Panduan Penilaian Executive Summary Terpadu DAK Integrasi

PANDUAN
PENILAIAN

EEXXEECCUUTTIIVVEE SSUUMMMMAARRYY TTEERRPPAADDUU
DDDDAAAALKKLAAIINMNMTTPEPEEGEGNNRRGAGAUSUSSISI UULLAANN

Disusun oleh:

Ragil Abdillah Fahim,S.Tr.T.
199805012022031006

PANDUAN PENILAIAN

EXECUTIVE SUMMARY TERPADU
DALAM PENGUSULAN
DAK INTEGRASI

Mentor:
Airyn Saputri Harahap, S.T., M.Sc.
Co-mentor:
Farid Baknur, S.T.
Coach:
Ir. Lolly Martina Martief, M.T.
Penyusun:
Ragil Abdillah Fahim, S.Tr.T.
Disusun dalam rangka pemenuhan
Tugas Pelaksanaan Aktualisasi
CPNS Tahun Angkatan 2021

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISTILAH

KRISNA RP2KPKPK / Ekspos
RP2KPKP
Aplikasi Kolaborasi Tahapan DAK Integrasi dimana
Perencanaan dan Informasi Dokumen Rencana Pencegahan dan Pemda memaparkan usulan
Peningkatan Kualitas Perumahan
Kinerja Anggaran Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan media executive summary
kepada tim penilai

SPAM RTRW IPAL

Sistem Penyediaan Air Minum Rencana Tata Ruang Wilayah Instalasi Pengelolaan Air
Limbah

SR WTP TPS3R

Sambungan Rumah Warga Terdampak Tempat Pengelolaan Sampah
Pembangunan Reuse, Reduce, dan Recycle

Proda PSU KPB

Program Daerah Agraria Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kelompok Penerima Bantuan
Umum

OPD SPALD-S SPALD-T

Organisasi Perangkat Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik - Setempat Domestik - Terpadu

1

1 Pendahuluan Hal.

3

Daftar Isi 2 Aspek Normatif dan 13
Standar 17

3 Readiness Criteria

4 Indikator Penilaian 21

5 Penutup 33

6 Lampiran Format 35
Penilaian dan Template

2

1PENDAHULUAN

3

DAK Integrasi

Pengertian DAK

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Infrastruktur PUPR adalah dana yang
dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan
khusus di bidang Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang
merupakan urusan daerah sesuai
dengan prioritas nasional.

Tujuan Integrasi

Mengentaskan kekumuhan dengan

mengkolaborasikan kegiatan berbagai

sektor dalam satu kawasan

permukiman.

4

Konsep

DAK Integrasi

PermenPUPR No. 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional
Pengelolaan DAK Infrastruktur PUPR TA. 2022

Penanganan permukiman kumuh terintegrasi;
Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk
pemukiman kembali
Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk
konsolidasi permukiman; dan
Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan;
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya (BSPS);
Penyediaan rumah khusus.

Perluasan SPAM-Jaringan Perpipaan;
Pembangunan SPAM-Jaringan Perpipaan;
Peningkatan SPAM-Jaringan Perpipaan;.

Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman;
Pembangunan SPALD-Setempat;
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

"Menu kegiatan bidang air minum dan menu kegiatan bidang sanitasi
dapat digunakan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh

terintegrasi"




sesuai Pasal 9 Ayat (7)
PermenPUPR No. 5 Tahun 2022

5

Menu DAK Integrasi
Bidang Perumahan
dan Permukiman

01 02 03

Peningkatan Relokasi Konsolidasi
Kualitas

04

Prasarana Sarana Utilitas Umum

Jalan dan Drainase Lingkungan

6

Menu DAK Integrasi
Bidang Air Minum

01 02 03

Peningkatan Pembangunan Baru Perluasan
SPAM Jaringan SPAM Jaringan SPAM Jaringan
Perpipaan
Perpipaan Perpipaan

Uprating IPA Pembangunan baru Pengembangan
Penambahan Sumur Broncaptering/ Jaringan Distribusi
Dalam Terlindungi / Sumur Dalam
Terlindungi dan SR
Broncaptering

7

Menu DAK Integrasi
Bidang Sanitasi

01 02

Pengembangan dan Pembangunan SPALD-T Pembangunan SPALD-S

IPAL Komunal Tangki Septic Komunal
(50 KK) (5 - 10 KK)

03

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

TPS3R
(200 KK)

8

Kriteria Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

Dasar yang dipakai dalam penentuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Integrasi salah
satunya adalah Indikator Kekumuhan yaitu Baseline Kumuh.

