PEDOMAN RUMAH SEHAT LAYAK HUNI TIM PENGGERAK PKK PUSAT TAHUN 2022
ii | Page Salah satu isu yang mengemuka pada Rakernas IX TP PKK Tahun 2021 diantaranya adalah terkait Program Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, yakni masih banyaknya rumah kurang sehat dan kurang layak huni. Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan PKK mengamanatkan pembinaan rumah sehat layak huni oleh PKK melalui Pokja III. Oleh karena itu seluruh komponen Pokja 3 perlu bekerjasama dan bersinergi untuk melakukan pembinaan rumah sehat layak huni secara optimal. Dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman tentang kriteria rumah sehat layak huni, serta untuk memudahkan tugas para kader PKK dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan bagi masyarakat tentang rumah sehat layak huni, termasuk juga untuk keperluan pendataan, Tim Penggerak PKK Pusat melakukan perbaikan atas Pedoman Rumah Sehat Layak Huni yang diterbitkan pada tahun 2014. Perbaikan pedoman perlu dilakukan seiring dengan dinamisnya perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah. Harapan kami pedoman ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dengan tetap mengedepankan situasi, kondisi, serta kultur dan budaya lokal setempat. Selanjutnya kami ucapkan terimakasih kepada tim dari Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pokja III TP PKK Provinsi seluruh Indonesia, yang telah memberikan masukan dan perbaikan untuk penyempurnaan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Jakarta, 30 November 2022 Ketua Umum TP PKK, Ny. Tri Tito Karnavian Pedoman Rumah Sehat Layak Huni KATA PENGANTAR
3 3 Pedoman Rumah Sehat Layak Huni DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................................................... Daftar Isi ..................................................................................................................... A. Pendahuluan .......................................................................................................... 1. Latar Belakang ............................................................................................... 2. Dasar Hukum ................................................................................................ 3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... B. Definisi Rumah Sehat Layak Huni ......................................................................... C. Prinsip Dasar Rumah Sehat Layak Huni ............................................................... 4 D. Kriteria Rumah Layak Huni PKK ......................................................................... 12 E. Penutup ............................................................................................................... 13 iii | Page ii iii 1 2 1
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 1 | Page Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjatidiri, mandiri, dan produktif. Dalam pencapaian tujuan tersebut, keberadaan rumah menjadi salah satu kunci penentu. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan “papan” atau tempat hunian, untuk berlindung dari gangguan cuaca dan makhluk hidup lainnya. Rumah juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan keluarga, mengingat rumah yang sehat merupakan fasilitas untuk pencegahan primer beberapa penyakit. Fungsi lainnya dari rumah adalah sarana pembinaan keluarga untuk menumbuhkan kehidupan yang sehat secara fisik, mental, dan sosial bagi penghuninya. Mengingat peran rumah yang sedemikian besar bahkan menjadi faktor kunci dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga pembinaan atas rumah sehat layak huni menjadi tanggung jawab bersama termasuk Tim Penggerak PKK (TP PKK) di semua jenjang, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan kecamatan dan desa/kelurahan. TP PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK peran aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pembinaan rumah sehat layak huni, TP PKK melalui para Kader PKK dan Kader Dasawisma harus berperan aktif melakukan pendataan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan menggerakkan peran serta atau partisipasi masyarakat agar masyarakat tahu, mau, dan mampu melaksanakan ketentuan rumah sehat layak huni.
