelanggaran, berupa…..(sebutkan jika ada dugaan pelanggaran) Demikian disampaikan laporan hasil pengawasan, mohon arahan lebih lanjut. Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K (Nama lengkap)
80 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i Lampiran 14. Format Laporan Hasil Pengawasan Kawasan konservasi LAPORAN HASIL PENGAWASAN KAWASAN KONSERVASI A. PENDAHULUAN a. Latar belakang Sehubungan dengan Surat Tugas…………… Nomor ……. Tanggal ………… telah dilaksanakan pengamatan tidak langsung rutin/pengamatan tidak langsung insidental/pengamatan langsung rutin/pengamatan langsung insidental (*coret yang tidak perlu). b. Tujuan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Kawasan konservasi bertujuan untuk* (*pilih salah satu): 1. Pencegahan terjadinya pelanggaran di Kawasan konservasi; 2. Menindaklanjuti laporan masyarakat/pelaku usaha terkait adanya dugaan pelanggaran di Kawasan konservasi 3. Memeriksa ketaatan pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi c. Waktu, lokasi dan petugas pelaksana pengawasan Pengawasan Kawasan konservasi dilaksanakan pada tanggal ……. bulan…….. tahun… di Kawasan konservasi.......................oleh: 1. Nama : NIP/No. KTA : Jabatan : 2. Nama : NIP/No. KTA : Jabatan : 3. Dst...
81 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i B. GAMBARAN UMUM LOKASI PENGAWASAN a. Kondisi Lokasi Kegiatan pengawasan pemanfaatan Kawasan konservasi dilaksanakan pada: - Zona .......... pada : koordinat........s/d..........LS/LU dan .......s/d....... BT - Zona .......... pada : koordinat........s/d..........LS/LU dan .......s/d....... BT - Zona .......... pada : koordinat........s/d..........LS/LU dan .......s/d....... BT b. Ketentuan pengelolaan kawasan - Kepmen KP Penetapan Kawasan Konservasi………Nomor:………….tanggal:………. - Kepmen KP Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Nomor:.............. tanggal:............ - Kategori Kawasan konservasi: Taman/Suaka/Kawasan KonservasiMaritim* (*coret yang tidak perlu) C. HASIL ANALISIS LAPORAN PELAKU USAHA DAN LAPORAN TERKAITLAINNYA 1. Data umum a. Jenis kegiatan usaha ………………………………..….. b. Identitas Pelaku Usaha Pemeriksaan dilakukan terhadap: - Nama : ………………………… - NIK : ……………………..….. - Pekerjaan : ……………………..….. - Jabatan : ……………………..….. - Alamat : ……………………..….. - Perizinan : ……………………..….. c. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yangditetapkan, sebagai berikut: - Perizinan lengkap/tidak lengkap/tidak ada - Lokasi sesuai/tidak sesuai (bila tidak sesuai, beri penjelasan berapa luas atau berapa persen yang tidak sesuai) - Zonasi sesuai/tidak sesuai (bila tidak sesuai, beri penjelasan berapa luas atau berapa persen yang tidak sesuai)
82 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i - Jenis kegiatan sesuai/tidak sesuai (bila tidak sesuai, beri penjelasan kegiatan apa saja yang tidak sesuai) - Ketentuan dan peraturan yang berlaku terlaksana seluruhnya/terlaksana sebagian/tidak dilaksanakan (beri catatan apa saja ketentuan dan peraturan yang tidak dilaksanakan) d. Indikasi ada/tidak adanya pelanggaran - Indikasi pelanggaran: ada/tidak ada - Indikasi jenis pelanggaran ……………………………………………… (sebutkan berdasarkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 dan Juknis Pengenaan Sanksi Administratif) - Dugaan pasal yang dilanggar …………………………………………… (sebutkan pasal, ayat, nomor peraturan dan judul) e. Terduga pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran di Kawasan - Nama : - NIK : - Pekerjaan : - Jabatan : - Alamat : (dapat lebih dari 1) f. Catatan lainnya (deskripsikan secara ringkas jenis, alat, bahan, luasan dan/atau besaran dampak pelanggaran dan tambahan catatan penting lainnya) D.REKOMENDASI TINDAK LANJUT a. Dalam hal pengamatan tidak langsung rutin/insidentalUsulan tindak lanjut berupa: - Apabila tidak dijumpai pelanggaran diusulkan kepada Kepala UPT/Direktur untuk menyatakan bahwa pelaku usaha taat.
