PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PPID PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI www.wonogirikab.go.id Kabupaten_wonogiri www.rgs.wonogirikab.go.id www.rgs.streamingkita.com @mBangunwonogiri RADIO GIRI SWARA
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang SOP Layanan Informasi Publik Kab Wonogiri DASAR HUKUM www.wonogirikab.go.id Kabupaten_wonogiri www.rgs.wonogirikab.go.id www.rgs.streamingkita.com @mBangunwonogiri RADIO GIRI SWARA
Did You Know ? Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik www.wonogirikab.go.id Kabupaten_wonogiri www.rgs.wonogirikab.go.id www.rgs.streamingkita.com @mBangunwonogiri RADIO GIRI SWARA
KLASIFIKASI INFORMASI INFORMASI PUBLIK TERBUKA TERTUTUP BERKALA SERTA MERTA SETIAP SAAT DENGAN PERMINTAAN/ PERMOHONAN DIKECUALIKAN UU NO 14 TAHUN 2008 ttg KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka, harus : dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang--Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benarmengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas; Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan; Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya. www.wonogirikab.go.id Kabupaten_wonogiri www.rgs.wonogirikab.go.id www.rgs.streamingkita.com @mBangunwonogiri RADIO GIRI SWARA
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Informasi tentang profil badan publik Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan Informasi tentang laporan keuangan Ringkasan akses Informasi Publik Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihakpihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik
Informasi yang wajib tersedia setiap saat Daftar Informasi Publik Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan Data perbendaharaan atau inventaris Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik Agenda kerja pimpinan satuan kerja Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
Informasi yang dikecualikan Menghambat proses penegakan hukum Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Membahayakan pertahanan dan keamanan negara Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia Merugikan ketahanan ekonomi nasional Merugikan kepentingan hubungan luar negeri Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang Mengungkap rahasia pribadi seseorang Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang
PENGUMPULAN INFORMASI •Mengenali Tupoksi BP •Mendata Kegiatan BP •Registrasi/Pencatatan Informasi yg Dihasilkan •Buat Jenis Informasi & Dokumen (Elektronik/Non Elektronik) KLASIFIKASI INFORMASI •Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala •Wajib Diumumkan secara Serta Merta •Wajib Tersedia Setiap Saat •Dikecualikan DOKUMENTASI INFORMASI •Deskripsi •Verifikasi •Otentifikasi •Pemberian Kode •Penataan dan Penyimpanan PELAYANAN INFORMASI •Melalui Pengumuman •Yang Disediakan Setiap Saat (melalui prosedur permohonan )
Fungsi Strategis PPID o Semua informasi dan dokumentasi di suatu Badan Puplik dikelola oleh PPID. o PPID menjalankan semua fungsi manajemen (POAC) atas informasi dan dokumentasi: - Planning (perencanaan) - Organizing (pengorganisasian) - Actuating (penggerak/pendorong) - Controlling (pengendalian) o PPID menjalankan fungsi pelayanan (Servicing). o PPID menjalankan fungsi penanganan/pengelolaan sengketa (Dispute Management). o PPID menjalankan fungsi “melindungi” pimpinan Badan Publik. o PPID harus diberi kewenangan akses lintas-sektor (unit kerja) demi pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik harus dimiliki PPID.
www.wonogirikab.go.id Kabupaten_wonogiri www.rgs.wonogirikab.go.id www.rgs.streamingkita.com @mBangunwonogiri RADIO GIRI SWARA PPID UTAMA PPID PEMBANTU menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; melakukan Uji Konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu; melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan melaksanakan pelayanan permohonan informasi dari masyarakat. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai cakupan kerjanya; menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan. TUGAS DAN WEWENANG
DIDP (DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama. DIDP paling sedikit memuat: nomor; jenis informasi ringkasan isi informasi; pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi; penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; waktu dan tempat pembuatan informasi; bentuk informasi yang tersedia; dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. No Jenis informasi Ringkasan isi informasi Pejabat/Unit / Satker yang menguasai informasi Penanggun g jawab pembuatan atau penerbitan informasi Waktu dan tempat pembuatan informasi Bentuk informasi yang tersedia Jangka waktu penyimpa nan atau retensi arsip Jenis Media yang memuat www.wonogirikab.go.id Kabupaten_wonogiri www.rgs.wonogirikab.go.id www.rgs.streamingkita.com @mBangunwonogiri RADIO GIRI SWARA
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi: (1) perseorangan; (2) kelompok masyarakat; (3) lembaga swadaya masyarakat; (4) organisasi masyarakat; (5) partai politik; dan (6) badan publik lainnya. Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan: (1) mencantumkan identitas yang berlaku KTP bagi pemohon informasi perorangan; (2) Pemohon informasi sebuah lembaga/organisasi melampirkan AD ART, Pengesahan badan hukum lembaga, SK Kepengrurusan dan Identitas (KTA) atas nama pemohon (3) mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; (4) menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; (5) mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan www.wonogirikab.go.id Kabupaten_wonogiri www.rgs.wonogirikab.go.id www.rgs.streamingkita.com @mBangunwonogiri RADIO GIRI SWARA
Pemohon mengajukan permintaan secara tertulis atau tidak tertulis. Petugas Layanan Informasi mencatat identitas Pemohon Informasi dan Jenis Informasi yang diminta. Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi PPID memberikan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja Jika informasi yang diminta bersifat terbuka, maka informasi tersebut wajib diberikan Jika informasi yang diminta bersifat tertutup (dikecualikan) maka PPID dapat menolak permohonan. 1 2 3 4 www.wonogirikab.go.id Kabupaten_wonogiri @mBangunwonogiri
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut : a. penolakan atas permintaan informasi sedangkan informasi yang diminta bersifat terbuka b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik. www.wonogirikab.go.id Kabupaten_wonogiri www.rgs.wonogirikab.go.id www.rgs.streamingkita.com @mBangunwonogiri RADIO GIRI SWARA (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatanyang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya