Sejarah Lambang Negara Republik Indonesia

Sejarah Hukum Lambang Negara
Republik Indonesia

Oleh : Turiman Fachturahman Nur
Email

:[email protected]
HP 082150253415

SEJARAH HUKUM PERANCANGAN LAMBANG NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (MASA RIS 1949-1950)

1 2 34 5

13 Juli 1945 16 November 1947 20 Desember 1949 10 Januari 1950
1946
Parada Harahap Diadakan Kepres No 2 Tahun Dibentuk Panitia Lambang
mengusulkan dibentuk Sayembara 1949 , Sultan Hamid Negara, dibawah Koordinator
Panitia Lambang II diangkat menjadi Sultan Hamid II selaku Menteri
Lambang Negara Indonesia Raya Negara oleh Menteri Negara RIS Negara Zonder Forto Folio RIS,
untuk masuk Ketua Kihajar Kementrian susunan Panitia Teknis Ketua
Dewantoro dan Penerangan, diberi tugas dua M. Yamin, anggota : Kihajar
kedalam materi Sekretaris namun belum hal: Merencanakan Dewantoro M.A Pellaupessy,
muatan UUD M.Yamin memenuhi Lambang Negara,
1945 tetapi dan mempersiapkan M.Natsir, R.M Purbatjaraka
anggota syarat Gedung Parlemnen
menyetujui semiologi
dalam Undang- sebagai simbol
Undang
Istimewa negara



SULTAN HAMID II MENGIRIM SURAT KEPADA
KI HAJAR DEWANTORO UNTUK MEMBERIKAN BAHAN-

BAHAN MASUKAN DAN DIBALAS OLEH
KI HAJAR DEWANTORO 26 JANUARI 1950.

DOKUMEN FILE SURAT KIHAJAR
DEWANTORO KEPADA SULTAN HAMID II

Sejarah mencatat, bahwa pada tanggal 26 Januari 1950 Ki Hajar
Dewantoro (dari Yogyakarta) mengirimkan balasan surat kepada
Sultan Hamid II melalui sekretaris Dewan Menteri RIS (Z.
Yahya) yang isinya menunjuk Muhammad Yamin untuk
memberikan masukan mewakili beliau kepada Panitia Lambang
Negara dan surat turunannya telah disampaikan kepada Menteri
Negara Sultan Hamid II tanggal 1 Februari 1950 No XXX/ 202,
Perihal Panitia Lambang Negara.

Salah satu Isi surat balasan Ki Hajar Dewantara kepada
Sultan Hamid II itu sebagai berikut:

“Menarik kawat paduka Tuan hari ini, yang bermaksud atas Nama Yang Mulia Menteri Negara

R.I.S Sri Sultan Hamid ke II mengundang saya pergi ke Jakarta untuk keperluan "Panitia Lambang
Negara", maka dengan ini saya memberitahukan kepada Paduka Tuan: Bahwa kalaulah benar saya diangkat
menjadi anggota dari pada "Panitia Lambang Negara RIS" sebenarnya tentang rancangan membuat
lambang itu sudah pemah dilakukan penyelidikan yang seksama oleh "Panitia Indonesia Raya", yang dulu
dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia Raya, yang saya menjadi ketuanya, sedangkan saudara Mr
Muhammad Yamin duduk menjadi sekretaris umum. Dalam penyelidikan itu saudara Mr Muhammad Yamin
sendiri lebih mengetahui segala apa yang direncanakan oleh "Panitia Indonesia Raya " tersebut dari pada
saya sendiri. Bahwa kalau sungguh-sungguh diperlukan pendapat atau nasehat saya dalam Panitia lambang
Negara R.I.S. sekarang ini, maka cukuplah kiranya ketua Panitia Mr Muhammad Yamin atau anggota
lainnya pergi ke Yogya untuk bertukar pikir dengan saya, atau cukuplah barangkali, bisa saya hanya
mengirimkan nasehat atau usul dengan tertulis kepada Panitia di Jakarta.Dalam hal ini alangkah baiknya,
jika Panitia mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang tertentu kepada saya untuk saya jawab.

