Rancangan Aktualisasi - Clara Shinta Octaviani.docx

RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI
NILAI-NILAI DASAR DAN PERAN KEDUDUKAN APARATUR SIPIL

NEGARA (ASN)

“OPTIMALISASI PENGELOLAAN DATA KEGIATAN BIDANG
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS DIGITAL DI SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK”

Nama Disusun oleh:
: Clara Shinta Octaviani, A.Md

NIP : 199510202020122014

NDH : 20

Jabatan : Calon Pelaksana / Terampil

Instansi/Dinas : Satuan Polisi Pamong Praja

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Kota Depok
Angkatan X Tahun 2021

PEMERINTAH KOTA DEPOK
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI JAWA BARAT
2021

1

HALAMAN PERSETUJUAN

RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR DAN PERAN
KEDUDUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

“OPTIMALISASI PENGELOLAAN DATA KEGIATAN BIDANG
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS DIGITAL DI SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK ”

Nama Disusun oleh:
NIP : Clara Shinta Octaviani, A.Md
: 199510292020122014

Hari, tanggal Dinyatakan disetujui untuk diseminarkan pada:
Tempat :
:

Depok,
Menyetujui

Mentor, Peserta Diklat,

Drs. Eriman Syoyfan, AP, M.Si Clara Shinta Octaviani, A.M.d
NIP. 197301021993031003 NIP. 199510292020122014

Penguji/Narasumber, Coach,

Ir. Ade Kusmana, MM
Widyaiswara Ahli Madya
NIP. 196812171995031003

2

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Optimalisasi Pengelolaan Data Kegiatan Bidang Penegakan
Peraturan Daerah Berbasis Digital di Satuan Polisi Pamong
Nama Praja
NIP
Unit Kerja : Clara Shinta Octaviani, A.Md
Instansi : 199510292020122014
: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok
: Pemerintah Kota Depok

Telah diseminarkan,
Di :
Hari, Tanggal :

Peserta Pelatihan Dasar

Clara Shinta Octaviani, A.Md
NIP. 199510292020122014

Coach, Mentor,

Ir. Ade Kusmana, MM Drs.Eriman Syofyan, AP, M.Si
NIP. 196812171995031003 NIP. 197301021993031003

3

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan
karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan
aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Data Kegiatan Bidang
Penegakan Peraturan Daerah Berbasih Digital di Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Depok” dengan baik.

Penyusunan laporan ini tidak mungkin terwujud tanpa perhatian,
dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc. selaku Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Provinsi Jawa Barat, atas penyelenggaraan pelatihan
dasar ini.
2. Ir. Ade Kusmana, MM. selaku coach yang selalu membimbing,
mendukung dan mengarahkan dalam penyusunan laporan ini.
3. Drs. Eriman Syofyan, AP, M.Si, selaku mentor dan Kepala Seksi
Penegakan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok yang
telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan ilmu kepada penulis
dalam menyelesaikan laporan ini.
4. Seluruh Widyaiswara Latsar CPNS yang telah memberikan banyak
kesempatan pada peserta untuk belajar dan memberikan ilmu.
5. Seluruh pengamat latsar CPNS yang telah membantu terlaksananya
pelatihan ini.

6. Kedua orangtua penulis, yang tidak pernah berhenti untuk memberikan
doa, perhatian, semangat, kepercayaan, dan kasih sayang kepada penulis.

7. Rekan-rekan kerja dan teman-teman seperjuangan yang telah memberi
dukungan kepada saya.
Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran
yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata,

4

saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam proses
penyelesaian laporan aktualisasi ini.

.
Depok, Juli 2021
Penulis

5

DAFTAR ISI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI 1
1
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Identifikasi Isu 6
1.2.1 Environmental Scanning 6
1.2.2 Alat Bantu Analisis 6
1.2.3 Rumusan Isu 8
1.2.4 Identifikasi Sumber Isu 8
1.3 Tujuan Aktualisasi 10
1.4 Manfaat Aktualisasi 10
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI 11
2.1 Gambaran Umum 13
2.2 Visi dan Misi Organisasi 13
2.3 Nilai Organisasi 15
2.4 Tugas dan Fungsi Organisasi 15
2.5 Tugas dan Fungsi Unit Kerja 1
2.5.1 Tugas Aparatur Sipil Negara 18
2.6 Struktur Organisasi 18
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 18
3.1 Nilai-Nilai Dasar ASN 20
3.1.1 Akuntabilitas 23
3.1.2 Nasionalisme 24
3.1.3 Etika Publik 26
3.1.4 Komitmen Mutu 27
3.1.5 Anti Korupsi
3.2 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

