RPP Stunting by Triyanta HK Dairiyawan, SE,MSi

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN





STRATEGI PENURUNAN STUNTING DENGAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT PENERIMA

MANFAAT LAYANAN STUNTING




DISUSUN OLEH


NAMA : TRIYANTA HADIL KHOIRI DAIRIYAWAN, SE., M.Si

NIP : 198125122006041002


UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

NDH : 57












PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK II

ANGKATAN XIX TAHUN 2022

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI



Judul
Deskripsi Proyek Perubahan

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

B. Tujuan;

C. Output dan Outcome
BAB II : RANCANGAN PROYEK PEUBAHAN

A. Deskripsi Proyek Perubahan

1. Identifikasi Masalah
2. Kondisi Ideal yang Diharapkan

3. Terobosan /Inovasi;
B. Tahapan Perubahan /Milestone Rencana Strategis;

C. Analisis Stakeholder, Organisasi Pembelajar dan Rencana Strategi Marketing
1. Analisis Stakeholder

2. Strategi Organisasi Pembelajar

3. Strategi Marketing
D. Identifikasi Potensi Resiko dan Solusinya

E. Faktor Kunci Keberhasilan
F. Tata Kelola Proyek Perubahan

G. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri
PENUTUP

Strategi Penurunan Stunting dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting

Deskripsi Proyek Perubahan


Salah satu permasalahan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia adalah stunting.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, pada tahun 2018 prevalensi

stunting di Indonesia sebesar 30,8 persen, terus mengalami penurunan sebesar 6,4 persen per
tahun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021 (SSGI, 2021). Namun, angka prevalesi stunting di

Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2021 masih tinggi yaitu sebesar 42 persen, yang berarti

masih terdapat 10.663 balita stunting di Kabupaten Padang Lawas. Angka yang tinggi ini
dikhawatirkan akan mengancam kualitas sumber daya manusia generasi mendatang. Berakibat

pada menurunnya produktifitas dan daya saing generasi penerus pembangunan, serta

berdampak pada gagalnya pencapaian pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. Perumusan
kebijakan baru dalam pelaksanaan aksi intervensi stunting guna mendukung delapan aksi

intervensi menjadi langkah tepat untuk merumuskan dan mengimplemantasikan program dan
kegiatan penurunan stunting yang terarah dan tepat sasaran.




BAB I : PENDAHULUAN

H. Latar Belakang

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi
kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di

bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan (Perpres No. 72 Tahun 2021). Angka prevalensi stunting di Indonesia

menunjukkan tren penurunan dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 24,4 persen pada
tahun 2021. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2019-2024 bahwa target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Namun, kondisi stunting di Kabupaten Padang Lawas masih tinggi yaitu sebesar 42 persen
pada tahun 2021. Tidak terjadi penurunan yang signifikan sejak Kabupaten Padang Lawas

ditetapkan sebagai lokus stunting pada tahun 2018, dimana pada tahun tersebut angka

stunting Kabupaten Padang Lawas sebesar 42,9 persen (Riskesdas, 2018). Perlu dilakukan
analisa apakah yang menjadi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan aksi

penurunan stunting di Kabupaten Padang Lawas. Bukankah selama beberapa tahun ini

program penurunan dan pencegahan stunting terus gencar disosialisasikan ke masyarakat

dan giat dilaksanakan oleh setiap lini dan level pemerintahan daerah di tingkat kabuapten

sampai ke desa. Juga perlu dirumuskan bentuk-bentuk kebijakan baru yang mampu
memecah kebuntuan tersebut, sehingga dapat dilakukan percepatan aksi intervensi

penurunan stunting di Kabupaten Padang Lawas untuk mendukung pencapaian Nasional
sebesar 14 persen di tahun 2024.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 263/126/KPTS/2022 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Stunting di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang

Lawas Tahun Anggaran 2022, kedudukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dalam Keputusan Bupati tersebut adalah sebagai Wakil Ketua Pelaksana, dimana
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan

Penurunan Stunting pada Pasal 10 ayat (3) “Dalam rangka pelaksanaan program dan

kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota,

dan Pemerintah Desa melakukan: a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b.
peningkatankualitaspelaksanaan; c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan

pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia”.
Berpedoman pada Peraturan Bupati Padang Lawas 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan

Dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Padang Lawas pada Pasal 538, berbunyi “Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan

pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

Asumsi mendasar dalam pembangunan dewasa ini adalah keterlibatan masyarakat dalam
proses pembangunan. Berdasar pada makna pembangunan yang merupakan perubahan

total untuk menuju masyarakat yang lebih baik (Todaro, 2000), sehingga secara logis

masyarakatlah yang seharusanya menjadi subyek pembangunan karena masyarakat lebih
memahami permasalahan dan kemana masyarakat akan menentukan arah pembangunan

dari pada agen pembangunan (Ife & Tesoriero, 2008). Namun dalam implemetasinya,

dalam perencanaan pembangunan di Indonesia aspirasi masyarakat belum menunjukkan
peranserta secara maksimal dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan

pembangunan (Djoeffan, 2002). Disisi lain kapasitas masyarakat sebagai subyek
pembangunan masih belum optimal khususnya di wilayah-wilayah desa yangmana

inisiatif-inisiatif pembangunan terhambat oleh ketersediaan sumberdaya, berbagai
hambatan legalitas dan kepentingan politis.

Saat ini penyusunan program/kegiatan dalam stunting tidak di pada prinsip partisipatif,

sehingga program/kegiatan terkait dengan stunting belum menyasar masyarakat penerima
layanan stunting. Dengan rancangan proyek perubahan ini, kondisi yang ingin penulis

tujukan dapat dilihat seperti pada gambar 2.





































Gambar 2. Skema perencanaan kegiatan stunting dengan pendekatan partisipatif.
Untuk melakukan perencanaan kegiatan stunting dengan pendekatan partisipatif

diperlukan sebuah regulasi kepala daerah, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik
dan memiliki dasar hukum.

Strategi dalam mencapai kondisi yang ideal tentunya penulis, mencoba untuk membuat
regulasi terkait perencanaan partisipatif masyarakat penerima manfaat stunting,

sehingga nantinya regulasi ini, menjadi dasar dalam pencapaian kondisi yang ideal dan

diharapkan kedepannya.
Adapun kondisi ideal dan strategi penyelesaianya dapat penulis rinci dalam tiga

tahapan: (a). Jangka panjang (2 Tahun), adanya evaluasi terhadapat pencapaian

penurunan angka stunting di Kabupaten Padang Lawas, pelibatan pihak swasta dalam
pembiayaan program/kegiatan penurunan angka stunting, dan angka stunting di

Kabupaten Padang Lawas dapat di turunkan sesuai target Nasional sebesar 14 %, serta
adanya Penguatan Peran Masyarakat penerima manfaat layanan stunting dalam

merumuskan Program/Kegiatan Stunting, (b). Jangka menengah (1 Tahun); Peraturan
Kepala Daerah tentang Stategi Penurunan Stunting dengan Perencanaan Pembangunan

Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting dapat di sosialisasikan ke

OPD dan stakeholder serta telah dapat di terapkan dalam proses perencanaan, dan (c).
Jangka pendek (6 Bulan); draft regulasi terkait Strategi Penurunan Stunting dengan

Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan
Stunting telah selesai dan diajukan ke Bagian Hukum untuk dapat di proses menjadi

Peraturan Kepala Daerah.


Berdasarkan analisa permasalahan di atas, dapat ditentukan konsep dan gagasan proyek

perubahan yang menjadi solusi dalam rangka Strategi Penurunan Stunting dengan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan

Stunting, seperti tergambar dalam gambar 1 sebagai berikut;





































I. Tujuan;
Adapun tujuan proyek perubahan difokuskan pada upaya untuk membangun organisasi

adaptif. Tujuan Proyek perubahan yang akan dicapai dalam;
Jangka Pendek (6 Bulan);

Menyusun Draft Peraturan Kepala Daerah tentang Stategi Penurunan Stunting dengan

Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting
Jangka Menengah (1 Tahun)

a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Stategi Penurunan Stunting dengan

Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan
Stunting;

b. Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang Strategi Penurunan Stunting dengan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan

Stunting;
c. Penerapan Peraturan Kepala Daerah

Jangka Panjang (2 Tahun)

Angka stunting di Kabupaten Padang Lawas dapat di turunkan sesuai target Nasional
sebesar 14 %.


