The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Nilai Anti Korupsi PBAK_Adelhia Dea Pradhika Ibura

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adelhiadeapradhikaibura, 2021-04-12 01:16:10

Nilai Anti Korupsi PBAK_Adelhia Dea Pradhika Ibura

Nilai Anti Korupsi PBAK_Adelhia Dea Pradhika Ibura

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI YANG DILANGGAR DALAM KASUS
KORUPSI

DOSEN PENGAMPU: SITI CHOIRUL ASTUTI, M. Tr. Keb

“Pendidikan Budaya Anti Korupsi”
( Nilai Anti Korupsi )

Nama : Adelhia Dea Pradhika Ibura
Prodi : D-III Kebidanan
Jurusan : Kebidanan
PROGRAM STUDI KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO

T.A 2021

Nilai anti korupsi yang dilanggar oleh Ibu Siti Fadilah Supari yaitu Tanggung
Jawab.

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah dinyatakan bebas murni setelah 4 tahun
dipenjara akibat korupsi alat kesehatan. Ia jadi tersangka pada 2014.

Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah saat menjalani sidang di Pengadilan
Tipikor Jakarta.

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah dinyatakan bebas murni setelah
mendekam di penjara selama empat tahun akibat kasus korupsi alat kesehatan
pada 2004. Perkara rasuah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
ini terungkap sekitar 10 tahun setelah tahun proyek atau pada 2014.

Menteri Kesehatan era Susilo Bambang Yudhoyono ini ditetapkan sebagai
tersangka pada 2014. Perkara Siti baru memasuki persidangan pada 2017.

Pada Juni di tahun yang sama, majelis hakim tipikor menyatakan Siti bersalah dan
divonis pidana empat tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider dua bulan
kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara
selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan penjara,"
kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ibnu Basuki, Jumat (16/6/2017).

Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan
pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di
Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan
(Kementerian Kesehatan).

Hakim juga menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi
sebesar Rp1,85 miliar dari PT Graha Ismaya. Uang ini diberikan agar Siti
menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes I dan suplier Alkes I.

Rasuah tersebut diketahui bermula dari penelusuran petugas KPK mencium
indikasi Siti menyalahgunakan wewenang sebagai menteri, melalui penunjukan
langsung pada proyek pengadaan alat kesehatan.

Dalam persidangan terungkap, Siti mengakui telah merekomendasikan
penunjukan langsung rekanan dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk
penanganan flu burung tahun 2006.

Kata dia, rekomendasi diberikan setelah menandatangani draf mekanisme
penunjukan langsung yang diberikan Sekretaris Jenderal Kemenkes Syafii
Ahmad. Tapi Siti Fadilah menyangkal bahwa dirinya mengarahkan agar PT
Bhineka Usada Raya yang ditunjuk langsung menjadi rekanan.

"Ada verbal untuk menyetujui rekomendasi cara penunjukan langsung. Bukan
menunjuk suatu PT (Perseroan Terbatas) dengan syarat," jelas Siti Fadilah, Rabu
(9/9/2015).

Lebih detail, Siti disebut meminta kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat
komitmen Kemenkes, Mulya Hasjmy untuk memilih PT Indofarma (Persero) Tbk
sebagai penyedia buffer stock.

Atas penunjukan langsung itu, Indofarma memperoleh keuntungan sebesar Rp1,5
miliar dan merugikan negara sekitar Rp6,1 miliar. Atas perbutan itu, Siti
menerima 20 lembar Mandiri Traveller Cheque senilai Rp500 juta dan cek
perjalanan serupa senilai Rp1,37 miliar.

Di tengah masa persidangan, Jaksa Mohamad Nur Aziz mendakwa suami dan
anak Siti, yakni Muhammad Supari dan Tia Nastiti, kecipratan duit korupsi.
Ketika sidang terdakwa korupsi sekaligus mantan Sekretaris Direktorat Jenderal
Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Mulya A. Hasjmy, nama
keduanya disebut jaksa.

"Mulya telah memperkaya diri sendiri senilai Rp 178 juta dan Muhammad Supari
(suami Siti Fadilah Supari) senilai Rp 118,36 juta dan Tia Nastiti (anak Siti
Fadilah Supari) sebesar Rp500.000.000,00," kata Jaksa Aziz.

Infografis Aliran Dana Pengadaan Alkes Mengalir ke PANInfografis Aliran Dana
Pengadaan Alkes Mengalir ke PAN.

Setelah divonis bersalah, Siti diminta membayar uang pengganti sebesar Rp1,9
miliar. Lantaran baru menyerahkan uang sebesar Rp1,35 miliar, Siti masih
diwajibkan membayar Rp550 juta.

Mantan orang nomor satu di Kementerian Kesehatan itu dinilai melanggar Pasal 3
UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian ia melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana
diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201031143700-20-
564397/melacak-jejak-kasus-korupsi-alkes-siti-fadilah


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SCIENCE 10 LAS Qtr 3 Week 4
Next Book
Bahan Ajar