PPKn-KlsVII-1-Syaepudin

Kementerian Agama
Kabupaten Tegal

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN

Untuk Siswa Kelas VII-1 SMP/MTs

SS SYAEPUDIN, S.Pd., M.M.
M Diterbitkan Oleh

FGP PRESS

Hak Cipta pada Syaefudin, S.Pd., M.M.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kelas VII-1 SMP/MTs

Penulis : Syaefudin, S.Pd., M.M.

Editor : Drs. A. Sholahuddin, Dipl.Ed

Perancang Kulit : Islamudin Akbar, S.Kom

Ilustrasi, Tata Letak : Drs. A. Sholahuddin, Dipl.Ed

Ukuran Buku : 21,59 x 27,94 cm

SYA’Syaefudin, S.Pd., M.M.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN,
Kelas VII-1 SMP/MTs. disusun Oleh Syaefudin, S.Pd., M.M.;
Editor : Drs. A. Sholahuddin, Dipl.Ed— Kementerian Agama
Kabupaten Tegal, 2017.

ISBN-13: 978-1547052301
ISBN-10: 1547052309

Copyright © 2015FGP Press
All rights reserved.

2 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Buku
penunjang kurikulum 2013 revisi 2016 untuk siswa SMP/MTs ini.

Buku penunjang PPKn Kelas VII-1 ini dikembangkan oleh penulis dalam
kaitannya dengan kegiatan peningkatan mutu pendidikan dasar, khususnya dalam
menunjang Kegiatan Pembelajaran bagi siswa-siswi kelas VII-1 SMP/MTs, karena
disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)kurikulum 2013 revisi 2016.
Bahan ajar ini juga telah diuji-cobakan di MTs. Negeri Slawi dan madrasah-madrasah
di Kabupaten Tegal sejak tahun 2016.

Buku penunjang PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs ini telah dinilai Kepala dan oleh
teman sejawat, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai buku
pegangan siswa MTs. Negeri Slawi dalam menghadapi Ujian Nasional dan Ujian
Madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017. Madrasah Tsanawiyah di lingkungan
Kementerian Agama Kabupaten Tegal, diharapkan dapat menggunakan buku ini
dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan prstasi siswa-siswinya
madrasah.

Saran perbaikan untuk penyempurnaan buku pelajaran ini sangat diharapkan.
Terimakasih setulus-tulusnya disampaikan kepada para penulis yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku pelajaran ini, baik pada saat awal
pengembangan bahan ajar, ujicoba terbatas, maupun penyempurnaan sehingga dapat
tersusunnya buku pelajaran ini. Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku pelajaran ini.

Tegal, 01 Mei 2017
Penulis,

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………..……..................................................…….……… iv
DAFTAR ISI ……………………………………………....................................................….………………….. v

Bab 1 Perumusan Dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara …………....…………………...............…. 1
B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara …………....…………………................…. 2
C. Semangat Para Pendiri Bangsa dan Negara Dalam Merumuskan Pancasila ..... 3
D. Komitmen Para Pendiri Bangsa dan Negara Dalam Merumuskan Pancasila ..... 4
E. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila ................................... 5
F. Meneladani Nilai Juang Perumusan Dasar Negara ........................................... 6
Uji Kompetensi .................................................................................................. 7

Bab 2 Norma dan Keadilan
A. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat ........................................................ 11
B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan ........................................... 13
C. Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hari ...................................... 16
Uji Kompetensi ................................................................................................. 18

Bab 3 Perumusan Dan Pengesahan Uud Negara Republik Indonesia 22
Tahun 1945
33
A. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ............................... 35
B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan 37

Negara Indonesia .............................................................................................
C. Peran Tokoh Perumus UUD 1945 .....................................................................

Uji Kompetensi ................................................................................................

Bab 4 Keberagaman Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Dalam
Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

A. Keberagaman dalam Masyarakat ..................................................................... 42
B. Arti Penting Memahami Keberagaman dalamBingkai Bhinneka Tunggal Ika .... 52
C. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan

Antargolongan ................................................................................................. 57
Uji Kompetensi ................................................................................................. 59
Ulangan Akhir Semester ................................................................................... 62

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................... 67
BIODATA PENULIS ............................................................................................................... 68

4 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

BAB 1
PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA

SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada bulan April 1945 dibentuk
Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang

diketuai oleh Dr. Radjiman
Wedyodiningrat. Dalam pidato

pembukaannya dr. Radjiman antara lain
mengajukan pertanyaan kepada anggota-

anggota Sidang, "Apa dasar Negara

Indonesia yang akan kita bentuk ini?"
Dalam upaya merumuskan Pancasila

sebagai dasar negara yang resmi, terdapat
usulan-usulan pribadi yang dikemukakan

dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Suasana Sidang BPUPKI

Kemerdekaan Indonesia yaitu:
1. Lima Dasaroleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945.

Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri
Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia

menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah,

peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di
Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin

tersebut.
2. Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam

pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila".

Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia;
Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi, dasar

perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan Sosial; Ketuhanan. Nama
Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu,

katanya: Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat,

kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca
Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli

bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas
kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Sebelum

sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu Panitia Kecil untuk yang bertugas

untuk Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato
yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dari Panitia Kecil itu dipilih

9 orang yang dikenal dengan Panitia Sembilan, untuk menyelenggarakan tugas
itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian

diberi nama Piagam Jakarta. Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar

negara, secara resmi yang terdapat di beberapa dokumen penetapannya ialah:
a) Rumusan Pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945

b) Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus
1945.

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 1

c) Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal
27 Desember 1949

d) Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal
15 Agustus 1950

e) Rumusan Kelima: Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama
(merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Santai Sejenak Setelah Sidang

B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian

bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa
negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh
perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan:
“Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan
dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat
dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan
beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembang-
kan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin,
memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat,
dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).”

Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral (utuh dan
menyeluruh) sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang
didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk
melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga
bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu
merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang manusia qua talis,
manusia adalah manusia sesuai dengan principium identatis-nya.

Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan
ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun
1968 itu tersusun secara hirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/ azas) memiliki
hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa
hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari
2 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu,
Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang
tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang
utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya
sebagai dasar negara.Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai
satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak
dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun
1959, Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan
menempatkan sila “Ketuhanan Yang Mahaesa” sebagai basis bentuk piramid
Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap
orang beragama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah
sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya
hanyalah akibat saja dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”Dengan
demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara
sesungguhnya berisi:
1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab,

yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang
ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan ber-Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-
Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan ber-Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
/perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang
adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang
mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan
Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan

C. Semangat Para Pendiri Bangsa dan Negara Dalam Merumuskan
Pancasila
Pancasilasebagai dasar negara melalui proses yang panjang dalam
perumusannya. Proses perumusan Pancasila yang dilakukan para tokoh telah
memberikan pelajaran berharga bagi kita. Semua itu dilakukan dengan penuh
nilai perjuangan dan diliputi dalam semangat kebersamaan. Dalam proses
perumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat nilai-nilai juang dan sebagai
warga negara yang baik kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-
hari yaitu antara lain : Para pejuang tersebut memiliki jiwa dan semangat
kejuangan yang tinggi untuk merdeka. Pada pita yang dicengkeram burung
garuda tertulis “Bhinneka Tunggal Ika”. Artinya, meskipun berbeda-beda, kita
adalah satu. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan menjadi penghalang untuk
bekerja sama, tolong-menolong, dan hidup rukun.

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 3

Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan kita perlu saling mengenal,
menghormati, menolong, dan bekerja sama. Jiwa dan semangat kejuangan yang
dimiliki oleh pejuang itu, di antaranya sebagai berikut :
1. Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap

perjuangan kemerdekaan;
2. Pro patria dan primus patrialis, yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan

mendahulukan kepentingan tanah air;
3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antarumat beragama, suku, golongan, dan

bangsa.
4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab;
5. Jiwa ksatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.

D. Komitmen Para Pendiri Bangsa dan Negara Dalam Merumuskan
Pancasila
Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki,
memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan
cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap
bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai
berikut:
1. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme Pendiri negara
memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi ini
diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan ke-
pentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
2. Selalu bersemangat dalam berjuang Para pendiri negara selalu bersemangat
dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia,
seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang
mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno
dan Drs. Moh. Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan
semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memper-
juangkan kemerdekaan Indonesia;
3. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
4. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan
negara di atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi,
serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara
walaupun keputusan tersebut tidak disenangi.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, hal ini sesuai dengan pembukaan
UUD 1945 sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila tidak
hanya sebagai jiwa bangsa Indonesia, juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Salah satu upaya nyata seorang pelajar dalam menghormati semangat dan nilai-
nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila adalah sebagai berikut :
a. belajar dengan rajin;
b. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
c. saling menghormati perbedaan;
d. tidak semena-mena terhadap orang lain.

4 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Para Pendiri Bangsa dan Negara

E. Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila
Ada beberapa nilai kebersamaan dalam proses perumusan dasar negara

yang perlu kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai
kebersamaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menghargai pendapat orang lain
Dalam menyelesaikan masalah bersama, bangsa kita selalu menyelesaikan

dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Musyawarah merupakan
pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk menyelesaikan
masalah. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah oleh bangsa
Indonesia memiliki ciri-ciri sebagi berikut:
a. Mengutamakan kepentingan bersama;
b. Tujuan diharapkan untuk kebaikan bersama;
c. Tidak ada pemaksaan pendapat.

2. Menerima keputusan bersama
Keputusan bersama adalah ketentuan, ketetapan dan penyelesaian yang

dilakukan sekelompok orang terhadap suatu permasalahan sehingga tercapai
kesepakatan. Keputusan bersama dapat dicapai melalui musyawarah.
Musyawarah adalah adalah suatu cara untuk merumuskan suatu masalah
berdasarkan kesepakatan bersama. Upaya mencapai kesepakatan bersama
(mufakat) bukanlah perkara mudah, selama kita memaksakan pendapat sendiri,
mendahulukan kepentingan pribadi/golongan, mufakan akan gagal.

Kita dapat belajar dari sejarah sidang BPUPKI Pertama. Pada saat sebelum
rapat pleno ada pihak yang keberatan tentang rancangan Pembukaan UUD 1945
pada alinea keempat tentang dasar negara. Dengan semangat kebersamaan, demi
menciptakan suasana yang damai, maka para tokoh seperti Bung Hatta, Wahid
Hasyim. Mr. Teuku Moh. Hasan, dan lain-lain menyetujui untuk menghilangkan
kalimat sila pertama dasar negara yang menjadi keberatan sebagian peserta
sidang. Hal ini menunjukkan bahwa para tokoh pendiri negara kita senantiasa
mendahulukan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan
pribadi/golongan.

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 5

3. Melaksanakan hasil keputusan bersama
Setelah semua pihak menerima hasil keputusan bersama, maka langkah

selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas
dan penuh tanggung jawab melaksanakan, hasil keputusan bersama.

Melaksanakan keputusan bersama telah ditunjukkan oleh seluruh tokoh
yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila. Mereka senagai wakil rakyat
Indonesia melaksanakan hasil keputusan bersama denga ikhlas yaitu dengan
melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat.

F. Meneladani Nilai Juang Perumusan Dasar Negara
Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita

teladani dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai berikut:
1. Semangat persatuan dan kesatuan

Sikap ini dimiliki oleh para tokoh pejuang kita pada saat merumuskan
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI para peserta
sidang diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya tentang rumusan
dasar negara, kemudian dibahas dan didiskusiakan bersama untuk mendapatkan
rumusan yang terbaik. Musyawarah itu dijiwai semangat sumpah pemuda,
dengan rasa persatuan dan kesatuannya meskipun berasal dari berbagai daerah
dan mempunyai latar belakang yang berbeda. Contoh perilaku yang
menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut:
a. Gotong-royong dalam membersihkan kelas dan lingkungan sekolah;
b. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan;
c. Kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat.

2. Memperjuangkan hak asasi manusia
Pada saat perumusan dasar negara Pancasila, hak asai manusia selalu

menjadi perhatian utama. Pancasila dirumuskan sebagai sumber hak asasi
manusia, yang artinya bahwa hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam proses perumusan Pancasila
para tokoh mencerminkan sikap saling menghargai hak asasi manusia.Sikap
para tokoh dalam memperjuangkan dan menghargai hak asasi manusia itu perlu
kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya ialah dengan :
a. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
b. Memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya'
c. Menghargai hak-hak orang lain.

3. Cinta tanah air
Sikap para tokoh dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara

menunjukkan kecintaanya terhadap tanah air Indonesia. Adapun sikap cinta
tanah air yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai
berikut:
a. Mempelajari kebudayaan daerah;
b. Mencintai dan memakai produk dalam negeri;
c. Berprestasi dalam kegiatan yang mengharumkan nama bangsa.

4. Mendahulukan kepentingan umum
Para pejuang yang terlibat dalam perumusan dasar negara bekerja tanpa

mengenal lelah. Mereka mempersiapkan kemerdekaan beserta alat-alat

6 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

perlengkapan negara dengan sungguh-sungguh. Sebagai hasil jerih payah
mereka, lahirlah UUD 1945 yang di dalam pembukaannya termuat tujuan negara
Indonesia. Semua itu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Adapun
sikap mendahulukan kepentingan umum itu perlu kita teladani diantaranya
dengan:
a. Ikut berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat;
b. Menyiapkan sarana belajar sebelum pelajaran di mulai untuk kepentingan

kelas.

5. Jiwa kepahlawanan
Jiwa kepahlawanan jelas tercermin dari sikap pejuang dalam proses

perumusan Pancasila. Mereka memiliki sikap rela berkorban tanpa pamrih dalam
mewujudkan Indonesia merdeka. Jiwa kepahlawanan para tokoh bangsa tersebut
dapat kita teladani, diantaranya melalui :
a. Membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan;
b. Berani menegur teman yang berbuat tidak baik;
c. Melerai teman yang berselisih/bertengkar.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda
silang (x) pada huruf a, b, c atau d!

1. Istilah pancasila muncul pertama kali di Indonesia pada tanggal….
a. 29 mei 1945 c. 31 mei 1945

b. b. 30 mei 1945 d. 1 juni 1945

2. Akibat jepang mengalami kekalahan dari sekutu menyebabkan memberikan janji
kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang bertujuan…

a. Menarik simpati rakyat
b. Menjajah Indonesia lagi

c. Membantu jepang melawan belanda

d. Meredam gejolak perlawanan rakyat Indonesia
3. Nama piagam Jakarta merupakan usulan dari..

a. Ir. Soekarno c. Drs. Moh Hatta
b. Mr.Muh Yamin d. Mr. Soepomo

4. Sidang BPUPKI yang pertama dimulai pada tanggal…

a. 29 april 1945 c. 29 mei 1945
b. 28 mei 1945 d. 30 mei 1945

5. Sila pertama dalam piagam Jakarta berbunyi….
a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya

b. ketuhanan dengan kewajiban menjalankan agama bagi pemeluk pemeluknya

c. ketuhanan dengan kewaiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk
pemeluknya

d. ketuhanan dengan kewajiban menjalankan agama islam bagi umat islam
6. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara oleh

pendiri Negara terkandung nilai …

a. Sekulerisme c. Nasionalisme
b. Chauvinism d. Etnosentrisme

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 7

7. Para pendiri menerima perubahan sebagian kalimat yang ada dalam piagam

Jakarta karena…

a. Mendapat paksaan dari golongan non islam
b. Mendapatkan imbalan yang pemberontak

c. Pendiri Negara takut terhadap pemberontak

d. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
8. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

artinya…
a. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara

b. Keharusan mendduduki jabatan tertinggi dalam Negara

c. Kewajiban untuk menjadi anggota militer
d. Rela menjual harga diri bangsa demi kemajuan ekonomi

9. Perilaku pendiri Negara dalam merumuskan pancasila yang perlu kita contohkan
adalah…

a. Mengalah untuk menang c. Memaksakan kehendak pribadi

b. Bersikap anarkis d. Selalu bersemangan untuk berjuang
10.Semangat dan komitmen para pendiri bangsa yang sesuai dengan

pelaksanaaanya yang ditunjukkan oleh…
a. Persatuan c. Musyawarah

b. Nasionalis d. Toleransi

11.Berikut ini yang menjadi latar belakang pembentukan panitia kecil pada
berakhirnya sidang BPUPKI…

a. Pendudukan jepang, melemah ditanah air
b. Segera dilangsungkannya sidang II BPUPKI

c. Belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar Negara

d. Aksi protes yang dilakukan dari Indonesia timur tentang rancangan dasar
Negara

12.Perhatikan pernyataan dibawah ini:
1) Pernyataan Indonesia merdeka

2) Pembukaaan undang undang dasar

3) Undang undang dasar atau batang tubuh
4) Pengesahan dasar Negara Indonesia

5) Pengesahan hokum dasar Negara
Isi laporan panitia undang undang dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 14 juli

1945 terdapat pada nomor….

a. 1, 2, 3 b. 1, 2, 4 c. 2, 3, 4 d. 2, 3, 5
13.Dasar negara indonesi dapat terwujud atas kerja keras para pendiri bangsa dan

seluruh masyarakat Indonesia. Adapun peran Drs. Moh Hatta dalam perumusan
dasar Negara adalah….

a. Menjadi ketua panitia kecil perancang undang undang dasar

b. Memprakarsai pelaksanaan sidang kedua BPUPKI
c. Mengajukan usulan rumusan dasar negara

d. Mengadakan lobi dengan PPKI
14.Pada tanggal 1 juni 1945, Ir Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai

dasar negara melalui pidato yang berjudul….

a. Lahirnya pancasila c. Dasar negara Indonesia merdeka
b. Pembukaan hokum dasar d. Asas dasar negara kebangsaan Indonesia

15.Rumusan pancasila yang digunakan dan disahkan sampai sekarang tercantum
dalam…

a. Pasal pasal UUD 1945 c. Pembukaan UUD 1945

b. Dekrit presiden d. Maklumat presiden

8 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

16.Semangat kebangsaan dan komitmen para pendiri negara wajib untuk…

a. Diteladani b. Diabaikan c. Dikorbankan d. Dibiarkan

17.Nilai nilai yang lahir dalam pancasila adalah nilai nilai yang berasal dari bangsa
Indonesia sendiri karena pendiri Negara memiliki komitmen…

a. Semangat persatuan

b. Terhadap bangsa Indonesia
c. Selalu bersemangat dalam berjuang

d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi
18.Para pendiri Negara memiliki komitmen bahwa kepentingan …

a. Golongan b. Bersama c. Umum d. Pribadi

19.Prof .dr.mr. Soepomo, SH. Dilahirkan di kota….
a. Solo b. Sukoharjo c. Blitar d. Jakarta

20.Nilai- nilai yang dapat kita kembangkan dari proses perumusan dan penetapan
Pancasila adalah….

a. mempertahankan pendapat pribadi

b. bersikap keras kepala
c. semangat persatuan dan kesatuan

d. menerima keputusan dengan terpaksa
21.Perilaku berikut yang mencerminkan sikap kepahlawanan adalah…

a. Berani mengakui kesalahan c. Pandai mencari kesalahan orang lain

b. Memperbesar kesalahan d. Selalu mencari kesalahan orang lain
22.Berikut yang termaksud rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari

adalah…
a. Menghormati orang tua

b. Mengikuti budaya asing

c. Menolong teman untuk mendapatkan imbalan
d. Menggunakan hasil produksi dalam negeri

23.Menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan termasuk semangat para pendiri
negara dalam hal…

a. Menghargai orang lain c. Musyawarah untuk mufakat

b. Cinta tanah air d. Rela berkorban
24.Berikut sikap-sikap yang perlu dicontoh dari para perumus dasarnegar , kecuali…

a. Cinta tanah air c. Semangat kebangsaan
b. Ingin menang sendiri d. Teguh pendiria

25.Kegiatan yang menunnjukkan semangat persatuan dan kesatuan adalah..

a. Bekerja sama tanpa kenal lelah
b. Menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal

c. Gotong royong membersihkan kampong
d. Membuang sampah di sungai

B. Jawablah dengan lengkap dan jelas!
1. Sebutkan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara.

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 9

2. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

3. Sebutkan isi dari Pancasila menurut Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI
tanggal 1 Juni 1945.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

4. Kemukakan kecenderungan yang terjadi jika Pancasila tidak dilaksanakan
secara totalitas melainkan terpisah-pisah.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

10 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

BAB 2
NORMA DAN KEADILAN

A. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat
Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia

dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup
dalam lingkungan berlakunya norma tersebut, dalam arti setiap orang yang
hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Di balik
ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi
manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan
yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sedangkan nilai
merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang
mengatur tingkah laku tersebut. Pada umumnya norma hanya berlaku dalam
suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam suatu lingkungan etnis
tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian ada pula
norma yang bersifat universal, yang berlaku di semua wilayah dan semua umat
manusia, seperti misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya,
memperkosa, dan lain-lain.

