Contoh Kasus Jenis Korupsi_Adelhia Dea P.Ibura

CONTOH DARI JENIS-JENIS KORUPSI
DOSEN PENGAMPU: SITI CHOIRUL ASTUTI, M. Tr. Keb

“Pendidikan Budaya Anti Korupsi”
( Jenis Korupsi )

Nama : Adelhia Dea Pradhika Ibura
Prodi : D-III Kebidanan
Jurusan : Kebidanan

PROGRAM STUDI KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO

T.A 2021

1. Contoh Kasus Kerugian Keuangan Negara :
Kasus E-KTP
Kasus pengadaan E-KTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus
yang menyeret Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ini telah bergulir sejak
2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Setidaknya ada sekitar 280
saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah
ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah pengusaha Made Oka Masagung, Keponakan Setya Novanto yakni
Irvanto Hendra Pambudi, Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi
Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, Mantan Dirjen Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, pengusaha Andi Narogong, Mantan Ketua
Umum Golkar Setya Novanto, Anggota DPR Markus Nari, dan Direktur PT Quadra
Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

2. Contoh kasus Suap – Menyuap :
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Wali Kota Cimahi, Ajay
Muhammad Priatna menerima suap sebesar Rp1,6 miliar terkait proyek pengembangan
Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda di Kota Cimahi.
Dakwaan tersebut disampaikan Jaksa KPK dalam sidang perdana kasus suap Ajay M
Priatna di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan LLRE
Martadinata, Kota Bandung Rabu (14/4/2021).
Dalam sidang yang dihadiri langsung Ajay M Priatna tersebut, Jaksa KPK, Budi Nugraha
menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menerima hadiah
atau janji. Terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah total
Rp1.661.250.000," ujar Budi saat membacakan dakwaannya. Budi mengungkapkan, uang
suap yang diterima Ajay secara bertahap diberikan oleh Direktur Utama PT Mitra Medika
Sejati sekaligus pemilik RSU Kasih Bunda, Hutama Yonathan.
"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerak agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya," tegas Budi.

"Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan
agar terdakwa tidak mempersulit perizinan pembangunan rumah sakit umum Kasih
Bunda Kota Cimahi yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selalu penyelenggara
negara," beber Budi.
Dalam dakwaannya, KPK mendakwa Ajay dengan pasal 12 huruf a UU No. 31/1999
tentang tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan
pertama dan Pasal 12 B UU No. 31/1999 tentang Tipikor, junto pasal 65 ayat 1 KUHP
sebagaimana dakwaan kedua. KPK telah menetapkan Ajay sebagai tersangka penerima
suap terkait perizinan proyek pengembangan RSU Kasih Bunda Cimahi. Selain Ajay,
KPK juga menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda, Hutama Yonathan sebagai
tersangka.
3. Contoh Kasus Penggelapan Dalam Jabatan :
Tindak pidana penggelapan dalam Jabatan di Universitas Galuh. Modus operandi pelaku
dengan melakukan perencanaan dan mencairkan uang FIKES Universitas Galuh tidak
sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diajukan oleh panitia kegiatan.
Pelaku diketahui berinisial TJ (54) yang merupakan PNS dan beralamat di Perum
Pratama Galuh II, Ciamis. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan beberapa
barang bukti diantaranya, SK Pengangkatan sebagai Dekan, SK Pemberhentian dari Jabat
Sebagai Dekan, Bukti Pengambilan uang Fikes Unigal Sebesar Rp. 105.000.000 dari
Bank BRI, Bukti Pengambilan uang Fikes Unigal Sebesar Rp. 50.000.000 dari Bank
BSM, Bukti Pengambilan uang Fikes Unigal sebesar Rp. 55.000.000 dari Bank BNI,
Surat Pemblokiran dan Surat Pengajuan Kebutuhan Anggaran Fikes Universitas Galuh
Th. 2018. "Atas perbuatan tersangka dikenakan pasal 374 jo pasal 372 KUHPidana
dan/atau Pasal 362 KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara,"
tegas Kapolres Ciamis.
4. Contoh Kasus Pemerasan :
Oknum polisi yang bertugas di bagian Unit Identifikasi Direktorat Reskrimum Polda Bali
ditetapkan menjadi tersangka. Ryanzo Christian Ellessy Napitupulu jadi tersangka kasus
dugaan pemerasan atau ancaman terhadap seorang perempuan yang menyediakan jasa
kencan di aplikasi MiChat.

