Pelaksanaan UU No,23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PELAKSANAAN URUSAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

dan
INMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2020

Oleh: Drs. Nyoto Suwignyo, MM

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I

Jakarta, 5 Agustus 2020

Disampaikan Pada Acara Webinar Nasional Bincang-Bincang Seputar BUMDesa dengan Tema
“Nasib Kedaulatan Pangan Ada di Tangan Siapa? Esensi Darurat Pangan, Sinergi Peran dan Strategi BUMDesa pada

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)”

PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)

Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan:
1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah :

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN WAJIB terkait Pelayanan Dasar URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pendidikan
2. Kesehatan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
4. Perumahan Rakyat &kawasan pemukiman Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
5. Ketentraman, ketertiaban & perlindungan Masyarakat menyejahterakan masyarakat.
6. Sosial
URUSAN WAJIB tdk terkait Pelayanan Dasar ABSOLUT URUSAN KONKUREN
1. Tenaga Kerja PEMERINTAHAN
2. Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak 1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN UMUM
3. Pangan 3. AGAMA
4. YUSTISI WAJIB PILIHAN
4. Pertanahan 5. POLITIK LUAR (24) (8)
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & catatan sipil NEGERI PELAYANAN NON PELAYANAN
7. Pemberdayaan masyarakat & Desa 6. MONETER & DASAR DASAR
8. Pengendalian penduduk & keluarga berencana
9. Perhubungan FISKAL
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, usaha kecil & menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan
URUSAN PILIHAN

1. Pertanian

2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (UPK)

24 BERSIFAT 6 PEMBAGIAN
PELAYANAN DASAR KEWENANGAN
URUSAN BERDASARKAN PRINSIP
URUSAN WAJIB YANG TIDAK 18
BERSIFAT PELAYANAN Akuntabilitas
32 PEMERINTAHAN 8
DASAR Efisiensi
KONKUREN URUSAN
PILIHAN Eksternalitas

Kepentingan
Strategis Nasional

• Masing-masing urusan sudah dibagi dalam sub urusan

• Masing-masing sub urusan dibagi dalam kewenangan – kewenangan yang terdistribusi masing- masing tingkatan susunan
pemerintahan.

• Pada setiap kewenangan melekat unsur manajemen dan fungsi manajemen, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam
pembagiannya.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PUSAT PRESIDEN Pembinaan secara nasional yang dikoordinasi oleh Menteri Dalam
Negeri
Koordinasi PARA MENTERI
Sinkronisasi Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan yang
B bersifat umum, sedangkan Menteri teknis melakukan pengawasan dan
DAERAH pembinaan secara teknis
NI
Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan
SN pelatihan serta penelitian dan pengembangan

PW Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan yang brsifat umum
A dan teknis terhadap penyelenggaraan
K S P
E Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan
GUBERNUR L pelatihan serta penelitian dan pengembangan
A
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat P Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dibantu oleh perangkat
O Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
B R
I A
N N
W
A
S

BUPATI/WALIKOTA

penugasan

DESA

BUMDES

Masyarakat

INSTRUMEN BINWAS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PP 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PP 12 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP 13 TAHUN 2019 TERSINKRONISASI ANTARA
TENTANG LAPORAN
PEMERINTAH DAERAH DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN, MANAJEMEN,

PERENCANAAN DAN

PP 45 TAHUN 2017 PENGANGGARAN URUSAN

TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMERINTAHAN KONKUREN

IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RPP PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TENTANG KLASIFIKASI,
KONKUREN
KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
UU 23/2014 PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERMENDAGRI 40 TAHUN 2020 DAN KEUANGAN DAERAH
TENTANG PEDOMAN UMUM RKPD 2021
Kodefikasi Nomenklatur program
PERMENDAGRI 64 TAHUN 2020 dan belanja daerah menjadi tools
TENTANG PEDOMAN UMUM APBD untuk melakukan sinkronisasi tata
kelola penyelenggaraan urusan
INMENDAGRI 2 TAHUN 2020 pemerintahan guna mewujudkan
TENTANG MENJAGA KETAHANAN PANGAN NASIONAL PADA tujuan pembangunan Daerah.
SAAT TANGGAP DARURAT COVID-19

PROVINSI PANGAN DALAM PERMENDA7GRI 90/2019

KAB/ KOTA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PERMENDAGRI 90/2019