Unjuk rasa meminta keadilah

Berkaitan dengan terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat.
Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian dan macam-macam norma, norma
dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai
mahluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan
hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak
menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah
peraturan atau norma. Arti penting norma tersebut dapat dilihat dari fungsinya
dalam masyarakat antara lain:

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 11

1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku
masyarakat dalam pergaulan sosial.

2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. norma mengatur agar perbedaan
dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.

3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan
dikendalikan oleh aturan yang berlaku.

Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan
tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal
dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau
kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh
aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hidup
bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma
lainya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam
masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam
kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena
mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara
hukum”. Negara hukum dimaknai oleh para ahli sebagai berikut:
1. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik

tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau
tidak tertulis.
2. Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung tiga unsur yakni (a)
Supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga
seseorang warga boleh dihukum jika melanggar hukum, (b) Equality before of
law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan
kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat (c) Human rights. Diakui
dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau
keputusan pengadilan.
3. Jaminan UUD 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan
dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia sebagai negara
hukum, Pasal 27 ayat (1) tentang prinsip equality before of law dan pasal lain
yang disertai dengan kata undang-undang, seperti Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4
ayat (1).

Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Setelah kalian memahami negara hukum, kalian juga
harus memahami, menyadari, dan melaksanakan hukum tersebut. Hukum
bersifat memaksa dan mengatur. Karenanya, norma hukum lebih ditaati oleh
masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk
menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang
tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Suatu ketentuan hukum
mempunyai tugas untuk:
1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.
2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran,

kebahagiaan, dan kebenaran;
3. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan

masyarakat

12 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan

Setiap jenis norma secara kualitatif mempunyai tujuan dan fungsi yang
relatif berbeda sesuai dengan karakter atau ciri khas dari norma yang
bersangkutan.Adapun tujuan dan kegunaan dari setiap norma dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Norma Kesusilaan

Bila seseorang melanggar norma/kaidah kesusilaan, maka dia akan dicapse
bagai orang yang asusila, dalam arti tidak mempunyai rasa kesusilaan. Tujuan
kaidah kesusilaan ini adalah agar setiap orang mempunyai rasa kesusilaan yang
tinggi dalam hidup dan kehidupannya di masya- rakat. Karena sumber
normakesusilaan adalah hati nurani, maka norma ini mempunyai

kegunaan untukmengendalikan ucapan, sikap
dan perilaku setiap individu melalui teguran hati nuraninya.

2. Norma Adat/Kemasyarakatan

Bila seseorang melanggar norma adat/kemasyarakatan, maka dia akan

dikenai sanksi berupa pengucilan atau pengusiran dari masya-rakat
tersbut.dalam arti mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma

adat tidak akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan upacara adat di daerah atau
masya-rakat yang bersangkutan. Oleh karena itu tujuan norma adat ini agar

setiap anggota masyarakat menaati segala apa yang diharuskan oleh adatnya.

Kegunaan norma adat adalah untuk mengatur kehidupan/hubunganantar
manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga tidak timbul

perselisihan di antara sesama anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan
adanya norma adat ini, setiap anggota masyarakat akan selalu berupaya me-

nyikapi dan mematuhi apa-apa yang menjadi keharusan dalam hidup dan

kehidupan di masyarakat di mana dia tinggal.

3. Norma Agama
Bila seseorang melanggar norma/kaidah agama, maka dia akan

mendapatkan sanksi dari Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-
masing. Oleh karena itu tujuan norma agama adalah menciptakan insan-insan
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam arti mampu
melaksanakan apa yang menjadi perintah-Nya dan meninggalkan apa yang
dilarang-Nya. Adapun kegunaan norma agama adalah untuk mengendalikan
sikap dan perilaku setiap insan dalam hidup dan kehidupannya melalui
pelaksanaan norma agama, dimana setiap manusia akan selalu berupaya
melaksanakan apa-apa yang menjadi keharusan Tuhan dan meninggalkan

apa yang harus ditinggalkannya dalam sikap dan perilaku sehari-
hari dalam kehidupannya di masyarakat.

4. Norma Hukum
Bila seseorang melanggar norma/kaidah hukum, maka dia akan mendapat

sanksi yang tegas dari peraturan hukum. Sanksi yang diberikan sebelumnya
ditentukan lebih dahulu, misalnya dalam pasal 338KUHP barang siapa dengan

sengaja menghilangkan nyawa orang lain , diancam dengan hukuman setin

ggi-tingginya lima belas tahun. Jadi jelas bahwa keberadaan norma hukum ini
bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat me-

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 13

lalui upaya penciptaaan kepastian hukum., Sementara itu kegunaan norma
hukum adalah untuk melindungi kepentingan orang lain, misalnya yang

berhubungan dengan :
a. Jiwa Pembunuhan (pasal 335 – 350 KUHP
b. Badan Penganiayaan (pasal 351 – 358 KUHP)
c. Kehormatan Penghinaan (pasal 310 – 321 KUHP)
d. KemerdekaanPerdagangan (pasal 324 – 337 KUHP)
e. Kekayaan/BendaPencurian (pasal 362 – 367 KUHP).

Ciri orang yang taat terhadap norma atau aturan. Orang yang memiliki taat
aturan atau norma biasa memiliki ciri-ciri:
1) Mengetahui tentang aturan yang ada
2) Mengetahui isi dari aturan tersebut
3) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan aturan tersebut.

Mengapa kita perlu mengahui dan bersikap taat pada norma atau aturan?

Karena norma atau aturan memiliki banyak fungsi. Beberapa fungsi norma
antara lain:

1. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dalam kaitan ini norma
memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial.

2. Sebagai alat untuk Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dalam kaitan ini

norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbul-
kan kekacauan atau ketidaktertiban.

3. Sistem pengendalian sosial. Dalam pengertian ini norma atau aturan menjadi
alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota

masyarakat

4. Sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Dalam kaitan ini norma atau
aturan terutama norma hokum dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam

masyarakat.
Apa yang dimaksud adil atau keadilan? Keadilan berasal dari istilah adil

yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil

adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat
sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak

kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian
lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara

memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan

kewajibannya. Keadilan
Sedangkan Pengertian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat

sebelah atau tidak memihak serta tidak

sewenang-wenang. Menurut kamus besar
bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal

dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu
kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan

yang tidak berat sebelah.

Keadilan menurut Aristoteles adalah
tindakan yang terletak diantara

memberikan terlalu banyak dan sedikit Hukum dan Keadilan

yang dapat diartikan memberikan sesuatu

kepada setiap orang sesuai dengan apa

yang menjadi haknya.

14 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno adalah keadaan antar
manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya

masing-masing. Pengertian keadilan menurut Notonegoro adalah suatu keadaan
dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian
keadilan menurut Thomas Hubbes adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil
apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pengertian
keadilan menurut Plato adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana
keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat
oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Pengertian keadilan
menurut W.J.S Poerwadarminto adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak
sewenang-wenang.

1. Jenis-jenis keadilan
Menurut Teori Aristoteles ada beberapa jenis keadilan yakni:

a) Keadilan Komunikatif : Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan
kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Contohnya keadilan
komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang

dibuatnya tampa melihat jasa dan kedudukannya.
b) Keadilan Distributif : Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada

seseorang sesuai dengan melihat atau mempertimbangkan jasa-jasa yang

telah dilakukan. Contoh keadilan distributif adalah seorang pekerja bangunan
yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan.

c) Keadilan Kodrat Alam : Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakukan
kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat
alam adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang

tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya.
d) Keadilan Konvensional : Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan

yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-

undangan. Contoh keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib
mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

e) Keadilan Perbaikan : Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang
terjadi dengan adanya pemulihan nama baik atas seseorang telah
mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah

seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik
orang lain.

Sedangkan Plato jenis-jenis keadilan terdiri dari: Sanksi Pelanggar Hukum
1. Keadilan Moral : Pengertian keadilan moral

adalah keadilan yang terjadi apabila mampu
memberikan perlakukan seimbang antara hak
dan kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural : Pengertian keadilan
prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila
seseorang melaksanakan perbuatan sesuai
dengan tata cara yang diharapkan

Selain jenis keadilan yang dikemukan oleh Aristoteles dan Plato, terdapat
pula beberapa jenis keadilan yang lain, antara lain sebagai berikut:
1. Keadilan Komunikatif (Justitia Communicativa) : Pengertian keadilan

komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang
terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 15

2. pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli
tas andri yang harganya 100 ribu maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti
yang telah disepakati.

3. Keadilan Distributif (Justitia Distributiva) : Pengertian keadilan distributif
adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang
menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah
keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan
jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan
yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan
jabatan atau pangkat.

4. Keadilan Legal (Justitia Legalis) : Pengertian keadilan legal adalah keadilan
menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi
UU untuk kebaikan bersama atau banum commune. Contoh keadilan legal
adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.

5. Keadilan Vindikatif (Justitia Vindicativa) : Pengertian keadilan vindikatif
adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan
pelanggaran atau kejatahannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar
narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.

6. Keadilan Kreatif (Justitia Creativa): Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan
yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa
kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai
bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan
kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa interfensi atau tekanan
apapun.

7. Keadilan Protektif (Justitia Protektiva) : Pengertian keadilan protektif adalah
keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-
pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan
protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

C. Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hari
1. Norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum akan selaras apabila
pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
Manusia sebagai makhluk sosial, hidup dan berada di tengah-tengah
masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang
bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat
ada norma dan aturan yang berlaku. Norma, dan aturan tersebut wajib ditaati
oleh anggota masyarakat.
2. Razia Kendaraan
Penetapan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat ada yang
ditentukan oleh kepala adat (tokoh yang berpengaruh dalam
masyarakat itu), ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan
bersama (konsensus), baik melalui musyawarah maupun melalui
pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam
kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah,
organisasi, atau negara.