Berikut merupakan 7 Kriteria dan Indikator Kumuh:

Bangunan Gedung
Ketidakteraturan bangunan
tingkat kepadatan tinggi
kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

Jalan Lingkungan
Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh ling. Perumahan dan Perkim.
Kualitas permukaan jalan lingkungan Buruk

Drainase Lingkungan
Drainase tidak terseda
Drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
Drainase kualitas buruk

Pengelolaan Persampahan
Prasarana & sist. pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan teknis

Pengelolaan Air Limbah
Prasarana & sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

Sistem Penyediaan Air Minum
Akses air minum tidak tersedia
Kebutuhan individu tidak terpenuhi

Proteksi Kebakaran
Prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

9

TAHAPAN DAK INTEGRASI

PERSIAPAN Penyiapan Pemerintah Penyiapan Lokasi dan Penyiapan Lahan Penyiapan Administrasi
[ T-2 ] Daerah Masyarakat dan Teknis

Pengiriman Surat Minat Sosialisasi Awal

Pengiriman Pendampingan / Penilaian RC dan Presentasi Proposal /
Exsum/Proposal dan Pembinaan Teknis & usulan kegiatan Ekspos serta

RC lainnya Penajaman penyusunan DED RAB
Perencanaan

PERENCANAAN SIMONI, Penilaian / Penilaian / Approval Pengusulan KRISNA Penilaian Ekspos
[ T-1 ] Approval KRISNA & KRISNA & Pagu
Indikatif
Pagu Indikatif

Penetapan Lokasi dan Penyiapan Rencana
Alokasi Kegiatan (RK)

PELAKSANAAN Konsultasi dan Pengajuan Nol Penanda-tanganan Adminstrasi Keuangan
[T] Penyiapan Dokumen Procplan Kontrak dan Pencairan Alokasi
Lelang oleh Daerah
DAK Per Termin

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Konstruksi

MONITORING Monitoring dan Pelaporan Evaluasi Hasil Output Pemanfaatan dan
EVALUASI Pengendalian Pelaksanaan Progress dan Immediate Pengembangan
[ T+1 ] Pelaksanaan Outcome
Pembangunan dan Penyerapan Program
Anggaran Berkala

10 Pusat Daerah Pusat dan Daerah

TAHAPAN SELEKSI USULAN DAK INTEGRASI

Sosialisasi DAK Integrasi Penyampaian Surat
ke Pemerintah Daerah Minat Pemerintah
(Peserta Kota dan Kab/Kota
Kabupaten Seluruh
Indonesia)

Penyaringan Longlist Lulus Tahap Pertama

Ekspos oleh Lulus Tahap Kedua
Walikota/Bupati

Sinkronisasi dan Penentuan Penerima
Harmonisasi (SIMONI)

Konsultasi Program Pengumpulan
Dokumen Persiapan
Lelang

11

DO'S DONT'S

Mempunyai kerangka besar Membuat proposal
Program Penanganan program penanganan
Permukiman Kumuh
kumuh tanpa
terpadu dan komprehensif perencanaan yang
yang tertuang dalam dokumen matang hanya demi
mendapat pendanaan
perencanaan
Pemerintah Daerah dan sudah DAK Integrasi.

dilakukan beberapa proses
persiapan.

12

ASPEK NORMATIF

2DAN STANDAR

13

Aspek
Normatif

Terkait Penanganan Permukiman Kumuh
terintegrasi

Permen PUPR No. 14 Tahun 2018
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2022

Permen PUPR No.12 Tahun 2020
tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan
Kawasan Permukiman

Permen PUPR No. 5 Tahun 2022
Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA. 2022

SE DJCK 30/SE/DC/2020
Tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK

SE DJCK 49/SE/DC/2021
Tentang Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh

14

Standar Teknis
Setiap Sektor

SE Dirjen Cipta Karya Nomor 16/SE/DC/2020 tentang
Standar Teknis Jalan pada Permukiman
Permen PUPR No. 01 Tahun 2022 tentang Pedoman
Analisis Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum

Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum
Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat

Permen PUPR No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Permen PUPR No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

15

DO'S DONT'S

Mendukung inisiatif yang lahir Mengesampingkan
dari penduduk di pemukiman pentingnya

kumuh sebagai kontribusi yang
kekuatan dari sebuah diberikan
komunitas melalui
pendampingan yang komunitas.

memadai.