J. Output dan Outcome
Secara umum, output merupakan produk yang dihasilkan adalah produk akhir proyek

perubahan yang akan diseminarkan dalam seminar implementasi proyek perubahan, yang
dilakukan pada akhir pembelajaran PKN II. Artinya produk akhir adalah produk jangka

pendek dari proyek perubahan yaitu draf Peraturan Bupati tentang Strategi Penurunan

Stunting dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat
Layanan Stunting.


Sedangkan outcome adalah hasil adalah berfungsinya output atau produk tersebut, yang

dalam konteks ini disebut juga manfaat. Adapum Outcome dari proyek perubahan ini
adalah meningkatnya kualitas perencanaan program stunting sehingga berdampak pada

penurunan angka stunting Kabupaten Padang Lawas.

BAB II : RANCANGAN PROYEK PEUBAHAN


A. Deskripsi Proyek Perubahan

1. Identifikasi Masalah


a. Kurangnya kualitas data sasaran dan cakupan layanan
b. Perencanaan program/kegiatan di OPD tidak memprioritaskan desa lokus

c. Pemetaan program dan review kinerja OPD tidak lengkap

d. Tidak tepat jadwal dalam melaporkan rencana program/kegiatan;
e. Angka stunting Kabupaten Padang Lawas 42%


2. Kondisi Ideal yang Diharapkan

a. Kualitas data sasaran dan cakupan layanan menjadi lebih baik

b. Program/kegiatan menyentuh ke masyarakat penerima manfaat layanan stunting
c. Tersedianya data sasaran lengkap level desa

d. Pelaporan rencana program/kegiatan tepat jadwal


3. Terobosan /Inovasi;

Adanya regulasi peraturan Kepala Daerah tentang Strategi Penurunan Stunting dengan

Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting.

B. Tahapan Perubahan /Milestone Rencana Strategis;


No Tahapan/Kegiatan Pelaksana Output Waktu

A Jangka Pendek (6 Bulan)
Komitmen Bersama dengan Persetujuan Minggu ke 2 Bulan
1 Mentor
Mentor dan Stakeholder Mentor September

Project

Leader

Stakeholder
Project
Melakukan internalisasi Minggu ke 2 Bulan
2 Leader dan
konsultansi kepada Tim September
Tim Efektif
Project SK Tim Minggu ke 3 Bulan
3 Membentuk Tim Efektif
Leader Efektif September

No Tahapan/Kegiatan Pelaksana Output Waktu

Menyusun Draft Peraturan Kepala
Daerah tentang Strategi Penurunan
Draft
Stunting dengan Perencanaan Project Minggu 1 Bulan
4 Peraturan
Pembangunan Partisipatif Leader Oktober
Bupati
Masyarakat Penerima Manfaat

Layanan Stunting
Stakeholder

B Jangka Menengah (1 Tahun)

Menetapkan Peraturan Kepala
Daerah tentang Stategi Penurunan

Stunting dengan Perencanaan Project Peraturan Minggu 2 Bulan
1
Pembangunan Partisipatif Leader Bupati November

Masyarakat Penerima Manfaat

Layanan Stunting
Sosialisasi Peraturan Kepala

Daerah tentang Stategi Penurunan
Stunting dengan Perencanaan Project Minggu 2 Bulan
2
Pembangunan Partisipatif Leader Desember
Masyarakat Penerima Manfaat

Layanan Stunting

Tim Efektif
Stakeholder

Penerapan Peraturan Kepala Project Minggu 3 Bulan
3
Daerah Leader Desember
Stakeholder

