Perjuangan Suku Kurdi di Irak

SYAFFRINA F. N/K4421975

Siapa ESntuerktuitleKurdi?

Kurdi merupakan sebuah kelompok etnis besar yang mendiami kawasan Asia barat Daya.
Wilayah tersebut meliputi sebagian Iran, Irak, Suria, dan Turki. Kurdi adalah suku yang
terbentuk dari gabungan orang-orang di Iran Barat Laut yang bermigrasi ke timur
Penggunungan Zagros, lalu berakulturasi dengan penduduk Penggunungan Zagros dan
memberlakukan bahasa kesatuan mereka. Suku Kurdi saat ini tinggal di beberapa negara,
seperti Turki, Suriah, Iran dan Irak. Di beberapa negara tersebut, suku Kurdi memiliki
beberapa perbedaan yang mendasar dengan penduduk di negara-negara tersebut, seperti
di Iran. Walaupun suku Kurdi dengan penduduk Iran memiliki persamaan, yaitu satu ras
dan seagama, tetapi mereka berbeda aliran. Mayoritas penduduk Iran merupakan Muslim
Syiah, sedangkan mayoritas suku Kurdi adalah Muslim Sunni. Perbedaan-perbedaan yang
dimiliki suku Kurdi dan negara-negara tersebut merupakan akar masalah yang dialami
suku Kurdi saat ini. Ditindas, termarginalkan karena perbedaan ras dan aliran.

SiapaEnSteur tkitule Kurdi?

Etnis Kurdi memiliki sejarah yang panjang dalam memperjuangkan hidupnya, mungkin
hal inilah yang membuat mereka menjadi etnis yang sangat tangguh dan mempunyai
banyak catatan sejarah tersendiri terhadap keberaniannya dan kekuatannya, baik
dalam memperjuangkan kelangsungan hidupnya maupun mempertahankan tanah
airnya yang mereka sebut dengan wilayah Kurdistan. Dilihat dari sejarahnya,
sebenarnya kemerdekaan Kurdi pernah dijanjikan oleh Presiden Amerika Serikat,
Woodrow Wilson (1856-1924) melalui perjanjian Sevres (The Treaty of Sevres) tahun
1920 dengan Kekhalifahan Turki Utsmani. Hanya saja terbentuknya negara baru Turki
di bawah kepemimpinan Kemal Atta Turk yang meliputi sebagian besar wilayah
Kurdistan telah memupus harapan itu. Dengan rasa kecewa yang mendalam karena
perjanjian Sevres yang dibatalkan sepihak oleh Turki, suku Kurdi melakukan
pemberontakan-pemberontakan guna memerdekakan diri dari Turki, Suriah dan Irak.

PERJUANGAN SUKU
KURDI DI IRAK

Partai Demokrat Kurdistan menjadi kekuatan dominan 添P加art标ai D题emokrat
dalam politik Kurdi-Irak selama lebih dari setengah
abad. Pada tahun 1979, Massoud Barzani telah Kurdistan (KDP)
menyebabkan KDP mengalami konflik dengan
pemerintah pusat Irak dan dengan saingan lokalnya, Daerah Kekuasaan
Uni Patriotik Kurdistan (PUK). Pemerintah KDP yang
dipimpin regional, berbasis di Arbil, mengklaim
yurisdiksi atas seluruh Kurdistan Irak, meskipun pada
kenyataannya, kontrol wilayah dibagi dengan Uni
Patriotik Kurdistan (PUK)

Selama perang Iran-Irak, dukungan Iran
memungkinkan pasukan KDP untuk beroperasi
secara bebas di beberapa daerah pedesaan Kurdi.
Pada 1990-an, KDP juga membuka negosiasi
dengan Turki, sehingga komunikasi perdagangan
ditingkatkan, perjalanan internasional dan
menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan

Bentrokan Senjata
Calon KDP memenangkan 50,8% suara dalam pemilihan umum yang
diselenggarakan di Kurdistan Irak pada tahun 1992, namun kesepakatan
pembagian kekuasaan dengan PUK yang pada dasarnya baru lahir dan
persaingan antara kedua belah pihak tumpah menjadi bentrokan bersenjata.
Setelah bertahun-tahun pertempuran intermiten, Barzani mengimbau kepada
Saddam Hussein untuk mendukung PUK pada bulan Agustus 1996. Dengan
bantuan pasukan pemerintah Irak, pasukan KDP merebut kota utara Arbil -kursi
parlemen Kurdi- dari PUK pada awal September 1996.