6

3.3 Rancangan Aktualisasi 31
3.3.5 Rancangan Kegiatan 32
3.4 Jadwal Kegiatan 36
BAB IV 38

7

DAFTAR TABEL 6
32
Tabel 1.1 Penentuan Prioritas Isu dengan Metode USG 36
Tabel 3.1 Rancangan Kegiatan
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Kegiatan Aktualisasi Nilai Dasar

7

DAFTAR GAMBAR 17
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Aparatur sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional,
berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara bahwa perlunya dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas,
professional, netral-bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan peran sebagai unsur
perekat persatuan kesatyan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan fungsinya, ASN wajib mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar profesi ASN dalam keseharian kerjanya. Sesuai dengan amanat
Undang-Undang untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar tersebut ke dalam
setiap ASN, maka Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan
pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil selama 1 (satu) tahun masa
percobaan, melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran,
semangat nasionalisme dan kebangsaan, karakter pribadi yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

1

Dalam sistem penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS memerlukan kegiatan
aktualisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga
memungkinkan peserta menginternalisasi, menerapkan, serta membuatnya
menjadi kebiasaan (habituasi).

Tahapan aktualisasi habituasi merupakan tahap yang sangat penting
sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan perencanaan untuk merumuskan
kegiatan dan nilai-nilai apa yang akan diaktualisasikan di dalamnya. Rancangan
aktualisasi ini disusun sebagai landasan pelaksanaan kegiatan aktualisasi
nilai-nilai dasar profesi ASN dan kedudukan dan peran ASN dalam upaya
mewujudkan pribadi ASN yang dapat mengatualisasikan nilai dasar ANEKA dan
dapat mengimplementasikan kedudukan dan peran ASN di dalam tempat tugas
masing-masing.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan
Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman
masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaiman telah diubah dengan undang-undang nomor 9
Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat
merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Perda
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut
pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian
perangkat daerah dibentuk untuk membantu Kepala Daerah menegakkan

2

Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban
masyarakat.

Era Globalisasi merupakan dimana pada era ini pengunaan teknologi
menjadi mudah dan pengunaan teknologi sendiri menjadi daya tarik suatu
kemajuan negara. Negara akan dikatakan maju jika negara tersebut dapat
memiliki tingkat penguanaan teknologi tinggi atau high teknology. Kemajuan
teknologi sendiri merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri untuk kehidupan
manusia. Teknologi memberikan banyak manfaat kepada manusia dengan
memudahkan urusan-urusan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan
bahwa perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini mempunyai banyak
sekali manfaat dalam pengunaannya dan teknologi dapat mempermudah urusan
manusia dalam menangani suatu pekerjaan.

Kemajuan teknologi di era globalisasi ini, membuat tingkat kebutuhan
masyarakat terhadap layanan arsip berbasis teknologi informasi kini semakin
tinggi. Hal ini karena kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses informasi
dengan cepat dan mudah. Pemanfaatan dan penyimpanan arsip oleh sebagian
orang, masih dianggap kurang penting. Masih banyak orang yang merasa cukup
puas dengan pengelolaan arsip secara konvensional. Namun dengan berbagai
keunggulannya, kini arsip digital / elektronik sudah menjadi trend dan menjadi
tuntutan masyarakat dalam mengakses arsip yang dibutuhkan.

Setiap organisasi yang berjalan pasti menghasilkan data atau arsip. Arsip
yang tercipta membutuhkan pengelolaan dan diperlukan sistem serta organisasi
kearsipan yang baik. Kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya arsip,

3

memicu pemikiran untuk menerapkan cara menyimpan dan mengemas data agar
tidak rusak, mudah penyimpanannya, mudah ditemukan kembali, hemat ruangan,
serta hemat biayanya. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan teknologi
informasi untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dalam bentuk elektronik atau
digital yang dapat diakses secara online selama 24 jam. Oleh karena itu,
manajemen data arsip secara digital perlu diterapkan khususnya di lingkungan
kerja untuk memudahkan pencarian kembali informasi yang dibutuhkan di
kemudian hari.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam
penyelenggaraan negara khususnya di pemerintah daerah, perlu adanya perubahan
dan peninjauan kembali terkait apa yang sudah dilaksanakan. Sebagai wujud
dalam pengaktualisasian ASN di lingkungan instansinya, maka penulis sebagai
ASN yang bertugas di Pemerintah Kota Depok pada unit kerja Satuan Polisi
Pamong Praja ingin meninjau kembali terkait isu-isu yang ditemukan sebagai
awal dari perubahan ke arah yang lebih baik.

