RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI PENURUNAN STUNTING DENGAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT PENERIMA
MANFAAT LAYANAN STUNTING
DISUSUN OLEH
NAMA : TRIYANTA HADIL KHOIRI DAIRIYAWAN, SE., M.Si
NIP : 198125122006041002
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS
NDH : 57
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK II
ANGKATAN XIX TAHUN 2022
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ISI
Judul
Deskripsi Proyek Perubahan
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan;
C. Output dan Outcome
BAB II : RANCANGAN PROYEK PEUBAHAN
A. Deskripsi Proyek Perubahan
1. Identifikasi Masalah
2. Kondisi Ideal yang Diharapkan
3. Terobosan /Inovasi;
B. Tahapan Perubahan /Milestone Rencana Strategis;
C. Analisis Stakeholder, Organisasi Pembelajar dan Rencana Strategi Marketing
1. Analisis Stakeholder
2. Strategi Organisasi Pembelajar
3. Strategi Marketing
D. Identifikasi Potensi Resiko dan Solusinya
E. Faktor Kunci Keberhasilan
F. Tata Kelola Proyek Perubahan
G. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri
PENUTUP
Strategi Penurunan Stunting dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting
Deskripsi Proyek Perubahan
Salah satu permasalahan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia adalah stunting.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, pada tahun 2018 prevalensi
stunting di Indonesia sebesar 30,8 persen, terus mengalami penurunan sebesar 6,4 persen per
tahun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021 (SSGI, 2021). Namun, angka prevalesi stunting di
Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2021 masih tinggi yaitu sebesar 42 persen, yang berarti
masih terdapat 10.663 balita stunting di Kabupaten Padang Lawas. Angka yang tinggi ini
dikhawatirkan akan mengancam kualitas sumber daya manusia generasi mendatang. Berakibat
pada menurunnya produktifitas dan daya saing generasi penerus pembangunan, serta
berdampak pada gagalnya pencapaian pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. Perumusan
kebijakan baru dalam pelaksanaan aksi intervensi stunting guna mendukung delapan aksi
intervensi menjadi langkah tepat untuk merumuskan dan mengimplemantasikan program dan
kegiatan penurunan stunting yang terarah dan tepat sasaran.
BAB I : PENDAHULUAN
H. Latar Belakang
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi
kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di
bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan (Perpres No. 72 Tahun 2021). Angka prevalensi stunting di Indonesia
menunjukkan tren penurunan dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 24,4 persen pada
tahun 2021. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2019-2024 bahwa target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Namun, kondisi stunting di Kabupaten Padang Lawas masih tinggi yaitu sebesar 42 persen
pada tahun 2021. Tidak terjadi penurunan yang signifikan sejak Kabupaten Padang Lawas
ditetapkan sebagai lokus stunting pada tahun 2018, dimana pada tahun tersebut angka
stunting Kabupaten Padang Lawas sebesar 42,9 persen (Riskesdas, 2018). Perlu dilakukan
analisa apakah yang menjadi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan aksi
penurunan stunting di Kabupaten Padang Lawas. Bukankah selama beberapa tahun ini
program penurunan dan pencegahan stunting terus gencar disosialisasikan ke masyarakat
dan giat dilaksanakan oleh setiap lini dan level pemerintahan daerah di tingkat kabuapten
sampai ke desa. Juga perlu dirumuskan bentuk-bentuk kebijakan baru yang mampu
memecah kebuntuan tersebut, sehingga dapat dilakukan percepatan aksi intervensi
penurunan stunting di Kabupaten Padang Lawas untuk mendukung pencapaian Nasional
sebesar 14 persen di tahun 2024.
Sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 263/126/KPTS/2022 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Stunting di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang
Lawas Tahun Anggaran 2022, kedudukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam Keputusan Bupati tersebut adalah sebagai Wakil Ketua Pelaksana, dimana
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting pada Pasal 10 ayat (3) “Dalam rangka pelaksanaan program dan
kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota,
dan Pemerintah Desa melakukan: a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b.
peningkatankualitaspelaksanaan; c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan
pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia”.
