i DAFTAR ISI Hal. DAFTAR ISI i DAFTAR TABEL ii DAFTAR GAMBAR iii KATA PENGANTAR iv BAB I PENDAHULUAN 1 A. Gambaran Umum 1 B. Dasar Hukum 7 C. Maksud dan Tujuan 7 BAB II PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG 9 A. Penyusunan Program Kerja 9 B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang 12 1. Pengawasan Kampanye 12 2. Pengawasan Dana Kampanye 15 3. Pengawasan Masa Tenang 21 C. Proses dan Upaya Pencegahan 22 BAB II PENANGANAN PELANGGARAN A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 26 B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi 30 C. Data Penanganan Pelanggaran Etik 30 D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya 31 BAB III PENUTUP 34 1. Evaluasi 34 2. Rekomendasi 34
ii DAFTAR TABEL Tabel.1 Data Rekapitulasi pengawasan kampanye pada Pemilu Tahun 2024 12 Tabel.2 Data Kantor Akuntan Publik (KAP) 21
iii DAFTAR GAMBAR Gambar.1 Dokumentasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye bersama Stakeholder Terkait, Media dan Panwascam se-Kabupaten Pasaman Barat 9 Gambar. 2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Bersama Stakeholder, Media dan Panwascam Se-Kabupaten Pasaman Barat 10 Gambar. 3 Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat, Mahasiswa dan Media 11 Gambar. 4 Dokumentasi Rapat Koordinasi Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Masa Kampanye bersama Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat 11 Gambar. 5 Patroli Pengawasan Masa Tenang Tanggal 11 s.d 13 Februari 2024 22 Gambar. 6 Apel Siaga Patroli Pengawasan Masa Tenang Pemilu Serentak Tahun 2024 22
iv KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pembuatan laporan tahapan ini. Setelah seluruh proses penyusunan Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024 selesai, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban membuat Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024. Laporan ini juga merupakan bukti bahwa Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024 sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. . Simpang Empat, 22 Juni 2024 KETUA, WANHAR, S.Pd.I
v “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
1 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu adalah Pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan Pemilu juga merupakan salah satu ciri dari sebuah Negara yang dikatakan Negara yang demokratis, namun dalam pelaksanaan Pemilu tentu terjadi hal-hal yang diluar ketentuan atau aturan yang telah digariskan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 (sebelas) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut : 1. Kecamatan Sungai Beremas Kecamatan Sungai Beremas memiliki 1 (satu) Nagari yakni Nagari Sungai Beremas dengan jumlah TPS sebanyak 81 TPS.
2 2. Kecamatan Ranah Batahan Kecamatan Ranah Batahan memiliki 7 (tujuh) Nagari diantaranya : a. Nagari Batahan dengan jumlah TPS sebanyak 12 TPS; b. Nagari Desa Baru dengan jumlah TPS sebanyak 13 TPS; c. Nagari Batahan Utara dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; d. Nagari Batahan Tengah dengan jumlah TPS sebanyak 19 TPS; e. Nagari Batahan Barat dengan jumlah TPS sebanyak 16 TPS; f. Nagari Batahan Selatan dengan jumlah TPS sebanyak 7 TPS; g. Nagari Desa Baru Barat dengan jumlah TPS sebanyak 11 TPS. 3. Kecamatan Koto Balingka Kecamatan Koto Balingka memiliki 6 (enam) Nagari diantaranya : a. Nagari Parit dengan jumlah TPS sebanyak 22 TPS; b. Nagari Koto Tangah dengan jumlah TPS sebanyak 16 TPS; c. Nagari Koto Tuo dengan jumlah TPS sebanyak 13 TPS; d. Nagari Koto Nan Duo dengan jumlah TPS sebanyak 13 TPS; e. Nagari Pematang Panjang dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; f. Nagari Ranah Koto Tinggi dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS. 4. Kecamatan Lembah Melintang Kecamatan Lembah Melintang memiliki 9 (sembilan) Nagari diantaranya : a. Nagari Ujung Gading dengan jumlah TPS sebanyak 22 TPS; b. Nagari Brastagi Ujung Gading dengan jumlah TPS sebanyak 12 TPS; c. Nagari Tampus Damai Ujung Gading dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; d. Nagari Taluak Ambun Ujung Gading dengan jumlah TPS sebanyak 11 TPS;
3 e. Nagari Koto Gunung Ujung Gading dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; f. Nagari Koto Sawah Ujung Gading dengan jumlah TPS sebanyak 20 TPS; g. Nagari Salido Saroha Ujung Gading dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; h. Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dengan jumlah TPS sebanyak 20 TPS; i. Nagari Situak Ujung Gading dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS. 5. Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur memiliki 7 (tujuh) Nagari diantaranya : a. Nagari Sungai Aur dengan jumlah TPS sebanyak 25 TPS; b. Nagari Salingka Muaro dengan jumlah TPS sebanyak 19 TPS; c. Nagari Ranah Malintang dengan jumlah TPS sebanyak 19 TPS; d. Nagari Ranah Air Haji dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; e. Nagari Kasik Putih Sungai Tanang dengan jumlah TPS sebanyak 11 TPS; f. Nagari Aua Serumpun dengan jumlah TPS sebanyak 12 TPS; g. Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan dengan jumlah TPS sebanyak 8 TPS. 6. Kecamatan Gunung Tuleh Kecamatan Gunung Tuleh memiliki 7 (tujuh) Nagari diantaranya : a. Nagari Muaro Kiawai dengan jumlah TPS sebanyak 9 TPS; b. Nagari Rabi Jonggor dengan jumlah TPS sebanyak 11 TPS; c. Nagari Seberang Kenaikan dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; d. Nagari Bahoras dengan jumlah TPS sebanyak 12 TPS; e. Nagari Ranah Sungai Magelang dengan jumlah TPS sebanyak 7 TPS;
4 f. Nagari Muaro Kiawai Barat dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; g. Nagari Muaro Kiawai Hilir dengan jumlah TPS sebanyak 13 TPS. 7. Kecamatan Pasaman Kecamatan Pasaman memiliki 16 (enam belas) Nagari diantaranya : a. Nagari Lingkuang Aua dengan jumlah TPS sebanyak 30 TPS; b. Nagari Aua Kuniang dengan jumlah TPS sebanyak 15 TPS; c. Nagari Aia Gadang dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; d. Nagari Lingkuang Aua Timur dengan jumlah TPS sebanyak 17 TPS; e. Nagari Lingkuang Aua Baru dengan jumlah TPS sebanyak 22 TPS; f. Nagari Lingkuang Aua Bandarajo dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; g. Nagari Lingkuang Aua Jambak dengan jumlah TPS sebanyak 11 TPS; h. Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam dengan jumlah TPS sebanyak 7 TPS; i. Nagari Lingkuang Aua Barat dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; j. Nagari Lingkuang Aua Hilia dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; k. Nagari Sukomananti Aua Kuniang dengan jumlah TPS sebanyak 11 TPS; l. Nagari Aia Gadang Timur dengan jumlah TPS sebanyak 16 TPS; m. Nagari Aia Gadang Barat dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; n. Nagari Pinaga Aua Kuniang dengan jumlah TPS sebanyak 15 TPS;
5 o. Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; p. Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS. 8. Kecamatan Talamau Kecamatan Talamau memiliki 7 (tujuh) Nagari diantaranya : a. Nagari Kajai dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; b. Nagari Talu dengan jumlah TPS sebanyak 12 TPS; c. Nagari Sinuruik dengan jumlah TPS sebanyak 27 TPS; d. Nagari Simpang Timbo Abu Kajai dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; e. Nagari Kajai Selatan dengan jumlah TPS sebanyak 15 TPS; f. Nagari Sungai Janiah Talu dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; g. Nagari Tabek Sirah Talu dengan jumlah TPS sebanyak 8 TPS. 9. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kecamatan Talamau memiliki 4 (empat) Nagari diantaranya : a. Nagari Sasak dengan jumlah TPS sebanyak 13 TPS; b. Nagari Padang Harapan dengan jumlah TPS sebanyak 9 TPS; c. Nagari Ranah Pasisie dengan jumlah TPS sebanyak 13 TPS; d. Nagari Maligi dengan jumlah TPS sebanyak 13 TPS. 10.Kecamatan Luhak Nan Duo Kecamatan Luhak Nan Duo memiliki 9 (sembilan) Nagari diantaranya : a. Nagari Koto Baru dengan jumlah TPS sebanyak 16 TPS; b. Nagari Kapa dengan jumlah TPS sebanyak 38 TPS; c. Nagari Giri Maju dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; d. Nagari Ophir dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; e. Nagari Mahakarya dengan jumlah TPS sebanyak 21 TPS; f. Nagari Sariak dengan jumlah TPS sebanyak 9 TPS;
6 g. Nagari Sungai Talang dengan jumlah TPS sebanyak 6 TPS; h. Nagari Jambak Selatan dengan jumlah TPS sebanyak 11 TPS; i. Nagari Pujorahayu dengan jumlah TPS sebanyak 9 TPS. 11.Kecamatan Kinali Kecamatan Kinali memiliki 17 (tujuh belas) Nagari diantaranya : a. Nagari Kinali dengan jumlah TPS sebanyak 20 TPS; b. Nagari Katiagan dengan jumlah TPS sebanyak 15 TPS; c. Nagari Ampek Koto dengan jumlah TPS sebanyak 20 TPS; d. Nagari Ampek Koto Barat dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; e. Nagari Bancah Kariang dengan jumlah TPS sebanyak 10 TPS; f. Nagari Mudiak Labuah dengan jumlah TPS sebanyak 5 TPS; g. Nagari Tandikek dengan jumlah TPS sebanyak 7 TPS; h. Nagari Langgam Sepakat dengan jumlah TPS sebanyak 9 TPS; i. Nagari Langgam Saiyo dengan jumlah TPS sebanyak 8 TPS; j. Nagari Anam Koto Selatan dengan jumlah TPS sebanyak 14 TPS; k. Nagari Sigunanti dengan jumlah TPS sebanyak 11 TPS; l. Nagari Koto Gadang Jaya dengan jumlah TPS sebanyak 11 TPS; m. Nagari Anam Koto Utara dengan jumlah TPS sebanyak 13 TPS; n. Nagari Bandua Balai dengan jumlah TPS sebanyak 16 TPS; o. Nagari Binuik dengan jumlah TPS sebanyak 8 TPS; p. Nagari Padang Canduh dengan jumlah TPS sebanyak 7 TPS; q. Nagari Limau Purut dengan jumlah TPS sebanyak 16 TPS.
7 B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu; 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. C. Maksud dan Tujuan Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa, “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”, Pembuatan Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Maksud Penyusunan Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024 dimaksudkan antara lain:
8 a) Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat b) Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024. 2. Tujuan Penyusunan Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024 bertujuan: a) Untuk menggambarkan kegiatan dan capaian Divisi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya pada tahapan kampanye dan masa tenang; b) Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Kabupaten Pasaman Barat dalam Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu 2024; c) Untuk memberi informasi terkait program dan kegiatan Pemilu Tahun 2024 khususnya pada tahapan kampanye dan masa tenang yang telah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepetingan. d) Untuk memberikan informasi terkait penanganan pelanggaran Pemilu khususnya pada tahapan kampanye dan masa tenang yang sudah dilakukan pada tahun 2024.
9 BAB II PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG A. Penyusunan Program Kerja Bahwa sebagai upaya pencegahan terhadap penanganan pelanggaran di Kabupaten Pasaman Barat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye bersama Stakeholder Terkait, Media dan Panwascam se-Kabupaten Pasaman Barat Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye bersama Stakeholder Terkait, Media dan Panwascam se-Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 03 Desember 2023 di Hotel Guchi Simpang Empat. Peserta dalam kegiatan ini adalah KPU Kabupaten Pasaman Barat, Stakeholder, Kepolisian, Media dan Jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Gambar.1 Dokumentasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye bersama Stakeholder Terkait, Media dan Panwascam se-Kabupaten Pasaman Barat 2. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Bersama
10 Stakeholder, Media dan Panwascam Se-Kabupaten Pasaman Barat Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Bersama Stakeholder, Media dan Panwascam Se-Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 14 sd 15 Desember 2023 di Hotel Guchi Simpang Empat. Peserta dalam kegiatan ini adalah Ketua, Kordiv. PPPS, Staf PPPS Panwascam Se- Kabupaten Pasaman Barat, Kepolisian, Jaksa, Media dan Jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Gambar.2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Bersama Stakeholder, Media dan Panwascam Se-Kabupaten Pasaman Barat 3. Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat, Mahasiswa dan Media Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat, Mahasiswa dan Media pada tanggal 27 Desember 2023 di Hotel Guchi Simpang Empat. Peserta dalam kegiatan ini adalah Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat beserta jajarannya, Ketua, Anggota, dan Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian
11 Sengketa Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Pasaman Barat dan Media Gambar.3 Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat, Mahasiswa dan Media 4. Rapat Koordinasi Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Masa Kampanye bersama Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Masa Kampanye bersama Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 31 Desember 2023 di Hotel Guchi Simpang Empat. Peserta dalam kegiatan ini adalah Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman Barat, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Pasaman Barat dan Jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Gambar.4 Dokumentasi Rapat Koordinasi Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Masa Kampanye bersama Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat
12 B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang 1. Pengawasan Kampanye Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pengawasan kampanye pada Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut: Jenis Pemilihan Metode Kampanye Rapat Jumlah Umum Pertemuan Terbatas Tatap Muka Bentuk Lainnya Presiden dan Wapres 0 0 0 0 0 DPR RI 1 87 81 2 171 DPD RI 0 0 0 0 0 DPRD Provinsi 1 135 25 0 161 DPRD Kabupaten 3 13 224 9 249 JUMLAH 581 Tabel. 1 Data Rekapitulasi pengawasan kampanye pada Pemilu Tahun 2024 Bahwa Bawaslu dan jajarannya melakukan pengawasan kampanye dengan maksimal namun terdapat kendala yakni seringkali pengawas tidak mendapatkan informasi pada saat ada kampanye karena keterlambatan STTP yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2024 Tim Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Penertipan Alat Peraga Kampanye yang melanggar, dengan rincian sebagai berikut: a) Kecamatan Pasaman
13 Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Pasaman sebanyak 289 buah alat peraga kampanye dengan rincian Baliho sebanyak 123 buah, Spanduk sebanyak 25 buah, Poster sebanyak 37 buah, Banner sebanyak 100 buah dan stiker sebanyak 4 buah; b) Kecamatan Luhak Nan Duo Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Luhak Nan Duo sebanyak 157 buah alat peraga kampanye dengan rincian Baliho sebanyak 98 buah dan Spanduk sebanyak 59 buah; c) Kecamatan Kinali Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Kinali sebanyak 55 buah alat peraga kampanye dengan rincian Baliho sebanyak 32 buah, Spanduk sebanyak 14 buah, Poster sebanyak 3 buah, dan umbul-umbul sebanyak 6 buah; d) Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebanyak 156 buah alat peraga kampanye dengan rincian Baliho sebanyak 79 buah dan Spanduk sebanyak 77 buah; e) Kecamatan Talamau Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Talamau sebanyak 41 buah alat peraga kampanye dengan rincian Baliho sebanyak 25 buah, Spanduk sebanyak 6 buah dan Pamplet sebanyak 10 buah; f) Kecamatan Gunung Tuleh Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Gunung Tuleh sebanyak 204 buah alat peraga kampanye dengan rincian
14 Baliho sebanyak 1 buah, Spanduk sebanyak 135 buah dan Bendera sebanyak 68 buah; g) Kecamatan Sungai Aur Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Sungai Aur sebanyak 162 buah alat peraga kampanye dengan rincian Baliho sebanyak 111 buah, Spanduk sebanyak 32 buah dan Umbulumbul sebanyak 19 buah; h) Kecamatan Lembah Melintang Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Lembah Melintang sebanyak 194 buah alat peraga kampanye dengan rincian Baliho sebanyak 50 buah, Spanduk sebanyak 7 buah, Umbulumbul sebanyak 32 buah dan stiker sebanyak 105; i) Kecamatan Koto Balingka Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Koto Balingka sebanyak 120 buah alat peraga kampanye dengan rincian Baliho sebanyak 19 buah, Spanduk sebanyak 5 buah, Umbulumbul sebanyak 72 buah dan stiker sebanyak 24; j) Kecamatan Ranah Batahan Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Ranah Batahan sebanyak 47 buah alat peraga kampanye dengan rincian Baliho sebanyak 22 buah dan Spanduk sebanyak 25 buah; k) Kecamatan Sungai Beremas Adapun jumlah alat peraga kampanye yang dilakukan penertiban atau penurunan di Kecamatan Sungai Beremas sebanyak 135 buah alat peraga kampanye dengan rincian Baliho sebanyak 64 buah, Spanduk sebanyak 20 buah dan Umbul-umbul sebanyak 51 buah.
15 2. Pengawasan Dana Kampanye Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pengawasan Dana Kampanye mulai dari penyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Dalam penyampaian LADK KPU Kabupaten Pasaman Barat membuka help desk bagi partai politik yang ingin berkonsultasi terkait dana kampanye. Partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang menyampaikan LADK sampai dengan pukul 23.59 WIB pada tanggal 7 Januari 2024 adalah sebagai berikut: 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah di submit dengan status Diterima; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sudah di submit dengan status Diterima; 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah di submit dengan status Dikembalikan karena tidak mengupload surat pernyataan Liasion Officer (LO); 4. Partai Golongan Karya (GOLKAR) sudah di submit dengan status Dikembalikan karena tidak mengupload surat pernyataan Pengelola Rekening; 5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) sudah di submit dengan status Diterima; 6. Partai Buruh sudah di submit dengan status Diterima; 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) sudah di submit dengan status Dikembalikan karena tidak mengupload surat pernyataan Liasion Officer (LO); 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah di submit dengan status Dikembalikan karena tidak mengupload surat pernyataan Pengelola Rekening; 9. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sudah di submit dengan status Diterima; 10.Partai Amanat Nasional (PAN) sudah di submit dengan status Diterima;
16 11.Partai Bulan Bintang (PBB) sudah di submit dengan status Diterima; 12.Partai Demokrat sudah di submit dengan status Diterima; 13.Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah di submit dengan status Diterima; 14.Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) sudah di submit dengan status Diterima; 15.Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah di submit dengan status Dikembalikan karena Laporan Awal Dana Kampanye Calon Legislatif tidak di Tandatangani dan lampiran pendukung tidak lengkap; 16.Partai Ummat sudah di submit dengan status Diterima; Adapun Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK sampai dengan pukul 23.59 WIB pada tanggal 7 Januari 2024 adalah sebagai berikut: 1. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN); 2. Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Pada tanggal 12 Januari 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye oleh Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA). Adapun Partai Politik Peserta Pemilu yang telah menyampaikan perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) diantaranya : 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah memperbaiki dengan mengupload surat pernyataan Liasion Officer (LO) dan sudah mendapat status Diterima; 2. Partai Golongan Karya (GOLKAR) sudah memperbaiki dengan mengupload surat pernyataan Pengelola Rekening;
17 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) sudah memperbaiki dengan mengupload surat pernyataan Liasion Officer (LO); 4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memperbaiki dengan mengupload surat pernyataan Pengelola Rekening; 5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah memperbaiki dengan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Legislatif yang sudah di Tandatangani dan lampiran pendukung sudah lengkap. Partai Politik Peserta Pemilu yang telah menyampaikan perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat secara langsung karena Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) error, ialah sebagai berikut: 1. Partai BURUH sudah memperbaiki dengan mengupload surat pernyataan Liasion Officer (LO) dan sudah mendapat status Diterima. Pada tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan penyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui Aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye). Adapun Partai Politik Peserta Pemilu yang telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui Aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) diantaranya : 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah di submit pada pukul 15:47:23 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sudah di submit pada pukul 15:35:39 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi;
18 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah di submit pada pukul 15:50:40 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 4. Partai Golongan Karya (GOLKAR) sudah di submit pada pukul 15:50:45 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) sudah di submit pada pukul 15:16:41 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 6. Partai Buruh sudah di submit pada pukul 20:59:22 WIB pada tanggal 29 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) sudah di submit pada pukul 19:38:51 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah di submit pada pukul 15:49:37 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 9. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sudah di submit pada pukul 07:40:46 WIB pada tanggal 29 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 10.Partai Amanat Nasional (PAN) sudah di submit pada pukul 15:37:11 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 11.Partai Bulan Bintang (PBB) sudah di submit pada pukul 23:16:44 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 12.Partai Demokrat sudah di submit pada pukul 15:12:35 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi;
19 13.Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah di submit pada pukul 15:45:37 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; 14.Partai Ummat sudah di submit pada pukul 16:04:27 WIB pada tanggal 28 Februari 2024 dengan status di Aplikasi Sikadeka Belum diverifkasi; Adapun Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat melalui Aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) diantaranya : 1. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) berdasarkan koordinasi KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) bahwa Perindo tidak bisa menyampaikan LPPDK karena terkendala pada penutupan Rekening Dana Kampanye; 2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI); 3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang mana dari awal tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye; 4. Partai Garuda Indonesia yang mana dari awal tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat kemudian berkoordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat Syarif Hidayatullah, S.Pd berkaitan dengan tindak lanjut KPU Kabupaten Pasama Barat terhadap Partai Politik yang tidak menyampaiakan LPPDK, Syarif Hidayatullah, S.Pd menyampaikan bahwa terhadap Partai Politik yang tidak menyampaiakan LPPDK maka Calon Legislatif dari Partai Politik yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Pada tanggal 29 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pengawasan penyampaian dan pengumuman hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
20 (LPPDK) pada Pemilu tahun 2024 melalui Aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye). Adapun Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah menyampaikan hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada Pemilu tahun 2024 melalui Aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) hingga pukul 23.59 WIB tanggal 29 Maret 2024 diantaranya : NO Nama Kantor Akuntan Publik Partai Politik Waktu Penyampaian 1. Drs. Rinaldi Munaf Partai Bulan Bintang 29/03/2024 11 : 27 : 31 2. Djoko Sidik dan Indra (Cabang) Partai Golongan Karya 28/03/2024 22 : 40 : 20 3. Heliantono dan Rekan (Pusat) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 29/03/2024 01 : 03 : 57 4. Armanda dan Enita (Cabang) Partai Keadilan Sejahtera 28/03/2024 20 : 19 : 37 5. Griselda, Wisnu dan Arum (Cabang) Partai Kebangkitan Bangsa 29/03/2024 12 : 23 : 34 6. Agus, Indra, Jeri dan Rekan (Cabang) Partai Persatuan Pembangunan 28/03/2024 15 : 22 : 39 7. Maksum, Suyamto dan Hirdjan Partai Amanat Nasional 29/03/2024 15 : 04 : 27 8. Budiman, Wawan, Pramudji dan Rekan (Pusat) Partai Gerakan Indonesia Raya 29/03/2024 07 : 23 : 42 9 Prakarsa, Hanum dan Yudhistiro Partai Nasional Demokrasi 29/03/2024 21 : 44 : 35 10. Indarto dan Yudhika Partai Solidaritas Indonesia 29/03/2024 22 : 01 : 19 11. Asvariwangi dan Rekan Partai Garda Republik Indonesia
21 12. Dra. Suhartati dan Rekan (Cabang) Partai Buruh 29/03/2024 20 : 09 : 06 13. Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo (Pusat) Partai Gelombang Rakyat Indonesia 29/03/2024 12 : 09 : 16 14. Hadiono dan Rekan Partai Ummat 29/03/2024 12 : 30 : 44 15. S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan (Cabang) Partai Demokrat 28/03/2024 17 : 00 : 52 16. Arif dan Glorius Partai Persatuan Indonesia 28/03/2024 20 : 22 : 35 17. Asjur Mubarak dan Sugihdiyantoro Partai Hati Nurani Rakyat 28/03/2024 21 : 42 : 48 18. Heru, Saleh, Marzuki dan Rekan Partai Kebangkitan Nusantara Tabel. 2 Data Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam pengawasan penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK) sampai dengan laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ditemui kendala sebagai berikut: 1. Terbatasnya akses pada aplikasi Sikadeka 2. Untuk penyampaian LADK Bawaslu baru bisa melihat jika partai politik mengizinkan hal tersebut dengan cara klik izin di aplikasi sikadeka 3. Pengawasan Masa Tenang Bahwa pada tahapan masa tenang sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan patroli pengawasan setiap harinya mulai dari tanggal 11 s.d 13 Februari 2024.