16

READINESS

3CRITERIA

17

Persyaratan
Administrasi

NSPK dan Kelembagaan

Perda Kumuh
Perda RTRW
Surat Keputusan Kumuh
Dokumen Perencanaan (RP2KPKP / RP2KPKPK / dsb)
Dokumen Rencana Induk SPAM
Dokumen Strategi Sanitasi Kab./Kota
Pokja yang menangani Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi
Program Penanganan Kumuh Terpadu

Kesiapan Lokasi

Pernyataan Status Kesesuaian dan Kesiapan Lahan

Pendanaan Pemda

Surat Komitmen Kepala Daerah
Surat Dukungan Pendaan Pihak Ketiga (jika ada)

18

Persyaratan
Teknis

Profil Kawasan Perhitungan tingkat kekumuhan
Kumuh Delineasi kawasan kumuh
Peta sebaran rumah
Kesiapan Lahan
Status Lahan Bidang Perumahan
Status Lahan Bidang Air Limbah
Status Lahan Bidang Air Minum
Status Lahan Bidang Persampahan

Rencana Penanganan Rencana Penanganan
Pra Konstruksi Masterplan, Konsep DED, dan RAB
Timeline rencana penanganan
Rencana penanganan sosial
Kesiapan calon penerima bantuan

Rencana Konstruksi Rencana pelaksanaan konstruksi
Rencana monitoring

Rencana Paska Rencana serah terima aset
Konstruksi Rencana pengeloaan/pemanfaatan

Inovasi Konsep Inovasi

19

DO'S DONT'S

Mempunyai basis Tidak memperbaharui
data/pendataan yang selalu dan menggunakan basis
diperbaharui dengan sistem data lama, apalagi sampai

yang mumpuni. memanipulasi.

20

INDIKATOR

4PENILAIAN

21

Daftar Indikator
Penilaian Proposal /
Executive Summary

Urgensi dan Latar Belakang Penanganan
Kesesuaian Luas Penanganan dengan SK Kumuh
Kesesuaian Lokasi dengan Dokumen Tata Ruang
Pola Penanganan dan Kesesuaian dengan RP2KPKPK
Penuntasan / Penyelesaian Kumuh
Proporsi dan Kelengkapan Usulan Infrastruktur dalam
Perubahan Wajah Kawasan
Kesiapan Lahan
Kolaborasi Rencana Pendanaan
Rencana Timeline Kegiatan
Partisipasi Masyarakat dan Rencana Pengelolaan
22

Urgensi dan Latar Belakang Ditemukan pada
Penanganan outline poin

01

Pengusulan lokasi kegiatan DAK Integrasi harus
disertai narasi urgensi dan latar belakang
penanganan kumuh seperti beberapa contoh berikut:

Ilegal Settlement
Bantaran Sungai
Pengembangan Pelabuhan
Pinggiran Rel Kereta Api
Pengembangan Pariwisata
Pencegahan Kumuh (penyediaan rumah bagi
masyarakat miskin/prasejahtera)

Urgensi Penanganan dapat dilihat
berdasarkan skor baseline kumuh:

Kumuh Ringan

Nilai total baseline 16 - 37,
Butuh penanganan kumuh pada
beberapa aspek dengan urgensi rendah.

Kumuh Sedang

Nilai total baseline 38 - 59,
Butuh penanganan kumuh pada
beberapa aspek dengan urgensi sedang.

Kumuh Berat

Nilai total baseline 38 - 59,
Butuh penanganan kumuh pada
beberapa aspek dengan urgensi tinggi.

TIDAK ADA URGENSI BELUM URGENSI
URGENSI FOKUS DAN DINARASIKAN
BELUM JELAS SECARA JELAS

SKOR 0 0,5 1 23

Kesesuaian Luas Penanganan Ditemukan pada
dengan SK Kumuh Pemda outline poin

02

Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Pusat Daerah Daerah
Provinsi
Luas Wilayah Kumuh > 15 Ha Kab/Kota
10 - 15 Ha
< 10 Ha

Sumber: PermenPUPR No.5 2022

Luasan penanganan kumuh pada Executive Summary perlu dicek kesesuaiannya dengan SK Kumuh Kab./Kota
yang terbaru:

Dokumen SK Kumuh:

Luas Penanganan Kumuh Kawasan: SKOR TIDAK SESUAI
SESUAI
4,197 Ha < 10 Ha 1
0
(Sesuai)

24

Kesesuaian Lokasi dengan Ditemukan pada
Dokumen Tata Ruang outline poin

02

Status lahan atau wilayah yang direncanakan akan dibangun perlu di cek kesesuaian guna lahan
sesuai dokumen rencana tata ruang wilayah yaitu sebagai Lahan Permukiman.

Rencana usulan yang dinilai baik perlu memuat kesesuaian antara:

Koordinat Lokasi Usulan
Masterplan / Delienasi Lokasi Usulan
Dokumen Tata Ruang (RTRW / RDTR / RTR)

Lahan Permukiman

Lahan Permukiman

TIDAK SESUAI / SESUAI DENGAN SESUAI DENGAN
TIDAK ADA DOKUMEN TATA DOKUMEN TATA

RUANG LAMA RUANG BARU

SKOR 0 0,5 1 25

Pola Penanganan Ditemukan pada
Permukiman Kumuh outline poin

03

Pembangunan Baru Pemugaran / Perbaikan
Setempat
Pembangunan perumahan
baru layak dan terjangkau Memperbaiki lingkungan
melalui fasilitasi fisik, sosial, dan ekonomi
pemerintah dan peran menjadi permukiman layak
komunitas / masyarakat
huni

Peremajaan

Perbaikan dan
penataan

menyeluruh
untuk

memastikan
pemenuhan
permukiman

layak

Dimungkinkan untuk: Relokasi / Permukiman
Melakukan lebih dari 1 pola Kembali
penanganan kumuh dalam
satu kawasan; Pemindahan masyarakat dari
Menangani semua kategori lokasi yang tidak mungkin
kumuh menggunakan
berbagai pola penanganan dibangun kembali atau tidak
sesuai dengan RTR dan/atau

rawan bencana

Sumber: Bappenas

Sesuai

DOKUMEN RENCANA PENANGANAN KUMUH
RP2KPKPK / RP2KPKP / RKPKP / DSB.

SKOR POLA POLA POLA
PENANGANAN PENANGANAN PENANGANAN
26 ADA,SEBAGIAN
TIDAK TIDAK SESUAI JELAS DAN
TERGAMBARKAN SESUAI
0,5
0 1

Penuntasan / Ditemukan pada
Penyelesaian Kumuh outline poin

03

Penyelesaian kekumuhan pada lokasi usulan ditunjukkan dengan Baseline Kumuh Before - After.

Tata Cara Penilaian Baseline Kumuh dapat dilihat pada:

SE Dirjen Cipta Karya No. 49/SE/DC/2021

Tentang Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

7 ASPEK & BASELINE OUTPUT BASELINE
KRITERIA BEFORE USULAN INFRASTRUKTUR AFTER
KEKUMUHAN
Menunjukkan skoring Harus sesuai dengan keterpaduan usulan Menunjukkan skoring
kondisi kekumuhan infrastruktur rencana dan Volume usulan kondisi kekumuhan
awal paling terbaru setelah pelaksanaan
dapat menjawab kondisi awal

CONTOH BASELINE

KUMUH (>16) KUMUH TIDAK TUNTAS ( 0 )
BASELINE TUNTAS (1 - 16) BASELINE SESUAI

TIDAK SESUAI

SKOR 0 0,5 1 27

Proporsi dan Kelengkapan Ditemukan pada
Usulan Infrastruktur outline poin

dalam Perubahan Wajah Kawasan 03

Proporsi dan kelengkapan usulan infrastruktur dapat dinilai dari:
1. Apakah usulan menjawab persoalan kumuh berdasarkan baseline?
Ya
Tidak
2. Apakah jumlah sektor infrastruktur sudah lengkap?
Perumahan dan Permukiman
Air Minum
Sanitasi
3. Apakah ada usulan infrastruktur lain yang didanai oleh APBD / sumber lain?
Ya
Tidak

