PENYUSUN : (01)Abyan Adwa A. (03)Ahmad Masisi Putra (10)Davin Arga P. (27)Shalwan Fabio R. MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950-1959) 9D
P KEHADIRAT ALLAH SWT. ATAS SEGALA RAHMAT-NYA SEHINGGA MAKALAH INI DAPAT TERSUSUN SAMPAI SELESAI. TIDAK LUPA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH TERHADAP BANTUAN DARI ANGGOTA KELOMPOK YANG TELAH BERKONTRIBUSI BAIK PIKIRAN MAUPUN MATERI. KATA PENGANTAR MAJALAH INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PESERTA DIDIK DAN PELATIHAN DALAM RANGKA MENYELESAIKAN TUGAS IPS. SESUAI DENGAN TEMA YANG SUDAH DITENTUKAN GURU. UJI SYUKUR ATAS
1.Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Parlementer A. Sistem Pemerintahan Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan kabinet ministerial. Undang-Undang Dasar RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS). Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan sering nya pergantian kabinet. 1.) Kabinet Natsir : Kabinet pertama yang memperintah setelah RIS bubar adalah Kabinet Kabinet Natsir. Progam-progam Kabinet Natsir adalah sebagai berikut: menggiatkan usaha dan ketentraman dalam negeri; menyempurnakan pemerintahan; menyempurnakan organisasi angkatan perang; memajukan ekonomi rakyat; menyelesaikan masalah Irian Barat. 2.) Kabinet Sukiman-Suwiryo : Kabinet Sukiman mulai memerintah pada tanggal 26 April 1951. Tercatat ada beberapa kemajuan yang dicapai Kabinet ini antara lain, Kemajuan sektor usaha kecil; meningkatnya perlindungan terhadap kaum buruh. 3.) Kabinet Wilopo : Kabinet Wilopo dari PNI memerintah sejak 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Progam program wilopo, antara lain mempersiapkan pemilihan umum ; meningkatkan kemakmuran rakyat; meningkatkan keamanan.
1.Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Parlementer 4.) Kabinet Ali Sastroamijoyo I : kabinet ini mulai memerintah pada tanggal 31 Juli 1953. Kabinet Ali dari PNI didukung Nadhlatul Ulama, sebagai Oplsisi. program-program Kabinet Ali Sastroamijoyo I : -Menyelesaikan masalah Irian Barat. -Membentuk panitia pemilu. 5.) Kabinet Burhanudin Harahap : Kabinet ini terbentuk setelah gagalnya formatur pembentuk kabinet yang terdiri atas Dr. Sukiman, Wilopo, dan Mr. Asaat. Prestasi yang menonjol dari Kabinet ini berjalan sukses, namun kabinet ini sedikit dukungan. 6.) Kabinet Ali Sastroamijoyo II : Kabinet ini dilantik lagi setelah Kabinet diatas, ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai formatur kabinet baru. Kabinet ini ditunjuk kembali pada 24 Maret 1955. 7.) Kabinet Djuanda : Kabinet Djuanda juga disebut Kabinet Karya dan terbentuj pada tanggal 9 April 1957. Program kerja Kabinet Djuanda meliputi lima pasal yang disebut Pancakarya.
B. Sistem Kepartaian Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah multi partai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut antara lain : 1. Partai Masyumi Didirikan oleh Dr. Sukirman Wiryosanjoyo pada 7 November 1945. 2. Partai PNI Didirikan oleh Sidik Joyosukarto pada 29 Januari 1945. 3. Partai PSI Didirikan oleh Amir Syarifudin pada 20 November 1945. 4. Partai PKI Didirikan oleh Mr. Moh. Yusuf pada 7 November 1945. 5. Partai PBI Didirikan oleh Nyono pada 7 November 1945. 6. Partai PRJ Didirikan oleh Sutan Dewanis pada 8 November 1945. 7. Partai Parkindo Didirikan oleh Ds. Probowinoto pada 10 November 1945. 8. Partai PRS Didirikan oleh Sutan Syahrir pada 20 November 1945. 9. Partai Permai Didirikan oleh JB Assa oada 17 November 1945. 10. Partai PKRI Didirikan oleh IJ Kassimo pada 8 Desember 1945. 1.Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Parlementer C. Pemilu 1955 Pada tahun 1955 diselenggarakan Pertama di Indonesia. Pemilu merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. D. Gangguan Keamanan 1.)Pemberontakan APRA. 2.)Pemberontakan RMS. 3.)Pemberontakan Andi Aziz. 4.)Pemberontakan PRRI & Permesta. E. Konferensi Asia-Afrika dan Deklarasi Djuanda 1.)Penyelenggaraan KAA. 2.)Deklarasi Djuanda.
Dalam Rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Mengambil kebijakan memotong semua uang yang bermilai 2,05 menjadi setengahnya melalui kebijakan yang beredar. Pada masa kabinet Natsir muncul gagasan Sumiro yang terkenal dengan sebutan Program Benteng. Selama 3 tahun, lebih kurang 700 perusahaan mendapatkan kredit bantuan dari program tersebut. Pada masa Kabinet Sukiman, pemerintah membatasi krisis moneter. Krisis moneter adalah defisit anggaran belanja menurun sebanyak 3 milyar berikut kebijakan pemerintah : 1.) Menasionalisasi De Javasche Bank. 2.) Menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan. 3.) Melanjutkan Program Benteng. Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I, ada beberapa kenijakan yangdiusahakan dalam bidang ekonomi. 1.) Mr. Iskak Tjokrohadisuryo melaksanakan kebijakan Indonesianisasi. 2.) Membentuk Biro perancang Negara. 2. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Parlementer A. B. C. D.
Kehidupan Sosial Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan elonomi Pendidikan Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS. Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikbesarkan menurut Menteri Pendidikan pada saat itu. Kesenian Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti Organisasi Pelukis Indonesia (PI) & Gabungan Pelukis Indonesia (GPI). dan juga berdiri Akademi Seni Rupa Indonesiyang berletak di Yogyakarta. 3.Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer A. B. C.