BAHAN AJAR

BAHAN AJAR BERBASIS IT &
AV / VR

MAS AL FARUQ

FASE F
KELAS XII

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESU GURU
DALAM JABATAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT hingga saat ini masih
memberikan nafas kehidupan dan anugerah akal, sehingga dapat menyelesaikan
pembuatan Bahan Ajar Mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas XII Semester Satu
(1) Tahun Pelajaran 2022/ 2023 tepat pada waktunya. Terimakasih pula kepada semua
pihak yang telah ikut membantu hingga dapat disusunnya Bahan Ajar ini.
Bahan Ajar ini disusun sebagai bahan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik
dalam melaksanakan pembelajaran Mandiri. Sehingga diharapkan Peserta Didik dapat
melaksanakan kegiatan pembelajaran secada Maksimal dan Optimal serta nantinya bisa
melahirkan generasi emas Indonesia dimasa yang akan datang.
Akhirnya, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan kekurangan. Dengan segala
kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat saya
harapkan dari berbagai pihak, agar nantinya kami bisa meningkatkan hasil dari Bahan
Ajar ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Bondowoso,Oktober 2022
Penyusun,
Evi Sumarsih, S. Pd

DAFTAR ISI

ii

BAB 1 PENDAHUAN
...............................................................................................................i
PRAKATA
...................................................................................................................................ii.
DAFTAR HADIR
.......................................................................................................................iii
PENDAHULUAN I
....................................................................................................................1
Deskripsi Singkat
...................................................................................................................1
Tujuan Pembelajaran
............................................................................................................1
Indikator Pencapaian Pembelajaran
................................................................................1
Petunjuk Belajar
........................................................................................................................1
BAB II INTI
....................................................................................................................................2
BAB III PENUTUP
........................................................................................................................7
Rangkuman
...................................................................................................................................7
Soal Evaluasi
.................................................................................................................................9
Jawaban Evaluasi
........................................................................................................................11
Daftar Pustaka
.............................................................................................................................12

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI SINGKAT
Pelaksanaan antara hak dan kewajiban haruslah seimbang, jika penerapan

tidak seimbang maka akan memunculkan suatu pelanggaran hak dan juga
pengingkaran kewajiban.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN,
1. Elemen :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Tujuan Pembelajaran:
Peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

3. Indikator Pencapaian Tujuan Pembelajaran:
1. Peserta didik mampu memahami penyebab pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara
2. Peserta didik mampu menyebutkan contoh kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban warga negara
3. Peserta didik mampu menganalisis pelanggaran hak dan kewajiban warga
negara

C. PETUNJUK BELAJAR
1. Baca dan pahami materi pada Buku Siswa PPKn kelas XII yang diterbitkan oleh
Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
halaman 76 s.d. 89.
2. Peserta didik juga bisa memahami materi pada Bahan Ajar dan Referensi lainnya
yang relevan dengan materi Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
3. Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir tinggi
melalui tugas-tugas yang terdapat pada Lembar kerja peserta didik (LKPD) ini
baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya
disessuiakan dengan perintah penugasan.
4. Peserta didik dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegitan Bahan Ajar,
apabila Peserta didik yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan
permasalahan-permasalahan dalam kegiatan Lembar kerja peserta didik (LKPD),
Peserta didik boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk
mengikuti tes formatif, agar Anda dapat belajar ke Bahan Ajar berikutnya

1

BAB INTI
MATERI KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN

Gambar 1. Keseimbangan hak dan kewajiban
1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga

Negara
Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat

menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-
undang.

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya
disebabkan oleh faktor-faktor berikut.
a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan
seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan.
b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku
pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun
mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul
perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.
c. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai
dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada
akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain.
d. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang
berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi
juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu
contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak
memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena
itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan
kewajiban warga negara.

2

3

e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak
tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara,
tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus
pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasuskasus
lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya, dikarenakan mereka tidak
menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat
penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk
pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta
dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

f. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang
positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu
timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan
yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti
apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan,
tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelangaran hak warga negara. Selain
itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan
dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa
mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Gambar 2. Contoh kasus pelanggaran hak
Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di
perempatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah didatangi pengemis yang
meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu
golongan warga negara yang kurang beruntung, karena tidak bisa mendapatkan
haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh
terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, misalnya
pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka
menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan.

4

Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat
ini terjadi misalnya sebagai berikut.

a. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih
terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak
hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau
jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa
amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya” belum sepenuhnya dilaksanakan.

b. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih
cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

c. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti
pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan
sebagainya. Padahal, Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945 menjamin
keberadaan Hak Asasi Manusia.

d. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya
penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

e. e. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum
terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan”.

f. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku
plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya.

3. Kasus Pengingkaran Kewajiban

5

Gambar 3. Contoh kasus pengingkaran kewajiban
Warga Negara Anda tentunya sering membaca slogan “orang bijak taat
pajak”. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada
setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah
membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi
masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi
pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan
akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini serta mendorong
terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataannya,
saat ini, banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara.
Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut
biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga
negara sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat
haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya
kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban
oleh warga negara.
Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari
sederhana sampai yang berat, di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Membuang sampah sembarangan
b. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm,

mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak
mematuhi ramburambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan sebagainya.
c. Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum,
merusak jaringan telepon.