Sketsa Gambar Garuda Yang terdapat di candi-candi
Yang dikirim oleh Ki Hajar Dewantoro, 26 Januari 1950

Kepada Sultan Hamid II

Patut diketahui Sultan Hamid II dalam membuat lambang
negara diawali dengan membuat rencana Perisai Pancasila,
sebagaimana dijelaskan dalam transkrip Sultan Hamid II,
15 April 1967:

Perlu saja jelaskan, bahwa jang paling sulit ketika
mencarikan simbol-simbol jang tetap untuk
melambangkan ide Pantja-Sila, saja awali dengan
mentjoba untuk membuat rentjana tameng/perisai
dengan mentjoba untuk membuat rentjana
tameng/perisai yang menempel pada figur burung
garuda, karena lambang-lambang pada negara lain jang
mempergunakan figur burung selalu ada tameng/perisai
di tengahnja. Pertama saja membuat sketsa awal perisai
jang saja bagi mendjadi lima ruang dan sebagai tanda
perisai jang membedakan dari Perisai yang dibuat Mr. M.
Jamin, kemudian saja buat dua buah perisai di dalam
dan di luar dengan garis agak tebal jang membelah
perisai untuk melambangkan garis equator (khatulistiwa)
di perisai itu.

Transkrip penjelasan Sultan Hamid II kepada wartawan Solichin Salam, yang
disalin kembali oleh sekretaris pribadi Sultan Hamid II Max Yusuf Al-Kadrie, 15
April 1967

Berkaitan dengan surat Ki Hajar Dewantoro di atas Sultan
Hamid II sendiri menyatakan dalam transkripnya, sebagai
berikut:
“Saja membuat sketsa berdasarkan masukan Ki Hadjar
Dewantara dengan figur Garuda dalam mitologi jang
dikumpulkan oleh beliau dari beberapa tjandi di Pulau Djawa
dikirim beliau dari Djogjakarta, dan tidak lupa saja djuga
membandingkan salah satu simbol Garuda jang dipakai
sebagai Lambang Kerajaan Sintang, Kalimantan Barat, tetapi
hanja merupakan salah satu bahan perbandingan antara
bentuk Burung Garuda jang berada di candi-candi di Djawa
dengan luar Djawa.Karena secara historis Kerajaan Sintang
masih ada hubungan dengan Kerajaan Madjapahit, seperti di
dalam Legenda Daradjuanti dengan Patih Lohgender,
demikian keterangan Panglima Burung menjelaskan kepada
saja di Hotel Des Indes awal Februari 1950

Transkrip penjelasan Sultan Hamid II kepada wartawan Solichin Salam, yang disalin
kembali oleh sekretaris pribadi Sultan Hamid II Max Yusuf Al-Kadrie, 15 April 1967.
Panglima Burung, adalah tokoh Adat Suku Dayak asal Kecamatan Meliau, Kabupaten Sintang,
Provinsi Kalimantan Barat. Panglima Burung terlibat di dalam Perang Majang Desa Melawan
Jepang. Peran Panglima Burung dalam berperang melawan Jepang, bisa dibaca di buku:
Sejarah Perang Majang Desa Melawan Jepang, ditulis S. Jacobus E Frans L. BA, terbitan
Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tahun 1981.

Dokumen File Sktesa Rancangan Lambang Negara Sultan Hamid II Yang
berada di Ruang Pribadi Mas Agung di Yayasan Mas Agung,

Jln Kwintang Senen Jakarta Pusat dahulu berada di Yayasan Idayu

LAMBANG NEGARA 4
3
5RANCANGAN SULTAN HAMID

II TAHAP PERTAMA FIGUR

6GARUDA

7 FIGUR GARUDA 2
8 1
9



Sultan Hamid II Transkrip penjelasan Sultan Hamid II kepada
wartawan Solichin Salam, yang disalin kembali oleh sekretaris
pribadi Sultan Hamid II Max Yusuf Al-Kadrie, 15 April 1967,
halaman 4;“Saja putuskan tjiptaan pertama berbentuk figur burung
Garuda jang memegang Pantja-Sila, seperti masukan Ki Hajar
Dewantara jang diambil dari mitologi garuda pada peradaban
Bangsa Indonesia.

Muhammad Yamin: Muhammad Yamin, 6000 Tahun Sang Merah
Putih, Siguntang, 1954. halaman 168
"Burung Garuda itu memegang sebuah perisai yang terbagi atas
lima bidang, yang keseluruhannya melukiskan ajaran Pancasila
yang menjadi dasar filosofi kenegaraan sejak proklamasi: Peri
Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kebangsaan, Peri Kerakyatan,
Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan. Semboyan yang banyaknya
17 aksara itu Bhinneka Tunggal Ika berasal dari pujangga Tantular
yang mengarang kitab Sutasoma pada zaman emas sekeliling patih
Gadjah Mada dan negara Hayam Wuruk pada pertengahan abad
XIV. Adapun arti seloka Jawa lama itu: Walaupun berbeda-beda
atau berlainan agama, keyakinan dan tinjauan, tetapi tetap tinggal
bersatu atau dalam bahasa latin le pluribus unum”

Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta PT Cipta Adi Pustaka,
1989, hal 66, keterangan yang sama juga dikutip oleh Majalah
Intisari No 205 Tahun 1980 hal 9, "Kapan Lahirnya Pancasila?",
Majalah Tempo, 1979: "Garuda Pancasila Siapa Penciptanya"
dan Musclich Jasin, Fakultas Hukum UGM dalam Berita Buana
13 Agustus 1981, Siapakah Perancang Garuda Pancasila?“
menyatakan :
“Menurut catatan Muhammad Yamin disebutkan bahwa
rancangan ini telah dipersiapkan di Istana Gambir dalam rapat
panitia lambang negara bersama PYM Presiden Soekarno yang
diajukan YM Sultan Hamid II pada tanggal 8 Februari 1950”

Muhammad Yamin, mengandung penjelasan sebagaimana
dikutip dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 6 halaman
66: "Angka 7 menyatakan kesempurnaan tata negara, seperti
semenjak beribu tahun silan telah lazim dalam peradaban
Indonesia, misalnya: Saptarajopa (Ramayana), Saptaperau
(Majapahit), Kraengpitu (Makasar), Rajo nail tigo selo

bassampek (Minangkabau)"

Transkrip Sultan Hamid II, kepada wartawan Solichin Salam, yang
disalin kembali oleh sekretaris pribadi Sultan Hamid II Max Yusuf
Al-Kadrie, 15 April 1967, halaman 4:
Akhirnya setelah penolakan itu saja mengambil inisiatif pribadi untuk
memperbandingkan dengan lambang-lambang negara luar, khususnja
negara-negara Arab, seperti Yaman, Irak, Iran, Mesir, ternjata
menggunakan figur burung Elang Radjawali, djuga seperti Negara
Polandia jang sudah sejak ratusan tahun djuga menggunakan burung
Elang Radjawali seperti jang saja jelaskan di atas dalam kemeliterannya.
Karena sosoknja lebih besar/gagah dari burung elang jang ada di Djawa
dan ini simbolisasi lambang tenaga pembangunan/ creatif vermogen
negara dengan harapan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)
mendjadi negara jang besar dan setara dengan negara-negara di dunia,
sudah mendjadi kewadjarawan dan demikian seharusnya. Selandjutnya
gambar lambang negara saja bisa diterima oleh anggota Panitia Lambang
Negara, demikian djuga lambang negara rantjangan Mr Mohammad
Jamin jang kemudian kami serahkan bersama kepada Perdana Menteri
Mohammad Hatta, untuk dibawa ke Pemerintah dan sidang Parlemen RIS
untuk dipilih. Alhamdulillah gambar rantjangan saja jang diterima, 10
Februari 1950 dan esoknja untuk pertama kali diperkenalkan kepada
chalajak ramai di Hotel Des Indes, jang kemudian pada rapat Parlemen
RIS bersama Pemerintah ditetapkan Parlemen RIS sebagai Lambang
Negara RIS, pada tanggal 11 Februari 1950.”



LAMBANG NEGARA RANCANGAN SULTAN HAMID
II TAHAP KEDUA FIGUR ELANG RAJAWALI

4 3
5 2

FIGUR ELANG RAJAWALI

61

Muhamad Hatta Z. Yasni, Bung Hatta Menjawab, Jakarta :Gunung Agung, 1978,
halaman 108 :
"Semboyan Bhinneka, Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno, setelah kita merdeka, semboyan
itu kemudian diperkuat dengan lambang yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid Pontianak dan
diresmikan pemakaiannya oleh Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950".

Halaman 112 “Patut pula ditambahkan sebagai catatan bahwa lambang dengan tulisan yang mempunyai arti

yang demikian mendalam itu, dipadukan menjadi seperti sekarang ini, dengan melalui suatu sayembara waktu RIS
dulu dan dilaksanakan oleh Menteri Priyono. Banyak gambar yang masuk itu, tetapi yang terbaik akhirnya ada dua

buah, satu dari Muhammad Yamin dan satu lagi dari Sultan Hamid, Yang diterima oleh Pemerintah dan DPR
adalah yang dari Sultan Hamid yakni seperti sekarang ini. Adapun dari Muhammad Yamin ditolak, karena
disana ada gambar sinar-sinar matahari dan menampakan sekikit banyak disengaja atau tidak pengaruh Jepang”.
“Patut pula ditambahkan sebagai catatan bahwa lambang dengan tulisan yang mempunyai arti yang demikian
mendalam itu, dipadukan menjadi seperti sekarang ini, dengan melalui suatu sayembara waktu RIS dulu dan
dilaksanakan oleh Menteri Priyono. Banyak gambar yang masuk itu, tetapi yang terbaik akhirnya ada dua buah,
satu dari Muhammad Yamin dan satu lagi dari Sultan Hamid, Yang diterima oleh Pemerintah dan DPR adalah
yang dari Sultan Hamid yakni seperti sekarang ini. Adapun dari Muhammad Yamin ditolak, karena disana ada

gambar sinar-sinar matahari dan menampakan sekikit banyak disengaja atau tidak pengaruh Jepang”.

Akmal Sutja pada hal 79 beliau menyatakan, bahwa membenarkan pendapat Mohammad Hatta
yang menyatakan, bahwa yang merancang gambar lambang negara adalah Sultan Hamid II,
sampai dengan adanya penelitian lebih lanjut. Isi selengkapnya pernyataan itu adalah:

“...sampai sampai ada penelitian yang dapat dipercaya mengenai hal ini, kiranya dapat
diterima saja keterangan dari Bung Hatta, bahwa Sultan Hamid II yang telah mendapat ilham
brilian untuk mengangkat kembali simbol-simbol asli bangsa Indonesia yang telah dimuliakan
oleh Bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Karena Bung Hatta salah seorang pemimpin yang
cukup terpercaya yang saat itu menjadi wakil Presiden, (Penulis, Perdana Menteri RIS)
membenarkan pendapat ini, ketimbang praduga berdasarkan atas latar belakang Muhammad
Yamin saja”.
Akmal Sutja, Sekitar Garuda Pancasila, Bandung : Angkasa, 1986, halaman 78-79

Prof .Dr R.Soepomo, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Jakarta :Noordhhof-kolff N.V, 1954 halaman 25, ketika menjelaskan bagian ke
III Lambang dan Bahasa Negara dalam Konstitusi RIS 1949 Pasal 3: “Ichtisar
Parlemen, 17 Februari 1950 nomor 2 memuat berita negara, bahwa sidang Dewan
Menteri R.I.S tanggal 11 Februari 1950 telah mengesahkan Lambang Negara R.I.S
yang direncanakan oleh Panitia Lambang Negara menurut bagian III pasal 3
Konstitusi R.I.S. Gambarnya lambang negara tersebut adalah dimuat dalam ichtisar
Parlemen tersebut.”

A.G Pringgodigdo dalam buku Sekitar Pancasila, Jakarta: Departemen Pertahanan
Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1978, halaman 6 :“Berdasarkan atas pasal 3:
Konstitusi itu (RIS) pada tanggal 11 Februari 1950 Pemerintah RIS telah
menetapkan lambang negara, yang berupa lukisan burung Garuda dan Perisai, yang
terbagi dalam 5 ruang yang mengingatkan kepada PANCASILA. Pada waktu itu
burung Garuda kepala “gundul”, tidak pakai “jambul”. Hal ini berubah dalam
Lambang Negara Republik Indonesia Kesatuan, yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah tanggal 17 Oktober 1951 Nomor 66 Tahun 1951” .

Transkrip Sultan Hamid II, 15 Aril 1967, halaman 8 :
“..pada tanggal 20 Februari 1950, lambang negara yang
dibuat Sultan Hamid II sudah terpasang didalam ruang
sidang Parlemen RIS (sekarang Gedung Pancasila) Jakarta
yang dibuka oleh Presiden Soekarno, yaitu sidang Parlemen
RIS pertama kali.

Dua Figur Kepala Burung Elang Rajawali Pancasila Lambang Negara





April 1967 kepada Solichin Salam, 15 April 1967, halaman 6.:
“..untuk itu saja meminta bantuan R Ruhl untuk membuat sketsa dari lambang

negara jang saja buat dengan membawa potret lukisan lambang negara jang

dilukis oleh Dullah, karena lukisan Dullah jang gambar rantjangannja semula

tjengkraman kakinja menghadap kebelakang telah diserahkan kepada

kementerian penerangan RIS jang ketika itu masih berada di Yogjakarta,

kemudian dimintakan kepada saja oleh Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno

untuk tidak disebarkan dahulu ke pelosok negara RIS, setelah itu sketsa

transkrip/out werp jang dilukis R.Ruhl saja adjukan kembali ke Paduka Jang
Mulia Presiden Soekarno, ternjata beliau langsung mendisposisi sebagai
wapen negara, waktu itu tanggal 20 Maret 1950

J.M Sultan Hamid menteri negara, menurut pendapat saya lukisan Ruhl ini membuat
lambang negara kita lebih kuat, maka untuk itu saya tetapkan bahwa ontwerp Ruhl
inilah yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah daripada
mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Saya harap J.M mengambil
tindakan seperlunya contoh kehendak saya. Merdeka!". 20 Maret 1950



Majalah Gatra No 32 Tahun I, 25 Juni 1995, dalam judul "Bung Karno, Ikan

dan Air" halaman 51 dan lihat juga Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta :
PT Cipta Adi Pustaka, 1989, hal 65-66. menyatakan: “ ....salah satu bentuk

kepercayaan itu ialah permintaan bung Karno kepada Dullah untuk mengubah

posisi kaki gambar Pancasila yang tadinya dirancang (penulis; Sultan Hamid

II) di Kementerian Penerangan. Dalam rancangan Kementerian Penerangan,

kaki garuda dilukiskan seolah-olah menghadap ke belakang. Dan oleh Dullah
dilukis kembali dengan membalik sehingga tampak menghadap kedepan... “



Sultan Hamid II, kepada Solichin Salam 15 April 1967:
"...sedangkan saja selaku pembuat gambar rantjangan lambang negara jang saja namakan Radjawali Garuda Pantja-

Sila diperintahkan Paduka Jang Mulia untuk memperbaiki seperlunja, jakni membuat skala ukuran, bentuk dan tata warna
serta keterangan gambar jang ada pada simbol-simbol itu, karena mendjadi tanggungdjawab saja selaku Koordinator
Panitia Lambang Negara dan Menteri Negara dalam perentjanaan lambang negara RIS.

Lambang Negara ini kemudian menjadi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1950 (pasal 6) dan bentuk
gambarnya adalah figur Elang Rajawali

"..Akhirnya setelah penolakan itu saja mengambil inisiatif pribadi untuk memperbandingkan dengan lambang-
lambang negara luar, khususnja negara negara Arab, seperti Yaman, Irak, Iran, Mesir ternjata menggunakan figur
burung Elang Radjawali, djuga seperti negara Polandia jang sudah lama ratusan tahun djuga menggunakan burung
Elang Radjawali seperti jang saja djelaskan di atas dalam kemiliterannja, setelah saja selidiki ternjata bendera
perang Sadjina Ali r.a ternjata memakai pandji-pandji simbol burung Elang Radjawali, untuk itulah saja putuskan
mengubah figur burung dari mitologi garuda ke figur burung elang Radjawali..."
"...latar belakang gambar jang saja tjiptakan pertama mengambil figur burung Garuda memegang perisai Pantja-Sila
berubah mendjadi figur Burung Elang Radjawali yang dikalungkan perisai Pantja-Sila agar proses bangsa ini
djangan melupakan peradaban bangsanja dari mana dia berasal/djangan sampai melupakan sedjarah puntjak-
puntjak peradabannja, seperti pesan Paduka Jang Mulia"

Muhammad Yamin dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Dasar

1945, Penebit Prapanca 1967 halaman 144 yang menyatakan:
"Jadi Burung sakti Elang Rajawali sebagai lambang pembangunan dan
pemelihara diseluruh bangsa Indonesia...." Seperti diperhatikan maka latar
lambang itu terbagi atas tiga bagian, yaitu lukisan Elang Rajawali, perisai
Pancasila dan seloka Empu Tantular. Burung sakti Elang Rajawali dilukiskan
dengan 17 sayap terbang, 8 helai sayap kemudi dan 45 helai buku sayap sisik pada
tubuh. Perlambangan ketiga angka itu ialah lukisan cendra sengkala: 17 Agustus
1945, yaitu hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Soediman Kartohadiprojo dalam buku Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Bangsa Indonesia, Jakarta : Gatra Pustaka, 2010, halaman 22, juga menyatakan:
“Lambang Ngara kita terdiri dari tiga bagian: (1) Candra Sengkala, (2) Perisai
Pancasila, (3) Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Candra Sengkala ini terdapat dalam
“burung sakti Elang Rajawali (cetak tebal dari penulis) yang bulu sayapnya 17
helai jumlahnya, bulu sayap kemudinya 8 helai, sedangkan bulu sayap sisiknya pada
batang tubuhnya berjumlah 45 ini melukiskan hari diproklamasikan Republik
Indonesia.”

