SKB-ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS

ASPEK HUKUM DAN LEGALITAS

Untuk Memenuhi Tugas Studi Kelayakan Bisnis
Dosen Pengampu : Iwan Kusnadi, SE, ME

Di Susun Oleh :
WAHYUDI WIBOWO SARI

(402.2019.024)
MIZA GUSMINA

(402.2019.037 )

SEMESTER VI
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD

SYAFIUDDIN
SAMBAS

TAHUN AJARAN 2022 M/ 1444 H

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap perusahaan berupaya untuk memperoleh
keuntungan yang optimal dari kegiatan, baik industri, perdagangan maupun
jasa.Perusahaan juga harus mempunyai strategi dalam jangka pendek,
menengah maupun panjang demi kelangsungan hidup dan pertumbuhan
perusahaan.Dalam jangka panjang perusahaan harus mampu meningkatkan
dan memantapkan posisi usahanya di tengah-tengah persaingan yang
semakin ketat. Persaingan bisnis tidak hanya dihadapi oleh perusahaan
besar saja tetapi juga perusahaan kecil seperti UKM (Usaha Kecil
Menengah. Persaingan terjadi sebagai akibat dari bertambahnya jumlah
UKM dan sebagian besar dari UKM tersebut menghasilkan produk yang
sama. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk bersaing dengan
meningkatkan kualitas dari produknya.

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya tidak lepas dari
problemaproblema yang dihadapi. Untuk itu perlu dicarikan pemecahannya
agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar dan akan merugikan
perusahaan. Perusahaan perlu untuk melakukan perencanaan yang matang
dan perhitungan yang teliti serta mengevaluasi kelayakan rencana investasi
yang akan dilakukan. Keputusan investasi merupakan yang sangat penting.
Kesalahan dalam memilih suatu rencana investasi dapat menyebabkan
kerugian yang besar bagi perusahaan oleh karena itu harus dilakukan secara
hati-hati. Hal ini dilakukan mengingat investasi memerlukan dana yang
besar dan merupakan pengeluaran yang dilakukan pada saat sekarang,
sedangkan manfaatnya baru akan diterima dimasa yang akan datang atau
jangka waktu pengembalian dari dana investasi tersebut membutuhkan
waktu yang cukup lama. Sebelum investasi dilaksanakan perlu adanya
analisis untuk menilai kelayakan suatu investasi tersebut.

Analisis terhadap kelayakan suatu investasi ditujukan untuk
mengetahui apakah pendapatan atau laba diperoleh perusahaan mampu

menutup investasi awal yang sudah ditanamkan, dimana hal ini akan
tercapai apabila perusahaan mampu meminimkan biaya dan meningkatkan
penjualan. Meningkatkan penjualan seiring dengan bertambahnya
permintaan konsumen akan produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan
adanya peningkatan permintaan, maka manajemen harus memperlihatkan
kapasitas produksi dari mesin – mesin yang digunakan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini
adalah sebagai berikut
1. Apa itu aspek hukum ?
2. Apa saja yang menjadi faktor dalam penilian suatu bisnis ?
3. Apa saja jenis-jenis badan hukum usaha ?
4. Dokumen apa saja yang diteliti dalam analisis aspek hukum ?

C. Tujuan Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini
adalah:
1. Untuk mengetahui apa itu aspek hukum.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dalam penilian suatu
bisnis.
3. Untuk mengetahui apa saja jenis-jenis badan hukum usaha.
4. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang diteliti dalam analisis aspek
hukum.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Landasan Teori
Sebelum kita memahami secara mendalam apa yang dimaksud

dengan studi kelayakan bisnis, maka ada baiknya terlebih dahulu kita
memahami apa saja yang dilakukan dalam studi kelayakan bisnis, maka ada
baiknya terlebih dahulu kita memahami pengertian investasi dan kegiatan
dalam investasi serta pengertian proyek dan bisnis. Dalam arti luas investasi
menurut William Sharpe (2005) dalam bukunya investment adalah
mengorbankan dollar sekarang untuk di masa yang akan dating. Dalam
pengertian ini terkandung 3 atribut yang penting dalam investasi yaitu
adanya keuntungan, resiko dan tenggang waktu (Jaya, 2013).

