TUGAS PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI

TUGAS MANDIRI
“PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI”

DI SUSUN OLEH

NAMA : FITRI PATRICIA DUENGO

NIM : 751540120016

KELAS : 1A KEBIDANAN

DOSEN PENGAJAR : SITI CHOIRUL DWI ASTUTI, M. Tr.Keb

POLTEKKES KEMENKES GORONTALO
T/P 2020-2021

1. Demo Korupsi, Mahasiswa Hadiahi Kejati Maluku Ayam Potong

Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi
berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kamis (4/7/2013). Mereka
mendesak Kejati Maluku segera menuntaskan kasus korupsi dana asuransi kesehatan
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) tahun 1999-2004 senilai Rp 5,7 miliar.

Dalam aksi itu, puluhan mahasiswa ini meminta Kejati Maluku segera menahan Wali
Kota Tual MM Tamher dan wakilnya, Adam Rahayaan, serta sejumlah anggota DPRD
Maluku Tenggara periode 1999-2004 yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. MM
Tamher saat itu menjabat sebagai wakil ketua DPRD Maluku Tenggara, sedangkan Adam
Rahayaan menjabat sebagai Ketua Panitia Anggaran di DPRD Maluku Tenggara.

Menurut pendemo, kasus korupsi dana asuransi kesehatan ini sengaja dibiarkan
berlarut-larut oleh Kejati Maluku. Buktinya, hingga saat ini para pelaku utama kasus
tersebut belum juga diseret ke pengadilan. Kasus ini sudah berjalan 4 tahun di Kejati
Maluku, namun anehnya tidak ada langkah maju proses penegakan hukum terhadap para
pelaku.

Dalam aksi tersebut, puluhan mahasiswa ini juga membentangkan spanduk panjang
berisi kecaman terhadap kinerja Kejati Maluku yang dinilai tidak serius dalam mengusut
kasus tersebut. Pendemo juga menghadiahi ayam potong dan boneka harimau sebagai
simbol atas lemahnya penegakan hukum oleh Kejati Maluku dalam memberantas
sejumlah kasus korupsi.

Selain itu, dalam aksi itu, pendemo juga memberi uang Rp 50.000 kepada Kejati
Maluku sebagai simbol tingginya praktik suap menyuap di Kejati Maluku, khususnya
dalam penanganan kasus korupsi. Salah satu staf Kejati Maluku, Semy, berjanji akan
menindaklanjuti tuntutan mahasiswa ke Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

2. Skors Mahasiswa Unnes Usai Laporkan Rektor ke KPK Dinilai Pelanggaran HAM

Frans Josua Napitu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang diskors 6 bulan kuliah karena melaporkan rektornya Fathur Rokhman ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skorsing diberikan kampus dengan bahasa
‘dikembalikan ke orang tua untuk pembimbingan moral’.

Frans melaporkan Fathur Rokhman ke KPK pada Jumat (13/11/2020). Pelaporan
itu dilakukan dengan aksi demonstrasi sejumlah orang di depan gedung antirasuah. Frans
menduga Fathur melakukan korupsi dalam pengelolaan dana mahasiswa. Frans
mengatakan anggaran itu bersumber dari mahasiswa ataupun luar mahasiswa. Dia
mengaku telah menyerahkan rincian anggaran itu ke KPK, termasuk dokumen dan data
pendukung.

Tiga hari setelah melaporkan rektor Unnes ke KPK, Frans diskors selama enam
bulan. Dekan FH Unnes Rodiyah mengatakan telah menyampaikan surat pemberitahuan
pengembalian pembinaan moral karakter Frans ke orang tuanya.Rodiyah menjelaskan
Frans pernah diperiksa pada Juli 2 020 karena dianggap membuat gaduh. Dalam
pemeriksaan itu, Frans disuruh meneken surat berisi enam pernyataan. Dia dianggap
melanggar surat pernyataan itu karena melaporkan Fathur ke KPK. Wakil
Ketua KPK Nurul Ghufron menyayangkan sikap Unnes yang menskors mahasiswanya
karena melaporkan dugaan korupsi. Menurut dia, melaporkan dugaan korupsi adalah
kewajiban semua orang dan dilindungi oleh Undang-Undang. KPK memastikan akan
menelaah laporan yang diberikan oleh Frans.

Direktur YLBHI-LBH Kota Semarang Eti Oktaviani menegaskan, alasan skors
dengan menuduh Frans sebagai simpatisan OPM adalah alasan yang tidak berdasar dan
dibuat-buat. Menurutnya, keputusan tersebut dinilai telah mencederai kampus sebagai
ruang berpikir. Skors kepada mahasiswanya dianggap bentuk kedangkalan berpikir yang
berbahaya bagi demokrasi kampus. Sebab, partisipasi mahasiswa untuk mewujudkan
dunia akademik yang bersih dan berintegritas tertuang dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD
1945.