16 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Pengendara Motor melanggar Jalur Khusus Bus way

3. Suatu aturan atau norma dalam masyarakat menjadi aturan yang nyata
berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh
anggota masyarakat, melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan,
atau penyebaran infomasi. Selanjutnya peraturan akan diakui oleh anggota
masyarakat, artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tesebut dan
terikat oleh aturan. Tahap selanjutnya aturan akan dihargai oleh masyarakat.
Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan
dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa atura tersebut
memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka akan
aturan lebih mudah akan ditaati.

4. Misalkan apabila sekolah membuat aturan baru maka akan diberitahukan
semua peserta didik oleh guru saat upacara bendera, dipajang di papan
informasi, atau melalui surat edaran. Setelah itu kalian mengakui bahwa
aturan tersebut mengikat seluruh peserta didik dan menyepakati aturan
tersebut. Apabila kalian berpendapat bahwa aturan yang dibuat memiliki
tujuan dan manfaat yang besar bagi diri sendiri dan orang lain, maka kalian
akan menghargai aturan tersebut. Pada akhirnya kalian akan mentaati aturan
tersebut dengan kesadaran tanpa paksaan dari orang lain. Inilah proses
bagaimana aturan yang berlaku ditaati oleh semua anggota masyarakat
dengan kesadaran

Dibawah ini diberikan contoh penerapan norma, kebiasaan, adat istiada
dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan di lingkungan keluarga,
sekolah, masyaralat dan negara.Contoh perilaku sesuai norma yang berlaku
dalam kehidupan keluarga
a) berperilaku sopan
b) mengerjakan pekerjaan rumah yang telah disepakati bersama (mengepel,

mencuci, dan sebagainya)
c) hormat kepada orang tua

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 17

d) taat kepada perintah orang tua
e) bertutur kata yang baik
f) saling menyayangi antar

anggota keluarga
g) hidup rukun dalam keluarga

Contoh perilaku sesuai norma Hormat kepada gur dan orang tua
dalam kehidupan Sekolah Terlibat dalam menjaga lingkungan
a) mentaati peraturan dan tata

tertib sekolah;
b) tidak terlambat datang ke

sekolah

c) tidak membolos
d) memakai seragam sekolah
e) santun terhadap guru
f) menyayangi teman
g) tidak melakukan tindakan yang

melanggar aturan/peraturan
yang berlaku
h) tidak berjudi, tidak mabuk dan
tidak menggunakan obat-
obatan yang dilarang (Narkoba)

Contoh perilaku sesuai norma Budaya Bersih Lingkungan
dalam kehidupan masyarakat dan
negara
a) Ikut mendukung program

keamanan dan ketertiban
masyarakat
(poskamling/ronda)
b) Mematuhi peraturan lalulintas
c) Tidak melakukan tindakan
main hakim sendiri
d) Membayar pajak sesuai dengan
ketentuan, dsb
e) Memiliki dan menerapkan

budaya malu, budaya tertib
dan budaya bersih.

Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya
malu datang terlambat hadir di sekolah. Budaya tertib diartikan sebagian
kebiasaan bersikap tertib di mana pun kita berada. Seperti, mengikuti
antrian sesuai dengan nomor antrian. Sedangkan budaya bersih
merupakan sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari
tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau
ujian

18 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda

silang (x) pada huruf a, b, c atau d!
1. Tata pergaulan kehidupan berkeluarga perlu didasarkan atas ….

a. norma hukum, adat, kesusilaan, dan agama
b. keadaan dan perkembangan lingkungan sekitar

c. kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

d. ketentuan yang telah disepakati
2. Keberadaan norma agama dalam kehidupan berma syarakat, berbangsa, dan

bernegara sangat penting karena ….
a. memberi semangat kepada para umat beragama agar lebih bahagia

b. mendorong para pemeluknya untuk hidup merdeka

c. mendorong pemeluknya untuk meningkatkan iman dan takwa
d. dapat menyadarkan manusia untuk hidup sederhana

3. Sebagai warga negara yang disiplin, kita wajib taat ter hadap aturan/norma di
bawah ini, kecuali ….

a. norma agama c. norma hukum

b. norma amoral d. norma kesusilaan
4. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, maka setiap

pemeluk agama harus ….
a. mendalami ajaran agamanya di samping agama lainnya

b. memahami ajaran semua agama dan memban ding kannya

c. meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya
d. selalu mengikuti kegiatan keagamaan

5. Norma yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara adalah ….
a. norma agama b. norma kesopanan c. norma hukumd. norma sosial

6. Pengamalan berbagai norma dalam kehidupan bagi setiap warga negara akan

menciptakan ….
a. masyarakat yang tertib, aman, dan damai

b. kehidupan yang selaras dan seimbang
c. kehidupan masyarakat yang mampu mengembangkan dan mengendalikan diri

d. masyarakat yang beradab dan seimbang

7. Dengan menerapkan norma-norma dalam kehidupan, diharapkan kita dapat ….
a. menciptakan keseimbangan dalam masyarakat

b. saling menghormati antarsesama anggota masyarakat
c. menciptakan rasa persatuan dan kesatuan nasional yang kukuh

d. memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban

8. Norma kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang dapat dicapai
apabila masyarakat ….

a. bersikap apatis
b. menerima budaya luar

c. memer hatikan hak dan kewajiban serta saling meng hargai

d. melestarikan budaya bangsa
9. Di Indonesia berlaku rule of law yang berarti ….

a. negara mengatur segala kehidupan
b. hukum mengatur segala kehidupan kenegaraan

c. kekuasaan tertinggi di tangan pemerintah

d. rakyat yang berkuasa

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 19

10.Sikap dan tindakan hukum yang adil tercermin dalam asas ….

a. peradilan yang bebas c. peradilan yang terbuka

b. peradilan yang tertutup d. peradilan yang keras
11.Seorang petugas negara yang melanggar hukum dalam ruang lingkup tugasnya

akan ….

a. diberhentikan dengan hormat
b. langsung dipecat tanpa melalui proses hukum

c. mendapat keringanan hukuman karena dia petugas negara
d. dijatuhi hukuman yang lebih berar daripada orang biasa

12.Tujuan negara hukum secara hukum adalah ...

a. membatasi kekuasaan negara c. menjamin kekuasaan kepada negara
b. melindungi hak asasi manusia d. menjunjung tinggi hukum

13.Berikut ini yang bukan merupakan syarat negara hukum adalah ....
a. harus disepakati bersama

b. semua orang mempunyai kedudukan hukum yang sama

c. badan peradilan harus bebas dan tidak memihak
d. pemerintah berlandaskan hukum

14.Kaidah atau aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang wajib
dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia adalah ....

a. norma b. hukum c. Aturan d. Adat

15.Prinsip-prinsip negara hukum adalah ....
a. adanya pemilihan umum

b. kekuasaan legislatif di tangan parlemen
c. adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintah

d. dibentuknya lembaga peradilan agama dan militer

16.Pelaksanaan negara hukum di Indonesia ....
a. Penjelasan UUD 1945 c. Pembukaan UUD 1945 Alinea II

b. Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945 d. negara hukum dalam arti sempit
17.Keseluruhan norma hukum yang mengatur hidup bernegara berwujud dalam ....

a. tata hukum negara c. tata pemerintahan

b. tata administrasi d. ilmu tata negara
18.Hukum tata negara dan hukum administrasi negara ter ma suk dalam

lapangan ....
a. hukum publik c. hukum negara

c. hukum tata pemerintahan d. hukum tata usaha negara

19.Hukum material dan hukum formal merupakan penggo longan hukum
berdasarkan ....

a. bentuknya b. fungsinya c. Waktu d. ruang berlakunya
20.Menurut penggolongannya, hukum perdata terdiri atas hu kum ....

a. perorangan, benda, kekeluargaan, dan hukum waris

b. perorangan, keluarga, kekayaan, adat, dan hukum waris
c. perorangan, kekeluargaan, adat, dan hukum dagang

d. perorangan, kekayaan, dagang, dan hukum waris

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!
1. Mengapa negara Indonesia disebut negara hukum? Apa ciri-cirinya?

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................

20 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

2. Bagaimana contoh hubungan antara norma hukum dan norma kesusilaan?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

3. Bagaimanakah kesadaran hukum rakyat Indonesia sekarang ini?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

4. Apakah penegakan hukum di Indonesia sekarang ini sudah dilaksanakan secara
adil? Jelaskan!
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

5. Bagaimana cara yang efektif untuk melaksanakan norma hukum di
lingkunganmu?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 21

BAB 3
PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD

NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

A. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Penjajahan Belanda ini berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8

Maret. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun
Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara
Jepang mulai kalah di dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati
bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara
Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini
diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944.Karena
Jepang terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang
memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu juanji
kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Ganseikan
(Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) No.
23.Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini
adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya
dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan.

Suasana Sidang BPUPKI

BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan
ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung
(K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi
ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu
Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio(orang Jepang). Selain menjadi ketua
muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha
BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar

22 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari: 62 orang
anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua
daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah
pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai
hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir
dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja). Selama BPUPKI berdiri, telah
diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-
pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu adalah
sebagai berikut :

1. Persidangan Resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945
Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus

seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung
"Chuo Sangi In", yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan
gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga "Dewan Perwakilan
Rakyat Hindia Belanda" pada masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu
dikenal dengan sebutanGedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 –
Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI
yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan
harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan
tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia,
filsafat negara "IndonesiaMerdeka" serta merumuskan dasar negara Indonesia.

Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI
yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang
pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki,
yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro
Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri,
yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota
BPUPKI.

Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai
bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk "Negara Kesatuan Republik
Indonesia" ("NKRI"), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus
merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan
menjiwai isi dari Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu
sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Guna mendapatkan rumusan dasar negara
Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa
persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga
orang tokoh utama pergerakan nasionalIndonesia, yang mengajukan
pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai
berikut:
a) Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad
Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan
mengenai rumusan lima asas dasar negara
Republik Indonesia, yaitu:
1) Peri Kebangsaan;
2) Peri Kemanusiaan;
3) Peri Ketuhanan;
4) Peri Kerakyatan; dan
5) Kesejahteraan Rakyat

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 23

b) Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr.
Soepomo berpidato mengemukakan gagasan
mengenai rumusan lima prinsip dasar negara
Republik Indonesia, yang dia namakan "Dasar
Negara Indonesia Merdeka", yaitu:
1) Persatuan;
2) Kekeluargaan;
3) Mufakat dan Demokrasi;
4) Musyawarah; dan
5) Keadilan Sosial ” .

c) Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno
berpidato mengemukakan gagasan mengenai
rumusan lima sila dasar negara Republik
Indonesia, yang dia namakan "Pancasila", yaitu:
1) Kebangsaan Indonesia;
2) Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan;
3) Mufakat atau Demokrasi;
4) Kesejahteraan Sosial; dan
5) Ketuhanan Yang Maha Esa ” .

Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia
yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah
"Pancasila", masih menurut dia bilamana diperlukan gagasan mengenai
rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi "Trisila" (Tiga Sila), yaitu: “
1. Sosionasionalisme;
2. Sosiodemokrasi; dan
3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan ”.

Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak
diperas kembali dinamakannya sebagai "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan
sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam
menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik
Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "satu-
kesatuan", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan
BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya
Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya
Pancasila. Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan
BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan
(periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih.

2. Masa antara Sidang Resmi Pertama dan Sidang Resmi Kedua
Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI

sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah
menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada
sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul
secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun
anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno,
2. Ki Bagus Hadikusumo, 3. K.H. Wachid Hasjim, 4. Mr. Muh. Yamin, 5. M.
Sutardjo Kartohadikusumo, 6. Mr. A.A. Maramis, 7. R. Otto Iskandar Dinata, 8.
Drs. Muh. Hatta

24 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil
dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai
antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-
Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: 1. Ir.
Soekarno, 2. Drs. Muh. Hatta, 3. Mr. A.A. Maramis, 4. K.H. Wachid Hasyim, 5.
Abdul Kahar Muzakkir, 6. Abikusno Tjokrosujoso, 7. H. Agus Salim, 8. Mr.
Ahmad Subardjo, 9. Mr. Muh. Yamin

Panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga
melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar, yang
kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta” yang pada waktu itu
disebut-sebut juga sebagai sebuah "Gentlement Agreement".
Adapun bunyi lengkapnya “Piagam Jakarta” adalah sebagai berikut:
Mukaddimah

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilam, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 22-6-2605
Ir. Soekarno - Drs. Muh. Hatta - Mr. A.A. Maramis - K.H. Wachid
Hasjim - Abdul Kahar Muzakkir - H. Agus Salim - Abikusno
Tjokrosujoso - Mr. Ahmad Subardjo - Mr. Muhammad Yamin

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 25

3. Persidangan Resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-16 Juli 1945.
Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10Juli

1945 hingga tanggal 16 Juli 1945. Hari pertama sidang BPUPKI dimulai dengan
diumumkannya dengan penambahan 6 anggota baru yaitu 1) Abdul Fatah
Hasan; 2) Asikin Natanegara; 3) Soerjo Hamidjojo; 4) Muhammad Noor, 5) Besar
dan 6 ) Abdul Kaffar. Pada sidang pertama ini ketua "Panitia Sembilan", Ir.
Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota
BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan "Indonesia Merdeka" yang
disebut dengan "Piagam Jakarta" itu. Salah keputusan penting dalam rapat
BPUPKI tanggal 10 Juli 2016 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk
Negara. Dari 64 suara (ada beberapa anggota yang tidak hadir) yang pro republic
sebanyak 55 orang, 6 orang yang menginginkan bentuk kerajaan, 2 orang
mengingkan bentuk lain.dan 1 orang yang blangko.

Ketika akan mengambil pemungutan suara untuk menentukan bentuk
negara, para pendiri negara diliputi suasana yang penuh dengan permufakatan,
tanggung jawab, toleransi, dan religius sebagaimana tergambar dalam dialog di
bawah ini (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:125-127) “…

Anggota MOEZAKIR:
Saya mohon dari Tuan-tuan anggota sekalian! Oleh karena kita menghadapi saat
yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita
dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan
menghadapi keputusan tentang bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati
yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh
karena itu, saya mohon kepada paduka Tuan-tuan sekalian, sukalah Tuan-tuan
berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahuwataala untuk meminta doa.

Ketua RADJIMAN:
Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta, supaya
mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan.
Rapat meminta doa dengan pimpinan Ki Bagoes Hadikoesoemo yang membacakan
Fatihah. Sesudah itu diadakan pemungutan suara.

Anggota DASAAD:
Tuan Ketua, kami sudah mengetahui, bahwa ada 64 stem. Yang memilih republik,
ada 55 stem, kerajaan 6, lain-lain 2 dan belangko 1.

Ketua:Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian
sudah mendengar, bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai
yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan,
1 belangko dan 2 lain-lain. Jadi, semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam
waktu ini, nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya.

Anggota SOEKARNO:
Jadi, putusan Panitia itu republik?

Ketua RADJIMAN:
Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya
minta beristirahat. ….”

26 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam
perbincangan dalam Sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika
membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut, antara lain
dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini (Sekretariat Negara Republik
Indonesia, 1995:132-144).

Anggota MOEZAKIR:
…. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa
ini mempunyai ketinggian kehendak dan
kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang
angan-angankan, hendaklah sanggup pula
mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian
dari tanah air kita…. tanah Papua itu pula
menjadi sumber kekayaan kita. Janganlah
sumber kekayaan, yang diwariskan oleh nenek
moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh
karena itu, saya setuju, bahwa dalam
menentukan batas halaman tanah air kita
hendaklah kita berpikir dengan sebaik-

baiknya; janganlah didasarkan pada soal, apakah kita kita sanggup atau tidak
sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau
tidak….

Anggota YAMIN:
…. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu
pengetahuan, ethnologie, bahasa, geografi ada yang menyebutkan, bahwa pulau
Papua tidak masuk tanah Indonesia.Tetapi faham ini hanyalah dilahirkan oleh
orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga faham-
faham lain yang mengatakan, bahwa seluruh pulau Papua masuk Indonesia.
Perkataan “Indonesia” dibuat oleh orang yang mempunyai faham yang
mengatakan, bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi,
dengan sendirinya pada waktu perkataan “Indonesia” lahir dimaksudkan bahwa
tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. …

Anggota ABDUL KAFFAR:
…. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi
masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di Timur, ke Pulau Timor,
saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muh Yamin, yaitu agar pulau
itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru, begitu pula Borneo
Utara, di mana terletak Serawak, dan juga negara Papua bukanlah kita bersifat
meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. …

Anggota SOEMITRO KOLOPAKING:
…. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita
dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan
keadaan zaman pada waktu itu, dengan permintaan Indonesia merdeka ialah
seluas Indonesia-Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada
permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ
merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 27

kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka.”Dalam membahas
masalah wilayah negara, masih banyak tokoh pendiri negara yang
menyampaikan usulnya, seperti Moh. Hatta, Soekarno, Soetardjo, Agoes Salim,
A.A. Maramis, Sanoesi, dan Oto Iskandardinata. Akhirnya diputuskan, bahwa
wilayah Indonesia Merdeka adalah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan
Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya.

Pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah mendengarkan
pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah tiga Panitia Kecil,
yaitu:
Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, dengan ketua Ir. Soekarno.
Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, dengan ketua Moh. Hatta.
Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air, dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso.

Agenda sidang BPUPKI yang kedua juga membahas tentang wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan
Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta
pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota
BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang
terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
(diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden
Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs.
Mohammad Hatta).

Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang
Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia
kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-
Undang Dasar, Membentuk Panitia Perancang “Declaration of Rights”, yang
beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.

Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, yang
beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut: Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua
panitia kecil) Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota) Mr. Raden Achmad Soebardjo
Djojoadisoerjo (anggota) Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) Mr. Raden
Panji Singgih (anggota) Haji Agus Salim (anggota) Dr. Soekiman Wirjosandjojo
(anggota).

Selain itu, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan
kesepakatan:

a) Bentuk “Unitarisme”.
b) Kepala Negara di tangan satu orang, yaitu Presiden.

Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang
Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di
bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang
Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut. Panitia Kecil Perancang Undang-
Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain
ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang
terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang
Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda
“Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Sidang pleno BPUPKI
menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan

28 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas
mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga
masalah pokok yaitu: Pernyataan tentang Indonesia Merdeka Pembukaan
Undang-Undang Dasar Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian
dinamakan sebagai "Undang-Undang Dasar 1945", yang isinya meliputi : Wilayah
negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu,
ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan
wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam),
Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-
pulau di sekitarnya, Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, Bentuk
pemerintahan Indonesia adalah Republik, Bendera nasional Indonesia adalah
Sang Saka Merah Putih, Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan
disusun dengan mengambil tiga alenia pertama "Piagam Jakarta", sedangkan
konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat
"Piagam Jakarta". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta
sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara
Indonesia baru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" pada akhirnya disetujui
dengan urutan dan redaksion yang sedikit berbeda.

Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara
“Pembahasan Rancangan Undang- Undang Dasar”. Setelah Ketua Perancang
Undang-Undang Dasar, Soekarno memberikan penjelasan naskah yang
dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo,
sebagai Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, diberi kesempatan untuk
memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar.

Penjelasan Soepomo, antara lain menjelaskan betapa pentingnya
memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar (Sekretariat Negara
Indonesia, 1995:264).
“Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar Negara Mana Pun Tidak Dapat
Dimengerti Sungguh-Sungguh Maksudnya Undang-Undang Dasar Dari Suatu
Negara, Kita Harus Mempelajari Juga Bagaimana Terjadinya Teks Itu, Harus
Diketahui Keterangan-Keterangannya Dan Juga Harus Diketahui Dalam Suasana
Apa Teks Itu Dibikin. Dengan Demikian Kita Dapat Mengerti Apa Maksudnya.
Undang-Undang Yang Kita Pelajari, Aliran Pikiran Apa Yang Menjadi Dasar
Undang-Undang Itu. Oleh Karena Itu, Segala Pembicaraan Dalam Sidang Ini Yang
Mengenai Rancangan-Rancangan Undang-Undang Dasar Ini Sangat Penting Oleh
Karena Segala Pembicaraan Di Sini Menjadi Material, Menjadi Bahan Yang
Historis, Bahan Interpretasi Untuk Menerangkan Apa Maksudnya Undang-Undang
Dasar Ini.”

Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada
Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.

4. Persiapan Kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah
dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-
Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan
dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalam
bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

Tugas "PPKI" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa
Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 29

yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan
pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang
kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut
masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.

Anggota "PPKI" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan
nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari
berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3
orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang
asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asalMaluku, 1 orang asal etnis
Tionghoa. "PPKI" ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs.
Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad
Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota "PPKI" ditambah lagi sebanyak
enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman
Singodimedjo,Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr.
Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.

