STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

BUKU SAKU DIGITAL

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

DISUSUN OLEH : RIESA CHIPSINTA MISESA

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat,
berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik
“Buku Saku Digital SOP Pengelolaan Media Sosial Pada Kantor Pertanahan
Kota Samarinda”. Penyusunan buku saku digital ini dapat terselesaikan tidak
terlepas dari bantuan berbagai pihak yang dengan sabar membimbing dan
memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan buku saku digital ini
dengan tepat waktu.
Harapan bagi penulis adalah supaya dengan adanya buku saku digital ini
dapat memberikan manfaat dan informasi yang memadai pada bidang
kehumasan atau tata usaha instansi pemerintah khususnya dalam
pengelolaan media sosial di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota
Samarinda, sehingga kedepannya pengerjaan pengelolaan media sosial bisa
semakin baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Samarinda, Oktober 2022

Penulis

01

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

DAFTAR ISI

01 Kata Pengantar

02 DaftarIsi

03 Pendahuluan

05 Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan

06 Prosedur Pelaksanaan
09 Strategi Pengelolaan Media Sosial

12 Daftar Informasi Publik yang
Dikecualikan di Lingkungan Kementerian
13 Aturan Penggunaan Logo/Lambang
17 dan Warna Kementerian ATR/BPN

Contoh Template

19 Penutup

02

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

PENDAHULUAN

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai
salah satu misi yaitu “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan
Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”. Sehingga sebagai Kantor
Pertanahan dibawah naungan Kementerian ATR/BPN harus turut
mewujudkan misi tersebut. Salah satu caranya dengan memanfaatkan
media baru (media yang menggunakan teknologi internet). Dilain hal salah
satu tugas instansi pemerintah juga harus menyebarluaskan informasi dan
kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing
kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta
membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi instansi
pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif dalam
pelaksanaannya.

Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII) bahwa layanan yang paling banyak diakses menggunakan
internet adalah media sosial dengan presentase 87,13%. Selain itu,
penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru
dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial
menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam
pertukaran informasi melalui daring (dalam jaringan/online).

03

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan
interaksi dengan masyarakat, maka praktisi di instansi pemerintah harus
mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan
khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara
komunikasi yang konvensional. Media sosial bersifat dua arah dan terbuka,
yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berpartisipasi,
berbagi, dan menciptakan isi.

Oleh karena itu, pada masa sekarang dan akan datang khususnya di
instansi pemerintah perlu memperhatikan peran media sosial serta terlibat
secara aktif didalamnya. Saat ini hampir seluruh lembaga pemerintah telah
menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana
komunikasi kehumasan. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan
bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat
membawa dampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif
maupun negatif, bisa masuk tanpa dapat dikendalikan sehingga
mempengaruhi citra Lembaga.

Untuk menunjang hal-hal tersebut di atas, perlu disusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam menjalankan mekanisme
pengelolaan media sosial serta menjadi acuan bagi pembuatan petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis pengelolaan media sosial di Kantor
Pertanahan khususnya Kota Samarinda.

04

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

DASAR HUKUM,
MAKSUD DAN TUJUAN

A. DASAR HUKUM
1.Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
2.Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3.Permen PANRB nomor 83 tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan
Media Sosial Instansi Pemerintah

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Pengelolaan Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Samarinda mempunyai
maksud dan tujuannya yaitu merupakan kegiatan yang dilaksanakan
Subbaggian Tata Usaha yang bertujuan untuk mengelola informasi dan
konten media sosial, agar informasi dan konten yang terdapat pada media
sosial selalu update dan akurat.

05

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

PROSEDUR
PELAKSANAAN

Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan untuk mengelola media sosial agar
menjadi efektif dan efisien :
a. Penanggung Jawab
Seluruh tim media sosial yang telah ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan Kota
Samarinda melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan.
b. Waktu Pelaksana
Pelaksanaan media sosial dilaksanakan pada jam kerja:

1.Senin – Kamis pukul 08.00 sd 16.00 WITA.
2.Jumat pukul 08.00 sd 13.00 WITA
c. Kualifikasi Pelaksana
1.Menguasai pengoperasian komputer dan sistem aplikasinya
2.Mempunyai komunikasi yang baik.
d. Fasilitas Penunjang
1.Laptop atau PC;
2.Jaringan Internet;
3.Komputer Administrator;
4.Software Aplikasi;
5. Handphone.

