FITRIA EKA PRASTUTI-CXLVI-2-RANCANGAN AKTUALISASI-EMAJALAH

Disusun Oleh :
Fitria Eka Prastuti, S.P.

NIP. 19910414 202012 2 025

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN CXLVI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

FIVO SEBAGAI SARANA EDUKASI HAMA DAN MUSUH ALAMI PADI
BAGI PETANI DI KECAMATAN WUNGU MADIUN

Telah disempurnakan berdasarkan masukan dari Coach, Mentor, dan Penguji
pada Seminar Rancangan Aktualisasi hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021.

Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur

Coach, Madiun, 21 Agustus 2021
Mentor,

Dr. CHUSAINI MUSTAS, Drs., M.Pd. Ir. SUGIASTUTI, M.MA
Widyaiswara Ahli Utama Pembina

NIP. 19580706 198603 1 028 NIP. 19671029 199311 2 002

ii

No. Formulir : F-29/SMM/PROS/15

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Balongsari Tama Tandes Telp. 031-7412278 Fax. 031-7412279
Website : www.bandiklatjatim.go.id

SURABAYA (60186)

BERITA ACARA

SEMINAR RANCANGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III ANGKATAN CXLVI,

CXLVII DAN CXLVIII TAHUN 2021
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Sabtu, 21 Agustus 2021 telah dilaksanakan
Presentasi Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Aktualisasi bagi
Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Angkatan Ke CXLVI
Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Nama : Fitria Eka Prastuti, SP
NDH
Judul : 14

: FIVO sebagai Sarana Edukasi Hama dan Musuh
Alami Padi bagi Petani di Kecamatan Wungu Madiun

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditanda tangani oleh:

Mentor Penyaji

Ir. Sugiastuti, M.MA Fitria Eka Prastuti, S.P
NIP. 19671029 199311 2 002 NIP. 19910414 202012 2 025

Coach / Pembimbing Narasumber / Penguji

Dr. Chusaini Mustas, Drs., M.Pd. Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.

NIP. 19580706 198603 1 028 NIDN. 20110860062

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat,
rahmat, dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan rancangan
aktualisasi untuk memenuhi persyaratan kelulusan Pendidikan Pelatihan
Dasar CPNS Golongan III Angkatan CXLVI tahun 2021. Pada kesempatan
ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu dalam penulisan rancangan aktualisasi ini. Ucapan terimakasih
tersebut penulis tujukan kepada:
1. Ibu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., selaku Gubernur Jawa

Timur;
2. Bapak Aries Agung Paewai, S.Stp., M.M. selaku Kepala BPSDM Jawa

Timur;
3. Bapak Nurkholis, S.Sos., M.Si., selaku Kepala BKD Jawa Timur;
4. Bapak Dr. Ir. Hadi Sulistyo, M.Si, CIHCM selaku Kepala Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
5. Ibu Ir. Sugiastuti, M.MA selaku mentor;
6. Bapak Dr. Chusaini Mustas, Drs., M.Pd. sebagai pembimbing (coach);
7. Segenap Tim Panitia Latsar CPNS dari BPSDM Jatim
8. Rekan-rekan seperjuangan CPNS peserta Latsar Golongan III Angkatan

CXLVI, khususnya kelompok 2
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rancangan
aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan
kritik yang membangun dari pembaca dan pemerhati sangat diharapkan
untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi ini.

Madiun, 21 Agustus 2021

Fitria Eka Prastuti, S.P.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... ii
BERITA ACARA .........................................................................................i
KATA PENGANTAR ...................................................................................i
DAFTAR ISI................................................................................................i
DAFTAR GAMBAR................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN..............................................................................1

A. Latar Belakang.................................................................................1
B. Tujuan dan Manfaat .........................................................................4
C. Ruang Lingkup.................................................................................6
BAB II GAMBARAN UNIT KERJA ............................................................7
A. Deskripsi Organisasi ........................................................................7
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi................................8
C. Uraian Tugas Jabatan....................................................................10
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI ......................................................11
A. Internalisasi Pembelajaran .............................................................11
B. Identifikasi Isu, Penetapan Isu, dan Gagasan Pemecahan Isu .......21
C. Diagram Alur .................................................................................28
D. Matrik Rancangan Aktualisasi ........................................................29
E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi...........................................................34

ii

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ....................7
Gambar 2. Gedung UPT Proteksi Tanaman Pangan dan HortikulturaError!
Bookmark not defined.7
Gambar 3. Susunan struktur organisasi pada UPT Proteksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura ............................................................................9
Gambar 4. Diagram Alur Kegiatan Pemecahan Isu.................................28

iii

DAFTAR TABEL
Tabel 1. Identifikasi Isu ............................................................................21
Tabel 2. Seleksi Isu Menggunakan Metode AKPL ...................................23
Tabel 3. Analisis Isu dengan USG ...........................................................24
Tabel 4 Penetapan Pemecahan Isu dengan Teknik Tapisan McNamara 26
Tabel 5. Matrik Rancangan Aktualisasi ....................................................30
Tabel 6. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.......................................................34

iv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan
pegawai pemerintah yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN
memiliki fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, perekat
dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN diberikan tanggung jawab tertentu
sesuai jabatan yang diperoleh atau diberikan tugas lainnya sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No.
5 Tahun 2014, ASN memiliki fungsi sebagai Pelaksana Kebijakan Publik,
Pelayan Publik, dan Perekat dan Pemersatu Bangsa. Untuk mencapai
tujuan tersebut maka sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
disyaratkan untuk mengikuti Pelatihan Dasar (LATSAR).

Menurut Peraturan LAN No.1 Tahun 2020, LATSAR CPNS adalah
pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara
terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan
motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul
dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta
kompetensi bidang. LATSAR CPNS bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi diukur
berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara;
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas
jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran ASN dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menunjukkan
penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang
tugas.

Peserta diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN
yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti
korupsi yang lebih dikenal dengan ANEKA. Dalam LATSAR peserta juga
dibekali pemahaman terkait wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer,
dan kesiapsiagaan bela negara. Selain itu peserta juga dibekali dengan
agenda kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yang dituangkan pada
materi manajemen ASN dan fungsinya sebagai kebijakan publik pelayan
publik, dan perekat pemersatu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Serta
menjalankannya dengan melakukan pendekatan Whole of Government
(WOG).

1

Penulis merupakan CASN yang ditempatkan di UPT Proteksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa

Timur dengan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dan melaksanakan

tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), tupoksi

penyuluh POPT sangat berkaitan erat dengan perlindungan tanaman.

Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian

pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem

Budidaya Tanaman Berkelanjutan Pasal 48 disebutkan bahwa Pelindungan

Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta

penanganan dampak perubahan iklim. Pengelolaan Hama Terpadu

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan kerusakan tanaman

yang ditimbulkan oleh hama yang manajemennya lebih difokuskan untuk

menjaga populasi hama tetap rendah.

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan yaitu adanya serangan

hama yang menjadi penyebab utama turunnya angka produksi tanaman

padi. Dalam menanggulangi masalah itu masih banyak petani yang

bergantung pada pestisida kimia. Pestisida kimia adalah senyawa kimia

yang dapat digunakan untuk membasmi dan menolak adanya organisme

penggangu tanaman. Banyak

petani beranggapan pestisida

kimia dapat menaikkan hasil

produksi yang tinggi. Memang

betul penggunaan pestisida

kimia di Indonesia diperbolehkan

asalkan dijadikan sebagai

alternatif terakhir dan

penggunaannya harus dilakukan

secara bijaksana. Penggunaan

pestisida kimia yang berlebihan

akan mengakibatkan: 1)

Meningkatnya reproduksi hama

(Resurgensi); 2) Timbulnya

hama sekunder; 3)

Hama/penyakit menjadi kebal

terhadap racun pestisida

2

(Resisten); 4) Berkurangnya musuh alami; 5) Residu racun yang
ditinggalkan dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia.

Menurut Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian Kementerian Pertanian dalam Diskusi Pestisida di Indonesia
2020 menyebutkan bahwa mayoritas petani masih merasa khawatir dengan
gagal panen, dan pestisida digunakan untuk pencegahan pada tanaman
pangan sebesar 78% dan hortikultura sebesar 90%. Dari hal itu artinya
petani akan melakukan aplikasi pestisida meskipun belum ada tanda-tanda
serangan OPT, termasuk yang ditemui di wilayah pengamatan Kecamatan
Wungu, Kabupaten Madiun. Berdasarkan data sebaran luas penggunaan
pestisida kimia pada tanaman padi di Provinsi Jawa Timur selama musim
tanam bulan April sampai dengan Juli 2021 sebesar 27.050 Ha dari total
luasan pengendalian 33.153 Ha yang menunjukkan sebesar 81,6%
pengendalian yang dilakukan adalah dengan kimiawi. Dimana luas
penggunaan pestisida kimia pada tanaman padi di Kecamatan Wungu
sebesar 140,18 Ha. Penggunaan pestisida kimia adalah alat pengendali
OPT dominan yang digunakan petani.

Permasalahan tersebut menuntut adanya cara pengendalian OPT yang
secara ekonomis menguntungkan petani, secara teknis dapat diterima
secara logika oleh petani serta secara ekologis terhadap lingkungan adalah
dengan melakukan pengendalian hama terpadu. Dalam penerapannya,
pemantauan ekosistem merupakan kegiatan yang sangat menentukan
keberhasilan pengendalian OPT. Pou et al., (2006) mengungkapkan bahwa
penyebab rendahnya persentase kegiatan perlindungan tanaman terpadu
disebabkan karena petani kurang memperdulikan adanya serangan hama
dan penyakit yang menyerang tanaman. Oleh karenanya diperlukan peran
petani untuk mampu mengetahui sejak dini gejala serangan yang ada
sehingga dapat dilakukan pencegahan dengan tepat dan cepat serta
mengantisipasi sebelum terjadi ledakan serangan OPT. Selain itu kejadian
salah diagnosa dan salah aplikasi pestisida bisa dikendalikan.

Pengetahuan petani mengenai keberadaan musuh alami dalam
ekosistem lingkungan juga dinilai masih rendah. Realitas di lapangan,
petani menganggap bahwa seluruh jenis serangga merupakan hama yang
harus dimusnahkan. Timpraset et al., (2014) dan Luis et al., (2014)
menunjukkan bahwa petani harus memiliki pengetahuan yang lebih besar
dalam mengidentifikasi musuh alami dan peran menguntungkan untuk

3

mengendalikan hama serangga dengan memanfaatkan musuh alami yang
dapat mengurangi hama dan penyakit tanaman di lahan pertanian.

Berkaitan dengan itu, penulis tertarik untuk mengangkat isu dalam
rancangan aktualisasi dengan judul “Fivo sebagai Sarana Edukasi Hama
dan Musuh Alami Padi bagi Petani di Kecamatan Wungu Madiun”. Fivo
merupakan singkatan dari flip chart dan video penyuluhan. Penggunaan
media flip chart dipilih berkaitan dengan kebutuhan petani di wilayah
pengamatan yang mayoritas adalah petani berusia diatas 50 tahun dengan
keterbatasan penggunaan alat komunikasi. Inovasi digitalisasi juga
diterapkan dimana digunakannya media video terkait hama dan musuh
alami untuk mengakomodir pengurus kelompok tani dan petani milenial
yang mempunyai smart phone agar informasi yang diperoleh bisa
disebarluaskan. Dengan demikian identifikasi dan pengendalian OPT dapat
dilakukan secara mandiri oleh petani.
B. Tujuan dan Manfaat
1) Tujuan Aktualisasi

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, tujuan yang akan
dicapai dari pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN ini adalah
sebagai berikut:
a) Tujuan Jangka Pendek

1) Terimplementasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi
(ANEKA) dalam setiap kegiatannya sehingga terbentuk ASN
yang profesional dan berkarakter;

2) Terciptanya media penyuluhan flip chart dan video terkait hama
dan musuh alami tanaman padi;

3) Terwujudnya peningkatan pengetahuan petani dalam
membedakan hama dan musuh alami sehingga dapat
melakukan deteksi dini serangan OPT;

4) Terwujudnya peningkatan pengetahuan petani dalam
membedakan gejala dan cara pengendalian dari OPT yang
berbeda;

5) Implementasi media penyuluhan flip chart dan video bagi petani
dalam membedakan hama dan musuh alami serta gejala dan
cara pengendalian dari OPT yang berbeda pada Petani,

4

Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) di Kecamatan Wungu.
b) Tujuan Jangka Menengah dan Panjang
1) Terciptanya pengelolaan hama terpadu;
2) Terciptanya keanekaragaman hayati di lingkungan
persawahan;
3) Terkelolanya agroekosistem dengan baik sehingga dapat
meningkatkan produksi yang ramah lingkungan.
2) Manfaat Aktualisasi
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, tujuan yang akan
dicapai dari pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN ini adalah
sebagai berikut:
a) Bagi Penulis, dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN
dalam setiap kegiatannya sehingga terbentuk ASN yang profesional
dan berkarakter;
b) Bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan UPT Proteksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur, manfaat
yang dapat diperoleh adalah terlaksananya misi Dinas untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petani
tentang Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman Terpadu
c) Bagi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wungu Kabupaten
Madiun, manfaat yang diperoleh adalah petugas dapat terbantu
kinerjanya karena petani secara tepat menginformasikan serangan
yang skalanya relatif masih kecil.
d) Bagi rekan penyuluh dan POPT, manfaat yang diperoleh dapat
dimanfaatkannya media flip chart dan video penyuluhan dalam
melakukan penyuluhan atau bimbingan tentang hama penyakit.
e) Bagi petani, manfaat yang diperoleh adalah mendapatkan
pengetahuan melalui media flip chart dan video tentang hama dan
musuh alami sehingga dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan pengendalian OPT secara tepat sasaran sehingga dapat
menekan biaya usahatani.

5

C. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup atau batasan dalam Rancangan aktualisasi ini

adalah sebagai berikut:
1. Internalisasi nilai-nilai sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar profesi

ASN (ANEKA) yaitu, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen
mutu dan anti korupsi, serta nilai-nilai fungsi dan peran ASN NKRI yaitu
Whole of Government (WoG), Manajemen ASN dan Pelayanan Publik.
2. Rancangan aktualisasi ini dilaksanakan di wilayah pengamatan
Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dengan kegiatan Edukasi Hama
dan Musuh Alami Tanaman Padi kepada petani baik petani
perseorangan maupun kelompok tani (Poktan) serta gabungan kelompok
tani (Gapoktan).
3. Waktu pelaksanaan aktualisasi mulai dari tanggal 22 Agustus sampai
dengan 26 September 2021
4. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan aktualisasi
ini antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan coach, mentor dan

koordinator mengenai rancangan aktualisasi
b. Pengumpulan data dasar di lapang
c. Melakukan konsultasi terkait penyusunan flip chart dan video
d. Pembuatan media penyuluhan flip chart dan video serta penyusunan

kuisioner
e. Persiapan penyuluhan
f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan
g. Evaluasi hasil kegiatan
h. Penyusunan laporan akhir.