Secara simbolik "PPKI" dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9
Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno,Drs. Mohammad Hatta dan
Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke "Kota Ho
Chi Minh" atau dalam bahasa Vietnam: Thành phố Hồ Chí Minh (dahulu
bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat
delta Sungai Mekong.

Pada saat "PPKI" terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka
semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad
yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan
Negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan
diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer
Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang "PPKI".
Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa "PPKI" ini adalah hanya
merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer
Jepang. Di lain pihak "PPKI" adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna
mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia
baru.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

30 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh
pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana
semua hasil kerja dari "PPKI". Jendral Terauchi kemudian akhirnya
menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa
kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus1945. Seluruh
persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada
"PPKI". Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian
itulah "PPKI" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujudnyatakan
keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan
rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.

Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat
kepada sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan
tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa
Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada
tanggal 17 Agustus 1945. sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI
mengadakan sidang, dengan acara utama mengesahkan rancangan Hukum
Dasar dengan preambulnya memilih Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan Sidang. pada sidang
"PPKI" pada tanggal 18 Agustus 1945 ini telah terjadi kesepakatan dan kompromi
atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yangberagama non-Muslim
serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian
diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak "Nasionalis") guna melunakkan hati
pihak tokoh- tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya
"tujuh kata" dalam "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter".

Suasana Sidang PPKI

Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum
mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa
pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 31

Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya.
Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat
preambul, dibelakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka
rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang
baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang
pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain
kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan.
Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, dengan dalih demi
persatuan dan kesatuan bangsa.

Naskah Pigam Jakarta

Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang "PPKI"
dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas
lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai
pembukaan (bahasa Belanda: "preambule") dan batang tubuh Undang- Undang
Dasar 1945", Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab,
muqaddimah, diganti dengan kata “Pembukaan” . Kedua, anak kalimat "Negara
berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya” diganti dengan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa”. Ketiga, kalimat yang menyebutkan “ Presiden ialah orang Indonesia
asli dan beragama Islam ” , seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan
mencoret kata-kata “ dan beragama Islam” . Keempat, terkait perubahan poin
Kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi: “ Negara berdasarkan
atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya ” diganti menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan
Yang Maha Esa ” .

Suasana permufakatan dan kekeluargaan, serta kesederhanaan juga
muncul pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Risalah sidang
PPKI mencatat sebagai berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995
:445-446)

32 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

1. Anggota OTTO ISKANDARDINATA :
...."Berhubung dengan keadaan waktu saya harap supaya pemilihan Presiden
ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon,
yaitu Bung Karno sendiri. (Tepuk tangan)"

2. Ketua SOEKARNO :
...."Tuan-tuan banyak terima kasih atas kepercayaan Tuan-tuan dan dengan
ini saya dipilih oleh Tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi
Presiden Republik Indonesia. (Tepuk tangan). (Semua anggota berdiri
dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan ”Hidup Bung
Karno ” 3x)"

3. Anggota OTTO ISKANDARDINATA :
..."Pun untuk memilih Wakil Kepala Negara Indonesia saya usulkan cara yang baru
ini dijalankan. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi Wakil Kepala
Negara Indonesia. (Tepuk tangan) (Semua anggota berdiri dengan menyanyi lagu
Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan ”Hidup Bung Hatta” 3x)"

Adapun keputusan penting hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia pada 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:
1) Menetapkan dan mengesahakan UUD 1945
2) Memilih Ir Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil

presiden
3) Sebelum terbentuk MPR, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite

Nasional Indonesisa Pusat.

Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI merupakan
Rancangan Undang-Undang dasar hasil karya BPUPKI setelah mengalami
perubahan dan penyempurnaan. Beberapa perubahan yang terjadi pada
Rancangan UUD 1945 tersebut antara lain:
1. Hukum dasar diganti dengan Undang-undang dasar
2. Kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluknya ....‟ diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Menambahan Rancangan UUD 1945. Tambahan tersebut adalah:

a) Bab XVI pasal 37 tentang perubahan UUD
b) Aturan Peralihan pasal I – IV
c) Aturan Tambahan ayat 1 dan 2

B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa
dan Negara Indonesia
Setiap negara mempunyai UUD dengan tujuan yang diharapkan oleh
masing-masing negara tersebut. Konstitusi-konstitusi yang dimiliki oleh negara-
negara di dunia ternyata amat beragam bentuk dan susunannya. Ada yang
menggunakan Mukadimah/Pembukaan ada pula yang tidak, dan ada yang terdiri
dari banyak pasal dan ada pula yang hanya terdiri dari beberapa pasal,
kesemuanya sangat tergantung dari maksud para pendiri negara masing-masing
dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan.
Sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan ketatanegaraan, undang-
undang dasar merupakan sumber utama hukum tata negara suatu negara. Oleh
karena itu, konstitusi selalu memiliki corak nasional dari masing-masing negara.

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 33

Henk van Maarseveen dan Ger van der Tang (Sri Soemantri M, 1998: 94-95)
mengemukakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai
alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri.
Sedangkan Sri Sumantri M (1998: 95) mengemukakan bahwa Undang-Undang
Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:
1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu

sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan

bangsa hendak dipimpin.

Meskipun setiap negara memiliki UUD yang isinya berbeda-beda, namun
pada dasarnya setiap UUD mengatur materi yang merupakan ciri yang harus
dipenuhi bagi suatu konstitusi yang benar sebagaimana dikemukakan oleh J.G.
Steenbeek (Sri Soemantri M, 1998: 93), yaitu:
a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat

fundamental.
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat

fundamental.

Miriam Budiardjo (2001: 101) menyatakan bahwa setiap Undang-Undang
Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut:
a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif,

eksekutif, dan yudikatif dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara
pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, prosedur me-
nyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah,
dan sebagainya.
b. Hak-hak asasi manusia.
c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-
Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang
Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi,
misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarkhi.

Selain itu, dijumpai pula bahwa Undang-Undang Dasar sering memuat cita-
cita rakyat dan asas-asas ideologi negara yang oleh penyusun Undang-Undang
Dasar untuk mengungkapkan cerminan semangat dan spirit rakyat negara
tersebut dan mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu.

Di negara-negara komunis, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi ber-
ganda. Di satu pihak mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai
dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis dan merupakan
pencatatan formal dan legal dari kemajuan yang telah dicapai. Di pihak lain
Undang-Undang Dasar memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan
masyarakat yang dicita-citakan dalam perkembangan berikutnya (Miriam
Budiardjo, 2001: 99).

Sejak akhir abad ke-19, UUD dianggap sebagai jaminan paling efektif bila
kekuasaan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak di-
langgar. Kemudian muncullah istilah konstitusionalisme untuk menandakan

34 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

suatu sistem asas-asas pokok yang menetapkan dan membatasi kekuasaan dan
hak bagi yang memerintah dan yang diperintah, karena mereka mempunyai
pandangan bahwa seluruh aparatur serta aktivitas kenegaraannya harus di-
tujukan kepada tercapainya masyarakat komunis. Oleh karena itu, Undang-
Undang Dasarnya mempunyai fungsi berganda sebagaimana dikemukakan di
atas.

Dengan demikian arti penting UUD 1945 bagi bangsa Indonesia adalah
sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik
Indonesia. UUD 1945 mengatur penyelenggaraan negara dan tugas serta
wewenang badan-badan yang ada dalam penyelenggaraan negara Republik
Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia telah sepakat, bahwa untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, harus diadakan Undang-
Undang Dasar atau konstitusi sebagai bagian dari hukum dasar untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

C. Peran Tokoh Perumus UUD 1945
Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI tentu memiliki

peran yang besar dalam perumusan UUD 1945. Para tokoh itu merupakan putra
terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu.
Mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke
depan untuk kebaikan bangsa. Berikut ini contoh Peran Tokoh Perumus UUD
1945

1. Ir. Soekarno :
Sebagai anggota BPUPKI, sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia ("PPKI"), berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara
Indonesia, yang diberi nama Pancasila. Selain Muh Yamin, Ir Sukarno juga
menyampaikan usul dasar negara. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang
kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Sukarno sebenarnya tidak
hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip,
tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula-lah yang mengemukakan dan
menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada
rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang duduk
di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan
Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Soekarno juga berperan sebagai ketua Penyelidik
Usul-Usul/Perumus Dasar Negara atau panitia sembilan yang berhasil
merumuskan Piagam Jakarta, dan lainnya.

2. Drs. Mohammad Hatta
Sebagai anggota BUPKI, sebagai

Ketua Panitia Perancang Keuangan
dan Perekonomian, sebagai anggota
Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar
Negara atau penitia sembilan yang
berhasil merumuskan Piagam Jakarta,
memberi usulan tentang wilayah
Negara.

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 35

3. Dr. Rajiman Wediodiningrat
Sebagi ketua Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI)

Mr. Mohammad Yamin

Pada sesi pertama persidangan
BPUPKI yang dilaksanakan pada 29
Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota
BPUPKI diminta untuk menyampaikan
usulan mengenai bahan-bahan

konstitusi dan rancangan “blue print”
Negara Republik Indonesia yang akan
didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945
Mr. Mohammad Yamin menyampaikan
usul dasar negara dihadapan sidang
pleno BPUPKI baik dalam pidato
maupun secara tertulis yang
disampaikan kepada BPUPKI.

4. Prof. Dr. R. Supomo
Supomo duduk sebagai anggota

Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia. Setelah
BPUPKI dibubarkan dan dibentuk
PPKI, Ia juga sebagai Ketua Panitia
Kecil Perancang Undang-Undang
Dasar, dan lainnya

5. Mr.Ahmad Soebardjo Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah
perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan
kemerdekaan. Terkenal sebagai konseptor naskah
teks proklamasi dan pembukaan UUD

1945. Ia merupakan salah satu anggota panitia
kecil atau panitia sembilan yang berhasil
merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai
anggota PPKI. Beliau juga merupakan konseptor
yang ikut menyumbangkan pikirannya dalam
penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan,
yaitu pada kalimat pertama yang berbunyi: “Kami
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia”

36 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda
silang (x) pada huruf a, b, c atau d!

1. Pedoman yang dipakai untuk mengatur kehidupan penyelenggaraan
ketatanegaraan dalam suatu negara di berbagai aspek kehidupan disebut . . . .

a. Konvensi c. hukum dasar

b. Konsitusi d. dasar negara
2. Perhatikan rumusan dasar negara berikut ini !

1) Kebangsaan atau nasionalisme
2) Kemanusiaan atau internasionalisme

3) Mufakat atau demokrasi

4) Kesejahteraan sosial
5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Rumusan dasar negara tersebut dikemukakan oleh . . . .
a. Ir.Soekarno c. Drs.Moh Hatta

b. Prof.Dr.Soepomo d. Mr.Muhammad Yamin

3. Perhatikan konsep berikut !
Janji Kemerdekaan Jepang – Dibentuknya BPUPKI – Sidang BPUPKI (| agenda ? )

(|| agenda ?) .
Berdasarkan konsep tersebut perumusan pancasila dilakukan pada sidang . . . .

dengan agenda . . . .

a. pertama,perumusan hukum dasar
b. pertama,perumusa dasar negara

c. kedua,perumusan dasar negara
d. kedua,perumusan hukum dasar negara

4. Bangsa Indonesia yang diwakili oleh anggota BPUPKI telah membuat konsensus

nasional tentang dasar negara Republik Indonesia. Konsensus nasional yang
dimaksud adalah pengambilan dasar negara dari . . . .

a. Konsitus RIS c. Piagam JAKARTA
b. Pembukaan UUD 1945 d. Mukadimah UUDS 1950

5. Dalam pembahasan dasar negara terdapat beberapa rumusan yang diusulkan

para tokoh pendiri Indonesia. Salah satunya adalah rumussan yang diajukan
pada tanggal 1 juny 1945 , yaitu . . . .

a. Peri kebangsaan, peri kemanussiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan,
kesejahteraan rakyat.

b. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah,

keadilan rakyat.
c. Kebangsaan atau nasionalisme, kemmanusiaan atau internasionalisme,

mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang
berkebudayaan.

d. Ketuhanan yang maha esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan,

keadilan sosial.
6. Perhatikan cuplikan perumusan dasar negara berikut ini !

Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta menimbulkan reaksi dari warga
Indonesia Timur. Salah satu perwakilan mereka, J. LATUHARHARY, menemui

Bung Hatta dan menyampaikan aspirasi tersebut. Bung Hatta selanjutnya

menemui tokoh islam di PPKI. Bung Hatta mengusulkan agar tujuh kata pada sila
pertama tersebut dihapus. Setelah didiskusikan, akhirnya disepakati rumusan

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 37

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-
pemeluknya diubah menjadi Ketuhan Yang Maha Esa.

Berikut ini semangat dan komitmen para pendiri negara yang terdapat dalam

cuplikan perumusan dasar negara di atas, kecuali . . . .

a. Nasionalis b. Persatuan c. Toleransi d. Ptriotis
7. Semangat dan komitmen para pendiri bangsa yang sesuai dengan

pelaksanaannya ditunjukkan oleh kolom . . . .
a. Komitmen persatuan, Pelaksanaan diubahnya perumusan Ketuhanan dengan

kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi

ketuhanan yang maha esa.
b. Komitmen musyawarah, Pelaksanaan mengabaikan keinginan untuk

mendirikan negara berbasis agama demi bersatunya wilayah Indonesia .

c. Komitmen nasionalis, Pelaksanaan mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga
untuk merumuskan dasar negara Indonesia .

d. Komitemen toleransi, Pelaksanaan terbuka terhadap pendirian pihak lain.

8. Berikut ini yang menjadi latar belakang pembentukan panitia kecil pada
berakhirnya sidang | BPUPKI adalah . . . .

a. Pendudukan jepang melemah di tanah air
b. Segera dilangsungkannya sidang || BPUPKI

c. Belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara

d. Aksi protes yang dilakukan dari Indonesia Timur tentang rancangan dasar
negara

9. Perhatikan pernyataan berikut ini !
1) Pernyataan Indonesia Merdeka

2) Pembukaan undang-undang dasar

3) Undang-undang dasar atau batang tubuh
4) Pengesahan dasar negara Indonesia

5) Pengesahan hukum dasar negara
Isi laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI

tanggal 14 juli 1945 terdapat pada nomor . . . .

a. 1),2),dan 3) b. 1),2),dan 4) c. 2),3),dan 4) d. 2),3), dan 5)
10.Dasar negara Indonesia dapat terwujud atas kerja keras para pendiri bangsa dan

seluruh masyarakat Indonesia. Adapun peran Drs.Mohammad Hatta dalam
perumusan dasar negara adalah . . . .

a. Menjadi ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar

b. Memprakarsai pelaksanaan sidang kedua BPUPKI
c. Mengajukan usulan rumusan dasar negara

d. Mengadakan lobi dengan PPKI
11.Pasal 29 ayat (2) 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan kedudukan
Pancasila sebagai dasar negara , yaitu. . . .

a. Pancasila harus mewarnai setiap hukum, baik hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis

b. Pancasila harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan

c. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum
d. Pancasila dijabarkan dalam hukum dasar negara

38 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

12.Dalam musyawarah desa, Pak Budi sebagai kepala desa memberikan usul untuk

melakukan kerja bakti membersihkan selokan.Selokan perlu diperdalam agar air

hujan tidak menggenag danmenimbulkan banjir. Pak Santo kurang setuju

dengan usul Pak Budi, sedangkan sebagian besar warga setuju usul Pak

Budi memberikan banyak manfaat. Untuk menyikapi hal ini Pak Santo

harus . . . .
a. Menolak pendapat orang lain

b. Tidak mengacuhkan pendapat orang tersebut
c. Memutuskan untuk meninggalkan ruangan

d. Mencoba terbuka terhadap pendapat orang lain

13.DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) berkaitan dengan
perimbangan pusat dan daerah kepada DPR untuk disetujui bersama antara DPR

dan Presiden. Akhirnya, RUU tersebut direvisi dan dijukan kembali pada masa
sidang berikutnya. Hal ini menunjukkan peran Pancasila sebagai . . . .

a. Dasar hukum c. Hukum dasar negara

b. Hukum tertinggi d. Papan uji bagi perundang-undangan Indonesia
14.Pada tanggal 18 agustus 1945 hukum dasar negara Indonesia telah disahkan.

Akibat hukum yang timbul dari fakta tersebut bagi Pancasila adalah . . . .
a. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara digantika oleh UUD 1945

b. Disahkan pula rumusan pancasila sebagai hukum dasar negara

c. Pancasila dalam piagam jakarta tidak berlaku lagi
d. Disahkan pula pancasila sebagai dasar negara

15.Perhatikan Pembukaan UUD 1945 berikut ini !
“. . .maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam undang-

undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara

republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan

Indonesia,dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia.” Cuplikan pembukaan UUD 1945 tersbut

menunjukkan kedudukan pancasila sebagai . . . .
a. Hukum dasar negara c. Identitas bangsa Indonesia

b. Dasar negara Indonesia d. Sumber dari segala sumber hukum
16.Pasangan landasan hukum yang sesuai dengan isinya ditunjukkan oleh

kolom . . . .

a. Landasan hukum pembukaan UUD 1945, isi rumusan pancasila sebagai
dasar negara dan ideologi negara

b. Landasan hukum dekrat presiden 5 juli 1959, isi berlakunya kembali UUD

1945
c. Landasan hukum instruksi presiden nomor 12 tahun 1968, isi pembukaan

pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh pancasila

d. Landasan hukum ketetapan MPR nomor XVII/MPR/ 1998, isi susunan dan
kedudukan MPR dan DPR

17.Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen berbunyi “Kedaulatan

adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratn
Rakyat: . Pasal ini kemudian disalahgunakan hingga bertentangan dengan

pancasila terutama sila kelima. Akhirnya, pada tahun 1999 pasal ini diubah
sehingga sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Fakta tersebut menunjukkan

kedudukan pancasila sebagai . . . .

a. Hukum dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan
b. Pandangan hidup bangsa Indonesia

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 39

c. Sumber dari segala sumber hukum
d. Ideologin negara Indonesia
18.Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti, penyelenggaraan
pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedudukan pancasila
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai . . . .
a. Dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum
b. Ideologi negara yang merupakan pemberi arah dan tujuan yang dicita-citakan
c. Hukum dasar negara sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-

undangan republik Indonesia
d. Pandangan hidup bangsa yang memberi cara pandang bangsa Indonesia

dalam menghadapi segala masalah
19.Berikut ini perwujudan peran pancasila sebagi dasar hukum ditunjukkan oleh . . .

a. Nilai-nilai pancasila yang sifatnya universal digunakan acuan bagi pembentuk
peraturan perundang-undangan di bawahnya

b. Peraturan perundang-undangan yang sudah dan akan dibentuk dapat diuji
menggunakan pancasila. Apabila didapati peraturan tersebut menyimpang,
peraturan perundang-undangan terkait secara otomatis batal demi hukum

c. Melalui undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana perdanaan terorisme, yang disahkan dalam rapat paripurna DPR,
polisi dapat memidanakan penyandang dana kegiatan terorisme serta
membekukan asetnya

d. Perubahan terhadap ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh
MPR diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD

20.Landasan hukum ini berisi pencabutan ketetapan MPR RI NOMOR II/MPR/1978
Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya
Pancakarsa). Dalam ketetapan tersebut, ditegaskan kembali mengenai pancasila
sebagai dasar negara. Landasan hukum yang dimaksud adalah . . . .
a. Supersemar
b. Dekret presiden 5 juli 1959
c. Instruksi presiden nomor 12 tahun 1968
d. Ketetapan MPR nomor XVIII/MPR/1998

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!
1. Sebutkan secara singkat sejarah disusunnya UUD 1945
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

2. Jelaskan hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 !
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

3. Apakah bentuk dan sistem pemerintahn Indonesia menurut UUD 1945 ?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

40 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

...............................................................................................................
4. Mengapa UUD 1945 mempunyai fungsi dan kedudukan yang amat penting ?

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
5. Sebutkan perilaku siswa dalam rangka melaksanakan dan mempertahankan
UUD 1945.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 41

Bab 4
KEBERAGAMAN SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTAR GOLONGAN

DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

A. Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan

serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah,
dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya,
Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan nya, Bhineka Tunggal Ika yang
artinya "meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua". Keragaman budaya turut
serta didukung oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah
wilayah-wilayahnya oleh lautan.

