DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 1 1 Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Kebijakan BOSP Tahun 2023
Pokok-pokok Kebijakan BOSP TA 2023 01
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 3 3 Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2023 PMK No 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Permendagri No 3/2023 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah Permendikbud No. 63 Tahun 2022 tentang Peiunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Mekanisme Penyaluran dan Tahapan Penyaluran Tata Kelola Pencatatan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Sasaran, Syarat dan Kriteria Penerima, Penggunaan Dana Dasar Hukum:
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 4 4 Tahun 2023, Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan menjadi bagian dari BOSP (Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 ) Sebelum (2022 ke belakang) VS 1. Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan merupakan nomenklatur sebuah program bantuan operasional yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2. Jenis/menu kegiatan Dana BOS terdiri dari BOS Reguler dan Kinerja TA 2023 1. Dana BOS merupakan jenis/menu kegiatan dari program Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2. Dana BOS/ BOP PAUD/ BOP Kesetaraan merupakan jenis/menu kegiatan dari BOSP 3. Dana BOS/ BOP PAUD/ BOP Kesetaraan Reguler dan Kinerja merupakan klasifikasi dari jenis/menu kegiatan Keterangan: ● Prinsipnya, adanya penggabungan nomenklatur tidak menghilangkan mekanisme pelaksanaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan yang selama ini telah berjalan ● Penggabungan nomenklatur dimaksudkan untuk menyederhanakan danmemudahkan dalam pemanfaatan dana cadangan antar jenis/menu kegiatan
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 5 5 Jenis BOSP TA 2023 Dana BOS Dana BOP PAUD Dana BOP Kesetaraan Dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini Dana BOP PAUD terdiri dari: 1. BOP PAUD Reguler 2. BOP PAUD Kinerja Sekolah Penggerak Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dana BOS terdiri dari: 1. BOS Reguler 2. BOS Kinerja a. Kinerja Sekolah Penggerak b. Kinerja Sekolah Prestasi c. Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik* Dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C. Dana BOP Kesetaraan terdiri dari: 1. BOP Kesetaraan Reguler 2. BOP Kesetaraan Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik* *merupakan rincian/menu kegiatan baru di TA 2023
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 6 6 Tahun 2023, Pemerintah menyediakan anggaran Dana BOSP sebesar 59,08 Triliun, meningkat 0,5% dari tahun 2022 (58,79 T) Jenis/Menu/Rincian Sasaran (Sekolah) Anggaran (Rp) 1.1 BOS 53.301.942.990.000 a. BOS Reguler 217.199 51.645.427.990.000 b. BOS Kinerja 1.656.515.000.000 1) Kinerja Sekolah Penggerak 10.479 691.647.500.000 2) Kinerja Sekolah Prestasi 2.744 109.195.000.000 3) Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik 30.917 855.672.500.000 1.2 BOP PAUD 4.047.395.950.000 a. BOP PAUD Reguler 182.465 3.899.870.950.000 b. BOP PAUD Kinerja Sekolah Penggerak 3.531 147.525.000.000 1.3 BOP Kesetaraan 1.467.218.660.000 a. BOP Kesetaraan Reguler 8.161 1.413.263.660.000 b. BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan Terbaik 1.199 53.955.000.000 1.4 Dana Cadangan (Buffer) 267.336.360.000 Total BOSP 59.083.893.960.000