6

BAB II GAMBARAN UNIT KERJA

A. Deskripsi Organisasi
Dalam proses produksi pertanian, serangan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

merupakan salah satu faktor yang menurunkan produksi dan produktivitas

hasil pertanian. Untuk itulah dipandang perlu dibentuk kelembagaan

(instansi) yang menangani perlindungan tanaman dalam upaya menekan

serangan OPT dan DPI. Salah satu kelembagaan atau instansi yang

berfungsi untuk menangani peerlindungan tanaman serta pengendalian

serangan OPT

ialah UPT

Proteksi

Tanaman

Pangan dan

Hortikultura.

UPT

Proteksi Gambar 1. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan ortikultura
Tanaman (Sumber : Google)

Pangan dan Hortikultura mencakup 2 laboratorium dan 7 Wilayah Kerja

Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura (Wilker PTPH) diantaranya

Laboratorium Pengujian Pestisida dan Pupuk dan Laboratorium Agens

Hayati, sedangkan untuk Wilker PTPH terdapat di 7 wilayah yaitu : Wilker

PTPH Madiun, Wilker PTPH Pasuruan, Wilker PTPH Tulungagung, Wilker

PTPH Pamekasan, Wilker PTPH Jember, Wilker PTPH Mojokerto dan

Wilker PTPH Bojonegoro.

Profil UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Nama Satuan : UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah

Alamat : Jl. Pagesangan II No. 58

Desa/Kelurahan : Pagesangan

Kecamatan : Jambangan Kabupaten/Kota : Kota Surabaya Provinsi
: Jawa Timur

Telp : (031) 8282970

Website : proteksi.pertanian.jatimprov.go.id

7

Visi dan Misi

UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki visi dan
misi tertentu, yaitu :

Visi : Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang
Mantap, Aman dan Berkelanjutan

Misi :

1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan petani

tentang Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman Terpadu

2. Menekan Resiko kehilangan hasil akibat serangan OPT dan DPI

3. Meminimalisir resiko dari dampak penggunaan sarana perlindungan

4. Menerapkan

pengelolaan

agroekosistem

yang berwawasan

lingkungan

dengan strategi

manajemen Gambar 2. Gedung UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

tanaman sehat (Sumber : Google)

(MTS)

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
Tugas pokok atau tujuan instansi UPT Proteksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura :
1. Meminimalisir kerugian hasil pertanian yang diakibatkan serangan
OPT dan DPI
2. Meminimalisir residu pestisida pada produk pertanian
3. Meningkatkan produksi secara kontinu, kuantitas dan kualitas serta
mampu berdaya saing
4. Mensosialisasikan bahan pengendali OPT ramah lingkungan spesifik
lokasi

UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki fungsi
terhadap upaya perlindungan tanaman dan pengendalian serangan OPT,
diantaranya :

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT
2. Pelaksanaan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan

informasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan faktor iklim

8

3. Pelaksanaan peramalan organisme pengganggu tumbuhan secara
spesifik lokasi dalam rangka pemberian rekomendasi pengendalian
OPT

4. Pelaksanaan pengkajian teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi
5. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis/peringatan dini

pengendalian OPT yang bersifat insidentil
6. Pelaksanaan pendampingan teknis dan gerakan pengendalian OPT

pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat
7. Pelaksanaan pengujian pupuk dan pestisida
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Struktur/susunan organisasi di UPT Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura (UPT PTPH) mengacu kepada Pergub Nomor 61 Tahun 2018
tanggal 10 Juli 2018, tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KP

KEPALA UPT PROTEKSI TPH

KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPALA SUB BAG
TEKNIS KETATAUSAHAAN

FUNGSIONAL :
 Penyuluh
 POPT
 PMHP

Gambar 3. Susunan struktur organisasi pada UPT Proteksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura

9

C. Uraian Tugas Jabatan
Tugas jabatan yang kami emban saat ini ialah sebagai penyuluh

pertanian yang ditugaskan di UPT Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Jawa Timur. Tugas yang diberikan antara lain
1. Persiapan penyuluhan
2. Pelaksanaan penyuluhan
3. Merencanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing dan

melaporkan penyuluhan
4. Pengamatan; analisis; peramalan dan pengendalian OPT
5. Melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi

serta bahan pengendali OPT.

10

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

A. Internalisasi Pembelajaran
ASN dituntut memiliki perilaku kinerja berkualitas, beretika atas dasar

nilai-nilai kebangsaan, dan komitmen yang tinggi terhadap organisasinya
untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis unit kerja/organisasi dan
Negara.
1. Sikap Perilaku Bela Negara

Sebagai perwujudan nyata semangat bela Negara seorang ASN,
perilaku bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam
kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:
a. Wawasan kebangsaan

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia
dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang
dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem
nasional guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi
bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil,
makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan bersumber dari
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,
guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan
negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan
sejahtera. Empat pilar dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal
Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem Administrasi NKRI (SANKRI), Pancasila sebagai
landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionil. Peran
ASN dalam SANKRI antara lain sebagai pelaksana kebijakan
publik; pelayanan public dan pemersatu NKRI
b. Isu kontemporer

Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi
pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini jadi
solusi penyelesaian nya harus sesuai dengan masa sekarang yaitu
masa modern. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan
pentingnya setiap ASN mengenal dan memahami secara kritis
terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan
berpotensi terjadi, isu-isu tersebut diantaranya; bahaya paham
radikalisme/ terorisme, bahaya narkoba, cyber crime, money

11

laundry, korupsi, proxy war.
1) Korupsi

Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan
uang Negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang
lain. Berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yaitu bentuk tindakan: 1) Melawan
hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan
keuangan/perekonomian Negara, 2) Menyalahgunakan
kewenangan karena jabatan / kedudukan yang dapat merugikan
keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan /
perekonomian Negara, 3) Penyuapan, 4) Penggelapan dalam
jabatan, 5) Pemerasan dalam jabatan, 6) Berkaitan dengan
pemborongan 7) Gratifikasi.
Peran ASN dalam menghindari tindakan korupsi adalah
membangun sikap anti korupsi dengan cara membangun
integritas, bersikap jujur, menghindari konflik kepentingan, tidak
menyalahgunakan jabatan, whistleblower, dll.
2) Narkoba
Narkoba adalah merupakan akronim Narkotika, Psikotropika, dan
Bahan Adiktif lainnya, sedangkan Napza adalah akronim dari
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Tindak Pidana
Narkotika adalah kejahatan induk atau kejahatan permulaan dan
tidak berdiri sendiri, artinya Kejahatan narkotika biasanya diikuti
dengan kejahatan lainnya atau mempunyai kejahatan turunan.
Terorisme dan Radikalisme
Peran ASN dalam menghindari penyalahgunaan narkoba adalah
membangun kesadaran anti narkoba baik diri sendiri, lingkungan
dan masyarakat. Dapat dilakukan dengan berbagi informasi
tentang bahaya narkoba dan membantu Lembaga terkait dalam
hal pencegahan dan melaporkan tindakan yang mengarah
penyalahgunaan narkoba
3) Terorisme dan Radikalisme
Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh
dunia karena nyawa manusia menjadi korban, menganggu
stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan
pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap

12

masyarakat. Dampak radikal terorisme dapat terlihat pada
semua aspek kehidupan masyarakat: ekonomi, keagamaan,
sosial dan politik. Dari segi ekonomi, pelaku ekonomi merasa
ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia karena keamanan
yang tidak terjamin.
Peran ASN dalam menghindari terorisme dan radikalisme adalah
Membangun kesadaran akan sikap anti terorisme dan
radikalisme. Bersama stakeholder lainnya ikut membagikan
pemahaman akan bahaya terorisme dan radikalisme baik
dikalangan lingkungan keluarga, kerja, dan masyarakat serta ikut
mengawasi lingkungan untuk mencegah dan melaporkan
tindakan tersebut
4) Money laundering
Money laundering adalah upaya menyamarkan,
menyembunyikan, menghilangkan atau menghapuskan jejak dan
asal-usul uang dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil
tindak pidana tersebut. Saat ini pemberantasan pencucian uang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, mengatur
berbagai hal dalam upaya untuk mencegah dan memberantas
tindak pidana pencucian uang, yaitu: (1) Kriminalisasi perbuatan
pencucian uang; (2) Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa,
Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Pihak Pelapor; (3)
Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (4) Aspek penegakan hukum; dan (5)
Kerjasama.
Peran ASN dalam mengatasi isu money londering adalah
Mencegah tindakan pencucian uang dan membangun
kesadaran. Sebagai ASN dapat dilakukan dengan membangun
integritas, serta ikut dalam mencegah tindakan kejahatan lain
seperti korupsi, pendanaan terorisme, dll yang saling
berhubungan dengan tindakan pencucian uang.
5) Proxy War
Perang proksi atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antar
dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti
untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan

13

mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada
kehancuran fatal. Proxy war diartikan sebagai peristiwa saling
adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan, dengan
menggunakan pihak ketiga. Peran ASN dalam mengatasi proxy
war adalah mengedepankan kesadaran bela negara
6) Mass Communication
Kejahatan dan bentuk tindak pidana lainnya sangat bisa terjadi
dalam komunikasi massa. Hal ini karena komunikasi massa
melibatkan manusia sebagai pengguna, dan terutama publik luas
sebagai pihak kemungkinan terdampak. Kejahatan media massa
bisa berupa cyber crime, hate speech atau berita hoax. Peran
ASN dalam mengatasi Mass Communication adalah ikut
membangun kondisi dan kesadaran dalam menggunakan media
massa secara positif.
c. Kesiapsiagaan bela negara

Kesiapsiagaan Bela Negara adalah suatu keadaan siap siaga
yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun
sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang
dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan
sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi
oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk
menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa
dan bernegara. Rumusan nilai bela Negara, antara lain :
a. Rasa Cinta Tanah Air
b. Sadar Berbangsa dan Bernegara
c. Setia Kepada Pancasila
d. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara
e. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara

Peran ASN dalam menyiapkan kesiapsiagaan bela Negara
adalah dengan mempunyai kemampuan awal bela Negara antara
lain : kesehatan jasmani, kesehatan mental, menjaga etika dan
moral dan menjunjung tinggi kearifan lokal.
2. Nilai-nilai Dasar Profesi PNS

Selain perilaku bela negara yang harus di pahami penerapanya
dalam melaksanakan tugas, ASN juga memiliki nilai-nilai dasar serta
peran dan kedudukan ASN di dalam NKRI.

14

a. Akuntabilitas.
Pengertian Akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban

setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung
jawab yang menjadi amanahnya. Berbeda dengan responsibilitas
yaitu kewajiban untuk bertanggungjawab. Aspek Akuntabilitas
diataranya:
1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan dua pihak

antara individu/ kelompok/ institusi dengan negara dan
masyarakat;
2) Berorientasi hasil. ASN dalam melakukan tugas dengan
bertanggungjawab, adil dan inovatif;
3) Membutuhkan laporan. Adanya laporan kinerja;
4) Membutuhkan konsekuensi. Adanya sanksi dan pengharagaan;
5) Memperbaiki kinerja. Adanya perbaikan kinerja ASN dalam
melayani.

Akuntabilitas menekankan kepada transaparansi dan
pertanggungjawaban. Mekanisme akuntabilitas di Indonesia terdiri
dari Perencanaan Strategis (RPJP dan lainnya), Kontrak Kinerja,
dan Laporan Kinerja. 5 langkah yang harus dilakukan dalam
membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja ASN yaitu :
menentukan tanggung jawab dan tujuan, merencanakan apa yang
akan dilakukan untuk mencapai tujuan, melakukan implementasi
dan monitoring kemajuan, memberikan laporan secara lengkap,
serta memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Ketersediaan
informasi publik menjadi hal penting dalam akuntabilitas publik.
ASN harus mampu menghindari perilaku fraud dan korupsi. ASN
akuntabel mampu mengambil pilihan yang tepat saat terjadi konflik
kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga
secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
b. Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu
bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah
serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat
suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang
mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip nasionalisme
bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila. ASN harus
memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dengan memahami nilai-

15

nilai Pancasila. Hal tersebut diperlukan karena ASN bertindak
sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu
bangsa. Nasionalisme berdasarkan nilai Pancasila bagi ASN yaitu :
1) Sila I (Ketuhanan Yang Maha Esa). Indonesia memiliki jati diri

bangsa yang beragama/agamis. ASN bersifat saling
menghormati kebebasan beragama, nilai-nilai ketuhanan
diimplementasikan dengan cara mengembangkan akhlak dan
etika.
2) Sila II (Kemanusiaan yang adil dan beradab). Indonesia
memiliki jati diri menghargai hak asasi. Diharapkan ASN
menjunjung hak asasi manusia dan mengedepankan etika
publik.
3) Sila III (Persatuan Indonesia). Indonesia merupakan bangsa
yang cinta tanah air. ASN diharapkan mampu menjadi perekat
persatuan, mengutamakan kepentingan publik, cinta tanah air,
menjunjung bhineka tunggal ika dan rela berkorban demi
bangsa.
4) Sila IV (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan). Indonesia memiliki jati diri
bangsa yang mengedepankan musyawarah dan demokrasi.
ASN bersifat demokratis dan mematuhi peraturan undang-
undang yang berlaku.
5) Sila V (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
Indonesia memiliki jati diri bangsa yang menjunjung tinggi
keadilan dan kebersamaan. ASN dalam menjalankan tugas
bersifat adil kepada masyarakat, memperhatikan kepentingan
masyarakat.
c. Etika Publik

Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/ norma yang
menentukan baik/ buruk, benar/ salah perilaku, tindakan dan
keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka
menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam
menjalankan tugas, ASN harus berdasarkan kode etik. Kode etik
adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang
harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam
organisasi publik. ASN diharapkan tidak menyelewengkan
kekuasaan/ wewenang yang melekat dalam dirinya dan

16

menghindari konflik kepentingan. Sumber kode etik yaitu Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Setiap Aparatur Sipil Negara dalam setiap kegiatan dan aktifitasnya
harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-
nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan.
d. Komitmen Mutu

Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai
efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan
Pemerintah. Komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik
dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu
terhadap produk/ jasa berupa ukuran baik/ buruk. Bidang apapun
yang menjadi tanggungjawab pegawai negeri sipil semua mesti
dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada
stakeholder. Setiap ASN dalam menjalankan komitmen mutu perlu
memperhatikan perbaikan terus-menerus dan inovasi. Nilai Dasar
Orientasi Mutu :
1) Komitmen pada kepuasan customers
2) Cepat, tepat, ramah
3) Melayani dengan hati
4) Melindungi dan mengayomi
e. Anti Korupsi

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan
kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk
mendapatkan keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat
7 kelompok tindak pidana korupsi yaitu : (1) Kerugian keuangan
negara; (2) Suap-menyuap; (3) Pemerasan; (4) Perbuatan Curang;
(5) Penggelapan dalam Jabatan; (6) Benturan Kepentingan dalam
Pengadaan; (7) Gratifikasi. Nilai-nilai anti korupsi adalah : jujur,
peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana,
berani dan adil. Dalam menjauhkan diri dari korupsi adalah
internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup atau bekerja
dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik.
Beragam jenis dan bentuk sistem integritas untuk menjaga suatu
organisasi mencapai tujuannya secara berintegritas, diantaranya :
1) Kebijakan Perekrutan dan Promosi, 2) Pengukuran Kinerja, 3)
Sistem dan Kebijakan Pengembangan SDM, 4) Pengadaan Barang