Berpedoman pada Peraturan Bupati Padang Lawas 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan
Dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Padang Lawas pada Pasal 538, berbunyi “Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan
pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.
Asumsi mendasar dalam pembangunan dewasa ini adalah keterlibatan masyarakat dalam
proses pembangunan. Berdasar pada makna pembangunan yang merupakan perubahan
total untuk menuju masyarakat yang lebih baik (Todaro, 2000), sehingga secara logis
masyarakatlah yang seharusanya menjadi subyek pembangunan karena masyarakat lebih
memahami permasalahan dan kemana masyarakat akan menentukan arah pembangunan
dari pada agen pembangunan (Ife & Tesoriero, 2008). Namun dalam implemetasinya,
dalam perencanaan pembangunan di Indonesia aspirasi masyarakat belum menunjukkan
peranserta secara maksimal dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan
pembangunan (Djoeffan, 2002). Disisi lain kapasitas masyarakat sebagai subyek
pembangunan masih belum optimal khususnya di wilayah-wilayah desa yangmana
inisiatif-inisiatif pembangunan terhambat oleh ketersediaan sumberdaya, berbagai
hambatan legalitas dan kepentingan politis.
Saat ini penyusunan program/kegiatan dalam stunting tidak di pada prinsip partisipatif,
sehingga program/kegiatan terkait dengan stunting belum menyasar masyarakat penerima
layanan stunting. Dengan rancangan proyek perubahan ini, kondisi yang ingin penulis
tujukan dapat dilihat seperti pada gambar 2.
Gambar 2. Skema perencanaan kegiatan stunting dengan pendekatan partisipatif.
Untuk melakukan perencanaan kegiatan stunting dengan pendekatan partisipatif
diperlukan sebuah regulasi kepala daerah, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik
dan memiliki dasar hukum.
Strategi dalam mencapai kondisi yang ideal tentunya penulis, mencoba untuk membuat
regulasi terkait perencanaan partisipatif masyarakat penerima manfaat stunting,
sehingga nantinya regulasi ini, menjadi dasar dalam pencapaian kondisi yang ideal dan
diharapkan kedepannya.
Adapun kondisi ideal dan strategi penyelesaianya dapat penulis rinci dalam tiga
tahapan: (a). Jangka panjang (2 Tahun), adanya evaluasi terhadapat pencapaian
penurunan angka stunting di Kabupaten Padang Lawas, pelibatan pihak swasta dalam
pembiayaan program/kegiatan penurunan angka stunting, dan angka stunting di
Kabupaten Padang Lawas dapat di turunkan sesuai target Nasional sebesar 14 %, serta
adanya Penguatan Peran Masyarakat penerima manfaat layanan stunting dalam
merumuskan Program/Kegiatan Stunting, (b). Jangka menengah (1 Tahun); Peraturan
Kepala Daerah tentang Stategi Penurunan Stunting dengan Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting dapat di sosialisasikan ke
OPD dan stakeholder serta telah dapat di terapkan dalam proses perencanaan, dan (c).
Jangka pendek (6 Bulan); draft regulasi terkait Strategi Penurunan Stunting dengan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan
Stunting telah selesai dan diajukan ke Bagian Hukum untuk dapat di proses menjadi
Peraturan Kepala Daerah.
Berdasarkan analisa permasalahan di atas, dapat ditentukan konsep dan gagasan proyek
perubahan yang menjadi solusi dalam rangka Strategi Penurunan Stunting dengan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan
Stunting, seperti tergambar dalam gambar 1 sebagai berikut;
I. Tujuan;
Adapun tujuan proyek perubahan difokuskan pada upaya untuk membangun organisasi
adaptif. Tujuan Proyek perubahan yang akan dicapai dalam;
Jangka Pendek (6 Bulan);
Menyusun Draft Peraturan Kepala Daerah tentang Stategi Penurunan Stunting dengan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting
Jangka Menengah (1 Tahun)
a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Stategi Penurunan Stunting dengan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan
Stunting;
b. Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang Strategi Penurunan Stunting dengan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan
Stunting;
c. Penerapan Peraturan Kepala Daerah
Jangka Panjang (2 Tahun)
Angka stunting di Kabupaten Padang Lawas dapat di turunkan sesuai target Nasional
sebesar 14 %.