Dapat disimpulkan bahwa arsip mempunyai fungsi dan peran yang sangat
penting untuk mendukung manajemen modern organisasi pemerintah karena arsip
merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi suatu organisasi.
Disamping itu, dibutuhkan dukungan pemerintah yang menyadari bahwa
peradaban bangsa akan dapat dipelihara, dijunjung tinggi, dengan menghargai dan
mengelola arsip sebagai dokumen yang berharga. Jika semua stakeholder mau
bekerjasama, saling mendukung secara sinergis dan harmonis, tentunya
pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan arsip benar-benar akan dapat

4

dirasakan oleh masyarakat dan dapat menjadi modal dasar kesuksesan dan
kemajuan di kemudian hari.

1.2 Identifikasi Isu
1.2.1 Environmental Scanning

Berdasarkan pengamatan penulis selama kurang lebih 5 bulan bergabung
di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok pada Bidang Penegakan Peraturan
Daerah, pengelolaan data kegiatan belum teroganisir dengan baik. Hal ini
dikarenakan belum ada pengelolaan satu pintu atau satu sumber yang
terintegrasi terhadap data-data tersebut dan belum adanya pengelolaan secara
digital.

Selain itu, penulis juga mengamati kurang efektifnya alur koordinasi antar
bidang di Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini mengakibatkan adanya
pelimpahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan
terdapat noise dalam proses komunikasinya.

Tak hanya itu, dalam rangka menekan angka penularan Covid-19, Satuan
Pamong Praja memiliki tugas dalam pengawasan dan penindakan bagi pelanggar
PPKM baik individu maupun dunia usaha. Salah satu sanksi yang diterapkan
adalah penyitaan kartu identitas dan sanksi administrasi yang telah tertuang
dalam Peraturan Walikota. Namun, masih banyak para pelanggar yang belum
menebus kartu identitasnya dan membayar sanksi administrasi. Sehingga masih
banyaknya kartu identitas yang menumpuk, hal ini dikhawatirkan dapat
menghasilkan masalah lainnya di kemudian hari. Dalam hal ini, perlu adanya
penerapan informasi secara elektronik / digital bagi pelanggar sebagai
pemberitahuan lebih lanjut atau follow up terkait ketentuan pengambilan
identitas berikut sanksinya.

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa isu-isu yang
ditemukan adalah sebagai berikut:

5

1. Pengelolaan data kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah belum
terorganisir dengan baik.

2. Kurang efektifnya alur koordinasi antar bidang.
3. Belum adanya penerapan informasi secara elektronik / digital bagi

pelanggar PPKM sebagai pemberitahuan lebih lanjut.

1.2.2 Alat Bantu Analisis
Berdasarkan identifikasi isu yang telah dipaparkan, maka akan dilakukan

penapisan isu untuk menentukan prioritas isu. Proses penapisan isu dilakukan
dengan menggunakan metode metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)
untuk memilih satu dari tiga isu yang telah penulis temukan.

Tabel 1.1.
Penentuan Prioritas Isu dengan Metode USG

No Isu U S G Total Peringkat
1
1. Pengelolaan data kegiatan Bidang 3

Penegakan Peraturan Daerah belum 4 5 4 13
terorganisir dengan baik.

2. Kurang efektifnya alur koordinasi antar

bidang. 4 4 3 11

3. Belum adanya penerapan informasi 12 2
secara elektronik / digital bagi pelanggar
444
PPKM sebagai pemberitahuan lebih
lanjut.

1.2.3 Rumusan Isu
Berdasarkan analisa diatas, maka isu yang diangkat yakni pengelolaan data

kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah belum terorganisir dengan baik.

6

1.2.4 Identifikasi Sumber Isu
Hal ini berangkat dari adanya berbagai macam kegiatan yang dilakukan

oleh Bidang Penegakan Bidang Peraturan Daerah, mulai dari kegiatan
sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok, pengawasan dan penindakan pelanggar
ketentuan PPKM, penindakan penyegelan terhadap bangunan yang tidak
memiliki IMB, sidang Tipiring, giat penghancuran minuman beralkohol, dan
masih banyak kegiatan lainnya. Namun, sejalan dengan hal ini pengorganisasian
data pendukung kegiatan tidak tersusun dengan rapi dan tidak pada satu sumber
yang terorganisir. Pentingnya pengoptimalan pengelolaan data dokumen
kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah ini akan berpengaruh pada
optimalnya jalannya suatu kegiatan dan juga evaluasi dari kegiatan itu sendiri.
Melihat dari keadaan yang ada bahwa dokumentasi maupun dokumen
pendukung kegiatan terletak di beda sumber (komputer), jika diperlukan data
kegiatan bulan atau tahun sebelumnya masih perlu mencari-cari, dan tidak
terorganisir dengan rapi data dari setiap kegiatan yang sudah berjalan. Oleh
karena itu, sebagai ASN dalam menjalankan kedudukan, peran, tugas, dan hak
serta kewajiban dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan nilai dari
manajemen ASN. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas ASN dimana akan
menumbuhkan jiwa yang akuntabel, berkomitmen mutu, disiplin, teliti dan
cermat pada permasalahan yang ada.

