Polemik Tafsir Pancasila

Program Studi Agama dan Lintas Budaya
Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)

Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin
Universitas Gadjah Mada

Polemik Tafsir Pancasila
© Januari 2018

Penulis:
Azis Anwar Fachrudin

Penyunting:
Suhadi
Linah Khairiyah Pary

ISBN: 978-602-50445-3-3

Desain Cover & Desain Layout:
Imam Syahirul Alim

26 halaman; ukuran 21 x 26.5 cm
Cetakan I, Januari 2018

Penerbit:
CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies)
Progam Studi Agama dan Lintas Budaya
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta
Telp/Fax: 0274 544976
www.crcs.ugm.ac.id; Email: [email protected]

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia
diterbitkan tiga kali dalam setahun oleh Prodi
Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana

Lintas Disiplin, UGM

Polemik Tafsir Pancasila

POLEMIK TAFSIR

PANCASILA

Tahun 2017 menjadi salah satu tahun sebagai pengganti dari Undang-Undang
penting dalam sejarah Pancasila. Paling Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
tidak empat peristiwa terkait Pancasila di Kemasyarakatan (Ormas). Pemerintah
tahun ini layak dicatat. Pertama, tanggal menyampaikan bahwa Perppu Ormas
1 Juni, hari lahir Pancasila, untuk pertama ini dikeluarkan dengan alasan bahwa UU
kalinya menjadi hari libur nasional. Kedua, Ormas 17/2013 “tidak memadai” (karena
pemerintah menyelenggarakan berbagai UU ini menggariskan prosedur yang
kegiatan, termasuk kampanye di berbagai panjang dan lama untuk membubarkan
media cetak dan digital, bertajuk “Pekan ormas) padahal ada “kebutuhan mendesak
Pancasila” pada 29 Mei—4 Juni. Ketiga, untuk menyelesaikan masalah hukum
Presiden Joko Widodo membentuk secara cepat” (yang menjadi alasan legal
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi untuk menerbitkan Perppu)—sementara
Pancasila (UKP-PIP). Keempat, dan ini UU Ormas sendiri belum pernah sekalipun
yang paling penting, Pancasila kembali dipakai untuk membubarkan ormas.
mengalami penguatan posisi sebagai
instrumen legal untuk membubarkan Sekurang-kurangnya tiga hal signifikan
organisasi kemasyarakatan yang telah berubah dari UU 17/2013 ke Perppu
mengampanyekan ideologi yang dianggap 2/2017. Pertama, dihapusnya prosedur
bertentangan dengan Pancasila. pengadilan sebelum membubarkan ormas
sehingga yang awalnya butuh berbulan-
Hal yang terakhir terjadi setelah bulan bisa dipersingkat dalam hitungan
pada 10 Juli pemerintah menerbitkan hari. Kedua, pemberian hukuman pidana
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- semata-mata karena menjadi anggota
Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 ormas terlarang. Ketiga, mengenai “ajaran

1

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

atau paham yang bertentangan dengan di Karanganyar, Jawa Tengah,
Pancasila”. Jika dalam Penjelasan- mendeklarasikan berdirinya “Front
nya, UU 17/2013 menyatakan bahwa Penggerak Pancasila”. Beberapa bulan
yang bertentangan dengan Pancasila sebelum itu, dari lembaga pendidikan
ialah “ajaran ateisme dan komunisme/ formal, Universitas Gadjah Mada (UGM)
Marxisme-Leninisme”, Penjelasan mengadakan deklarasi pada 22 Mei untuk
Perppu 2/2017 menambahinya dengan meneguhkan diri sebagai “Universitas
“paham lain yang bertujuan mengganti/ Pancasila”. Pada 9 Agustus, UIN
mengubah Pancasila dan Undang- Sunan Kalijaga mendirikan Pusat Studi
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila dan Bela Negara.
Tahun 1945”.
Dengan itu semua, di era pasca-
Yang pertama disasar oleh Perppu itu Reformasi, tahun 2017 adalah tahun
ialah organisasi yang mengampanyekan yang menorehkan catatan paling
pendirian khilafah global, Hizbut Tahrir signifikan dalam sejarah Pancasila.
Indonesia (HTI). Pembubaran resmi Selain mengundang pertanyaan
terjadi tak lama setelah penerbitan penting ihwal mengapa tampak tiba-
Perppu itu dengan pencabutan badan tiba muncul peristiwa-peristiwa terkait
hukum HTI oleh Kementerian Hukum Pancasila ini, satu pertanyaan kritis
dan Hak Asasi Manusia. Di tengah HTI lain yang layak diajukan, yang sentral
masih menggugat pemerintah melalui terutama dalam isu Perppu Ormas
Pengadilan Tata Usaha Negara, rapat itu sekaligus menjadi fokus bahasan
paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tulisan ini, ialah: bagaimana cara
(DPR) pada 24 Oktober sepakat menentukan suatu ajaran atau ideologi
mengesahkan RUU tentang Penetapan bertentangan dengan Pancasila? Dengan
Perppu 2/2017 menjadi UU. corak keredaksian kelima silanya yang
bermakna luas dan secara inheren
Di samping keempat hal di atas, memicu keragaman tafsir, apakah
yang muncul dari inisiatif pemerintah ada satu penafsiran Pancasila yang
pusat, peristiwa lain terkait Pancasila sedemikian objektif sehingga ketika
muncul dari bawah. Dari ormas suatu organisasi mengampanyekan ide
keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) yang melawan penafsiran itu, maka
paling keras suaranya dalam mendukung organisasi telah menentang Pancasila?
penerapan Perppu Ormas tersebut.
Sepekan sebelum peringatan Hari Melihat ke catatan sejarah bagaimana
Santri 22 Oktober, dikabarkan lebih Pancasila dipahami, ditafsirkan, dan
dari 20 ribu warga Nahdliyin berkumpul diterapkan, berikut perdebatan-

2

Polemik Tafsir Pancasila

perdebatan seputarnya, hal-hal yang Isu yang paling panas dan lama
dinyatakan sebagai bertentangan diperdebatkan dalam Badan Konstituante
dengan Pancasila berbeda-beda dari satu ialah isu dasar negara. Karena isu ini,
periode politik ke periode politik lain. partai-partai terbagi dalam tiga blok:
Untuk mengelaborasi tesis itu, lima isu Pancasila, Islam, dan Sosio-Ekonomi.
akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu (1) Blok Pancasila (53%) terdiri dari Partai
Pancasila dan Islam; (2) Pancasila dan Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis
organisasi/partai Islam; (3) Pancasila Indonesia (PKI), dan partai-partai kecil lain.
dan Marxisme/komunisme; (4) Pancasila Blok Islam (44 %) disokong oleh Masyumi,
dan demokrasi; dan (5) Pancasila pasca- Nahdlatul Ulama, dan partai-partai kecil
Reformasi. lain. Sisanya di blok Sosio-Ekonomi yang,
karena terdiri dari partai-partai kecil, tak
Pancasila dan Islam mendominasi perdebatan.

Tidak seperti di era pasca-Reformasi, Yang relevan dicatat dari perdebatan
di mana ormas atau partai politik dapat di Badan Konstituante ini ialah adanya
menjadikan Islam sebagai asas organisasi/ keleluasaan untuk mengkritik Pancasila
partai (bahkan HTI sempat mendapat sebagai dasar negara. Ini tidak seperti
status badan hukum), Pancasila—dalam diskursus mengenai Pancasila di era Orde
statusnya sebagai “dasar filsafat” Baru dan setelahnya yang, dalam tulisan-
(philosophische grondslag) negara atau tulisan yang ditulis oleh orang Indonesia,
“pandangan hidup” (Weltanschauung) didominasi oleh puja-puji pada Pancasila
bangsa atau “pokok kaidah fundamental sebagai suatu ideologi yang seolah tanpa
negara” (Staatsfundamentalnorm cacat; bahwa Pancasila adalah yang
[Notonagoro, 1955])—pernah diletakkan terbaik atau bahwa dengan Pancasila,
secara oposisional dengan Islam-sebagai- Indonesia menjadi “negara paripurna”
ideologi-politik di masa Orde Lama dan, (meminjam judul buku Yudi Latif [2011]).
terlebih lagi, di masa Orde Baru.
Dalam sidang Konstituante, Sutan
Di masa pemerintahan Sukarno, hal Takdir Alisjahbana dari Partai Sosialis
itu terjadi terutama dalam perdebatan di Indonesia (PSI) misalnya menyatakan
Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 yang bahwa status Pancasila sebagai falsafah
bersidang pada 1956-1959 untuk membuat negara adalah hal yang berlebih-lebihan
konstitusi baru yang permanen. (Jadi, karena Pancasila itu mengandung
konstitusi awal, yaitu UUD 1945 dengan kontradiksi dalam dirinya. Bagi
kelima sila Pancasila yang tercantum Alisjahbana, Pancasila “bukan suatu
dalam Pembukaan-nya, pada mulanya kebulatan dan kesatuan yang logis,
dimaksudkan sebagai hal yang sementara, tetapi tinggal terletak berderai-derai”; ia
sebagaimana dinyatakan Sukarno sendiri).