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 7 7 Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan Syarat dan kriteria penerima BOSP Reguler dan Kinerja tidak mengalami perubahan kecuali pada Kinerja Prestasi dan Kinerja Berkemajuan Terbaik Syarat dan Kriteria Penerima BOSP TA 2023 #1 BOSP Reguler (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan) Reguler #2 BOS Kinerja Prestasi Merupakan penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran Berkenaan Pernah memperoleh paling sedikit 1 penghargaan/medali/sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional Memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil paling lambat tanggal 31 Agustus TA sebelumnya Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain *hanya untuk penerima BOS Reguler Tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan 1. Prestasi pada ajang talenta merupakan prestasi yang diselenggarakan oleh Kementerian; dan 2. Prestasi pada ajang talenta yang diperoleh pada tahun 2021 1 3 5 1 3 2 4 6 2
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 8 8 Syarat dan kriteria penerima BOSP Reguler dan Kinerja tidak mengalami perubahan kecuali pada Kinerja Prestasi dan Kinerja Berkemajuan Terbaik Syarat dan Kriteria Penerima BOSP TA 2023 #3 BOS dan BOP Kinerja Sekolah Penggerak Merupakan penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran Berkenaan Telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak #4 BOS dan BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan Terbaik Merupakan penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran Berkenaan Termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN Tidak termasuk satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana PSP, SMK Pusat Keunggulan, dan Sekolah yang memiliki prestasi 1. Kinerja terbaik berdasarkan hasil atau peningkatan rapor pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan 2. Kinerja terbaik berdasarkan indeks status ekonomi dan sosial satuan pendidikan 1 1 3 2 2
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 9 9 Mekanisme Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan dalam 3 tahap. Mulai tahun 2023, penyaluran Dana BOSP Reguler dilakukan dalam 2 tahap TA 2023 2022 Tahap I sebesar 30%, Paling cepat disalurkan bulan Januari Tahap II sebesar 40%, Paling cepat disalurkan bulan April Tahap III sebesar 30%, Paling cepat disalurkan bulan September TA 2023 2023 Tahap I sebesar 50%, Paling cepat disalurkan bulan Januari Tahap II sebesar 50%, Paling cepat disalurkan bulan Juli BOS Reguler BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan Reguler Keterangan: Penyaluran Dana BOSP Kinerja dilakukan dalam 1 kali tahapan, paling cepat disalurkan pada bulan APRIL PMK No 204/PMK.07/2022
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 10 10 Sama seperti tahun 2022, penyaluran Dana BOS TA 2023 dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana TA sebelumnya Tahun 2022 Tahun 2023 Sisa Dana BOS TA 2020 dan TA 2021 diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS/BOP tahap II tahun anggaran 2022 Sisa Dana BOS TA 2022 diperhitungkan pada penyaluran Dana BOS/BOP tahap I tahun anggaran 2023
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 11 11 Pengelolaan Dana BOS dilakukan dengan prinsip: fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan Fleksibel pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Efisien pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal 1 3 Efektif pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan 2 pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Transparan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan 4 5 Akuntabel
