KEL 3_TUGAS MK ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 2

TUGAS MK ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS Tugas Disusun untuk Memenuhi Penilaian Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat Disusun Oleh: WINNY CINTA PERMATA PUTRI (P07124220013) SALSABILLA JANNAH (P07124220017) PRAMITHA TRI WAHYUNING TYAS (P07124220027) CHRISTINE MELVA NESTI YULINA P. (P07124220036) KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN TAHUN 2022

i KATA PENGANTAR Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat yang berjudul “Pelayanan Kesehatan di Puskesmas”. Dalam penyusunan makalah ini, tidak lepas dari hambatan yang penulishadapi, namun penulis menyadari kelancaran dalam penyusunan makalah ini tidaklain berkat dorongan, bantuan, dan bimbingan semua pihak, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkanterima kasih kepada : 1. Ibu Wafi Nur Muslihatun, S.Si.T., M.Kes selaku Dosen Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat 2. Orang tua yang senantiasa mendukung terselesaikannya makalah ini3. 3. Rekan kelompok yang telah bekerjasama dalam penyusunan makalah ini Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini tentunya masih banyakkekurangan, mengingat akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penyusunanmakalah yang akan datang. Yogyakarta, 29 Januari 2022

ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................i DAFTAR ISI..............................................................................................................................ii BAB I.........................................................................................................................................1 PENDAHULUAN .....................................................................................................................1 A. LATAR BELAKANG ....................................................................................................1 B. RUMUSAN MASALAH................................................................................................2 C. TUJUAN.........................................................................................................................2 D. MANFAAT.....................................................................................................................3 BAB II........................................................................................................................................4 PEMBAHASAN........................................................................................................................4 A. PENGERTIAN ...............................................................................................................4 B. FUNGSI..........................................................................................................................5 C. SEJARAH PERKEMBANGAN.....................................................................................6 D. WILAYAH KERJA........................................................................................................7 E. STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA ..........................................................8 F. SISTEM RUJUKAN.......................................................................................................8 G. Stratifikasi dan Akreditasi Puskesmas............................................................................9 H. Perencanaan Mikro Puskesmas.....................................................................................16 I. Lokakarya Mini.............................................................................................................20 J. Supervisi Puskesmas.....................................................................................................31 K. Sistem Pencatatan dan Pelayanan Terpadu...................................................................37 BAB III ....................................................................................................................................44 PENUTUP................................................................................................................................44 A. Kesimpulan ...................................................................................................................44 B. Saran .............................................................................................................................45 DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................................47

1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dalam membina peran serta masyarakat juga memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Dengan kata lain puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung awab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan: kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan). dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedaan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatanyang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.Untuk mempertahankan pelanggan, pihak puskesmas dituntut selalu menjaga kepercayaan konsumen secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan konsumen sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan harapan atas pelayanan yang diberikan. Konsumen puskesmas dalam hal ini pasien yangmengharapkan pelayanan di rumah sakit, bukan saja mengharapkan pelayanan medis tetapi juga mengharapkan kenyamanan,akomodasi yang baik dan hubungan harmonis antara staf rumah sakit dan pasien, dengan demikian perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Dalam hal ini puskesmas dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari para pegawainya serta meningkatkan fasilitas atau sarana kesehatannya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan, Semakin ketatnya persaingan serta pelanggan yang semakin selektif dan berpengetahuan mengharuskan Puskesmas selaku salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan, terlebih dahulu harus diketahui apakah pelayanan yang telah diberikan kepada pasien atau pelanggan selama ini telah sesuai dengan harapan atau belum.

2 Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan Penanggung jawab salah satupenyedia pelayanan kesehatan juga berkewajiban dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya ditingkat Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota perlu adanya evaluasi atau penilaian untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanannya. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa pengertian pelayanan Kesehatan di Puskesmas? 2. Apa saja fungsi pelayanan Kesehatan di Puskesmas? 3. Bagaimana sejarah perkembangan pelayanan Kesehatan di Puskesmas? 4. Bagaimana wilayah kerja di Puskesmas? 5. Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di Puskesmas? 6. Bagaimana sistem rujukan di Puskesmas? 7. Bagaimana stratifikasi dan akreditasi di Puskesmas? 8. Bagaimana perencanaan mikro di Puskesmas? 9. Bagaimana lokakarya mini di Puskesmas? 10. Bagaimana supervise di Puskesmas? 11. Bagaimana sistem pencatatan dan pelayanan terpadu di Puskesmas? C. TUJUAN 1. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai pengertian pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 2. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai fungsi pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 3. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai sejarah perkembangan pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 4. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai wilayah kerja pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 5. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai struktur organisasi dan tata kerja pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 6. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai system rujukan pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 7. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai stratifikasi dan akreditasi pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 8. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai perencanaan mikro pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 9. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai lokakarya mini pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 10. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai supervisi pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 11. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai system pencatatan dan pelayanan terpadu pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 12. Mampu memahami lebih dalam lagi mengenai artikel tentang pelayanan Kesehatan di puskesmas.

3 D. MANFAAT 1. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengertian pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 2. Dapat menambah pengetahuan mengenai fungsi pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 3. Dapat menambah pengetahuan mengenai sejarah perkembangan pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 4. Dapat menambah pengetahuan mengenai wilayah kerja pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 5. Dapat menambah pengetahuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 6. Dapat menambah pengetahuan mengenai system rujukan pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 7. Dapat menambah pengetahuan mengenai stratifikasi dan akreditasi pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 8. Dapat menambah pengetahuan mengenai perencanaan mikro pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 9. Dapat menambah pengetahuan mengenai lokakarya mini pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 10. Dapat menambah pengetahuan mengenai supervisi pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 11. Dapat menambah pengetahuan mengenai system pencatatan dan pelayanan terpadu pelayanan Kesehatan masyarakat di puskesmas. 12. Dapat menambah pengetahuan mengenai artikel tentang pelayanan Kesehatan di puskesmas.

4 BAB II PEMBAHASAN A. PENGERTIAN Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia yang memberikan pelayanan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok dan langsung berada dalam pengawasan administratif maupun teknis dari Dinas Kabupaten, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepda perorangan. (Ismainar, 2015:37). Puskesmas merupakan unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan dengan misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang tugasnya melaksanakan pembinaan, pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di suatu wilayah tertentu. Pelayanan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek-aspek; promotif (upaya peningkatan, preventif (upaya pencegahan), kuratif (upaya penyembuhan), dan rehabilitative (upaya pemulihan). Keempat aspek ini harus berjalan secara bersama-sama tidak boleh ada yang terabaikan. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan kesehatan di negara ini. Pembangunan kesehatan dalam mencapai derajad kesehatan yang optimal sehingga dapat terwujud keadaan sehat, maka peran puskesmas perlu ditingkatkan guna memantapkan dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan. Demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka pemerintah telah menetapkan bahwa pelayanan kesehatan harus ditingkatkan mutunya, seperti yang tertuang dalam misi pembangunan kesehatan poin ke tiga yakni memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu , merata, dan terjangkau. Dengan demikian, seluruh elemen yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan harus melakukan upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan. Salah satu elemen pelayanan kesehatan yang saat ini semakin dituntut mutu pelayanannya adalah puskesmas. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Indonesia mulai dikembangkan sejak dicanangkannya pembangunan jangka panjang (PJP) yang pertama tahun 1971. Berdasarkan KEPMENKES128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas, mengatakan bahwa puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja

5 B. FUNGSI Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai keberhasilah dalam pembangunan bidang kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Dalam hal ini Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan merupakan penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang pertama di wilayah kerjanya masingmasing. Puskesmas sesuai dengan fungsinya (sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga, serta pusat pelayanan kesehatan dasar) berkewajiban mengupayakan, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu terwujudnya derajad kesehatan yang setinggitingginya bagi masyarakat (Suparyanto, 2011). Fungsi Puskesmas: a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. b. Pusat pemberdayaan masyarakat. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat. c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi: 1) Pelayanan kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya

6 2) Pelayanan kesehatan perorangan Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk Puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap (Suparyanto, 2011). C. SEJARAH PERKEMBANGAN • Abad Ke-16 – Pemerintahan Belanda mengadakan upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti masyarakat pada waktu itu. Sehingga berawal dari wabah kolera tersebut maka pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat. • Tahun 1807 – Pemerintahan Jendral Daendels, telah dilakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka upaya penurunan angka kematian bayi pada waktu itu, tetapi tidak berlangsung lama, karena langkanya tenaga pelatih. • Tahun 1888 – Berdiri pusat laboratorium kedokteran di Bandung, yang kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya di Medan, Semarang, surabaya, dan Yogyakarta. Laboratorium ini menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar, gizi dan sanitasi. • Tahun 1925 – Hydrich, seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda (pendidikan) penyuluhan kesehatan di Purwokerto, Banyumas, karena tingginya angka kematian dan kesakitan. • Tahun 1927 – STOVIA (sekolah untuk pendidikan dokter pribumi) berubah menjadi sekolah kedokteran dan akhirnya sejak berdirinya UI tahun 1947 berubah menjadi FKUI. Sekolah dokter tersebut punya andil besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga (dokter-dokter) yang mengembangkan kesehatan masyarakat Indonesia • Tahun 1930 – Pendaftaran dukun bayi sebagai penolong dan perawatan persalinan • Tahun 1935 – Dilakukan program pemberantasan pes, karena terjadi epidemi, dengan penyemprotan DDT dan vaksinasi massal. • Tahun 1951 –Diperkenalkannya konsep Bandung (Bandung Plan) oleh Dr.Y. Leimena dan dr Patah (yang kemudian dikenal dengan Patah-Leimena), yang intinya bahwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan. konsep ini kemudian diadopsi oleh WHO. Diyakini bahwa gagasan inilah yang kemudian dirumuskan sebagai konsep pengembangan sistem pelayanan kesehatan tingkat primer dengan membentuk unit-unit organisasi fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten di tiap kecamatan yang mulai dikembangkan sejak tahun 1969/1970 dan kemudian disebut Puskesmas. • Tahun 1952 – Pelatihan intensif dukun bayi dilaksanakan • Tahun 1956 – Dr.Y.Sulianti mendirikan “Proyek Bekasi” sebagai proyek percontohan/model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat dan pusat

7 pelatihan, sebuah model keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis. • Tahun 1967 – Seminar membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan masyarakat Indonesia. Kesimpulan seminar ini adalah disepakatinya sistem Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas tipe A, tipe B, dan C. • Tahun 1968 – Rapat Kerja Kesehatan Nasional, dicetuskan bahwa Puskesmas adalah merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu, yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah (Depkes) menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan mudah dijangkau, dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan di kotamadya/kabupaten. • Tahun 1969 : Sistem Puskesmas disepakati dua saja, yaitu tipe A (dikepalai dokter) dan tipe B (dikelola paramedis). Pada tahun 1969-1974 yang dikenal dengan masa Pelita 1, dimulai program kesehatan Puskesmas di sejumlah kecamatan dari sejumlah Kabupaten di tiap Propinsi. • Tahun 1979 Tidak dibedakan antara Puskesmas A atau B, hanya ada satu tipe Puskesmas saja, yang dikepalai seorang dokter dengan stratifikasi puskesmas ada 3 (sangat baik, rata-rata dan standard). Selanjutnya Puskesmas dilengkapi dengan piranti manajerial yang lain, yaitu Micro Planning untuk perencanaan, dan Lokakarya Mini (LokMin) untuk pengorganisasian kegiatan dan pengembangan kerjasama tim. • Tahun 1984 Dikembangkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di Puskesmas (KIA, KB, Gizi, Penaggulangan Diare, Immunisasi) • Awal tahun 1990-an Puskesmas menjelma menjadi kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga memberdayakan peran serta masyarakat, selain memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. D. WILAYAH KERJA Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik, dan keadaan infrastruktur lainya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga pembagian wilayah kerja Puskesmas ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, dengan saran teknis dari dari kepala DINKES (Dinas Kesehatan) Kabupaten/Kota. Sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk setiap Puskesmas. Untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan maka Puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang disebut Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Khusus untuk kota besar dengan jumlah penduduk satu juta atau lebih, wilayah kerja Puskesmas bisa meliputi satu kelurahan. Puskesmas di ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk 150.000 jiwa atau lebih, merupakan “Puskesmas Pembina” yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi Puskesmas kelurahan dan juga mempunyai fungsi koordinasi.