17

dan Jasa, 5) Kode Etik dan Pedoman Perilaku, 6) Laporan Harta
Kekayaan Penyelengara Negara, 7) Program Pengendalian
Gratifikasi, 8) dan lain-lain. Dampak korupsi tidak hanya sekedar
menimbulkan kerugian keuangan negara namun dapat
menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat
jangka pendek tetapi dapat pula bersifat jangka Panjang.
3. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
a. Manajemen ASN

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pengelolaan
ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN di Indonesia terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN berkedudukan sebagai
aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh
pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan
intervensi semua golongan dan partai politik. ASN memiliki peran :

1) Pelaksana kebijakan publik;
2) Pelayan publik; dan
3) Perekat dan pemersatu bangsa.
Dalam menjalankan tugasnya ASN memiliki hak dan tanggung
jawab sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu dalam
bekerja berlandaskan kode etik dan perilaku yang diataur dalam UU
ASN.
Pengelolaan ASN sesuai dengan sistem merit. Sistem Merit
adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama,
asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi
kecacatan. Gambaran sistem merit yang ada berupa perencanaan
dimulai dengan menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai
harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja,
kemudian dilakukan monitoring, penilaian dan pengembangan karir.
Penyelenggaraan Manajemen ASN dilaksanakan oleh
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN.
Pembinaan ASN sebagian dapat didelegasikan kepada Menteri,
KASN, LAN, dan BKN. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan

18

akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan
Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Sistem informasi Aparatur
Sipil Negara diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar
berbagai Instansi.
b. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. unsur pertama,
adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua,
adalah penerima layanan (pelanggan), dan unsur ketiga, adalah
kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan
(pelanggan). Pelayan publik merupakan satu di antara tiga fungsi
ASN. Oleh sebab itu, pelayanan publik menjadi tolok ukur yang
paling nyata oleh masyarakat karena berhubungan langsung
dengan mereka. Sembilan prinsip pelayanan publik yang baik untuk
mewujudkan pelayanan prima adalah:
1) Partisipatif. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan hingga

evaluasi. Contoh adanya public hearing saat pembuatan
undang-undang;
2) Transparan. Adanya keterbukaan mulai dari prosedur hingga
anggaran, masyarakat diberikan hak pengaduan. Contoh
adanya papan nama proyek sebagai transparasi kegiatan;
3) Responsif. Aspirasi/ tuntungan masyarakat didengar
pemerintah. Contoh kebijakan pelayanan online karena adanya
aspirasi masyarakat terkait kemudahan pengurusan kebutuhan
mereka;
4) Non Diskriminatif. Tidak membeda-bedakan antar satu warga
negara. Contoh kualitas pelayanan administrasi kependudukan
yang sama;
5) Mudah dan Murah. Pelayanan yang mudah dipenuhi dan
terjangkau. Contoh pelayanan e-ktp di kantor kecamatan tanpa
dipungut biaya;
6) Efektif dan Efisien. Prosedur yang sederhana, tenaga kerja
yang sedikit, dan biaya yang murah. Contoh pelayanan : Kartu
Keluarga secara online.

19

7) Aksesibel. Mudah diakses masyarakat. Contoh pelayanan SIM
keliling;

8) Akuntabel. Dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada
masyarakat. Contoh laporan pertanggung jawaban penggunaan
anggaran APBD di website pemerintah;

9) Berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat
dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu
menghadirkan rasa keadilan. Contoh pelayanan aduan seperti
lapor.go.id

c. Whole of Goverment (WoG)
WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan

pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif
pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup
koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuantujuan
pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan
publik. WoG merupakan pendekatan yang menekankan aspek
kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral.
Pelaksanaan WoG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa
ada dampak perubahan institusi, selanjutnya berupa kelembagaan
sampai dengan proses merger, dan hingga penyatuan beberapa
lembaga menjadi satu unit organisasi baru.

Praktek WoG di Indonesia yaitu dengan : (1) Penguatan
koordinasi antar lembaga; (2) Membentuk lembaga koordinasi
khusus; (3) Membentuk gugus tugas; (4) Koalisi sosial. Tantangan
pelaksanaan WoG diantaranya kapasitas SDM dan institusi-institusi
yang terlibat dalam WoG tidaklah sama, nilai dan budaya antar
organisasi yang berbeda, kepemimpinan yang mampu
mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta
meramu SDM. Praktek WoG dalam pelayanan publik yaitu : (1)
Pelayanan yang Bersifat Adminisitratif; (2) Pelayanan Jasa; (3)
Pelayanan Barang; (4) Pelayanan Regulatif. Pola pelayanan publik
dalam WoG adalah sebagaimana berikut :
1) Pola Pelayanan Teknis Fungsional. Pelayanan sesuai dengan

tugas, fungsi dan kewenangannya;
2) Pola Pelayanan Satu Atap. Pola pelayanan yang dilakukan

secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang
bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing;

20

3) Pola Pelayanan Satu Pintu. Pola pelayanan masyarakat yang
diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah;

4) Pola Pelayanan Terpusat. Pelayanan suatu instansi
pemerintah bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan
lainnya;

5) Pola Pelayanan Elektronik. Pola pelayanan dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang
terotomatisasi dan pemberian layanan yang bersifat elekronik.
Penyelenggara pelayanan publik harus membuat Sistem

Informasi Pelayanan Publik yang berisi semua informasi pelayanan
publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.

B. Identifikasi Isu, Penetapan Isu, dan Gagasan Pemecahan Isu
1. Identifikasi Isu
Rencana kegiatan aktualisasi disusun berdasarkan isu-isu yang
ditemukan di wilayah pengamatan Kecamatan Wungu, Kabupaten
Madiun. Identifikasi berbagai isu yang ada diantaranya yaitu:
Tabel 1. Identifikasi Isu

No. Identifikasi Isu Kondisi Sekarang Kondisi Yang

Diharapkan

1. Pemahaman petani Petani masih Petani menerapkan

akan hama penyakit mengira bahwa pengendalian hama

dan musuh alami semua serangga di terpadu dengan

tanaman padi yang lahan pertanaman memanfaatkan

masih rendah adalah hama musuh alami.

sehingga perlu Petani memahami

dikendalikan. Terjadi gejala OPT dengan

salah pengaplikasian pengendaliannya

pestisida karena yang tepat

salah diagnosa.

2. Pengendalian OPT Petani masih Petani

yang tidak lazim untuk beranggapan dengan menggunakan

pertanian seperti tingginya harga bahan alami yang

mengunakan solar, pestisida maka dapat ramah lingkungan

sabun, lotion anti meracik sendiri sebagai alternatif

nyamuk dan lain bahan pengendali pengendalian hama

sebagainya OPT tanpa

21

mempertimbangkan

dampak yang dapat

membahayakan.

3. Pemupukan yang Petani menggunakan Petani menerapkan

kurang berimbang pupuk kimia yang pemupukan

mengakibatkan mengandung unsur berimbang

tanaman yang mudah hara N yang berlebih

diserang OPT. tanpa diimbangi

pemupukan unsur

lainnya

4. Jadwal tanam padi Petani melakukan Petani melakukan

yang tidak serentak penanaman padi penanaman padi

yakni tidak sesuai yang tidak serentak secara sempak

kalender tanam sehingga terjadi sesuai musim

akumulasi populasi tanam.

hama, dalam

kaitannya dengan

pengendalian OPT

juga tidak bisa

serempak.

5. Pembakaran jerami Petani melakukan Petani mengolah

sisa panen yang pembakaran jerami jerami sisa panen

dampaknya tidak setelah panen guna dengan

hanya menyebabkan mempercepat pengomposan guna

sebagian unsur hara pengolahan lahan meningkatkan

hilang, tetapi juga bahan organik

polusi udara sekitar tanah

dan gangguan

kesehatan petani dan

masyarakat sekitar.

2. Penetapan Isu
Dari beberapa isu diatas, langkah selanjutnya adalah

mempertimbangkan isu mana yang akan menjadi prioritas utama yang
dapat dicari solusi berdasarkan Tupoksi. Selanjutnya penulis
menganalisis isu tersebut menggunakan Metodel AKPL yaitu A (Aktual),

22

K (Kekhalayakan), P (Problematik), L (Kelayakan) untuk mengetahui isu
mana yang dominan nilai AKPL.

Tabel 2. Seleksi Isu Menggunakan Metode AKPL

NO ISU A P K L TOTAL

1 Pemahaman petani akan hama 4 5 4 5 18

penyakit dan musuh alami tanaman

padi yang masih rendah

2 Pengendalian OPT yang tidak lazim 4 4 4 4 16

untuk pertanian

3 Pemupukan yang kurang berimbang 4 4 4 5 17

4 Jadwal tanam padi yang tidak 3 4 2 3 12

serentak

5 Pembakaran jerami sisa panen 2 2 3 3 10

Kriteria penetapan kategori:
Aktual

5 : benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan
4 : benar-benar terjadi terkadang menjadi bahan pembicaraan
3 : benar-benar terjadi dan bukan menjadi pembicaraan
2 : benar-benar sering terjadi
1 : pernah benar-benar terjadi
Problematik
5 : masalah sangat kompleks sehingga perlu dicarikan segera

solusinya
4 : masalah kompleks
3 : masalah cukup kompleks namun tidak perlu segera dicarikan

solusi
2 : masalah kurang kompleks
1 : masalah sederhana
Khalayak
5 : Sangat menyangkut hajat hidup orang banyak
4 : Menyangkut hajat hidup orang banyak
3 : Cukup menyangkut hajat hidup orang banyak
2 : Sedikit menyangkut hajat hidup orang banyak
1 : Tidak menyangkut hajat hidup orang banyak
Kelayakan
5 : Masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif

pemecahan masalahnya
4 : Masuk akal dan realistis
3 : Cukup masuk akal dan realistis
2 : Realistis
1 : Masuk akal

23

Selanjutnya adalah mempertimbangkan isu mana yang akan
menjadi prioritas utama yang dapat dicari solusi berdasarkan peran dan
wewenang jabatan di instansi. Penetapan isu dilakukan dengan
metode Urgency, Seriousness, Growth (USG). Metode USG adalah
salah satu metode skoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang
harus diselesaikan. Pada tahap ini masing-masing masalah dinilai tingkat
risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor maka dapat
menentukan prioritas masalah. Langkah skoring dengan menggunakan
metode USG adalah membuat daftar akar masalah, membuat tabel
matriks prioritas masalah dengan bobot skoring 1-5 dan nilai yang
tertinggi sebagai prioritas masalah.

Tabel 3. Analisis Isu dengan USG U S G TOTAL
5
NO ISU 54 14
1. Pemahaman petani akan hama 4
4 43 11
penyakit dan musuh alami 54 13
tanaman padi yang masih rendah
2. Pengendalian OPT dengan bahan
yang tidak lazim untuk pertanian
3. Pemupukan yang kurang
berimbang

Kriteria penetapan kategori:
Urgency
1 : tidak penting
2 : kurang penting
3 : cukup penting
4 : penting
5 : sangat penting
Seriousness
1 : akibat yang ditimbulkan tidak serius
2 : akibat yang ditimbulkan kurang serius
3 : akibat yang ditimbulkan cukup serius
4 : akibat yang ditimbulkan serius
5 : akibat yang ditimbulkan sangat serius
Growth
1 : tidak berkembang
2 : kurang berkembang

24

3 : cukup berkembang
4 : berkembang
5 : sangat berkembang

Berdasarkan analisa isu menggunakan metode USG, dipilih isu
utama dengan skor tertinggi adalah “Pemahaman petani akan hama
penyakit dan musuh alami tanaman padi yang masih rendah”. Isu
tersebut dipilih untuk menjadi prioritas utama untuk dipecahkan
masalahnya. Isu tersebut dipilih untuk menjadi prioritas utama untuk
dipecahkan masalahnya. Penyebab munculnya isu tersebut adalah :
1. Petani masih mengira bahwa semua serangga yang ada di

persawahan adalah hama sehingga perlu dikendalikan. Padahal di
alam terdapat komponen penyeimbang yaitu musuh alami. Kematian
musuh alami dapat menyebabkan ledakan populasi OPT. Hal ini
akan berdampak menurunkan kesejahteraan petani karena
menyebabkan kerugian bagi petani dan dapat menurunkan stok
produksi
2. Petani yang salah mengaplikasikan pestisida, yaitu tidak sesuai
dengan dosis anjuran dan sasaran OPT. Kebiasaan petani dalam
menyemprot pestisida untuk berjaga-jaga walau tidak ada serangan
juga masih ditemui yang dapat mengakibatkan resurgensi dan
resistansi hama. Resurgensi adalah penggunaan pestisida yang
selain dapat membunuh hama namun juga dapat membunuh musuh
alami hama. Sedangkan resistensi hama adalah perubahan hama,
yang biasanya dari hama yang tidak kebal terhadap pestisida
menjadi didominasi hama yang kebal terhadap pestisida dalam
sebuah area pertanian.
3. Penyuluhan saat ini sudah berjalan dengan cukup baik namun masih
dapat ditingkatkan dengan adanya media penyuluhan yang
informatif, aplikatif dan mudah dipahami sehingga mudah diterima
dan mudah diplikasikan oleh petani.

3. Gagasan Pemecahan Isu

Dalam menentukan alternatif solusi dalam memecahkan
masalah maka digunakan teknik tapisan Mc Namara, yaitu dengan
melakukan penilaian berdasarkan tingkat efektifitas, efisiensi serta
kemudahan. Berikut adalah penetapan pemecahan isu berdasarkan isu
yang telah ditentukan sebelumnya.

25

Tabel 4 Penetapan Pemecahan Isu dengan Teknik Tapisan
McNamara

No Alternatif Solusi Efektivitas Efisiensi Kemudahan Total Ket

1 Pemberian edukasi 4 3 4 11 I
hama dan musuh 3 3 2 8 II
alami tanaman
padi pada petani

2 Pembuatan
demplot
penerapan
budidaya PHT

Alternatif solusi yang terpilih yaitu Pemberian edukasi hama
dan musuh alami tanaman padi petani. Pengangkatan isu terpilih
didasarkan pada pentingnya kebutuhan akan informasi dasar bagi
petani. Aksi yang dapat dilakukan adalah melakukan penyuluhan
tentang identifikasi OPT dan musuh alami pada tanaman padi dan
disajikan dalam media yang mudah dipahami dan informatif. Flip chart/
Peta Singkap adalah lembaran-lembaran kertas yang berisi gambar
dan tulisan yang disusun secara berurutan, bagian atasnya disatukan
dengan spiral sehingga mudah disingkap. Video adalah teknologi
pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak.

Visualisasi tentang OPT dan musuh alami disajikan dengan
gambar yang bersumber dari hasil pengamatan di lapang. Dengan
adanya flip chart dan video tersebut, informasi yang diperlukan dapat
divisualisasikan lebih jelas antara lain gambar gejala serangan, siklus
hidup dan cara pengendalian secara ramah lingkungan. Dipilihnya
media flip chart untuk mengakomodir petani yang tidak mempunyai
akses digital karena mayoritas petani di Kecmaatan Wungu masih
belum mempunyai smartphone. Sedangkan media video dipilih karena
dengan melibatkan unsur audio visual penyuluhan yang dilakukan
dapat lebih mudah dipahami dan dapat diulang-ulang.