J. Output dan Outcome
Secara umum, output merupakan produk yang dihasilkan adalah produk akhir proyek
perubahan yang akan diseminarkan dalam seminar implementasi proyek perubahan, yang
dilakukan pada akhir pembelajaran PKN II. Artinya produk akhir adalah produk jangka
pendek dari proyek perubahan yaitu draf Peraturan Bupati tentang Strategi Penurunan
Stunting dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat
Layanan Stunting.
Sedangkan outcome adalah hasil adalah berfungsinya output atau produk tersebut, yang
dalam konteks ini disebut juga manfaat. Adapum Outcome dari proyek perubahan ini
adalah meningkatnya kualitas perencanaan program stunting sehingga berdampak pada
penurunan angka stunting Kabupaten Padang Lawas.
BAB II : RANCANGAN PROYEK PEUBAHAN
A. Deskripsi Proyek Perubahan
1. Identifikasi Masalah
a. Kurangnya kualitas data sasaran dan cakupan layanan
b. Perencanaan program/kegiatan di OPD tidak memprioritaskan desa lokus
c. Pemetaan program dan review kinerja OPD tidak lengkap
d. Tidak tepat jadwal dalam melaporkan rencana program/kegiatan;
e. Angka stunting Kabupaten Padang Lawas 42%
2. Kondisi Ideal yang Diharapkan
a. Kualitas data sasaran dan cakupan layanan menjadi lebih baik
b. Program/kegiatan menyentuh ke masyarakat penerima manfaat layanan stunting
c. Tersedianya data sasaran lengkap level desa
d. Pelaporan rencana program/kegiatan tepat jadwal
3. Terobosan /Inovasi;
Adanya regulasi peraturan Kepala Daerah tentang Strategi Penurunan Stunting dengan
Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting.
B. Tahapan Perubahan /Milestone Rencana Strategis;
No Tahapan/Kegiatan Pelaksana Output Waktu
A Jangka Pendek (6 Bulan)
Komitmen Bersama dengan Persetujuan Minggu ke 2 Bulan
1 Mentor
Mentor dan Stakeholder Mentor September
Project
Leader
Stakeholder
Project
Melakukan internalisasi Minggu ke 2 Bulan
2 Leader dan
konsultansi kepada Tim September
Tim Efektif
Project SK Tim Minggu ke 3 Bulan
3 Membentuk Tim Efektif
Leader Efektif September
No Tahapan/Kegiatan Pelaksana Output Waktu
Menyusun Draft Peraturan Kepala
Daerah tentang Strategi Penurunan
Draft
Stunting dengan Perencanaan Project Minggu 1 Bulan
4 Peraturan
Pembangunan Partisipatif Leader Oktober
Bupati
Masyarakat Penerima Manfaat
Layanan Stunting
Stakeholder
B Jangka Menengah (1 Tahun)
Menetapkan Peraturan Kepala
Daerah tentang Stategi Penurunan
Stunting dengan Perencanaan Project Peraturan Minggu 2 Bulan
1
Pembangunan Partisipatif Leader Bupati November
Masyarakat Penerima Manfaat
Layanan Stunting
Sosialisasi Peraturan Kepala
Daerah tentang Stategi Penurunan
Stunting dengan Perencanaan Project Minggu 2 Bulan
2
Pembangunan Partisipatif Leader Desember
Masyarakat Penerima Manfaat
Layanan Stunting
Tim Efektif
Stakeholder
Penerapan Peraturan Kepala Project Minggu 3 Bulan
3
Daerah Leader Desember
Stakeholder
C Jangka Panjang (2 Tahun)
Evaluasi terhadapat pencapaian
Project
1 penurunan angka stunting di
Leader
Kabupaten Padang Lawas
Pelibatan pihak swasta dalam
2 pembiayaan program/kegiatan Stakeholder
penurunan angka stunting
No Tahapan/Kegiatan Pelaksana Output Waktu
Angka stunting di Kabupaten
Padang Lawas dapat di turunkan Project
3
sesuai target Nasional sebesar 14 Leader
%
