SKM JAGA DESA

XX X Kejaksaan Negeri Pacitan SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT r'TROGAM JAGA DESA" ^ TAHUN 2024 -v: 4 m tt4. i ■ 1 mmi *

RINGKASAN Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Salah satu bentuk kerjasama antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya dapat dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang akan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai satu bagian dari Persepsi Kualitas Pelayanan dalam Reformasi Birokrasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai indeks hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang menjadi indikator kinerja pimpinan di Kejaksaan Negeri Pacitan. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat, secara umum responden sudah Merasa Puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Pacitan, sebanyak 55,78% responden merasa sangat puas (SP) dan 36,47% responden merasa puas (P) terhadap pelayanan yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Pacitan. Sebanyak 7,12% responden merasa cukup puas (CP) dengan pelayanan Kejaksaan Negeri Pacitan. Hanya terdapat sedikit responden yang merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Pacitan yaitu sebesar 0,24% (TP) dan terdapat sebanyak 0,4% responden yang merasa sangat tidak puas (SIP) terhadap layanan yang diperolehnya di Kejaksaan Negeri Pacitan. Atribut layanan pertama yang direkomendasikan untuk ditingkatkan kinerjanya segera adalah kesuaian antara produk pelayanan yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan {Dimensi Reliability). Penilaian dari pengguna layanan menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian/ gap antara hasil pelayanan yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Beberapa layanan Kejaksaan Negeri Pacitan yang perlu peningkatan kinerjanya dalam aspek ini antara lain: pertama : "persyaratan untuk permohonan" dan "Penanganan Pengaduan" masing-masing dengan mutu layanan = B (Baik), Interval SKM = 79,25, kedua : "waktu pelayanan" dengan mutu layanan = B (Baik), Interval SKM = 80, dan ketiga : "alur pelayanan" dengan mutu layanan = B (Baik), intervai SKM = 81.

Keempat layanan tersebut menjadi tugas dari Kejaksaan Negeri Pacitan untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para Kepala Desa yang menerima layanan dan aparatur pemerintah kabupaten lalnya selaku pemangku kepentlngan (Camat dan DInas Pemberdayaan masyarakat Desa). Ill

KATA PENGANTAR Keinginan Kejaksaan Negeri Pacitan meningkatkan pelayanan dengan cepat, akurat dan terpercaya dari segi manajemen pelayanannya dan juga sebagai implementasi Reformasi Birokrasi. Guna mewujudkan pelayanan yang terintegrasi berbagai perbaikan dan peningkatan layanan terus dilakukan termasuk di dalamnya adalah kepuasan Masyarakat mendapatkan layanan darl Kejaksaan Negeri Pacitan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator kinerja pimpinan di Kejaksaan Negeri Pacitan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara berkala setlap satu tahun sekali. Beraneka jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pelayakan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pacitan, diantaranya adalah program "JAGA DESA ", yang merupakan salah satu program Kejaksaan Agung dalam rangka mengawal dana desa dengan anggaran yang tidak sedikit dari Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi di Desa. Program JAGA DESA sejak tahun 2018 sudah dicanangkan, untuk mengetahui sampai sejauh mana program ini dirasakan, maka Kejaksaan Negeri Pacitan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan yang diberikan. Hasil dari survei kepuasan masyarakat ditindaklanjuti pada komponen penilaian yang kurang dan dilakukan peningkatan pada komponen layanan yang sudah balk. Semoga laporan ini dapatdijadikan acuan dalam perbaikan pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Pacitan. Pacitan, 15 Maret 2024 KERALA SEKSI INTELIJEN Selaku Ketua Tim SCkvelJ^puasan Masyarakat Ja la Desa" YUSAQ DJU O H., M.H. da /A V IV

DAFTAR ISI RINGKASAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I BAB II BAB III II iv V 1 1 BAB IV PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 5 3. Maksud dan Tujuan 6 4. Waktu Pelaksanaan Survei 6 5. Pelaksana Survei 6 METODE PENGHITUNGAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 8 HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 10 1. Responden Survei Kepuasan Masyarakat 10 2. Tingkat kepuasan Layanan (CSI) 12 3. Tingkat Kinerja (Proses Layanan) / iPA 13 PENUTUP 19 TABEL label 1 : Dana Desa Tahun 2015 s/d 2024 2 label 2 : Tren Perkembangan Kasus Korupsi Dana Desa 2 label 3 : Responden berdasarkan Jenis Kelamin 11 label 4 : Responden berdasarkan Pekerjaan 11 labels ; Responden berdasarkan Pendidikan 11 Tabel 6 : Scoring Hasil Survei 13 label 7 : Interval Konvensi SKM 14