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 12 12 Penggunaan Dana BOSP Reguler lebih fleksibilitas dan mengedepankan otonomi satuan pendidikan dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan #1 BOS Reguler dan BOP Kesetaraan Reguler (12 Komponen Penggunaan) Penerimaan Peserta Didik Baru Pengembangan Perpustakaan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah Pengembangan Profesi GTK Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa Pemeliharaan Sarana Prasarana Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian Khusus SMK dan SMALB Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan Khusus untuk SMK dan SMALB Pembayaran Honor Digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan Digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dan kegiatan minat baca Digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sesuai dengan konteks tematik program Kementerian berbasis teknologi maupun non-teknologi Digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan Digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan Digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada komunitas belajar Digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan Digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan Digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan perangkat keras dan lunak untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi Digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 13 13 13 2 Perkembangan Penyaluran Tahap 1 Dana BOSP TA 2023
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 14 14 14 BOS BOP PAUD BOP Kesetaraan Total Total Kumulatif Total sasaran penyaluran 217.039 Satdik 181.312 Satdik 8.092 Satdik 406.443 Satdik Satdik % Satdik % Satdik % Satdik % Satdik % 24 Jan’23 Gelombang 1 43.610 20,09 121.759 67,15 4.509 55,72 169.878 41,80 169.878 41,80 12 Feb’23 Gelombang 2 45.808 21,11 32.430 17,89 1.169 14,45 79.407 19,54 249.285 61,33 13 Mar’23 Gelombang 3 92.192 42,48 8.533 4,71 457 5,65 101.182 24,89 350.467 86,23 31 Mar’23 Gelombang 4 19.202 8,85 3.667 2,02 162 2,00 23.031 5,67 373.498 91,89 13 Apr’23 Gelombang 5 7.816 3,60 10.699 5,90 1.446 17,87 19.961 4,91 393.459 96,81 12 Mei’23 Gelombang 6 5.875 2,71 3.406 1,90 315 3,94 9.596 2,36 403.055 99,17 7 Jun’23 Gelombang 7 1.943 0,90 1.943 0,48 404.998 99,64 Total 216.446 99,74 180.494 99,55 8.058 99,58 404.998 99,64 Sisa 593 0,26 818 0,45 34 0,42 1.445 0,36 Sumber: metabase per 08 Juni 2023 Hingga saat ini, Dana BOSP Reguler Tahap 1 telah disalurkan kepada 99,64% atau ke 404.998 satuan pendidikan
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 15 15 Sampai Awal Juni, kendala penyaluran dana BOSP Tahap 1 masih didominasi oleh permasalahan pelaporan 15 404.998 (99,64%) 1.445 (0,36%) Satdik Sudah salur Satdik Belum salur Dari total 406.443 satdik, terdapat 1.445 satdik belum menerima penyaluran Dana BOSP Reguler 913 (0,22%) 33 (0,01%) 195 (0,05%) Satdik yang siap diajukan pada rekom salur tahap I Gel berikutnya *data per 20 Juni 2023 304 (0,07%) Satdik yang memiliki kendala pelaporan: - 434 belum lapor, - 72 laporan belum valid, - 407 belum konfirmasi dinas Satuan pendidikan yang memiliki kendala rekening satuan pendidikan (supplier) Sekolah tutup/merger/ menolak
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 16 16 16 Bagaimana jika satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan TA 2022 hingga 25 Juni 2023? 25 Tidak dapat dilakukan penyaluran Dana BOSP Reguler selama satu tahun anggaran 2023 Beban operasional pembelajaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri Beban operasional pembelajaran menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara (BHP)/yayasan untuk sekolah swasta Pasal 66 Permendikbudristek 63/2022 Pasal 66 Permendikbudristek 63/2022
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 17 17 17 3 Persiapan Penyaluran Dana BOSP Tahap 2 TA 2023
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 18 18 18 Proses Bisnis Siap Salur Tahap 2 Kepmendikbudristek 177/P/2023 Terbit Salur T1 ke Rekening Registrasi ARKAS Penyusunan Kertas Kerja Validasi RKAS Laporan BKU Realisasi min. 50% dari pagu tahap 1 Siap Salur Tahap 2 Satdik Dinas Konfirmasi Salur T1 Ket pelaksana: 1 Login di BOS Salur 2 Pilih menu: Konfirmasi Dana BOS 3 Pilih Tahapan yang akan dilakukan konfirmasi 4 Lakukan konfirmasi Data akan dikirimkan ke MARKAS secara realtime (perkiraan masuk maks. 5 mnt) 5 Sekolah melakukan Sinkron di ARKAS supaya data konfirmasi masuk ke BKU 6
