TEST

KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

E-Book

PANDUAN PENCAIRAN
ANGGARAN

www.babel.atrbpn.go.id Atrbpn babel
Atrbpn_babel Atrbpn_babel Atrbpn babel

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatu,
Alhamdulillahirabbil’alamin, tersirat doa dan salam penulis tujukan kehadirat

Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan E-Book ini. E-
Book ini merupakan buku panduan sederhana yang disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
dan ditujukan guna menambah variasi bahan bacaan untuk kalangan dalam lingkup
kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
khususnya, Para Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional serta masyarakat pada umumnya. E-Book ini juga disusun sebagai salah satu
syarat kelulusan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III di
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian E-Book ini tidak lepas dari bantuan
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
ucapan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P., selaku Kepala PPSDM Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Bapak Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S., selaku Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bapak Iwan Setiawan, S.SiT., M.M., selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Ibu Poppy Ade Restawati, S.T. selaku coach penulis, yang telah memberikan

bimbingan, pengarahan, dan motivasi sampai dengan ter-realisasinya E-Book ini;
5. Bapak Eduward Rivaldo Lubis, S.E., M.M. selaku mentor, yang telah sabar

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan E-Book ini;
6. Seluruh widyaiswara, pelatih, panitia dan semua orang yang dengan ikhlas

memberikan ilmu selama pelatihan dasar berlangsung;
7. Seluruh pihak yang sudah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-

persatu.
Sebagai epilog, penulis berharap semoga E-Book ini bermanfaat dan dapat

memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan perwujudan Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional yaitu terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang
terpercaya dan berstandar dunia, serta realisasi dari nilai Berorientasi pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, manajemen ASN, dan
Smart ASN.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatu.

Pangkalpinang, Agustus 2022

Penulis

Ami Andreyan, S.E.

NIP. 199507262022041001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i
KATA PENGANTAR................................................................................ ii
DAFTAR ISI .........................................................................................iii

ENSIKLOPEDI ...................................................................................... 4

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN .................................................... 9
A. Ruang Lingkup................................................................................9
B. Maksud dan Tujuan ..........................................................................9

ALUR PELAKSANAAN ANGGARAN ............................................................. 10
A. Alur Pelaksanaan Anggaran dan Jenis-jenis Pembuatan Komitmen................ 10
B. Pelaksanaan Komitmen dan Penyelesaian Tagihan................................... 11
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Perbendaharaan.................................... 12

PENCAIRAN DANA APBN ......................................................................... 14
A. Pencairan Dana ............................................................................ 14
B. Kelengkapan Pengajuan SPM Ke KPPN.................................................. 14
C. SPM LS Balanja Pegawai Gaji (Aplikasi GPP/BPP) ................................... 16
D. SPM LS Belanja Pegawai Gaji (Non Aplikasi GPP/BPP) .............................. 16
E. SPM LS Kepada Bendahara ............................................................... 17
F. SPM LS Kepada Pihak Ke Tiga ............................................................ 18
G. SPM UP/TUP ................................................................................ 19
H. SPM GUP..................................................................................... 21
I. SPM PNBP ................................................................................... 22
J. PNBP Tidak Terpusat ...................................................................... 24
K. Retur SP2D ................................................................................. 25
L. Ralat SPM ................................................................................... 26
M. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).................................. 28

PENGUJIAN TAGIHAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEPADA ..................... 29

A. Pengujian Dokumen Bukti Mengenai Hak Tagih Kepada Negara.................... 29
1. Pengujian Pembayaran Belanja Pegawai ....................................................................... 29
2. Pengujian Pembayaran Belanja Non Pegawai ............................................................. 38

B. Pelaksanaan Pembayaran Kepada Yang Berhak ...................................... 41
1. Pembayaran Tunai .............................................................................. 41
2. Internet Banking / Cash Management System (CMS) .................................. 42
3. Kartu Debit ............................................................................................................................. 43

ENSIKLOPEDI

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan
APBN;

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga

4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga
yang bersangkutan.

5. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur
Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.

6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang
diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

7. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah
pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan;

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

4|Page

9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini
Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang
melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

11. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut
PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan
pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran.

12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada
kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

13. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah
orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan
kegiatan tertentu.

14. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat
PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk
mengelola pelaksanaan belanja pegawai.

15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam
jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai

5|Page

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme pembayaran langsung.
16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah
pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat
perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka
yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat
mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
18. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran
tagihan kepada negara.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan
kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan
pembayaran UP.
22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disebut SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi
permintaan pembayaran TUP.
23. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang
berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP.

6|Page

24. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang
selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK,
yang berisi pertanggungjawaban UP.

25. Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-PTUP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP.

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber
dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara
Pengeluaran.

28. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.

29. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disebut SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan TUP.

30. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya
disebut SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan
membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang
telah dipakai.

31. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang
selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.

7|Page

32. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disebut SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.

33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

34. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan
buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi dan sub fungsi,
program, kegiatan, output, bagian anggaran/unit organisasi eselon I/Satker
dan kode perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk
memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban
dan laporan keuangan pemerintah pusat.

35. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah
seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak.

36. Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening sebagaimana yang
tercantum dalam SP2D.

37. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam
bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

38. Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai
negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat
keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada Satker yang meliputi
gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.

8|Page

RUANG LINGKUP,
MAKSUD DAN TUJUAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup bahasan pada e-book ini menitikberatkan pada prosedur
pelaksanaan anggaran khususnya pencairan anggaran dilingkungan Kantor Wilayah
BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Panduan pelaksanaan anggaran, dimaksudkan untuk:
a. Memudahkan dalam melaksanakan tugas pada subbagian Keuangan dan
BMN;
b. Menjadi bahan bacaan terkait panduan pelaksanaan anggaran, dan
c. Menyelesaikan masalah terjadinya berkas tidak lengkap dan sebagainya
dalam pengajuan pencairan anggaran.

