UAS_PANCASILA_ILMA YUSNITA_2001082010_TK 1B

Nama : Ilma Yusnita
No BP : 2001082010
Kelas : Teknik Komputer 1B
Mata Kuliah : Pancasila
Hari Tanggal : Senin/ 18 Januari 2021

1. Pancasila sebagai dasar Negara bermakna bahwa Pancasila merupakan sumber dari
segala sumber hukum di Indonesia
a. Bagaimana keadaan penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif
Pancasila dewasa ini? Jelaskan!.
JAWABAN : Sangat menyimpang sekali dengan aspek Pancasila, Contohnya asus
penegak hukum yang berhubungan dengan Pancasila ke-4. Yaitu salah satunya kasus
FPI. Penegak hukum di indonesia dalam melakukan urusannya masih kurang maksimal
karena masih ad oknum penegak hukum yang terkena masalah sehingga merugikan
orang banyak dan penegakan hukum di Indonesia.

b. Berikan contoh sekurang-kurangnya lima kejadian yang menunjukkan bahwa
penegakan hukum di Indonesia belum sesuai atau sejalan dengan Pancasila
sebagai etika penegakan hukum!
JAWABAN :
 Kasus FPI
 Keterkaitan anak Joko Widodo, dalam kasus Korupsi
 Kasus Nenek Minah
1. Kasus HAM Novel Baswedan yang disiram air keras ( sila kedua) hingga saat ini
belum diusut padahal pada kasus yang lebih rumit justru mudah terselesaikan.
2. Koruptor dihukum lebih berat daripada mereka yang mencuri barang 'ringan'. (
sila kelima ) menunjukkan bahwa penegak hukum masih belum bisa menunjukkan
ketegasan dan keadilan dalam penegakan hukum.

3. Sengketa Pemilu ( sila keempat ) Aparat penegak hukum seringkali membiarkan

begitu saja sengketa pemilu dan pilkada karena adanya politik uang dan lain - lain.
4. Banyak nya pungli, ( sila kelima ) penegak hukum walau tidak semuanya
menerima tetapi pungli ini banyak terjadi dari parkiran hingga pembuatan SIM
yang ujung - ujung pada ketidak adilan

5. Pemberantasan Narkoba tidak segencar dulu ( sila kelima ) hal ini memunculkan
rasa ketidak adilan masyarakat akibat penagak hukum saat ini tidak setegas dulu
ketika menghadapi kasus narkoba dan cenderung membiarkan ke kasus lain.

2. Berikan analisa anda mengapa Pancasila dikatakan sebagai system filsafat, dan
mengapa kita menggunakan filsafat Pancasila?
JAWABAN :
Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil
permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers Indonesia,
yang dituangkan dalam suatu sistem (Abdul Gani, 1998).

Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami.

Pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjaga kemungkinan
terjadinya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia.

Kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar
perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman- pengalaman manusia pada
waktu sekarang.

Ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran
manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih
pandai”

Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila, artinya refleksi
filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastrapratedja menjelaskan makna
filsafat Pancasila sebagai berikut.

Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar
mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik.

Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam
bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara.

Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang
bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta
memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional.

3. Korupsi merupakan sebuah kasus yang seolah-oleh sudah mengakar dan menadarah
daging di Indonesia. Menurut analisa anda, apakah Pancasila dapat dijadikan
sebagai dasar nilai untuk mencegah atau sekurang-kurangnya meminimalisisr
terjadinya tindak pidana korupsi?
JAWABAN : Pancasila sangat dapat dijadikan sebagai dasar nilai untuk mencegah atau
sekurang-kurangnya meminimalisir terjadinya tindakan pidana korupsi, karana Pancasila
merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia bukan hanya sebuah
ideologi tetapi, Pancasila merupakan prinsip yang harus di miliki oleh setiap warga negara
Indonesia. Dengan pengertian tersebut kita dapat memaknai bahwa dalam setiap
melakukan segala sesuatu kita harus berpegangan pada Pancasila yang merupakan prinsip
dasar negara kita. Jika kita melakukan suatu kegiatan dengan berdasarkan pada Pancasila
maka kehidupan antar masyarakat akan terjalin dengan sangat baik, begitu juga dengan
pemerintahan.

4. Bagaimana Implementasi Pancasila dalam kebijakan Negara di bidang Agama,
politik, Ekonomi , sosiala budya dan Pertahanan Keamanan, jelaskan maksud nya
dalam bahasa saudara sendiri !
a. Dalam Bidang Poitik

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik
adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil
dan beradap yang masing-masing merupakan pancaran dari sila ke-4 dan ke-2 pancasila.
Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di Negara
Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka
pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang
merupakan subyek pendukung pancasila, berketuhanan, berkemanusiaan,berpersatuan,
berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan
negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan
pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik

yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan pancasila sebagai dasar-dasar
moral politik.

b. Dalam Bidang Ekonomi
Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik

tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial
yang masing-masing merupakan pancaran dari sila ke 4 dan sila ke-5 pancasila. Kedua
pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi pancasila dan
kehidupan ekonomi nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka
pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di indonesia dimaksudkan untuk
menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan
berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi
Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa di pisahkan dengan nilai-nilai moral
kemanusiaan.

c. Dalam Bidang Sosial Budaya

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik
adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradap, dan persatuan yang massing-masing merupakan pancaran dari sila
pertama, kedua, dan ke-tiga pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi
pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan
nasional.Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi
pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung
pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat indonesia
harus diwujudkan dalam ptoses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di indonesia.
Dengan demikian, pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arh bagi kebijakan negara
dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya indonesia yang beradab, sesuai dengan
sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan sosial budaya harus
dilakukan dengan mengangkat nilai-nilaiyang dimliki bangsa indonesia, yaitu nilai-nilai
pancassila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi pancasila sebagai sebuah sistem etika
yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk
yang beradap.

d. Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik
merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila
pertama pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang
pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran saya diatas, maka
implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan
keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa indonesia adalah negara hukum.

Pertahanan dan keamanan negara di atur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan,
bukan kekuasaandengan kata lain, pertahanan dan keamanan indonesia berbasis pada
moralitas keamanan sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari
pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus
berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa (sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan
kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (sila ke tiga), harus mampu menjamin
hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila keempat), dan
ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat (sila kelima).
Kesimpulannya yang dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan
dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam
melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa, serta dalam mengayomi seluruh
masyarakat Indonesia.