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, penulis merasa perlu untuk
mengubah bentuk pengarsipan yang semulanya dilaksanakan secara manual
menjadi arsip digital, dari yang terpisah menjadi satu sumber, hal ini diharapkan

7

dapat mengakomodir berbagai permasalahan. Berdasarkan penjelasan tersebut,
penulis bermaksud untuk membuat sebuah laporan aktualisasi ini sebagai hasil
dari pelatihan dasar yang diterima penulis dengan judul, “Optimalisasi
Pengelolaan Data Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Berbasis
Digital Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok”.
1.3 Tujuan Aktualisasi

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan rancangan
aktualisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yang meliputi
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti
Korupsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara.

2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga menjadi aparatur yang professional.

3. Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan Bidang Penegakan Peraturan
Daerah menjadi satu sumber kesatuan berbasis digital.

1.4 Manfaat Aktualisasi
Berdasarkan latar belakang, identifikasi isu dan tujuan di atas, maka

manfaat dari penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Bagi Peserta Latsar

a. Penulis lebih bisa menjalankan dan mengimplementasikan perannya dalam
lingkup kegiatan sehari-hari menggunakan nilai-nilai dasar ASN yang

8

telah didapakan selama mengikuti kelas Diklat Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil.
b. Memahami, menginternalisasi dan mengaktualisasi keterkaitan prinsip
Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan Whole of Government.
c. Membentuk sikap profesionalisme penulis dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai seorang ASN.
2. Manfaat Bagi Organisasi

Rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat mengembangkan inovasi
dalam melaksanakan tugas dan membantu mengoptimalkan pengelolaan data
kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan berbasis digital.
3. Bagi Lembaga Diklat

Dengan diadakannya kegiatan aktualisasi ini, diharapkan dapat menjadi
catatan dan bahan evaluasi bagi Lembaga Diklat untuk kegiatan Latsar
selanjutnya.

.

9

BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.1 Gambaran Umum
Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya di singkat Satpol PP di bentuk

berdasarkan amanat pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa di setiap daerah perlu untuk membentuk
Satuan Polisi Pamong Praja. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Walikota Depok
Nomor 110 Tahun 2016. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat
Satpol PP Kota Depok mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketenteraman dan ketertiban
umum serta pelindungan masyarakat. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sendiri
beralamat di Jl. Margonda Raya No.54, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dalam
susunan organisasinya, Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 3 bidang yaitu
Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan
Pengamanan Pengawalan, dan Bidang Pembinaan Sumber daya dan Perlindungan
Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kota Depok
merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu :

a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

b) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148
ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

10

1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk
Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi
Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian
perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan
ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat.
Khususnya di wilayah Kota Depok hal-hal yang mengatur tentang Satuan Polisi
Pamong Praja adalah dengan membentuk Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah
yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2015 dan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2010.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong
Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2.2 Visi dan Misi Organisasi
Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sama dengan Visi Pemerintah

Kota Depok yaitu : “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”.
Penjelasan tentang arti atau makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kota Depok, didefinisikan sebagai: Meliputi seluruh wilayah dan isinya.
Artinya, Kota Depok dan seluruh warganya berada di dalam satu kawasan
dalam batas-batas tertentu.

b. Maju, didefinisikan sebagai: Dengan berbagai capaian Pembangunan
Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode
sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk
menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur

11

meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan
pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan kesimbangan dan
dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan
pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan
yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik,
yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta
terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.
c. Berbudaya, didefinisikan sebagai: Dalam rangka menjaga kesinambungan
pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik
secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan
pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok
yang berbudaya, dengan mengintegritaskan
d. Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi kota yang terbaik ddan terdepan
dalam memberikan pelayanan publik, pengembangan ekonomi yang kokoh
dan berkeadilan berbasis kreatif dan pengembangan sumber daya manusia
bertumpu pada ketahanan keluarga.
e. Nyaman didefiniskan sebagai : Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang
bersih, sehat, asri, dan harmonis, berwawasan lingkungan dan ramah bagi
kehidupan masyarakat
f. Religius didefiniskan sebagai : Terjaminnya hak-hak masyarakat ddalam
menjalanakan kewajiban agaman bagi masing-masing pemeluknya,
tercermin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan
kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
Seperti yang telah diketahui bahwa Visi Satuan Polisi Pamong Praja sama
dengan Pemerintah Kota Depok, maka Misi Satuan Polisi Pamong Praja juga
sama dengan Misi Pemerintah Kota Depok yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan
berwawasan lingkungan.