PROVINSI KAB/
KOTA

PENYELENGGARAAN PANGAN
INTEGRASI MULTISEKTOR DALAM KETAHANAN PANGAN

PUSAT PRODUKSI AKSES/ DISTRIBUSI

KONSUMSI

Ketersediaan Produksi pangan laut Perdagangan

Pertanian Kelautan Perhubungan Harga Kesehatan
dan
perikanan
Kebutuhan Pekerjaan Transportasi Impor Gizi
Status lahan umum dan Sosial UMKM Pemberdayaa
N Ketersediaan Pertanahan penataan ruang n Masyarakat
Sarpras pendukung
lahan dan air Pemberdayaan
Kelompok Usaha
S Kehutanan
P Bansos Pemanfaata
n

K

Statistk LH ESDM
Data KLHS Energi

DAERAH KEPALA DAERAH DPRD

Ketahanan Pangan adalah kondisi Kemandirian Pangan adalah Kedaulatan Pangan adalah hak negara
terpenuhinya Pangan bagi negara kemampuan negara dan bangsa dalam dan bangsa yang secara mandiri
sampai dengan perseorangan, yang memproduksi Pangan yang beraneka menentukan kebijakan Pangan yang
tercermin dari tersedianya Pangan yang ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin hak atas Pangan bagi rakyat
cukup, baik jumlah maupun mutunya, menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan dan yang memberikan hak bagi
aman, beragam, bergizi, merata, dan yang cukup sampai di tingkat masyarakat untuk menentukan sistem
terjangkau serta tidak bertentangan perseorangan dengan memanfaatkan Pangan yang sesuai dengan potensi
dengan agama, keyakinan, dan budaya potensi sumber daya alam, manusia, sumber daya lokal.
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara
aktif, dan produktif secara bermartabat.
berkelanjutan.
Unsur Kemandirian Pangan: Unsur Kedaulatan Pangan:
Unsur Ketahanan Pangan: 1. Keanekaragaman pangan 1. Kebijakan pangan yang mandiri
1. Ketersediaan pangan 2. Produksi dalam negeri 2. Jaminan hak rakyat atas pangan
2. Akses pangan 3. Jaminan pemenuhan pangan 3. Pemberdayaan dan Partisipasi
3. Keamanan dan nutrisi pangan 4. Pemberdayaan sumber daya
4. Sumber daya yang tidak masyarakat
lokal 4. Berbasis sumber daya lokal
bertentangan dengan 5. Bermartabat 5. Berdaulat
masyarakat
5. Berkelanjutan

KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Undang- Undang- C
undang undang
Nomor 18 Nomor 23 O
Tahun 2012 Tahun 2014
tentang tentang
Pangan Pemerintahan
Daerah
V
Peraturan
Pemerintah I
Nomor 17
Tahun 2015 D

tentang -
Ketahanan
Pangan dan Peraturan Peraturan Peraturan Instruksi Instruksi SE Menteri
Menteri Menteri Menteri Dalam Menteri Dalam Dalam Negeri
Gizi Pertanian Pertanian 1Presiden Negeri Nomor 1 Negeri Nomor 2
Nomor 11 Nomor 38 Nomor
Tahun 2018 Tahun 2018 Nomor 18 Tahun 2020 Tahun 2020 511.2/3149/SJ
tentang tentang tentang tentang
Penetapan Pengelolaan 9Tahun 2020 tentang
Jumlah Cadangan
Cadangan Beras tentang RPJMN
Beras Pemerintah 2020-2024
Pemerintah
Daerah Pencegahan Menjaga Pembentukan

Penyebaran Ketahanan Satuan Tugas

dan Percepatan Pangan Ketahanan

Penangan Nasional Pada Pangan Di

Corona Virus Saat Tanggap Daerah

Disease 2019 Darurat Corona

Dilingkungan Virus Disease

Pemerintah 2019 (COVID-

Daerah 19)

INMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2020 SEBAGAI NSPK

TINDAK LANJUT INMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2020

SATGAS PANGAN

(sesuai SE Mendagri Nomor 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah)

ANGGOTATIM SISTEM PELAPORAN Laporan harian ketahanan pangan daerah
KETUA MENTERI DALAM NEGERI diinput pada website:
SEKDA SATGAS PANGAN KEMENDAGRI http://ketahananpangan.kemendagri.go.id/

BAPPEDA GUBERNUR Berdasarkan data masuk pada aplikasi
sampai dengan 31 Juli 2020 sebanyak 15
OPD PANGAN Provinsi telah melakukan input data.