Kriteria Proporsional Usulan 1. Ya ; 2. Minimal 2 sektor ; 3. Ya

PERUBAHAN WAJAH KAWASAN

Rencana pola penanganan tidak hanya menjawab persoalan kumuh, tetapi harus
merubah wajah kawasan dan sesuai rencana tata ruang wilayah

Penanganan Berdampak
bersifat satu perubahan

kawasan / wajah
hamparan kawasan

Penanganan Tidak
bersifat signifikan
scatter merubah

(terpencar) wajah
kawasan
Disarankan
dituntaskan
dengan program

BSPS

TIDAK TIDAK PROPORSIONAL
PROPORSIONAL PROPORSIONAL DAN MERUBAH
DAN MERUBAH WAJAH KAWASAN
DAN TIDAK WAJAH KAWASAN
MERUBAH WAJAH 1

KAWASAN

28 SKOR 0 0,5

Kesiapan Lahan Ditemukan pada
outline poin

03

Upaya Penyiapan Lahan perlu disampaikan di dalam Executive Summary atau Proposal Usulan, diantaranya:

Melakukan koordinasi dengan Kantor Program pertanahan pusat, daerah dan
Pertanahan dan mengeluarkan surat swadaya masyarakat untuk legalisasi aset
dukungan; (prona, proda, PTSL, rutin)

Informasi Status Lahan untuk Infrastruktur Isu dan Manajemen Risiko yang mungkin
tiap sektor; terjadi terkait Penyiapan Lahan atau
Pembebasan Lahan (jika ada);
Mekanisme Pelepasan Hak atas Tanah;

Minimal sudah menampilkan informasi Status Kepemilikan Lahan dan Rencana Pelepasan Hak atas Tanah

Contoh Kesiapan Lahan Usulan DAK Integrasi Surakarta TA. 2021:

SKOR Belum melakukan Sudah melakukan 29
Kegiatan Penyiapan Kegiatan Penyiapan

Lahan Lahan

0 1

Rencana Pendanaan Ditemukan pada
outline poin

04

Rencana pendanaan perlu disampaikan secara detail dan mencakup hal berikut:

Sumber dan Jumlah Kebutuhan Dana;

Output / Volume; dan

Harga Satuan.

Jumlah Output / Volume harus Harga satuan tiap menu kegiatan
sesuai rencana usulan di awal DAK Integrasi harus dicek sesuai
(baseline) standar teknis yang berlaku.

Contoh Kolaborasi Pendanaan Surakarta dalam Usulan DAK Integrasi TA. 2023

Bidang dan kegiatan yang tidak ada Kewajaran jumlah kebutuhan dana pada tiap
dalam menu DAK Integrasi bisa sumber pendanaan perlu di cek proporsi
didanai melalui sumber pendanaan pendanaan DAK dengan sumber lain.
lain seperti:
Rencana Rencana
APBD, CSR, Swadaya penanganan dan penanganan dan
Masyarakat, dan Hibah pendanaan belum pendanaan sudah

30 SKOR sesuai sesuai

0 1

Rencana Timeline Ditemukan pada
Kegiatan outline poin

04

Rencana Timeline perlu disampaikan secara detail dan mencakup hal berikut:

Program dan indikasi kegiatan pada setiap tahapan

Output kegiatan

Timeline minimal dalam Bulan

Penanggung jawab (PIC) pada setiap program

Contoh Rencana Timeline Usulan DAK Integrasi Langsa TA. 2021:

SKOR Belum ada rencana Sudah ada rencana 31
timeline yang jelas timeline

0 1

Partisipasi Masyarakat Ditemukan pada
dan Konsep Pengelolaan outline poin

04 & 05

PASCA - KEGIATAN PRA - KEGIATAN Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pengusulan sangat penting, sehingga
dibutuhkan kegiatan Sosialisasi yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan Warga.

Berita Acara Kesepakatan Warga minimal memuat kesepakatan kegiatan DAK Integrasi secara umum,
dibolehkan belum spesifik pada kegiatan per sektor yang akan dilaksanakan.