3

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

hanyalah “kumpulan paham-paham yang komunalisme penduduk.” (Konstituante,
berbeda-beda untuk menenteramkan 1958a, VII: 432, dalam Maarif, 2017:
semua golongan pada rapat-rapat” 202). Arnold Mononutu (PNI, Kristen),
(Konstituante, 1958b, II: 39-40, dalam menyatakan bahwa Pancasila bersifat
Maarif, 2017: 199). Yang menarik dari “religius-monistis, yang dapat kami terima
kritik ini ialah PSI berada di blok Pancasila, sebagai orang Kristen untuk dijadikan
dan Alisjahbana menolak gagasan Dasar Negara Republik Indonesia”
Pancasila sebagai falsafah yang utuh (Konstituante, 1958b, II: 343, dalam Maarif,
dan komprehensif, tetapi ia menerima 2017: 205).
Pancasila sebagai wujud “kompromi
politik”. Pandangan yang terakhir memicu
respons dari Saifuddin Zuhri (NU) ketika
Namun demikian, pandangan menyatakan bahwa konsep monoteisme
Alisjahbana itu diambil dan dimanfaatkan di sila pertama kabur maknanya dan
oleh blok Islam. Saifuddin Zuhri dari dapat ditafsirkan oleh tiap kelompok
NU mengatakan bahwa Pancasila agama sesuai keinginan mereka sendiri
“mengandung pertentangan-pertentangan (Konstituante, 1958b, III: 136, dalam
disebabkan tiadanya kebulatan pikiran” Ismail, 1995: 92). Dari fraksi yang berbeda,
(Konstituante, 1958a, VII: 201, dalam perwakilan Masyumi Mohammad Natsir
Maarif, 2017: 200). Perwakilan NU lain, menyebut pandangan Arnold Mononutu
Kiai Ahmad Zaini, menyatakan Pancasila itu, yang juga menyasar orang non-Islam
adalah “formula kosong” yang ambigu, lain (misalnya, Nengah Malaya dari PNI
yang karena itu tak layak menjadi dasar yang Hindu), sebagai tragedi “netralitas
negara; selain itu, ia dapat mengakui Pancasila” (sebagaimana diklaim blok
“keberadaan penyembah batu dan Pancasila) yang ternyata terbuka terhadap
pohon.” Ahjak Sosrosugondo, masih dari berbagai penafsiran relatif. Kata Natsir,
NU, menyebut Pancasila menoleransi “Kalau ia memilih satu warna, salah satu
ideologi anti-Tuhan, yaitu komunisme ideologi, ia akan bercorak, ia tak akan
(Konstituante, 1958b, dalam Ismail, 1995: netral lagi; raison d’etre-nya tak ada lagi;
90-94). ia bukan Pancasila lagi” (Natsir, 1957: 27,
dalam Maarif, 2017: 206).
Dari blok Pancasila, Roeslan Abdulgani,
salah seorang tokoh penting PNI, berupaya Menguatkan pandangan dari
menangkis kritik itu dan menyatakan, NU, Natsir juga menyebut Pancasila
seraya mengutip George McT. Kahin, mengandung makna yang kabur. Lebih
bahwa Pancasila adalah “sebuah sintesis dari sekadar kabur, bagi Natsir, Pancasila
dari gagasan-gagasan Islam modern, adalah konsep sekuler (istilah khas yang
Marxisme, dan demokrasi asli seperti dipakainya adalah“la diniyyah”, tanpa-
dijumpai di desa-desa dan dalam agama) dalam pengertian bahwa ia bukan

4

Polemik Tafsir Pancasila

diderivasi dari wahyu Tuhan, melainkan disebutnya sebagai intrik politik kaum
dari paham-paham sekuler. (Natsir, nasionalis sekuler (Konstituante, 1958b,
1957: 26, dalam Maarif, 2017: 173-174). dalam Ismail, 1995: 89-104).
Natsir mengalami perubahan pandangan
mengenai Pancasila. Dalam pidatonya Ringkasnya, kelompok Islam secara
di The Pakistan Institute of World Affairs umum berupaya mengetengahkan
pada 1952, Natsir menyatakan, “Indonesia kelemahan-kelemahan Pancasila sembari
tidak mengeluarkan agama dari sistem menunjukkan bahwa Islam lebih jelas
kenegaraan. Bahkan ia telah menaruhkan dan komprehensif sebagai dasar negara.
kepercayaan tauhid kepada Tuhan pada Pernyataan Kasman Singodimedjo
tempat teratas dari Pancasila—Lima (Masyumi) bisa merangkumnya: "Bila
Prinsip yang dipegang sebagai dasar Pancasila hanya terdiri dari lima sila,
etik, moral, dan spiritual negara dan maka Islam itu Serba-Sila, termasuk
bangsa” [Natsir, 1954: 1, dalam Maarif, dus Pancasila. Pancasila adalah bikinan
2017: 211]. Hal ini dimanfaatkan kaum manusia, Islam adalah ciptaan Allah”
komunis, yang sebelumnya dikritik Natsir (Konstituante, 1958b, I: 182, dalam Maarif,
karena dukungan PKI terhadap Pancasila 2017: 215).
dianggapnya sebagai sikap hipokrit. Njoto
dari PKI menyatakan justru Natsirlah Persoalan dasar negara ini membuat
yang hipokrit karena terjadi kontradiksi Konstituante tak mampu mencapai
antara Natsir prapemilu yang mendukung keputusan yang memenuhi kuorum
Pancasila dan Natsir pascapemilu setelah hampir empat tahun bersidang.
1955 yang mengkritik keras Pancasila Geram dengan perdebatan yang tak
[Konstituante, 1958b, III: 90, dalam Ismail, usai ini,melalui Dekrit Presiden 5 Juli
1955: 80].) 1959, akhirnya Sukarno membubarkan
Konstituante dan menetapkan kembali
Perwakilan Masyumi lain, Isa Anshary, berlakunya UUD ’45 sebagai konstitusi dan
menyatakan Pancasila tak memiliki makna bahwa Piagam Jakarta “menjiwai” UUD ’45
yang jelas dan, baginya, Islam lebih jelas dan “merupakan satu rangkaian kesatuan
dan berdasar pada wahyu Tuhan, sehingga dengan Konstitusi”. Ambiguitas makna
dengan demikian Islam lebih baik sebagai “menjiwai” dan “satu rangkaian kesatuan”
dasar negara. Tahir Abubakar dari Partai ini di kemudian hari masih memengaruhi
Syarikat Islam Indonesia (PSII) menyebut diskursus hubungan Islam-Pancasila
Pancasila dalam versi UUD 1945 bukan dalam tata perundang-undangan dan
merupakan konsensus politik nasional sempat terangkat dalam upaya reformasi
karena “tujuh kata” di Piagam Jakarta konstitusi pasca-Orde Baru.
dihapus, satu hal yang turut dikuatkan
Kahar Muzakkir dari Masyumi dan Tampak dari perdebatan di
Konstituante itu bahwa Pancasila, selain

5

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

dikritik, juga dipahami secara berbeda- Pada masa Orde Baru, setidaknya tiga
beda di antara para tokoh penting di hal relevan disebut dalam hubungannya
awal sejarah Indonesia. Fakta bahwa dengan organisasi/partai, khususnya
Pancasila, baik maknanya juga status organisasi/partai Islam. Pertama,
keberadaannya, dipahami secara berbeda- dengan justifikasi untuk mengeliminasi
beda , bahkan oleh mereka yang berada di antagonisme antargolongan akibat
blok Pancasila, sudah dengan sendirinya banyaknya partai (Ismail: 1995: 134) rezim
menunjukkan kemultitafsiran Pancasila. merestrukturisasi partai-partai politik
menjadi dua partai dan satu Golongan
Pancasila dan Organisasi/Partai Karya, dengan semua partai Islam (NU,
Islam PSII, Perti, dan Parmusi) berfusi ke
dalam Partai Persatuan Pembangunan
Bila dalam Pidato 1 Juni-nya Sukarno (PPP). Kebijakan ini dipicu, antara lain,
bermaksud menjadikan Pancasila sebagai oleh perwakilan partai-partai Islam yang
dasar negara yang diperuntukkan dari mengangkat kembali isu Piagam Jakarta
“semua buat semua” atau, meminjam pada Sidang Umum MPRS 1968.
istilah Seung-Won Song (2008), Pancasila
mengandung spirit “nasionalisme inklusif”, Kedua, melalui TAP Nomor II/
pemerintah Orde Baru menjadikan MPR/1978, MPR mengeluarkan ketetapan
Pancasila sebagai ideologi eksklusif. mengenai Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (P4) atau
Pada masa Orde Baru, rezim Soeharto Ekaprasetia Pancakarsa. TAP MPR ini
menggalakkan “penerapan Pancasila menyatakan bahwa P4 tidak dimaksudkan
secara murni dan konsekuen”. Untuk untuk menafsirkan Pancasila sebagai
pertama kali, Pancasila sebagai “sumber dasar negara, tetapi ditujukan untuk
dari segala sumber hukum” disebut menjadi “penuntun dan pegangan hidup
eksplisit, yakni melalui TAP MPRS Nomor dalam kehidupan bermasyarakat dan
XX/MPRS/1966. TAP MPRS ini juga bernegara bagi setiap warga negara
mengunci Pancasila dengan menyatakan Indonesia… dan dilaksanakan secara bulat
bahwa Pembukaan UUD 1945 (yang dan utuh”. Jika dibandingkan dengan
memuat Pancasila) “tidak dapat diubah Pidato Sukarno 1 Juni ’45 yang berisi
oleh siapa pun juga, termasuk MPR hasil pemikiran filsafat-politik, P4 tampak
pemilihan umum… karena mengubah isi lebih seperti pedoman moral—“moral
Pembukaan berarti pembubaran Negara.” Pancasila”. Dalam penerapannya, P4
Di masa ini, Pancasila merembesi hampir diwajibkan untuk pegawai negeri, dan
segala lini kehidupan: dari demokrasi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi
Pancasila, ekonomi Pancasila, hingga mata pelajaran wajib bagi siswa-siswi
moral Pancasila, masyarakat Pancasila, di sekolah. Pemerintah Orde Baru juga
bahkan manusia Pancasila.

6

Polemik Tafsir Pancasila

membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Ketiga, dimotivasi antara lain oleh
Pelaksanaan P4 (BP7) yang mengoordinasi peristiwa-peristiwa bentrok fisik antara
pelatihan P4. pendukung Golkar dan PPP, pada 1980-
an, rezim Orde Baru mengumumkan
Respons politik Islam, yang dan kemudian menetapkan Pancasila
direpresentasikan melalui PPP di sebagai asas tunggal bagi semua partai
parlemen, cenderung negatif terhadap politik (UU Parpol 3/1985) dan ormas (UU
kebijakan P4 ini. Dalam Sidang Umum Ormas 8/1985) dengan tujuan menjaga
MPR 1978 untuk mengesahkan P4 dan kohesivitas politik. Dengan terbitnya UU
melegalisasi aliran kepercayaan, orang- Parpol dan Ormas ini, PPP dan ormas-
orang PPP walk out, dipimpin oleh Rais ormas Islam menghadapi pilihan sulit:
Syuriah NU KH Bisri Syansuri. Di antara berkompromi dengan mengubah asas
argumen PPP waktu itu ialah bahwa MPR organisasi atau dibubarkan.
tidak punya hak untuk mengatur individu,
sebagaimana tercermin dalam kebijakan Pada akhirnya, PPP dan sebagian
P4, karena moral individu seharusnya besar ormas Islam memprioritaskan
diserahkan pada agama. Argumen PPP kelangsungan hidup partai/organisasi.
melawan penerapan PMP di sekolah ialah Ormas Islam yang menolak ialah Pelajar
karena melihat detail buku-buku PMP Islam Indonesia (PII) yang kemudian
yang, menurut PPP, antara lain telah dibubarkan oleh pemerintah pada 1987.
menyatakan bahwa semua agama sama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pecah
sakralnya dan mengafirmasi acara doa menjadi dua: HMI Diponegoro yang
bersama lintas agama. Di atas segalanya, menerima Pancasila dan HMI Majelis
menurut PPP dan tokoh-tokoh Muslim Penyelamatan Organisasi (HMI MPO) yang
waktu itu, P4 dan PMP telah membuat bersikukuh dengan asas Islam.
Pancasila menjadi “semacam agama”.
Penolakan kebijakan asas tunggal dari
Tokoh-tokoh Muslim yang mendukung tokoh berpengaruh datang dari Deliar
keberatan PPP ini antara lain Mohammad Noer (ilmuwan politik dan mantan rektor
Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan AM IKIP Jakarta) dan Sjafruddin Prawiranegara
Fatwa. Tokoh terakhir menyatakan bahwa (mantan Ketua Pemerintahan Darurat
Pancasila belum pernah dimaksudkan Republik Indonesia di Sumatera Barat)
sebagai pedoman moral, dan baru di yang menyatakan bahwa Pancasila
masa Orde Baru istilah “moral Pancasila” tidak pernah dimaksudkan oleh para
diperkenalkan. (Lebih detail mengenai pendiri bangsa sebagai asas untuk
respons PPP dan tokoh-tokoh Islam seluruh organisasi, tetapi sebagai
terhadap P4 dan PMP, lihat Ismail [1995: dasar negara. AM Fatwa dalam satu
166-186]). khotbahnya menyeru umat Islam untuk
mempertahankan “asas Islam hingga

7

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

titik darah terakhir”. Pada 1980, muncul (atau agaknya istilah Inggris lebih pas:
Petisi 50, yang terdiri dari 50 politisi malleability) Pancasila, yang amat
kenamaan (termasuk di dalamnya dipengaruhi oleh konstelasi politik di
Natsir) dan jenderal-jenderal pensiun masanya, mengandung potensi untuk
(termasuk di dalamnya AH Nasution) ditarik sedemikian rupa sehingga ia dapat
yang mengeluarkan kecaman terhadap menjadi “palu” untuk memukul oposisi
Orde Baru yang menganggap serangan politik atau mereka yang dianggap
terhadap dirinya sebagai serangan subversif.
terhadap Pancasila (Maarif, 2017: 181).
Pancasila dan Marxisme/
Prawiranegara secara khusus Komunisme
menulis surat panjang bertajuk Pancasila
Sebagai Azas Tunggal pada 1983 dan ia Bila Orde Baru melarang komunisme/
tujukan kepada Presiden Soeharto dan Marxisme-Leninisme dan menyatakannya
dikirimkannya ke para pemimpin lembaga- bertentangan dengan Pancasila melalui
lembaga tinggi negara. Dalam surat itu, ia TAP Nomor XXV/MPRS/1966 dan UU
menyatakan antara lain bahwa mendirikan Ormas 8/1985 (dan masih dipertahankan
organisasi berasas Islam ialah bagian dari dalam UU Ormas 17/2013 dan Perppu
kebebasan beragama umat Islam dan Ormas 2/2017), tidak demikian halnya
melarang hal ini berarti sama dengan dengan Orde Lama.
melanggar UUD ’45 dan, dengan demikian,
bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. “Penggali” Pancasila sendiri, Sukarno,
adalah orang yang sangat terpengaruh
Politik asas tunggal ini turut memicu gagasan Marxisme dan, hingga taraf
terjadinya kekerasan, seperti yang terjadi tertentu, juga Leninisme (Kasenda,
dalam peristiwa Tanjung Priok 1984, di 2017:22-23). Pada 1926, Sukarno menulis
musala tempat sering diadakan khotbah artikel panjang berjudul Nasionalisme,
yang menentang politik asas tunggal itu. Islamisme dan Marxisme. Dalam artikel
Menurut pemerintah, korban meninggal itu, ia berargumen bahwa tiga kekuatan
18 orang; sementara menurut Solidaritas politik terbesar ini bisa dan harus bersatu
untuk Korban Peristiwa Tanjung Priok, dalam memperjuangkan kemerdekaan
korban tewas 400 orang (Raditya, dan melawan imperialisme. Bila Orde Baru
2017). Peristiwa besar lain ialah tragedi beralasan bahwa Marxisme bertentangan
Talangsari 1989 di Lampung dengan 246 dengan Pancasila karena Marxisme adalah
korban tewas (Matanasi, 2017). paham anti-agama, Sukarno dalam tulisan
itu menyatakan bahwa kaum Islamis harus
Poin minimal yang dapat ditarik bekerja sama dengan kaum nasionalis dan
dari peristiwa-peristiwa di masa Orde Marxis—dalam diskursus waktu itu, istilah
Baru ini sederhana saja: kemultitafsiran

8

Polemik Tafsir Pancasila

“Islamis” merujuk pada Pan-Islamisme dalam Perserikatan Nasional Indonesia
yang digerakkan oleh Jamaluddin al- (PNI, yang nanti menjadi partai politik)
Afghani dan Muhammad Abduh. “Selama dan membangun argumen untuk
kaum Islamis memusuhi paham-paham melegitimasi perjuangan kemerdekaan,
nasionalisme yang luas budi dan Marxisme Sukarno mengutip berkali-kali pandangan-
yang benar, selama itu kaum Islamis tidak pandangan intelektual Marxis dan
berdiri di atas shirathal-mustaqim”, tulis meletakkan “imperialisme Belanda” dalam
Sukarno. Lanjutnya, “Islam yang sejati itu satu paket dengan kapitalisme.
mengandung tabiat-tabiat yang sosialistis
dan menetapkan kewajiban-kewajiban Kutipan terhadap para intelektual
yang menjadi kewajiban-kewajiban Marxis juga banyak dijumpai dalam
nasionalis pula.” transkrip kursus Presiden Sukarno tentang
Pancasila di Jakarta dan Yogyakarta pada
Sukarno dalam tulisan itu juga 1958-1959 (dibukukan dengan judul Pantja
mengajukan argumen tentang Sila Sebagai Dasar Negara). Sukarno
kompatibilitas Islam dan Marxisme. menginvensi istilah “marhaen” untuk kaum
Mengikuti pandangan gurunya, HOS miskin Indonesia, yang dipadankannya,
Tjokroaminoto yang menulis buku Islam meski tak sama persis, dengan kelas
dan Sosialisme (1924), Sukarno menyatakan proletar dalam kerangka pikir marxis.
bahwa konsep “nilai lebih” (meerwarde Kaum marhaen ialah setiap rakyat
atau surplus value) dalam kritik Karl “yang dimelaratkan oleh kapitalisme,
Marx terhadap kapitalisme adalah sama imperialisme, dan kolonialisme”
dengan konsep riba dalam Islam. Sukarno (Kasenda, 2007: 40). Di masa-masa akhir
juga menyatakan bahwa permusuhan pemerintahannya, Sukarno menggagas
Marxisme terhadap agama adalah “taktik “Sosialisme ala Indonesia” dan Nasakom,
Marxisme kuno” yang harus diubah. Ia persatuan tiga kekuatan politik: nasionalis,
meminta kaum Marxis untuk membedakan agama, dan komunis.
antara materialisme historis dan filsafat
materialism (wijsgerijg materialisme), dan Dalam Pantja Sila Sebagai Dasar
meletakkan “Manifesto Komunis” dalam Negara itu, Sukarno merujukkan sila
konteks permusuhan kaum Marxis terhadap kelima (keadilan sosial) ke konsep
gereja-gereja di Eropa. Marxis mengenai eksploitasi. Kata
Sukarno, “Keadilan sosial ialah sifat suatu
Pada 1930, Sukarno menulis pidato masjarakat adil dan makmur, tidak ada
pembelaan yang amat panjang berjudul penghinaan, tidak ada penindasan, tidak
Indonesia Menggugat dan di dalamnya, ada penghisapan, tidak ada exploitation
untuk menangkis tuduhan subversif oleh de l’homme par l’homme”—istilah terakhir
pemerintah kolonial karena keterlibatannya kental bernuansa Marxis. Dalam uraiannya