8 Dalam perkembanganya, batasan-batasan di atas makin kabur seiring dengan diberlakukanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang lebih mengedepankan desentralisasi. Dengan otonomi, setiap daerah tingkat II punya kesempatan mengembangkan puskesmas sesuai rencana strategis (Restra) Kesehatan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Kesehatan sesuai situasi dan kondisi daerah Tingkat II (Satrianegara, 2014). E. STRUKTUR ORGANISASI dan TATA KERJA Struktur organisasi Puskesmas yang akan di terapkan tergantung daripada Visi, Misi, Tujuan, Fungsi, serta beban kegiatan dan program masing-masing Puskesmas. Penyusunan struktur organisasi Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Umumnya struktur organisasi terdiri atas, sebagai berikut: a. Kepala Puskesmas. b. Unit tata usaha. c. Unit pelaksana teknis fungsional. d. Jaringan pelayanan e. Puskesmas Pembantu. f. Puskesmas Keliling. g. Bidan di Desa atau komunitas (Satrianegara, 2014). Tata kerja puskesmas meliputi enam wilayah, yaitu: a. Berkoordinasi dengan kantor Kecamatan. b. Bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. c. Bermitra dengan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama lainya. d. Menjalin kerjasama yang erat dengan fasilitas rujukan. e. Berkoordinasi dengan lintas sektor. f. Bermitra dengan organisasi yang menghimpun tokoh masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat (Satrianegara, 2014). F. SISTEM RUJUKAN Sistem rujukan adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dimana terjadi pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang timbul baik secara vertical (komunikasi antara unit yang sederajat) maupun secara horizontal (komunikasi inti yang lebih tinggi ke unit yang lebih rendah). Menurut hubungannya, sistem rujukan terdiri dari: rujukan internal dan rujukan eksternal. a. Rujukan Internal adalah rujukan horizontal yang terjadi antar unit pelayanan di dalam institusi tersebut. Misalnya dari jejaring puskesmas (puskesmas pembantu) ke puskesmas induk. b. Rujukan Eksternal adalah rujukan yang terjadi antar unit-unit dalam jenjang pelayanan kesehatan, baik horizontal (dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas rawat inap) maupun vertikal (dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah).

9 Menurut lingkup pelayanannya, sistem rujukan terdiri dari : rujukan Medik dan rujukan Kesehatan. a. Rujukan Medik adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Misalnya, merujuk pasien puskesmas dengan penyakit kronis (jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus) ke rumah sakit umum daerah. b. Rujukan Kesehatan adalah rujukan pelayanan yang umumnya berkaitan dengan upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Contohnya, merujuk pasien dengan masalah gizi ke klinik konsultasi gizi (pojok gizi puskesmas), atau pasien dengan masalah kesehatan kerja ke klinik sanitasi puskesmas (pos Unit Kesehatan Kerja). G. Stratifikasi dan Akreditasi Puskesmas A. Stratifikasi Puskesmas 1. Pengertian Stratifikasi Puskesmas Stratifikasi puskesmas adalah upaya untuk melakukan penilaian prestasi kerja puskesmas, dalam rangka perkembangan fungsi puskesmas sehingga dalam rangka fungsi puskesmas dapat dilaksanakan lebih terarah.hal ini diharapkan dapat menimbulkan gairah kerja, rasa tanggung jawab, dan kreatifitas kerja yang dinamis melalui pengembangan falsafah mawas diri. Kegiatan stratifikasi meliputi kegiatan mengumpulkan data, analisa hasil data dan rencana pemecahan masalah yang dilakukan dari tingkat kecamatan sampai pusat. 2. Tujuan Stratifikasi a. Tujuan Umum Mendapatkan gambaran secara menyeluruh perkembangan puskesmas dalam rangka mawas diri b. Tujuan Khusus • Mendapatkan gambaran secara menyeluruh perkembangan puskesmas dalam rangka mawas diri • Mendapatkan masukan untuk perencanan puskesmas dimasa yang akan dating • Mendapatkan informasi tentang masalah dan hambatan pelaksanan puskesmas sebagai masukan untuk pembinaannya 3. Manfaat Stratifikasi a. Bagi Puskesmas Mendapat gambaran tingkat perkembangan prestasi kerja se!ara menyeluruh sehinggadapat diambil berbagai upaya untuk memperbaikinya dalam rangka mawas diri b. Bagi Dinas Kesehatan Dati II 1) Mendapat gambaran prestasi kerja puskesmas dalam wilayah dati II ya ng bersangkutan tiap tahun

10 2) Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan puskesmas yang di sebabkan oleh sumber daya maupun lingkungan 3) Menentukan langkah serta bantuan yg diperlukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi pusksmas melalui penyusunan rencana tahunan 4) Mendapat gambaran mengenai kemampuan managemen tiap puskesmas wilayah c. Bagi Dinas Kesehatan Dati I/Kawil Provinsi Mendapat gambaran mengenai masalah dan hambatan yangg dialami oleh dinkes dati IKandep selama setahun dalam pembinaan dan pengembangan puskesmas di wilayahkerjanya yang perlu mendapatkan bantuan penyelesaian oleh dinas dati I/Kanwil Provinsi melalui penyusunan rencana tahunan. d. Depkes Pusat Mendapatkan gambaran mengenai masalah dan hambatan yang dialami dinkes dati I/Kanwil selama setahun dalam pembinaan dan pengembangan puskesmas di wilayah kerjanya yang perlu mendapatkan bantuan penyelesaian oleh pusat antara lain melalui penyusunan rencana tahunan. 4. Ruang Lingkup Stratifikasi Puskesmas Ruang lingkup stratifikasi puskesmas dikelompokan dalam empat aspek yaitu: a. Hasil kegiatan puskesmas dalam bentuk cakupan dari masing-masing kegiatan b. Hasil dan cara pelaksanaan manajemen puskesmas c. Sumber daya yang tersedia di puskesmas d. Keadaan lingkungan yg mempengaruhi hasil kegiatan puskesmas. Dalam jangka panjang, pola pembinaan melalui stratifikasi puskesmas akan terusditingkatkan ruang lingkupnya sehingga meliputi seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab puskesmas dalam wilayah kejanya termasuk kegiatan adalah rangka membina usahakesehatan swasta. 5. Pengelompokkan Stratifikasi Puskesmas Pengelompokan Strata dibagi menjadi 3, yaitu: a. Strata I Puskesmas dengan Prestasi kerja baik (warna hijau) b. Strata II Puskesmas dengan Prestasi kerja cukup (warna kuning) c. Strata III Puskesmas dengan Prestasi kerja Kurang (warna merah) Sasaran dari stratifikasi puskesmas adalah a. Puskesmas tingkat kecamatan b. Puskesmas tingkat kelurahan (puskesmas pembantu) c. Unit-unit kesehatan lain d. Pembinaan peran serta masyarakat 6. Tahap-tahap stratifikasi Puskesmas : a. Tahap I Pendataan dan pemetaan dalam kelompok strata I,II,III

11 b. Tahap II Analisa hasil pendataan dan pemetaan serta sektor-sektor yang menghambat dan menunjang c. Tahap III Rencana pemecahan masalah pada semua tingkat yaitu rencana kerja atau rencana pembinaan untuk meningkatkan kemampuan puskesmas berdasarkan hasil analisa dan masalah yang dijumpai di semua tingkat. 7. Sasaran dari stratifikasi puskesmas adalah : a. Puskesmas tingkat kecamatan b. Puskesmas tingkat kelurahan (puskesmas pembantu) c. Unit-unit kesehatan lain d. Pembinaan peran serta masyarakat 8. Area Pmebinaan Stratifikasi Puskesmas Berdasarkan hasil pelaksanaan hasil stratifikasi puskesmas ada 3 area yang perlu di bina, yaitu: a. Sebagai wadah pemberi pelayanan, pembinaan ini diarahkan terhadap fasilitas fisik, pelaksanann manajemen dan kemampuan tenaga kerja b. Pelaksanaan program-program sektor kesehatan maupun lintas sektoral yang secara langsung maupun tidak langung menjadi tanggung jawab puskesmas dala m Pelaksanaan maupun sarana penunjang c. Peran serta masyarakat untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan produktif.Pembinaan kemampuan puskesmas dalam membina peran serta masyarakat di bidang kesehatan perlu ditingkatkan 9. Pelaksanaan Stratifikasi Puskesmas a. Mencakup seluruh aspek puskesmas meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling, hasil pembinaan peran serta masyarakat misal posyandu. b. Kegiatan stratifikasi mencakup: 1) pengumpulan data 2) pengolahan data 3) analisa masalah dan penentuan langkah penanggulangan. c. Melaksanakan setahun sekali secara menyeluruh dan serentak di semua puskesmas dan bertahap sesuai dengan jenjang administrasi sampai ke pusat. 1) Dtingkat Puskesmas . Dilaksanakan sendiri oleh masing-masing puskesmas dan merupakan kegiatan mengukur kemampuan penampilan puskesmas dalam rangka mawas diri. Dengan tujuan agar kepala puskesmas dan staf mengetahui kelemahan dan masalah yang dihadapi untuk berusaha memperbaikinya. 2) Di tingkat dinas Kesehatan Dati II/Kandep

12 Menghimpun lap oran hasil stratifikasi puskesmas untuk diolah dan di analisa sehingga mendapatkan gambaran keadaan dan fungsi masing-masing puskesmas dalam wilayahnya dalam rangka pembinaan dan pengembangannya. 3) Di Tingkat Dinas Kesehatan Dati I/Kanwil/Pusat Menghimpun laporan hasil stratifikasi dari masing-masing dinas kesehatan dati II untuk diolah dan dianalisa sehingga mendapatkan gambaran tingkat perkembangan fungsi puskesmas di wilayah masing-masing kabupaten kodya (propinsi) dalam rangka pembinaan dan pengembangannya tahun yang akan datang. d. Menentukan Strata puskesmas dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur variable e. Penetapan waktu kegiatan 1) Tingkat Puskesmas • Pengumpulan data Desember-Januari • Pengolahan data awal Februari • Peninjauan Dinkes DT II Januari-Februari • Konsultasi kabupaten akhir Februari • Analisa masalah, rencana awal Maret, penanggulangan, penyusunan laporan • Laporan ke Dati II Pertengahan Maret 2) Dati II • Pengumpulan data/rekap Maret-April • Chechking on the spot pertengahan April • Analisa masalah, menyusun rencana akhir April, penanggulangan • Kirim ke propinsi dan kirim umpan permulaan Mei balik ke Puskesmas 3) Dati I • Pengumpulan laporan/rekapitulasi Mei • Analisa masalah dan menyusun rencana Mei-Juni • Kirim ke pusat akhir Juni • Kirim umpan balik ke dari II permulaan Juli 4) Pusat • Penerimaan laporan/rekapitulasi dan Juli, rencana penanggulangan masalah • Pertemuan evaluasi pelaksanaan agustus stratifikasi 27 provinsi di pusat • Pengelolaan data dan Analisa masalah Agustus • Distrbusi laporan yang bersangkutan akhir Agustus • Menyusun rencana penanggulangan September • Kirim umpan balik ke hasil stratifikasi Oktober Nasional B. Akreditasi Puskesmas 1. Pengertian Akreditasi Puskesmas

13 Akreditasi Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi standar akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan, hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan. Prinsip dan dasar yang ditetapkan dalam standar akreditasi Puskesmas adalah untuk menjamin bahwa semua pasien mendapatkan pelayanan dan informasi yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien, tanpa memandang golongan sosial, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, ras, maupun suku. Penilaian akreditasi Puskesmas diselenggarakan dengan tujuan untuk pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. 2. Landasan Hukum Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas smas Berdasarkan beberapa sumber yang didapatkan diketahui landasan hukum perlunya penyelenggaraan kegiatan akreditasi Puskesmas: a. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen b. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pasal 49) c. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 54, ayat 1) e. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian f. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah g. Peraturan Presiden RI No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional h. Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Pasal 43), dan Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Perpres No. 12 tahun 2013. i. Peraturan Presiden RI No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015–2019 j. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN (Pasal 6, ayat 2) k. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik (Pasal 38) l. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Pasal 39 ayat 1) m. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