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 19 19 19 Progress Persiapan Penyaluran Dana BOSP Tahap 2 TA 2023 *data per 4 Juli 2023
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 20 20 20 Progress Persiapan Penyaluran Dana BOSP Tahap 2 TA 2023 *data per 4 Juli 2023 Jenjang Jumlah_Sekola h Belum Lapor T1 % Lapor T1 1%- 24% % Lapor T1 25%- 49% % Lapor T1 50%- 100% % SD 146.265 13.518 9,24% 692 0,47% 2.159 1,48% 129.896 88,81% SMP 40.943 4.764 11,64% 194 0,47% 687 1,68% 35.298 86,21% SMA 13.625 1.148 8,43% 67 0,49% 146 1,07% 12.264 90,01% SMK 13.975 1.208 8,64% 67 0,48% 192 1,37% 12.508 89,50% SLB 2.231 130 5,83% 13 0,58% 23 1,03% 2.065 92,56% Total 217.039 20.768 9,57% 1.033 0,48% 3.207 1,48% 192.031 88,48%
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 21 21 21 Progress Pelaporan Dana BOS Reguler T1 *data per 4 Juli 2023 Provinsi Jumlah Sekolah Belum Lapor T1 % Lapor T1 1%-24% % Lapor T1 25%-49% % Lapor T1 50%-100% % Prov. Aceh 4.749 1.110 23,37% 13 0,27% 5 0,11% 3.621 76,25% Prov. Bali 1.938 310 16,00% 4 0,21% 10 0,52% 1.614 83,28% Prov. Banten 5.896 385 6,53% 10 0,17% 3 0,05% 5.498 93,25% Prov. Bengkulu 1.835 92 5,01% 0 0,00% 3 0,16% 1.740 94,82% Prov. D.I. Yogyakarta 4.722 197 4,17% 0 0,00% 6 0,13% 4.519 95,70% Prov. D.K.I. Jakarta 3.323 345 10,38% 3 0,09% 7 0,21% 2.968 89,32% Prov. Gorontalo 1.526 363 23,79% 5 0,33% 5 0,33% 1.153 75,56% Prov. Jambi 3.452 391 11,33% 5 0,14% 3 0,09% 3.053 88,44% Prov. Jawa Barat 28.364 2.209 7,79% 48 0,17% 47 0,17% 26.060 91,88% Prov. Jawa Tengah 27.058 966 3,57% 38 0,14% 79 0,29% 25.975 96,00% Prov. Jawa Timur 36.029 2.325 6,45% 41 0,11% 52 0,14% 33.611 93,29% Prov. Kalimantan Barat 2.822 493 17,47% 6 0,21% 6 0,21% 2.317 82,10% Prov. Kalimantan Selatan 3.849 243 6,31% 7 0,18% 7 0,18% 3.592 93,32% Prov. Kalimantan Tengah 2.639 512 19,40% 1 0,04% 0 0,00% 2.126 80,56% Prov. Kalimantan Timur 2.358 427 18,11% 10 0,42% 10 0,42% 1.911 81,04% Prov. Kalimantan Utara 618 241 39,00% 4 0,65% 0 0,00% 373 60,36%
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 22 22 22 Progress Pelaporan Dana BOS Reguler T1 Provinsi Jumlah Sekolah Belum Lapor T1 % Lapor T1 1%-24% % Lapor T1 25%- 49% % Lapor T1 50%-100% % Prov. Kepulauan Bangka Belitung 879 31 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 848 96,47% Prov. Kepulauan Riau 1.083 77 7,11% 2 0,18% 1 0,09% 1.003 92,61% Prov. Lampung 5.560 176 3,17% 6 0,11% 6 0,11% 5.372 96,62% Prov. Maluku 1.562 412 26,38% 10 0,64% 2 0,13% 1.138 72,86% Prov. Maluku Utara 1.408 158 11,22% 3 0,21% 1 0,07% 1.246 88,49% Prov. Nusa Tenggara Barat 4.879 545 11,17% 6 0,12% 7 0,14% 4.321 88,56% Prov. Nusa Tenggara Timur 4.602 1.214 26,38% 17 0,37% 9 0,20% 3.362 73,06% Prov. Papua 1.468 557 37,94% 7 0,48% 2 0,14% 902 61,44% Prov. Papua Barat 715 209 29,23% 1 0,14% 2 0,28% 503 70,35% Prov. Riau 3.955 637 16,11% 9 0,23% 9 0,23% 3.300 83,44% Prov. Sulawesi Barat 1.438 318 22,11% 6 0,42% 4 0,28% 1.110 77,19% Prov. Sulawesi Selatan 6.131 533 8,69% 9 0,15% 12 0,20% 5.577 90,96% Prov. Sulawesi Tengah 2.990 603 20,17% 10 0,33% 5 0,17% 2.372 79,33% Prov. Sulawesi Tenggara 2.586 153 5,92% 3 0,12% 5 0,19% 2.425 93,77% Prov. Sulawesi Utara 2.208 455 20,61% 8 0,36% 1 0,05% 1.744 78,99% Prov. Sumatera Barat 4.411 433 9,82% 10 0,23% 4 0,09% 3.964 89,87% Prov. Sumatera Selatan 5.147 297 5,77% 6 0,12% 2 0,04% 4.842 94,07% Prov. Sumatera Utara 7.204 1.798 24,96% 17 0,24% 10 0,14% 5.379 74,67%
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 23 23 23 3 Penerima Tambahan Dana BOSP TA 2023 Isu Syarat Penerima ● Keterlambatan upload Izin Operasional/Izin Pendirian di VervalSP ● Perubahan Partisipasi BOSP (Menerima/Menolak) di Dapodik ● Perubahan status Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) ke Satdik Reguler
