Buku Standarisasi Perubahan Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

i



LEMBAR PENGESAHAN

STANDARISASI PELAYANAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI
HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL

Penulis:
Mohamad Fadilah Fajrie
NIP: 19980716 202204 1 001
Unit Kerja: Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon

Kepala Seksi Penetapan Hak Cirebon, November 2022
dan Pendaftaran
Mengetahui,

Koordinator Kelompok Substansi
Pemeliharaan Hak Tanah Ruang

dan Pembinaan PPAT

ttd ttd

Dani Ramdani Sukirman, S.H Ferawati, SH
NIP. 19691119 198903 1 003 NIP. 19780225 199803 2 001

Menyetujui,

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Cirebon

ttd

Teddi Guspriadi, S.SiT., M.Sc.
NIP. 19750828 199703 1 001

i

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................................i
DAFTAR ISI...................................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................................1

A. Latar Belakang.....................................................................................................................1
B. Maksud dan Tujuan.............................................................................................................2
C. Daftar Istilah ........................................................................................................................2
D. Dasar Hukum.......................................................................................................................4
BAB II STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN HAK .........................................................5
A. Ruang Lingkup Pekerjaan...................................................................................................5
B. Penyiapan Alat Kerja ..........................................................................................................5
C. Tahapan Pekerjaan ..............................................................................................................6
BAB III TEKNIS STANDARISASI PENGOLAHAN BERKAS PENINGKATAN HAK .....7
A. Pelaksana/Back Office ........................................................................................................7

1. Memeriksa Persyaratan Berkas Permohonan Peningkatan Hak ...................................7
2. Login Pada Website Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) .................................11
3. Booking Nomor Hak Milik ...........................................................................................12
4. Mencoret Status Hak Dan Nomor Hak ........................................................................15
5. Mencantumkan Nomor Hak Baru (Hak Milik) Dan Status Hak Atas Tanah ............18
6. Cap Stempel Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 Tentang
Pemberian Hak Atas Tanah Secara Umum .........................................................................21
B. Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang Dan Pembinaan
PPAT/Pejabat Yang Berwewenang .........................................................................................22
1. Memeriksa Kelengkapan Berkas, Mengecek Berkas Yang Telah Di Kerjakan Oleh
Petugas Pelaksana Dan Menandatangani Berkas ................................................................22
2. Memeriksa Data Pada Buku Tanah Dengan Data Pada Website KKP ......................23
C. Pelaksana/Back Office ......................................................................................................24
1. Cap garuda ditandatangan pejabat terkait pada buku tanah dan sertipikat ................24
2. Mencatat DI 307 & DI 208 Pada Sertipikat Dan Buku Tanah.......................................25
3. Validasi Dan Upload Dokumen Buku Tanah .............................................................27
4. Berkas Selesai ................................................................................................................32
TENTANG BUKU STANDARISASI INI .................................................................................33

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peranan yang sangat penting, artinya dalam kehidupan Bangsa
Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur
sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada didalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3
yaitu: bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh
rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia
dan merupakan kekayaan nasional dalam hal ini semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial. Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya
adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan
hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Pendaftaran
tanah sangat diperlukan baik perorangan maupun badan hukum Untuk menjamin kepastian
hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan
Hak Atas Tanah, telah diterbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 tentang Pemberian Hak Atas Tanah
Secara Umum sebagai dasar dalam rangka pemberian hak atas sebidang tanah kepada pihak
yang memenuhi syarat yang dilakukan dengan 1 (satu) penetapan pemberian hak. Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan Warga
Negara Indonesia yang luasnya sampai dengan 600 m2 (enam ratus meter persegi), atas
permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas pemegang
haknya dengan Hak Milik.

1

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya buku panduan standarisasi pelayanan perubahan hak ini adalah
untuk menyediakan suatu panduan pelayanan standarisasi dalam perubahan hak guna bangunan
menjadi hak milik atas tanah untuk rumah tinggal sehingga terbentuk kesatuaan pemahaman
dalam pelayanan perubahan hak tersebut.

Tujuan penyusunan buku panduan standarisasi pelayanan perubahan hak ini adalah
untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam
pelayanan perubahan hak atas tanah, agar terciptanya suatu panduan dalam pengerjaan
pelayanan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik atas tanah untuk rumah tinggal
sehingga dalam pengerjaan menjadi sistematis, dapat mempercepat dan ketepatan dalam
pengerjaan setiap tahapannya serta terciptanya sebuah sistem keberlanjutan dalam alih
pengetahuan khususnya pada pengerjaan pelayanan perubahan hak guna bangunan menjadi hak
milik atas tanah untuk rumah tinggal.

C. Daftar Istilah

KKP : Komputerisasi Kantor Pertanahan

DI : Daftar Isian

DI. 208 : Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah

DI. 301 : Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah

DI. 301A : Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (untuk pendaftaran tanah secara
sporadik)

DI. 305 : Daftar Penerimaan Uang Muka Biaya Pendaftaran Tanah (Buku
Panjar)

DI. 307 : Daftar Penghasilan Negara

HGB : Hak Guna Bangunan

HGB : Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama
30 tahun

HM : Hak Milik

2

Hak Milik : Hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang
SU atas tanah
Surat Ukur
IMB : Surat Ukur
IMB
: Dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk
NIB peta dan uraian
NIB
: Izin Mendirikan Bangunan
Buku Tanah
Sertipikat : Perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik
bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
Hak Atas Tanah mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku
Perubahan Hak
: Nomor Identifikasi Bidang Tanah

: Tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang
bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh
Indonesia

: Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data
fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya

: Surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang
bersangkutan

: Hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak
dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah
tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan,
serta memelihara tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah
tanah

: Hak guna bangunan dan hak pakai yang dimiliki oleh Warga Negara
Indonesia, yang digunakan dan dimanfaatkan untuk rumah tinggal
termasuk rumah toko dan rumah kantor, dapat diberikan hak milik
atas permohonan pemegang hak

3

Pendaftaran Tanah : Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur meliptrti pengurnpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik
dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, rnengenai bidang-
bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya
bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

6. Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Secara
Umum

7. Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah
Secara Umum

4

BAB II
STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN HAK
A. Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan kegiatan pengolahan berkas pelayanan hak guna bangunan
menjadi hak milik atas tanah untuk rumah tinggal anatara lain :
1. Kegiatan pengolahan berkas pelayanan hak guna bangunan menjadi hak milik atas tanah
untuk rumah tinggal mencakup penerimaan berkas oleh petugas loket pelayanan,
pengolahan berkas oleh petugas back office, dan penyerahan berkas kepada loket
penyerahan
2. Pengolahan berkas dilakukan pada Website Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)
3. Output akhir dari kegiatan standarisasi pelayanan perubahan hak adalah pengolahan berkas
pelayanan hak guna bangunan menjadi hak milik atas tanah untuk rumah tinggal secara
terstruktur dan tepat dalam pengolahan
B. Penyiapan Alat Kerja
1. Perangkat Keras:
- Komputer yang mendukung akses internet
- Scanner
- Printer
2. Perangkat Lunak:
- Website Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)
- Ms Excel
3. Perangkat Lainnya:
- Alat tulis
- Kertas Hvs A4
- Cap stampel Hak Milik
- Cap stampel berdasarkan keputusan menteri yang berlaku

5

C. Tahapan Pekerjaan

Tahapan pekerjaan pengolahan berkas pelayanan hak guna bangunan menjadi hak
milik atas tanah untuk rumah tinggal antara lain :

1. Penerimaan berkas oleh petugas loket pelayanan

Tahapan ini masyarakat secara langsung atau dikuasakan mendatangi Kantor
Pertanahan mengajukan permohonan berkas kepada loket pelayanan. Petugas loket
menerima berkas yang telah diajukan oleh pemohon, petugas memeriksa kelengkapan
berkas yang berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan,
setelah berkas yang diperiksa oleh petugas loket dinyatakan sudah lengkap dan sesuai maka
berkas tersebut di entri untuk mendapatkan Surat Perintah Setor (SPS) dan tanda terima
berkas sebagai bukti bahwa berkas yang diajukan sudah diterima oleh petugas loket
pelayanan. Setelah pemohon dinyatakan sudah membayar Pendapatan Negara Buka Pajak
(PNBP) maka secara otomatis petugas dapat mencetak kwitansi bukti pembayaran, dan
berkas dapat diproses ke tahap selanjutnya.

2. Pengolahan berkas dilakukan pada Website Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)

Petugas back office sebelum memproses berkas permohonan maka harus bon buku
tanah dan surat ukur kepada petugas arsip sesuai dengan nomor hak serta desa yang tertera
pada sertipikat yang diajukan. Setelah melakukan bon buku tanah dan surat ukur tersebut
dapat diproses secara tahapan demi tahapan serta secara terstruktur. Sebelum diproses
petugas dapat memastikan kembali persyaratan-persyaratan yang dilampirkan pada berkas
kemudian dicocokan dengan data pada sertipikat setelah persyaratan sudah sesuai dan tak
ada kesalahan maka dapat segara diproses. Petugas back office dapat entri berkas, booking
nomor hak milik baru, mengubahnya pada (sertipikat, buku tanah dan surat ukur)
berdasarkan pada data di kkp, hingga melakukan validasi, scan dan upload buku tanah.