06

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

e. Tabel Prosedur

No Uraian Kegiatan Kelengkapan Pelaksana Waktu Output Keterangan
Terkait

1. Kegiatan Kantor Pertanahan

a. Mengumpulkan Dokumen Petugas 1 hari Dokumentasi Berdasarkan
atau memberikan kegiatan (surat yang dan notulen PERMEN
data informasi undangan/surat
(gambar, dokumen tugas dll), alat melakukan kegiatan ATR/BPN No
atau video) kegiatan 32 Tahun
transportasi,
kamera 2021 Tentang
Layanan
Informasi

Publik Ayat I
Lampiran II

b. Proses editing hasil Komputer/laptop, TIM Media 1 jam - Konten yang Berdasarkan
konten yang telah jaringan internet, Sosial 2 hari telah diedit KEPMEN No
dikumpulkan aplikasi editing,
59/KEP-
data(foto atau 5.11/III/2017
video) yang akan
tentang
diedit LAMBANG/

LOGO

c. Menyaring konten Data-data (foto Pejabat 1 jam Konten yang

yang telah diedit dan atau video) yang pengawas telah di
meminta approval telah dilakukan approve
pejabat pengawas
proses editing untuk tayang

d. Mempublikasikan Data-data (foto TIM Media 30 Postingan di

konten yang sudah atau video) yang Sosial Menit akun media
final dan telah di telah dilakukan sosial Kantor
setujui Pertanahan
proses editing
dan proses filter Kota
Samarinda

e. Penyimpanan Data-data (foto TIM Media 30 Folder

konten di google atau video) yang Sosial Menit penyimpanan
drive telah dilakukan
di google
proses editing drive
dan proses filter

f. Membuat rekapan Komputer/laptop, TIM Media 30 Rekapan link

untuk bahan laporan jaringan internet Sosial menit bentuk word

dan excel

07

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

No Uraian Kegiatan Kelengkapan Pelaksana Waktu Output Keterangan
Terkait

2. Kegiatan Kementerian

a. Mengumpulkan Laptop, TIM Media 1-3 jam Hasil

data (gambar, Handphone, Sosial pencarian
dokumen atau video) jaringan internet
konten Kementerian konten
ATR/BPN kegiatan
Kementerian

b. Memposting Data-data (foto TIM Media 30 Postingan di

kembali (me-repost) atau video) yang Sosial Menit akun media
konten Kementerian telah dilakukan sosial Kantor
di akun Pertanahan Pertanahan
Kota Samarinda proses editing
dan proses filter Kota
Samarinda

c. Membuat rekapan Komputer/laptop, TIM Media 30 Rekapan link

untuk bahan laporan jaringan internet Sosial menit bentuk word

dan excel

3. Penanganan akun media sosial (jika ada respon dari masyarakat)

a. Merespon atau Komputer/ Seluruh
Tanggapan Berdasarkan
membalas respon laptop, bagian atau 30 atau balasan PERMEN
dari masyarakat departemen menit -
jaringan internet dilibatkan 3 hari ke ATR/BPN No
dan respon dari masyarakat 32 Tahun

masyarakat 2021 Tentang
berupa komentar Layanan
Informasi
atau message
Publik Ayat I
Lampiran II

b. Membuat rekapan Komputer/ TIM Media
Rekapan

terkait respon yang laptop, jaringan Sosial 1 hari komentar
diberikan masyarakat atau respon
internet dan masyarakat
respon dari agar bisa
masyarakat dimonitor
berupa komentar
atau message

Membuat laporan Seluruh rekapan

Laporan Format
yang telah dibuat TIM 1 media sosial laporan
4. akhir kegiatan Media minggu mengikuti
Sosial kepada Kementerian
media sosial kanwil

08

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

STRATEGI
PENGELOLAAN
MEDIA SOSIAL

Untuk mengelola media sosial perlunya dilakukan strategi agar dalam
pengelolaan media sosial menjadi efektif dan efisien. Berikut ini strategi
yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan media sosial khusunya untuk
instansi pemerintahan dari berbagai platform media sosial mulai dari
Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube:

1. Profile Akun Media Sosial: Maksimalkan akun media sosial dengan
mengisi profile yang informatif (cantumkan nomor darurat, link website,
cantumkan nama akun media sosial lainnya, dsb). Serta gunakan foto
profile yang mengidentitaskan instansi tersebut agar masyarakat atau
khalayak dapat mudah mengenali.

2. Konten: Konten media sosial harus berdasarkan PERMEN ATR/BPN No
32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik pada Lampiran II
yaitu daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan kementerian.
Selain itu, konten tidak hanya berupa postingan foto atau video. Tetapi
konten juga disarankan berupa infografis agar mengundang atensi
para pengguna media sosial, karena banyak penelitian mengatakan
bahwa infografis lebih menarik visualnya yang menampilkan dalam bentuk
gambar, icon, dan angka-angka yang meningkatkan minat pembaca.

3. Caption: Buatlah caption secara singkat, padat dan jelas yang
menginformasikan tentang konten yang dibuat. Hindari caption yang terlalu
panjang karena tidak efektif. Gunakan gaya bahasa yang sesuai sehingga
mudah dipahami oleh masyarakat. Buatlah kata kunci atau tagar
(hastag) sehingga memudahkan pengguna media sosial dalam melakukan
pencarian. Selain itu gunakan kata sapaan setiap kali membuat caption
sehingga terkesan lebih dekat dengan masyarakat.