KONSEP PENGELOLAAN ASET CONTOH Kesiapan
perencanaan
CONTOH
yang
berkelanjutan

ditunjukkan
dengan

Komitmen
Pengelolaan Aset
yang baik seperti

pembentukan
KPP atau KPB
serta kerjasama
dengan UPT lain

Belum ada partisipasi Hanya disampaikan Sudah ada partisipasi
masyarakat dan partisipasi atau rencana masyarakat dan
rencana pasca rencana pasca
kegiatan pasca kegiatan kegiatan

32 SKOR 0 0,5 1

5PENUTUP

33

Penutup

Proses penilaian executive summary
harus menghasilkan lokasi - lokasi usulan
dengan perencanaan yang matang dan
berkualitas. Panduan penilaian ini memuat
10 indikator dengan skoring secara
kuantitatif dan kualitatif serta diharapkan
bisa meningkatkan kelayakan dan
kesiapan usulan pemerintah daerah dalam
kegiatan DAK Integrasi.

Tim Penilai diharapkan dapat
memahami tata cara penilaian dengan

10 indikator tadi dengan tetap
memperhatikan Readiness Criteria
lainnya yang sudah ditetapkan sebagai
persyaratan pengusulan DAK Integrasi.

34

LAMPIRAN
FORMAT PENILAIAN

6DAN TEMPLATE

35

TEMPLATE
EXECUTIVE SUMMARY

(.pdf / .ppt)

https://bit.ly/TemplateExsumDAK

FORMAT
FORM PENILAIAN
(Google Spreadsheet)

https://bit.ly/FormExsum

RANGKUMAN PENILAIAN EXECUTIVE SUMMARY PEMERINTAH DAERAH

Link: https://bit.ly/FormExsum

No. Kabupaten / Kota Kawasan Desk Tanggal SKOR Tautan Exsum Catatan
1 Sukamaju (diisi oleh tim penilai)
2 Kincirangin Geraklurus A 10/10/2022 https://drive. (diisi oleh tim penilai)
3 dst.. 6,5 google.
Sepoisepoi B 11/10/2022
com/file/d/1AW0
9_5oQFM14VzIT
hx3ttEpsO:/7/dQr2ivked.T_m
8,5 g5roNo2g/lvei.ew?
cuospm=/fsilhea/dri/n1gAW0
9_5oQFM14VzIT
x3EO7Q2kdT_m
5rN2/view?
usp=sharing

4

5

6

7

8

9

FORM PENILAIAN EXECUTIVE SUMMARY

Kab./ Kota : Sukamaju Tgl : 10/10/2022

Kawasan : Geraklurus Desk : A

Pemapar : Pak Budi

Tautan Exsum : https://drive.google.com/file/d/1AW09_5oQFM14VzITx3EO7Q2kdT_m5rN2/view?usp=sharing

Penilai : Ragil AF

Checklist Indikator Penilaian Deskripsi Penilaian Ref. SKOR Catatan
1 2 Halaman 5 6
3 0,5
4
0 = Tidak ada urgensi
Urgensi dan Latar Belakang Penanganan 0,5 = Urgensi belum fokus dan jelas
1 = Urgensi dinarasikan secara jelas

Kesesuaian Luas Penanganan dengan SK Kumuh 0 = Luas tidak sesuai SK Kumuh 1
1 = Luas sesuai SK Kumuh

0 = Tidak sesuai / tidak ada 0,5
Kesesuaian Lokasi dengan Dokumen Tata Ruang 0,5 = Sesuai dengan dokumen tata ruang lama

1 = Sesuai dengan dokumen tata ruang baru

Pola Penanganan dan Kesesuaian dengan 0 = Pola penanganan tidak tergambarkan 0
RP2KPKPK 0,5 = Pola penanganan ada, sebagian tidak sesuai
1 = Pola penanganan jelas dan sesuai

Penuntasan / Penyelesaian Kumuh 0 = Kondisi Akhir Kumuh (>16) 1
0,5 = Kondisi Akhir Kumuh Tidak Tuntas (1 - 16)
1 = Kondisi Akhir Kumuh Tuntas (0) , Baseline Sesuai

Proporsi dan Kelengkapan Usulan Infrastruktur 0 = Tidak proporsional dan tidak merubah wajah kawasan 0,5
dalam Perubahan Wajah Kawasan 0,5 = Tidak proporsional dan merubah wajah kawasan
1 = Proporsional dan merubah wajah kawasan

Kesiapan Lahan 0 = Belum melakukan kegiatan penyiapan lahan 0
1 = Sudah melakukan kegiatan penyiapan lahan (Berproses)

Kolaborasi Rencana Pendanaan 0 = Belum ada kolaborasi pendanaan yang sesuai 1
1 = Sudah ada kolaborasi pendanaan yang sesuai