Uni Patriotik Kurdistan (PUK)
Di bawah komando pemimpin veteran Kurdi Jalal Talabani, PUK telah
menciptakan pasukan milisi dan organisasi partai untuk menyaingi Partai
Demokrat Kurdistan (KDP). PUK ini didirikan pada Juni 1975 oleh Talabani
yang sebelumnya merupakan anggota KDP.

Pemberontakan
Setelah pengusiran pasukan Irak dari Kuwait pada Maret 1991, PUK memberontak yang
berhasil diluncurkan oleh faksi Kurdi di utara dan kelompok Syiah bawah tanah di Irak
selatan. Siaran PUK mengatakan bahwa para pemberontak telah menguasai kota
penting. Kemenangan Kurdi hanya bertahan sebentar. Tentara Irak menghancurkan
pemberontakan dan jutaan orang Kurdi melarikan diri melintasi perbatasan pegunungan
ke Turki. Pemimpin PUK dan KDP mulai negosiasi dengan Pemerintah Irak pada bulan
April 1991.

Perjalanan Menuju Perdamaian
Perjanjian Washington, yang ditandatangani di bawah naungan AS pada tahun 1998,
mengatur dua partai untuk berdamai. Tapi hubungannya dengan KDP meningkat secara
signifikan pada tahun 2002. Pada bulan Mei, Barham Salih, kepala pemerintah daerah
Kurdi PUK, mengatakan kepada wartawan Kurdi bahwa KDP dan PUK telah sepakat
untuk bekerja menuju penggabungan dua administrasi. Dan pada 4 Oktober 2002
perwakilan PUK mendapat kursi di parlemen Kurdi di Arbil untuk pertama kalinya sejak
perang saudara tahun 1994. Jalal Talabani menyambutnya dengan sebutan perubahan
rezim di Irak, sementara PUK menjauh dari rencana serangan AS.

EnPteermtitilelu Irak 2005

Pemerintah Irak menetapkan tanggal 30 Januari 2005 sebagai hari pemilihan umum. Pemilu
ini adalah yang pertama di Irak pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein. Sebelumnya ada
spekulasi mengenai bisa atau tidaknya pemilu ini dilangsungkan di tengah kekerasan yang
masih terus berlangsung di Irak. Para pemilih saat itu sedang didata, meski beberapa pusat
pendaftaran ditutup karena kekerasan yang terjadi. Disebutkan, lebih dari 100 partai yang
telah mendaftar.
April 2005, di tengah meningkatnya kekerasan, parlemen memilih pemimpin Kurdi, Jalal
Talabani sebagai presiden dan Ibrahim Jaafari, seorang Syiah sebagai perdana menteri.
Talabani adalah orang Kurdi pertama yang menjadi kepala negara sepanjang sejarah negeri
ini. Dan pada akhirnya, Massoud Barzani, pemimpin Partai Demokratik Kurdistan dilantik
sebagai presiden regional Kurdistan Irak. Kemudian, rancangan konstitusi didukung oleh
negosiator Syiah dan Kurdi, tapi tidak dengan wakil Sunni. Dan para pemilih menyetujui
konstitusi baru, yang bertujuan untuk menciptakan demokrasi federal Islam. Dalam pemilihan
di parlemen, Talabani merebut 227 suara dari 257 suara, sedangkan 30 suara lainnya memilih
abstain. Sidang juga memilih dua wakil presiden, masing-masing politisi Syiah, Adel Abdel
Mahdi dan Ghazi al-Yawar yang mewakili kelompok Arab Sunni. Terpilihnya Dewan Presiden
itu mengakhiri tarik ulur perebutan kekuasaan antara dua kelompok yang mendominasi
Majelis atau parlemen, yaitu Syiah dan Kurdi

DEnatefrttaitrlePustaka

1. Limbert, J. (1968). The Origins and Appearance of the Kurds in
Pre-Islamic Iran. Journal of Iranian Studies, Vol. 1, No. 2, hlm. 48.

2. Sihbudi, R. (2007). Menyandera Timur Tengah. Jakarta: Mizan
3. Edmonds, C. J. (1957). The Kurds of Iraq. Middle East Journal,

Vol. 11, No. 1, hlm. 52.

THANK YOU