3. Penyerahan berkas kepada loket penyerahan

Pada tahapan kerjaan ini berkas yang dinyatakan sudah selesai prosesnya yang

dikerjakan oleh petugas back office diserahkan kepada petugas loket penyerahan. Petugas

loket penyerahan memisahakan persyaratan permohonan menjadi warkah dan memisahkan

buku tanah serta surat ukur dengan sertipikat untuk dikembalikan kepada petugas arsip.

Petugas loket menghubungi pemohon memberikan informasi bahwa berkas yang diajukan

telah dinyatakan selesai dan pemohon dapat segera untuk mengambil sertipikatnya.

6

BAB III
TEKNIS STANDARISASI PENGOLAHAN BERKAS PENINGKATAN HAK
A. Pelaksana/Back Office
1. Memeriksa Persyaratan Berkas Permohonan Peningkatan Hak

Petugas pelaksana/back office memastikan kembali kelengkapan berkas permohonan
sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan
a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas
materai cukup

7

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan

c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

8

d. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)
e. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas
loket

9

f. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
g. Sertipikat HM/HGB/HP

10

h. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM
untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 m2

2. Login Pada Website Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)
a. Link untuk akses : https://tatapmuka-pelaksana.atrbpn.go.id/ . Setelah mengakses website
Kkp maka langsung pada halaman awal:

1. Masukan NIP untuk PNS
atau NIK untuk PPNPN
2. Masukan password
3. Klik Next setelah terisi
semua

11

b. Ketika sudah klik next maka secara sistem meminta kode otp melalui email
mail.atrbpn.go.id yang telah terdaftar

1. Masukan Kode OTP
2. Klik Login

3. Booking Nomor Hak Milik
a. Halaman utama Back Office Kantah pada Website KKP

1. Klik Berkas
2. Klik Berkas PNBP

b. Setelah klik pada berkas PNBP

1. Masukan Nomor Berkas Yang 2. Masukan Nomor
Tertera Pada Kwitansi Pembayaran Berkas Yang Sama (1)

3. Masukan Tahun Pada Nomor
Berkas
4. Setelah Terisi Lalu Klik Cari

12

c. Pencarian nomor berkas permohonan yang akan diproses

Klik pada
icon (buka)

d. Informasi dokumen yang nomor haknya belum berubah (Hak Guna Bangunan)

Klik Buat
Buku Tanah

Klik Ok

13

e. Memperoleh nomor hak baru (Hak Milik) 1. Klik
Icon Lihat
2. Nomor Hak
Baru (Hak Milik) 3. Klik Kirim

f. Mencatat nomor hak baru (hak milik) sebelum berkas didorong (Kirim)

Mencatat Nomor Hak
Baru (Hak Milik)

14

4. Mencoret Status Hak Dan Nomor Hak
a. Mencoret pada sertipikat

23

4
1

5
6

15

7

b. Mencoret pada buku tanah

2
1

3

16

4
5

c. Mencoret pada surat ukur

1

17

5. Mencantumkan Nomor Hak Baru (Hak Milik) Dan Status Hak Atas Tanah
a. mencantumkan nomor hak baru dan cap hak milik pada Sertipikat

3
2

4

1
5

18

6

b. mencantumkan nomor hak baru dan cap hak milik pada buku tanah

2
1

3

19

4

c. mencantumkan nomor hak baru pada surat ukur

1

20

6. Cap Stempel Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 Tentang
Pemberian Hak Atas Tanah Secara Umum

a. Cap stempel perubahan hak pada sertipikat

Nomor hak
baru(HM)/Desa atau
Kelurahan

Nomor hak
lama(HGB)/Desa atau
Kelurahan

b. Cap stempel perubahan hak pada buku tanah

Nomor hak
baru(HM)/Desa atau
Kelurahan

Nomor hak
lama(HGB)/Desa atau
Kelurahan

21

B. Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang Dan Pembinaan
PPAT/Pejabat Yang Berwewenang

1. Memeriksa Kelengkapan Berkas, Mengecek Berkas Yang Telah Di Kerjakan Oleh Petugas
Pelaksana Dan Menandatangani Berkas
a. Menandatangani berkas pada sertipikat

b. Menandatangani berkas pada buku tanah

22

2. Memeriksa Data Pada Buku Tanah Dengan Data Pada Website KKP
a. Masuk akun kkp, masukan nomor berkas dan buka informasi dokumen pada Kkp