09

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

4. Lakukan Kolaborasi: Jika memungkinkan lakukan kolaborasi atau
lakukan endorsement bersama influencer atau tokoh yang
berpengaruh untuk membuat konten bersama. Meskipun terkesan
kurang elegan jika suatu lembaga pemerintahan menggunakan jasa
influencer media sosial, namun tidak dipungkiri, posting-postingan promosi
oleh para tokoh di media sosial masih cukup efektif apalagi dalam hal
memperluas penyebaran konten.
5. Waktu posting: Salah satu yang menjadi strategi dalam pengelolaan
media sosial adalah dengan memperhatikan waktu yang tepat pada saat
memposting dimedia sosial. Berikut waktu yang tepat:

Facebook : penayangan konten disarankan antara pukul 13.00-16.00
pada hari Senin sampai Jumat. Jumlah konten yang ditayangkan
disarankan antara 1-2 postingan/hari atau 10-12 postingan/minggu.
·Instagram: penayangan disarankan antara pukul 11.00-13.00 dan
pukul 19.00-21.00 pada hari Senin-Jumat. Jumlah konten yang
ditayangkan disarankan berkisar antara 3-6 postingan/hari atau 24-30
postingan/minggu.
Twitter: penayangan disarankan antara pukul 12.00-16.00 pada hari
Senin sampai Jumat. Jumlah konten yang ditayangkan disarankan
berkisar antara 5-7 postingan/hari atau sekitar 40-50
postingan/minggu.
Youtube: penayangan konten disarankan antara pukul 12.00-16.00
pada Senin-Jumat. Jumlah konten yang ditayangkan setiap harinya
disarankan berkisar antara 5-7 postingan/hari atau sekitar 40-50
postingan/minggu.

10

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

f. Lakukan penanganan: Menjalankan program media sosial tidak berhenti
hingga suatu konten berhasil ditayangkan sesuai jadwal dan menarik
perhatian masyarakat. Tetapi setelah konten ditayangkan dan menarik
perhatian masyarakat justru masih harus melihat respon dari masyarakat
yang mungkin perlu direspon kembali. Sebab jika kita ingat kembali, salah
satu tujuan penggunaan media sosial adalah untuk menjadi salah satu
media komunikasi antar Lembaga dan masyarakat (komunikasi dua arah)
bukan satu arah. Sehingga perlunya response atau tanggapan yang
cepat dan tepat dalam merespon masyarakat baik komentar pada
postingan ataupun message yang diberikan pada masyarakat. Selain
itu, pastikan setiap bagian atau departemen terlibat dalam program
media sosial. Hal ini untuk mengurangi risiko kesalahan merespon.
g. Buatlah laporan: Hal terakhir yang harus dilakukan dalam pengelolaan
media sosial lembaga pemerintah yaitu membuat laporan sebagai bahan
evaluasi kedepan. Pemantauan untuk membuat bahan laporan bisa
dilakukan secara berkala baik mingguan, bulanan atau 3 bulan

11

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN

Berdasarkan PERMEN ATR/BPN No 32 Tahun 2021 Tentang Layanan
Informasi Publik Ayat I Lampiran II, bahwa Informasi Publik yang
Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon
Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya informasi ini
tidak diperbolehkan juga dalam penyebaran melalui konten postingan pada
akun media sosial Kantor Pertanahan. Berikut daftar informasi yang
dikecualikan:

No Informasi Publik
yang Dikecualikan

INFORMASI PERTANAHAN DAN TATA RUANG.

Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk:

a. Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Bekas Tanah Partikelir;

b. Surat Keputusan Kesediaan/Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Ganti

1 Kerugian Tanah Partikelir;
c. Surat Keputusan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir, Tanah Kelebihan

Maksimum dan Tanah Absentee;

d. Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform;

e. Surat Keputusan Redistribusi Tanah.

Data HGU termasuk:

2 a. Nama Pemilik HGU;
b. Dokumen HGU (Surat ukur, Buku Tanah, dan Warkah);

c. Peta HGU d. Daftar HGU Terlantar.

a. Kuesioner Pemetaan Sosial dan Potensi Kawasan (Form KT- 106);
3 b. Berita Acara Persetujuan dari Pemegang Hak dan/atau Penggarap Tanah atas

Rencana Konsolidasi Tanah (KT) (Form KT-107).

Data terkait subjek peserta Konsolidasi Tanah antara lain:
a. Formulir Identifikasi Subjek dan Objek KT (Form KT-205);
4 b. Berita acara Kesepakatan Hasil Identifikasi Subjek dan Objek KT (Form KT 206);
c. Daftar Subjek dan Objek Hasil Desain KT (Form KT-211);.
d. Surat Pernyataan Persetujuan Desain KT(Form KT-212).