14 3. Persiapan Akreditasi Puskesmas Kebijakan akreditasi Puskesmas memiliki tiga tujuan spesifik yaitu: meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta untuk meningkatkan kinerja Puskesmas itu sendiri dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/ atau kesehatan masyarakat. Dokumen yang diperlukan dalam akreditasi Puskesmas secara garis besar dibagi atas dua bagian yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen tersebut digunakan untuk membangun dan membakukan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen pelayanan. Regulasi internal tersebut berupa Kebijakan, Pedoman, SOP dan dokumen lain disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman-pedoman (regulasi) eksternal yang berlaku Jenis dokumen yang perlu disediakan secara rinci antara lain berupa: kebijakan kepala puskesmas, rencana lima tahunan Puskesmas (Rencana Strategis), pedoman atau manual mutu, panduan teknis manajemen, SOP, Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), Kerangka Acuan Kegiatan pada tiaptiap UKM dan UKP, pedoman masing-masing UKM, rencana tahunan masingmasing UKM, kebijakan tentang pelayanan klinis, pedoman pelayanan klinis, dan SOP klinis. Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Puskesmas untuk membuat dokumen akreditasi antara lain melaksanakan kaji banding atau studi banding. Seperti di Puskesmas Nanggulan melaksanakan tiga kali kaji banding untuk persiapan akreditasinya, dan kegiatan ini berhasil menambah wawasan dan pengetahuan. Kemudian diterapkan dalam proses persiapan akreditasi Puskesmas tahun 2015. Kaji banding atau studi banding menurut definisi Sudana dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya Menurut Susilawati9 yang diambil dari beberapa sumber diketahui untuk melaksanakan persiapan akreditasi Puskesmas ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Puskesmas sesuai pedoman Permenkes no.46 Tahun 2015 yaitu : a. meminta pendampingan dari Kabupaten/Kota b. melakukan lokakarya di Puskesmas, c. pelatihan dan pemahaman standar akreditasi di Puskesmas, d. pelaksanaan Self Assessment oleh staf Puskesmas di dampingi oleh Tim Pendamping Kabupaten/Kota, e. penyiapan dokumen yang dipersyaratkan dan perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaran UKM, dan sistem pelayanan UKP, f. implementasi kegiatan sesuai dengan standar akreditasi, g. penilaian pra survey akreditasi,

15 h. pengajuan penilaian akreditasi. 4. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Penyelenggaraan akreditasi Puskesmas dilaksanakan setiap 3 tahun yang mengacu pada standar akreditasi seperti yang ada pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Permenkes No.46/2015. Penyelenggaraan akreditasi Puskesmas melalui dua tahapan, yaitu : survei akreditasi, dan penetapan akreditasi Survei akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi, yang dilakukan oleh surveyor akreditasi dari lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Kegiatan akreditasi di Puskesmas menilai tiga kelompok layanan, yaitu: bidang administrasi dan manajemen, bidang upaya kesehatan masyarakat, dan bidang upaya kesehatan perseorangan. Surveyor akreditasi ini terdiri dari surveyor pada bidangbidang tersebut. Proses penilaian akreditasi dimulai dari permintaan penilaian akreditasi Puskesmas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi membuat surat rekomendasi dan meneruskan permintaan akreditasi kepada komisi akreditasi (maksimal 5 hari kerja) dalam bentuk surat elektronik dan surat asli. Komisi akreditasi menugaskan koordinator surveyor di Provinsi untuk merencanakan dan melaksanakan survei penilaian akreditasi (maksimal 5 hari kerja). Koordinator melakukan pembahasan internal untuk menyusun jadwal penilaian termasuk penentuan surveyornya (maksimal 3 hari kerja). Surat jawaban dari Koordinator beserta jadwal disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (maksimal 5 hari kerja). Survei akreditasi dilakukan selama 3 (tiga) hari sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan jumlah surveyor tergantung dari banyaknya upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas. Puskesmas yang telah disurvei kemudian ditetapkan status akreditasinya oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi yang terdiri dari: Tidak Terakreditasi, Terakreditasi Dasar, Terakreditasi Madya, Terakreditasi Utama, dan Terakreditasi Paripurna 5. Manfaat Akreditasi Puskesmas Manfaat penilaian akreditasi Puskemas secara umum akan dirasakan oleh Puskemas, pasien dan masyarakat yang secara langsung memanfaatkan layanan di puskemas. Manfaat akreditasi Puskesmas secara rinci menurut Rustandi,5 antara lain adalah: a. Memberikan keunggulan kompetitif b. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan c. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat. d. Meningkatkan pendidikan staf fasilitas layanan kesehatan primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

16 e. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di Puskesmas maupun Fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat f. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf Fasyankes primer g. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja h. Meningkatkan keamanan dalam bekerja 6. Hubungan Akreditasi Puskesmas dengan Kualitas Layanan ke Masyarakat Akreditasi sangat berkaitan utamanya dalam hal kepemimpinan klinis dan sistem keselamatan pasien, baik itu pelayanan di rumah sakit maupun di Puskesmas. Akreditasi dapat digunakan sebagai upaya bagi Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien penting untuk melakukan dokumentasi kegiatan dengan baik sebab dokumentasi merupakan catatan yang dapat dijadikan bukti hukum, jika suatu saat ditemukan masalah yang berhubungan dengan kejadian yang terdapat dalam catatan tersebut. Bukti pencatatan dan pelaporan di Puskesmas berguna untuk kepentingan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis. Selain itu, faktor kepemimpinan juga dapat mempengaruhi pelaksanaaan kegiatan akreditasi H. Perencanaan Mikro Puskesmas 1. Pengertian Perencanaan adalaah “proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin”. Dapat juga diketahui bahwa perencanaan pendidikan adalah kegiatan menentukan suatu tujuan dalam dunia pendidikan yang ingin dicapai dengan mengatur dan memnfaatkan semua sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat instituisional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat messo dari Lembaga mendapatkan perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun messo. Perencanaan mikro tingkat puskesmas adalah penyusunan rencana tingkat puskesmas untuk 5 tahun, termasuk rincian tiap tahunnya. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pengertian mikro diatas bahwasannya perencanaan-perencanaan yang telah dikemukakan dari perencanaan makro dan messo dijabarkan lagi dalam bentuk pengaplikasian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan penjabaran tersebut tidak dapat bertentangan denan perencanaan makro dan messo. Bidan pendidik berperan pada pengetahuan sesuai dengan teori-teori yang ada untuk tingkat pencegahan dan penanganannya serta perkembangan kurikulum untuk peserta didik yang diharapkan dapat diaplikasikan nantinya dalam

17 masyarakat dimanan peserta didik nantinya sebagai calon bidan masa depan. Sedangkan bidan dalam artian penyuluhan untuk menurunkan dan mencegah status gizi yang terjadi di masyarakat dengan menggerakkan kembali polindes atau poskesdes yang berperan dalam morbiditas dan mortilitas pada ibu dan anak sekarang diarahkan lagi dalam program pemerintah penurunan angka status gizi buruk di Indonesia dengan menggerakkan berbagai organisasi demi tercapainya tujuan dari perencanaan tersebut. 2. Tujuan Perencanaan Mikro Tujuan perencanaan mikro ada 2 yaitu : a. Tujuan secara umum Meningkatkan cakupan pelayanan program prioritas sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh puskesmas, sehingga dapat meningkatkan fungsi puskesmas b. Tujuan khusus 1) Tersusunnya rencana kerja puskesmas untuk jangka waktu lima tahun secara tertulis 2) Tersusunnya rencana kerja tahunan puskesmas, sebagai penjabaran rencana kerja lima tahunan 3. Ruang Lingkup a. Rencana yang mencangkup seluruh kegiatan pokok puskesmas b. Dibatasi sesuai dengan masalah yang dihadapi, dengan memperhatikan prioritas, kebijaksanaan, dan strategi yang telah ditetapkan oleh pusat, Dati I dan Dati II 4. Langkah-langkah Perencanaan Mikro Langkah-langkah penyusunan perencanaan mikro yaitu : a. Identifikasi keadaan danmasalah Untuk menghasilakn suatu rumusan tentang keadaan dan prioritas masalah yang dihadapi puskesmas dan alternative pemecahannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini : 1) Mengetahui kebijakan yang telah baik oleh pusat maupun daerah 2) Pengumpulan data yang mencakup • Data umum • Data wilayah • Data penduduk • Sumber daya puskesmas: sarana dan prsarana fisik, tenaga, dana, dan sumber daya masyarakat • Data status kesehatan • Data cakupan program sesuai dengan indicator dan variable 3) Analisis data Meliputi Analisa keadaan dan masalah dalam perencanaan, yang meliputi: • Analisa derajat kesehatan Menjelaskan masalah kesehatan yang dihadapi, yang menggambarkan derajat-derajat kesehatan secara kuantitatif dan

18 penyebaran masalah tersebut menurut kelompok manusia, tempat dan waktu. Dengan kata lain menggunakan pendekatan epidemiologis. • Analisa kependudukan Analisa kependuduakn adalah Analisa menggunakan ukuranukuran demografis dalam wilayah kerja puskesmas, diantaranya jumlah penduduk, penyebarannya berdasarkan kelompok umur, waktu, dan pertumbuhan penduduk, kematian, kesakitan, moblitas penduduk, dan sebagainya. • Analisa upaya pelayanan kesehatan Masukan (input) baik sarana, dana, dan tenaga. Proses, merupakan upaya kesehatan yang dijalankan secara terkoordinasi, supervise, stratifikasi. Keluaran (output) merupakan hasil upaya kesehatan yang merupakan cakupan-cakupan pelayanan yang telah dilaksanakan • Analisa perilaku Analisa yang dapat menggambarkan tentang sikap dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan dan upaya kesehatan • Analisa lingkungan Analisa lingkungan merupakan Analisa lingkungan fisik, biologis, social budaya dan ekonomi masyarakat di wilayah kerja puskesmas 4) Perumususan masalah Perumusan masalah adalah mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh puskesmas berdasarkan Analisa dan digambarkan secara kuantitatif dengan pendekatan epidemiologis sehingga dapat menggambarkan masalah yanag sebenarnya baik dari segi tempat, waktu, dan besarnya masalah 5) Penentuan prioritas masalah • Untuk menetukan tingkat masalah dipergunakan cara : Delbecq, dengan cara mendiskusikan masalah oleh anggota kelompok dengan saran dari narasumber • Hanlon, adalah cara yang lebih sederhana yang sering dipergunakan dan setiap anggota rapat puskesmas dapat ikut berperan serta. Semua anggota rapat diminta memberikan nilai terhadap masalah melalui system scoring Kriteria yang dipakai adalah : • Besarnya masalah meliputi : - Presentasi penduduk yang terkena - Biaya yang dikeluarkan perorang perbulan karena masalah tersebut - Kerugian yang dialami penduduk - Skore 0-10 • Tingkat kegawatan/bahaya meliputi :

19 - Tingkat keganasan - Tingkat urgensinya - Kecenderungannya - Skore 1-10 • Kemudahan penanggualangan masalah penentuan kemudahan penanggualangan masalah dilaksanakan dengan memberi nilai 0,5-1,5 • Factor PEARL adalah menentukan dapat tidaknya program tersebut dilaksanakan, meliputi : P = Appropriatness (tepat guna) E = Ekonomic Feasibility (secara ekonomis murah) A = Acceptability (dapat diterima) R = Resource Availability (tersedianya sumber) L = Legality (legalitas terjamin) Penentuan skor melalui voting (1=ya, 0=tidak) hasil voting untuk masing-masing factor dikalikan sehingga didapatkan hasil akhir dari factor PEARL tersebut. Skor dari masing-masing criteria ditabulasi dan dihitung hasil akhirnya dengan pembobotan, sehingga didapatkan prioritas masalah. b. Penyusunan rencana Perencanaan yang disusun berdasarkan prioritas masalah yang disusun secara sistematis, dengan urutan sebagai berikut: • Perumusan tujuan dan sasaran • Perumusan kebijaksanaan dan langkah-langkah • Perumusan kegiatan • Perumusan sumber daya c. Penyusunana rencana pelaksanaan (Plan of Action) Penyusunan POA yanag perlu diperhatikan adalah : 1) Penjadwalan, meliputi : • Penentuan waktu • Penentuan lokasi dan sasaran • Pengorgaisasian 2) Pengalokasian sumber daya meliputi : • Dana : sumber dana, besarnya, dan pemanfaatannya • Jenis dan jumlah sarana yang diperlukan • Jumlah dan tenaga yang diperlukan 3) Pelaksanaan kegiatan, meliputi : • Persiapan • Peggerakan dan pelaksanaan • Pengawasan, pengendalian dan penilaian d. Penulisan Dokumen perencanaan Penulisan dokumen perencanaan meliputi : 1) Pendahuluan 2) Keadaan dan masalah