Rencana Timeline Kegiatan 0 = Belum ada rencana timeline yang jelas 1
1 = Sudah ada rencana timeline

0 = Belum ada partisipasi masyarakat dan rencana pasca kegiatan 1
Partisipasi Masyarakat dan Konsep Pengelolaan 0,5 = Hanya disampaikan partisipasi atau rencana pasca kegiatan 6,5

1 = Sudah ada partisipasi masyarakat dan rencana pasca kegiatan

TOTAL SKOR

Keterangan:
1 Checklist ada atau tidaknya indikator penilaian
2 Daftar indikator penilaian, penjelasan tiap indikator dapat ditemukan di panduan
3 Deskripsi skoring penilaian
4 Referensi letak indikator di halaman executive summary (diisi oleh tim penilai)
5 Skor tiap indikator (diisi oleh tim penilai)
6 Catatan atau penjelasan kondisi tiap indikator yang ditemukan (diisi oleh tim penilai)

FORM PENILAIAN EXECUTIVE SUMMARY

Kab./ Kota : Kincirangin Tgl : 11/10/2022

Kawasan : Sepoisepoi Desk : B

Pemapar : Pak Adi

Tautan Exsum : https://drive.google.com/file/d/1AW09_5oQFM14VzITx3EO7Q2kdT_m5rN2/view?usp=sharing

Penilai : Yoga TP

Checklist Indikator Penilaian Deskripsi Penilaian Ref. SKOR Catatan
1 2 Halaman 5 6
3 1
4
0 = Tidak ada urgensi
Urgensi dan Latar Belakang Penanganan 0,5 = Urgensi belum fokus dan jelas
1 = Urgensi dinarasikan secara jelas

Kesesuaian Luas Penanganan dengan SK Kumuh 0 = Luas tidak sesuai SK Kumuh 1
1 = Luas sesuai SK Kumuh

0 = Tidak sesuai / tidak ada 1
Kesesuaian Lokasi dengan Dokumen Tata Ruang 0,5 = Sesuai dengan dokumen tata ruang lama

1 = Sesuai dengan dokumen tata ruang baru

Pola Penanganan dan Kesesuaian dengan 0 = Pola penanganan tidak tergambarkan 1
RP2KPKPK 0,5 = Pola penanganan ada, sebagian tidak sesuai
1 = Pola penanganan jelas dan sesuai

Penuntasan / Penyelesaian Kumuh 0 = Kondisi Akhir Kumuh (>16) 0,5
0,5 = Kondisi Akhir Kumuh Tidak Tuntas (1 - 16)
1 = Kondisi Akhir Kumuh Tuntas (0) , Baseline Sesuai

Proporsi dan Kelengkapan Usulan Infrastruktur 0 = Tidak proporsional dan tidak merubah wajah kawasan 0,5
dalam Perubahan Wajah Kawasan 0,5 = Tidak proporsional dan merubah wajah kawasan
1 = Proporsional dan merubah wajah kawasan

Kesiapan Lahan 0 = Belum melakukan kegiatan penyiapan lahan 1
1 = Sudah melakukan kegiatan penyiapan lahan (Berproses)

Kolaborasi Rencana Pendanaan 0 = Belum ada kolaborasi pendanaan yang sesuai 1
1 = Sudah ada kolaborasi pendanaan yang sesuai

Rencana Timeline Kegiatan 0 = Belum ada rencana timeline yang jelas 1
1 = Sudah ada rencana timeline

0 = Belum ada partisipasi masyarakat dan rencana pasca kegiatan 0,5
Partisipasi Masyarakat dan Konsep Pengelolaan 0,5 = Hanya disampaikan partisipasi atau rencana pasca kegiatan 8,5

1 = Sudah ada partisipasi masyarakat dan rencana pasca kegiatan

TOTAL SKOR

Keterangan:
1 Checklist ada atau tidaknya indikator penilaian
2 Daftar indikator penilaian, penjelasan tiap indikator dapat ditemukan di panduan
3 Deskripsi skoring penilaian
4 Referensi letak indikator di halaman executive summary (diisi oleh tim penilai)
5 Skor tiap indikator (diisi oleh tim penilai)
6 Catatan atau penjelasan kondisi tiap indikator yang ditemukan (diisi oleh tim penilai)