2. Tujuan
Panduan pencairan anggaran bertujuan untuk memberikan rangkuman
panduan serta aturan-aturan dalam pelaksanaan anggaran khususnya proses
pencairan anggaran agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran.

9|Page

ALUR PELAKSANAAN
ANGGARAN

A. ALUR PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
JENIS PEMBUATAN KOMITMEN

-Pengujian tersebut
sesuai dengan SOP KPPN,
hanya menguji 2 digit
(jenis brlanja) dan tidak
ke detil belanja

- Disclaimer pada SPM
menyatakan kebenaran
perhitungan dan isi SPM
tanggung jawab PPSPM

Gambar Alur Pelaksanaan Anggaran

Gambar Jenis-jenis Pembuatan Komitmen

10 | P a g e

B. PELAKSANAAN KOMITMEN DAN PENYELESAIAN
TAGIHAN

BILL

PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELESAIAN TAGIHAN

• Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan • Penerima hak mengajukan tagihan kepada
anggaran negara atas komitmen berdasarkan bukti-
pada DIPA yang mengakibatkan bukti yang sah untuk memperoleh
pengeluaran negara, dilakukan melalui pembayaran.
pembuatan komitmen yang dilakukan
dalam bentuk: • Khusus untuk pembayaran komitmen
- Perjanjian/kontrak untuk pengadaan dalam rangka pengadaan barang/jasa
barang/jasa; dan/atau berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Penetapan keputusan. - Pembayaran tidak boleh dilakukan
sebelum barang/jasa diterima;
• Perjanjian/kontrak pengadaan - Dalam hal pengadaan barang/jasa
barang/jasa hanya dapat dibebankan pada yang karena sifatnya harus dilakukan
DIPA tahun anggaran berkenaan. pembayaran terlebih dahulu,
pembayaran atas beban APBN dapat
• Perjanjian/kontrak yang pelaksanaan dilakukan sebelum barang/jasa
pekerjaannya membebani DIPA lebih dari setelah penyedia barang/jasa
1 (satu) tahun anggaran dilakukan menyampaikan jaminan atas uang
setelah mendapat persetujuan pejabat pembayaran yang akan dilakukan.
yangberwenang yang diatur oleh PMK.
• Dalam hal jaminan yang dikeluarkan oleh
• Perjanjian/kontrak atas pengadaan bank atau lembaga keuangan lainnya
barang/jasa dapat dibiayai sebagian atau berupa surat jaminan uang muka, jaminan
seluruhnya dengan rupiah murni dan/atau dimaksud dilengkapi dengan Surat Kuasa
pinjaman dan/atau hibah. bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala
KPPN untuk mencairkan jaminan.
• Perjanjian/kontrak yang pembayarannya
akan dilakukan melalui SPM-LS, PPK • Tagihan atas pengadaan barang/jasa
mencatatkan perjanjian/kontrak yang dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
telah ditandatangani ke dalam suatu membebani APBN diajukan dengan surat
sistem yang disediakan oleh Direktorat tagihan oleh penerima hak kepada PPK
Jenderal Perbendaharaan. setelah timbulnya hak tagih kepada
negara.
• Alokasi dana yang sudah tercatat dan
terikat dengan perjanjian/kontrak tidak • PPK menolak/mengembalikan tagihan
dapat digunakan lagi untuk kebutuhan karena dokumen pendukung tagihan tidak
lain. lengkap dan benar, PPK
harus menyatakan secara tertulis alasan
• Data perjanjian/kontrak yang memuat penolakan/ pengembalian tersebut paling
informasi pihakke 3 disampaikan ke KPPN lambat 2 (dua) hari kerja setelah
setelah ditandatanganinya diterimanya surat tagihan.
perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke
dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN. • Dalam hal pengujian telah memenuhi
persyaratan, PPK mengesahkan dokumen
tagihan dan menerbitkan SPP yang dibuat
sesuai format.

11 | P a g e

PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
PENYELESAIAN TAGIHAN

LANGSUNG (LS) SEGERA
Rp

SEKUEN 2 UANG PEMBAYARAN
RKUN PERSEDIAAN

BENDAHARA PENGELUARAN

PIHAK KETIGA

Gambar Penyelesaian Tagihan dalam Pelaksanaan Angora Belanja

C. TUGAS POKOK & FUNGSI PEJABAT
PERBENDAHARAAN

1 • Menyusun DIPA.
• Menetapkan:
- KPA;
- Pejabat Pemungut Penerimaan;
- Pejabat Pengelola Utang dan Piutang;
- Pejabat Pengelola BMN;
PENGGUNA - Pejabat penguji dan memerintahkan pembayaran; dan
ANGGARAN (PA)

- Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran.
• Menggunakan BMN.
• Mengawasi pelaksanaan anggaran.
• Membuat laporan keuangan.
• Mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran atas bagian anggaran yang
menjadi tanggungjawabnya.

2 • Menyusun DIPA.
• Menetapkan: PPK, PPSPM, Pejabat/Panitia Pengadaan, rencana
KUASA
PENGGUNA pelaksanaankegiatan dan rencana pencaiaran dana.
ANGGARAN • Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran.
(KPA) • Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban

anggaran.
• Melakukan supervisi, konsultasi dan pengendalian kegiatan.
• Mengawasi penatausahaan dokumen dan teransaksi yang berkaitan

denganpelaksanaan kegiatan.
• Menyusun laporan keuangan.

3 • Menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana.
• Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
PEJABAAT • Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan
PEMBUAT
KOMITMEN Penyedia Barang/Jasa.
(PPK) • Melaksanakan Kegiatan swakelola.
• Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya.
• Mengendalikan pelaksanaan perikatan.

12 | P a g e

• Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada
negara.

• Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang
dipersamakandengan SPP.

• Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA.
• Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA

dengan BeritaAcara Penyerahan.

• Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Kegiatan.

• Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja
Negara.

* Catatan:

Penetapan PPK tidak terikat periode TA dan PPK bertanggung jawab
atas kebenaran meteriil dan akibat yang timbul dari penggunaan
bukti mengenai haktagih kepada negara.

4 • Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPP
beserta dokumen pendukung.
• Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk
dibayarkan.
• Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.
• Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersam akan dengan SPM.
PEJABAAT • Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.
PENANDATANG

-AN SURAT • Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada
PERINTAH KPA.
MEMBAYAR dan

(PPSPM)

• melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

* Catatan:
Penetapan PPSPM tidak terikat periode tahun anggaran

5 • Menerima, menyimpan, membayar dan menyetorkan uang Pendapatan
Negara ke rekening Kas Negara.
BENDAHARA
• Menatausahakan dan membukukan transaksi uang .
• Mengelola rekening melaporkan pertanggung jawaban kepada BPK dan

Kuasa
BUN.
• melakukan pengujian tagihan.
• Memotong, memungut, dan menyetorkan pajak yang dipungut ke kas
negara
• Menatausahakan dan membukukan transaksi uang persediaan.
• Menyampaikan LPJ ke KPPN.

*Catatan:
Pengangkatan Bendahara tidak terikat periode tahun anggaran

13 | P a g e

PENCAIRAN DANA
APBN

A. PENCAIRAN DANA

Penyampaian SPM dilakukan oleh PPSPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. PPSPM menyampaikan SPM yang sudah ditandatangani beserta dokumen
pendukung dan ADK SPM melalui user PPSPM dengan melakukan upload berkas
pada aplikasi sakti.kemenkeu.id.

2. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN, penyampaian
SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM dapat melalui Kantor Pos/ Jasa
Pengiriman resmi (dengan cara KPA terlebih dahulu menyampaikan
konfirmasi/pemberitahuan kepada Kepala KPPN).

B. Kelengkapan Pengajuan SPM ke KPPN

SPM UP/TUP/GUP/GUP Nihil/ PTUP/LS/KP/IB/KBC beserta ADK SPM disampaikan
kepada KPPN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yang dibuat
sesuai format sebagaimana terdapat dalam lampiran XIV PMK Nomor
190/PMK.05/2012,

14 | P a g e

2. Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari
Kepala KPPN,

3. Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau
bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu)
penerima.

Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka
atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan:

1. Asli surat jaminan uang muka
2. Asli surat kuasa bematerai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk

mencairkan jaminan uang muka
3. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai

Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah

Khusus untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga
dilampiri dengan faktur pajak
Penyampaian SPM-KP dilampiri dengan SKPKPP dan SSP;

1. Penyampaian SPM-IB dilampiri dengan SKPIB dan SSP
2. Penyampaian SPM-KBC dilampiri dengan SKPBC

Untuk SPM yang sumber dananya dari PNBP untuk satker pengguna PNBP yang tidak
terpusat, Penyampaian SPM UP/TUP/GUP/GUP Nihil/ PTUP/LS, juga dilampiri dengan
bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN dan Daftar Perhitungan Jumlah
Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVII PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

15 | P a g e

C. SPM LS BALANJA PEGAWAI GAJI (Aplikasi

GPP/BPP)

Kelengkapan SPM

1. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji; Kode Jenis SPM: 01, 02, 03
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;
3. ADK Perubahan;
4. ADK Gaji;
5. Daftar Perubahan Gaji;
6. Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya.

Contoh uraian SPM
Pembayaran (gaji induk / gaji bulan – 13 / gaji susulan / terusan) / kekurangan gaji/
UDW / UDT / posekot gaji bulan …untuk ….pegawai / …jiwa

D. SPM LS Belanja Pegawai Gaji (Non Aplikasi
GPP/BPP)

Kelengkapan SPM

1. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2 (dua); Kode Jenis SPM: 01, 02, 03
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;
3. Daftar Gaji Induk lengkap (untuk non gaji induk berupa Daftar Kekurangan Gaji,

Daftar Gaji Susulan, Posekot Gaji dsb);
4. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji (SK KP, SK KGB,KP4 dsb);
5. Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya.

16 | P a g e

Contoh uraian SPM
Pembayaran…(gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/posekot gaji dsb) bulan
…untuk ….pegawai / …jiwa

E. SPM LS KEPADA BENDAHARA

SPM LS kepada bendahara / para pegawai Contoh: Uang lembur, uang makan,
perjalanan dinas, honorarium dsb (pembayaran swakelola)
Kelengkapan SPM

1. SPM-LS dalam rangkap 2 (dua)
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM
3. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk potongan pajak dan/atau bukti setor lainnya.
4. Daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima

- Untuk SPM LS kepada Bendahara berupa daftar nominatif;
- Untuk SPM LS kepada pegawai dilampirkan juga Daftar Rekening Terlampir dan ADK

rekening terlampir;
Contoh uraian SPM
Pembayaran belanja…(pegawai*1)/barang/modal/lain-lain) sesuai *2) SK/ST/SPD No.
……. Tgl. ……
*1) Untuk jenis belanja pegawai non gaji (akun 51) format uraian mencantumkan

bulan dan jumlah penerima. Misalnya : pembayaran uang makan/
lembur/tunjangan../honor…/vakasi/ dsb bulan…. untuk …pegawai
*2) Diisi dengan nomor dan tanggal SK/ST/SPD/dsb. Untuk beberapa jenis
pembayaran (misalnya honorarium, uang saku, perjalanan dinas, dsb) yang

17 | P a g e

digabung dalam satu SPM, agar melakukan: menambahkan keterangan “dan lain-
lain” setelah nomor dan tanggal SK/ST/SPD pada uraian SPM mencantumkan
tanggal dan nomor SK/ST/SPD/dsb pada daftar nominatif.

F. SPM LS KEPADA PIHAK KE TIGA

Kelengkapan SPM

1. SPM-LS dalam rangkap 2 (dua)
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM
3. ADK Kontrak (cetak Karwas Kontrak dan Realisasi Kontrak)
4. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya

Sesuai Pasal 36 PMK 190/PMK.05/2012, data perjanjian/kontrak disampaikan kepada
KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak
untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.
Contoh uraian SPM
Pembayaran belanja …..(barang/modal/ bantuan sosial / lain-lain) sesuai Kontrak/SK
No.……. Tgl. ……. PMK/Jaminan Uang Muka /BAP /BAST /Jaminan Pemeliharaan No.
……. Tgl…
SPM LS kepada pihak ketiga dalam rangka pembayaran Uang Muka atas
perjanjian/kontrak.
Kelengkapan SPM

1. SPM-LS dalam rangkap 2 (dua)
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM

18 | P a g e

3. ADK Kontrak (cetak Karwas Kontrak dan Realisasi Kontrak)
4. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya

Syarat Khusus berupa :

1. Asli surat jaminan uang muka;
2. Asli surat kuasa bematerai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk

mencairkan jaminan uang muka;
3. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai

Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Contoh uraian SPM
Pembayaran uang muka belanja … (barang/modal/lain- lain) sesuai Kontrak No. …….
Tgl. ……. SPMK/Jaminan Uang Muka……. No. ……. Tgl…

G. SPM UP/TUP

Batas Pemberian Uang Persediaan

1. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta
rupiah);

2. Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

3. Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
19 | P a g e

4. Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
1. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP
kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium
dan perjalanan dinas.
2. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: Pengajuan SPM GUP
(Penggantian UP) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50%
(lima puluh persen).
1. Belanja Barang;
2. Belanja Modal; dan
3. Belanja Lain-lain.
3. Dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan
penggantian UP, kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada
KPA,
4. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala
KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen).

20 | P a g e

Kelengkapan SPM
1. SPM UP / TUP dalam rangkap 2 (dua);
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;
3. Surat Pernyataan dari KPA dengan format sesuai lampiran XIV PMK
190/PMK.05/2012 (untuk SPM UP); Surat persetujuan pemberian TUP dari
Kepala KPPN (untuk SPM-TUP).

Contoh uraian SPM
- Penyediaan Uang Persediaan (RM / PLN / PNBP) Satker …. ……Tahun 2022
- Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (RM / PLN / PNBP) Satker …. ……Tahun

2022

H. SPM GUP

SPM GUP ISI
Kelengkapan SPM

1. SPM GUP dalam rangkap 2 (dua);
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;
Contoh uraian SPM
Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain-lain)
SPM GUP NIHIL

21 | P a g e

Kelengkapan SPM

1. SPM GUP Nihil dalam rangkap 2 (dua)
2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM. Bukti setor pengembalian

UP/TUP yang telah dikonfirmasi KPPN (dalam hal potongan GUP Nihil kurang
dari UP/TUP)

Contoh uraian SPM Nihil atas UP

1. Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain-
lain) setelah diperhitungkan dengan UP sebesar Rp..(diisi sesuai besaran
potongan SPM akun 815111) sebagai pertangungjawaban UP Tahun 201.. Nihil
atas TUP.

2. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja
(barang/modal/lain-lain) setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp..(diisi
sesuai besaran potongan SPM akun 815111).

I. SPM PNBP

Penyetoran PNBP terpusat:
SPM UP

1. SPM UP yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM;
2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-

190

22 | P a g e

SPM TUP

1. SPM UP yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM;
2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-

190

SPM GUP/GUP NIHIL

1. SPM UP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;

SPM LS
1. SPM LS yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
2. ADK SPM LS yang memuat PIN PPSPM;
3. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti setor lainnya
4. Daftar Nominatif untuk yang lebih dari 1(satu) penerima;
5. Data perjanjian/kontrak wajib dicatatkanolek PPK melalui sistem aplikasi dan
disampaikan secara langsung atau email ke KPPN 5 (lima) hari kerja setelah
kontrak ditandatangani;
6. Khusus untuk SPM LS pembayaran jaminan uang muka ditambah persyaratan:
a. Asli jaminan uang muka;
b. Asli surat kuasa bermeterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN;
c. Asli konfirmasi tertulis dari penerbit jaminan;

23 | P a g e

J. PNBP TIDAK TERPUSAT

Penyetoran PNBP tidak terpusat:
SPM UP:

1. SPM UP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-

190
4. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh olek Seksi Bank KPPN;
5. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format

Lampiran XVII PMK-190

SPM TUP

1. SPM TUP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
2. ADK TUP yang memuat PIN PPSPM;
3. Surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN
4. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
5. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format

Lampiran XVII PMK-190

SPM GUP/GUP NIHIL:

1. SPM GUP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;

2. ADK SPM GUP yang memuat PIN PPSPM;

3. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;

4. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format

Lampiran XVII PMK-190

24 | P a g e

SPM LS:

1. SPM LS yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
2. ADK SPM LS yang memuat PIN PPSPM;
3. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti setor lainnya
4. Daftar Nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima;
5. Data perjanjian/kontrak wajib dicatatkan olek PPK melalui sistem aplikasi dan

disampaikan secara langsung atau email ke KPPN 5 (lima) hari kerja setelah
kontrak ditandatangani;
6. Khusus untuk SPM LS pembayaran jaminan uang muka ditambah persyaratan:

- Asli jaminan uang muka;
- Asli surat kuasa bermeterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN;
- Asli konfirmasi tertulis dari penerbit jaminan;
7. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
8. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format
Lampiran XVII PMK-190

K. RETUR SP2D

Alasan terjadi retur SP2D antara lain :
- Kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening SP2D
- Kesalahan penulisan nama bank penerima
- Rekening tidak aktif/tutup/pasif

25 | P a g e

Prinsip dasar penatausahaan dana retur :

- Retur yang diterima selama tahun berjalan (belum disetor ke kas negara) dapat
dibayarkan kembali dengan penerbitan surat ralat rekening SP2D.