Penguatan Peran Masyarakat
penerima manfaat layanan stunting
4 Stakeholder
dalam merumuskan
Program/Kegiatan Stunting
C. Analisis Stakeholder, Organisasi Pembelajar dan Rencana Strategi Marketing
1. Analisis Stakeholder
Pada umumnya, stakeholder biasanya diartikan sebagai orang yang akan mengambil peran
aktif dalam eksekusi sistem mutu atau orang yang akan merasakan dampak signifikan dari
penggunanya. Stakeholder analisis merupakan suatu kegiatan menganalisis sikap dan respon
dari stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan atau proyek. Biasanya stakeholder analysis
dilakukan pada tahap persiapan pelaksanaan proyek untuk mengetahui respon dari
stakeholders terutama mengenai kemungkinan perubahan proyek. Identifikasi pandangan
dan karakteristik dari setiap stakeholder ini sangat penting yang merupakan dasar untuk
pelaksanaan tahap berikutnya. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengaruh dan tingkat
kepentingan dari masing-masing stakeholder serta merumuskan strateginya maka dilakukan
identifikasi stakeholder yang kemudian akan digunakan sebagai dasar analisis dan
penentuan strategi pendekatan.
Stakeholder Internal
Bupati Padang Lawas, Bapak Sekda, Kepala OPD yang secara teknis terlibat dalam
penurunan Stunting;
Stakeholder Eksternal;
Kementrian Agama, Ibu PKK, Masyarakat Penerima Manfaat Layanan Stunting
Pemetaan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan ada 4 (empat) klasifikasi, yaitu:
a. Promotor adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi/besar
terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini adalah Bapak
Bupati. Semua stakeholders ini dinilai memiliki kepentingan yang besar dan juga pengaruh
yang besar juga dalam menentukan jalannya kebijakan yang akan diambil serta memiliki
pemahaman yang luas mengenai Proyek Perubahan yang akan dilaksanakan
b. Defender Stakeholder, pada kuadran ini tergolong memiliki kepentingan tinggi, tetapi
pengaruh rendah. Menurut pengamatan kami stakeholder yang masuk dalam quadran ini
antara lain Sekretaris Daerah, Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala OPD
Dinas KB, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan PemDes dan
Kepala Dinas Perkimhub. Proyek perubahan ini sangat dibutuhkan oleh semua stakeholder
terkait karena akan sangat membantu dalam mencarikan jawaban atau solusi yang mereka
hadapi terkaiy perencanaan program/kegiatan stunting.
c. Latens Stakeholders, pada kuadran ini diidentifikasi Stakeholder yang kurang memiliki
kepentingan terhadap proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap
proyek perubahan maupun stakeholder sendiri. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini
adalah Kepala OPD (Pendidikan, Kominfo, Lingkungan Hidup, Pertanian, Ketahanan
Pangan, Perikanan dan Peternakan, Koperindag), Kabag Hukum.
d. Apathetic Stakeholders, Pada kuadran ini adalah stakeholder yang kurang memiliki
pengaruh dan kurang juga memiliki kepentingan. Stakeholder pada kuadran ini adalah Staf
Ahli Bupati, Para Asisten, Para Camat, Kementerian Agama dan PKK. Stakeholders
tersebut dinilai tidak memiliki kepentingan dan pengaruh apa-apa dalam penentuan
keberhasilan proyek perubahan dimaksud, namun memiliki peran yang cukup baik.