C Jangka Panjang (2 Tahun)

Evaluasi terhadapat pencapaian
Project
1 penurunan angka stunting di
Leader
Kabupaten Padang Lawas

Pelibatan pihak swasta dalam
2 pembiayaan program/kegiatan Stakeholder
penurunan angka stunting

No Tahapan/Kegiatan Pelaksana Output Waktu

Angka stunting di Kabupaten
Padang Lawas dapat di turunkan Project
3
sesuai target Nasional sebesar 14 Leader

%
Penguatan Peran Masyarakat

penerima manfaat layanan stunting
4 Stakeholder
dalam merumuskan

Program/Kegiatan Stunting



C. Analisis Stakeholder, Organisasi Pembelajar dan Rencana Strategi Marketing


1. Analisis Stakeholder

Pada umumnya, stakeholder biasanya diartikan sebagai orang yang akan mengambil peran

aktif dalam eksekusi sistem mutu atau orang yang akan merasakan dampak signifikan dari
penggunanya. Stakeholder analisis merupakan suatu kegiatan menganalisis sikap dan respon

dari stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan atau proyek. Biasanya stakeholder analysis

dilakukan pada tahap persiapan pelaksanaan proyek untuk mengetahui respon dari
stakeholders terutama mengenai kemungkinan perubahan proyek. Identifikasi pandangan

dan karakteristik dari setiap stakeholder ini sangat penting yang merupakan dasar untuk

pelaksanaan tahap berikutnya. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengaruh dan tingkat
kepentingan dari masing-masing stakeholder serta merumuskan strateginya maka dilakukan

identifikasi stakeholder yang kemudian akan digunakan sebagai dasar analisis dan
penentuan strategi pendekatan.


Stakeholder Internal

Bupati Padang Lawas, Bapak Sekda, Kepala OPD yang secara teknis terlibat dalam

penurunan Stunting;


Stakeholder Eksternal;

Kementrian Agama, Ibu PKK, Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting

Pemetaan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan ada 4 (empat) klasifikasi, yaitu:


a. Promotor adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi/besar
terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini adalah Bapak

Bupati. Semua stakeholders ini dinilai memiliki kepentingan yang besar dan juga pengaruh
yang besar juga dalam menentukan jalannya kebijakan yang akan diambil serta memiliki

pemahaman yang luas mengenai Proyek Perubahan yang akan dilaksanakan

b. Defender Stakeholder, pada kuadran ini tergolong memiliki kepentingan tinggi, tetapi
pengaruh rendah. Menurut pengamatan kami stakeholder yang masuk dalam quadran ini

antara lain Sekretaris Daerah, Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala OPD
Dinas KB, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan PemDes dan

Kepala Dinas Perkimhub. Proyek perubahan ini sangat dibutuhkan oleh semua stakeholder
terkait karena akan sangat membantu dalam mencarikan jawaban atau solusi yang mereka

hadapi terkaiy perencanaan program/kegiatan stunting.

c. Latens Stakeholders, pada kuadran ini diidentifikasi Stakeholder yang kurang memiliki
kepentingan terhadap proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap

proyek perubahan maupun stakeholder sendiri. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini
adalah Kepala OPD (Pendidikan, Kominfo, Lingkungan Hidup, Pertanian, Ketahanan

Pangan, Perikanan dan Peternakan, Koperindag), Kabag Hukum.

d. Apathetic Stakeholders, Pada kuadran ini adalah stakeholder yang kurang memiliki
pengaruh dan kurang juga memiliki kepentingan. Stakeholder pada kuadran ini adalah Staf

Ahli Bupati, Para Asisten, Para Camat, Kementerian Agama dan PKK. Stakeholders
tersebut dinilai tidak memiliki kepentingan dan pengaruh apa-apa dalam penentuan

keberhasilan proyek perubahan dimaksud, namun memiliki peran yang cukup baik.