9

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

mengenai sila keadilan sosial itu, Sukarno ideologi semata, adalah pandangan yang
menguraikan evolusi relasi produksi paradoksal dengan pemikiran penggali
dalam sejarah manusia: dari perbudakan, Pancasila sendiri.
feodalisme, hingga kapitalisme. Dengan
mempertimbangkan bahwa sebagian Pancasila dan Demokrasi
rakyat Indonesia adalah kaum agraris,
atau dengan kata lain fase kapitalisme Bagaimana Pancasila semestinya
industri belum mengkristal penuh, diterjemahkan ke dalam tata negara tidak
Sukarno mengutip intelektual marxis selalu sama antarperiode pemerintahan.
Rosa Luxemburg untuk menyatakan Dengan premis bahwa spirit Pancasila
bahwa fase itu bisa diloncati oleh yang sila-silanya sudah tercantum dalam
revolusi sosialis: kapitalisme “digugurkan Pembukaan UUD merembesi batang
dengan tenaganja kaum proletar jang tubuh UUD, fakta bahwa terjadi reformasi
terhimpun di dalam satu massa-aksi jang konstitusi pada masa Reformasi itu
hebat” untuk selanjutnya “diadakan satu sendiri sudah mengonfirmasi bahwa
sistim oleh kaum proletar sendiri untuk sistem pemerintahan ala Pancasila
mempergunakan alat-alat industrialisme mengandung tafsir yang tak tunggal. Sila
jang modern bagi kepentingan kaum yang secara khusus berkaitan dengan
proletar.” sistem pemerintahan ialah sila keempat
(Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
Dengan tampak sedemikian kebijaksanaan dalam permusyawaratan
gandrungnya Sukarno akan gagasan- perwakilan).
gagasan Marxis, hampir mustahil ia
akan mengatakan, seperti Orde Baru, Sistem pemerintahan dalam kerangka
bahwa Marxisme/komunisme, sekurang- Pancasila tidak menjadi diskursus dominan
kurangnya sebagai ideologi dan bukan di awal Orde Lama. Sepuluh tahun
partai politik yang menginduk ke pertama pascaproklamasi kemerdekaan
Communist International (Comintern), bahkan Pancasila hampir terlupakan. Di
adalah bertentangan dengan Pancasila. Di masa Revolusi (1945-1949), pemerintah
atas segalanya, perumusan Pancasila itu Republik disibukkan oleh perjuangan
sendiri, hingga taraf tertentu, terinspirasi melawan Belanda yang mencoba kembali
oleh gagasan Marxis. Dengan demikian, selepas Jepang pergi sembari meredam
pandangan Orde Baru bahwa Marxisme/ insurgensi dari dalam, seperti beberapa
komunisme bertentangan dengan daerah yang tak ingin masuk dalam
Pancasila, terlebih jika itu mencakup bukan Republik (salah satu yang signifikan adalah
hanya PKI (yang dalam Konstituante Republik Maluku Selatan), pemberontakan
bergabung dengan blok Pancasila) sebagai Darul Islam, dan Peristiwa Madiun
partai melainkan juga Marxisme sebagai 1948. Periode 1950-1959, dengan dasar
konstitusi berupa Undang-Undang Dasar

10

Polemik Tafsir Pancasila

Sementara (UUDS) 1950, merupakan yang meninggalkan… diganti dengan
periode demokrasi parlementer, atau politik liberal… diganti dengan ekonomi
sering juga disebut demokrasi liberal, liberal….” Ia juga mengatakan bahwa
demokrasi yang tidak sama dengan UUDS 1950 “menekan djiwa Revolusi,
yang diimajinasikan Sukarno melalui menghambat-mengendorkan djalannya
pemerintahan dengan “musyawarah Revolusi” dan “Konstituante ternjata tak
mufakat”. Sengitnya persaingan partai- mampu menjadi penjelamat Revolusi.”
partai memunculkan perpecahan Maka, lanjutnya, “sistim liberalisme
antargolongan, kabinet jatuh-bangun, dan harus kita buang djauh-djauh, demokrasi
Sukarno sempat berpidato, “Marilah kita terpimpin dan ekonomi terpimpin harus
kubur partai-partai!” kita tempatkan sebagai gantinja.”

Didukung oleh elemen-elemen Tentang apa itu Demokrasi Terpimpin,
yang lelah dengan partai-partai yang pidato itu memberi ringkasannya: “UUD
berselisih di Konstituante dan tak juga 1945 adalah asli tjerminan kepribadian
mencapai mufakat dalam isu dasar negara, Bangsa Indonesia, jang sejak djaman
upaya untuk menerapkan demokrasi purbakala-mula mendasarkan sistim
ala Pancasila mulai muncul di UGM, pemerintahannja kepada musjawarah dan
Yogyakarta, pada Februari 1959, dalam mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan-
seminar yang diisi Sukarno dan tokoh- sentral di tangan seorang ‘sesepuh’…
tokoh penting lain seperti Yamin, Roeslan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi
Abdulgani, Notonagoro dan Drijarkara kekeluargaan, tanpa anarchinja liberalism,
dengan tajuk Pantjasila Menundjukkan tanpa autokrasinja diktatur.” Sukarno
Demokrasi Terpimpin—ini adalah seminar mengimajinasikan demokrasi ala Indonesia
pertama dengan topik Pancasila (Song, seperti demokrasi di desa-desa di mana
2008: 97). Puncaknya ialah Dekrit keputusan-keputusan menyangkut
Presiden 5 Juli 1959 tentang pembubaran manajemen desa dimusyawarahkan dan
Konstituante dan kembali ke UUD diputuskan oleh para sesepuh desa.
1945. Inilah permulaan era Demokrasi
Terpimpin. Pidato itu kemudian menjadi
“Manifesto Politik” (Manipol), dan setahun
Menjelaskan motif di balik Dekrit itu, kemudian ditambah dengan USDEK (UUD
dalam pidatonya pada 17 Agustus 1959 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi
bertajuk Penemuan Kembali Revolusi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan
Kita, Sukarno berkata, “Dasar Revolusi Kepribadian Indonesia). Manipol-USDEK
itu sekarang tidak keruan mana letaknja, kemudian menjadi Garis-Garis Besar
oleh karena masing-masing partai Haluan Negara (GBHN). GBHN bersama
menaruhkan dasarnya sendiri, sehingga beberapa dokumen lain dimasukkan
dasar Pantja Sila pun sudah yang ada ke dalam Tudjuh Bahan-Bahan Pokok

11

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

Indoktrinasi, buku indoktrinasi yang kenyataannya, dengan alasan suasana
diwajibkan sebagai buku daras untuk revolusi, pemerintahan Sukarno sangat
seluruh mahasiswa di universitas- membatasi pers dan mewajibkan para
universitas. pegawai negeri, pemimpin partai, dan
redaktur surat kabar menandatangani
Dalam ranah praksisnya, Manipol- pernyataan kesetiaan pada Manipol-
USDEK mengubah sistem pemerintah USDEK (Song, 2008: 127-130).
dalam tiga hal (Song, 2008: 99-103).
Pertama, demokrasi parlementer menjadi Tak kalah mencolok dan kontroversial
presidensial dan dengan demikian ialah pembubaran Masyumi dan PSI
meningkatkan kekuatan eksekutif karena rezim menganggap keduanya
(presiden). Kedua, dibentuknya lima terlibat dalam pemberontakan
lembaga baru dan/atau lembaga yang Pemerintahan Revolusioner Republik
direstrukturisasi yang membentuk MPRS, Indonesia (PRRI). Kedua partai ini
yakni Dewan Menteri Kabinet Karya, dibubarkan dengan dasar Penetapan
Dewan Nasional (DN), Dewan Perancang Presiden 7/1960 tentang Syarat-Syarat
Nasional (DPN), Front Nasional Baru dan Penyederhanaan Kepartaian yang
(FNB), dan Parlemen Baru (restrukturisasi menyatakan bahwa, agar suatu organisasi
dari DPR, menjadi DPR Gotong Royong). dapat diakui sebagai partai, ia harus
Ketiga, dibentuknya Golongan Karya tegas mencantumkan dalam anggaran
(Golkar), golongan berbasis massa sipil dasarnya bahwa ia menerima UUD serta
dari beragam profesi. Golkar mengisi DN, “mendasarkan program kerjanya atas
DPN, FNB, dan setengah dari Parlemen. Manifesto Politik 17 Agustus 1959 yang
Sesuai Manipol, sebagian besar orang yang telah dinyatakan menjadi haluan Negara.”
dipilih untuk mengisi lembaga-lembaga Penetapan Presiden ini mengatur bahwa
itu harus melalui persetujuan Presiden. Presiden dapat melarang dan/atau
Keputusan diraih melalui musyawarah- membubarkan partai yang bertentangan
mufakat dan jika mufakat tak tercapai, atau memiliki program yang bermaksud
keputusan diserahkan kepada Presiden merombak asas dan tujuan negara, juga
(Indrayana, 2005: 81). partai yang pemimpinnya turut serta
dalam usaha pemberontakan sementara
Manipol-USDEK, dengan demikian, partai itu secara resmi tidak menyalahkan
telah memberikan kekuatan politik perbuatan anggota-anggotanya itu.
yang besar yang terpusat pada diri
Presiden, apalagi setelah keluarnya TAP Dengan tujuan untuk mengamankan
MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang “kehidupan bangsa dan negara
Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi yang sedang berevolusi membentuk
Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden masyarakat Sosialis Indonesia”, muncul
Republik Indonesia Seumur Hidup. Pada Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun

12

Polemik Tafsir Pancasila

1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Peristiwa 1965 dan runtuhnya rezim
Subversi. Pasal pertama dari PNPS Sukarno.
11/1963 ini mempidanakan siapapun
yang “memutarbalikkan, merongrong, Rezim selanjutnya, Orde Baru,
atau menyelewengkan ideologi negara membangun legitimasinya di atas premis
Pancasila atau haluan negara.” bahwa komunisme bertentangan dengan
Pancasila. Pada 1974, dalam pidatonya di
Ringkasnya, Demokrasi Terpimpin acara Dies Natalis UGM ke-25, Soeharto
adalah otoritarianisme atas nama mengutarakan perlunya ada kesatuan
Pancasila dan revolusi. Sutan Takdir tafsir mengenai Pancasila agar dapat
Alisjahbana menyatakan bahwa dengan menghindari “penggunaan yang salah
Demokrasi Terpimpin, posisi Sukarno daripada Pancasila, hanya sebagai
“hanyalah berbeda sedikit dengan raja-raja ‘cantolan’ untuk kepentingan ideologi
absolut masa lampau, yang mengklaim golongan seperti dalam masa ‘Nasakom’
sebagai inkarnasi Tuhan, atau wakil di jaman Orde Lama, jaman bangsa kita
Tuhan di dunia” (Maarif, 2017: 259). terkotak-kotak dalam kesempitan faham
Dalam hal pembubaran Konstituante atau ideologi golongan.”
dan penggantian DPR menjadi DPR
Gotong Royong yang isinya ditunjuknya Rezim Soeharto menamai
sendiri, Hatta mengecam Sukarno: demokrasinya “Demokrasi Pancasila”,
“Dua kali dalam waktu yang singkat ia yang pada ranah praksisnya sebagian
berbuat bertentangan dengan Pancasila! diilhami oleh Demokrasi Terpimpin-
Tidak sedikit orang yang berkata waktu nya Sukarno, yakni memperkuat Golkar
itu: “Orang yang menggali Pancasila sembari memperkecil peran partai
menguburkan sendiri galiannya itu” politik dengan mengarahkannya agar
(Hatta, 1977a: 16, dalam Maarif, 2017: 209; lebih berorientasi pada program alih-alih
cetak miring dalam aslinya). ideologi. Seperti tampak dalam banyak
retorika politik Orde Baru, Demokrasi
Menjelang pertengahan dekade, Pancasila bagi Orde Baru adalah
Sukarno berubah haluan, dari Manipol- demokrasi yang mementingkan harmoni
USDEK yang menekankan Golkar menjadi dan stabilitas politik daripada kegaduhan
Nasakom. Karena itu, PKI makin menguat akibat pertengkaran ideologi.
dan menjadi pemain dominan dalam
kontestasi politik, sementara di sisi lain, Sebagaimana sudah disebut
kelompok militer yang berada dalam sebelumnya, pada 1973 Orde Baru
Golkar merasa ditinggalkan. Ini satu hal memaksa partai-partai politik untuk
yang memicu permusuhan militer dengan fusi dan memilih satu dari dua partai
PKI, yang nantinya akan berujung pada saja: PPP atau PDI. Pada 1975, Orde
Baru meluncurkan kebijakan “massa

13

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

mengambang” yang membatasi struktur eksekutif [excecutive-heavy], (2) tidak
partai hingga tingkat kabupaten, jelasnya sistem checks and balances, (3)
tidak boleh rendah dari itu. Di sisi lain, terlalu banyak hal diserahkan pada aturan
Golkar, yang saat itu disebut Organisasi di tingkat bawah konstitusi, (4) adanya
Peserta Pemilu (OPP), memiliki struktur pasal-pasal ambigu, (5) terlalu bergantung
hingga tingkat desa/kelurahan. Pegawai pada integritas dan kehendak baik politik
negeri sipil diwajibkan memilih Golkar. [political goodwill], (6) adanya persoalan
Bila Golkar di era Orde Lama aktif yang mengalami kekosongan hukum,
secara politik melalui demonstrasi dan dan (7) adanya Penjelasan setelah Batang
pengerahan massa, Golkar Orde Baru Tubuh.
menjadi mesin elektoral rezim (Song,
2008:207). Demokrasi Pancasila ala Orde Tampak bahwa Pancasila, khususnya
Baru secara de facto bersistem politik satu- sila keempat, dapat menjustifikasi
partai (Indrayana, 2005: 86). otoritarianisme. Frasa “dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan” dipahami oleh dua
Kekuatan politik terpusat pada rezim itu sebagai pembeda dari demokrasi
Soeharto. Tanpa harus melalui persetujuan liberal dan, pada gilirannya, justru
legislatif, ia bisa memecat anggota kabinet melapangkan jalan bagi upaya pemusatan
dan pejabat militer. Ia juga mempunyai kekuatan politik di tangan presiden.
kuasa untuk menyeleksi anggota
DPR melalui Komite Pemilu di bawah Pancasila Pasca-Reformasi
Departemen Dalam Negeri. Pernyataan
sarkas Sugeng Permana meringkasnya, Pada tahun-tahun awal pasca-Reformasi,
“Soeharto memillih MPR yang memilih Pancasila tak banyak bergaung dalam
Soeharto sebagai Presiden” (Indrayana, diskursus politik, antara lain karena publik
2008:88). Pada kenyataannya, dari 1973— masih mengasosiasikannya dengan Orde
1998, MPR hanya punya satu kandidat Baru. Namun ada perkembangan yang
presiden, yaitu Soeharto. relevan dicatat.

Mengapa penerapan UUD 1945 yang Di era awal Reformasi, MPR
menjadi turunan Pancasila menghasilkan mengeluarkan TAP Nomor XVIII/
dua rezim autokrasi (Demokrasi Terpimpin MPR/1998 tentang Pencabutan TAP
Sukarno dan Demokrasi Pancasila MPR II/1978 tentang P4 dan Penetapan
Soeharto)? Penjelasan Indrayana tentang Penegasan Pancasila sebagai
(2005: 92-102) menunjukkan bahwa ini Dasar Negara. Dengan TAP MPR ini, P4
karena UUD 1945 (pra-amandemen) tak lagi berlaku dan Pancasila ditegaskan
mengandung otoritarianisme yang posisinya sebagai “dasar negara”. Selain
inheren di dalamnya, yang ditandai oleh: itu, amandemen Konstitusi 1999-2002,
(1) pemberian kekuasaan yang berat ke meski masih mengundang kritik terhadap

14

Polemik Tafsir Pancasila

beberapa kelemahannya, telah berhasil Islam, gerakan-gerakan pembasmi aliran
mempertahankan Pembukaan UUD 1945 “sesat”, aspirasi Islam melalui prosedur
sebagaimana asalnya dan menghalau demokrasi, hingga munculnya perda-perda
aspirasi untuk mengembalikan “tujuh kata” syariah di tingkat lokal, yang didukung
dalam Piagam Jakarta. Konstitusi yang berbagai partai politik, tak terbatas partai-
baru hasil amandemen lebih demokratis; partai Islam.
memiliki pemisahan kekuasaan yang
lebih jelas antara legislatif, eksekutif, dan Sebagaimana pola sejak awal
yudikatif; dan telah memperkuat jaminan kemerdekaan, di mana selalu ada
terhadap Hak Asasi Manusia (Indrayana, kompromi dan konsesi antara golongan
2008: 290-291). kebangsaan dan golongan Islam, sebagian
analis menyebutkan demikian pula halnya
Di luar reformasi Konstitusi, Pancasila dalam kasus pasca-Reformasi. Penolakan
cenderung terlupakan dalam wacana aspirasi pengembalian Piagam Jakarta
publik. Pancasila baru menggema lagi dalam proses amandemen Konstitusi
di pertengahan dasawarsa 2000-2010. memicu konsesi berupa aspirasi keislaman
Yang berbeda dari masa Orde Lama dan dalam aturan-aturan di tingkat yang lebih
Orde Baru, Pancasila yang digemakan rendah, seperti UU Sisdiknas 2003 dan
di era pasca-Reformasi ini muncul mula- UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi (APP).
mula dari bawah, dari masyarakat sipil, Pada saat yang bersamaan, setelah tak
khususnya dari elemen yang sebelumnya berhasil dilakukan dari atas, islamisasi
sangat kritis pada Orde Baru. gencar bergerak dari bawah (“syariatisasi
merangkak”, creeping shariatization)
Upaya “restorasi” Pancasila ini (Raillon, 2011: 96-97).
muncul terutama karena Reformasi telah
membuka kran kebebasan berpendapat Tahun 2005 menjadi tahun penting
dan desentralisasi sehingga memberi dalam sejarah aspirasi Islamis pasca-
jalan lapang bagi gerakan Islamis (dalam Reformasi. Pada tahun ini MUI
pengertian yang menghendaki formalisasi mengeluarkan fatwa yang mengharamkan
hukum Islam dan, bagi sebagian, pluralisme, sekularisme, dan liberalisme;
menginginkan Indonesia menjadi fatwa keharaman doa bersama lintas
negara Islam) untuk naik ke permukaan agama; fatwa keharaman pernikahan beda
diskursus politik. Gerakan Islamis ini tentu agama; dan fatwa kesesatan Ahmadiyah.
mengandung variasi dalam spektrum, Aspirasi Islamis ini mengalami peningkatan
dari yang kadang menempuh jalan pada tahun-tahun berikutnya, sekalipun
kekerasan hingga yang bergerak di jalur kombinasi kekuatan partai-partai Islam
konstitutional, dari yang model Majelis atau berbasis massa Islam belum mampu
Mujahidin dan HTI (khilafah), perjuangan hingga kini mengalahkan dominasi partai-
“NKRI bersyariah” ala Front Pembela partai sekuler dalam politik elektoral. Mulai

15

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

2005, UU Pencegahan Penyalahgunaan memberikan identifikasi terhadap
dan/atau Penodaan Agama makin sering ideologi-ideologi yang menjadi tantangan
digunakan: bila pada masa Orde Baru, Pancasila, dan dalam pidato itu Presiden
UU tersebut digunakan hanya sekitar 10 menyebut kapitalisme, liberalisme,
kali, pada era pasca-Reformasi, UU itu komunisme, dan sosialisme sebagai
hingga kini sudah dipakai sekitar 75 kali. “tidak sesuai dengan jiwa dan semangat
(Lebih detail tentang UU PPPA ini, baca Pancasila.(Bagian ini tampak mengandung
laporan CRCS UGM Edisi II/ Desember 2017 paradoks, karena mempertentangkan
berjudul Kerukunan dan Penodaan Agama: Pancasila dengan ideologi lain sementara
Alternatif Penanganan Masalah oleh Zainal sebelumnya disebut bahwa Pancasila
Abidin Bagir.) merupakan ideologi terbuka).

Menguatnya aspirasi Islamis di satu Dalam diskursus pasca-Reformasi,
sisi memicu reaksi dari sisi yang lain. Di Pancasila kerap disebut sebagai
antara yang layak dicatat ialah diskursus “konsensus nasional” dan “ideologi
pada 2006, bertepatan dengan masih terbuka”. Bila di masa Orde Lama,
panasnya perdebatan mengenai RUU APP. Pancasila diadvokasi oleh “golongan
Pada peringatan hari Lahir Pancasila 1 Juni kebangsaan,” banyak pihak di era pasca-
2006, pertemuan besar di Jakarta yang Reformasi menjadikan Pancasila sebagai
dihadiri ratusan orang bersama Presiden simbol pengawal “kebinekaan”. Namun
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para diskursus mengenai Pancasila pasca-
menteri, dan tokoh-tokoh berpengaruh Reformasi tidak berhenti di situ dan tak
dari berbagai kalangan mendeklarasikan sesederhana itu. Kalangan Islam(is) pun
Maklumat Keindonesiaan, yang antara lain berupaya untuk merebut tafsir Pancasila.
menegaskan Pancasila sebagai suatu hal Dalam sejarah Pancasila, agaknya baru di
yang telah “digali, dilahirkan, disepakati” pasca-Reformasi inilah kalangan Islam(is)
oleh para pendiri republik dan “tumbuh berupaya mengapropriasi Pancasila.
dari benturan kepentingan, sumbang- Tentang ini, setidaknya tiga contoh
menyumbang gagasan.” signifikan layak dicatat.

Selepas pembacaan Maklumat itu, Pertama, dari kalangan pejabat tinggi.
Presiden SBY memberikan pidato dengan Dalam wawancaranya dengan Majalah
tajuk Menata Kembali Kerangka Kehidupan Tempo (2006), Ketua MPR Hidayat Nur
Bernegara Berdasarkan Pancasila. Dalam Wahid menyatakan bahwa Pancasila
pidato itu, Presiden berkata, “Pancasila “sering cuma dijadikan tameng untuk
adalah falsafah, dasar negara dan melindungi kepentingan pribadi atau
ideologi terbuka, open ideology, living kelompok… Misalnya, seseorang yang
ideology, bukan dogma yang statis dan tidak suka dengan syariat lalu berlindung
menakutkan.” Namun demikian, Presiden di balik Pancasila.” Waktu itu, suasana

16

Polemik Tafsir Pancasila

politik sedang panas oleh debat mengenai Dalam hubungan antara Pancasila dan
RUU APP, sementara sebagian dari para Islam, tulisan itu menyatakan: “Sebagai
penolak RUU APP menyuarakan Pancasila. ide terbuka, sebagaimana disampaikan
Mengenai hal ini, Ketua MPR dalam Presiden SBY, seharusnya kontribusi
wawancara itu mengutarakan, “RUU APP agama, sebut saja Islam, dalam
tidak untuk menciptakan disintegrasi. membimbing visi yang dicita-citakan itu
Kalau dirunut pasal menimbang dan tidak boleh dibendung, apalagi dengan
mengingat, dia justru dalam rangka membenturkan keduanya.”
melaksanakan Pancasila juga.” Jadi,
tampak dari sini bahwa baik penentang Ketiga, dari penulis Muslim
maupun pendukung RUU APP sama-sama berpengaruh. Di berbagai media, Adian
berupaya menggantungkan legitimasi Husaini, penulis buku Pancasila Bukan
aspirasinya pada Pancasila. untuk Menindas Hak Konstitusional
Umat Islam (2010), kerap mengkritik
Kedua, dari kalangan pemimpin agama. pandangan yang meletakkan Pancasila
Tak lama seusai deklarasi Maklumat dalam perspektif sekuler sembari
Keindonesiaan itu, ketua MUI KH Ma’ruf menekankan bahwa makna sila pertama
Amin (kini menjadi Ketua Umum MUI, adalah tauhid. Di antara contoh tafsir
Rais Syuriah NU, dan satu dari sembilan Pancasila yang sekuler yang dikutip
anggota Dewan PengarahUKP-PIP) Husaini ialah pandangan Ali Moertopo
menulis kolom di Republika dengan judul (pernah menjadi asisten khusus Soeharto)
Mencegah Upaya Sekularisasi Pancasila. yang menyatakan bahwa sila pertama
Sebagaimana sudah tampak dari judulnya, mengandung makna hak untuk pindah
tulisan ini ingin menekankan pentingnya agama.
unsur agama dalam Pancasila. Dalam
tulisan itu, Kiai Ma’ruf memandang Husaini kerap menekankan bahwa
Maklumat sebagai upaya membenturkan sila pertama tak bisa dilepaskan dari
“hak umat Islam menjalankan syariat Piagam Jakarta. Mengutip saksi sejarah
agamanya” dengan Pancasila dan UUD pencoretan “tujuh kata”, Kasman
1945. Tulisan itu juga mengatakan bahwa Singodimedjo, Husaini menulis, “Bung
“Pancasila bukanlah ideologi negara, Hatta yang aktif melobi tokoh-tokoh Islam
melainkan visi negara… visi itu kemudian agar rela menerima pencoretan tujuh kata
dituangkan dalam UUD 1945, pasal itu menjelaskan bahwa Tuhan Yang Maha
29, yang menyatakan bahwa negara Esa adalah Allah, tidak lain kecuali Allah.”
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengutip saksi sejarah lain, yakni Ki Bagus
Artinya, para pendiri negara ini justru Hadikusuma, ketua Muhammadiyah
ingin menegaskan bahwa negara yang waktu itu, Husaini menulis bahwa Ki
dibangunnya itu bukanlah negara sekuler.” Bagus bersedia menerima penghapusan
tujuh kata itu “setelah diyakinkan bahwa

17

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan dalam Pancasila bukanlah
Tauhid.” Husaini melanjutkan, “Itu juga semata fenomena sosiologis, melainkan
dibenarkan oleh Teuku Mohammad Hasan, refleksi dari ajaran tauhid”.
anggota PPKI yang diminta jasanya oleh
Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus.” Aksentuasi terhadap Ketuhanan dalam
sila pertama itu memiliki satu signifikansi
Makna Ketuhanan Yang Maha tafsir tersendiri. Hatta berpandangan
Esa itu sendiri memang mengandung bahwa, dengan menempatkan Ketuhanan
berbagai penafsiran yang berbeda. Dalam Yang Maha Esa pada sila pertama, negara
tulisan berjudul Tuhan Hanya Esa, Itulah memiliki “landasan moral yang kukuh”
Keyakinanku (1965), Sukarno menyebut dan di bawah bimbingan sila pertama itu,
dirinya sebagai “panteis-monoteis”, “kelima sila itu ikat-mengikat”(Hatta 1977b:
dan ini juga ia tegaskan saat menerima 18-19, dalam Maarif, 2017: 212 & 214).
doktor kehormatan dalam Filsafat
Tauhid dari Universitas Muhammadiyah Tampak dalam diskursus ini bahwa
Jakarta pada 1965 (Maarif, 2017: 104). tafsir Pancasila dapat diapropriasi
Namun pada periode Orde Baru, kelompok Islam(is), yang disokong
khususnya di era penerapan asas tunggal, dengan argumen yang menekankan
untuk meningkatkan keberterimaan pada makna sila pertama yang, dengan
Pancasila terhadap organisasi-organisasi mengutip pandangan-pandangan dari
Islam, Menteri Agama Alamsyah Ratu sebagian tokoh generasi awal, merupakan
Prawiranegara menyatakan bahwa sila manifestasi dari tauhid. Lebih dari
pertama itu terinspirasi dari tauhid. Ia juga sekadar diskursus, apropriasi terhadap
menyatakan bahwa pencoretan “tujuh tafsir Pancasila juga terjadi dalam proses
kata” merupakan “hadiah umat Islam uji materi (judicial review) di Mahkamah
kepada bangsa Indonesia demi menjaga Konstitusi (MK) pada 2009-2010 terhadap
persatuan.” Ahmad Syafii Maarif (2017: UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/
149) bahkan menulis bahwa “setiap atau Penodaan Agama ( UU PPPA),
usaha dari mana pun yang mencoba yang diajukan oleh aktivis kebebasan
memisahkan Pancasila dari intervensi beragama, yang sebagian darinya juga
wahyu adalah ahistoris, sebab Pancasila kerap mengampanyekan Pancasila sebagai
yang dirumuskan pada 18 Agustus 1945 simbol kebinekaan di satu sisi dan untuk
itu tidak sama dengan formula Pancasila mengadvokasi hak beragama kelompok
yang disampaikan Bung Karno pada 1 minoritas di sisi lain. Proses uji materi ini
Juni 1945.” Lebih eksplisit lagi, Maarif berakhir dengan ditolaknya tuntutan para
menyatakan bahwa “sila pertama jelas pemohon untuk membatalkan UU PPPA.
sekali menunjukkan bahwa konsep
Sebagaimana terbaca dalam Putusan
MK terhadap pengujian UU PPPA (PNPS

18

Polemik Tafsir Pancasila

1/1965), rujukan-rujukan terhadap satu pembatas yang tak disebut dalam
Pancasila, khususnya sila pertama, justru Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
lebih sering diutarakan oleh mereka Sipil dan Politik yang telah diratifikasi
yang mendukung dipertahankannya UU Indonesia.
PPPA. Argumen mereka secara umum
ialah bahwa kebebasan beragama dalam Jadi, bila diringkas, Pancasila di
konteks Indonesia harus diletakkan era pasca-Reformasi telah mengalami
dalam kerangka Pancasila. Di atas tarik-ulur diskursif. Setelah tak banyak
segalanya, sebagaimana tampak di bagian dibicarakan di tahun-tahun awal,
Penjelasannya, PNPS 1/1965 itu sendiri Pancasila mengalami restorasi sebagai
mendasarkan diri pada sila pertama dan simbol kebinekaan yang dikerek untuk
merekomendasikan pada pemerintah membendung aspirasi Islam(is). Beberapa
untuk mengarahkan para pengikut aliran tahun berikutnya, Pancasila berusaha
kebatinan “ke arah pandangan yang sehat diapropriasi oleh kelompok Islam(is) untuk
dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa.” menghalau penafsiran terhadap Pancasila
yang, menurut mereka, diletakkan dalam
Lebih jelas mengenai pembatasan kerangka sekuler-liberal.
kebebasan beragama dalam kerangka
Pancasila tercermin dalam Pendapat MK Penutup: Kontestasi Tafsir
di akhir putusan yang menyatakan bahwa
dasar falsafah negara (yakni Pancasila) Uraian terhadap lima isu di atas menuju
mengenai agama menjelma dalam UUD pada satu tesis yang diutarakan di awal
1945 melalui Pasal 29 ayat 1 (“Negara tulisan ini, yakni tentang kemultitafsiran
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Pancasila; bahwa Pancasila dalam dirinya
Esa”), Pasal 28E ayat 1 (“Setiap orang mengandung potensi untuk mengalami
bebas memeluk agama dan beribadat tarik-ulur interpretasi (malleable) oleh
menurut agamanya…”), dan Pasal 28J ayat berbagai golongan dari sisi-sisi yang
2 “yang menentukan bahwa pertimbangan berseberangan dalam satu spektrum
nilai-nilai agama adalah salah satu politik. Uraian di atas juga telah
pertimbangan untuk dapat membatasi hak menunjukkan bahwa diskursus penafsiran
asasi manusia melalui Undang-Undang”. terhadap Pancasila pada satu periode tak
Pendapat MK juga menyatakan bahwa bisa dilepaskan dari konstelasi politik pada
Konstitusi tidak memberikan kemungkinan periode itu.
adanya kampanye kebebasan untuk
tidak beragama dan kebebasan untuk Setelah dimasukkan dalam Pembukaan
promosi anti-agama. Pendeknya,Pancasila UUD 1945 di awal kemerdekaan, Pancasila
mengimplikasikan “nilai-nilai agama” sempat dilupakan di era Revolusi ketika
sebagai pembatas hak asasi manusia, Republik disibukkan oleh upaya mengatasi
kembalinya Belanda dan pemberontakan-

19

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

pemberontakan dari dalam. Pada 1950— Hingga tahun 2017 Pancasila, untuk
1955, dengan UUDS 1950, Pancasila juga pertama kalinya sejak Reformasi, menjadi
masih tak menjadi perbincangan dominan instrumen legal untuk membubarkan
seiring politik pemerintahan yang dikelola organisasi.
dengan sistem demokrasi parlementer-
liberal. Dalam debat Konstituante Dalam konstelasi politik yang berubah-
1956—1959, Pancasila dihadapkan ubah itu, Pancasila mendapat penafsiran
dengan Islam dalam persaingan menjadi yang beragam. Di satu periode, Pancasila
dasar negara. Pancasila mulai efektif kental bernuansa sosialis dan terinspirasi
lagi sebagai dasar negara setelah hingga tingkat tertentu oleh Marxisme, di
dibubarkannya Konstituante melalui periode berikutnya komunisme dinyatakan
Dekrit 5 Juli 1959. Pada 1959—1965, bertentangan dengan Pancasila. Di satu
Pancasila menjadi dasar diterapkannya periode, Pancasila dipertentangkan
Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan dengan Islam, di periode lain Pancasila
terpusat pada diri Presiden. Dengan ditekankan sila pertamanya yang dimaknai
kata lain, Pancasila menjadi justifikasi sebagai terinspirasi konsep tauhid dalam
bagi otoritarianisme. Rezim berikutnya, Islam. Di satu periode, Pancasila diusung
Orde Baru, mewarisi sebagian penafsiran sebagai simbol perekat kebangsaan dan
Pancasila ala Demokrasi Terpimpin dan penjaga kebinekaan, di sisi lain pada
menamai demokrasinya “Demokrasi periode yang sama Pancasila dipakai untuk
Pancasila”, dengan kekuasaan yang melegitimasi peraturan yang membatasi
terpusat pada Soeharto dan Golkar kebebasan kelompok minoritas
menjadi mesin politik. Pada Orde keagamaan.
Baru, Pancasila merembesi hampir
segala lini, dari demokrasi Pancasila, Lebih dari persoalan tafsir terhadap
ekonomi Pancasila, moral Pancasila, kandungan maknanya, kontestasi juga
hingga manusia Pancasila. Orde Baru berlangsung di ranah rujukan otoritas
juga menggunakan Pancasila sebagai tafsir. Satu pihak merujuk ke “penggali”
instrumen untuk menekan oposisi. Pancasila sendiri, yaitu Sukarno,
Selepas tumbangnya Orde Baru, Pancasila sebagai pemilik otoritas tafsir terhadap
sempat dilupakan di tahun-tahun awal Pancasila. Akan tetapi Sukarno memiliki
pasca-Reformasi. Mulai 2005, sebagai ambiguitasnya tersendiri, yakni antara
reaksi terhadap meningkatnya aspirasi pemikirannya dalam Pidato 1 Juni
politik Islamis, Pancasila mengalami 1945 dengan penerapan Pancasila oleh
restorasi, dikerek sebagai simbol penjaga Sukarno melalui Demokrasi Terpimpin.
kebinekaan. Namun, Pancasila juga Pihak lain berpandangan bahwa
mengalami apropriasi oleh kaum Islamis. Pancasila sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD ’45 bukanlah kreasi

20

Polemik Tafsir Pancasila

Sukarno semata melainkan produk mengandung sila-sila yang mengandung
konsensus para pendiri bangsa antara nilai-nilai “kebaikan”. Namun demikian,
“golongan kebangsaan” dan “golongan sifat keredaksiannya yang umum dan
Islam” dan oleh karena itu mesti ambigu itu memang membuatnya terbuka
ditafsirkan dalam kerangka konsensus itu, terhadap kepelbagian tafsir, meski ini
bukan pemikiran Sukarno. bukan hal yang niscaya buruk.

Lebih dari persoalan rujukan otoritas Sementara kemultitafsiran bisa
tafsir, kontestasi juga berlangsung menjadi nilai positif, namun ketika
dalam apakah satu tafsir yang tunggal digunakan sebagai instrumen dalam level
dan objektif dimungkinkan untuk diraih, praksis di ranah hukum, kemultitafsiran
seperti yang dicoba diupayakan oleh Orde dapat mereduksi pemenuhan prinsip legal
Baru. Status Pancasila juga menjadi medan lex certa. Dalam rangka kehati-hatian,
kontestasi: apakah ia cukup sebagai “dasar juga agar tak terpeleset kembali seperti
negara”; atau, bisa lebih dari itu, menjadi Orde Baru, laporan ini merekomendasikan
ideologi sehingga bisa disejajarkan dan agar instrumentalisasi Pancasila yang
punya potensi untuk dipertentangkan eksklusif semestinya tak dilakukan, seperti
dengan ideologi-ideologi lain seperti dengan Perppu 2/2017 yang kini sudah
komunisme, kapitalisme, liberalisme, menjadi UU Ormas yang baru itu.
Islamisme, dan lain-lain; atau bahkan lebih
lagi dari itu, Pancasila masuk ke kawasan Benar, dalam hal-hal tertentu,
personal sebagai panduan moral dan ketegasan pemerintah diperlukan, ketika
pandangan hidup tiap individu. ada situasi yang cukup mendesak; dan
benar juga bahwa selalu ada mekanisme
Maka pertanyaannya: dengan hukum untuk mempertanyakan
kemultitafsiran Pancasila ini, lalu keputusan pemerintah dalam menerapkan
bagaimana? Pertama, menegaskan UU tersebut. Meskipun demikian,
kembali implikasi dari tesis yang dibangun sesungguhnya UU Ormas dalam versi
di awal tulisan ini, kemultitafsiran yang sebelumnya, yang menggunakan
Pancasila itu seyogianya menjadi refleksi mekanisme pengadilan sebelum keputusan
kritis akan upaya memperlakukan diambil, sebetulnya sudah mencukupi,
Pancasila sebagai satu “ideologi” yang namun nyatanya tak pernah dilakukan.
memiliki tafsir tunggal yang sedemikian Salah satu persoalan hukum kita ialah
objektif sehingga ia layak menjadi alat bahwa suatu produk hukum yang pada
untuk memukul rival-rival politik rezim awalnya ditujukan untuk satu entitas
yang berkuasa atau membungkam kelompok tertentu bisa melebar-
setiap yang berupaya mengkritiknya. mengkriminalisasi kelompok lain. Ini yang
Banyak yang mengakui bahwa Pancasila pernah terjadi pada PNPS Pemberantasan

21

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

Kegiatan Subversi (1963) dan Pencegahan entitas diskursif yang membentuk wacana
Penodaan Agama (1965), dan punya politik negara seperti Pancasila tampaknya
kemungkinan besar untuk terulang dalam hanya ada di Indonesia. Pancasila sendiri
kasus UU Ormas yang baru. tak disebut eksplisit dalam Konstitusi/
UUD, kecuali dalam merujuk ke lambang
Kedua, Pancasila kini sudah “dikunci” negara (Garuda Pancasila, Pasal 36a).
dalam Konstitusi. Bersamaan dengan Yang disebut dalam Konstitusi adalah sila-
bentuk Negara Kesatuan Republik silanya yang tercantum dalam Pembukaan
Indonesia, Pembukaan UUD 1945 (yang dan dinamai dengan “Pancasila”. Bila
mengandung sila-sila Pancasila) tidak melihat konstitusi-konstitusi berbagai
dapat diubah. Ini berarti tiga hal. Pertama, negara, tampaknya tidak ada yang seperti
Pancasila akan terus memengaruhi Pancasila. Dalam istilah Iskandar (2016),
diskursus politik Indonesia. Kedua, Pancasila telah menjadi “kekecualian
karena tak dapat diubah, kawasan yang Indonesia” (Indonesian exceptionalism)
dapat dinegosiasi ialah tafsir-tafsir yang telah menjadi simbol “national self-
terhadap Pancasila. Ketiga, Pancasila righteousness”.
akan terus diundang untuk mendukung
dan meningkatkan kredibilitas satu klaim Sebagian konstitusi negara lain
politik tertentu, bahwa klaim politik itu memang mengandung kalimat-kalimat
telah berdasar pada dasar negara dan yang mirip dengan Pancasila dalam
konsensus bangsa (Raillon, 2011: 110). pembukaan (preamble) konstitusinya.
Sekadar contoh, Konstitusi Amerika
Meski sila-silanya tak bisa diubah, misalnya berbunyi: “We the People of the
perubahan tafsir terhadap sila-sila United States, in Order to form a more
itu mungkin terjadi. Pada kenyataan perfect Union, establish Justice, insure
sejarahnya, satu tafsir yang dominan domestic Tranquility, provide for the
dalam satu konstelasi dan periode politik common defence, promote the general
tertentu bisa tak lagi dominan dalam welfare, and secure blessings of Liberty to
konstelasi dan periode politik yang ourselves and our Posterity, do ordain and
berbeda. Di kawasan tafsir inilah, siapa establish this Constitution for the United
yang sedang memegang kekuasaan, States of America”. Dalam Konstitusi
baik di pemerintahan maupun dalam Amerika ini, terdapat kalimat-kalimat yang
oposisi, dapat mengubah haluan diskursus mirip Pancasila, namun kalimat-kalimat itu
mengenai Pancasila. Kontestasi tafsir tidak diperlakukan sebagaimana Pancasila
terhadap Pancasila dengan demikian juga hingga taraf menjadi “ideologi negara”
merupakan kontestasi politik. yang dapat digunakan untuk menekan
kelompok yang dipandang subversif.
Dalam perebutan tafsir ini, penting Konstitusi India juga mengandung hal yang
untuk melihat bahwa keberadaan suatu