Latent :
Kepala OPD
(Pendidikan, Kominfo, Promotor;
Lingkungan Hidup,
Pertanian, Ketahanan Bupati
Pangan, Perikanan dan
Peternakan, Koperindag)
Kabag Hukum
Defender;
Aphatetic: Pak Sekda, Ka. Badan
Staf Ahli Bupati, Para Perencanaan
Asisten, Para Camat, Pembangunan Daerah
Kementerian Agama dan Kepala OPD (Dinas KB,
PKK Dinas Kesehatan, Dinas
Sosial, Badan PemDes dan
Perkimhub)
2. Strategi Organisasi Pembelajar
Menerapkan learning organisasi dalam pencapaian tujuan organisasinya. Diantaranya
dengan membangun rancangan proyek perubahan. Hal ini diawali dengan membangun
komunikasi dengan seluruh unsur yang ada di stakeholder internal untuk merumuskan apa
yang akan dilakukan dan bagaimana mengerjakan apa yang telah dibahami bersama,
3. Strategi Marketing
Strategi marketing terhadap kedua pendekatan tersebut menggunakan strategic partnership.
Strategi ini untuk mendukung keberhasilan pemasaran proyek perubahan dengan cara
kolaborasi yang erat dengan stakeholder.
Strategi Marketing Proses Penyusunan Proyek Perubahan
Strategi marketing diarahkan kepada stakeholder agar mendukung proyek perubahan.
Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi stakeholder kemudian dilakukan pemetaan.
Dari hasil pemetaan stakeholder tersebut kemudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi
dengan harapan seluruh stakeholder mendukung proyek perubahan.
Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan
Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan
elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P 1 C (Product, Price, Promotion, Place
dan Customer).
a. Customer
Sasaran utama sebagai customer untuk menggunakan product ini adalah seluruh Dinas dan
Badan, Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.
b. Product
Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah Peraturan Bupati Strategi
Penurunan Stunting dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Penerima
Manfaat Layanan Stunting.
c. Price
Harga dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah Priceless, proyek perubahan ini
tentunya akan menggunakan dana APBD dalam hal penerapan nya.
d. Place
Tempat untuk memasarkan proyek perubahan ini adalah melalui beberapa media, yakni,
Proyek perubahan ini menghasilkan produk yakni regulasi Peraturan Kepala Daerah dalam
sosialisasi kepada stakeholder terkait.
e. Promotion
Proyek perubahan ini akan didukung oleh Bupati Padang Lawas, Sekretaris Daerah, dan
penyampaian dalam kesempatan rapat koordinasi dan rapat kerja di internal pemerintah
Kabupaten Padang Lawas.
K. Identifikasi Potensi Resiko dan Solusinya
Beberapa kendala masalah yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan proyek perubahan ini
umumnya dari stakeholder internal yaitu terkait belum maksimalnya penguasaan regulasi yang
akan di terbitkan, hal ini di karenakan regulasi yang akan diterbitkan meupakan regulasi yang
baru, sehingga membutuhkan waktu untuk mensosialisasikan kepada para stakeholder.
Tabel 1
Identifikasi Potensi Kendala dan Rencana Solusi
No Perkiraan Kendala Rencana Solusi
1 Keterbatasan waktu tim efektif dalam Pembagian dan manajemen waktu dan
pelaksanaan proyek perubahan karena tugas antara pelaksanaan kegiatan
tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya. anggota tim efektif dan saling
membackup bila ada permasalahan yang
harus segera ditangan.
2 Keterlambatan dalam penerbitan Memaksimalkan waktu jangka pendek
Peraturan Kepala Daerah, dikarenakan untuk menyelesaikan draf Peraturan
harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Kepala Daerah dengan segera.
Kementrian Dalam Negeri, hal ini
dikarenakan Kepala Daerah tidak
depenitif.
3 Belum optimalnya SDM dalam rembuk OPD terkait di desa lokus stunting harus
stunting dari tingkat desa, hingga tingkat memaksimalkan pemahaman SDM
kecamatan, sehingga hasil dari rembuk terkait output yang akan dihasilkan dari
stunting dari tingkat desa hingga tingkat setiap tingkatan rembuk stunting, baik
kecamatan belum maksimal dengan sosialisasi yang massif maupun
dengan FGD dan Musyawarah Desa.