BAB I. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Kejaksaan Negeri Pacitan dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Dalam menjalankan fungsinya Kejaksaan diberikan kewenangan untuk : menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotlsme; (Pasal 30 B huruf b dan d UU Nomor 16 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 tentang Kejaksaan). Sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mulai memperhatikan dan terfokus terhadap pembangunan Desa, karena memang disadari ujung tombak ekonomi naslonal ada pada Desa setldaknya lebih darl 74 ribu desa tersebar diseluruh Indonesia, bisa dibayangkan apabila pertumbuhan ekonomi terus berkembang di sektor desa tidak menjadi ha! yang mustahil kekuatan ekonomi Indonesia ada di Desa. Selama kurun waktu tahun 2015 s/d tahun 2024 kurang lebih 609,938 tilriun rupiah Pemerintah mencairkan anggaran APBN untuk dana desa lebih kurang 75 ribu desa (74.954 desa tahun 2023) setiap tahunnya, anggaran yang dipergunakan untuk Dana Desa yang begitu besar sangat rentan disalahgunakan. Beberapa faktor kerentanan penggunaan dana desa yaitu (1) besarnya dana Desa yang diberikan kepercayaan pengelolaannya kepada desa {menurut penulis yang sebelumnya anggaran desa tidak lebih dari Rp. 200 Juta/tahun menjari Rp. 1 milyar/tahun), (2) tingkat pendidlkan rata-rata Kepala Desa pada tingkat menengah, (3) belum dibekali pengelolaan keuangan sesuai standar pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan atau pengelolaan keuangan masih bersifat konvensional dan yang terakhir (4) carakter masyarakat Indonesia yang aji mumpung, mumpung menjadi Kepala Desa maka pengelolaan

keungan dimonopoli sendiri dengan tidak memfungsikan aparatur desa atau aparatur pemerintah Kabupaten. Tabel 1 Dana Desa Tahun 2015 s/d 2024 PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2022-2024 MWI! Q. 80,000 cr 70.000 5 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sumber: Kementenan Keuangan Hal tersebut terbuktl darl hasil penelitian iCW sektor paling besar dalam penylmpangan pengelolaan keuangan negara ada pada pengelolaan dana desa, dan tren perkembangan penyalah-gunaan pengelolaan dana desa darl tahun ke tahun terus meningkat. Tabel 2 Tren Perkembangan Kasus Korupsi Dana Desa Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor Desa LHtiHas PemeflAlahan I PemMtkan Perlv^an Sumber Daya AJom Aerarta Kesehaun Sosia! i^a&yarakatan Latnnya [Sumtm tew wm 40 M 35 n 35 I 31 t 27 i 26 : Sft too 150 200 ZM 200 17 22 ■ ■ 2oie ii Tren Korupsi (k Sektor tesa »»| „ 109 a I ii ii ll SumtMrtCW Tren KofupSi di Sektor Desa (sumber ICW) 201? 201B 2019 2520 2021 • iurriah Kmus k

Atas dasar tersebut, maka Kajaksaan Rl hadir dalam mengawal penggunaan dana Desa agar dalam penggunaannya tepat sasaran. Sebagai tindak lanjut dllakukan penanda-tanganan MOU antara Menteri PDTT Rl dengan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor; 122/M/DPDTT/KB/III/2018 dan nomor: KEP-051/A/JA/03/2018 tanggal 15 Maret 2018, pada tingkat Eselon I dllaksanakan Perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) dengan DIRJEN KEMENDES PDTT, nomor: B-1492/D/Ds/11/2018 tertanggal 07 Nopember 2018, dalam pelaksanaan ke daerah sampai dengan Cabang Kejaksaan Negeri, JAM INTEL diterbitkan Surat Nomor R1259/D/Ds/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, perihal : Pengamanan terhadap Kebijakan Pemerlntah dalam Pembangunan Naslonal. Sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dllaksanakan MoU antara Kejaksaan Agung Rl dengan kementerian PDTT, untuk melakukan pengawalan dan pengamanan dana desa, guna mengetahui sampai sejauh mana manfaat program JAGA DESA yang telah dllaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pacitan, untuk itu perlu melakukan survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan sehlngga Kejaksaan Negeri Pacitan dapat mencari metode untuk memperbaiki kerungan berdasarkan basil survei. Selain itu, Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa Pemerlntah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan Pelayanan Publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu upaya yang harus dllakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan alat yang diharapkan mampu mengetahui tingkat kepuasan dan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Penyelenggara serta mendorong Penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi Pelayanan Publik. Inovasi yang dllakukan oleh Kejaksaan Negeri Pacitan adalah pelaksanaan program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa), merupakan program bersifat direktif sebagai upaya "Pencegahan" tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa dan inovasi pengembangan pembangunan dengan menggunakan dana desa pada sektor produktif. 3