- Kesalahan retur yang telah disetorkan ke kas negara dapat dibayarkan kembali
melalui penerbitan SPM-PP/SP2D oleh KPPN setelah ada pengajuan surat
permohonan pembayaran kembali dari KPA/satuan kerja.

Surat ralat/perbaikan dan permohonan perbaikan pembayaran kembali
disampaikan kepada KPPN dilampiri :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- Fotocopy buku tabungan/rekening giro yang telah dilegalisir bank/kantor pos

penerima.
- Surat pernyataan dari bank/kantor pos penerima bahwa rekening berkenaan masih

aktif minimal sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat ralat dari
KPA/satker.
- Perbaikan resume kontrak dalam hal ralat mengakibatkan perubahan data rekening
dalam kontrak/resume kontrak.
- ADK SPM, Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi serta SPM setelah koreksi dalam hal
ralat mengakibatkan perubahan data pada SPM dan SP2D.

L. RALAT SPM

Prosedur mengenai Koreksi/Ralat SPM telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor PER-89/PB/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang
Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN. Satker yang hendak melakukan
perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN

26 | P a g e

wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Prosedur koreksi/ralat SPM yang telah
diterbitkan SP2Dnya adalah sebagai berikut:
Koreksi Data Pengeluaran dan/atau Potongan Melalui SPM/SP2D
Koreksi data yang diajukan pada KPPN berupa:

1. Data setoran penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi; dan/atau
2. Data pengeluaran dan/atau potongan melalui penerbitan SPM/SP2D.
Persyaratan Koreksi/Ralat SPM:
Mengajukan surat permintaan koreksi data pengeluaran dan/atau potongan SPM/SP2D
kepada KPPN mitra kerja masing-masing. Format surat sebagaimana Lampiran I PER-
89/PB/2011. Surat permintaan koreksi tersebut wajib dilampirkan dengan:
3. Daftar Rincian Koreksi Data yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran

(bagian tak terpisahkan dari Lampiran I PER-89 / PB / 2011);
4. Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi;
5. SPM setelah koreksi;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Koreksi/Ralat SPM;
7. ADK Koreksi SPM (SPM yang sudah diperbaiki).
Koreksi/perbaikan/ralat SPM tidak dapat dilakukan terhadap data SPM yang
mengakibatkan perubahan jumlah uang baik pada jumlah total pengeluaran, jumlah
total potongan, dan/atau jumlah bersih dalam SPM.
KPPN akan meneliti/memeriksa koreksi/ralat SPM tersebut apakah benar dan dapat
dilakukan sesuai PER-89/PB/2011. Bila koreksi/ralat SPM dapat dilakukan maka KPPN
akan menerbitkan Nota Penyesuaian. Bila koreksi/ralat SPM tidak dapat dilakukan
maka KPPN akan menerbitkan surat pengembalian atas koreksi/ralat SPM tersebut.

27 | P a g e

Koreksi Data Setoran Penerimaan Negara Melalui Bank/Pos Persepsi

Koreksi data setoran penerimaan Negara melalui Bank/Pos Persepsi berpedoman pada
PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan
dan Koreksi Pembukuan Penerimaan.

M. SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN (SKPP)

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang
terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna
Anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat.

1. SKPP pegawai pindah diterbitkan rangkap 4 (empat) dengan penjelasan :

• lembar I untuk pegawai yang bersangkutan untuk dilampirkan pada saat
pengajuan gaji pertama kali ditempat yang baru;

• lembar II untuk satuan kerja yang baru, dilampiri dosir kepegawaian dan ADK
pegawai pindah;

• lembar III untuk KPPN asal sebagai pertinggal;
• lembar IV untuk pertinggal satuan kerja yang bersangkutan.

SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pindah

2. SKPP pegawai pensiun diterbitkan rangkap 5 (lima) dengan penjelasan:

• lembar I & II kedua untuk kepada PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero);
• lembar III untuk kepada pegawai yang bersangkutan;
• lembar IV untuk KPPN sebagai Pertinggal;
• lembar V untuk satuan kerja bersangkutan.

28 | P a g e

SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara
(BKN). SKPP dikirim oleh Satuan kerja asal sesuai peruntukannya sebagaimana diatur
pada angka 1 dan 2 setelah diberi keterangan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada
KPPN asal bahwa data pegawai pindah/pensiun telah dinonaktifkan dari database
pegawai satuan kerja tersebut pada KPPN asal.

PENGUJIAN TAGIHAN DAN
PELAKSANAAN

PEMBAYARAN KEPADA
YANG BERHAK

A. PENGUJIAN DOKUMEN BUKTI MENGENAI HAK

TAGIH KKEPEAPDAANEDGAARANEGARA

1. Pengujian Pembayaran Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang
yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun
diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam
kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran pengeluaran untuk gaji dan
tunjangantunjangan, uang makan, lembur, honorarium, dan vakasi.

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus
dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai
tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang
dilakukan (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan/yang
dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan

29 | P a g e

perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan
irian jaya/papua, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus
wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah terluar, dan tunjangan

umum), baik dalam bentuk uang maupun barang.