20 3) Tujuan dan sasaran 4) Pokok kegiatan dan pentahapan tahunannya 5) Kebutuhan sumer daya 6) Pemantauan dan penilaian 7) Penutup 8) Lampiran-lampiran dokumen I. Lokakarya Mini 1. Lokakarya Mini Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN - 2004) bahwa Puskesmas merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan program kegiatannya,untuk itu perlu didukung kemampuan manajemen yang baik. Manajemen Puskesmas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bekerja secara sinergik yang meliputi perencanaan. penggerakan pelaksanaan serta pengendalian, penglawasan dan penilaian. Penggerakan dan Pelaksanaan program atau kegiatan merupakan kegiatan lanjutan dari Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). Penggerakan pelaksanaan program atau kegiatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya adalah rapat dinas, pengarahan pada saat apel pegawai, pelaksanaan kegiatan dari setiap program sesuai penjadwalan pada RPK bulanan, maupun dilakukan melalui forum yang dibentuk khusus untuk itu. Forum yang dibentuk khusus untuk melakukan penggerakan pelaksanaan program dan kegiatan dinamakan forum Lokakarya Mini Puskesmas. Dalam rangka penggerakan dan pelaksanaan program atau kegiatan, Kepala Puskesmas dapat melakukan pengorganisasian ulang petugas di Puskesmas dalam rangka penguatan dan pemantapan organisasi. 2. Tujuan Lokakarya Mini a. Tujuan Umum Meningkatkan fungsi Puskesmas melalui penggalangan kerja sama tim baik lintas program maupun lintas sektor serta terlaksananya kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan b. Tujuan Khusus 1) Tergalangnya kerjasama tim baik lintas program maupun lintas se'ktor. 2) Terpantaunya hasil kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan. 3) Teridentifikasinya masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas. 4) Teridentifikasinya penyebab masalah serta diupayakannya pemecahan masalah. 5) Tersusunnya rencana kerja untuk periode selanjutnya. 3. Ruang Lingkup Lokakaya Mini Keberhasilan pembangunan kesehatan memerlukan keterpaduan baik lintas program maupun Hntas sektor. Penyelenggaraan program kesehatan memerlukan dukungan lintas sektor terkait. Oleh karena itu Puskesmas harus melakukan

21 kerjasama dengan lintas sektor agar diperoleh dukungan dalam pelaksanaan berbagai kegiatannya. Salah satu bentuk upaya untuk peng.galangan dan pemantauan berbagai kegiatan adalah melalui pertemuan, dalam hal ini adalah melalui Lokakarya Mini. Pada dasarnya ruang lingkup lokakarya mini meliputi dua hal pokok yaitu : a. Lintas Program Memantau pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan perencanaan dan memecahkan masalah yang dihadapi serta tersusunnya rencana kerja baru. Pertemuan bertujuan untuk : 1) Meningkatkan kerjasama antar petugas intern Puskesmas, termasuk Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa. 2) Mendapatkan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yaitu Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK). 3) Meningkatkan motivasi petugas Puskesmas untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan (RPK). 4) Mengkaji pelaksanaan rencana kerja (RPK) yang telah disusun, memecahkan masalah yang terjadi dan menyusun upaya pemecahan dalam bentuk rencana kerja yang baru. b. Lintas Sektor Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan sektorsektor yang bersangkutan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pertemuan dilaksanakan untuk : 1) Mendapatkan kesepakatan rencana kerja lintas sektoral dalam membina dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. 2) Mengkaji hasil kegiatan kerja sama, memecahkan masalah yang terjadi serta menyusun upaya pemecahan dalam bentuk rencana kerja sama. Pada proses manajemen Perencanaan agar terlaksana dengan baik perlu adanya tindak lanjut dengan mengadakan pengorganisasian Puskesmas dan pemantauan yang dilaksanakan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Lokakarya Mini Tribulanan Puskesmas, 1. Lokakarya Mini Bulanan A. Lokakarya Mini Bulanan Proses manajemen Perencanaan belum terlaksana dengan baik apabila tidak dilanjutkan dengan pemantauan dan perencanaan ulang. Tindak lanjut bertujuan untuk menilai sampai seberapa jauh pencapaian dan hambatan-hambatan yang dijumpai oleh para pelaksananya pada bulan yang lalu, sekaligus melakukan pemantauan rencana kegiatan Puskesmas, sehingga dapat dibuat perencanaan ulang yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Disamping itu, kita ketahui bersama bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan Puskesmas memer.lukan pengorganisasian dan keterpaduan baik lintas program maupun lintas sektor. Lokakarya mini bulanan dilaksanakan pada setiap awal bulan. Pengorganisasian dan keterpaduan lintas program, artinya keterpaduan internal Puskesmas, bertujuan agar seluruh petugas

22 mempunyai rasa memiliki dan meningkatkan motivasi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas. Keterpaduan lintas program adalah keterpaduan internal Puskesmas yang bertujuan agar seluruh petugas punya rasa memiliki dan motivasi tinggi dalam melaksanakan seluruh kegiatan Puskesmas secara terintegrasi. Seluruh komponen Puskesmas harus memiliki kesadaran bahwa Puskesmas merupakan satu sistem dan mereka adalah subsistem pembentuknya. Pengorganisasian internal sekaligus pemantauan kegiatan B. Tujuan a. Tujuan Umum Terselenggaranya lokakarya bulanan intern Puskesmas dalam rangka pemantauan hasil kerja petugas Puskesmas dengan cara membandingkan rencana kerja bulan lalu dari setiap petugas dengan hasil kegiatannya dan membandingkan cakupan kegiatan dari daerah binaan dengan targetnya serta tersusunnya rencana kerja bulan berikutnya b. Tuj,uan Khusus 1) Diketahuinya hasil kegiatan Puskesmas bulan lalu 2) Disampaikannya hasil rapat dari Kabupaten/Kota, Kecamatan dan berbagai kebijakan serta program . 3) Diketahuinya hambatanl masalah dalam pelaksanaan kegiatan bulan lalu. 4) Dirumuskannya cara pemecahan masalah. 5) Disusunnya rencana kerja bulan baru C. Tahapan Kegiatan dan Penyelenggaraan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dilaksanakan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas yang menghasilkan perencanaan ulang. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap yaitu: 1. Lokakarya Mini Bulanan Pertama Lokakarya Mini bulanan yang pertama merupakan lokakarya penggalangan Tim, diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya RPK Puskesmas. Pengorganisasian dilaksanakan dalam rangka penentuan penanggung jawab dan pelaksana setiap kegiatan dan satuan wilayah kerja. Seluruh program kerja dan wilayah kerja Puskesmas dibagikan habis kepada seluruh pegawai Puskesmas, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing Langkah-langkah dan ketentuan penyelenggaraan Lokakarya Mini bulanan, yaitu : a. Persiapan 1) Kepala Puskesmas mempersiapkan • Bahan umpan balik hasil kinerja sekaligus dengan hasil analisanya. • Informasi kebijakan dan/atau program baru yang harus dilaksanakan di Puskesmas. • Tata cara penyusunan RPK tahunan. • Tata cara penyusunan Rencana Lima Tahunan dan RUK

23 • Penjabaran uraian peran, tugas, dan tanggung jawab semua petugas Puskesmas, berdasarkan hasil analisa beban kerjanya. 2) Pelaksana dan penanggungjawab program/kegiatan mempersiapkan • Laporan kinerja Puskesmas tahun sebelumnya. • Bahan penyusunan RUK tahun yang akan datang dan Rencana Lima Tahunan. • Usulan kegiatan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja Puskesmas. • RPK bulanan setiap program/kegiatan. 3) Kepala sub-bagian tata usaha mempersiapkan • Usulan kebutuhan sumber daya yang diperlukan Puskesmas. • Surat undangan, dengan kejelasan tempat penyelenggaraan, hari, tanggal dan jam, serta acara. • Tempat pelaksanaan. • Alat tulis dan perlengkapan yang dibutuhkan (white board, spidol, kertas lembar balik, laptop/komputer, proyektor dan/atau bahan lain yang dianggap perlu untuk pelaksanaan forum). • Buku catatan/notulen rapat Dinas Kesehatan dan rapat lintas sektor kecamatan. • Petugas yang bertanggung jawab mengorganisir penyelenggaraan Lokakarya Mini. b. Pelaksanaan 1) Masukan (input) • Uraian tugas setiap pegawai Puskesmas. • Data capaian Puskesmas tahun sebelumnya. • Informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru berkaitan dengan Puskesmas • Informasi tentang tatacara penyusunan RPK tahunan dan RPK bulanan Puskesmas. 2) Proses • Penggalangan Tim dalam bentuk dinamika kelompok tentang peran, tanggung jawab dan kewenangan setiap pegawai Puskesmas • Inventarisasi kegiatan Puskesmas termasuk kegiatan lapangan/daerah binaan. • Analisis beban kerja setiap pegawai. • Pembagian tugas baru termasuk pembagian tanggung jawab daerah binaan (darbin). • Penyusunan RPK tahun berjalan berdasarkan RUK yang telah ditetapkan. • Penyusunan RPK bulanan berdasarkan RPK tahunan. • Penyusunan RUK untuk tahun selanjutnya. • Penyusunan Rencana Lima Tahunan untuk periode selanjutnya

24 3) Luaran (output) • Tersusunnya RPK tahunan berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan. • Tersusunnya RPK bulanan. • Kesepakatan bersama untuk pelaksanaan RPK bulanan. • Matriks pembagian tugas dan daerah binaan. • Bahan Musrenbangdes / Musrenbang kampung. • Draft RUK untuk tahun selanjutnya. • Draft Rencana Lima Tahunan (dalam siklus lima tahunan). 4) Ketentuan penyelenggaraan • Pengarah Kepala Puskesmas • Peserta Seluruh pegawai Puskesmas, termasuk pegawai yang bertugas di Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa. • Waktu Waktu pelaksanaan Lokakarya Mini bulanan pertama disesuaikan dengan jadwal sistem perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan Lokakarya Mini bulanan pertama dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbangdes. • Acara Pada dasarnya susunan acara Lokakarya Mini bulanan pertama bersifat dinamis, dapat disusun sesuai kebutuhan, ketersediaan waktu, dan kondisi Puskesmas setempat. Di bawah ini adalah contoh susunan acara Lokakarya Mini bulanan pertama - Pembukaan dilanjutkan dinamika kelompok - Pengenalan kebijakan dan program baru - Kegiatan bulanan Puskesmas - Analisa beban kerja - Pembagian tugas dan daerah binaan - Penyusunan RPK tahunan - Penyusunan RPK bulanan - Penyusunan bahan Musrenbangdes - Penyusunan draft RUK untuk tahun selanjutnya - Kesepakatan untuk melaksanakan RPK bulanan - Penyusunan Rencana Lima Tahunan untuk periode selanjutnya • Tempat Disarankan agar Lokakarya Mini diselenggarakan di Puskesmas, apabila tidak memungkinkan dapat menggunakan tempat lain yang berdekatan dengan Puskesmas. Ruang yang dipakai hendaknya cukup untuk menampung semua peserta. Pengaturan ruangan sebaiknya menyerupai huruf “U”