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian keglatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Kejaksaan Negeri Pacitan. Salah satu bentuk kerjasama antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya dapat dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Kejaksaan Negeri Pacitan adalah : a) Mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan, b) Mengukur kinerja penyelenggara secara periodik, c) Bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan d) Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, e) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan. Oleh karena tujuan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pengguna terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, tata cara pelaksanaan SKM adalah sebagai berikut; a) Kewajiban melakukan SKM secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, b) Dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kredibilitas dan reputasi, c) Wajib mempublikasikan hasil SKM, d) Menyampaikan laporan kepada Kemenpan RB, e) Kewajiban melakukan evaluasi terhadap hasil SKM. Sebagai upaya peningkatan kualitas Pelayanan Publik, Kejaksaan Negeri Pacitan, mengadakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap "Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) Hal-hal yang diukur pada Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Jaga Desa adalah : 1) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya, 2) Kemudahan prosedur pelayanan, 3) Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, 4) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, 5) Kesuaian antara produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan, 6) Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, 7) Perilaku (kesopanan dan keramahan) petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Kualitas sarana dan prasaran penunjang pelayanan, dan 9) Penanganan pengaduan pengguna layanan Metode analisis yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah IPA-CSI {Importance Performance Analysis - Customer Satisfaction Index). Selanjutnya hasil kajian analisis kepuasan pengguna Layanan Program "JAGA DESA" yang dilaksanakan KEJAKSAAN NEGERI PACITAN dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja KEJAKSAAN NEGERI PACITAN sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang penegakan hukum. 2. DASAR HUKUM Dasar Hukum Kejaksaan Negeri Pacitan melaksanakan Survei Kepuasan Publik khusus untuk Program "JAGA DESA" adalah sebagai berikut: a. Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021; b. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Preslden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; g. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/2017 tentang ORTALA Kejaksaan Rl; h. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-013/A/JA/2017 tentang STRATEGI KEPEMIMPINAN Kejaksaan Rl; i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Parlisipasi Pengguna Layanan j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Pengguna terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

I. MoU antara Menteri PDTT Rl dengan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor ; 122/M/DPDTT/KB/III/2018 dan nomor : KEP-051/A/JA/03/2018 tanggal 15 Maret 2018; m. Perjanjian Kerjasama antara JAM INTEL dengan DIRJEN KEMENDES PDTT, Nomor ; B-1492/D/DS/11/2018 tertanggal 07 November 2018 n. Surat JAM INTEL Nomor R-1259/D/Ds/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, perihal: Pengamanan terhadap Kebljakan Pemerintah dalam Pembangunan Naslonal; 3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat adalah melakukan analisis Kepuasan Masyarakat tentang adanya Program JAGA DESA yang telah dilaksanakan program tersebut sejak tahun 2018. Tujuan adalah untuk mengetahui hasil survei yang telah dilakukan dan apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan, penyedia layanan (Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan) akan menindaklanjuti hasil survei terhadap nilai hasil kepuasan masyarakat yang masih rendah sesuai dengan analisis IPA-CSI {Importance Kinerja Analysis - Customer Satisfaction Index). 4. WAKTU PELAKSANAAN SURVEI Waktu pelaksanaan survei dimulai pada tanggal 15 Pebruari 2024 sampai dengan 15 Maret 2024 dengan target populasi 40 sampai 50 responden. Penetapan jumlah responden tersebut dirasa cukup mewakili karena jumlah desa di kabupaten pacitan sebanyak 166 Desa di 10 Kecamatan. Survei yang dilakukan dengan sistem random dan metode yang digunakan adalah wawancara dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam keluhan-keluhan atau kekurangan dalam hal pelayanan Kejaksaan Negeri Pacitan dari Program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) Obyek survei lebih diutamakan kepada Kepala Desa sebagai penerima layanan dan obyek lainnya yang masih terkait yaitu Camat dan jabatan Kepala Urusan di Desa. 5. PELAKSANA SURVEI Survei dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan Nomor; PRINT- 33/M.5.39/Cr.5/03/2024 tanggal 14 Februari 2024 perihal

pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat program JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) dengan tim Survei sebagai berikut: Ketua Tim Survei Sekretaris Anggcta Yusaq Djunarto, S.H., M.H. Kepala Seksi Intelijen Ana Pudjiani, S.H. Fungsiona! Pengeioiaan Keuangan APBN 1. Eko Jarwanto, S.H. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara 2. W. Choirul Saleh, S.H. Jaksa Fungsional 3. Sumanto, S.H. Pengelola Penanganan Perkara 4. Agus Wardoyo, S.H. Pengoiah Data Intelijen 5. Abdul Rahman Surya Negara, S.H. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 6. Avrilla Eta Cahya Wardani, S.T. Fungsional Pranata Komputer 7. M. Kholil Yusuf Pengawal Tahanan

BAB II. METODE PERHITUNGAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, survei kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat yang memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan adminlstratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara yang dimaksud adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk salah satunya untuk kegiatan memberikan pelayanan publik. Masyarakat yang dimaksud adalah seluruh pihak, balk warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari uraian diatas Kejaksaan Negerl Pacitan adalah salah satu Lembaga Penegak Hukum, selain layanan utamanya adalah melakukan penegakan hukum di wilayah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, juga memberikan layanan tindakan Preventif agar masyarakat terhindar dari Masalah hukum, salah satunya adalah program JAG A DESA, agar supaya aparatur desa yang berwenang dalam pengelolaan dana desa (yang merupakan keuangan Negara) agar dapat dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga teifiindar dari penyimpangan penggunaan dana desa atau melakukan tindakan korupsi terhadap pengelolaan dana desa. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah Participatory Sampling. Participatory Sampling ada\ah tehnik pengambilan sample berdasarkan kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Sample dari survei adalah orang yang telah memperoleh produk/layanan KEJAKSAAN NEGERI PACITAN berupa Program "JAGA DESA", baik yang cara memperolehnya dengan datang langsung ke responden yang dilakukan team 8

survei KEJAKSAAN NEGERI PACITAN, dapat melalui tatap muka, melalui email maupun melalui telepon/ WA/ SMS. Nilai IKM dihitung menggunakan analisis Importance Performance Analysis (IPA) - Customer Satisfaction Index (CSI). Melalui analisis IPA dapat mengukur hubungan antara apa yang diharapkan oleh pengguna dengan apa yang dirasakan oleh pengguna saat ini terhadap produk/layanan. IPA ditampilkan melalui diagram kartesius. Atribut-atribut pelayanan yang diukur pada kegiatan ini adalah: 1) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya (A), 2) Kemudahan prosedur pelayanan di Kejaksaan Negeri Pacitan (B). 3) Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan (C), 4) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (D), 5) Kesesuaian antara produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan (E), 6) Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan (F), 7) Perilaku (kesopanan dan keramahan) petugas dalam memberikan pelayanan (G), 8) Kualitas sarana dan prasaran penunjang pelayanan (H), dan 9) Penanganan pengaduan pengguna layanan (I). Penomoran atribut-atribut tersebut dari 1 sampai 9 ditulis sebagai huruf, yaitu A sampai dengan I selanjutnya akan digunakan sebagai simbol masing-masing atribut pada diagram IPA yang ditampilkan.

BAB III. HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 1. RESPONDEN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT Total responden yang dianalisis adalah sebanyak 46 responden. Gambaran responden adalah sebagai berikut, berdasarkan jenis keiamin, responden didominasi oieh responden laki-laki yang terdiri dari 82,60 % responden laki- laki dan 17,40 % responden perempuan. Jumlah responden ditetapkan sebanyak 46 terdiri dari 2 Camat, 27 Kepaia Desa dan 17 Kepaia Urusan di Desa dianggap sudah mewakili populasi jumlah pejabat Camat yang ada di Kabupaten Pacitan sebanyak 12 orang Camat, mewakili populasi Kepaia Desa yang ada di Kabupaten Pacitan sebanyak 166 Kepaia Desa atau lebih kurang 16% dari jumlah populasi Pejabat Camat dan jumlah populasi Kepaia Desa, dengan tingkat margin error 2%. Survei Program JAGA DESA, diperuntukkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari aparatur desa yang menggunakan layanan dari Kejaksaan Negeri Pacitan terhadap program yang dimaksud, dengan demikian pengelompokan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu (1) kelompok pengguna disajikan terdapat 58,67% responden merupakan Kepaia Desa, (2) 4,35 % Kelompok responden adalah Camat dan (3) 36,96% adalah aparat Desa (sekretaris desa atau Kepaia Urusan di Desa). Kategori lainnya tingkat pendidikan, berdasarkan tingkat pendidikan memiliki pendidikan terakhir sarjana, yaitu sebanyak 23,91 %. sebanyak 2,17% responden bergelar master, 63,04 % responden memiliki pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA), 8,70 % responden berpendidikan terakhir diploma, dan 2,17% pendidikan terakhirnya sekolah menengah pertama (SMP). Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA). Infografis dari klasifikasi responden yang mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut: 10

Tabel 3 Responden berdasarkan jenis Kelamin PEREMPUAN ;8 LAKI LAKI 38 LAKI-LAKI PEREMPUAN Tabel 4 Responden berdasarkan Pekerjaan Camat Kepala Desa 127 Perangkat Desa 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 a Jabatan label 5 Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 29 L,-.i LA S-2 S-1 D1-D4 SMA SMP S-2 S-1 D1-D4 i SMA i SMP QTingkat Pendidikan 1 11 4 29 ; 1 11

Tujuan dari penyebaran SKM untuk klasifikasi responden ini untuk mendapatkan perbandingan kepuasan mereka ketika mendapatkan layanan dari KEJAKSAAN NEGERl PACITAN mulai pertama mereka mendapatkan layanan sampai dengan akhir mendapat layanan. 2. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN (CSI) Secara umum responden sudah merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberlkan oleh Kejaksaan Negerl Pacitan terhadap Program JAGA DESA seperti ditunjukkan pada infografis di bawah ini. Sebanyak 54,35% atau 25 responden merasa sangat puas (SP), 17,40% atau 8 responden merasa Cukup puas (CP) dan . Sebanyak 21,74% atau 10 responden merasa puas (P) dengan layanan Kejaksaan Negeri Pacitan terhadap Program Jaga Desa. Hanya terdapat sedikit responden yaitu 4,35% atau 2 responden Tidak Puas (TP) dan 2,17% atau 1 responden sangat Tidak Puas (STP) terhadap layanan yang diperolehnya dari Kejaksaan Negeri Pacitan. label 6 Customer Satisfaction Indeks (CSI) 25 20 15 10 25 10 SANGAT TIDAKPUAS PUAS CUKUPPUAS SANGATPUAS TIDAK PUAS B TINGKAT KEPUASAN Tiga responden menyatakan tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Pacitan dengan alasan tidak pernah meminta masukan-masukan yang terkait dengan persoalan hukum dikarenakan jarak yang ditempuh dari tempat responden menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Pacitan cukup jauh. Disamping itu juga jaringan telekomunikasi sangat sulit dijangkau {Blank Spot Area). 12

3. TINGKAT KINERJA (PROSES) LAYANAN (IRA) Dari hasil survei yang dilakukan dengan metode wawancara dengan responden yang dilaksanakan pada Aula Pendopo Pantai Pidakan Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan Aula Pendopo Pantai Ndaki Desa Sumberejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan dengan menyebarkan kuisener kepada 46 responden diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 6 Scoring Hasil Survei UNSUR LAYANAN REGISTER ^2 03 04 05 06 07 08 001 3 4 4 4 4 4 4 4 4 002 3 3 3 4 3 4 4 4 4 003 3 3 3 4 3 3 3 3 4 004 3 3 3 4 3 3 3 3 4 005 4 4 3 4 4 4 4 4 4 006 4 4 4 4 4 4 4 4 4 007 4 3 3 4 3 4 4 3 4 008 4 3 4 4 3 4 4 4 4 009 4 4 3 4 3 4 4 4 4 010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 011 4 4 3 4 4 4 4 4 1 012 3 3 4 4 4 4 3 4 4 013 3 3 4 4 4 4 3 4 4 014 4 4 4 4 4 4 3 3 4 015 4 3 4 4 4 4 3 3 1 016 4 4 4 4 3 4 4 4 4 017 3 3 3 4 3 3 3 3 1 018 3 3 3 4 3 4 4 3 1 019 3 3 3 4 3 4 4 3 1 020 3 3 3 4 3 4 4 3 1 021 3 3 3 3 3 3 3 4 1 022 3 4 3 4 3 4 3 4 1 023 3 3 3 4 3 3 3 4 1 024 3 4 3 4 4 3 3 4 1 025 3 3 3 4 3 3 3 3 4 026 3 3 3 4 3 3 3 3 4 027 3 3 4 4 3 4 4 4 4 028 3 4 4 4 4 4 4 4 4 029 4 4 3 4 4 4 4 4 1 030 3 3 4 1 4 4 4 4 4 031 3 3 3 4 3 3 3 3 4 032 3 3 4 4 3 3 3 3 4 033 3 3 3 4 4 4 4 4 1 034 3 3 2 4 3 3 4 3 4 13

NO REGISTER UNSUR LAYANAN 01 02 03 04 05 \t''06 07 " 08 09 035 2 3 3 3 3 3 3 3 4 036 2 2 2 4 3 3 3 2 3 037 3 3 3 4 3 3 3 2 3 038 3 3 3 4 3 3 3 3 4 039 3 3 3 4 3 3 3 3 4 040 3 3 2 4 3 3 3 3 4 041 3 3 3 4 3 4 4 3 4 042 3 3 2 4 3 3 3 3 4 043 3 3 3 4 3 3 3 3 4 044 3 3 3 4 3 3 3 3 4 045 3 3 3 4 3 3 3 3 4 046 2 3 3 3 3 3 3 3 4 Rata - Rata 3,17 3,24 3,20 3,87 3,30 3,52 3,43 3,39 3,17 Tabel 6 Scoring Unsur Pelayanan NO UNSUR PELAYANAN NILAl UNSUR PELAYANAN 1. Persyaratan Pelayanan 3,17 2. Prosedur Pelayanan 3,24 3. Waktu Pelayanan 3,20 4. Biaya/Tarif Pelayanan 3,87 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,30 6. Kompetensi Pelaksana 3,52 7. Perilaku Pelaksana 3,43 8. Maklumat Pelayanan 3,39 9- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,17 Hasil 30,30/9 = 3,37 Tabel 6 interval Konvensi SKM NILAi PERSEPSI NILAI INTERVAL SKM NILAI INTERVAL KONVERSI SKM MUTU PELAYANAN KINERJAUNIT PELAYANAN 1. 1,00-1,75 25 - 43,75 D Tidak Balk 2. 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang Balk 3. 2,51-3.25 62,51 -81,25 B Balk 4. 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat Balk 14

Dari Tabel tersebut maka dilakukan perhitungan untuk mengukur tingkat kepuasan proses pelayanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pacitan sebagai berikut: total skor setiap unsur — —— ^ = NRP x25 = y % Jumlan Responaen Rumus penilaian tersebut, akan diuraikan untuk masing-masing unsur layanan (U1-U9) sebagai berikut: 2) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya. Pertanyaan yang dipertanyakan kepada Responden : Bagaiaman Pendapat Saudara tentang persyaratan untuk permohonan pengajuan penerangan hukum Progam Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) di Kejaksaan Negeri Pacitan, Apakah Mudah Dimengerti? Hasil perhitungan : __ total skor setiap unsur 146 ^ ^ 25 79 25 Jumlah Responden 46 ' ' Harapan petugas survei dengan pertanyaan yang diajukan adalah, apakah responden (Kepala Desa) dalam mengajukan "permohonan" kepada Kejaksaan Negeri Pacitan melalui proses yang panjang atau mudah. Oleh karena dalam pengajuan permohonan baik proses asistensi atau konsultasi bersifat top-down (permohonan dari Camat) maka responden/custemer belum terbiasa dengan permohonan secara mandiri. Solusi perbaikan yang akan dilakukan adalah : lebih banyak memberikan sosialisasi kepada costemer untuk secara mandiri bisa mengajukan asistensi / pendampingan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. 3) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya. Pertanyaan yang dipertanyakan kepada Responden ; Menurut pendapat Saudara, apakah alur pelayanan untuk permohonan pengajuan penerangan hukum Progam Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) di Kejaksaan Negeri pacitan mudah dimengerti? Hasil perhitungan ; n total skor setiap unsur 149 or o-t E) ^ » X ol/ vU Jumlah Responden 46 Alur layanan sebagai, scoring masih tergolong rendah hal tersebut dikarenakan Kejaksaan Negeri Pacitan pro-aktif melaksanakan kegiatan Program Jaga Desa, sehingga alur pelayanan yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Pacitan masih belum familiar bagi Kepala Desa karena belum pernah mengajukan secara mandiri. Solusi yang dilakukan adalah selalu memberikan sosialisasi kepada Kepala Desa baik melalui media ceramah ataupun media sosial mengenai sosialisasi alur pelayanan apabila mengajukan permohonan 15

4) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya. Pertanyaan yang dipertanyakan kepada Responden : Bagaimana menurut pendapat Saudara tentang waktu pelayanan untuk bisa diberikan layanan penerangan hukum Progam Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) di Kejaksaan Negeri Pacitan? Hasil perhitungan : _ total skor setiap unsur 147 „ C = = — = 3,20 x25 — 80,00 Jumlah Responden 46 Sama halnya pada point ke-1 dan ke-2, terkait dengan waktu pelayanan, maka perlu adanya sosialisasi prosedur permohonan penerangan hukum kepada Kepala Desa sebagai costemer layanan kejaksaan negeri Pacitan. 5) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya. Pertanyaan yang dipertanyakan kepada Responden : Bagaimana menurut pendapat Saudara apakah Biaya/Tarif yang dikenakan untuk bisa diberikan layanan penerangan hukum Progam Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) di Kejaksaan Negeri Pacitan? Hasil perhitungan : _ total skor setiap unsur 178 n-, ir n ^ •trD = = = 3,o7 X 25 — 96,75 Jumlah. Responden 46 Tarif menjadi scor tertinggi dalam survei yang dilakukan karena dalam pelaksaan sosialisasi Kejaksaan Negeri Pacitan tidak mengenakan tarif/biaya apapun dalam memberikan pelayanan kepada Kepala Desa selaku custemer pelayanan 6) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya. Pertanyaan yang dipertanyakan kepada Responden : Bagaimana pendapat Saudara tentang penerangan hukum Progam Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) di Kejaksaan Negeri Pacitan yang merupakan hasil layanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan? Hasil perhitungan : — total skor setiap unsur 152 ^ on or- r»o rE = = — = 3,30 x25 = 82,5 Jumlah. Responden 46 Walaupun tidak terialu tinggi scor dalam hasil layanan yang diberikan tetapi kepala desa merasa puas dengan layanan yang diberikan karena materi-materi yang disampaikan kepada kepala desa selaku custemer cukup berbobot dan up-to-date 7) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya. Pertanyaan yang dipertanyakan kepada Responden : Bagaiamana pendapat Saudara mengenai Kompetensi Petugas dalam memberikan pelayanan penerangan hukum Progam Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) di Kejaksaan Negeri Pacitan. Hasil perhitungan : _ total skor setiap unsur 162 o i-o or- r*r» F = = — = 3,52 x25 = 88,00 Jumlah Responden 46 16

Kompetensi petugas nilai scor tertintinggi setelah quisener pengenaan tarif, hal ini menunjukkan petugas yang memberikan layanan kepada Kepala Desa selaku custemer cukup memenuhi kompetensi dalam memberikan layanan 8) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya. Pertanyaan yang dipertanyakan kepada Responden ; Bagaimana pendapat Saudara tentang Perilaku Petugas dalam memberikan layanan penerangan hukum Progam Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) di Kejaksaan Negeri Pacitan Hasil perhitungan : g ^ total skorsetiayunsur ^ ^ 3,43x25 = 85,75 Jumlah Responden 46 Prilaku petugas cukup memberikan pelayanan yang baik sehingga scoring layanan cukup tinggi 9) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya. Pertanyaan yang dipertanyakan kepada Responden ; Bagaimana pendapat Saudara tentang maklumat/Janji layanan di Kejaksaan Negeri Pacitan? Hasil perhitungan ; _ total skor setiap unsur _ 156 _ ^ 29 x 25 " 84 75 Jumlah Responden 46 ' Maklumat layanan juga memberikan dampak yang cukup bagus kepada custemer, karena dalam melakukan pelayanan Kejaksaan Negeri Pacitan akan memberikan layanan yang terbaik 10) Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayananannya. Pertanyaan yang dipertanyakan kepada Responden : Bagaimana pendapat Saudara tentang Penanganan Pengaduan di Kejaksaan Negeri Pacitan apabila ada pegawai/Jaksa yang menyimpang dari ketentuan layanan penerangan hukum Progam Jaksa Garda Desa (JAGA DESA)? Hasil perhitungan : I _ total skor setiap unsur 146 ^ ^ 25 79 25 Jumlah Responden 46 ' ' Yang terakhir adalah quisener terkait dengan penanganan pengaduan dengan scor yang rendah, hal ini dikarenakan terdapat miss-persepsi dari responden. Responden merasa tidak memberikan laporan pengaduan sehingga menjawab a) tidak ada, karena betui tidak ada laporan tentang pegawai Kejaksaan Negeri Pacitan yang melanggar aturan baik perundang-undangan maupun SOP yang telah ditetapkan. 17

Dari Hasil survei yang dilaksanakan oleh tim survei Kejaksaan Negeri Pacitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,18. Walaupun secara indeksasi layanan dengan Mutu Pelayanan "A" dengan Kinerja Unit Pelayanan "Sangat Balk , namun Kejaksaan Negeri Pacitan terus berupaya dan berinovasi untuk memberikan pelayanan yang iebih baik lagi INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KEJAKSAAN NEGERI PACITAN TRIWULAN 1 TAHUN 2024 JANUARI - MARET NILAI IKM 84,18 NAMA LAYANAN JAKSA GARDA DESA (JAGA DESA) RESPONDEN Jumlah ; 46 Responden Jenis Kelamin Laki-Laki : 38 Perempuan : 8 Pendidikan SMP/SLTP : 1 SMA/SLTA ; 29 Q 1 O :4 S-1 ; 11 S-2 : 1 18

BAB IV PENUTUP Pemerintah memiliki peranan periling untuk menyediakan pelayanan publik sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Sejatinya, pelayanan publik tidak teriepas dari berbagai kepentingan umum yang dibutuhkan masyarakat guna menunjang kebutuhannya. Keterlibatan masyarakat pengguna dalam memberikan assessment obyektif pada kinerja produk dan layanan Kejaksaan Negeri Pacitan sangatlah diperlukan untuk perbaikan kualitas layanan Kejaksaan Negeri Pacitan di masa mendatang menuju Good Corporate Governance (GOG). Adapun pondasi The House Model adalah komitmen manajemen puncak melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi petugas layanan (PERMENPANRB No 17 2017) serta konsistensi perilaku petugas layanan yang memberikan pelayaan prima kepada pengguna layanan. Atribut layanan pertama yang direkomendasikan untuk ditingkatkan kinerjanya segera adalah kesuaian antara produk pelayanan yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan (dimensi Reliability). Berdasarkan Permenpan SKM No 14 2017. atribut layanan ini termasuk ke dalam unsur SKM produk spesifikasi jenis pelayanan. Penilaian dari pengguna layanan menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian/gap antara hasil pelayanan yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perbaikan dalam sistem penanganan pengaduan sebaiknya dilakukan secara sistematis. Pada tahap input dapat dilakukan dengan menyediakan SOP dan rubrik/ Frequently Asked Questions (FAQ) yang mudah diakses masyarakat guna menjamin ketepatan waktu pelayanan. Pada tahap proses, pengembangan aplikasi digital pengaduan terpadu satu pintu yang terintegrasi dengan sistem pengaduan pusat perlu disediakan. Selanjutnya, aplikasi tersebut dilengkapi dengan sistem notifikasi progress penanganan pengaduan yang informatif dan ramah bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan Service Excellent yang diberikan Kejaksaan Negeri Pacitan kepada masyarakat pengguna. Dilihat dari geografis posisi Kabupaten Pacitan banyak terdiri dari perbukitan sehingga terdapat daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau oleh layanan Kejaksaan Negeri Pacitan, sedangkan disatu sisi upaya memberikan informasi dan layanan yang seluas-luasnya merupakan kewajiban dari Kejaksaan Negeri Pacitan selaku salah satu unsur penegak hukum. Service Exellent yang coba diberikan kepada masyarakat satu tingkat pelosok salah satunya dengan cara Kejaksaan Negeri Pacitan lebih aktif untuk turun ke lapangan setidaknya ke kantor kecamatan setempat untuk memberikan layanan berupa Progam JAGA DESA agar informasi, pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola dana desa bisa optimal. 19