”Jadi, sudah ditetapkan status tersangka dan diamankan di Rutan Polda Bali,” kata
Dirreskrimum Polda Bali Kombespol Dodi Rahmawan seperti dilansir dari Antara di
Denpasar, Bali, Senin (21/12). Dia mengatakan, oknum polisi tersebut disangkakan
dengan pasal 368 KUHP atau 369 KUHP. ”Yang bersangkutan sudah dilakukan
penahanan dengan pasal yang disangkakan yaitu pasal 368 atau 369 KUHP,”
Kabidhumas Polda Bali Kombespol Syamsi mengatakan, oknum polisi tersebut tetap
diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebelumnya pada Rabu (15/12)
sekitar pukul 23.30 wita, pelapor MIS menawarkan jasa kencan melalui aplikasi MiChat.
Kemudian, ada tamu yang mau menyewa jasa dari perempuan tersebut. Setelah antara
pelapor dan tamu itu saling bernegosiasi kemudian bertemu di indekos tempat pelapor
berada.Setelah pelapor dan tamu atau pelanggan tersebut bertemu untuk melakukan
hubungan badan, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan menunjukkan tanda
pengenal sebagai anggota kepolisian. Orang tersebut ternyata Ryanzo Christian Ellessy
Napitupulu. Terhadap MIS, Ryanzo Christian Ellessy Napitupulu meminta setiap bulan
dikirimi uang Rp 500 ribu. Selain itu, gawai korban diambil tersangka dan apabila korban
ingin gawai tersebut kembali harus membayar Rp 1,5 juta.
5. Contoh Kasus Perbuatan Curang :
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Rikwanto
mengatakan Satgas Pangan Bareskrim menyiapkan pasal untuk menjerat pemilik
produsen beras PT Indo Beras Unggul. Produsen beras Cap Ayam Jago yang berlokasi di
Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, ini diketahui menimbun 1.116 ton beras siap edar. Beras
sebanyak itu diduga hasil oplosan yang siap dipasarkan. "Beras siap edar itu dikemas
dalam paket 5 kilogram, 10 kilogram, dan 25 kilogram," ujar Rikwanto di Mabes Polri,
Jumat, 21 Juli 2017. PT Indo Beras Unggul, menurut Rikwanto, melanggar Pasal 382
KUHP tentang Perbuatan Curang dalam Usaha dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Jadi bisa dijerat dua aturan itu."
Modus kejahatan yang dilakukan pemilik PT Indo Beras Unggul, kata Rikwanto, adalah
manajemen perusahaan membeli gabah dari petani dalam jumlah besar dengan harga
murah. Gabah tersebut lantas diolah dengan cara dikeringkan, kemudian digiling. Selesai
digiling dan menjadi beras, PT Indo Beras Unggul mengoplos dengan beras lain dan

diberi merek, sehingga tampak beras ini kualitas premium. "Antara label dan kualitas
beras tidak sama. Ini pelanggarannya," kata Rikwanto.
Rikwanto menambahkan, label yang dibuat PT Indo Beras Unggul meliputi Super
Pandan, Cianjur, Rojo Lele, Segon, Bangkok, Ulen, Pandan Wangi, Lele Dumbo, dan
Ayam Jago Merah. Diduga semua kemasan beras yang dibikin di gudang itu hasil
oplosan. PT Indo Beras Unggul digerebek tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus
Bareskrim Polri di Jalan Rengas kilometer 60, Karangsambung, Kedungwaringin, Bekasi,
pada Kamis malam, 20 Juli 2017. "Berdasarkan hasil penyidikan diperoleh fakta bahwa
perusahaan ini membeli gabah di tingkat petani dengan harga Rp 4.900 per kilogram,"
kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Agung
Setya.
6. Contoh Kasus Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan :
Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan mantan Gubernur Banten Ratu Atut
Chosiyah. Ratu Atut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan
alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.
"RAC (Ratu Atut Chosiyah), mantan Gubernur Banten, diperiksa sebagai tersangka
dalam tindak pidana korupsi pengadaan alkes di Pemprov Banten," kata Kabiro Humas
KPK, Febri Diansyah, Jumat (23/12/2016).
Kasus korupsi pengadaan alkes ini terjadi di Banten pada tahun anggaran 2011-2013.
Diketahui, Atut bersama adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, sudah
ditetapkan sebagai tersangka sejak 2014. Keduanya disangka telah memperkaya diri,
orang lain, atau korporasi. Dalam kasus ini, Wawan telah divonis bersalah di Pengadilan
Tipikor Serang. Atut diduga telah mengatur pemenang lelang pengadaan alkes di Banten
dan menerima uang dari perusahaan yang dimenangkannya. Sedangkan Wawan, pemilik
PT Bali Pasifik Pragama sebagai perusahaan pemenang lelang, diduga
menggelembungkan anggaran proyek ini. Khusus untuk Atut, KPK juga menjerat
gubernur nonaktif itu dengan pasal pemerasan. Atut disangka telah memeras beberapa
kepala dinas di lingkungan Pemprov Banten.
Atas perbuatan yang dilakukannya, keduanya dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

7. Contoh Kasus Gratifikasi :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto,
Zaenal Abidin, terkait kasus gratifikasi. "Rabu, 15 Januari 2020 jam 17.00, seorang
pelaku tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka
Zainal Abidin ditahan oleh penyidik KPK untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK," ujar
Ketua KPK, Firli Bahuri, Rabu (15/1).
Zaenal ditetapkan sebagai tersangka bersama Bupati nonaktif Mojokerto, Mustofa Kamal
Pasa. Mereka diduga menerima gratifikasi dari rekanan pelaksana proyek-proyek di
lingkungan Pemkab Mojokerto Dinas, SKPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD-SMA.
Peran Zaenal sendiri sebagai pengatur pemenangan rekanan yang ditunjuk oleh Mustofa
untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas PUPR Kab. Mojokerto.Ia juga menagih
kepada rekanan untuk fee yang diminta Mustofa. Zaenal juga menerima fee proyek dari
rekanan yang mengerjakan proyek/pekerjaan di Dinas PUPR Kab.
Mustofa juga diduga membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi itu untuk kendaraan
roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak 2 unit,
jetski sejumlah 5 unit, dan uang tunai Rp4,2 miliar.
Atas perbuatan itu, Mustofa dijerat Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang