PEMBERONTAKAN SEMESTA

1

NOVEL SEJARAH
“PEMBERONTAKAN PRRI/PERMESTA”

Oleh :
Abraham Marchelino Pasalli
Dwi Anugrah Natayan Matasik
Evan Josua Paranduk Topangae

Isak Madali
Ravelina Paembonan
Richard Oliver Tana
Yuyun Puspitasari Runga’
Sekolah Lentera Harapan Toraja

2021/2022

Permesta adalah sebuah organisasi gerakan
politik yang dimotori oleh militer. Gerakan ini
dibentuk pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar,
namun kemudian pindah ke Manado, Sulawesi
Utara. Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel Ventje
Sumual, seorang perwira militer.
Munculnya pemberontakan PERMESTA diawali dengan adanya konflik antara rakyat
Sulawesi dan Sumatera Tengah yang merasa kebijakan pemerintah pusat telah menghambat
perekonomian lokal. Para perwira daerah merasa kecewa karena pemerintah pusat dianggap terlalu
mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan pulau lain. Politik dan perekonomian bangsa
Indonesia pada saat itu terpusat di pulau Jawa. Padahal sumber-sumber perekonomian negara lain
berasal dari pulau lain. Dengan hambatan tersebut, proses pengembangan daerah juga jadi terbatas
dan terganggu. Adanya perselisihan ini kemudian memunculkan aspirasi untuk memisahkan diri
dari Indonesia.
Pada 1957, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Pettarani bertemu dengan Perdana Menteri
Ali Sastroamidjoyo dan Menteri Dalam Negeri R Sunario. Saat itu, Gubernur Pangerang mendesak
pemerintah pusat agar mengupayakan otonomi yang lebih besar, khususnya Indonesia bagian
timur. Selain itu, Pangerang juga meminta pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak
bagi daerah guna melaksanakan proyek pembangunan lokal. Sampai akhirnya pada akhir Februari
1957, Andi Burhanuddin dan Henk Rondonuwu sebagai delegasi dari Sulawesi dikirim ke Jakarta
untuk kembali mendesak pemerintah pusat. Namun upaya mereka tetap juga gagal sehingga pada
2 Maret 1957, Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual memproklamasikan keadaan perang untuk
seluruh wilayah Indonesia Timur dan didirikan sebuah organisasi militer, yaitu permesta.

1

2 Maret 1957 jam 3 dinihari Letnan Kolonel Ventje Sumual memproklamasikan
PERMESTA yang berbunyi…

PROKLAMASI
Demi keutuhan Republik Indonesia, serta
demi keselamatan dan kesedjahteraan Rakjat Indonesia
pada umumnja, dan Rakjat Daerah di Indonesia Bahagian
Timur pada chususnja, maka dengan ini njatakan seluruh
wilajah Territorium VII dalam keadaan darurat perang
serta berlakunja pemerintahan militer sesuai dengan
pasal 129 Undang - Undang Dasar Sementara , dan
Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 dari

Republik Indonesia.
Segala peralihan dan penjesuaiannja dilaku-
kan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dalam
arti tidak, ulangi tidak melepaskan diri dari Republik

Indonesia.
Semoga Tuhan Jang Maha Esa beserta
kita dan menurunkan berkat dan hidajatNja atas

umatNja.-

Makassar, 2 Maret 1957
Pamglima Tentara & Territorium VII

Ttd
Letk: H.N.V. Sumual

2

Pada awal tahun 1958, markas PERMESTA dipindahkan ke manado karena berkurangnya
dukungan dari rakyat makassar untuk gerakan Permesta ini. 5 Februari 1958 Letnan Kolonel
Somba Panglima Kodam Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara membacakan ultimatum Permesta
di lapangan sario, Sulawesi Utara. Selain lapangan sario, lokasi sejarah gerakan permesta juga
terdapat pada gedung RRI Stasiun Manado yang merupakan terompet pusat di Minahasa dan
sekitarnya. Karena khawatir dipakai sebagai corong propaganda, gedung RRI di bom pada 22
Februari 1958. Tidak hanya itu, markas angkatan darat dan perumahan perwira di jalan sario pun
ikut di bom menggunakan pesawat Auri. Hal tersebut pun membuat kepulangan Kolonel Alex
Kawilarang dan Kolonel J.F Warouw dipercepat dari Beijing, Republik Rakyat China.

Kemudian, perang saudara pun kembali terjadi antara pasukan Permesta melawan pasukan
pemerintah pusat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution sebagai penumpasan
operasi tegas, Letnan Kolonel Djamin Ginting sebagai penumpasan operasi merdeka, dan Letnan
Kolonel Ibnu Sutowo Sebagai Operasi Sadar. Oktober 1961 seluruh wilayah yang dikuasai oleh
gerakan permesta telah direbut kembali ketiga operasi TNI-TNI tersebut dan kembali menjadi
bagian atau pangkuan Republik Indonesia

Proses penumpasan yang dilakukan pemerintah pusat dalam melawan pasukan permesta
bermula pada 10 Februari 1958 Dewan Banteng yang dibentuk 20 Desember 1996 dan diketuai
oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Saat itu, mereka (Dewan Banteng) mengeluarkan ultimatum
yang menyatakan Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandatnya kepada presiden atau pejabat
presiden memerintahkan Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk
membentuk zaken kabinet yang terdiri dari tokoh-tokoh yang jujur, serta meminta Mohammad
Hatta dan Sir Sultan Hamengkubuwono IX untuk bersedia menolong negara. Namun, pada 15