I. Pengujian Pembayaran Gaji Induk

Gaji induk merupakan gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada
pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat
keputusan sesuai ketentuan perundangundangan pada Satker yang meliputi gaji
pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Disusun dalam suatu daftar yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan

kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan,
status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan pegawai bersangkutan,
serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada
lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya;
b. Gaji pegawai yang dimuat dalam gaji induk adalah gaji pegawai yang telah
masuk daftar Pengeluaran gaji induk bulan sebelumnya dan/atau susulan
gajinya;
c. Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi : Gaji
pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan
fungsional, tunjangan umum, tunjangan pangan/beras, tunjangan kemahalan,
tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, dan
pembulatan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan;
d. Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dilaksanakan secara langsung (LS) kepada
pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Dalam hal
pembayaran gaji secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening
masing-masing pegawai belum dapat dilaksanakan, maka pembayaran belanja

30 | P a g e

pegawai gaji secara LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran dilaksanakan
setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN.
e. Dispensasi Kepala KPPN memuat pernyataan bahwa Kuasa PA
bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila
terjadi kehilangan, pencurian, perampokan ataupun sebab lain;
f. Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama
bulan berkenaan;
g. Pembayaran gaji induk untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hak atas
gajinya berlakupada bulan CPNS yang besangkutan secara nyata melaksanakan
tugas, yang dinyatakan dengan surat pernyataan atasan langsung yang
membawahi calon pegawai negeri sipil bersangkutan;
h. Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang diperkerjakan dibayarkan oleh
satuan kerja asal;
i. Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang diperbantukan dibayarkan oleh
satuan kerja yang menerima perbantuan;
j. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak
berhak atas pembayaran gaji induk;
k. Pembayaran gaji induk dihentikan pada bulan ke-3 bagi Pegawai Negeri Sipil
yang meninggalkan tugas secara tidak sah selama dua bulan berturut-turut;
l. Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir
bulan ke-12 sejak ia dinyatakan hilang dan diterbitkan SK Pensiun Janda/Duda
bagi istri/suaminya;
m. Pembayaran gaji induk bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan
sementara (Schorsing) karena:

31 | P a g e

i. Didakwa telah melakukan suatu kejahatan pelanggaran jabatan. Maka
mulai bulan berikutnya pegawai tersebut diberhentikan sementara dan
diberikan bagian gaji sebesar :
- 50 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, jika terdapat
petunjukpetunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan
pelanggaran yang didakwakan atas dirinya.
- 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, jika belum terdapat
petunjukpetunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan
pelanggaran yang didakwakan atas dirinya

ii. Didakwa karena telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang tidak
menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan
berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan diri atas di pegawai
yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai
tersebut. Maka mulai bulan berikutnya pegawai tersebut diberhentikan
sementara dan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang
diterimanya terakhir.

II. Pengujian Pembayaran Gaji Susulan

Gaji susulan merupakan gaji seseorang pegawai negeri yang belum dibayarkan
untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak dilakukan tepat
pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada suatu tempat.
Gaji Susulan dapat berupa gaji pertama bagi calon pegawai negeri sipil/pegawai
negeri sipil dan gaji pegawai yang dipindahkan karena dinas, atau pegawai yang
karena kasus tertentu dihentikan pembayaran gajinya kemudian harus dibayarkan
lagi gaji yang sempat dihentikan tersebut. Pengujian pembayaran gaji susulan
harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu:

32 | P a g e

a. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi
seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan
mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal
lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan
penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur daftar
gaji beserta potonganpotongannya;

b. Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi gaji
pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan structural, tunjangan
fungsional, tunjangan umum, tunjangan pangan/beras, tunjangan
kemahalan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus
pajak, pembulatan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan.

c. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada
gaji susulan tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang;

d. Pembayaran gaji susulan dapat dilakukan sebelum dimintakan gaji
bulanannya atau setelah dibayarkan gaji bulanannya;

e. Pembayaran gaji susulan dilaksanakan ke rekening masing-masing pegawai
secara giral.

III. Pengujian Pembayaran Uang Muka Gaji

Uang muka gaji merupakan pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan

kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas. Persekot gaji

hanya bersifat pinjaman, karena itu tidak mutlak diberikan kepada setiap

pegawai negeri yang pindah karena kepentingan dinas. Pengujian pembayaran

uang muka gaji memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Uang muka/persekot gaji didasarkan atas permintaan pegawai negeri

yang pindah;

33 | P a g e

b. Uang muka/persekot gaji diberikan sebesar satu bulan gaji untuk pegawai
negeri yang tidak kawin atau dua bulan gaji bagi pegawai negeri yang
kawin, tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan serta tanpa
potongan;

c. Pengembalian uang muka/persekot gaji untuk yang diberikan sebesar satu
bulan gaji diangsur sebesar seperdelapan dari jumlah persekot gaji
terhitung mulai bulan berikutnya, sedangkan untuk yang diberikan
sebesar dua bulan gaji diangsur sebesar seperduapuluh dari jumlah
persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya;

d. Uang muka/Persekot gaji tidak diberikan kepada pegawai negeri yang
pindah atas permintaan sendiri.

IV. Pengujian Pembayaran Kekurangan Gaji
Yang dimaksud dengan kekurangan gaji adalah kekurangan pembayaran gaji

seseorang pegawai negeri karena adanya kenaikan besaran komponen gaji,
sedangkan pembayaran gajinya atas dasar kenaikan besaran komponen gaji
tersebut tidak dilaksanakan tepat waktunya sesuai dengan berlakunya perubahan
besaran komponen penghasilan tersebut. Kenaikan besaran komponen gaji
ditetapkan dengan surat penetapan/keputusan seperti kenaikan pangkat, gaji
berkala, penyesuaian harga beras, dan lainlain. Pengujian pembayaran
kekurangan gaji harus meliputi ketentuan sebagai berikut:

a. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi
pegawai yang berhak atas pembayaran kekurangan gaji pada satuan kerja
bersangkutan dengan perhitungan selisih antara penghasilan yang
seharusnya diterima dengan penghasilan yang telah dibayarkan;

b. Komponen daftar kekurangan gaji meliputi nama, NIP, pangkat/golongan,
status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan
34 | P a g e

serta perhitungan penghasilan gaji secara lengkap pada lajur-lajur daftar
gaji beserta potonganpotongannya;
c. Kekurangan gaji dibayarkan paling cepat bersamaan dengan gaji induk
berdasarkan kenaikan besaran komponen gaji tersebut;
d. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada
kekurangan gaji tunjangan pangannya diberikan dalam bentuk uang;
e. Pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan secara giral yang ditujukan
kepada pegawai yang bersangkutan;
f. Pembayaran kekurangan juga berlaku untuk Uang Duka Wafat, Gaji
Terusan, dan Gaji Bulan Ketigabelas.

V. Pengujian Pembayaran Gaji Terusan

Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang
meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama 4 (empat) bulan berturut-turut.
Ketentuan yang menyangkut pembayaran gaji terusan adalah sebagai berikut:

a. Gaji terusan dibayarkan setiap tanggal satu bulan berkenaan atau
tanggal berikutnya apabila tanggal 1 adalah hari libur dan diajukan
bersamaan gaji induk;

b. Gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami/isteri dari
janda/duda tersebut meninggal dunia;

c. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang
berisi pegawai yang berhak atas pembayaran gaji terusan pada satuan
kerja dengan tambahan penjelasan :
i. Pada baris nama pegawai yang dimintakan gaji terusan supaya diberi
catatan “Meninggal dunia tanggal.......”;

35 | P a g e

ii. Dalam lajur tanda tangan supaya dicantumkan nama lengkap ahli
waris yang menerima terusan penghasilan.

d. Gaji terusan tidak dikenakan potongan iuran wajib 10% tetapi dikenakan
iuran wajib asuransi kesehatan sebesar 2%;

e. Terusan penghasilan belanja pegawai tidak dibayarkan apabila tidak ada
keluarga pegawai yang berhak memperoleh pension janda/duda/ahli
waris;

f. Pembayaran gaji terusan harus dihentikan pada bulan kelima baik surat
keputusan pensiunan janda/duda telah atau belum diterima;

g. Apabila terdapat keterlanjuran pemotongan iuran wajib sebesar 10%
maka terhadap 108 Panduan kelebihan potongan sebesar 8% harus
dikembalikan kepada janda/duda yang bersangkutan oleh PT. Taspen
(Persero). Kelebihan potongan iuran wajib harus dicantumkan dalam
SKPP Pensiun.

VI. Pengujian Pembayaran Uang Makan
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk

keperluan makan Pegawai Negeri Sipil. Uang makan diberikan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selain diberikan gaji dan
tunjangan lainnya. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran Uang
Makan:

a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan
diberikan Uang Makan;

b. Permintaan pembayaran uang makan dapat diajukan untuk beberapa
bulan sekaligus;

36 | P a g e

c. Besaran Uang Makan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(Ketentuan terakhir PMK Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara);

d. Uang makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya
dilaksanakan pada awal bulan berikutnya;

e. Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan,
uang makan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus;

f. Khusus untuk uang makan bulan Desember. Dapat dibayarkan pada bulan
berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran;

g. Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung ke rekening pegawai.

h. Ketentuan-ketentuan pengujian Kelengkapan dokumen pembayaran uang
makan adalah sebagai berikut :
1. Daftar Perhitungan Uang Makan
2. Daftar Hadir Kerja
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
4. SSP PPh Pasal 21

VII. Pengujian Pembayaran Uang Lembur

Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit satu jam
penuh, untuk kerja lembur pada hari minggu dan hari libur, tarip uang
lembur per jam dinaikkan dua kali lipat (200%) Uang Lembur diberikan
dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas
dan pekerjaan di luar jam kerja. Disamping uang lembur, kepada PNS yang

37 | P a g e

kerja lembur diberikan pula uang makan sekurang-kurangnya 2 jam secara
berturut-turut. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang
lembur adalah :

a. Pembayaran lembur dilengkapi dengan Daftar Pembayaran
Perhitungan Lembur yang sudah ditandatangani oleh Kuasa
PA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran
Satker/SKS yang bersangkutan;

b. Surat perintah kerja lembur;
c. Daftar hadir kerja;
d. Daftar kerja lembur; dan
e. SSP PPh pasal 21.

2. Pengujian Pembayaran Belanja Non Pegawai

I. Pengujian Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan
a. Honorarium Kepanitiaan
Honorarium kepanitiaan/tim adalah uang jasa yang diberikan kepada
pejabat negara, pegawai negeri sipil yang disamping tugas dan jabatannya
diangkat dengan surat keputusan, untuk menduduki kewenangan sebagai
ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, anggota, dan tenaga
ahli/penasehat ahli dari dewan/sub dewan, panitia/tim dan atau badan
koordinasi tertentu. Pembentukan panitia ini dapat dilakukan dengan
keputusan presiden dan atau keputusan menteri. Ketentuan yang mengatur
tentang honorarium panitia/tim, setiap tahun sering mengalami perubahan
dengan mengacu kepada keputusan Menteri Keuangan. Pembayaran
honorarium dapat dilakukan setelah dilaksanakannya pekerjaan oleh pegawai

38 | P a g e

yang mendapatkan tugas. Pengujian dilakukan terhadap dokumen pendukung
yang harus dilampirkan dalam pembayaran honorarium adalah:
1. Surat Keputusan pembentukan kepanitiaan;
2. Surat keputusan pengangkatan kepanitiaan;
3. Daftar honorarium.