13 4
25

6

7

b. Memeriksa kecocokan data pada buku tanah dengan data pada Kkp

Klik icon
lihat

Jika data pada buku
tanah dengan Kkp sudah
sesuai, maka klik setuju

23

Jika data pada buku
tanah dengan Kkp sudah
sesuai, maka klik setuju

Berkas dinyatakan telah kedorong dan ditandatangani untuk tahap selanjutnya ke petugas
pelaksana/ back office

C. Pelaksana/Back Office
1. Cap garuda ditandatangani pejabat terkait pada buku tanah dan sertipikat

24

2. Mencatat DI 307 & DI 208 Pada Sertipikat Dan Buku Tanah
a. Login pada Kkp dan masuk pada pencarian berkas

1. Klik Berkas 3. Masukan Nomor Berkas Yang 4. Masukan Nomor
2. Klik Berkas PNBP Tertera Pada Kwitansi Pembayaran Berkas Yang Sama (1)

5. Masukan Tahun Pada Nomor
Berkas
6. Setelah Terisi Lalu Klik Cari

Klik pada
icon (buka)

b. Mendapatkan DI 307 & DI 208

25

c. Mencatat DI 307 & DI 208 pada sertipikat dan buku tanah

Diperoleh
dari Kkp

d. Kembali kemenu awal(jangan kirim sebelum pekerjan selesai semuanya)

Klik kembali

26

e. Scan buku tanah

3. Validasi Dan Upload Dokumen Buku Tanah

a. Login dokumen Kkp

Link akses : https://dokumen.atrbpn.go.id/

b. Tampilan setelah memasukkan user name, password dan kode Otp

3. Masukkan kecamatan 4. Masukkan desa/kelurahan
yang tercantum sesuai yang tercantum sesuai pada
pada Buku Tanah Buku Tanah

1. Klik 6. Klik cari 5. Masukkan nomor
Dokumen Hak hak sesuai pada buku
tanah
2. Klik Buku Tanah
HAT/HMSRS

7. Klik dua
kalli

27

c. Pengajuan validasi buku tanah

1. Klik icon
gembok

2. Klik Ya untuk
pengajuan
validasi

4. setelah klik ok,
klik pencarian

3. Klik Ok validasi
berhasil diajukan,
selanjutnya
menghubungi admin
untuk acc validasi

28

4. Tanda sudah di 5. Klik dua kali Tampilan icon dokumen
acc validasi, tidak belum ada
ada centangnya

Pada setiap data dokumen Kkp sesuaikan dengan data yang tertera pada buku tanah

9. Klik icon simpan 10. Klik icon gembok

7. Isi petunjuk Kkp 8. Pastikan tanggalnya sama
sesuai petunjuk tertera dengan tanggal DI & centang
pada buku tanah pada formasi jabatan

6. Isi nomor seri blanko
pada buku tanah bagian
depan pojok atas
sebelah, jika belum terisi

11. Klik ya, setelah
semuanya data sesuai
dengan buku tanah

29

d. Upload dokumen buku tanah

1. Klik icon upload

2. Klik file

3. Pilih file yang 4. Klik open
ingin diupload

4. Klik ya

30

5. Klik unggah

7. Klik icon silang
untuk kembali

6. Klik oke, berkas
sudah selesai diupload

8. Klik cari, Tampilan icon dokumen
untuk refresh sudah terupload

Sudah ceklis,
validasi sudah
digembok kembali

31

4. Berkas Selesai
a. Membuat format bukti penyerahan ke loket penyerahan produk

b. Dorong berkas yang telah dinyatakan selesai, supaya keterangan berkas sudah selesai
(posisi loket penyerahan)

Klik kirim, berkas
dinyatakan sudah
selesai

32

………

BUKU STANDARISASI INI DIBUAT DALAM
RANGKA PEMENUHAN KEGIATAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS 2022 YANG DILAKUKAN
OLEH PENULIS, ADAPUN ISI DARI BUKU
STANDARISASI INI SEPENUHNYA BERDASARKAN
PENGAMATAN, PENGALAMAN, DAN RISET YANG
DILAKUKAN OLEH PENULIS. APABILA
DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN DAN
PEMBARUAN DASAR HUKUMNYA, MAKA AKAN
DIPERBAIKIN DAN DIUPDATE SEBAGAIMANA
SEMESTINYA.

CIREBON, NOVEMBER 2022
MOHAMAD FADILAH FAJRIE

CP: [email protected]

33

34