12

b. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang
modern dan partisipatif.

c. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis
kebhinekaan dan ketahanan keluarga.

d. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.
e. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman

2.3 Nilai Organisasi
Adapun nilai-nilai organisasi yang diterapkan di lingkungan Satuan Polisi

Pamong Praja yaitu :
1. Integritas, Integritas berarti mengutamakan perilaku terpuji, dispilin dan penuh

pengabdian
2. Profesional, Profesional berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, dan

mengutamakan kompetensi (keahlian)
3. Akuntabel, Akuntabel adalah dapat mempertanggungjawabkan tugas dengan

baik dari segi proses maupun hasil
4. Inovatif, Inovatif berarti usahan dengan mendayagunakan pemikiran dan

kemampuan dalam menghasilkan suatu kreasi/karya baru
5. Peduli, Peduli berarti memiliki perhatian terhadap kondisi dan permasalahan

masyarakat.

2.4 Tugas dan Fungsi Organisasi
Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong

Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki
tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban
umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol
PP dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah :

13

1) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat.

2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah.

4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
mayarakat.

5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Jika dilihat dari aturan yang terkait dengan Satpol PP tersebut, Satuan
Polisi Pamong Praja sendiri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) segi, yaitu :

1) Dari segi latar belakang sejarah, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong
Praja adalah pelaksana urusan pemerintah yang bersifat umum.

2) Isi muatan pasal 86 undang-undang nomor 5 tahun 1974, bahwa Polisi
Pamong Praja dengan Kepala Daerah.

3) Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja setara
dengan Kepala Daerah.
Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah Satuan

Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang diantaranya :

14

a) Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau
peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.

b) Menindak warga masyarakat, apartaur, badan hukum yang terbukti telah
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.

c) Fasilitasi dan pemeberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan
masyarakat.

d) Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan
Kepala daerah.

e) Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan
Kepala daerah.
Maka dari itu keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat di perlukan oleh

daerah sebagai instasi penegakan ataupun sebagai pelaksana atas aturan-aturan yang
telah di bentuk oleh daerah maupun aturan-aturan yang dibentuk oleh Kepala
Daerah.

2.5 Tugas dan Fungsi Unit Kerja
2.5.1 Tugas Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11, tugas Aparatur Sipil
Negara adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Negara;
b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban ASN adalah sebagai berikut:
a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang

sah;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

15

c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran,

dan tanggungjawab;
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

2.5.2 Tugas Pokok Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat
Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan
penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja pada Bab II Pasar 2 dan 3 bahwa Jabatan Fungsional Pol PP
termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif. Jabatan Fungsional Pol PP
berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan Perda, dan
penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Tugas pokok yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang
tercantum pada Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah :

1) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat.

2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

16

3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah.

4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
mayarakat.

5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Bidang
Penegakan peraturan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Tindakan yustisi
2. Menjadi saksi dalam penyidikan
3. Menjadi saksi dalam persidangan
4. Melakukan tindakan non yustisi
5. Mengikuti sosialisasi Perda / Peraturan Kepala Daerah
6. Melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan Perda
7. Mengikuti penyusunan Perda / Peraturan Kepala Daerah
8. Mengavaluasi permasalahan penegakan Perda / Peraturan Kepala Daerah

17

2.6 Struktur Organisasi

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

1

BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI

3.1 Nilai-Nilai Dasar ASN
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang

dimaksud Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas; dan mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Untuk menjadi seorang pelayan publik yang professional diperlukan
pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan
ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti
Korupsi).

3.1.1 Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus

dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau
institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dengan
demikian kepercayaan masyarakat (public trust) kepada birokrasi akan semakin
menguat karena aparaturnya mampu berperan sebagai kontrol demokrasi,
mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan efisiensi
dan efektivitas.
Indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu
a Kepemimpinan : Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas

ke bawah dimana pimpinan memainkan
peranan yang penting dalam menciptakan
lingkungannya.

18

b Transparansi : Keterbukaan atas semua tindakan dan

kebijakan yang dilakukan oleh individu

maupun kelompok/instansi.

C Integritas : Konsistensi dan keteguhan yang tak

tergoyahkan dalam menjunjung tinggi

nilai-nilai luhur dan keyakinan.

d Tanggung Jawab : Kesadaran manusia akan tingkah laku atau

perbuatannya yang di sengaja maupun yang

tidak di sengajatanggung jawab juga berarti

berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan

kewajiban.

e Keadilan : Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai

sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

f Kepercayaan : Rasa keadilan akan membawa pada sebuah

kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan

melahirkan akuntabilitas.

g Keseimbangan : Untuk mencapai akuntabilitas dalam

lingkungan kerja, maka diperlukan

keseimbangan antara akuntabilitas dan

kewenangan, serta harapan dan kapasitas.

h Kejelasan : Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab

harus memiliki gambaran yang jelas tentang

apa yang menjadi tujuan dan hasil yang

diharapkan.

i Konsistensi : Sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan

sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir.