E. Faktor Kunci Keberhasilan
Faktor kunci keberhasilan dari proyek perubahan ini adalah:
a. Dukungan Mentor dan Tim Efektif dalam proyek perubahan dan stakeholder yang juga
menerima manfaat/keuntungan dari hasil proyek perubahan;
b. Adanya komitmen dan dukungan untuk melakukan perubahan dari para stakeholder yang
menerima manfaat dari hasil proyek perubahan ini;
c. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota tim efektif dan Project Leader dalam
proses penerbitan Peratauran Kepala Daerah;
F. Tata Kelola Proyek Perubahan
Untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proyek perubahan, reformer
membentuk tim efektif yang akan membantu pelaksanaan dan operasionalisasi rencana
kegiatan yang telah disusun. Tim efektif ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3. Struktur Tim Proyek Perubahan
Mentor
Arpan Nst, S.Sos
Project Leader Coach:
Triyanta HK Dairiyawan, SE., M.Si. Drs. Jumsadi Damanik, SH, M. Hum
Koordinator Tim Administrasi Koordinator Tim Substansi
Nova Vivina Aritonang Asril Hafif Sachmud, SP
Anggota Anggota
Fuji, ST Nuraijah Siregar, SKM., M.Kes
Aspar Akmaly Sachmud Ida Hannum
Nur Sani Siregar, SE Batari Siregar, ST
Ragil Adi Siregar, SH
Penjelasan tentang tugas-tugas dari setiap anggota tim efektif adalah sebagai berikut:
Mentor:
a. Memberikan arahan terkait jenis perubahan, rencana, dan pelaksanaan secara keseluruhan
proyek perubahan.
b. Membantu project leader untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan proyek
perubahan.
c. Membantu project leader untuk menyelesaikan permasalahan diluar kewenangan project
leader.
Coach:
a. Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan oleh project leader.
b. Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan proyek
perubahan.
Project Leader:
a. Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan.
b. Membangun tim yang akan melaksanakan inovasi/proyek perubahan.
c. Menyiapkan, mengelola dan mengatur secara administrasi seluruh kegiatan proyek
perubahan.
d. Melaporkan progress proyek perubahan.
Koordinator dan anggota tim administrasi
Bertugas membantu project leader untuk melaksanakan dokumentasi dan pengumpulan data-
data dan bukti proyek perubahan.
Koordinator dan anggota tim substansi
Bertugas membantu project leader untuk menyusun mekanisme pengendalian dan monitoring
dan membantu mensosialisasikannya.
G. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri
REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA
Nama Peserta : Triyanta Hadil Khoiri Dairiyawan, SE., M.Si Nama Mentor : ARPAN NST, S.Sos
NIP : 198112252006041002 NIP: : 196809131990031001
Jabatan : Kepala Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Instansi : Sekretariat Daerah
Program : PKN Angkatan XIX Tahun 2022
Nilai Komponen
Kualifikasi Total
Sub Komponen Sub Komponen Sub Komponen Rata-Rata Total
Integritas Kerjasama Mengelola Perubahan Sub Komponen Sub Komponen
Peserta 8,67 8,20 7,80 8,22 Baik
Mentor 9,00 8,20 8,00 8,40 Baik
Nilai Rata-Rata 8,90 8,20 7,94 8,35 Baik
Per Sub Komponen
Kualifikasi Per Sub
Komponen Baik Baik Baik Baik
Keterangan Kualifikasi Akhir Sikap Perilaku
9.00-10 Istimewa 8,35
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup Kualifikasi:
3-4.99 Kurang Baik
1-2.99 Sangat Kurang
REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:
Istimewa : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal
pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai
bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai
bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
Sangat Kurang : peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan
sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap
perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
PENUTUP
Demikianlah Rancangan Proyek Perubahan ini diperbuat semoga dapat memberikan
kontribusi yang kepada Kabupaten Padang Lawas.