Mengorbankan uang atau dollar artinya menanamkan sejumlah uang
(dana) dalam suatu usaha saat ini atau saat investasi dilakukan dan
mengharapkan pengembalian investasi (keuntungan) yang diharapkan pada
masa yang akan dating (dalam waktu tertentu). Pengorbanan sekarang
menggandung suatu kepastian bahwa uang yang digunakan untuk investasi
sudah pasti dikeluarkan. Sedangkan hasil dimasa yang akan datang bersifat
tidak pasti, tergantung pada kondisi di masa yang akan datang (Dr. Kasmir
& Jakfar, 2003). Setiap pengusaha menghendaki adanya ketenangan dan
keberlanjutan usaha.Hal teran usaha. Hal tersebut dapat dicapai jika
lingkungan usaha menerima dan mendukung keberadaan usaha.
Keberadaan usaha yang dapat diterima oleh lingkungan biasanya mampu
memberikan kemanfaatan bagi semua komponen masayrakat sekitarnya.

Keberlanjutan usaha selain ditentukan oleh faktor-faktor
fundamental bisnis berupa pasar, produksi, sumber daya manusia dan
keuangan juga harus ditunjang adanya legalitas usaha. Sebaik apapun
prospek bisnis yang akan dijalankan, secanggih apapun teknologi dan
operasi, seprofesional apapun personalia dan sesolid dan selukuid apapun
sumber keuangannya, namun jika legalitas usaha tidak ada atau tidak dapat

diperoleh dari otoritas pemerintah melalui instansi/departemen terkait,
usaha tersebut tidak akan dapat beroperasi dalam waktu yang lama dan
berkelanjutan, sehingga setiap bisnis yang akan dilakukan harus dilengkapi
dengan legalitas usaha (memenuhi syarat aspek hukum) (Fitriani, 2017).

B. Pengertian Analisis Aspek Hukum
Analisis aspek hukum dimaksudkan untuk meyakini apakah secara

hokum (yuridis) rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Jika suatu
rencana bisnis yang tidak layak tetap direalisasikan, bisnis akan mengalami
resiko yang besar terutama akan dihentikan pleh pihak yang berwajib atau
akan di protes oleh masyarakat. Analisis aspek hukum mengkaji tentang
legalitas rencana bisnis yang akan dibangun serta dioperasikan di wilayah
tertentu harus memenuhi aturan hokum dan tata peraturan yang berlaku di
wilayah tersebut. Keterlanjuran investasi di suatu daerah/wilayah yang
ternyata melarang usaha yang akan dilakukan akan menimbulkan kerugian
besar. Di pandang dari sudut sumbernya, bentuk legalitas dapat dibedakan
menjadi 2 sumber (Fitriani, 2017) :

a. Kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang hidup dan
tinggal di daerah/wilayah tempat proyek/bisnis yang akan didirikan.
Masyarakat ini dapat menjadi bagian dari system dan struktur
pemerintahan ataupun kelompok adat/suku. Misalnya, dalam
struktur pemerintahan terdapat rukun tetangga (RT), rukun warga
(RW), desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota. Selain itu
terdapat kelompok adat/suku, misalnya suku/adat Minang, Dayak,
Bugis, dan sebagainya yang menguasai tanah ulayat.

b. Pemerintah, yang merupakan bagian dari struktur dan system
pemerintah Indonesia termasuk lembaga pemerintah dari desa
sampai Negara serta instansi/lembaga/departemen yang membidangi
sector-sektor tertentu.

C. Faktor Yang Menjadi Dasar Dalam Penilaian Kelayakan Bisnis
Untuk mengetahui apakah suatu rencana bisnis diyakini layak dari

segi hokum dapat dipelajari dari berbagai sisi, diantaranya adalah bentuk
jenis usaha, identitas pelaksana bisnis, bisnis apa yang akan dikerjakan,
waktu pelaksanaan dan tempat dimana rencana bisnis tersebut akan
dilaksanakan. Kajian hokum terdapat rencana bisnis tersebut hendaknya
menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga setelah dikaji
secara seksama, akan tampak jelas layak atau tidaknya rencana bisnis
tersebut dilihat dari aspek hukum.