22

Polemik Tafsir Pancasila

dapat dikatakan mirip dengan Pancasila: Dalam terang pandangan itu,
di sana ada pernyataan bahwa India tantangan Pancasila bukanlah pada
merupakan “a sovereign socialist secular bagaimana (suatu tafsir tentang)
democratic republic” yang ingin menjamin Pancasila dapat disepakati oleh tiap
bagi tiap warganya “keadilan” (justice), warga negara—bahkan kemudian menjadi
“kebebasan” (liberty), “kesetaraan” alat untuk membatasi hak-hak dasar
(equality), dan “persaudaraan” (fraternity). kewarganegaraan. Tantangan utamanya
Namun kalimat-kalimat itu tidak diberi adalah bagaimana ia, justru dalam
nama khusus seperti “Pancasila”. kemultitafsirannya, bisa terus membuka
ruang diskursif tempat gagasan-gagasan
Dalam hal yang terakhir ini, tidakkah, mengenai cita-cita Indonesia dapat
misalnya, merujuk Konstitusi (dengan dirumuskan dengan merdeka dan relevan,
menjadikannya sebagai aturan tertinggi) bukan hanya pada periode tertentu,
dan/atau menggunakan undang-undang melainkan juga di masa depan dengan
khusus untuk persoalan tertentu dengan tantangan dan semangat zaman yang
penjelasan yang detail dan tak ambigu, berubah.
mencukupi?

23

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

Bibliografi

Hatta, Mohammad. 1977a. Menuju Negara Konstituante Republik Indonesia. 1958a.
Hukum. Jakarta: Idayu Press. Risalah Perundingan. Bandung: Masa
Baru.
______. 1977b. Pengertian Pancasila.
Jakarta: Idayu Press. ______. 1958b. Tentang Dasar Negara
Republik Indonesia dalam
Husaini, Adian. 2010. Pancasila Bukan Konstituante. Bandung: tanpa nama
untuk Menindas Hak Konstitusional penerbit.
Umat Islam. Jakarta: Gema Insani
Press. Maarif, Ahmad Syafii. 2017. Islam dan
Pancasila sebagai Dasar Negara:
Indrayana, Denny. 2005. Indonesian Studi tentang Perdebatan dalam
Constitutional Reform 1999-2002: An Konstituante. Bandung dan Jakarta:
Evaluation of Constitution-Making Mizan & Maarif Institute.
in Transition. Disertasi doktoral
di Fakultas Hukum, University of Natsir, Mohammad. 1957. Islam sebagai
Melbourne. Dasar Negara. Bandung: Pimpinan
Fraksi Masyumi dalam Konstituante.
Iskandar, Pranoto. 2016. “The Pancasila
Delusion.” Journal of Contemporary ______. 1954. Some Observations
Asia, Volume 46, Nomor 4, h. 723- Concerning the Role of Islam in
725. National and International Affairs.
Ithaca: Southeast Asia Program,
Ismail, Faisal. 1995. Islam, Politics and Department of Far Eastern Studies.
Ideology in Indonesia: A Study of
the Process of Muslim Acceptance of Notonagoro. 1955. “Pemboekaan
the Pancasila. Disertasi doktoral di Oendang-Oendang Dasar 1945
Institute of Islamic Studies, McGill (Pokok Kaidah Fundamentil Negara
University. Indonesia).”Pidato pada Dies Natalis
Universitas Airlangga yang Pertama,
Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: dalam Notonagoro, Pancasila Dasar
Historisitas, Rasionalitas, dan Falsafah Negara(Jakarta: Bina Aksara,
Aktualitas Pancasila. Jakarta: 1984).
Gramedia.
Panitia Pembina Djiwa Revolusi. Tudjuh
Kasenda, Peter. 2017. Sukarno, Marxisme Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi.
& Leninisme: Akar Pemikiran Kiri & 1964. Jajasan Prapantja.
Revolusi Indonesia. Depok: Komunitas
Bambu.

24

Polemik Tafsir Pancasila

Prawiranegara, Sjafruddin. 1983. Pancasila ______. 1945. Pidato tentang dasar negara
Sebagai Azas Tunggal. Terjemah di depan Badan Penyelidin Usaha
bahasa Inggris: Pancasila as the Sole Persiapan Kemerdekaan (BPUPK),
Foundation (Southeast Asia Program yang di kemudian hari dinamai pidato
Publications at Cornell University, Lahirnya Pancasila.
1984).
______. 1930. Indonesia Menggugat. Pidato
Raillon, Francois. 2011. “The return of pembelaan pada persidangan di
Pancasila: Secular vs Islamic norms, Landraad, Bandung.
another look at the struggle for state
dominance in Indonesia,” dalam ______. 1926. Nasionalisme, Islamisme dan
Michel Picard dan Remy Madinier Marxisme. Artikel panjang di surat
(ed.), The Politics of Religion in kabar Suluh Indonesia Moeda.
Indonesia: Syncretism, orthodoxy, and
religious contention in Java and Bali. Tempo, Majalah. 2006.“Wawancara Ketua
USA & Canada: Routledge. MPR Hidayat Nur Wahid: Yang Tidak
Suka Syariat Berlindung di Balik
Song, Seung-Won. 2008. Back to Basics in Pancasila”. Tempoedisi 17/XXXV/19-25
Indonesia?: Reassessing the Pancasila Juni 2006.
and Pancasila State and Society,
1945-2007. Disertasi doktoral di Ohio Venter, Franscois. 1999. “Constitution
University. Making and the Legitimacy of the
Constitution” dalam Antero Jyranki
Soeharto. 1974. Pidato pada upacara (ed), National Constitutions in the Era
peringatan ulang tahun ke-25 of Integration.
Universitas Gadjah Mada pada 19
Desember 1974. Yudhoyono, Susilo Bambang. 2006.
“Menata Kembali Kerangka
Sukarno. 1965. Tuhan Hanya Esa, Itulah Kehidupan Bernegara Berdasarkan
Keyakinanku. Jakarta: Departemen Pancasila.” Pidato Presiden dalam
Agama. peringatan hari Lahir Pancasila 1 Juni
2006 di Jakarta Convention Center.
______. 1959. Penemuan Kembali Revolusi
Kita. Pidato Presiden RI pada Hari Artikel Daring
Proklamasi 17 Agustus 1959.
Amin, Ma’ruf. “Mencegah Upaya
______. 1958-1959. Pantja Sila Sebagai Sekularisasi Pancasila.” Republika. 14
Dasar Negara. Transkrip kursus- Juni 2006.
kursus Presiden Sukarno tentang
Pancasila di Jakarta dan Yogyakarta. Fachrudin, Azis Anwar. “Reinterpreting
Pancasila.” The Jakarta Post. 9 Juni
2017.

25

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia Edisi III / Januari 2018

Matanasi, Petrik. “Mengenang Besar Revolusi Indonesia Bung Karno
Pembantaian Umat di Talangsari”. Menjadi Presiden Republik Indonesia
Tirto.id. 10 Maret 2017. Seumur Hidup.

Raditya, Iswara N. “Mengenang 33 Tahun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Tragedi Pembantaian Tanjung Priok”. Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tirto.id. 12 September 2017. tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013
Dokumen tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketetapan MPR Nomor XVIII/ Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun
MPR/1998 tentang Pencabutan 1959 tentang Syarat-Syarat dan
TAP MPR Nomor II/MPR/1978 Penyederhanaan Kepartaian
tentang Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun
Penetapan tentang Penegasan 1965 tentang Pencegahan
Pancasila sebagai Dasar Negara. Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama.
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia tentang Pemberantasan Kegiatan
Pancakarsa). Subversi.

Ketatapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/
tentang Pembubaran Partai Komunis PUU-VII/2009 terhadap permohonan
Indonesia, Pernyataan sebagai Pengujian Undang-Undang Nomor
Organisasi Terlarang di Seluruh 1/PNPS Tahun 1965 tentang
Wilayah Negara Republik Indonesia Pencegahan Penyalahgunaan dan/
bagi Partai Komunis Indonesia dan atau Penodaan Agama terhadap
Larangan Setiap Kegiatan untuk Undang-Undang Dasar Negara
Menyebarkan atau Mengembangkan Republik Indonesia Tahun 1945.
Faham atau Ajaran Komunis/
Marxisme-Leninisme. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966
tentang Memorandum DPR-GR Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
Mengenai Sumber Tertib Hukum tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Republik Indonesia dan Tata Urutan
Peraturan Perundangan Republik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
Indonesia. tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang
Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 Partai Politik dan Golongan Karya.
tentang Pengangkatan Pemimpin

26