Untuk dapat mewujudkan gagasan di atas, maka dibutuhkan
beberapa rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai

26

dasar di tempat kerja. Rangkaian kegiatan aktualisasi yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan coach, mentor dan

koordinator mengenai rancangan aktualisasi
2. Pengumpulan data dasar di lapang
3. Melakukan konsultasi terkait penyusunan flip chart dan video

penyuluhan
4. Pembuatan flip chart, video penyuluhan dan penyusunan kuisioner
5. Persiapan Penyuluhan
6. Melaksanakan kegiatan penyuluhan
7. Evaluasi hasil kegiatan
8. Penyusunan laporan akhir

27

C. Diagram Alur

Isu
Pemahaman petani akan hama penyakit dan musuh alami tanaman padi yang masih rendah

Gagasan Pemecahan Masalah
Pemberian edukasi terkait hama dan musuh alami tanaman padi pada petani

Tupoksi sesuai SKP Inovasi Rangkaian Kegiatan

a) Melakukan bimbingan kepada Pemberian Aktualisasi
petani perserorangan edukasi hama
dan musuh alami a. Melakukan konsultasi dan
b) Melakukan bimbingan kepada tanaman padi
kelompok tani pada petani koordinasi dengan coach,
melalui flip chart
c) Menyusun brosur/booklet sebagai mentor, coach dan
media penyuluhan pertanian dan video
penyuluhan koordinator mengenai

rancangan aktualisasi

b. Pengumpulan data dasar di

lapangan

c. Melakukan konsultasi terkait

penyusunan flip chart dan

video penyuluhan

d. Pembuatan flip chart, video

penyuluhan dan

penyusunan kuisioner

e. Persiapan penyuluhan

f. Melaksanakan kegiatan

penyuluhan

g. Evaluasi hasil akhir

h. Penyusunan laporan

aktualisasi.

Goals
Tercapainya pengendalian OPT

secara mandiri dan ramah
lingkungan

Gambar 4. Diagram Alur Kegiatan Pemecahan Isu

28

D. Matrik Rancangan Aktualisasi

Nama : Fitria Eka Prastuti, S.P.
Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Identifikasi Isu
Jawa Timur – UPT Proteksi Tanaman Pangan
Isu yang Diangkat dan Hortikultura Wilker Madiun
Gagasan : 1. Pemahaman petani akan hama penyakit dan
Pemecahan Isu
musuh alami tanaman padi yang masih
rendah
2. Pengendalian OPT yang tidak lazim untuk
pertanian seperti mengunakan solar, sabun,
lotion anti nyamuk dan lain sebagainya
3. Pemupukan yang kurang berimbang
mengakibatkan tanaman yang mudah
diserang OPT.
4. Jadwal tanam padi yang tidak serentak yakni
tidak sesuai kalender tanam
5. Pembakaran jerami sisa panen yang
dampaknya tidak hanya menyebabkan
sebagian unsur hara hilang, tetapi juga polusi
udara sekitar dan gangguan kesehatan petani
dan masyarakat sekitar.
: Pemahaman petani akan hama penyakit dan
musuh alami tanaman padi yang masih rendah
: Pemberian edukasi terkait hama dan musuh
alami tanaman padi pada petani

29

Tabel 5. Matrik Rancangan Aktualisasi

No Kegiatan Tahapan Output / Keterkaitan Kontribusi Penguatan
Kegiatan Hasil Substansi Mata Terhadap Visi & Nilai
1 Melakukan Misi Organisasi
konsultasi  Menghubun  Lembar Pelatihan Organisasi
dan gi coach, konsult Berkontribusi pada
koordinasi mentor dan asi Akuntabilitas : misi pertama, Mendukung
dengan koordinator Bertanggung meningkatkan nilai
coach, untuk  Notulen jawab pengetahuan, organisasi
mentor dan menentuka si menyelesaikan ketrampilan dan integritas,
koordinator n jadwal/ rancangan kemampuan petani profesionalit
mengenai waktu  Dokume aktualisasi tentang as dan
rancangan konsultasi ntasi Etika Publik: Pengelolaan Hama keterbukaan
aktualisasi Menggunakan dan Penyakit
 Memaparka etika seperti Tanaman Terpadu
n hormat, sopan
rancangan santun dan
aktualiasasi komunikatif
Nasionalisme:
 Meminta Menyampaikan
saran dan dan menghargai
masukan pendapat
mengenai Anti korupsi
rancangan Jujur dalam
aktualisasi melakukan
kegiatan sesuai
waktu
WoG :
Konsultasi pada
pihak yang lebih
ahli demi
tercapainya
tujuan

2 Pengumpula  Melakukan Dokumen Akuntabilitas Berkontribusi pada Kejujuran
dalam
n data dasar koordinasi tasi dan mengkonfirmasi misi pertama, menyampai
kan temuan
di lapang dengan data anjuran, saran meningkatkan lapang,
managemen
penyuluh pengama atau pendapat pengetahuan, isu dengan
prioritas
untuk tan dengan data di ketrampilan dan yang
terukur.
menentukan lapangan kemampuan petani

lokasi Nasionalisme tentang

pengamatan musyawarah Pengelolaan Hama

 Mengumpul dan menghargai dan Penyakit

kan data pendapat Tanaman Terpadu

OPT dan Etika Publik:

musuh Menggunakan

alami yang etika seperti

dominan di sopan santun

area dan komunikatif

30

sebagai Anti korupsi
bahan Melakukan
materi pekerjaan
identifikasi sesuai dengan
waktu yang
telah ditentukan

3 Melakukan  Menghubun  Lembar Akuntabilitas : Berkontribusi pada Keterbukaa
n terhadap
konsultasi gi coach konsult tanggung jawab misi pertama, kritik dan
saran
terkait dan mentor asi menyelesaikan meningkatkan
Terencana
penyusunan untuk  Dokume kegiatan pengetahuan, dalam
koridor
flip chart menentuka ntasi Nasionalisme ketrampilan dan waktu, hasil,
aksi,
dan video n jadwal/ musyawarah kemampuan petani realisasi
dan
waktu dan menghargai tentang evaluasi

konsultasi pendapat Pengelolaan Hama

 Meminta Etika Publik: dan Penyakit
saran, Menggunakan Tanaman Terpadu

masukan, etika seperti

dan hormat, sopan

persetujuan santun dan

coach dan komunikatif
mentor Anti korupsi

terkait Jujur dalam

konten dan melakukan

design flip kegiatan sesuai

chart dan waktu

video

4 Pembuatan Penyusunan  Draft flip Akuntabilitas Berkontribusi pada

flip chart flip chart, chart Bertanggung misi pertama,

dan video video dan dan jawab, meningkatkan

serta kuisioner video Profesionalisme pengetahuan,

penyusunan sesuai hasil  Kuision Etika Publik ketrampilan dan
Media kemampuan petani
kuisioner survei dan er pembelajaran tentang

dan

konsultasi yang Pengelolaan Hama

perbaikan komunikatif, dan Penyakit

dengan mudah Tanaman Terpadu

coach dan dipahami

mentor Anti korupsi

Jujur dalam

melakukan

kegiatan sesuai

waktu

Komitmen

Mutu

media

pembelajaran

yang efektif

31

5 Persiapan  Menyusun  Rundow Komitmen Berkontribusi pada Terencana
dalam
Penyuluhan simulasi n acara mutu: misi pertama, koridor
waktu, hasil,
acara dalam rangka meningkatkan aksi,
realisasi
pengaraha memperoleh pengetahuan, dan
evaluasi
n dengan hasil yang ketrampilan dan

mempertim optimal, upaya kemampuan petani

bangkan perencanaan tentang

analisis  Undang dirinci agar Pengelolaan Hama
pelaksanaan dan Penyakit
kondisi an terarah dan Tanaman Terpadu
efektif
lapangan kegiatan Akuntabilitas
Bertanggung
 Menghubun jawab
menyeleseikan
gi petani kegiatan
Anti korupsi
dan Melakukan
pekerjaan
penyuluh sesuai dengan
waktu yang
terkait  Grup telah ditentukan

waktu dan chat

tempat

penyuluhan

 Membuat

grup Chat

untuk  Flip

memudahk chart

an  Video
komunikasi  Kuision
dengan
petani er

 Mencetak

flip chart,

kuisioner

dan daftar

hadir

6 Melaksanaka  Menyampai  Dokume Akuntabilitas Berkontribusi pada Profesionali
sme dalam
n kegiatan kan ntasi dan Tanggung misi pertama, menjalanka
n tugas
penyuluhan penyuluhan daftar jawab meningkatkan dengan
dedikasi
terkait hadir menyelesaikan pengetahuan, untuk hasil
optimal
identifikasi kegiatan ketrampilan dan

OPT dan dengan optimal kemampuan

musuh Nasionalisme petani tentang

alami  Dokume musyawarah Pengelolaan Hama

kepada ntasi dan menghargai dan Penyakit

petani pendapat Tanaman Terpadu

 Praktik Etika Publik:

lapang Menggunakan

identifikasi etika seperti

OPT dan sopan santun

musuh  Data dan komunikatif

alami di hasil Anti korupsi

32

masing- kuisioner Melakukan
masing
lahan  Video pekerjaan
petani testimoni sesuai dengan
waktu yang
 Membagika telah ditentukan.
n kuisioner
dan
meminta
testimoni
petani

7 Evaluasi Diskusi dan  Dokument Akuntabilitas Berkontribusi pada Mendukung

hasil mengevalua asi Sikap tanggung misi ke-4, menekan nilai

kegiatan si hasil jawab dan resiko kehilangan organisasi

kegiatan  Notulen kejelasan dalam hasil akibat berupa
bersama
menyusun serangan OPT dan Keramahan

coach dan laporan evaluasi DPI dan

mentor hasil kegiatan Kejujuran

Etika Publik:

melaporkan

hasil kegiatan

dengan sopan

dan ramah

kepada atasan

Anti korupsi

Melakukan

pekerjaan

sesuai dengan

waktu yang

telah ditentukan.

8 Menyeleseika Menyusun  Laporan Akuntabilitas Visi. Terwujudnya Sistematis

n laporan akhirlaporan akhir Sikap tanggung produksi tanaman dan

akhir yang jawab, keadilan, pangan dan dokumentas

sudah dan kejelasan hortikultura yang i hasil

disetujui dalam mantap, aman, dan kegiatan

coach dan menyusun berkelanjutan sebagai

mentor laporan akhir rujukan dan

menunjukkan perbaikan

implementasi dalam

untuk kegiatan

terciptanya serupa

lingkungan yang

akuntabel

Komitmen

mutu:

Menyusun

laporan akhir

berdasarkan

33

data yang
sebenarnya
Anti Korupsi
Bukti pelaporan
kepada atasan
sebagai bukti
atas kegiatan
yang telah
dilakukan

E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan Tahapan Agustus September
IV II III
1 Melakukan I IV
konsultasi dan
koordinasi dengan Menghubungi coach, mentor
coach, mentor dan
koordinator terkait untuk menentukan jadwal /
rancangan
aktualisasi waktu konsultasi

2 Pengumpulan data Memaparkan rancangan
dasar di lapang
aktualiasasi
3 Melakukan
konsultasi terkait Meminta saran dan masukan
penyusunan flip
chart dan video mengenai rancangan aktualisasi

Melakukan koordinasi dengan

penyuluh untuk menentukan

lokasi pengamatan

Mengumpulkan data OPT dan

musuh alami yang dominan di

area sebagai bahan materi

identifikasi

Menghubungi coach dan mentor

untuk menentukan jadwal/

waktu konsultasi

Meminta saran, masukan, dan

persetujuan coach dan mentor

terkait konten/substansi dan

34

design flip chart dan video

4 Pembuatan flip Penyusunan flip chart, video

chart dan video dan kuisioner sesuai hasil survei

serta penyusunan dan dan konsultasi perbaikan

kuisioner dengan coach dan mentor

5 Persiapan Menyusun simulasi acara

Penyuluhan pengarahan dengan

mempertimbangkan analisis

kondisi lapangan

6 Melaksanakan Menyampaikan penyuluhan

kegiatan terkait identifikasi OPT dan

penyuluhan musuh alami kepada petani

Praktik lapang identifikasi OPT

dan musuh alami di masing-

masing lahan petani

Membagikan kuisioner dan

meminta testimoni petani

7 Evaluasi hasil Diskusi dan mengevaluasi hasil

kegiatan kegiatan bersama coach dan

mentor

8 Menyeleseikan Menyusun laporan akhir yang

laporan akhir sudah disetujui coach dan

mentor

35

DAFTAR PUSTAKA

Luis F, Arizshzabel, Olgalara, Steven. 2012. Implementing an Integrated
Pest Management Program for Cofee Berry Borer in a Specialty
Cofee Plantation in Colombia. Jurnal crop protection. [Internet]
[dapat diunduh dari http:// sciencedirect.com.]

Mareyke Moningka, Dantje Tarore, dan Jeane Krisen. 2012. Keragaman
Jenis Musuh Alami Pada Serangga Hama Padi Sawah Di
Kabupaten Minahasa Selatan. Eugenia Volume 18 No. 2 Agustus
2012

Nila Sari , Anna Fatchiya, Prabowo Tjitropranoto. 2016. Tingkat
Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Sayuran di
Kenagarian Koto Tinggi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Jurnal Penyuluhan, Maret 2016 Vol. 12 No. 1

Pemerintah Indonesia, 2014, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Sekretariat Negara,
Jakarta.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara. 2018. “Peraturan Lembaga
Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil”, Kepala Administrasi
Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian, 2009. “Peraturan Menteri Pertanian Nomor
46/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya”,

Peraturan Menteri Pertanian, 2009. “Peraturan Menteri Pertanian Nomor
35/Permentan/ OT.140/7/2009 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka
Kreditnya”.

Pou E, Achmad G, Arman W. 2006. Tingkat Adopsi Inovasi Petani
Terhadap Teknologi Budidaya Jagung Manis (Zea Mays
Saccharata Sturt) Di Kelurahan Borongloe, Kecamatan
Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Jurnal Agrisistem 2 (2) : 85-92.

PP No. 66 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman
UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian

Berkelanjutan
UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan
Timpraset S, Ranamukhaarachchi SL, Avistek D. 2014. Factors

Determining Adoption of Integrated Pest Management by
Vegetable Grower in Nakhon Ratchasima Province Thailand.
Jurnal crop protection. [Internet] [dapat diunduh dari
http://sciencedirect.com
Tim Penulis, Modul Diklat Prajabatan Akuntabilitas, Surabaya: BDK
Surabaya

36

Tim Penyusun, Modul Diklat Prajabatan Anti Korupsi, Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara

Tim Penulis, Modul Diklat Prajabatan Etika Publik, Surabaya: BDK
Surabaya

Tim Penulis, Modul Diklat Prajabatan Komitmen Mutu, Surabaya: BDK
Surabaya

Tim Penulis, Modul Diklat Prajabatan Nasionalisme, Surabaya: BDK
Surabaya

Tim Penulis, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Whole of Government
Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Wiyono, Suryo. 2007. Perubahan Iklim dan Ledakan Hama dan Penyakit
Tanaman. Makalah pada Seminar Sehari tenttang
Keanekaragaman Hayati Ditengah Perubahan Iklim: Tantangan
Masa Depan Indonesia

37