Latent :

Kepala OPD
(Pendidikan, Kominfo, Promotor;
Lingkungan Hidup,
Pertanian, Ketahanan Bupati
Pangan, Perikanan dan
Peternakan, Koperindag)
Kabag Hukum




Defender;
Aphatetic: Pak Sekda, Ka. Badan

Staf Ahli Bupati, Para Perencanaan
Asisten, Para Camat, Pembangunan Daerah
Kementerian Agama dan Kepala OPD (Dinas KB,
PKK Dinas Kesehatan, Dinas
Sosial, Badan PemDes dan
Perkimhub)




2. Strategi Organisasi Pembelajar

Menerapkan learning organisasi dalam pencapaian tujuan organisasinya. Diantaranya

dengan membangun rancangan proyek perubahan. Hal ini diawali dengan membangun
komunikasi dengan seluruh unsur yang ada di stakeholder internal untuk merumuskan apa

yang akan dilakukan dan bagaimana mengerjakan apa yang telah dibahami bersama,

3. Strategi Marketing


Strategi marketing terhadap kedua pendekatan tersebut menggunakan strategic partnership.

Strategi ini untuk mendukung keberhasilan pemasaran proyek perubahan dengan cara
kolaborasi yang erat dengan stakeholder.


Strategi Marketing Proses Penyusunan Proyek Perubahan

Strategi marketing diarahkan kepada stakeholder agar mendukung proyek perubahan.

Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi stakeholder kemudian dilakukan pemetaan.

Dari hasil pemetaan stakeholder tersebut kemudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi
dengan harapan seluruh stakeholder mendukung proyek perubahan.

Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan

Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan

elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P 1 C (Product, Price, Promotion, Place

dan Customer).

a. Customer

Sasaran utama sebagai customer untuk menggunakan product ini adalah seluruh Dinas dan
Badan, Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.

b. Product
Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah Peraturan Bupati Strategi

Penurunan Stunting dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima
Manfaat Layanan Stunting.

c. Price

Harga dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah Priceless, proyek perubahan ini
tentunya akan menggunakan dana APBD dalam hal penerapan nya.

d. Place

Tempat untuk memasarkan proyek perubahan ini adalah melalui beberapa media, yakni,
Proyek perubahan ini menghasilkan produk yakni regulasi Peraturan Kepala Daerah dalam

sosialisasi kepada stakeholder terkait.
e. Promotion

Proyek perubahan ini akan didukung oleh Bupati Padang Lawas, Sekretaris Daerah, dan
penyampaian dalam kesempatan rapat koordinasi dan rapat kerja di internal pemerintah

Kabupaten Padang Lawas.


K. Identifikasi Potensi Resiko dan Solusinya



Beberapa kendala masalah yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan proyek perubahan ini
umumnya dari stakeholder internal yaitu terkait belum maksimalnya penguasaan regulasi yang

akan di terbitkan, hal ini di karenakan regulasi yang akan diterbitkan meupakan regulasi yang

baru, sehingga membutuhkan waktu untuk mensosialisasikan kepada para stakeholder.

Tabel 1

Identifikasi Potensi Kendala dan Rencana Solusi
No Perkiraan Kendala Rencana Solusi

1 Keterbatasan waktu tim efektif dalam Pembagian dan manajemen waktu dan

pelaksanaan proyek perubahan karena tugas antara pelaksanaan kegiatan
tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya. anggota tim efektif dan saling

membackup bila ada permasalahan yang
harus segera ditangan.

2 Keterlambatan dalam penerbitan Memaksimalkan waktu jangka pendek
Peraturan Kepala Daerah, dikarenakan untuk menyelesaikan draf Peraturan

harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Kepala Daerah dengan segera.

Kementrian Dalam Negeri, hal ini
dikarenakan Kepala Daerah tidak

depenitif.

3 Belum optimalnya SDM dalam rembuk OPD terkait di desa lokus stunting harus
stunting dari tingkat desa, hingga tingkat memaksimalkan pemahaman SDM

kecamatan, sehingga hasil dari rembuk terkait output yang akan dihasilkan dari
stunting dari tingkat desa hingga tingkat setiap tingkatan rembuk stunting, baik

kecamatan belum maksimal dengan sosialisasi yang massif maupun
dengan FGD dan Musyawarah Desa.




E. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dari proyek perubahan ini adalah:


a. Dukungan Mentor dan Tim Efektif dalam proyek perubahan dan stakeholder yang juga
menerima manfaat/keuntungan dari hasil proyek perubahan;

b. Adanya komitmen dan dukungan untuk melakukan perubahan dari para stakeholder yang

menerima manfaat dari hasil proyek perubahan ini;
c. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota tim efektif dan Project Leader dalam

proses penerbitan Peratauran Kepala Daerah;

F. Tata Kelola Proyek Perubahan

Untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proyek perubahan, reformer

membentuk tim efektif yang akan membantu pelaksanaan dan operasionalisasi rencana
kegiatan yang telah disusun. Tim efektif ini dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 3. Struktur Tim Proyek Perubahan


Mentor
Arpan Nst, S.Sos



Project Leader Coach:
Triyanta HK Dairiyawan, SE., M.Si. Drs. Jumsadi Damanik, SH, M. Hum




Koordinator Tim Administrasi Koordinator Tim Substansi
Nova Vivina Aritonang Asril Hafif Sachmud, SP


Anggota Anggota
Fuji, ST Nuraijah Siregar, SKM., M.Kes
Aspar Akmaly Sachmud Ida Hannum
Nur Sani Siregar, SE Batari Siregar, ST
Ragil Adi Siregar, SH


Penjelasan tentang tugas-tugas dari setiap anggota tim efektif adalah sebagai berikut:


Mentor:


a. Memberikan arahan terkait jenis perubahan, rencana, dan pelaksanaan secara keseluruhan
proyek perubahan.

b. Membantu project leader untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan proyek
perubahan.

c. Membantu project leader untuk menyelesaikan permasalahan diluar kewenangan project

leader.

Coach:


a. Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan oleh project leader.
b. Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan proyek

perubahan.

Project Leader:


a. Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan.

b. Membangun tim yang akan melaksanakan inovasi/proyek perubahan.
c. Menyiapkan, mengelola dan mengatur secara administrasi seluruh kegiatan proyek

perubahan.
d. Melaporkan progress proyek perubahan.


Koordinator dan anggota tim administrasi

Bertugas membantu project leader untuk melaksanakan dokumentasi dan pengumpulan data-

data dan bukti proyek perubahan.


Koordinator dan anggota tim substansi

Bertugas membantu project leader untuk menyusun mekanisme pengendalian dan monitoring
dan membantu mensosialisasikannya.

G. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA


Nama Peserta : Triyanta Hadil Khoiri Dairiyawan, SE., M.Si Nama Mentor : ARPAN NST, S.Sos
NIP : 198112252006041002 NIP: : 196809131990031001
Jabatan : Kepala Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Instansi : Sekretariat Daerah
Program : PKN Angkatan XIX Tahun 2022
Nilai Komponen
Kualifikasi Total
Sub Komponen Sub Komponen Sub Komponen Rata-Rata Total
Integritas Kerjasama Mengelola Perubahan Sub Komponen Sub Komponen
Peserta 8,67 8,20 7,80 8,22 Baik
Mentor 9,00 8,20 8,00 8,40 Baik
Nilai Rata-Rata 8,90 8,20 7,94 8,35 Baik
Per Sub Komponen
Kualifikasi Per Sub
Komponen Baik Baik Baik Baik
Keterangan Kualifikasi Akhir Sikap Perilaku
9.00-10 Istimewa 8,35
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup Kualifikasi:
3-4.99 Kurang Baik
1-2.99 Sangat Kurang
REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:
Istimewa : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal
pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai
bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai
bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
Sangat Kurang : peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan
sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap
perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

PENUTUP



Demikianlah Rancangan Proyek Perubahan ini diperbuat semoga dapat memberikan
kontribusi yang kepada Kabupaten Padang Lawas.