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni . 2. Dasar Hukum 2 | Page Sejak tahun 2019 BPS menetapkan kriteria dalam pendataan atas rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2m2 perkapita; memiliki akses terhadap air minum layak; memiliki akses terhadap sanitasi layak; dan ketahanan bangunan (durable housing).Data menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 56,51% rumah tangga yang memiliki akses atas hunian yang layak dan terjangkau. Sedangkan tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 59,54% dan pada tahun 2021 adalah sebesar 60,90%. Melihat capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait cukup membuahkan hasil meskipun angka capaian masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu diperlukan kerja keras semua pihak termasuk TP dan para kader PKK dalam mewujudkan rumah sehat layak huni. Selanjutnya, dalam rangka memberikan panduan bagi kader PKK dalam pembinaan dan penyuluhan terkait rumah sehat layak huni maka TP PKK Pusat menyusun Pedoman Rumah Sehat Layak Huni Dasar hukum penyusunan pedoman ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni B. DEFINISI RUMAH SEHAT LAYAK HUNI 3 | Page 6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan; 9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat). Maksud disusunnya pedoman ini adalah memberikan pengetahuan dasar bagi kader PKK tentang kriteria rumah sehat layak huni sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah sebagai panduan kader PKK dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan pendataan rumah sehat layak huni bagi masyarakat. 3. Maksud dan Tujuan Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Rumah layak huni sudah seharusnya memenuhi persyaratan kesehatan bagi penghuni dan sekitarnya.
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni a. Sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan Berdasarkan jenis haknya, ada tiga surat yang menjadi bukti kepemilikan tanah dan bangunan, yakni: 4 | Page Rumah sehat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) adalah tempat tinggal yang memenuhi ketetapan atau ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah dari bahaya atau gangguan kesehatan, sehingga memungkinkan penghuni memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya rumah sehat layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan ketentuan teknis kesehatan agar penghuni dapat hidup sehat dan produktif. C. PRINSIP DASAR RUMAH SEHAT LAYAK HUNI Rumah seharusnya memenuhi fungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, menjadi asset bagi pemiliknya, serta perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut: 1. Persyaratan Administrasi Persyaratan administrasi yang dimiliki dan dipenuhi saat proses pembangunan oleh pemilik rumah antara lain: • Sertifikat Hak Milik (SHM) • Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) • Sertifikat Hak Pakai (SHP) SHM merupakan bukti kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu lahan atau tanah, tanpa batasan waktu tertentu. SHM merupakan dokumen otentik yang paling penting dan kuat berdasarkan hukum.
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni 2. Persyaratan Kesehatan Suatu rumah disebut memenuhi syarat kesehatan apabila: a. Tersedia air bersih dan air minum (termasuk untuk kebutuhan higiene dan sanitasi), dengan ciri-ciri: 5 | Page Sedangkan SHGB dan SHP adalah legalitas untuk menggunakan tanah dan/atau bangunan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan pemilik sah. b. Akta Jual Beli (AJB) AJB adalah bukti otentik yang sah untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan setelah dilakukannya transaksi jual beli tanah/rumah. c. Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat IMB merupakan bukti perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. d. Surat Pajak Bumi dan Bangunan Adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemberitahuan yang menyatakan bahwa objek pajak dan Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban membayar Pajak bumi dan bangunan miliknya. e. Surat pemasangan saluran listrik dan/atau air. Dokumen ini sebagai tanda bahwa rumah telah tersedia saluran listrik dan air. - Tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau dan tidak keruh; - Jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga; - Sumber air dapat diakses dengan mudah; - Tersedia sepanjang waktu; - Air dalam keadaan terlindung (aman dari kemungkinan kontaminasi bahan berbahaya dan beracun, dan/atau limbah B3, serta bebas dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkem bangbiakan vektor);
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni b. Memiliki kualitas udara yang baik, yang ditunjukkan dengan: 6 | Page Gambar 1. Penjernih air skala rumah tangga Gambar 2. Resapan air - Suhu rumah nyaman, tidak terlalu dingin atau terlalu panas; - Pencahayaan dalam rumah cukup untuk melihat dengan jelas pada jarak 30cm; - Tidak terdapat kebisingan yang melampaui batas toleransi tubuh manusia; - Pengolahan, pewadahan, dan penyajian air minum memenuhI prinsip higienie dansanitasi.