25 2. Lokakarya Mini Bulanan Rutin Sebagaimana lokakarya bulanan Puskesmas maka lokakarya tribulanan lintas sektoral merupakan tindak lanjut dari lokakarya Penggalangan Kerjasama Lintas Sektoral yang telah dilakukan dan selanjutnya dilakukan tiap tribulan secara tetap. Penyelenggaraan dilakukan oleh Camat dan Puskesmas dibantu sektor terkait di kecamatan. Lokakarya Mini bulanan rutin diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Mini bulanan yang pertama. Lokakarya Mini bulanan rutin dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang dilakukan setiap bulan. Forum Lokakarya Mini bulanan rutin, juga sekaligus dapat digandengkan dengan pertemuan tinjauan manajemen, sesuai jadwal yang telah ditetapkan Tim audit internal. Penanggungjawab penyelenggaraan Lokakarya Mini bulanan rutin adalah kepala. Puskesmas, dalam pelaksanaannya dibantu staf Puskesmas dengan mengadakan rapat kerja seperti biasanya. Fokus utama Lokakarya Mini bulanan rutin ialah soal pentingnya kesinambungan arah dan kegiatan antara hal-hal yang direncanakan, integrasi antarprogram dalam menyelesaikan masalah prioritas Puskesmas yang ditetapkan setiap tahun, serta pelaksanaan dan hasilnya, agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut efektif dan efisien. Langkah-langkah dan ketentuan penyelenggaraan Lokakarya Mini Bulanan rutin Puskesmas, yaitu: a. Persiapan 1) Kepala Puskesmas mempersiapkan • Umpan balik hasil kinerja bulan lalu dan capaian kumulatif selama bulan berjalan. • Informasi kebijakan dan/atau program baru yang harus dilaksanakan di Puskesmas. • Rencana tindakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja bulan yang akan datang. • Bahan Musrenbangcam (khusus untuk Lokakarya Mini bulan ke dua). 2) Pelaksana dan penanggungjawab program/kegiatan mempersiapkan • Laporan hasil kinerja, analisis masalah dan rancangan tindak lanjut pemecahan masalahnya. • Bahan untuk pembahasan usulan kesehatan dari seluruh desa/kelurahan dan usulan kegiatan Puskesmas yang akan dibahas untuk keterpaduannya bersama lintas sektor terkait. • RPK bulanan setiap program/kegiatan. 3) Kepala sub-bagian tata usaha mempersiapkan • Surat undangan, dengan kejelasan tempat penyelenggaraan, hari, tanggal dan jam, serta acara. • Tempat pelaksanaan.

26 • Alat tulis dan perlengkapan yang dibutuhkan (white board, spidol, kertas lembar balik, laptop/komputer, proyektor dan/atau bahan lain yang dianggap perlu untuk pelaksanaan forum). • Buku catatan/notulen rapat Dinas Kesehatan dan rapat lintas sektor kecamatan. • Petugas yang bertanggung jawab dalam mengorganisir penyelenggaraan Lokakarya Mini b. Penyelenggaraan 1) Masukan (input) • Laporan hasil kegiatan bulan sebelumnya. • DinasKabupaenKoa • Rencana awal pelaksanaan program/kegiatan bulan berjalan. • Informasi tentang hasil rapat di kabupaten/kota, informasi tentang hasil rapat di kecamatan, informasi tentang kebijakan, program dan konsep baru. • Hasil pelaksanaan audit internal dalam rangka pelaksanaan akreditasi, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim audit internal. 2) Proses • Melakukan analisis capaian kinerja bulanan Puskesmas dan hasil pelaksanaan audit internal. • Memetakan masalah dan penyebab masalah yang dikaitkan dengan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun. • Menyusun rencana tindak lanjut berupa rencana kerja pemecahan masalah berdasarkan daerah binaan yang disesuaikan dengan RPK. Jika tindak lanjut yang diputuskan tidak terakomodasi dalam RPK maka kegiatannya diinventarisasi dan dikomunikasikan pada Lokakarya tribulanan. • Pada periode tengah tahun dapat dilakukan evaluasi tengah tahun (midterm evaluation) kinerja Puskesmas untuk enam bulan pertama terhadap target yang ditetapkan, dan bila memungkinkan RPK semester selanjutnya dapat disesuaikan dengan hasil evaluasi tersebut. • Pembahasan RUK untuk tahun selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terbaru. 3) Luaran(output) • Rencana tindak lanjut berupa RPK bulan berikutnya. • Komitmen untuk melaksanakan RPK yang telah disusun. • Bahan yang akan disampaikan pada Lokakarya Mini Tribulanan. • Rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen. 4) Ketentuan penyelenggaraan • Pengarah

27 Kepala Puskesmas. Pada saat pembahasan hasil audit internal pada pertemuan tinjauan manajemen, pimpinan forum diserahkan kepada ketua Tim audit internal. • Peserta - Seluruh pegawai Puskesmas, termasuk pegawai yang bertugas di Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa. - Sesuai dengan kewenangan Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya, kegiatan Lokakarya Mini bulanan harus melibatkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Melalui forum ini Puskesmas dapat menyampaikan hal-hal yang perlu didukung oleh jejaring dalam menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, berdasarkan hasil analisa data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Atau sebaliknya, bila terdapat masalah kondisi kesehatan pada keluarga yang menjadi peserta JKN di jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang perlu diintervensi oleh Puskesmas. - Sehubungan dengan hal tersebut Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatannya dapat saling memberikan data keluarga peserta JKN yang membutuhkan intervensi karena kepesertaan penduduk yang ada di wilayah kerja Puskesmas dapat tercatat pada jejaring fasilitas pelayanan kesehatan • Waktu Waktu pelaksanaan Lokakarya Mini bulanan rutin disesuaikan dengan kondisi dan situasi Puskesmas. Waktu ideal ialah pekan pertama atau waktu lain yang dianggap tepat. Prinsip yang harus dipegang ialah bahwa Lokakarya Mini bulanan rutin dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pegawai Puskesmas, tanpa mengganggu aktivitas pelayanan serta dapat mencapai tujuan. • Acara Pada dasarnya susunan acara Lokakarya Mini bulanan rutin bersifat dinamis, dapat disusun sesuai kebutuhan, ketersediaan waktu, dan kondisi Puskesmas setempat. Jadwal Lokakarya Mini bulanan rutin dibuat sesuai contoh pada Formulir 8 terlampir. Contoh susunan acara Lokakarya Mini bulanan rutin adalah sebagai berikut : - Pembukaan - Pengenalan program baru (apabila ada) - Inventarisasi hasil kegiatan (termasuk hambatan) bulan lalu - Analisa pemecahan masalah dan pemecahannya - Penyusunan kegiatan bulan berikutnya - Penyusunan bahan untuk lokakarya mini tribulanan - Pembagian tugas bulan berikutnya

28 - Kesepakatan untuk melaksanakan RPK bulan berikutnya - Pertemuan tinjauan manajemen, sesuai jadwal Tim audit internal - Tempat seperti lokakarya mini bulanan pertama. Salah satu bahan dalam Lokakarya Mini bulanan rutin ialah penyajian PWS Penyakit, PWS KIA, PWS Imunisasi, dan PWS Gizi. 2. Lokakarya Mini Tribulanan A. Lokakarya Mini Tribulanan Masalah kesehatan (termasuk kejadian kesakitan dan kematian) yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, dan seringkali penyebab utamanya berasal dari luar faktor kesehatan. Masalah kesehatan dapat disebabkan antara lain oleh faktor lingkungan (termasuk sosial-ekonomi-budaya), perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan, keadaan demografi dan faktor keturunan. Karena itu, untuk memecahkan masalah kesehatan dibutuhkan kerjasama antara sektor kesehatan dengan sektor-sektor lain yang terkait dengan penyebab terjadinya masalah kesehatan. Untuk menumbuhkan semangat kerjasama antarsektor yang terkait dalam pembangunan kesehatan diperlukan upaya pengggalangan dan peningkatan kerjasama lintas sektoral, agar diperoleh hasil yang optimal. Untuk memelihara kerjasama lintas sektor perlu dilakukan upaya penggalangan dan pemantauan pelaksanaan kerjasama melalui suatu forum Lokakarya Mini yang diselenggarakan setiap tiga bulan atau Lokakarya Mini Tribulanan. Lokakarya Mini tribulanan bertujuan untuk menginformasikan dan mengidentifikasikan capaian hasil kegiatan tiga bulan sebelumnya, membahas dan memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh lintas sektor pada kegiatan tribulan sebelumnya, dan menganalisa serta memutuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dengan memasukkan umpan balik dari masyarakat dan sasaran program. Lokakarya Mini bulanan tetap dilaksanakan jika pada bulan yang bersamaan ada Lokakarya Mini tribulanan, dengan Lokakarya Mini bulanan mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan Lokakarya Mini tribulanan. B. Tujuan Lokakarya Mini Tribulan a. Tujuan Umum Terselenggaranya lokakarya tribulanan lintas sektoral dalam rangka mengkaji hasil kegiatan kerja sama lintas sektoral dan tersusunnya rencana kerja tribulan berikutnya. b. Tujuan Khusus 1) Dibahas dan dipecahkan secara bersama lintas sektoral masalah dan hambatan yang dihadapi. 2) Dirumuskannya mekanisme/rencana kerja lintas sektoral yang baru untuk tribulan yang a'kan datang . C. Tahapan Kegiatan dan Penyelenggaraan Lokakarya Mini Tribulan 1. Lokakarya Mini Tribulanan Pertama Lokakarya Mini tribulanan yang pertama merupakan lokakarya penggalangan Tim, diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk

29 dapat melaksanakan rencana kegiatan sektoral yang terkait dengan pembangunan kesehatan. Pada tahap ini, Puskesmas mendiskusikan usulan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan yang memerlukan dukungan dari lintas sektor terkait. Dengan demikian, pada saat Musrenbang Kecamatan semua pihak sudah mengetahui dan dapat mendukung program kesehatan di tingkat kecamatan. Pengorganisasian dilaksanakan untuk penentuan penanggungjawab dan pelaksana setiap kegiatan dan satuan wilayah kerja. Seluruh program dan wilayah kerja kecamatan dibagikan habis kepada seluruh sektor terkait, dengan mempertimbangkan kewenangan dan bidang masing-masing pihak. Langkah-langkah lokakarya mini tribulanan yang pertama, yaitu : 1) Masukan (input) a) Kebijakan program dan konsep baru tentang Puskesmas. b) Data capaian Puskesmas periode sebelumnya. c) Kebijakan dan rencana kegiatan masing-masing sektor yang berhubungan dengan kesehatan. d) Dukungan yang diperlukan dari lintas sektor untuk menyelesaikan masalah prioritas kesehatan di kecamatan. e) Nama calon anggota Tim dari masing-masing sektor berdasarkan pemetaan peran masing-masing sektor. 2) Proses a) Penggalangan Tim, dilakukan melalui dinamika kelompok. b) Menginformasikan dan mengidentifikasi capaian Puskesmas periode sebelumnya berdasarkan wilayah kerja. c) Inventarisasi peran dari masing-masing sektor dalam pembangunan kesehatan. d) Menganalisis dan memutuskan kegiatan berdasarkan masalah dan rencana kegiatan yang sudah ada di masing-masing sektor. e) Menganalisis sumber daya masing-masing sektor yang memungkinkan untuk digunakan dalam tindak lanjut penyelesaian masalah kesehatan. 3) Luaran (output) a) Rencana kegiatan masing-masing sektor yang terintegrasi. b) Komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil Lokakarya Mini dalam bentuk penandatanganan kesepakatan. c) Usulan bidang kesehatan yang telah disepakati bersama untuk dibawa pada tingkat Musrenbang kecamatan. Salah satu bahan dalam Lokakarya Mini tribulan pertama ialah Penyajian Peta Permasalahan Kesehatan Per Kampung. 2. Lokakarya Mini Tribulanan Rutin Sebagaimana Lokakarya Mini bulanan Puskesmas, Lokakarya Mini tribulanan rutin merupakan tindaklanjut dari penggalangan kerjasama lintas sektoral yang telah dilakukan dan selanjutnya dilakukan setiap tiga bulan

30 secara rutin. Penyelenggaraan Lokakarya Mini tribulanan rutin dilakukan oleh Camat dan Puskesmas dibantu sektor terkait di kecamatan. Ketentuan dan Langkah-Langkah Penyelenggaraan Lokakarya Mini Tribulanan Rutin, sebagai berikut : 1) Masukan (input) a) Laporan kegiatan pelaksanaan program kesehatan dan dukungan sektor terkait. b) Inventarisasi masalah/hambatan dari masing-masing sektor dalam pelaksanaan program kesehatan. c) Pemberian informasi baru. 2) Proses a) Analisa hambatan dan masalah pelaksanaan program kesehatan. b) Analisa hambatan dan masalah dukungan dari masing-masing sektor. c) Merumuskan cara penyelesaian masalah. d) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan menyepakati kegiatan berikutnya. 3) Luaran (output) a) Rencana pelaksanaan kegiatan berikutnya b) Kesepakatan bersama untuk menjalankan rencana. Setelah dipahami tujuan dari Lokakarya Mini tribulanan dan tahapan kegiatannya, selanjutnya ditentukan materi yang akan dibahas, dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut: 1) Persiapan Sebelum pelaksanaan Lokakarya, perlu diadakan persiapan yang meliputi: Advokasi kepada Camat, agar bersedia untuk : a) Mempersiapkan tempat untuk penyelenggaraan Lokakarya Mini. b) Memimpin lokakarya dengan melakukan koordinasi, komunikasi dan penyampaian informasi kepada semua sektor yang terlibat. Puskesmas melaksanakan a) Pembuatan visualisasi hasil-hasil kegiatan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh sektor atau pihak lain, antara lain dalam bentuk Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). b) Persiapan alat-alat tulis kantor. c) Persiapan catatan hasil kesepakatan yang lalu dan instruksi/suratsurat yang berhubungan dengan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan. d) Penugasan seorang staf untuk membuat notulen Lokakarya Mini. e) Pembuatan surat undangan Lokakarya Mini untuk ditandatangani Camat.

31 Peran sektor terkait a) Usulan kontribusi kegiatan masing-masing sektor yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. b) Menyepakati hasil Lokakarya Mini. 2) Peserta Lokakarya mini tribulanan lintas sektor dipimpin oleh Camat, adapun peserta lokakarya mini tribulanan adalah sebagai berikut: a) Dinas kesehatan kabupaten/kota. b) Tim Penggerak PKK kecamatan/distrik. c) Puskesmas di wilayah kecamatan/distrik. d) Staf kecamatan, antara lain: sekretaris camat, unit lain yang terkait. e) Lintas sektor di kecamatan, antara lain: pertanian, agama, pendidikan, BKKBN, sosial (sesuai dengan lintas sektor yang ada di kecamatan/distrik). f) Lembaga/organisasi kemasyarakatan, antara lain: Tim Penggerak PKK kecamatan/distrik. 3) Waktu Lokakarya Mini tribulanan lintas sektor yang pertama diselenggarakan pada tribulan pertama tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk selanjutnya dilaksanakan setiap tribulan. Waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kondisi setempat. Yang perlu dijadikan pertimbangan ialah kesanggupan seluruh peserta menghadiri Lokakarya. 4) Tempat Tempat penyelenggaraan Lokakarya Mini tribulanan lintas sektor ialah di kecamatan/distrik atau tempat lain yang dianggap sesuai. 5) Acara Jadwal acara Lokakarya Mini tribulanan pertama dan Lokakarya Mini tribulanan rutin dibuat sesuai contoh pada Formulir 9 dan Formulir 10 terlampir J. Supervisi Puskesmas 1. Pengertian Supervise merupakan salah satu proses kegiatan atau pelaksanaan sistem manajemen yang merupakan bagian dari fungsi pengarahan serta pengawasan dan pengendalian (controlling) (Muninjaya, 1999; Arwani, 2005; Wijayana, 2008). Banyak ahli mengemukakan tentang pengertian supervise, antara lain Muninjaya (1999) mengatakan bahwa supervise merupakan salah satu bagian proses atau kegiatan dari fungsi pengawasan dan pengendalian (controlling). Supervise merupakan pengamatan yang dilakukan oleh supervisior terhadap kinerja seluruh karyawan dan memberikan pengarahan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan perencanaan untuk mengatasinya (Suarli & Bahtiar, 2012, p.80). supervise merupakan proses yang mengacu anggota unit kerja untuk

32 berkontribusi secara positif agar tujuan organisasi tercapai (Ilyas, 2001,p.149). Teknik supervise ada dua yaitu : 1) Supervise langsung : langsung merupakan pengarahan langsung pada kegiatan yang sedang berlangsung 2) Supervise tidak langsung : supervise tidak langsung merupakan pengarahan dilakukan melalui laporan baik tertulis maupun lisan (Kuntoro, 2010, p. 108) Supervise puskesmas adalah upaya pengarahan dengan cara mendengar alasan dan keluhan-keluhan tentang masalah dalam pelaksanaan dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaksana, sehingga meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kemampuan pelaksana dalam melaksanakan upaya kesehatan puskesmas (Syafrudin, 2011, p. 118) Berdasarkan pengertian tentang supervise dapat disimpulkan bahwa supervise merupakan suatu kegiatan yang mengandung sdua dimensi pelaku, yaitu pimpinan dan anggota atau orang yang disupervisi. Kedua dimensi pelaku tersebut walaupun secara administratif berbeda level dan perannya, namun dalam pelaksanaan kegiatan supervise keduanya memiliki andil yang sama-sama penting. Pemimpin mampu melakukan pengawasan sekaligus menilai seluruh kegiatan yang telah direncanakan Bersama, dan anggota mampu menjalankan tuas-tugas yang menjadi tangggung jawabnya dengan sebaik-baiknya (Arwani, 2005). Dalam pelaksanaanya, supervise bukan hanya seluruh staf kebidanan/keperawatan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan instruksi atau ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga bagaimana memperbaiki proses keperawatan yang sedang berlangsung (Syanto, 2008). Jadi dalam kegiatan supervise semua orang yang terlibat bukan sebagai pelaksana pasif, namun secara bersama sebagai mitra kerja yang memiliki ide-ide, pendapat, dan pengalaman yang perlu didengar, dihargai, dan diikutseratakan dalam usaha perbaikan proses kegiatan termasuk proses keperawatan. Dengan demikian, supervise merupakan suatu kegiatan dinamis yang mamp meningkatkan motivasi dan kepuasan diantara orang-orang yag terlibat baik pimpinan, anggota, maupun klien dan keluarganya (Arwani, 2005). 2. Manfaat Munijaya (1999) mengemukakan bahwa melalui pelaksanaan supervise yang tepat, organisasi akan memperoleh manfaat yakni: a. Dapat menegtahui sejauh mana kegiatan program sudah dilaksanakan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber dayanya (staf, sarana, dana , dan sebagainya) sudah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, fungsi pengawasan dan pengendalian bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi kegiatan program b. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf melaksanakan tugas-tugasya. Jika hal ini diketahui, pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan bagi stafnya. Latihan staf digunakan untuk mengatasi

33 kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf yang terkait dengan tugastugasnya c. Dapat menegtahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien d. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan e. Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan Sedangkan menurut (Suarli & Bahtiar, 2012, p. 80) Manfaat supervise yaitu sebagai peningkatan efektifitas kerja dan peningkatan efesiensi kerja. Hasil penelitian oleh Yanti & Warsito (2013, p. 111) menyebutkan supervise yang baik dapat dimanfaatkan sebagai upaya utuk meningkatkan kuaitas. Peningkatan mutu berhasil apabila pelayanan yang di berikan kepada penerima dapat memuaskan sesuai dengan kode etik dan standar yang ada (Azwar, 1996, p. 38) Kegiatan supervise mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja yang kondusif dan yaman yang mencangkup lingkugan fisik, atmosfer kerja, dan jumlah sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas 3. Tujuan Supervisi a. Tujuan Umum Terselenggaranya upaya kesehatan puseksmas secara berhasil guna dan berdayaguna. b. Tujuan Khusus Tujuan supervise diarahkan pada kegiatan terselenggaranya program upaya kesehatan puskesmas sesuai dengan pedoman pelaksanaannya, yaitu : 1) Meningkatkan mutu pelayanan 2) Meningkatkan hasil pencapaian puskesmas 3) Meningkatkan hasil pencapaian pelayanan puskesmas 4) Mengorientasikan staf dan pelaksana 5) Melatih staf dan pelaksana 6) Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya untuk menimbulkan kesadaran dan menegrti peran seta fungsinya sebagai staf 7) Memfokuskan pada pemberian pelayanan kemampuan staf dan pelaksana dalam meberikan (Arwani, 2005). 8) Kekeliruan dan penyimpangan dapat diluruskan 4. Sasaran Supervisi Sasaran yang menjadi target dalam kegiatan supervise adalah terbentuknya staf yang berkualitas dan berkesinambungan, penggunaan alat yang efektif dan ekonomis, tersedianya system dan prosedur yang tidak menyimpang, adanya pembagian tgas dan wewenang yang proposional, dan tidak terjadinya penyelewengan kekuasaan, kedudukan, dan keuangan. Sasaran atau objek dari supervise adalah pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, serta bawahan yang melakukan pekerjaan (Suarli dan Yanyan, 2009; Depkes, 2008).

34 Pelaksanaan supervise haruslah dilakukan pada sasaran yang tepat. Adapun tugas dan tanggung jawab supervisior yaitu : a. Merencanakan tugas sehari-hari : pembagian beban kerja, perincian penggunaan waktu dan batas kewenangan b. Menggunakan kewenangan dengan tepat: bertindak efektif dan efisien serta mampu mengatasi masalah, transformasi baik dari atasan maupun bawahan dan sebaliknya, melaksanakan petunjuk, menyaring dan menyampaikan informasi atasan, mengusahakan hasil kerja maksimal (Depkes, 2008). 5. Prinsip Supervisi yang Efektif Siagian (1992) mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas manajerial seorang pemimpin. Oleh karenanya, agar pengawasan terlaksana dengan baik diperlukan suatu system informasi yang andal sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Teknik pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan, seperti siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi atau penyimpangan dari rencana agar dapat segera ditagani atau dilakukan tindakan pencegahan c. Pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Manajer mampu menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukan sendiri dan kegiatan apa yang didelegasikan pada orang lain, mampu melihat dan menetukan kegiatan-kegiatan apa saja yang langsng harus ditangani sendiri d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan standar prestasi kerja yang memenuhi persyaratan baik secara kualitatif maupun kuantitatif e. Keluwesan pengawasan. Pengawasan harus bersifat fleksibel. Pelaksanaan pengawasan harus tetap bias berlagsung meskipun organisasi menghadapi perubahan karena timbulnya keadaanyang tidak diduga sebelumnya atau bahkan juga bila terjadi kegagalan f. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Kemampuan dan tanggung jawab adalah hal yang penting dalam melakukan pengawasan baik dalam melakukan pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur komuikasi dan jaringan informasi g. Efisiensi pelaksanakan pengawasan. Perhatian utama pengawasan ditunjukan pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai strategis bagi

35 organisasi akan bersifat negative yang akan berpengaruh pada kemampuan organisasi mencapai tujuan dam sasaran kegiatan h. Pemahaman system pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Para manajer selaku pelaksana kegiatan pengawasan harus dapat menentukan pengawasan bagaimana yang dibutuhkan dan alat bantu yang perlu dikuasai dan dimiliki. i. Pengawasan mencari yang tidak beres. Pengawasan adalah merupakan usaha untuk mencari dan menemukan apa yang tidak beres dalam organisasi atau adanya penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya j. Pengawasan harus bersifat membimbing. Apabila pada saat melakukan pengawasan ditemukan penyimpangan, siapa yang salah serta factor-faktor penyebabnya, seorang manajer harus berani mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersifat membimbing, mendidik, objektif dan rasional. Muninjaya (1999) mengemukakan bahwa ada tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan dan mengembangkan fungsi pengawasan manajerial, yaitu : a. Pengawasan yang dilakukan oleh piminan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Misalnya, tentang waktu dan tugas-tugas pokok yang harus diselesaikan oleh staf harus dapat dipantau oleh pimpinan sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya b. Fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Tanpa pengawasan, atau pengawasan yang lemah, berbagai penyalahgunaan wewenang akan mudah terjadi c. Standar unjuk kerja (standart of performance) harus dijelaskan kepada semua staf. Karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Jika hal ini dapat dilaksanakan, staf akan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmennya terhadap kegiatan program sehingga pengawasan akan lebih objektif 6. Model-model Supervisi Selain Teknik supervise yang telah diuraikan, Suyanto (2008) mngemukakan bahwa beberapa model supervise dapat diterapkan dalam kegiatan supervise antara lain: a. Model konvesional Supervise dilakukan melalui inspeksi langsung untuk menemukan masalah dan kesalahan dalam pemberian asuhan kebidanan. Supervise dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dan memeata-matai staf dalam menjalankan tugas. Model ini sering tidak adil karena hanya melihat sisi negative dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan perawat pelaksana sehingga sulit terungkap sisi positif, hal-hal yang biak ataupun keberhasilan yang telah dilakukan

36 b. Model ilmiah Supervise dilakukan dengan pendekatan yang sudah direncanakan sehingga tidak hanya mencari kesalahan atau masalah saja. Oleh karena itu, supervise yang dilakukan dengan model ini memiliki karakteristik antara lain: 1) Dilakukan secara berkesinambungan 2) Dilakukan dengan prosedur, instrument dan standar supervise yang baku 3) Menggunakan data yang objektif sehingga dapat diberikan umpan balik dan bimbingan 4) Menggunakan rating scale, check list, pedoman wawancara 5) Berkaitan erat dengan penelitian c. Model klinis Supervise model klinis bertujuan untuk membantu perawat pelaksana dalam mengembangkan profesionalisme sehingga penampilan dan kinerjanya dalam pemberian asuhan keperawatan meningkat. Supervise dilakukan secara sistematis melalui pengamatan pelayanan kebidanan yang diberikan oleh seorang perawat selanjutnya dibandingkan dengan standar keperawatan d. Model artistic Supervise model artistic dilakukan dengan pendekatan personal untuk menciptakan rasa aman sehingga supervisior dapat diterima oleh bidan pelaksana yang akan disupervisi. Dengan demikian akan tercipta hubungan saling percaya sehingga hubungan antara bidan dan supervisior akan terbuka yang memepermudah supervise. 7. Langkah-langkah Supervisi a. Cara langsug Dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Supervisor telibat dalam kegiatan secara langsung agar proses pengarahan dan pemberian petunjuk tidak dirasakan sebagai suatu “petunjuk”. Langkah-langkah supervise langsung sebagai berikut : 1) Informasikan kepada perawat yang akan disupervisi bahwa pendokumentasiannya akan disupervisi 2) Lakukan supervise asuhan kebidanan pada saat bidan melakukan pendokumentasian. Supervisor melihat hasil pendokumentasian secara langsung di hadapan bidan yang mendokumentasikan 3) Supervisor menilai setiap dokumentasi sesuai dengan standar asuhan kebidanan 4) Supervisor menjelaskan, mengarahkan dan membimbing bidan yang disupervisi setiap komponen pendokumentasian muai dari pengkajian, diagnose kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kepada bidan yang sedang melakukan pencatatan dokumentasi asuhan kebidanan 5) Mencatat hasil supervise dan menyimpan dalam dokumen supervise b. Cara tidak langsung

37 Supervise tidak langsung adalah supervise yang dilakukan melalui laporan baik tertulis maupun lisan. Kepala uangan tidak melihat apa yang terjadi di lapangan sehingga memungkinkan terjadi kesenjangan fakta. Umpan balik dapat diberikan secara tertulis (Bittel, 1987 dalam Wiyana, 2008). Wiyana (2008) mengemukakan langkah-langkah supervise tidak langsung sebagai berikut: 1) Lakukan supervise tidak langsung dengan melihat hasil dokumentasi pada buku rekam medis 2) Pilih salah satu dokumen asuhan kebidanan 3) Periksa kelengkapan dokumentasi sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang ditetapkan rumah sakit 4) Memberikan penilaian atas dokumentasi yang disupervisi dengan memberikan tanda bila ada yang masih kurang dan berikan catatan tertulis pada bidan yang mendokumentasikan 5) Memberikan catatan pada lembar dokumentasi yang tidak lengkap atau sesuai standar K. Sistem Pencatatan dan Pelayanan Terpadu 1. Pengertian SP2TP terdiri dari beberapa kata yaitu Sistem yang berarti elemen-elemen yang saling tehubung, Pencatatan yang berarti kegiatan pendokumentasian, Pelaporan yang berarti hasil atau output dari pencatatan yang berisikan rekapitulasi hasil pencatatan yang akan dilaporkan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan, dan Terpaduyang berarti bercampur atau bersatu. Sehingga dari uraian definisi diatas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dapat diartikan sebagai kegiatan Pencatatan dan Pelaporan data umum, sarana, tenaga (SDM) yang dilakukan sesuai kebutuhan dan berkala dengan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 63/MENKES/SK/II/1981: Data SP2TP berupa umum dan demografi, ketenagaan, sarana, kegiatan, pokok puskesmas (Pontoh, 2013). Kesimpulan pernyataan diatas SP2TP merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan Puskesmas secara menyeluruh (terpadu) dengan konsep wilayah kerja Puskesmas untuk memberikan informasi baik bagi Puskesmas maupun untuk jenjang administrasi yang lebih tinggi, guna mendukung manajemen kesehatan (Pontoh, 2013). 2. Tujuan SP2TP a. Tujuan Umum Tercapainya data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan mutakhir secara periodik dan teratur pengolahan program kesehatan masyarakat melalui Puskesmas dibagai tingkat administrasi (Dewi, 2019) b. Tujuan Khusus

38 1) Tersedianya data meliputi keadaan fisik, tenaga, sarana dan kegiatan pokok Puskesmas akurat, tepat waktu dan mutakhir secara teratur 2) Terlaksananya pelaporan data secara teratur di berbagai jenjang administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku 3) Digunakan data untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan program kesehatan masyarakat melalui Puskesmas diberbagai tingkat administrasi (syafrudin dkk, 2009) 3. Pengorganisasian dan Ruang Lingkup SP2TP a. Pengorganisasian kegiatan SP2TP 1) Penanggung Jawab (Kepala Puskesmas), bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada koordinator SP2TP dan para pelaksana kegiatan di Puskesmas (Lubis, 2017) 2) Koordinator (petugas yang ditunjuk Kepala Puskesmas), koordinator SP2TP bertugas: a) Mengumpulkan laporan masing-masing pelaksana kegiatan, b) Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan bulanan SP2TP dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Kesehatan Dati II paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, c) Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan tahunan SP2TP dan mengirimkan laporan tersebut paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, d) Menyimpan arsip laporan SP2TP dari masing-masing pelaksana kegiatan, e) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan SP2TP kepada Kepala Puskesmas, f) Mempersiapkan pertemuan berkala setiap 3 bulan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas dengan para pelaksana kegiatan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan (Kubis, 2017). 3) Anggota pelaksana kegiatan SP2TP bertugas: a) Mencatat setiap kegiatan pada kartu individu dan register yang ada, b) Mengadakan bimbingan terhadap Puskesmas Pembantu dan bidan di Desa, c) Melakukan rekapitulasi data dari hasil pencatatan dan laporan Puskesmas Pembantu serta bidan desa menjadi laporan kegiatan merupakan tanggung jawabnya. Hasil dari rekapitulasi ini adalah bahan untuk mengisi dan membuat laporan SP2TP, d) Setiap tanggal 5 mengisi/ membuat laporan SP2TP dari hasil kagiatan masing-masing dalam dua rangkap dan disampaikan kepada koordinator SP2TP Puskesmas. Rincian satu rangkap untuk arsip koordinator SP2TP Puskesmas dan satu rangkap oleh koordinator SP2TP diberikan ke Dinas Kesehatan Dati II

39 e) Mengolah dan memanfaatkan data hasil rekapitulasi untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, f) Bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan kegiatannya (Lubis, 2017) b. Ruang Lingkup SP2TP 1) SP2TP dilakukan oleh semua Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, 2) Pelaporan dilakukan secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) 3) Pencatatan dan Pelaporan mencakup: a) Data umum dan demografi wilayah kerja Puskesmas b) Data ketenagaan di Puskesmas c) Data sarana yang dimiliki Puskesmas d) Data kegiatan pokok Puskesmas baik di dalam gedung maupun di luar gedung (Lubis, 2017) 4) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan SP2TP antara lain: a) Mengkompilasi data dari Puskesmas b) Mentabulasi data upaya kesehatan yang dilakukan c) Menyusun kartu indeks penyakit d) Menyusun sensus harian mengolah data kesakitan e) Menyajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik sesuai kebutuhan f) Melakukan analisis untuk kebutuhan pemantuan, intervensi serta perencanaan di masa mendatang, g) Membuat peta wilayah Puskesmas termasuk sarana kesehatan (Lubis, 2017) 4. Mekanisme Proses pencatatan SP2TP a. Pencatatan SP2TP Kegiatan pokok Puskesmas baik dalam gedung maupun diluar gedung Puskesmas, Puskesmas pembantu dan bidan desa harus dicatat, bentuk pencatatan berdasarkan pada sasaran, yaitu : 1) Catatan individu (catatan ibu, bayi dan balita) 2) Catatan keluarga (Kesehatan keluarga tertentu) 3) Catatan masyarakat Bentuk catatan berdasarkan kegiatan seperti: 1) Catatan pelayanan kesehatan anak 2) Catatan pelayanan kesehatan ibu 3) Catatan imunisasi 4) Catatan kunjungan rumah 5) Catatan persalinan 6) Catatan kelainan 7) Catatan kematian ibu dan bayi

40 8) Catatan rujukan Sedangkan catatan berdasarkan proses pelayanan yaitu: 1) Catatan awal masuk 2) Catatan pindah 3) Catatan keluar (Fadilah, 2017) Dengan demikan perlu adanya mekanisme pencatatan yang baik, formulir yang cukup serta cara pengisian yang benar dan teliti. Untuk memudahkan pencatatan dapat menggunakan formulir standar yang telah ditetapkan dalam SP2TP. 1) Formulir pencatatan a) Rekam Kesehatan Keluarga (RKK) atau yang disebut Family folder b) Kartu Tanda Pengenal (KTP) c) Kartu Rawat Jalan d) Kartu Rawat Inap e) Kartu Penderita Kusta f) Kartu Indeks Penyakit Khusus Kusta g) Kartu Penderita TB paru h) Karti Indeks Penyakit TB paru i) Kartu Ibu dan Anak j) Kartu Menuju Sehat (KMS) balita k) KMS Anak Sekolah l) KMS Ibu hamil m) KMS Usia lanjut n) Kartu Tumbuh Kembang Balita o) Register atau formulir untuk mencatat/merekap data kegiatan didalam dan luar gedung Puskesmas yang telah dicatat di kartukartu dan catatan lainnya b. Mekanisme pencatatan Pada prinsipnya pasien yang berkunjung pertama kali atau kunjungan ulang Puskesmas harus melalui loket untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal atau berkasnya dari petugas loket. Pasien tersebut lalu diarahkan ke unit pelayanan yang dituju. Apabila pasien mendapat pelayanan kesehatan diluar gedung Puskesmas, maka pasien tersebut akan dicatat dalam register sesuai dengan pelayanan yang di terima (Depkes RI, 1997). 5. Mekanisme Pelaporan dan Penyerderhanaan SP2TP Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyatakat Nomor 590/BM/DJ/Info/A/1996 tentang Penyederhanaan SP2TP, formulir laporan telah disederhanakan dalam upaya untuk mengurangi beban kerja bagi petugas Puskesmas, jadi diharapkan tidak adanya laporan lain dari Puskesmas selain SP2TP, dan data atau variabel yang dilaporkan tersedia dalam formulir pencatatan. Dengan demikian 14 data/variabel yang dilaporkan diharap dapat dipercaya serta dapat diterima dengan tepat waktu (Depkes RI, 1997).