OPD PERDAGANGAN SATGAS PANGAN PROVINSI Tantangan
OPD PERTANIAN Kendala konsistensi dalam inputing data
TNI DAN POLRI BUPATI/WALIKOTA ketahanan pangan daerah secara harian dan
BULOG DAERAH SATGAS PANGAN KAB/KOTA belum adanya satgas pangan di beberapa
daerah

Peluang
Informasi yang update dapat diketahui
Pemerintah secara cepat sebagai bahan
kebijakan selanjutnya.

14

PROGRAM YANG MENDUKUNG INMENDAGRI NO. 2 TAHUN

2020

• Reforma agraria

• Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih
berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat
Indonesia.

• Salah satu penggunaan tanah obyek reforma agrarian (TORA) adalah untuk lahan pertanian.

• Food estate

• Merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup
pertanian, perkebunan, peternakan bahkan perikanan yang berada di suatu kawasan lahan yang
sangat luas.

• Dikembangkan di Kalimantan Tengah di lahan gambut seluas 30.000 ha (tahun 2020) dan sisanya
seluas 118.267 ha (tahun 2021).

• Perhutanan sosial

• Merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau
hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat.

• Program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika
sosial budaya.

REFORMA AGRARIA

REFORMA AGRARIA

LEGALISASI ASET REDISTRIBUSI TANAH SUBYEK UNTUK REDISTRIBUSI TANAH:
 petani gurem memiliki luas tanah kurang dari 0,25
Tanah Sertipikasi HGU Habis Pelepasan
Transmigrasi Tanah dan Kawasan ha
 petani penggarap yang mengerjakan atau
Tanah Hutan
Terlantar mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
 buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan

tanah orang lain dengan mendapat upah;
 nelayan kecil
 pembudi daya ikan kecil
 Petambak Garam Kecil, Penggarap Tambak

Garam

REDISTRIBUSI
TANAH

• Pertanian
• Non Pertanian

Sumber: Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria

PENYIAPAN FOOD ESTATE FOOD ESTATE

60% Lahan Eks-PLG yang sesuai untuk food estate
Fungsi (memiliki Daerah Irigasi berfungsi baik)
Lindung seluas 148.267 Ha

Lahan eks 34%
Pengembanga Fungsi
Budidaya
n Lahan
Gambut (PLG) 6%
1.470.269,36 Non Gambut

ha

Kapuas Palangkaraya Barito Selatan
Pulang
Pisau

Tahun 2020 akan dikerjakan seluas 30.000 Ha dan
sisanya seluas 118.267 ha dikerjakan di tahun 2021.

PERHUTANAN SOSIAL
KONSEP PERHUTANAN SOSIAL

PS: salah satu
pola

penyelesaian
konflik

pemanfataan
lahan dalam
kawasan hutan

PERHUTANAN SOSIAL
POTENSI DUKUNGAN KETAHANAN PANGAN DARI PERHUTANAN SOSIAL

Sumber: Ditjen PSKL-Juli
2020

KESIM1P9ULAN

Dalam UU 23/2014, urusan bidang pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang terbagi
antara Pusat dan Daerah

Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan multisektor

Inmendagri 2/2020 sebagai salah satu tools dalam implementasi UU 23/2014 terkait bidang pangan yang
memberikan ruang bagi pelibatan dunia usaha, BUMD, koperasi, dan masyarakat dalam penguatan
ketahanan pangan

Kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dapat berbentuk BUMDes

Program pemerintah yang sejalan dengan Inmendagri 2/2020 antara lain reforma agraria, food estate,
dan perhutanan sosial.

SUMATERA KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

TERIMAKASIH

CONTOH TABEL PEMBAGIAN URUSAN

URUSAN PANGAN

CONTOH TABEL PEMBAGIAN URUSAN (Lanjutan…)

URUSAN PANGAN

CONTOH TABEL PEMBAGIAN URUSAN (Lanjutan…)

URUSAN PANGAN