Selain itu, akuntabilitas juga memiliki aspek-aspek yang mencangkup
beberapa hal antara lain :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)
2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented)

19

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires
reporting)

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless
without consequences)

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)

Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu :
1. Untuk menyediakan kontrol demokratis
2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

3.1.2 Nasionalisme
Nasionalisme merupakan sikap yang meninggikan bangsanya sendiri dan

pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dengan nasionalisme
yang kuat, maka setiap PNS memiliki orientasi berpikir mementingkan
kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nasionalisme merupakan pandangan
atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. PNS dapat mempelajari bagaimana
aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat
dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya.
Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan,
yaitu :

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbedabeda
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

20

4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa.

6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa kepada orang lain

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradap
1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi
setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan
sebagainya.
3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia.
10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan
bangsa lain.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.

21

2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa
apabila diperlukan.

3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air

Indonesia.
5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
d. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia

mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan bersama.
4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat

kekeluargaan.
5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai

sebagai hasil musyawarah.
6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan

melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas

kepentingan pribadi dan golongan.
8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani

yang luhur.
9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan
persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

22

10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.

e. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia
1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2) sikap adil terhadap sesama.
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4) Menghormati hak orang lain.
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat
pemerasan terhadap orang lain.
7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan
dan gaya hidup mewah.
8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau
merugikan kepentingan umum.
9) Suka bekerja keras.
10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan
dan kesejahteraan bersama.
11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial.

3.1.3 Etika Publik
Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan

untuk menentukan perbuatan yang pantas, guna menjamin adanya perlindungan
hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membantu
membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta mengarahkan apa yang
seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang dianut
Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik yakni:

a. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

23

b. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam
menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi.

c. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.

Indikator nilai-nilai dasar etika publik, yaitu :
a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945.
c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program

pemerintah.
i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat,

berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai

perangkat sistem karir.

3.1.4 Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain

yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai.
Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi
pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk/ jasa berupa
ukran baik/ buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggungjawab pegawai negeri

24

sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan
kepada stakeholder. Nilai-nilai Komitmen Mutu:
a. Efektivitas: dapat diartikan dengan berhasil guna, dapat mencapai hasil

sesuai dengan target. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat
ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah
maupun mutu hasil kerja. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari
performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan
waktu dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan
terpenuhinya kebutuhan pelanggan.
b. Efisiensi: dapat dihitung sebagai jumlah sumberdaya yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa. Tingkat efisiensi diukur dari penghematan
biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam melaksanakan kegiatan. Efisiensi
organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang dan manusia
yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu.
c. Inovasi: dapat muncul karena ada dorongan dari dalam (internal) untuk
melakukan perubahan, atau bisa juga karena ada desakan kebutuhan dari
pihak eksternal misalnya permintaan pasar. Inovasi dalam layanan publik
harus mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan
memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru
sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, yang diwujudkan dalam
bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dengan sebelumnya,
bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin.
d. Orientasi mutu: mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar
untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu menjadi salah satu alat vital
untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas
institusi. Orientasi mutu berkomitmen untuk senantiasa melakukan
pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan sehingga
pelanggan menjadi puas dalam pelayanan.
Ada lima dimensi karakteristik yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas
pelayanan, yaitu:

25

a. Tangibles (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,
pegawai, dan sarana komunikasi;

b. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan
dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan;

c. Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan untuk memberikan
pelayanan dengan tanggap;

d. Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat
dapat dipercaya;

e. Empathy, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang
baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.
Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Pada level

puncak (corporate level) bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara
keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing.
Pada level strategic business unit level tanggung jawab mutu berkaitan dengan
penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target
masing-masing. Pada level fungsional bertanggung jawab atas mutu hasil setiap
layanan yang diberikan di unit-unit pendukung. Sedangkan pada level unit dasar
tanggung jawab mutu berkaitan dengan aktivitas / rencana aksi yang
dilaksanakan di masing-masing unit kerja.

3.1.5 Anti Korupsi
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan

melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 (sembilan)
nilai yang terdiri:

1. Kejujuran
Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah
tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang.