22 Gambar. 5 Patroli Pengawasan Masa Tenang Tanggal 11 s.d 13 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat juga melakukan penertipan alat peraga kampanye (APK) pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2024 yang diawali dengan apel siaga patroli pengawasan masa tenang Pemilu serentak tahun 2024 pada tanggal 11 Februari 2024 di Depan Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat. Gambar. 6 Apel Siaga Patroli Pengawasan Masa Tenang Pemilu Serentak Tahun 2024 Penertipan alat peraga kampanye (APK) pada masa tenang di Kabupaten Pasaman Barat kendala yang ditemui adalah ketika penertipan Alat Pegara Kampanye (APK) dikarenakan ada beberapa APK yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu untuk membukanya, dan adanya beberapa masyarakat yang masih belum paham terkait tidak bolehnya ada APK yang tidak boleh terpasang ketika masa tenang. C. Proses dan Upaya Pencegahan Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan upaya pencegahan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait, sosialisasi di setiap kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman
23 Barat ataupun dalam setiap kegiatan atau undangan yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat juga melakukan pencegahan secara langsung ketika ada dugaan ataupun potensi pelanggaran ketika Tahapan Kampanye seperti datang sebelum kampanye dimulai dan menyampaikan apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang selama kampanye berlangsung dan selama tahapan kampanye, sedangkan pada Masa Tenang salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran adalah dengan melakukan patroli pengawasan masa tenang setiap harinya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk tertulis, langsung dan dalam bentuk kegiatan yang pada pokoknya berisi: 1) Pencegahan melalui surat Himbauan Nomor:407/PM.00.02/K.SB07/11/2023 tertanggal 01 November 2023 yang berisikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau agar Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Pasaman Barat bahwa: a) Jadwal dan tahapan kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023; b) Partai Politik melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih; d) Agar tidak melakukan kegiatan berpotensi kampanye sebelum dimulainya masa kampanye; e) Bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran Pemilu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye, Bawaslu akan
24 menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November 2023 sd 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye). 2) Pencegahan melalui surat Himbauan Nomor:452/PM.00.02/K.SB07/11/2023 tertanggal 27 November 2023 yang berisikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memperhatikan larangan-larangan kampanye serta meneruskan surat himbauan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat kepada pelaksana kampanye, peserta kampanye dan tim kampanye Pemilu Tahun 2024; 3) Pencegahan melalui surat Himbauan Nomor:453/PM.00.02/K.SB07/11/2023 tertanggal 27 November 2023 yang berisikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Pasaman Barat agar menyampaikan pelaksana kampanye pemilihan umum Tahun 2024, akun media sosial resmi yang sudah didaftarkan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, desain dan materi alat peraga kampanye Pemilu serta memperhatikan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 November 2023; 4) Pencegahan melalui surat Himbauan Nomor:454/PM.00.02/K.SB07/11/2023 tertanggal 27 November 2023 yang berisikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat pada tahapan dana kampanye pemilihan umum agar mempedomani ketentuan pada Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;
25 5) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan dengan Nomor : 033/PM.00.02/K.SB-07/01/2024 tertanggal 19 Januari 2024 kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk menindaklanjuti 2 (dua) Partai Politik yang tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye yakni Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garuda Indonesia.