12

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

No Informasi Publik
yang Dikecualikan

5 Buku Materi Teknis Rencana Tata Ruang.

6 Peta Rencana Tata Ruang dalam Format Shapefile.

7 Dokumen teknis penyusunan Rencana Tata Ruang.

8 Dokumen analisa dan kajian pembuatan rekomendasi kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang.

9 Data Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah.

10 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Penugasan Kepala Kantor
Pertanahan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang sedang berjalan/diselenggarakan.

11 Laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Penugasan Kepala Kantor
Pertanahan Pengadaan Tanah yang sedang berjalan/diselenggarakan.

12 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana
Pengadaan Tanah dan Sekretariat yang sedang berjalan/diselenggarakan.

13 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah dan
Sekretariat yang sedang berjalan/diselenggarakan.

Data proses Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar meliputi:

a. Penetapan basis data;

b. Identifikasi;

14 c. Peringatan I – III;
d. Usulan penetapan tanah telantar;

e. Usulan peruntukan TCUN;

f. Surat Keputusan penetapan tanah telantar;

g. Surat Keputusan penetapan peruntukan TCUN.

15 Data dan Hasil Audit Tata Ruang.

16 Data Proses Wasmatlitrik (Pengawasan Pengamatan Penelitian atau Pemeriksaan) dan proses Penyidikan
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

17 Informasi dan data pelapor, terlapor, dan dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang melalui laporan dan
pengaduan langsung dan sistem pelaporan online.

18 Laporan Hasil Audit Tata Ruang.

19 Surat Keputusan Tim Audit Tata Ruang.

13

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

No Informasi Publik
yang Dikecualikan

20 Dokumen rencana pelaksanaan audit tata ruang.

21 Laporan hasil fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya laporan dan pengaduan,
pelapor, dan dugaan pelanggaran bidang penataan ruang yang ditangani.

22 Berita Acara Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

23 Berita Acara Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

24 Berita acara gelar perkara pelanggaran pemanfaatan ruang.

25 Berkas administrasi wasmatlitrik dan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang.

26 Dokumen Data Fisik dan Data Yuridis serta Dokumen Penanganan Kasus Pertanahan.

INFORMASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

1 Laporan Barang Milik Negara (unaudited).

INFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN

1 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

INFORMASI KEPEGAWAIAN

1 Akses Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

2 Data Hasil Evaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil/Pejabat.

3 Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi Pegawai Negeri Sipil/Pejabat.

4 Identitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

5 Data Rencana penempatan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.

6 Dokumen hasil sidang Baperjakat (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/ranking Pejabat
Struktural).

7 Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan
struktural.

14

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

No Informasi Publik
yang Dikecualikan

8 Surat Keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari
jabatan struktural.

9 Daftar Pejabat yang akan dilantik.

10 Instrumen Tes Potensi/Kompetensi Pegawai Negeri Sipil/Pejabat.

11 Instrumen Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil /Pejabat.

12 Soal Tes Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

13 Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil

14 Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

15 Keputusan izin/keterangan tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil.

16 Dokumen pengelolaan kepegawaian: (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun dan
administrasi kepegawaian).

17 Dokumen atau data perselisihan/sengketa kepegawaian.

INFORMASI PENGAWASAN

1 Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal.

2 Laporan hasil pemeriksaan kinerja oleh Inspektorat Jenderal.

3 Laporan hasil pemeriksaan kasus oleh Inspektorat Jenderal.

4 Reviu dan evaluasi meliputi keuangan dan barang milik negara.

5 Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

6 Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (seperti: kuitansi,
SPP, SPM, dan SP2D).

INFORMASI LAINNYA

1 Penelitian di bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan yang sedang dalam proses

15

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

ATURAN PENGGUNAAN
LOGO DAN WARNA

Berdasarkan KEPMEN No 59/KEP-5.11/III/2017 Tentang LAMBANG/ LOGO
bahwa ukuran (grid) Lambang/Logo dan ketentuan warna Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan memiliki aturan sebagai
berikut:
a. Ukuran

b. Warna

16

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

CONTOH TEMPLATE
MEDIA SOSIAL

a. Contoh template frame konten

b. Contoh template cover depan dan belakang video pendek

17

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

c. Contoh Infografis

18

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda

PENUTUP

Buku digital ini merupakan panduan prosedur untuk tim media sosial
terkait pengelolaan media sosial Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Buku
saku digital ini disusun atas dasar bentuk dari aktualisasi pelatihan dasar
CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
tahun 2022. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara materi dalam buku
saku digital ini dengan peraturan yang berlaku, maka pelaksanaannya
mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.

19

Kantor Pertanahan
Kota Samarinda