Pada tanggal 22 Juli 1958 Presiden Soekarno:
“Saudara-saudara, lihatlah Lambang Negara kita di belakang ini, alangkah

megahnya, alangkah hebat dan cantiknya. Burung Elang Rajawali, garuda yang
sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 buah, dengan ekor yang berelar 8 buah,
tanggal 17 bulan 8, dan yang berkalungkan perisai yang di atas perisai itu
tergambar Pancasila. Yang di bawahnya tertulis seloka buatan Empu Tantular
"Bhinneka Tunggal Ika", Bhina Ika Tunggal Ika, Berjenis-jenis tetapi tunggal

Tanggal 18 Juli 1974 sebagian file dokumen gambar lambang negara yang dibuat Sultan
Hamid II diserahkan kepada H. Mas Agung (Ketua Yayasan Idayu) Jakarta Jalan Kwitang
Nomor 24 Jakarta Pusat. Ketika menyerahkan file dokumen tersebut Sultan Hamid II
menulis tanda penyerahan itu di atas kertas berlogo RTC bertahun 1949 yaitu:

“Mas Agung yang saya hormati, mudah-mudahan sumbangan pertama saya ini
bermanfaat bagi negara kita yang dicintai oleh kita. Selanjutnya saya persilahkan saudara
untuk datang kerumah saya untuk pilih buku-buku saya yang saudara anggap panting bagi
Idayu. Saudara Mas Agung! Apakah file dokumen lambang negara kita juga dihargai! Jika
"Ya", harap diterima”.

Patut diketahui file dokumen lambang negara tidak semua di serahkan ke H mas Agung
sebagian masih ada di Yayasan Sultan Hamid II Jakarta
Tulisan Sultan Hamid II pada Kertas berlogo RTC 1949 ketika menyerahkan File Lambang
Negara kepada H. Mas Agung , 18 Juli 1974, sumber dokumen dari Max Yusuf Al Kadrie,
Ketua Yayasan Sultan Hamid II, 1999,



1959- 1978 22 JULI 1958 PIDATO
SEJARAH LAMBANG NEGARA KENEGARAAN PRESIDEN
SOEKARNO TTG LAMBANG
“TERSEMBUNYIKAN DAN
DIKEMBANGKAN OPINI DAN DUGAAN NEGARA -SOSIALISASI

PERANCANGNYA M YAMIN 7 Tahun 19 JULI 1958 DIATUR

20 Tahun TATA CARA

1978 PENGGUNAAN
TERBIT PERNYATAAN MOHAMMAD HATA DALAM LAMBANG NEGARA –PP

BUKU BUNG HATTA MENJAWAB HAL 108 & 112 NO 43 TAHUN 1958

BAHWA SULTAN HAMID II PEMBUATNYA DAN BUKU

SEKITAR PANCASILA PROF DR PRINGGODIGDO 17AGUSTUS 1951
“LAMBANG NEGARA ELANG RAJAWALI “GUNDUL”

20 Tahun LAMBANG NEGARA MENJADI

1979 S/D 1998 1 Tahun LAMPIRAN RESMI PP NO 66
TAHUN 1951

DILAKUKAN INVESTIGASI DOKUMEN FILE

LAMBANG NEGARA M YAMIN DAN SULTAN 5 Tahun 11 FEBRUARI 1950
HAMID II OLEH BERBAGAI AKADEMISI DITETAPKAN LAMBANG
NEGARA (RIS) BERBENTUK
2 Tahun
FIGUR ELANG RAJAWALI
1998-2000 PENELITIAN SECARA ILMIAH

OLEH PENELITI DALAM BENTUK TESIS

2-3 JUNI 2000 SEMINAR 9 Tahun 17 AGUSTUS 1945
NASIONAL DI KAL-BAR DAN NEGARA RI BELUM MEMILIKI
MENJADI BAHAN MASUKAN LAMBANG NEGARA
AMANDEMEN KEDUA UUD
9 JULI 2009 DIATUR LAMBANG NEGARA DALAM UU NOMOR
NEG RI 1945 PASAL 36 A 24 TAHUN 2009 MASIH TERJADI DISKRIMINASI HUKUM