26 BAB III PENANGANAN PELANGGARAN A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menangani Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagai berikut : 1. Laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan nomor register : 001/Reg/LP/PL/Kab/03.14/I/2024 Tanggal 16 Januari 2024 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Tri Tegar Marunduri melalui Kuasa Hukum atas nama Kasmanedi, S.H,M.H,CPL, CMED, Adma Sadli Lubis, S.H.,M.H. dan Wahyu Efridho, S.H. kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat terkait Bupati Kabupaten Pasaman Barat atas nama Hamsuardi diduga mengajak Camat, Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Masyarakat untuk mendukung salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil pembahasan adalah bahwa pasal yang disangkakan adalah Pasal 282 junco 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan selanjutnya dilakukan kegiatan mencari dan menemukan alat bukti yang dapat menguatkan pemenuhan unsur Pasal 282 junco 547 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli serta mengumpulkan alat bukti surat lainnya dengan kesimpulan laporan dilanjutkan ke proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum (Klarifikasi) dan dilakukan proses penyelidikan; Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi oleh Bawaslu dan Penyelidikan oleh Kepolisian selama 6 (enam) hari penanganan maka Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan penambahan waktu 7
27 (tujuh) hari yang mana rapat ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil pembahasan bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman Barat memerlukan perpanjangan waktu klarifikasi dan Penyelidikan dan kemudian juga ditetapkan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan perpanjangan waktu klarifikasi dan Penyelidikan; Selanjutnya pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan terakhir yang mana menyimpulkan Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Pasaman Barat unsur Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Kepolisian Resor Pasaman Barat menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu nomor register : 001/Reg/LP/PL/Kab/03.14/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dilaporkan oleh Tri Tegar Marunduri merupakan Dugaan Tindak Pidana Pemilu dan ditingkatkan ketahap Penyidikan namun unsur Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu nomor register : 001/Reg/LP/PL/Kab/03.14/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dilaporkan oleh Tri Tegar Marunduri Tidak Memenuhi Unsur “Pejabat Negara” dan “Dengan Sengaja” berdasarkan ketentuan Pasal 547 jo 282 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Kajian dan Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat serta pembahasan dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman Barat laporan dengan nomor register : 001/Reg/LP/PL/Kab/03.14/I/2024 tidak ditindaklanjuti/tidak diteruskan karena tidak memenuhi unsur dan selanjutnya proses penanganan pelanggaran dihentikan. 2. Laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan Nomor Register :002/Reg/LP/PL/Kab/03.14/I/2024 tanggal
28 29 Januari 2024 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Imelda Ifni melalui Kuasa Hukum atas nama Kasmanedi, S.H.,M.H.,CPL.,CMED., Adma Sadli Lubis, S.H.,M.H. Hardia. A. S.H., Dian Marta Putra, S.H., dan Wahyu Efrido, S.H.perihal Pj.Wali Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang atas nama Yogi Febriandi melakukan tindakan mengintimidasi dan mengancam Relawan dari Hariadi BE selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Sumbar 2 Nomor Urut 1 atas nama Imelda Ifni untuk mundur sebagai Relawan dari Hariadi BE selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Sumbar 2 Nomor Urut 1 dan meminta untuk mendukung dan mensukseskan calon Anggota DPR RI atas nama HD Dianovri Harpama. Bahwa Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil pembahasan adalah bahwa pasal yang disangkakan adalah Pasal 282 juncto 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan selanjutnya dilakukan kegiatan mencari dan menemukan alat bukti yang dapat menguatkan pemenuhan unsur Pasal 282 juncto 490 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli serta mengumpulkan alat bukti surat lainnya dengan kesimpulan laporan dilanjutkan ke proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum (Klarifikasi) dan dilakukan proses penyelidikan; Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi oleh Bawaslu dan Penyelidikan oleh Kepolisian selama 6 (enam) hari penanganan maka Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan penambahan waktu 7 (tujuh) hari yang mana rapat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil pembahasan bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman Barat memerlukan perpanjangan waktu klarifikasi dan Penyelidikan dan kemudian juga ditetapkan pada
29 rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan perpanjangan waktu klarifikasi dan Penyelidikan; Selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan terakhir yang mana menyimpulkan Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Pasaman Barat unsur Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Kepolisian Resor Pasaman Barat menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu nomor register : 002/Reg/LP/PL/Kab/03.14/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dilaporkan oleh Imelda Ifni unsur Pasal 282 jo. Pasal 490 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi dan Tidak Terbukti Sebagai Tindak Pidana Pemilu. Berdasarkan Kajian dan Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat serta pembahasan dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman Barat laporan dengan nomor register : 002/Reg/LP/PL/Kab/03.14/I/2024 tidak terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu dan selanjutnya proses penanganan pelanggaran dihentikan. 3. Laporan dengan nomor penyampaian laporan : 003/Reg/LP/PL/Kab/03.14/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dilaporkan oleh Muhammad Ikbal perihal Perusakan Alat Peraga Kampanye calon Anggota DPR RI Dapil Sumbar 2 Nomor Urut 1 atas nama Hariadi BE di Zona yang telah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan Kajian Awal dan Putusan Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal (Terlapor dalam hal ini tidak ada); 4. Laporan dengan nomor penyampaian laporan : 004/Reg/LP/PL/Kab/03.14/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 oleh pelapor atas nama Nuzul Arif Rifki perihal Perusakan Alat Peraga Kampanye calon Anggota Calon Anggota DPD RI Dapil Sumbar