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 24 24 24 No Jenis BOSP Pagu Perpres Pagu Kepmendikbudristek No 3/P/2023 Penerima Tambahan Satuan Pendidikan Peserta Didik Anggaran (juta rupiah) Satdik Peserta Didik Anggaran Satuan Pendidikan Peserta Didik Anggaran (juta rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 BOS Reguler 217.199 43.659.191 51.645.427,99 217.039 43.651.039 51.633.659,63 999 123.102 147.528,08 2 BOP PAUD Reguler 182.465 6.215.523 3.899.870,95 181.312 6.194.895 3.886.539,73 3.784 126.983 79.400,58 3 BOP Kesetaraan Reguler 8.161 806.010 1.413.263,66 8.092 802.099 1.406.258,35 195 17.144 30.658,60 Total 407.825 50.680.714 56.958.562,60 406.443 50.648.033 56.926.457,71 4.978 267.229 257.587,26 buffer 267.336,36 Sandingan Data Sasaran dan Anggaran Pagu Perpres, Pagu Kepmendikbudristek, dan Penerima Tambahan (Kepmendikbudristek 177/P/2023)
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 25 25 25 Rincian Penyaluran Dana BOSP bagi Penerima Tambahan TA 2023.. Jenis BOSP Salur T1 Salur T2 Sekolah Pagu Salur Tahap Sekolah Pagu Salur Tahap BOS 62 3.995.080.000 999 143.533.000.000 BOP PAUD 407 3.849.200.000 3.784 75.551.380.000 BOP Kesetaraan 15 1.654.150.000 195 29.004.450.000 Total 484 9.498.430.000 4.978 248.088.830.000 Note : dari 4.978 sekolah yang akan salur di Tahap 2, 4.494 sekolah merupakan penerima dana BOSP yang penyaluran di Tahap 2 menggunakan pagu salur 100% (dana cadangan)
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 26 26 26 416 (85,95%) 68 (14,05%) Satdik siap salur Satdik belum siap salur Dari total 484 satdik penerima tambahan dana BOSP TA 2023 yang akan disalurkan di Tahap 1, terdapat 416 satdik siap salur di T1G8 22 (4,55%) 2 (0,41%) 44 (9,09%) Satdik yang memiliki kendala pelaporan: -14 belum lapor, -1 laporan belum valid, -7 belum konfirmasi dinas *data per 20 Juni 2023 Satuan pendidikan yang memiliki kendala rekening satuan pendidikan (supplier) Sekolah tutup/merger/ menolak
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 27 27 27 4.268 (94,53%) 246 (5,47%) Satdik siap salur Satdik belum siap salur Dari total 4.494 satdik penerima tambahan dana BOSP TA 2023 yang akan disalurkan di Tahap 2, terdapat 4.268 satdik siap salur di T2G1 175 (3,89%) 21 (0,47%) 50 (1,11%) Satdik yang memiliki kendala pelaporan: -119 belum lapor, -15 laporan belum valid, -41 belum konfirmasi dinas *data per 20 Juni 2023 Satuan pendidikan yang memiliki kendala rekening satuan pendidikan (supplier) Sekolah tutup/merger/ menolak
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 28 28 28 Jan ’23 Feb ’23 Mar ’23 Apr ’23 Mei ’23 Jun ’23 Jul’ 23 Ags ’23 Sept ’23 Okt’ 23 Nov ’23 Des’ 23 Jan’ 24 6 bulan 31 Jan 2% 3% 4% 4% 4% 5 bulan 31 Jul 2% 3% 4% 31 Jan Waktu Rekomendasi Penyaluran Tahap I Skema pemotongan penyaluran akan diberlakukan bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan pelaporan. Laporan Tahun 2022 Maksimal laporan tahap 1* Waktu Rekomendasi Penyaluran Tahap II Maksimal laporan tahap 2* Kebijakan Dana BOS TA 2023 Pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran: 1. Laporan keseluruhan TA 2022 menjadi syarat penyaluran tahap I TA 2023 2. Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II TA 2023 dan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada tahap I. Hanya satu kanal laporan, yaitu aplikasi RKAS yang disediakan oleh Kemendikbudristek Penyampaian laporan diatur batas waktunya: Laporan Tahap I 31 Juli 2023 Laporan Tahap II Catatan : • Penyaluran Tahap I TA 2023 untuk Satuan Pendidikan Negeri sudah dilakukan pelaksanaan review APIP • Penyaluran Tahap II TA 2023 untuk Satuan Pendidian Negeri sudah melaporkan minimal 50% dari nilai pagu tahap I 31 Januari 2024
DITJEN PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 29 29 TERIMA KASIH