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni c. Terhindar dari paparan asap; Udara dalam ruangan rumah harus terhindar dari paparan asap, baik asap rokok, asap dapur, asap dari sumber bergerak (contoh asap kendaraan bermotor), dan asap dari sumber lainnya. d. Tidak berbau tidak sedap; Udara dalam ruang rumah harus terbebas dari bau tidak sedap, terutama bebas dari H2S dan amoniak. e. Tidak berdebu. f. Kondisi tanah bebas dari faktor risiko kesehatan, yaitu: 7 | Page Gambar 3.sirkulasi udara - Terdapat sirkulasi dan pertukaran udara; Sistem penghawaan/ventilasi harus menjamin terjadinya pergantian udara yang baik di dalam ruangan yaitu dengan sistem ventilasi silang dengan luas ventilasi minimal 5% dari luas lantai atau menggunakan ventilasi buatan (SNI 03-6572-2001). - Tanah bukan bekas lokasi pertambangan yang tercemar; - Tanah bukan merupakan bekas tempat pemrosesan akhir sampah; - Bersih dari kotoran manusia dan hewan; - Tidak terletak pada daerah rawan bencana longsor; dan - Aman dari kontaminasi bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3.
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni 8 | Page g. Sarana Penyediaan Pangan dalam keadaan aman, terlindung, bebas dari cemaran dan bahaya (bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya fisik). 1) Bahaya Biologi Dapat berupa mikroba (bakteri, kapang, kamir, virus) dan parasit. Pertum buhan mikroba atau kuman bisa menyebabkan pangan menjadi rusak sehingga tidak layak untuk dimakan dan dapat menyebabkan keracunan pada manusia bahkan kematian. 2) Bahaya Kimia Bahaya kimia merupakan bahan kimia yang tidak dikehendaki dalam pangan meliputi racun alami dari pangan (racun ikan buntal, racun gadung dll), cemaran bahan kimia dari lingkungan (limbah industri, residu pestisida pada hasil pertanian, logam berat pada peralatan masak,dll), penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran (pewar na/pengawet/pemanis yang berlebihan), penyalahgunaan bahan berba haya yang dilarang pada pangan (boraks, formalin, rhodamin B, methanil yellow), dan cemaran akibat pengolahan pangan (akrilamida, asam lemak trans,dll). 3) Bahaya Fisik Bahaya fisik adalah benda-benda yang tidak boleh ada dalam\ pangan seperti staples, batu atau kerikil, pecahan kaca, logam, potongan rambut, kuku, serangga mati,dll. h. Sarana dan Bangunan. - Rumah tidak berada di lokasi rawan bencana (termasuk bantaran sungai); - Rumah tidak berada di lokasi bekas tempat pembuangan sampah akhir; - Lokasi rumah tidak berada pada jalur listrik tegangan tinggi; - Bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya;
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni 3. Persyaratan Teknis Pelaksanaan Rumah sehat layak huni selayaknya memenuhi beberapa aspek keandalan bangunan, antara lain: 9 | Page - Atap, langit-langit, dinding, lantai harus kuat, bersih dan mudah dibersihkan; - Tinggi langit-langit minimal 2,4 meter; - Menghindari penggunaan plafond dari bahan yang mengandung racun (asbes), bahan mudah meledak dan bahan lain yang berbahaya seperti cat yang mengandung karsinogenik (VOCs, benzene, toluene, formaldehyde); - Tersedia kamar mandi dengan luas minimal 2 ㎡; - Tersedia jamban yang aman. MCK sangat penting bagi kehidupan keluarga. Kalau di dekat rumah tidak ada MCK umum, maka dirumah harus tersedia jamban/toilet/kakus/kloset. - Tersedia tangki septik tank yang aman ( kedap air, tidak bocor); - Tersedia tempat sampah yang terpilah; - Tersedia Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL); - Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun; - Kepadatan hunian minimal 1,92 ㎡/org. i. Bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit, yaitu jentik nyamuk, lalat, kecoa, tikus dan tanda-tanda kehidupannya. Gambar 4. Saluran Pembuangan Air Limbah