30 atas nama Emma Yohana di Zona yang telah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat . Berdasarkan Kajian Awal dan Putusan Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal(Terlapor dalam hal ini tidak ada); 5. Laporan dengan nomor penyampaian laporan : 005/LP/PL/Kab/03.14/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 oleh pelapor atas nama Mardianto perihal Perusakan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Dapil Pasaman Barat 2 dari Partai Demokrat atas nama Endra Yama Putra yang diduga dilakukan oleh Muzardin. Berdasarkan Kajian Awal dan Putusan Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat laporan tidak diregistrasi karena sudah Daluwarsa (kejadian diketahui pelapor pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada Hari Jum’at, tanggal 01 Maret 2024 pukul 11.30 WIB terhitung di hari ke-24 (dua puluh empat) sejak diketahuinya dugaan pelanggaran; B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bahwasanya pada tahapan Kampanye dan masa tenang yang di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dimana selama tahapan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam proses tahapan tersebut. C. Data Penanganan Pelanggaran Etik Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
31 Penyelenggara Pemilu. Bahwasanya selama tahapan Pemilu pada tahun 2024 khususnya pada tahapan Kampanye dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu baik yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman beserta jajarannya ataupun jajaran dibawah Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yaitu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya Bahwa untuk penanganan pelanggaran Hukum Lainnya pemilu tahun 2024 pada tahapan masa kampanye dan masa tenang di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 1 laporan yang mana Laporan ini berawal dari dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yakni : 1. Laporan dengan nomor register : :002/Reg/LP/PL/Kab/03.14/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang disampaikan oleh pelapor atas nama Dodi Ifanda, SH melalui Kuasa Hukum atas nama Adma Sadli Lubis, SH.,MH perihal Camat Koto Balingka atas nama Bahrul Ilmi mengajak salah satu Wali Nagari dan beberapa Kepala Jorong untuk mendukung salah satu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pada hari senin tanggal 20 November 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil pembahasan adalah mencari dan menemukan alat bukti yang dapat menguatkan pemenuhan unsur Pasal 283 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli serta mengumpulkan alat bukti surat lainnya dengan kesimpulan laporan dilanjutkan ke proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum (Klarifikasi) dan dilakukan proses penyelidikan; Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi oleh Bawaslu dan Penyelidikan oleh Kepolisian selama 6 (enam) hari penanganan maka Sentra
32 Gakkumdu melakukan rapat pembahasan penambahan waktu 7 (tujuh) hari yang mana rapat ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 28 November 2023 di kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil pembahasan bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman Barat memerlukan penyusunan keterangan tambahan yang dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Laporan diregistrasi dan kemudian juga ditetapkan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan perpanjangan waktu klarifikasi dan Penyelidikan; Selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan terakhir yang mana menyimpulkan bahwa perbuatan terlapor bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu namun terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundangan lainnya (Netralitas ASN). Berdasarkan Kajian dan Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat serta pembahasan dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman Barat laporan dengan nomor register : :002/Reg/LP/PL/Kab/03.14/XI/2023 diteruskan Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Aplikasi SIAP-NET pada Senin tanggal 04 Desember 2023 dan Status Laporan diterbitkan dan diberitahukan kepada Pelapor pada tanggal 04 Desember 2023; Kemudian KASN menindaklanjuti dengan surat nomor: R263/NK.01.00/01/2024 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN dengan merekomendasikan kepada Bupati Pasaman Barat untuk menindaklanjuti hukuman disiplin sedang kepada Sdr. Bahrul Ilmi, S.Pd., NIP.196701191989031002, ASN dengan jabatan Camat Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Selanjutnya berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor:862/01/BUP-PASBAR/2024 tanggal 5 Februari 2024
33 bahwa Bupati Pasaman Barat menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun kepada Bahrul Ilmi, S.Pd selaku Camat Koto Balingka.
34 BAB IV PENUTUP 1. Evaluasi a. Bahwa dalam regulasi tidak di pertegasnya jika PPK dan PPS wajib ikut serta dalam pengawasan kampanye, hal ini tertuang pada pasal 310 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dimana PPS wajib menghentikan pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan STTP atau ketentuan yang berlaku. b. Bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat kampanye dan masa tenang; c. Masih adanya Partai Politik dan Masyarakat yang belum paham terkait alur pelaporan jika terjadi dugaan pelanggaran. 2. Rekomendasi Untuk mendukung kegiatan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat merekomendasikan: 1. Perlu adanya penguatan SDM Pengawas Pemilu berkenaan dengan strategi pengawasan kampanye dan masa tenang. 2. Agar Bawaslu lebih sering melakukan sosialisasi terkait tahapan kampanye dan masa tenang. 3. Berharap ada kebijakan baru berkenaan dengan PIC Tahapan Kampanye agar bukan Divisi Penanganan Pelanggaran karena Laporan atau Temuan banyak pada Tahapan ini sehingga Divisi Penanganan Pelanggaran tidak bisa bekerja secara maksimal.