2. Kepedulian

26

Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa
kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar.
3. Kemandirian
Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak
bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal.
4. Kedisiplinan
Disiplin adalah ketaatan/kepatuhan kepada peraturan.
5. Tanggung Jawab
Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu.
6. Kerja keras
Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung
ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian.
7. Kesederhanaan
Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros.
8. Keberanian
Dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela
kebenaran.
9. Keadilan
Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak.
Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

3.2 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Kedudukan ASN dalam NKRI yaitu:

1. Pegawai ASN berkedudukan sebagai Aparatur Negara.
2. Pegawai ASN melaksanakan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan

Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan Intervensi semua
Golongan serta Parpol.
3. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
4. Kedudukan ASN berada di Pusat, Daerah dan Luar Negeri, namun
demikian Pegawai ASN merupakan satu kesatuan.

27

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang
dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan
masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus
mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Bagian Ketiga Peran Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berperan sebagai
perencana, pelaksana, dan pengawas pemerintahan dan penyelenggaraan
pembangunan tugas umum nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan
publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap kegiatan yang dilakukan PNS pasti terdapat
konsekuensi baik berupa penghargaan maupun sanksi,semestinya sebagai PNS kita
tidak boleh melalaikan kewajiban kita di kantor. Dengan adanya Peraturan
Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dalam pasal 3 dijelaskan
tentang kewajiban selaku PNS sebagai berikut:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah;

2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,

dan/atau golongan;
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah

harus dirahasiakan;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

negara;
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama
di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

28

9. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan

sebaik-baiknya;
12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
13. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
14. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
15. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

1. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai

ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN
meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. PNS diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan dan
memilili nomor induk pegawai nasional. Sementara itu, PPPK diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan
kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu.

Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen
ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan
jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja;
penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan
pensiun dan jaminan hari tua; dan perlindungan (LAN, Manajemen Aparatur
Sipil Negara, 2014).

2. Pelayanan Publik
LAN (1998), mengartikan pelayanan publik sebagai segala bentuk

kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di
Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan
/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam UU No. 25
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau

29

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara Pelayanan Publik.

Barang/jasa publik adalah barang/jasa yang memiliki rivalry (rivalitas)
dan excludability (ekskludabilitas) yang rendah. Barang/jasa publik yang murni
yang memiliki ciri-ciri: tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena
adanya free rider problem, non-rivalry, dan non-excludable, serta cara
mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. Perkembangan paradigma
pelayanan: Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM)
dan seterusnya menjadi New Public Service (NPS).

Sembilan prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan
pelayanan prima adalah: partisipatif, transparan, responsif, non diskriminatif,
mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.

Fundamen Pelayanan Publik:
a. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi
b. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak warga negara
c. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal

strategis untuk memajukan bangsa di masa yang akan datang
d. Pelayanan publik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

warga negara tetapi juga untuk proteksi

3. Whole of Government
Whole of Goverment (WoG) merupakan suatu pendekatan

penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif
pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang
lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen
program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu WoG dikenal sebagai
pendekatan interagency, yaitu pendekatan dengan melibatkan sejumlah
kelembagaan yang terkait urusan-urusan yang relevan (Suwarno & Sejati,
2016).

30

WoG dipandang sebagai metode suatu instansi pelayanan publik bekerja
lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai
respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu (Shergold & lain-lain,
2004).

Alasan penerapan WoG dalam sistem aparatur sipil Indonesia adalah:
a. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam

mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan
pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan lebih baik,
selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika
kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG.
b. Faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan
kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar
sektor dalam pembangunan.
c. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk
latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrtasi
bangsa.

3.3 Rancangan Aktualisasi

Unit kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok

Identifikasi Isu : Pengelolaan data kegiatan Bidang Penegakan Peraturan

Daerah belum teroganisir dengan baik. Hal ini dikarenakan belum ada pengelolaan

satu pintu atau satu sumber yang terintegrasi terhadap data-data tersebut dan belum

adanya pengelolaan secara digital.

Isu yang diangkat : Pengelolaan Data Kegiatan Bidang Penegakan Peraturan

Daerah belum terorganisir dengan baik.

Gagasan Pemecahan Isu: Mengelola data kegiatan Bidang Penegakan Peraturan
Daerah menjadi satu sumber terintegritas pada platform Google Sites.

31

3.3.5 Rancangan Kegiatan

Tab

Rancanga

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output K

1 Konsultasi - Menyiapkan materi - Materi tersedia -

dengan mentor konsultasi - Jadwal

- Membuat jadwal disepakati

konsultasi dengan - Saran dan -

mentor rekomendasi

- Melaksanakan

konsultasi

-

2. Mendata bahan - Mencatat bahan - Daftar data -

kegiatan yang kegiatan yang kegiatan

diperlukan diperlukan Bidang

- Mengumpulkan - Data kegiatan -
tersedia
bahan kegiatan yang

3

bel 3.1 Kontribusi Penguatan Nilai
terhadap visi Organisasi
an Kegiatan
misi
Keterkaitan substansi mata organisasi
pelatihan

Menyediakan materi secara Visi misi Pemahaman
Kota Depok
transparan (Akuntabilitas, mengenai

Anti Korupsi) pentingnya menjadi

Melakukan komunikasi SDM yang

dengan atasan / mentor profesional dalam

dengan sopan dan santun melaksanakan

(Etika Publik) tugas.