83 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i - Apabila dijumpai pelanggaran diusulkan kepada Kepala UPT/Direktur untuk penerbitan surat perintah pemeriksaan lanjutan yang dapat dilanjutkan dengan inspeksi lapangan b. Dalam hal pengamatan langsung rutin/insidental Usulan jenis sanksi berupa: - Sanksi pidana/sanksi administratif/penyelesaian sengketa (coret yang tidak perlu) - Dalam hal diusulkan sanksi administratif Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan, sanksi yang dikenakan adalah: peringatan atau teguran tertulis/ paksaan pemerintah/ denda administratif/ pembekuan izin/ pencabutan izin. (coret yang tidak perlu) - Dalam hal diusulkan sanksi administratif pemanfaatan ruang laut, sanksi yang dikenakan adalah: peringatan atau teguran tertulis/ denda administratif/ penghentian sementara kegiatan/ penghentian sementara pelayanan umum/penutupan lokasi/ pencabutan dokumen persetujuan atau konfirmasi KKPRL/ pembatalan dokumen persetujuan atau konfirmasi KKPRL/ pembongkaran bangunan/ pemulihan fungsi ruang Laut. (coret yang tidak perlu) Usulan tindak lanjut: - diusulkan kepada Kepala UPT/ Direktur untuk menerbitkan undangan pelaksanaan expose. - (Dalam hal terjadi kerusakan/pencemaran) Sehubungan dengan telah terjadinya kerusakan/pencemaran maka direkomendasikan untuk dilakukan pengenaan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (2). Juga memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2013 Pasal 9 ayat (4) huruf d. - (Dalam hal terdapat usulan koordinasi dengan instansi lain)
84 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i Sehubungan dengan adanya pelanggaran akibat kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh instansi lain maka direkomendasikan untuk menyampaikan rekomendasi tindak lanjut oleh instansi penerbit izin E. LAMPIRAN DATA PENDUKUNG a. overlay lokasi kegiatan dengan peta zonasi kawasan konservasi b. tabel kesesuaian pemanfaatan kawasan konservasi dengan daftar kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan, sebagaimana disajikan pada Lampiran I c. tabel kesesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana disajikan pada Lampiran VI. d. gambar atau sketsa bangunan yang telah diberi catatan kesesuaian dengan dokumen rencana e. kondisi ekosistem laut (mangrove, terumbu karang, dan lamun) yang menggambarkan kondisi sebelum ada kegiatan dan setelah kegiatan; dan/atau
85 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i DAFTAR PUSTAKA . Syamsul Bahri Lubis, suraji, nilfa Rasyid,Tendy Kuhaja,m. Saefudin, Ririn Widiastutik, Asri S Kenyo H, Muschan Ashari, Dyah Retno Wulandari, Antung R Jannah, Ahmad Sofiulloh, Yusuf Arief Afandi, anton Wijonarno, Yudi Herdiana. 2014. Suplemen 8 Panduan Monitoring Biofisik Sumberdaya Kawasan Konservasi Perairan , Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil.Jakarta;Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEPDJPRL/2020 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan Dan Perikanan
86 | S t a n d a r O p e r a s i o n a l P r o s e d u r P e n g e l o l a a n K a w a s a n K o n s e r v a s i Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Panjang Provinsi Jawa Tengah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya Mujiyanto & S. E. Purnamaningtyas. (2019). Karakteristik fisika kimiawi perairan di estuari dan pesisir Muara Gembong. Buku Bunga Rampai: Strategi pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir Muara Gembong, Teluk Jakarta. Editor: Krismono dan Widodo S. Pranowo, AMAFRAD Press, BRSDMKP, IV, 43-63. Munasik. 2017. Taman Pulau Kecil Pulau Panjang Biodiversity Conservation Program PLN Pembangkit Tanjung Jati B. Jepara. Samawi, M. F., A. Faisal, & C. Rani. 2015. Parameter oseanografi pada calon daerah kawasan konservasi perairan laut Kabupaten Luwu Utara. Prosiding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan II, 72-79. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,