Beraneka-ragam Suku, Ras dan Budaya bangsa Indonesia

Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat.
Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya.
Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa
indonesia. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi
suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional
menuju indonesia yang lebih baik.
1. Faktor Penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia

Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah
suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau
dan wilayah di penjuru indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan
karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Menurut penelitian badan
statistik auat BPS, yang di lakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128
suku bangsa.
42 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa
Indonesia dan potensi bangsa. Namun, keberagaman juga menjadi tantangan
hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa
lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang
berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan, hal
tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. Karean itu adanya usaha untuk
dapat mewujudkan kerukunan bisa dilakukan dengan menggunakan dialog
dan kerjasama dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransidan juga
saling menghormati satu sama lain.

Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di
antaranya adalah sebagai berikut :
a. Keadaan Geografis

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu
pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi
lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu
menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan
Indonesia. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan
dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah mata pencaharian
penduduk. Jenis-jenis pekerjaan yang ada juga menyebabkan
beranekaragamnya peralatan yang diciptakannya, misalnya bentuk rumah
dan bentuk pakaian. Akhirnya sampai pada bentuk kesenian yang ada di
masing-masing daerah berbeda. Keadaan geoografis juga menyebabkan
tiap-tiap pulau memiliki agama dan budaya yang berkembang sendiri-
sendiri.
b. Pegaruh Kebudayaan Asing

Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang
memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya
proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama.
c. Kondisi Iklim Dan Kondisi Alam Yang Berbeda

Kondisi iklim seperti perbedan musim hujan dan kemarau antar
daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan
mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat
yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan
kehidupannya ada pula yang mengandalkan pertanian dan perkebunan,
dan lainnya.

2. Keanekaragaman Suku Bangsa di Indonesia
Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang

majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan “Bhinneka tunggal Ika” yang
artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas
keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa.

Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang
dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda,
namun selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain
hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang
berasaskan kekeluargaan.

Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan
identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam satu
suku bangsa tertentu, pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri
terhadap kebudayaan suku bangsanya, misalnya dalam penggunaan bahasa
daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat.

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 43

Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan
sejarah bangsa, persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh factor geografis,
perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. perbedaan
suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat
terlihat dari ciri-ciri berikut ini.
a. Tipe fisik, seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain.
b. Bahasa yang dipergunakan, misalnya Bahasa Batak, Bahasa Jawa, Bahasa

Madura, dan lain-lain.
c. Adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara

kematian.
d. Kesenian daerah, misalnya Tari Janger, Tari Serimpi, Tari Cakalele, dan

Tari Saudati.
e. Kekerabatan, misalnya patrilineal(sistem keturunan menurut garis ayah)

dan matrilineal(sistem keturunan menurut garis ibu).
f. Batasan fisik lingkungan, misalnya Badui dalam dan Badui luar.

Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di
Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup
dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu
sama lain. Jumlah suku bangsa di Indonesia ratusan jumlahnya.Berikut ini
contoh persebaran suku bangsa di Indonesia.
a. Nanggroe Aceh Darussalam: suku Aceh, suku Alas, suku Gayo, suku Kluet,

suku Simelu, suku Singkil, suku Tamiang, suku Ulu .
b. Sumatera Utara: suku Karo, suku Nias, suku Simalungun, suku

Mandailing, suku Dairi, suku Toba, suku Melayu, suku PakPak, suku
maya-maya
c. Sumatera Barat: suku Minangkabau, suku Mentawai, suku Melayu, suku
guci, suku jambak
d. Riau: Melayu, Siak, Rokan, Kampar, Kuantum Akit, Talang Manuk, Bonai,
Sakai, Anak Dalam, Hutan, Laut .
e. Kepulauan Riau: Melayu, laut
f. Bangka Belitung: Melayu
g. Jambi: Batin, Kerinci, Penghulu, Pewdah, Melayu, Kubu, Bajau .
h. Sumatera Selatan: Palembang, Melayu, Ogan, Pasemah, Komering, Ranau
Kisam, Kubu, Rawas, Rejang, Lematang, Koto, Agam
i. Bengkulu: Melayu, Rejang, Lebong, Enggano, Sekah, Serawai, Pekal, Kaur,
Lembak
j. Lampung: Lampung, Melayu, Semendo, Pasemah, Rawas, Pubian, Sungkai,
Sepucih
k. DKI Jakarta: Betawi
l. Banten: Jawa, Sunda, Badui
m. Jawa Barat: Sunda,
n. Jawa Tengah: Jawa, Karimun, Samin, Kangean
o. D.I.Yogyakarta: Jawa
p. Jawa Timur: Jawa, Madura, Tengger, Asing
q. Bali: Bali, Jawa, Madura
r. NTB: Bali, Sasak, Bima, Sumbawa, Mbojo, Dompu, Tarlawi, Lombok
s. NTT: Alor, Solor, Rote, Sawu, Sumba, Flores, Belu, Bima
t. Kalimantan Barat : Melayu, Dayak (Iban Embaluh, Punan, Kayan, Kantuk,
Embaloh, Bugan,Bukat), Manyuke

44 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs

u. Kalimantan Tengah: Melayu, Dayak (Medang, Basap, Tunjung, Bahau,
Kenyah, Penihing, Benuaq), Banjar, Kutai, Ngaju, Lawangan, Maayan,
Murut, Kapuas

v. Kalimantan Timur: Melayu, Dayak(Bukupai, Lawangan, Dusun, Ngaju,
Maayan)

w. Kalimantan Selatan: Melayu, Banjar, Dayak, Aba
x. Sulawesi Selatan: Bugis, Makasar, Toraja, Mandar
y. Sulawesi Tenggara: Muna, Buton,Totaja, Tolaki, Kabaena, Moronehe,

Kulisusu, Wolio
z. SulawesiTengah: Kaili, Tomini, Toli-Toli,Buol, Kulawi, Balantak,

Banggai,Lore
aa. Sulawesi Utara: Bolaang-Mongondow, Minahasa, Sangir, Talaud, Siau,

Bantik
bb.Gorontalo: Gorontalo
cc. Maluku: Ambon, Kei, Tanimbar, Seram, Saparua, Aru, Kisar
dd.Maluku Utara: Ternate, Morotai, Sula, taliabu, Bacan, Galela
ee. Papua Barat: Waigeo, Misool, Salawati, Bintuni, Bacanca
ff. Papua Tengah: Yapen, Biak, Mamika, Numfoor
gg. Papua Timur: Sentani, Asmat, Dani, Senggi
3. Keanekaragaman Budaya Bangsa di Indonesia

Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau
masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan
ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari,
misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan
tradisi lainnya. Contohnya adalah pemakaman daerah Toraja, mayat tidak
dikubur dalam tanah tetapi diletakkan dalam goa. Di daerah Bali, mayat
dibakar(ngaben).Untuk mengetahui kebudayaan daerah Indonesia dapat dilihat
dari ciri-ciri tiap budaya daerah. Ciri khas kebudayaan daerah terdiri atas
bahasa, adat istiadat, sisem kekerabatan, kesenian daerah dan ciri badaniah
(fisik).

Aneka Ragam Bentuk Rumah adat

Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi bentuk rumah tiap suku bangsa.
Rumah adat di Jawa dan di Bali biasanya dibangun langsung di atas tanah.

PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs | 45

Sementara rumah-rumah adat di luar Jawa dan Bali dibangun di atas tiang atau
disebut rumah panggung. Alasan orang membuat rumah panggungantara lain
untuk meghindari banjir dan menghindari binatang buas. Kolong rumah biasanya
dimanfaatkan untuk memelihara ternak dan menyimpan barang.
Keanekaragaman budaya dapat dilihat dari bermacam-macam bentuk rumah
adat.Berikut ini beberapa contoh rumah adat.
a. Rumah Bolon (Sumatera Utara).
b. Rumah Gadang (Minangkabau, Sumatera Barat).
c. Rumah Joglo (Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur).
d. Rumah Lamin (Kalimantan Timur).
e. Rumah Bentang (Kalimantan Tengah).
f. Rumah Tongkonan (Sulawesi Selatan).
g. Rumah Honai (Rumah suku Dani di Papua).

Setiap suku bangsa mempunyai upacara adat dalam peristiwa-peristiwa
penting kehidupan. Misalnya upacara-upacara kelahiran, penerimaan menjadi
anggota suku, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Nama dan bentuk upacara
menandai peristiwa kehidupan itu berbeda-beda dalam masing-masing suku.

Beberapa contoh upacara adat yang dilakukan suku-suku di Indonesia
antara lain sebagai berikut.
a. Mitoni, tedhak siti, ruwatan, kenduri, grebegan (Suku Jawa).
b. Seren taun (Sunda).
c. Kasodo (Tengger).
d. Nelubulanin, ngaben (Bali).
e. Rambu solok (Toraja).

Keberagaman kebudayaan di Indonesia juga tampak dalam kesenian
daerah. Ada bermacam-macam bentuk kesenian daerah.Contoh lagu-lagu daerah
sebagai berikut.
1) Nangroe Aceh Darussalam Piso Surit
2) Sumatera Utara Lisoi, Sinanggar Tullo, Sing Sing So, Butet
3) Sumatera Barat Kambanglah Bungo, Ayam Den Lapeh, Mak Inang, Kampuang

Nan Jauh di Mato
4) Riau Soleram
5) Sumatera Selatan Dek Sangke, Tari Tanggai, Gendis Sriwijaya
6) Jakarta Jali-jali, Kicir-kicir, Surilang
7) Jawa Barat Bubuy Bulan, Cing Cangkeling, Manuk Dadali, Sapu Nyere Pegat

Simpai
8) Jawa Tengah Gundul-gundul Pacul, Gambang Suling, Suwe Ora Jamu, Pitik

Tukung, Ilir-ilir,
9) Jawa Timur Rek Ayo Rek, Turi-turi Putih
10) Madura Karaban Sape, Tanduk Majeng
11) Kalimantan Barat Cik Cik Periok
12) Kalimantan Tengah Naluya, Kalayar, Tumpi Wayu
13) Kalimantan Selatan Ampar Ampar Pisang, Paris Barantai
14) Sulawesi Utara Si Patokaan, O Ina Ni Keke, Esa Mokan
15) Sulawesi Selatan Anging Mamiri, Ma Rencong, Pakarena
16) Sulawesi Tengah Tondok Kadadingku
17) Bali Dewa Ayu, Meyong-meyong, Macepetcepetan, Janger, Cening Putri Ayu.
18) NTT Desaku, Moree, Pai Mura Rame, Tutu Koda, Heleleu Ala De Teang,

46 | PPKn Kelas VII-1 SMP/MTs