Keramahan dan komunikasi

yang baik dengan atasan

(ramah dan efektif)

(Komitmen Mutu)

Jujur dan hasil telaah dapat Pemahaman
dipertanggungjawabkan mengenai
(Akuntabilitas) pentingnya
Kerja keras (Nasionalisme) menindaklanjuti

32

diperlukan -
- Menyusun
bahan
kegiatan yang
diperlukan

3. Membuat - Membuat template - Template -

Google Sites pada Google Sites Google Sites
sebagai tempat - Kategorisasi
Memasukan data - kegiatan pada
- template
penyimpanan kegiatan pada Saran dan -

data kegiatan template yang sudah

Bidang dibuat

- Meminta saran dan rekomendasi

pendapat mentor

-

4. Sosialisasi hasil - Membuat jadwal - Jadwal -

pengelolaan data sosialisasi sosialisai
dan cara - Menyampaikan tersedia
mengaksesnya sosialisasi - Pemahaman

melalui Google terhadap

Sites pengelolaan

3

Teliti, efektif, efisien dalam hasil rekomendasi
laporan hasil
mencatat, menyusun dan pemeriksaaan akan
menguatkan nilai
mengumpulkan bahan akuntabel dan
profesionalisme
kegiatan yang diperlukan kerja.

(Komitmen Mutu)

Bertanggungjawab dalam Pemahaman

pembuatan template dan mengenai

memasukan data kegiatan pentingnya menjadi

secara benar SDM yang

(Akuntabilitas). profesional dalam

Kerja keras (nilai keadilan) melaksanakan

(Nasionalisme) tugas.

Teliti, efektif, efisien dalam

membuat template dan

memasukan data kegiatan

(Komitmen Mutu)

Kejelasan dan konsistensi
dalam pertemuan yang akan
dilakukan dan professional
dalam pelaksanaan sosialisasi
(Akuntabilitas)

33

data dan cara -
mengaksesnya.

-

-
-

5. Membuat - Menyusun hasil - Laporan -
laporan
kegiatan (bukti) kegiatan 3

Kegiatan ini dilakukan

dengan semangat untuk

berubah mejadi lebih baik

dan saling bertukar pikiran

(kerakyatan kebijaksanaan)

(Nasionalisme)

Dalam mengatur jadwal

pertemuan sosialisasi

dilakukan dengan sopan dan

santun dan menggunakan

waktu sosialisasi dengan

tepat sehingga tujuan tercapai

(Etika Publik)

Melaksanakan sosialisasi

dengan waktu yang

ditetapkan secara disiplin,

efektif, dan efisien

(Komitmen Mutu)

Menyampaikan bahan

sosialisasi dengan

professional dan jelas

(professional dan kejalasan)

(Anti Korupsi)

Membuat laporan secara Pemahaman
mengenai
transparan dan

34

pelaksanaan - Bimbingan dengan - Saran dan
habituasi
mentor dan coach rekomendasi

- Pembuatan laporan - Laporan
habituasi
habituasi -

-

-

3

tanggungjawab pentingnya menjadi

(Akuntabilitas, Anti SDM yang

Korupsi) profesional dalam

Melakukan komunikasi melaksanakan

dengan mentor dan coach tugas

dengan sopan dan santun

(Etika Publik)

Keramahan dan komunikasi

yang baik dengan mentor dan

coach (ramah dan efektif)

(Komitmen Mutu)

Kerja keras (nilai keadilan)

(Nasionalisme)

35

3.4 Jadwal Kegiatan

Tab
Rencana Jadwal Kegiata

N Kegiatan Tahapan Juli
o Kegiatan
111111112222
1 Menyiapkan materi 234567890123
  Konsultasi dengan mentor konsultasi
            
  Membuat jadwal             
konsultasi dengan             
2 mentor             
Melaksanakan             
  Mendata bahan kegiatan konsultasi             
  yang diperlukan Mencatat bahan             
kegiatan yang
  diperlukan             
Mengumpulkan bahan
  kegiatan yang             
diperlukan
Membuat Google Sites Menyusun bahan
kegiatan yang
3 sebagai tempat diperlukan

  penyimpanan data kegiatan Membuat template
pada Google Sites
Bidang
Memasukan data
4 Sosialisasi hasil pengelolaan kegiatan pada
  data dan cara mengakses template yang sudah
melalui Google Sites dibuat
Meminta saran dan
pendapat mentor

Membuat jadwal
sosialisasi

3