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni Aspek keselamatan dalam hal ini meliputi: - Kemampuan terhadap beban muatan, yakni bangunan harus kuat, stabil dan awet; - Kemampuan terhadap bahaya kebakaran, yakni pemilik rumah dan harta benda dapat terlindungi saat terjadi kebakaran dengan tetap mempertimbangkan efisiensi waktu, mutu, dan biaya pada tahap perawatan dan pemulihan setelah terjadi kebakaran; - Kemampuan terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan, yakni pemilik rumah dan harta benda aman dari bahaya petir dan sengatan listrik. b. Aspek Kenyamanan Aspek kenyamanan rumah sehat layak hun imeliputi: - Kenyamanan ruang gerak dengan mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah penghuni, dan aksesibilitas. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 kebutuhan luas lantai minimum hunian perorang bagi dewasa dan anak sebesar 9 m2. Misalnya rumah dengan 4 anggota inti, maka memerlukan rumah dengan tipe 36 (4 orang x 9 m2) - Kenyamanan kondisi udara dengan mempertimbangkan temperatur, kelembaban udara, dan pertukaran udara segar. 10 | Page a. Aspek Keselamatan Gambar 5. Contoh sirkulasi udara
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni Gambar 6. Contoh sirkulasi udara dan cahaya - Kenyamanan pandangan dari dan ke dalam rumah dengan memperhatikan t tata letak dan sekat. - Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan sekitar. c. Aspek Kemudahan Aspek ini terkait dengan tata ruang dalam rumah sehingga memudahkan penghuni dalam beraktivitas. 11 | Page Dari persyaratan tersebut di atas yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan terutama yang berhubungan dengan persyaratan tata ruang. Yang dimaksud tata ruang disini meliputi bagaimana mengatur letak dan lokasi dalam satu lahan (kavling). Kebutuhan ruang pada rumah tinggal minimal memenuhi tiga bagian, yaitu: Ruang Tidur (tertutup oleh dinding dan atap serta memiliki pencahayaan serta ventilasi yang cukup dan terlindung dari cuaca), Ruang Serbaguna (ruang pelengkap sebagai wadah interaksi antar anggota keluarga), dan Ruang Pelayanan (ruang service mewadahi kebutuhan memasak dan MCK untuk keberlangsungan aktivitas hidup penghuni). 4. Persyaratan Tata Ruang
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni Gambar 7. Contoh denah rumah D. KRITERIA RUMAH SEHAT LAYAK HUNI SEBAGAI ACUAN KADER PKK 12 | Page 1. Status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa); 2. Ketersediaan sumber air bersih dan air minum yang baik; 3. Memiliki sirkulasi udara yang baik (lantai dan dindingnya tidak lembab, mempunyai jendela dan lubang angin); 4. Memiliki sarana MCK dan septic tank; 5. Ketersediaan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) dan penyerapan air; 6. Ketersedian tempat pembuangan sampah; 7. Pencahayaan yang cukup; 8. Bangunan yang kuat dan tidak mudah roboh; 9. Kepadatan hunian yang wajar; 10. Kandang terpisah dari hunian utama; 11. Tata ruang minimal terdapat ruang tidur, ruang serbaguna, ruang pelayanan (MCK, dapur); 12. Tidak terletak pada daerah rawan bencana seperti tanah longsor ; 13. Tanah aman dari kontaminasi bahan beracun. Namun demikian criteria rumah sehat layak huni tetap disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kultur dan budaya lokal setempat. Untuk menentukan kriteria rumah sehat layak huni yang dapat berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan mengacu persyaratan yang telah diuraikan diatas secara optimal. Syarat yang dipergunakan untuk kriteria penilaian rumah sehat layak huni oleh kader PKK dalam sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat yaitu:
Pedoman Rumah Sehat Layak Huni E. PENUTUP Demikian penjelasan secara garis besar mengenai rumah sehat layak huni. Semoga buku ini dapat dijadikan panduan oleh para kader PKK dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan di wilayah masing-masing. Gambar 7. Contoh rumah sederhana sehat *sumber gambar: paparan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan dan Perumahan, Kementerian PUPR 13 | Page