3

Februari 1958 pemerintah menolak ultimatum tersebut sehingga menimbulkan ketegangan antara
pemerintah pusat dengan dewan daerah. Hal ini membuat Letnan Kolonel Achmad Husein
mengumumkan terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) serta
Syafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai perdana menteri

22 FEBRUARI 1958
Operasi tegas daerah Riau dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution. Sasaran utamanya

adalah merebut kedudukan PRRI di Riau dengan menguasai Pekanbaru, serta menutup kemungkinan
pemberontak melarikan diri melalui Selat Malaka ke daerah Singapura dan Malaysia.
12 MARET 1958

TNI menerjunkan Pasukan Geraka Tjepat (PGT) dan Resimen Para Komando Angkatan Darat
(RPKAD) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Wiriadinata. Mereka berhasil menguasai Lapangan Terbang
Pekanbaru. Pada saat itu musuh tidak mengira TNI melakukan serangan mendadak, karena mereka sedang
menunggu bantuan senjata dan perbekalan yang dibawa oleh pesawat asing.
14 MARET 1958
Pasukan PRRI dipukul mundur dan sebagian dari mereka menyerahkan diri.

16-17 MARET 1958
Pasukan PRRI yang dipimpin oleh mantan Mayor,

Boyke Nanggolan menyerang dan menduduki Kota
Medan. Kemudian, TNI kembali memberangkatkan
kesatuan PGT dan RPKAD menuju Medan, Sumatera
Utara dalam Operasi Saptamarga yang dipimpin Letnan
Kolonel Djamin Ginting untuk menghadapi PRRI.

4

11 APRIL 1958
Operasi Saptamarga berhasil melumpuhkan pasukan PRRI dengan meduduki Tarutung, Pelabuhan

Udara Pinangsori, Padangsidempuan, Sibolga, Tapanuli Selatan, hingga ke wilayah-wilayah Sumatera
Barat.
14 APRIL 1958

Pasukan TNI memberi nama Operasi 17 Agustus untuk daerah Sumatera Barat yang dipimpin oleh
Kolonel Ahmad Yani.
17 APRIL 1958

Seluruh pasuka Operasi 17 Agustus mulai berperang melawan pasukan PRRI untuk menguasai jalan
besar Tabing-Padang. Operasi 17 Agusutus bertujuan untuk menguasai daerah Bukittinggi.
10 MEI 1958

Operasi Saptamarga II berhasil menduduki daerah Gorontalo yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan
Permesta
17-20 MEI 1958

Selain operasi Saptmarga, terdapat juga operasi Mena yang berhasil menguasai wilayah-wilayah
Ternate, Tidore, dan Morotai. Kemudian pada 26 Mei 1958, kekuatan PRRI berhasil dilumpuhkan setelah
TNI menduduki Payakumbuh. Mulai wilayah Sumatera Utara, Riau, hingga Sumatera Utara terbebas dari
PRRI.

5

26 JUNI 1958
Setelah melakukan beberapa upaya penumpasan melalui operasi-operasi militer, seperti Operasi

Saptamarga, Operasi Mena, dan Operasi 17 Agustus. Keberhasilan mereka melalui operasi-operasi tersebut
berhasil melumpuhkann pasukan-pasukan PRRI dan Permesta di beberapa wilayah Indonesia dan
merebutnya kembali. Kemudian, untuk upaya penumpasan terakhir ditugaskan pasukan militer yang disebut
operasi sadar yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ibnu Sutowo. Operasi ini bertujuan untuk menuntaskan
pemberontakan yang dilakukan PRRI dan Permesta di wilayah Sumatera Selatan yang dibantu dengan
pasukan-pasukan operasi sebelumnya.

Operasi Sadar berhasil menguasai kembali wilayah Sumatera Selatan secara keseluruhan terlepas dari
Permesta. Karena, Permesta berhasil merebut kembali wilayah Manado melalui Operasi Merdeka. Namun,
pada akhirnya yaitu pada Oktober 1961 seluruh wilayah yang dikuasai Permesta dan PRRI berhasil kembali
menjadi milik Republik Indonesia melalui operasi-operasi militer (TNI) yang telah dilakukan.

6

Sebelum seluruh wilayah yang dikuasai Permesta dan PRRI direbut TNI secara keseluruhan melalui
operasi-operasi militer pada Oktober 1961, pada 5 Januari 1960 pemerintah pusat serta pihak Permesta
melakukan sebuauh perunndingan mengenai pendamaian yang ingin dilakukan pihak Permesta.
Perundingan tersebut dihadiri oleh Tumbeleka seorang Panglima TT-V/Brawijaya dan Samuel Hein Tjame
Ticoalu. Tumbeleka saat itu meminta Tjame untuk masuk ke daerah Permesta untuk mencari solusi yang
terbaik terhadap masalah yang sedang berlanjut. Perundingan ini berlangsung cukup lama, karena
dibutuhkan kesepakatan antara dua kubu.

Sampai pada akhirnya, 17 Desember 1960 Permesta menyetujui untuk menghentikan pemberontakan
yang mereka lakukan. Berakhirnya pemberontakan ini, karena keputusan pemerintah pusat yang bersedia
membagi provinsi Sulawesi menjadi dua yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dan Manado yang
menjadi ibukota. Permesta resmi berakhir setelah Somba bersedia untuk menyerahkan diri dan
menandatangani sebuah pernyataan dan naskah penyelesaian Permesta.

7

8