Dalam aspek hukum dan legalitas ini, ada beberapa faktor yang
dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan. Faktor-faktor tersebut adalah :

i. Badan hukum apa yang sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan
usaha yag akan didirikan.

ii. Komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan (komoditas)
yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang.

iii.Cara berbisnisnya melanggar hukum agama atau tidak. iv. Teknis
operasional mendapatkan izin dari instansi/departemen/diknas
terkait atau tidak (Intan & Puji, 2015).

D. Jenis-jenis Badan Hukum Usaha
Jenis badan hukum yang ada di Indonesia sangat beragam mulai dari

perusahaan perseorangan,firma sampai kepada bentuk koperasi.
Masingmasing badan hukum memiliki kelebihan dan kelemahan
tersendiri.kelebihan dan kekurangan dapat dilihat dari luasnya bidang usaha
yang akan dijalankan, modal yang dimiliki, batas tanggung jawab dan
kewajiban masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan
masingmasing badan usaha.

Dalam praktiknya jenis badan hukum yang ada diindonesia sebagai
berikut:

a. Perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh
perseorangan (hanya seorang).
b. Firma (Fa)
Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih
dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan.
c. Perseroan komanditer (CV)
Perseroan komanditer atau sering dikatakan CV,merupakan
persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan.
d. Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT) merupakan badan hukum perusahaan yang
paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha.
e. Perusahaan negara
Perusahaan negara (PN) adalah perusahaan yang didirikan
berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah
atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas
saham.
f. Perusahaan daerah
Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan
suatu peraturan daerah.
g. Yayasan
Yayasan adalah badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari
keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial.
h. Koperasi
Menurut undang-undang No. 25 tahun 1995. Koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi,
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas
kekeluargaan (Supriadi, et al., 2021).

E. Jenis-Jenis Dokumen Yang Diteliti dalam Analisis Aspek Hukum
Banyaknya dokumen yang diteliti sangat terngantung dari jenis

usahanya.yang terpenting adalah urutan prioritas dokumen yang menjadi
pokok perhatian.urutan prioritas menunjukan bahwa dokumen tersebut
sangat penting bagi usaha yang diajukan nanti.

Secara umum dokumen-dokumen yang akan diteliti sehubungan
dengan aspek hukum adalah sebagai berikut.

a. Bentuk badan usaha
Ada beberapa badan hukum yang lazim di Indonesia, misalnya
perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), kopersi,
yayasan, firma (Fa), dan lainnya.kebanyakan perusahaan yang
melakukan suatuinvestasi, biasanya merupakan perusahaan
besar, baik dari segi modal maupun dari segi jangkauan
usahanya.

b. Bukti diri
Yaitu kartu identitas dari para pemilik usaha yang dikeluarkan
oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama kartu tanda
penduduk (KTP).

c. Tanda daftar perusahaan (TDP)
Setiap perusahaan yang beroperasi diindonesia,haruslah
membuat surat daftar perusahaan (TDP) sesuai dengan bidang
usahanya masingmasing. Dalam hal ini yang perlu kita teliti
adalah kedepartemenan teknis yang mengeluarkan surat daftar
perusahaan tersebut.

d. Nomor pokok wajib pajak
Nomor pokok wajib pajak merupakanhal yang penting untuk
diteliti, apakah sudah dimiliki atau belum. Jika sudah diteliti
dapatlah mengeceknya kedepartemen teknis yang mengeluarkan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

e. Izin-izin perusahaan

Selanjutnya adalah meneliti izin-izin yang dimiliki sesuai
dengan jenis bidang usaha perusahaan tersebut. Izin-izin tersebut
adalah:

a) Surat izin usaha perdagangan (SIUP).
b) Surat izin usaha industri (SIUI).
c) Izin usaha tambang dari departemen pertambangan.
d) Izin usaha perhotelan dan pariwisata dari departemen

pariwisata pos dan telekomunikasi.
e) Izin usaha farmasi dan rumah sakit dari departemen

kesehatan.
f) Izin usaha pertenakan dan pertanian dari departemen

pertanian.
g) Izin domisili dimana perusahaan/lokasi proyek dari

pemda.
h) Izin mendirikan bangunan.
i) Izin tenaga kerja asing jika ada.
f. Keabsahan dokumen lainnya
Disamping keabsahan dokumen diatas tidak kalah pentingnya
adalah penelitian dokumen lainnya :
a) Status hukum tanah

Keabsahan sertifikat tanah sampai kepada pihak yang
berwenang yang mengeluarkan seperti badan pertanahan
nasional (BPN). Yang perlu diperhatikan adalah status
tanah tersebut antara lain:

• Jenis hak atas tanah.
• Harga tanah sekarang dan prediksi dimasa

yang akan datang.
• Nama dan alamat pemilik yang sebenarnya.
• Kondisi tanah dalam sengketan atau tidak.
• Rencana tata kota.

• Tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau
tidak.

b) Kendaraan bermotor
Keaslian surat-surat kendaraan yang akan digunakan

untuk usaha-usaha tersebut seperti usaha angkutan:
• Bukti pemilikan kendaraan bermotor
(BPKB).
• Harga beli (faktur dan kuintasi).
• Kondisi kendaraan.
• Izin trayek, jika usaha transportasi.

c) Serta surat-surat atau sertifikat lainnya yang kita anggap
perlu (Dr. Kasmir & Jakfar, 2003).

F. Bentuk Dan Cara Memperoleh Legalisasi Perusahaan Atau Badan
Usaha
Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan Ada beberapa jenis jati diri
yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu:

1. Nama Perusahaan
Nama Perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh

perusahaan untuk menjalankan usahanya.Nama perusahaan ini melekat
pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh
masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat
membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain.1

Karena melekat pada perusahaan, nama perusahaan tidak dapat
dipisahkan dengan perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya lenyap, nama
perusahaan itu pun menjadi lenyap pula.

Nama perusahaan dapat diberi dengan cara sebagai berikut:
a. Berdasarkan nama pribadi pengusaha,
b. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya,

1 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, hlm. 83

c. Berdasarakan tujuan didirikannya.

Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu
perusahaan. Asas-asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi,
b. Pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi,
c. Larangan memakai nama perusahaan orang lain,
d. Larangan memakai merek orang lain,
e. Larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan.

Dalam hal nama perusahaan, dilarang memakai perusahaan yang
sudah ada dan dipakai lebih dahulu, walaupun ada sedikit perbedaan. Misal
ada PT Alumni, kemudian muncul perusahaan baru dengan nama PT
Alumini. Ini tidak diperbolehkan karena dapat membingungkan
masyarakat2.

Setiap nama perusahaan harus disahkan, pengesahan dimulai sejak
dibuatnya akta pendirian di depan notaris, diumumkan di Berita Negara dan
didaftarkan dalam daftar perusahaan. Apabila tidak ada pihak lain yang
keberatan atau menyangkal atau pemakaian nama perusahaan tersebut, itu
berarti sudah ada pengakuan dan nama tersebut menjadi legal atau sah untuk
dipergunakan oleh perusahaan yang mendaftarkannya. Sebaliknya bila ada
pihak yang menyangkal, membantah atau tidak mengakui nama perusahaan
yang didaftarkan atau tidak mengakui nama perusahaan yang didaftarkan,
pihak tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri
Perdagangan mengenai nama yang didaftarkan dengan menyebutkan
alasannya.

Keberatan itu diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan
dan kantor tempat pendaftaran perusahaan. Menteri akan memberikan
putusan setelah mendengar para pihak yang berkepentingan. Jika ternyata

2 Ibid. hlm. 84

beralasan, menteri akan membatalkan pendaftaran yang berarti tidak
mengesahkan nama perusahaan tersebut3.

2. Merek

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang
diproduksi oleh suatu perusahaan4.

Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001. menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan
barang atau jasa.

Syarat merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak
berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing),
maksudnya tanda yang dipakai(sign) tersebut mempunyai kekuatan yang
membedakan barang dan jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari
perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek
harus dapat memberikan penentuan atau individualisering pada barang atau
jasa bersangkutan5.

Syarat dan Tata Cara Permohonan Menurut Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001:

a. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, untuk
merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf
Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan
dilampiri bukti pembayaran biaya.

3 Ibid. hlm. 85
4 Muhamad Djumhana. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia.
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 222.
5 Ibid. hlm. 225.

c. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa
dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan
peraturan pemerintah. Dalam surat permohonan harus
dicantumkan:
a) Tanggal, bulan, dan tahun;
b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan
mengajukan merek melalui kuasa;
d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan
pendaftarannya menggunakna unsur- unsur warna;
e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama
kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan permohonan akan diperiksa
oleh Direktur Jenderal. Jika ada kekurangan persyaratan, akan diberikan
waktu dua bulan untuk melengkapinya sejak tanggal pengiriman. Bilasudah
lengkap, akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan.
Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal
penerimaan, surat akan kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan
substantif, yaitu sutau pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonan
pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan
termasuk permohonan yangharus ditolak. Menurut Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut
mengandung salah satu unsur:

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

b. Tidak meiliki daya pembeda.
c. Telah menjadi milik umum.
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa

yang dimohonkan pendaftarannya.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001,
permohonan harus ditolak jika merek:

a. Terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan Merek orang lainyang sudah terdaftar terlebih dahulu
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Merek yang sudah
terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis; dan
Indikasi-geografis yang sudah terkenal.

b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan
nama badan hukum tang dimiliki orang lain, kecuali atas
persetujuan tertulus yang berhak.

c. Merupakan tiruan, menyerupai nama atau singkatan nama,
bendera, lambang atau simbol atau emblem negara, lembaga
nasional maupun internasioanal, kecuali atas persetujuan tertulis
dari pihak yang berwenang.

d. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel
resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah,
kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Jika permohonan tersebut memiliki salah satu unsur di atas, maka
akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa mereknya tidak
dapat didaftar atau ditolak. Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam
jangka waktu tiga puluh hari atas penolakan tersebut. Jika keberatan
diterima, maka pengumuman akan dilakukan. Sedangkan jika tidak
diterima, maka aka ditetapkan surat keputusan penolakan tentang
permohonan pendaftaran.

Pengumuman Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek dan kuasanya.
b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang

dimohonkan pendaftarannya.

c. Tanggal penerimaan.
d. Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang

pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak
prioritas.
e. Contoh merek.

Pengumuman harus berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan
dengan:

a. Menempatkannya dalam Berta Resmi Merek yang diterbitka
secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau

b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta
jelas dapat dilihat oleh masyarakat, yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal.

Keberatan dan Sanggahan atas Pendaftaran Merek Berdasarkan
Pasal 24 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001, setiap pihak dapat
mengajukan keberatan selamajangka waktu tiga bulan terhadap merek
secara tertulis, dengan alasan serta disertai bukti yang kuat.Terhadap hal
tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kembali. Direktorat Jenderal harus
mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon dalam jangka waktu
empat belas hari sejak diterimanya keberatan, dan pemohon harus
membalas surat tersebut disertai sanggahan dalam jangka waktu paling lama
dua bulan.

Sertifikat Merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang
mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak
merek didaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek juga
memuat jangka waktu berlakunya merek, menurut ketentuan Pasal 28
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah 10 tahun sejak tanggal
penerimaan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan tersebut dilakukan 12
bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek tersebut dan diperpanjang
untuk jangka waktu yang sama,yaitu 10 tahun. Sertifikat tersebut memuat:

a. Nama dan alamat lengkap pemilik atau kuasanya merek yang
didaftar;

b. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
c. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila

permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak
Prioritas;
d. Etiket merek yang didaftar;
e. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar;
f. Jangka waktu berlakunya merek.

Pengalihan Atas Merek Terdaftar

a. Pengalihan Hak Menurut ketentuan Pasal 40 UU No. 15 Tahun
2001, hak atas merek terdaftar dapat beralih ataudialihkan
karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab
lain yang dibenarkan olehperaturan perundangundangan.
Pengalihan ini wajib dimohonkan pencatatannya ke Dirjen HaKI
untukdicatat di Daftar Umum Merek, apabila tidak dicatatkan
tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

b. Lisensi Demikian pula halnya, menurut ketentuan Pasal 43-48
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemilik
merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain
dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Dirjen HaKI, di mana
pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan
memberikan lisensi kepada pihak lainnya. Pemilik merek
terdaftar berhak terhadap royaltinya.

G. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Setiap perusahaan yang

melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki Surat Izin Perusahaan
Dagang (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang
ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan
secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan

besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan. Untuk memperoleh SIUP,
perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI), yaitu daftar isian
yang memuat perincian data perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan
pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi.

SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab
perusahaan. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat
kedudukan perusahaan maka ia harus menunjuk penanggung jawab/ kuasa
berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat SIUPditerbitkan.

Tata Cara dan Prosedur Mengajukan SIUP Pemilik/penanggung jawab
perusahaan harus mengisi dan menandatangani SPI dan melampirinya dengan
dokumendokumen sebagai berikut:

a. Salinan/copy Surat Pendirian Perusahaan/ Akte Notaris dan
pengesahan dari Departemen Kehakiman atau instansi yang
berwenang bagi perusahaan berbadan hukum.

b. Salinan/copy Surat Pendirian Perusahaan/Akte Notaris yang
terdaftar pada Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang berbentuk
persekutuan.

c. Salinan/copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah
Daerah bila diwajibkan oleh UU Gangguan/Hinder Ordonnantie
(HO) dan bagi yang tidak disyaratkan cukup dengan Surat
Keterangan Tempat Usaha dari pejabat setempat.

d. Copy KTP pemilik pemilik/penanggung jawab perusahaan. d. Pas
foto dua lembar ukuran 3 x4 dari pemilik/pengurus perusahaan.

e. Copy bukti pembayaran Uang Jaminan dan Biaya Administrasi.

Permohonan untuk mendapatkan SIUP, akan mendapat keputusan
persetujuan atau penolakan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari
terhitung mulai tanggal permohonan SIUP diterima oleh pejabat yang
menangani perizinan untuk pulau Jawa dan Bali, dan 14 hari untuk di luar
Jawa dan Bali, kecuali untuk daerah-daerah Riau Kepulauan, pedalaman

Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, danIrian Jaya selambatlambatnya 30
hari. Bahwa cepat atau lambatnya pengajuan, penanganan, dan pengeluaran
SIUP, dipengaruhi oleh faktor-faktor prasarana dan sarana transportasi,
komunikasi, serta keadaan alam dan geografi, makabatas waktu pemberian
persetujuan atau penolakan, atas permohonan izin usaha (SPI) ialah pejabat-
pejabat yang menangani perizinan diterapkan secara berbeda-beda untuk
tempat-tempat di pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah di luar pulau
Jawa dan Bali, lebih-lebih untuk daerah-daerah Riau,pedalaman-pedalaman
Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya.

Batas-batas waktu tersebut terhitung mulai Surat Permohonan Izin
Usaha (SPI) yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang lengkap itu
diterima secara resmi oleh pejabat yang menangani perizinan. Bila
permohonan SIUP ditolak, maka alasan-alasan penolakan dijelaskan secara
tertulis kepada pemohon oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi
pemohon SIUP yang ditolak, diberikan kesempatan untuk mengajukan
keberatan kepada pejabat yang kedudukannya setingkat lebih tinggi dari
pejabat yang menolak permohonan tersebut selambat-lambanya 14 hari
sejak diterimanya penolakan. SIUP dapat diberikan secara otomatis pada
perusahaan milik negara, koperasi, dan perusahaan dagang kecil golongan
ekonomi lemah yang tidak berbentuk koperasi. Permohonan izin usaha
perdagangan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau koperasi
yang telah disahkan sebagai badan hukum secara otomatis diberikan SIUP
dalam arti tidak ditolak6.

Pembekuan dan Pencabutan SIUP dapat dibekukan dalam hal
perusahaan yang bersangkutan:

a. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa
melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang

6 David A Aaker, Manajemen Ekuitas Merek: Memanfaatkan Nilai dari Suatu Merek. Cetakan
Pertama, (Jakarta: Mitra Utama, 1997), hlm.. 12

berkaitan dengan kegiatan usahanya, yang didasarkan bukti
adanya pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengadilan.
b. Telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari
pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP karena melanggar
ketentuan:
a) Tidak melaporkan mengenai penghentian kegiatan

usahanya/ penutupan perusahaannya, termasuk kantor
cabang/perwakilan perusahaan.
b) Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang/perwakilan
perusahaan. 3. Tidak memberikan data/informasi mengenai
kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
c) Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai
ketentuan yang berlaku yang didasarkan permintaan tertulis
dar Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Jangka waktu pembekuan SIUP paling lama satu tahun, kecuali
masih dalam proses pemeriksaan badan peradilan. Pembekuan ini dilakukan
oleh Kepala Kanwil DepDag atau Kepala Kantor DepDag yang menerbitkan
SIUP, atau yang mewakili dengan menerbitkan SK. SIUP yang dibekukan
dapat dicairkan apabila:

a. Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti
melakukan tindak pidana ekonomi sesuai keputusan badan
peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan teguran dan
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

SIUP dicabut apabila perusahaan pemegangnya:
a. Telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan

perdagangan, yaitu:

a) Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh SIUP.
b) Menyalahgunakan SIUP yang menyimpang dari bidang

usaha dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP-
nya.
c) Melanggar larangan di bidang perdagangan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Pencabutan SIUP dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang
bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan permohonan
untuk memperoleh SIUP baru setelah satu tahun sejak tanggal pencabutan
dan apabila disetujui permohonannya tersebut, diperlakukan sebagai
perusahaan baru.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan ke susilaan,

ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dan yang menjadi
pedoman bagi Penguasa-penguasa Negeri dalam melakukan tugas-nya”.

Dalam perkembangan hukum, dikenal dua jenis hukum yaitu : Hukum
Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat mengatur hubungan antara orang
perorangan, sedangkan hukum public mengatur hubungan antara Negara
dengan individu. Jelas disini, bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin
adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat disebutkan bahwa
hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas
dirinya sendiri (eigenrichting is verboden), tidak mengadili dan menjauhi
hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya.

Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan,
dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan
hal ini dalam melakukan suatu analisis aspek hukum ini dilakukan secara teliti
dan cermat dalam mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai
ketangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat yang
hendak kita teliti.demikian juga pada mereka yang hendak menyiapkan suatu
proyek atau usaha maka perlu diadakan berbagai persiapan yang berkaitan
dengan aspek hukum ini.

B. Saran
Saya tahu bahwa banyak sekali kekurangan dan kelemahan saya dalam

mempersiapkan makalah ini, baik dari segi tutur kata maupun kalimat dalam
pembahasn yang saya buat ini, jadi saya mengharapkan saran dan masukan dari
kawan-kawan dan terlebih-lebih kepada ibu dosen pembibing mata kuliah Studi

Kelayakan Bisnis agar makalah ini bisa sempurna dan berguna untuk diteladani
pada pembuatan makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA
Dr. Kasmir, S. M., & Jakfar, S. M. (2003). Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta:

Prenada Media Group.
Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha

dalam Kegiatan Bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (1), 136-
145.
Intan, Z., & Puji, T. (2015). Analisa Aspek Hukum Pada Studi Kelayakan
Bisnis. Malang: Anonim.
Jaya, A. (2013, 06 14). asmanjayayageablog. Dipetik 09 19, 2021, dari
asmanjayayageablog.blogspot.com:
http://asmanjayageablog.blogspot.com/2013/06/makalahaspek-
hukum.html
Supriadi, A., Angga, L. O., Taufan, A., Febrianty, Utomo, K. P.,
Wulansari, A. S., et al. (2021). Studi Kelayakan Bisnis (Sebuah
Tinjauan Teori dan Praktis). Bandung: Widina Bhakti Persada
Bandung.
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,
hlm. 83
Muhamad Djumhana. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan
Praktiknya di Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.
222.
David A Aaker, Manajemen Ekuitas Merek: Memanfaatkan Nilai dari
Suatu Merek. Cetakan Pertama, (Jakarta: Mitra Utama, 1997), hlm.. 12