41 a. Format Pelaporan Adapun format pelaporan yang tersedia di dalam SP2TP meliputi 1) Laporan Puskesmas Bulanan, meliputi jenis pelaporan sebagai berikut: a) Laporan Bulanan Data Kesakitan (LB-1) b) Laporan Bulanan Obat-obatan (LB-2 atau LPLPO) c) Laporan Bulanan Gizi, KIA, Imunisasi, dan Pengamatan Penyakit Menular (LB-3) 2) Laporan Bulanan Kegiatan Puskesmas meliputi kunjungan Puskesmas, rawat inap, perawatan kesehatan masyarakat, pelayanan medis dasar, kesehatan gigi, pelayanan JPKM, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, PKM, kesehatan lingkungan dan laboratorium (LB-4) 3) Laporan Bulanan Sentinel Puskesmas, terdiri atas: a) Laporan Bulanan Sentinel Pemyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi, Ispa dan Diare (LB-1S) b) Laporan Bulanan Sentinel KIA, gizi dan penyakit akibat kerja (LB2S), Laporan Bulanan ini hanya dibuat oleh Puskesmas dengan fasilitas rawat inap 4) Laporan Tahunan meliputi: a) Data dasar puskesmas (LT-1) b) Data kepegawaian (LT-2) c) Data peralatan (LT-3) b. Alur Pelaporan Laporan dari Dati II dikirim ke Dinas Kesehatan Dati I Kantor Wilayah Departemen Provinsi serta Pusat dalam bentuk rekapitulasi dari laporan SP2TP (Fadilah,2017). Laporan tersebut meliputi: 1) Laporan Triwulan a) Hasil entri data/rekapitulasi laporan LB-1 b) Hasil entri data/rekapitulasi laporan LB-2 c) Hasil entri data/rekapitulasi laporan LB-3 d) Hasil entri data/rekapitulasi laporan LB-4 2) Laporan Tahunan a) Hasil entri data/rekapitulasi LT-1 b) Hasil entri data/rekapitulasi LT-2 c) Hasil entri data/rekapitulasi LT-3 c. Frekuensi Pelaporan 1) Laporan dari Puskesmas ke Dati II menggunakan formulir standar terdiri dari: a) Laporan LB-1, LB-2, LB-3, dam LB-4, dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Dati II. Khusus laporan LB2, satu copy-an laporan dikirimkan ke gedung farmasi Dati II (GFK) b) Laporan Bulanan Sentinel LB-1S dan LB-2S setiap tanggal 10 bulan berikutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Dati II, Dati I, dan Pusat (untuk

42 LB-1S ke Direktorat Jendral PPM dan PLP. Dan LB-2S ke Direktorat Jenderal Binkesmas). c) Laporan Tahunan (LT-1, LT-2, LT-3) dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Khusus untuk laporan LT-2 (data kepegawaian) hanya diisi bagi pegawai yang baru/belum pernah mengisi formulir data kepegawaian. 2) Laporan dari Dati II ke Dati I dan Pusat dalam disket hasil rekapitulasi dari laporan SP2TP. Frekuensi laporan adalah: a) Laporan Triwulan dikirimkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari triwulan yang dimaksud ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Dati I, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi, Departemen Kesehatan RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan. b) Laporan Tahunan dikirimkan paling lambat akhir bulan Februari dari tahun berikutnya. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Dati I, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan. d. Mekanisme Pelaporan Mekanisme Pelaporan adalah laporan dari Dati II dikirimkan ke Dinas Kesehatan Dati Kanwil Depkes Provinsi dan Pusat dalam bentuk rekapitulasi dan laporan SP2TP meliputi: 1) Laporan Triwulan meliputi hasil entri data/rekapitulasi LB-1, LB-2, LB-3, dan LB-4 2) Laporan Tahunan berupa hasil entri data/rekapitulasi LT-1, LT-2 dan LT-3 (Mubarak,2012) Adapun Mekanisme pelaporan menurut Depkes RI Tahun 1997 anatara lain: 1) Tingkat Puskesmas a) Laporam dari Puskesmas Pembantu dan dari bidan di desa disampaikan ke pelaksana kegiatan di Puskesmas, b) Pelaksana kegiatan merekapitulasi data yang dicatat baik di dalam gedung maupun diluar gedung serta laporan yang diterima dari puskesmas pembantu dan bidan di desa, c) Hasil rekapitulasi oleh pelaksana kegiatan lalu dimasukkan ke formulir laporan dalam dua rangkap, untuk disampaikan kepada koordinator SP2TP Puskesmas 2) Tingkat Dati II a) Pengolahan data SP2TP di Dati II menggunakan piranti lunak yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, b) Laporan SP2TP dari Puskesmas diterima oleh Dinas Kesehatan Dati II (Koordinator SP2TP Dati II), disampaikan kepada pelaksana SP2TP untuk direkapitulasi, c) Hasil rekapitulasi data, setiap tanggal 16 disampaikan ke pengelola program Dati II,

43 d) Hasil rekapitulasi dikoreksi, diolah, dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk umpan balik, bimbingan teknis ke Puskesmas dan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program, e) Hasil rekapitulasi data setiap 3 bulan dibuat dalam 3 disket untuk dikirimkan ke Dinas Kesehatan Dati I, Kanwil Depkes Provinsi, dan Departemen Kesehatan 3) Tingkat Dati I a) Pengolahan dan Pemanfaatan data SP2TP di Dati I mempergunakan piranti lunak yang sama dengan Dati II, b) Laporan dari Dinas Kesehatan Dati II, diterima oleh Dinas Kesehatan Dati I dan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan (koordinator tim SP2TP) dalam bentuk disket diteruskan kepada pelaksana SP2TP, untuk direkapitulasi, c) Hasil rekapitulasi disampaikan kepada pengelola program Dati I/Kantor Wilayah Departemen Kesehatan untuk diolah dan dimanfaatkan dalam rangka tindak lanjut, bimbingan dan pengendalian yang diperlukan, d) Hasil rekapitulasi yang telah diolah diumpan balikkan ke Dinas Kesehatan Dati II. 4) Tingkat Pusat Hasil olahan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pembinaan paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya triwulan tersebut disampaikan kepada pengelola program terkait dan Pusat Data Kesehatan untuk dianalisis dan dimanfaatkan sebagai umpan balik, kemudian dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. 6. Manfaat SP2TP a. Untuk memenuhi kebutuhan administrasi pada jenjang yang lebih tinggi dalam rangka pembinaan dan penetapan kebijakan b. Dimanfaatkan Puskesmas untuk meningkatkan upaya kesehatan Puskesmas.

44 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Puskesmas merupakan unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan dengan misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang tugasnya melaksanakan pembinaan, pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di suatu wilayah tertentu. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, Pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Sejarah perkembangan puskesmas dimulai pada abad ke-16 hingga tahun 1990 dimana puskesmas menjelma menjadi kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga memberdayakan peran serta masyarakat, selain memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga pembagian wilayah kerja Puskesmas ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, dengan saran teknis dari dari kepala DINKES (Dinas Kesehatan) Kabupaten/Kota. Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Pada struktur organisasi puskesmas umumnya terdiri atas Kepala Puskesmas, Unit tata usaha, Unit pelaksana teknis fungsional, Jaringan pelayanan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa atau komunitas sedangkan Tata kerja puskesmas meliputi enam wilayah diantaranya berkoordinasi dengan kantor Kecamatan, bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, bermitra dengan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama lainya, menjalin kerjasama yang erat dengan fasilitas rujukan, berkoordinasi dengan lintas sector dan bermitra dengan organisasi yang menghimpun tokoh masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat. Pada system rujukan puskesmas terjadi pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang timbul baik secara vertical maupun horizontal. Menurut hubungannya system rujukan terdiri dari rujukan internal dan eksternal sedangkan menurut lingkup pelayanannya terdiri dari rujukan medik dan rujukan kesehatan. Stratifikasi puskesmas adalah upaya untuk melakukan penilaian prestasi kerja pus kesmas, dalam rangka perkembangan fungsi puskesmas sehingga dalam rangka fungsi puskesmas dapat dilaksanakan lebih terarah. Kegiatan Stratifikasi meliputi kegiatan mengumpulkan data, analisis hasil data dan analisa masalah dan penentuan langkah penanggulangan/rencana pemecahan masalah yang dilakukan dari tingkat kecamatan sampai pusat. Pelaksanaan akreditasi di Puskemas mempunyai peran dan makna yang sangat penting bukan semata hanya untuk memenuhi kriteria fasilitas kesehatan yang dapat bekerja sama dengan BPJS dalam penyelenggaran JKN. Hasil penilaian akreditasi penting untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan

45 lingkungannya, serta untuk meningkatkan kinerja Puskesmas itu sendiri dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan kesehatan masyarakat. Pada tingkat Puskesmas perencanaan mikro merupakan penyusunan rencana tingkat puskesmas untuk 5 tahun, termasuk rincian tiap tahunnya. Secara umum tujuan perencanaan mikro yaitu meningkatkan cakupan pelayanan program prioritas sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh puskesmas, sehingga dapat meningkatkan fungsi puskesmas. Sedangkan pedoman Lokakarya Mini Puskesmas bertjuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Puskesmas dimana dijadikan acuan bagi Puskesmas dalam melakukan Lokakarya Mini serta bagi Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan ke Puskesmas. Dari proses Lokakarya Mini baik bulanan maupun tribulanan diharapkan dapat dilakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan Rencana Pelaksanaan Keg-iatan (RPK) Puskesmas, identifikasi permasalahan yang dihadapi selanjutnya di'lakukan rumusan pemecahannya, sehingga dapat dilakukan perbaikan rencana kegiatan untuk periode berikutnya secara berkesinambungan. Supervise puskesmas adalah upaya pengarahan dengan cara mendengar alasan dan keluhan-keluhan tentang masalah dalam pelaksanaan dan memberikan petunjuk serta saran-saran dalam mengatasi permasalahan dan memberikan petunjuk serta saransaran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaksana, sehingga meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kemampuan pelaksana dalam melaksanakan upaya kesehatan puskesmas (Syafrudin, 2011, p. 118). Tujuan umum supervise adalah terselenggaranya upaya kesehatan puskesmas secara berhasil guna dan berdayaguna. Selain itu, Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan Puskesmas secara menyeluruh (terpadu) dengan konsep wilayah kerja Puskesmas untuk memberikan informasi baik bagi Puskesmas maupun untuk jenjang administrasi yang lebih tinggi, guna mendukung manajemen kesehatan. Dengan demikian, tenaga kesehatan khususnya pada pelayanan puskesmas harus mengetahui mengenai pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas sesuai dengan pedoman dan manajemen pada tingkat puskesmas dalam menjalankan kompetensikompetensinya agar terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi. B. Saran Melihat dari sisi pelayanan kesehatan utamanya dalam pelayanan di puskesmas, menyarankan agar peningkatan mutu pelayanan kesehatan khususnya tenaga medis agar dapat menyeluruh ke plosok daerah yang terpencil, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat merata. Adanya komitmen petugas dalam penerapan sistem informasi manajemen. Diiharapkan dengan adanya stratifikasi puskesmas dapat meiningkatkan fungsi puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan yang dapat memberikan pelaya nan sesuai kepada masyarakat. Diharapkan adanya Kerjasama antar puskesmas dalam

46 menanganani suatu hambatan masalah Kesehatan. Diharapkan puskesmas mampu melaksanankan pembinaan akan pentingnya peranserta masyarakat dalam peningkatan Kesehatan. Rekomendasi bagi seluruh Puskesmas yang ada di Indonesia untuk dapat melakukan persiapan secara komprehensif sebelum menyelenggarakan penilaian akreditasi meliputi pembuatan dokumen pendukung akreditasi dan Standar Operasional Procedure (SOP) pelayanan kesehatan (UKM dan UKP). Dan diharapkan bahwa bahwa SP2TP dalam pelaksanaannya harus optimal dan menghasilkan output yang diharapkan.

47 DAFTAR PUSTAKA Amiruddin, M., & Yusuf, M. (2017). Pelaksanaan Teknik Supervisi pada Pelayanan Kesehatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan, 2-3. Iskandar, J. (2016). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Puspaga. Retrieved from fdokumen. Kurniawan Deby. (2015, January 28). Academia Edu. Retrieved from Academia Edu: Kurniawan Deby. 2015. Makalah Sihttps://www.academia.edu/42101933/sistem_pelayanan_kesehatan_masyarakat_dan _sistem_rujukan. Misnaniarti, M., & Destari, P. K. (10-16). Aspek Penting Akreditasi Puskesmas dalam Mendukung Implementasu Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan , 2018. Nopiani, Cahyo Sasmito. (2019). Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Volume 7. Suciono, L., Firdawati, F., & Edison, E. . (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Kota Padang. Jurnal Kesehatan Andalas, 700-707. Syafrudin. (2010). Buku Ajar Kesehatan untuk Mahasiswa Kebidanan. Jakarta: TIM. Wowor Hetmi, Daud M. Liando, Joyce Rares. (2016). Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. . Wowor Hetmi, Daud M. Liando, Joyce Rares. 2016. Pelayanan Kesehatan Di Jurnal Ilmu Sosial&pengelolaan sumberdaya pembangunan Edisi XX ( januari-fevruari 2016 ) volume 3.