b. Honorarium/vakasi tenaga pendidik
Honorarium tenaga pendidikan adalah tunjangan jasa yang diberikan

kepada seorang pengajar/guru/dosen yang memberikan pelajaran pada suatu
perguruan/sekolah/fakultas diluar tugas pokoknya, dan dalam memberikan
pelajaran tersebut diangkat/ditunjuk oleh instansi berwenang. dalam waktu
tertentu. Pegawai yang dapat menerima honorarium/vakasi tenaga
pendidikan antara lain adalah guru tidak tetap pada sekolah menengah dan
tenaga pengajar luar biasa pada perguruan tinggi tertentu. Pengujian
dilakukan terhadap dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam
pembayaran honorarium /vakasi tenaga pendidik adalah :

1. Surat Keputusan pengankatan sebagai tenaga pendidik;
2. Daftar honorarium.
II. Pengujian Pembayaran Langganan Daya dan Jasa

Pengujian Pembayaran Langganan Daya dan Jasa dilakukan terhadap
dokumen berupa dokumen pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya
dan jasa yang sah.
III. Pengujian Pembayaran Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam
wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

39 | P a g e

Pengujian Pembayaran Perjalanan Dinas dibagi menjadi 2, yaitu :
a. Perjalanan Dinas yang sudah dilaksanakan Perjalanan dinas jabatan yang

sudah dilaksanakan, dilampiri:
1. Daftar nominatif perjalanan dinas; dan
2. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri,
dan pegawai tidak tetap.
b. Perjalanan Dinas yang belum dilaksanakan
Perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri daftar
nominative perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas pindah, dilampiri
dengan Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan
dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak
tetap.

IV. Pengujian Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Non Kontraktual

1 Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap Pengujian Pembayaran untuk pengadaan
Barang/Jasa Non Kontraktual dilakukan pada belanja barang/jasa yang
nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00. Pengujian terhadap pembayaran
harus memperhatikan beberapa dokumen yaitu :
a. Nota Pesanan Barang/Jasa
b. Berita Acara Serah Terima
c. Kuitansi

40 | P a g e

B. PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEPADA YANG
BERHAK

Dalam rangka penetausahaan kas oleh Bendahara, bendahara harus
menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya. Dalam melaksanakan
tugasnya, Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank
Umum/Kantor Pos yang telah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN.

Dalam rangka pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/BPP, pejabat yang
berwenang melakukan pendebitan rekening di Bank Umum/Kantor Pos adalah
KPA/PPK atas nama KPA dan Bendahara Pengeluaran/BPP.

1. Pembayaran Tunai

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dibagi menjadi dua, yaitu
pembayaran yang dilakukan menggunakan Uang Persediaan dan menggunakan
mekanisme Langsung.

Bendahara Pengeluaran dapat melaksanakan pembayaran melalui mekanisme UP
setelah menerima SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA dengan
melampirkan bukti pengeluaran berupa :

a. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan
SSP; dan

b. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang
diperlukan dan telah disahkan oleh PPK. Berdasarkan SPBy tersebut,
pengujian dilakukan oleh bendahara pengeluaran atas :
1. Kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
2. Kebenaran atas hak tagih, meliputi :

41 | P a g e

3. Kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan
dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan
dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan

4. Ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
SPM LS Bendahara adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM
kepada Bendahara Pengeluaran. Uang yang berasal dari Kas Negara melalui SPM LS
Bendahara wajib ditatusahakan oleh bendahara dan diserahkan kepada yang berhak
menerima berdasarkan daftar nominatif penerima yang disampaikan ke KPPN.
Bendahara Pengeluaran/BPP harus memperhitungkan dan memungut/memotong
pajak atas pembayaran yang bersumber dari SPM LS Bendahara. Dalam hal terdapat
sisa uang yang bersumber dari SPM LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang
berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang dimaksud ke
Kas Negara.

2. Internet Banking / Cash Management System (CMS)

Dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu pengurangan penggunaan

uang kertas, bendahara pengeluaran juga dapat menggunakan fasilitas internet

banking/cash management system. Fitur minimal internet banking yang diperlukan

oleh bendahara adalah :

1. Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo Rekening;

2. Mencetak Rekening Koran;

3. Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima:

a. Pada bank yang sama;

b. Antar bank melalui SKN atau RTGS;

c. Antar bank melalui jaringan online;

4. Penyetorann pajak atau PNBP melalui MPN G2;

5. Pembayaran langganan daya dan jasa air, listrik dan telepon.

42 | P a g e

Registrasi Internet Banking dilakukanolrh KPA dengan mengisi formulir pendaftaran
ke Bank Umum tempat rekening dibuka dengan melengkapi data-data antara lain :

1. Data pemohon (KPA/Kepala Satker) antara lain : nama, alamat, nomor telepon
seluler dan alamat email;

2. Data rekening yang akan didaftarkan, antara lain : nomor rekening, nama
rekening dan jenis rekening (sesuai persyaratan yang berlaku pada
masingmasing Bank Umum)

Kelebihan Pendebitan Rekening melalui Internet Banking :
1. Tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai;
2. Transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di
tempat;
3. Peluang terjadinya moral hazard dapat diminalisasi;
4. Bukti transaksi tersimpan dalam sistem internet banking;
5. Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)

Konsekuensi dari penggunaan internet banking ini adalah terdapat risiko mengalami
cyber crime, misalnya peretasan rekening atau penyalahgunaan password.

3. Kartu Debit

Penggunaan kartu debit diperlukan oleh bendahara untuk mengurangi antrian di
bank dan menutup kekurangan yang mungkin bias disebabkan oleh penarikan tunai
dan internet banking/cash management system.

Fitur minimal kartu debit yang diperlukan oleh bendahara adalah :
1. Transfer ke rekening penerima
2. Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2; Pembayaran belanja APBN baik

melalui ATM maupun EDC yang telah memperoleh persetujuan PPK.

43 | P a g e

44 | P a g e