6

d. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan,
pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebaganya.

e. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,
misalnya mangkir dari kegiatan siskamling

RANGKUMAN

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga
Negara
Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya
disebabkan oleh faktor-faktor berikut

a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.
b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.
c. Sikap tidak toleran.
d. Penyalahgunaan kekuasaan.
e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum Penyalahgunaan teknologi.

2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat

ini terjadi misalnya sebagai berikut.
a. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan,
b. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih
cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
c. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti
pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan
sebagainya. Padahal, Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945 menjamin
keberadaan Hak Asasi Manusia.
d. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya
penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
e. e. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum
terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan”.
f. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku
plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya.

7

8

8
3. Kasus Pengingkaran Kewajiban

Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari
sederhana sampai yang berat, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Membuang sampah sembarangan
b. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm,

mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak
mematuhi ramburambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan sebagainya.
c. Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum,
merusak jaringan telepon.
d. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan,
pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebaganya.
e. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,
misalnya mangkir dari kegiatan siskamling

SOAL
8

9

PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR!

1. Berikut ini yang merupakan kewajiban dasar yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia
adalah ....
a. Menghormati pendapat orang lain
b. Menghormati kedaulatan negara
c. Menghormati orang lain yang sedang beribadah
d. Menjaga kelestarian lingkungan alam
e. Melakukan usaha bela negara

2. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ....
a. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan
golongan
b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
c. Membina kerja sama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan
situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing
d. Memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
e. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di
lingkungan sekitar

3. Semua warga negara Indonesia harus mampu hidup berdampingan dalam keberagaman dan
menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga keberagaman budaya dapat
menjadi suatu pondasi bangsa yang kuat. Keharusan tersebut merupakan implementasi dari
nilai Sila ....

a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 menegaskan tentang hak dan
kewajiban warga negara Indonesia di bidang ....

a. Hukum dan Pemerintahan
b. Perekonomian Nasional
c. Keagamaan
d. Pertaahanan dan Keamanan
e. Pendidikan
5. Perhatikan hal-hal dibawah ini:
1. Pengusiran penduduk secara paksa
2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok
3. Perampasan kebebasan atau perampasan hak fisik
4. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain
5. Menciptakan kondisi kehidupan kelompokyang akan mengakibatkan kemusnahan secara
fisik
6. Perbudakan
7. Penyiksaan
Manakah pelanggaran HAM diatas yang termasuk genosida?

a. 2, 4 dan 5
b. 1, 2 dan 3
c. 4, 5 dan 6
d. 1, 2 dan 5
e. 3, 4 dan 5

9

10

6. Perhatian macam-macam hukum berikut!
1) Hukum tertulis
2) Hukum tidak tertulis
Macam-macam hukum diatas digolongkan berdasarkan…
a. Sifatnya
b. Fungsinya
c. Wilayah berlakunya
d. Masalahnya
e. Bentuknya

7. Seorang pejabat yang tertangkap tangan melakukan praktek penyuapan divonis bebas karena
dinyatakan tidak bersalah. Namun, seseorang yang mengambil beberapa pucuk pakis di
pekarangan orang lain, diperkarakan di pengadilan dan dijatuhi vonis 1 tahun penjara tanpa
diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa terjadi
pelanggaran terhadap hak warga negara sebagaimana yang diamanatkan pada pasal .... UUD
NKRI Tahun 1945.

a. 25
b. 26 ayat (1)
c. 26 ayat (2)
d. 26 ayat (3)
e. 27 ayat (1)

8. Belum maksimalnya peran pemerintah dalam merancang dan membuat kebijakan yang dapat
memperluas lapangan kerja, dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap
hak warga negara sebagai berikut, kecuali ....

a. Tingginya angka pengangguran
b. Tingginya angka kemiskinan
c. Tindakan kriminalitas
d. Perbedaan perlakuan hukum
e. Konflik sosial

9. Dalam razia kendaraan bermotor gabungan, kita akan tetap dikenakan tindakan tilang
meskipun fasilitas kendaraan bermotor kita lengkap, tertib dalam berkendara dan membawa
surat-surat kendaraan lengkap. Hal itu terjadi jika ....

a. Melawan petugas
b. Tidak terima diperiksa
c. Menghindari pemeriksaan
d. Pajak kendaraan bermotor belum dibayarkan
e. Bersembunyi ketika ada razia

10. Berikut ini yang bukan merupakan faktor-faktor penyebab pengingkaran kewajiban dan
pelanggaran hak warga negara adalah ....

a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
c. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
d. Sikap tidak toleran
e. Penyalahgunaan kekuas

KUNCI JAWABAN

10

11

1. E
2. C
3. C
4. A
5. A
6. E
7. B
8. A
9. D
10. C

11

DAFTAR PUSTAKA

Gazali, Hatim, Dkk. (2021). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Buku Guru). Pusat
Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat

Gazali, Hatim, Dkk. (2021). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Buku Siswa). Pusat
Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat

Pakwon.(2022). Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban.
https://www.youtube.com/watch?v=bnzXNrC06k8&t=6

12