BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA IMPLEM PERATURAN GUBERNUR SUMATE TENT TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN PROVINSI SUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI B PROVINSI SUM FGD Penataan Job A Badan Pendapatan Daera Medan, 1 M
MENTASI ERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TANG N TATA KERJA PERANGKAT DAERAH MATERA UTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH MATERA UTARA Area dan Job Product ah Provinsi Sumatera Utara Maret 2023
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3 E. Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri atas: 4. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA FUNGSI BADAN (Pasal 430 – 442): 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi; 2. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi; 3. Penyelenggaraan administrasi Badan; 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; 5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. A Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
KEPALA BADAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH P SUBBIDANG PERENCANAAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN PEND. DAERAH DAN KERJASAMA JABATAN FUNGSIONAL SUBBIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN I SUBBIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN II JABATAN FUNGSIONAL UNIT PENGELOLA TEKNIS (UPTD) PENDAPATAN D SEKSI LAYANAN PENDAPATAN I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA N SEKRETARIS SUBBAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN & ASET BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH SUBBIDANG PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH SUBBIDANG EVALUASI PENDAPATAN DAERAH JABATAN FUNGSIONAL SUBBIDANG INFRASTRUKTUR DAN TATA KELOLA SUBBIDANG PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI JABATAN FUNGSIONAL S DAERAH AERAH SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI LAYANAN PENDAPATAN II
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENDAPATAN DAERAH No. UPTD Pendapatan Daerah Tipe K 1. Medan Utara A Medan 2. Medan Selatan A Medan 3. Pangkalan Brandan A Pangkala 4. Stabat A Stabat 5. Binjai A Binjai 6. Lubuk Pakam A Lubuk Pa 7. Sei Rampah A Sei Ramp 8. Tebing Tinggi A Tebing Ti 9. Lima Puluh A Lima Pulu 10. Simalungun A Perdagan 11. Kisaran A Kisaran 12. Tanjung Balai A Tanjung B 13. Aek Kanopan A Aek Kano 14. Rantau Prapat A Rantau Pr 15. Kotapinang A Kotapinan 16. Gunung Tua A Gunung T 17. Sibuhuan A Sibuhuan
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Kedudukan Wilayah Kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Kota Medan dan Kebupaten Deli Serdang n Brandan Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Kota Binjai kam Kabupaten Deli Serdang pah Kabupaten Serdang Bedagei nggi Kota Tebing Tinggi uh Kabupaten Batubara ngan Kabupaten Simalungun Kabupaten Asahan Balai Kota Tanjung Balai opan Kabupaten Labuhanbatu Utara rapat Kabupaten Labuhanbatu ng Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tua Kabupaten Padang Lawas Utara n Kapupaten Padang Lawas
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH No. UPTD Pendapatan Daerah Tipe K 18. Padang Sidempuan A Padang S 19. Sipirok A Sipirok 20. Panyabungan A Panyabu 21. Natal A Natal 22. Sibolga A Sibolga 23. Pandan A Pandan 24. Tarutung A Tarutung 25. Balige A Balige 26. Pematangsiantar A Pematan 27. Dolok Sanggul A Dolok Sa 28. Pangururan A Panguru 29. Salak A Salak 30. Sidikalang A Sidikalan 31. Kabanjahe A Kabanjah 32. Gunung Sitoli A Gunung 33. Teluk Dalam A Teluk Da
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Kedudukan Wilayah Kerja Sidempuan Kota Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan ngan Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal Kota Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah g Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Toba ngsiantar Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun anggul Kabupaten Humbang Hasundutan ran Kabupaten Samosir Kabupaten Pakpak Bharat ng Kabupaten Dairi he Kabupaten Karo Sitoli Kota Gunung Sitoli. Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat alam Kabupaten Nias Selatan
ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATER Aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, meliputi: 1. pembagian kerja, 2. departementalisasi 3. bagan organisasi formal, 4. rantai perintah dan kesatuan perintah, 5. tingkat dan hirarki manajemen, 6. saluran komunikasi, 7. rentang manajemen dan kelompok-kelompok (formal dan informal) yang wajib dipertimbangkan. Unsur-unsur dalam struktur organisasi, terdiri dari : 1. Spesialisasi kegiatan; berkenaan dengan spesifikasi tugastugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja) dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja (departementalisasi). 2. Standarnisasi kegiatan; prosedur-prosedur yang digunakan untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai perencanaan; 3. Koordinasi kegiatan; prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan kerja dalam organisasi; 4. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan; menunjukkan lokasi (letak) kekuasaan pembuatan keputusan. 5. Ukuran unit kerja menunjukkan jumlah personil dalam suatu kelompok kerja.
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA RA UTARA n P O A A C Perencanaan & Pengembangan Sekretariat Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan & UPTD Pengendalian & Evaluasi
SEKRETARIAT FUNGSI: a. Penyelenggaraan pengelolaan umum dan perlengkapan; b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan; c. Penyelenggaraan kepegawaian JOB AREA & JOB PRODUCT: SEKRETA SUBBAG KEPEGAW SUBBAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN 1. Tata persuratan dan ke-Arsip-an; 2. Kebersihan, keamanan dan kenyamanan kantor; 3. Protokol (Pelayanan Pimpinan dan Tamu) serta upacara-uacara kenegaraan; 4. Koordinasi Pokja, ULP, PPK dan Pejabat Pengadaan; 5. Penyusunan PPK, PPTK dan Pengurus Barang; 6. Penyusunan RKBU dan Proses PBJ; 7. Sertifikasi dan Alas Hak atas Tanah dan Bangunan Kantor; 8. Pendayagunaan Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan dan Pengemudi; 9. Optimalisasi pendayagunaan BMD, khususnya kendaraan dinas, termasuk pajak-pajak serta distribusi BBM; 1. Mapping kebutuhan p Non-PNS); 2. DUK, ANJAB/ABK; 3. Penatausahaan ASN ( 4. Penanganan atas pela dan disiplin ASN (PNS 5. Penadayagunaan Ten Perkantoran; 6. Menitoring dan Evalua (=Karejo).
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA ARIAT GIAN WAIAN SUBBAGIAN KEUANGAN & ASET ersonil (PNS dan (PNS dan Non-PNS); anggaran kode etik S dan Non-PNS); aga Pendukung asi Presensi 1. Penyusunan PPK, PPK Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pembantu di UPTD; 2. Penyusunan SE Kaban tentang Prosedur Pencairan, Kelengkapan SPJ dan Verifikasi lingkup Badan dan UPTD; 3. Penatausahaan Aset; 4. Pelaksanaan Fungsi Akuntansi; 5. Penyusunan Laporan Keuangan
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH FUNGSI: a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan b. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan penge d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. JOB AREA & JOB PRODUCT: KEPALA B SUBBID PENGEMBAN DAERAH DAN SUBBIDANG PERENCANAAN 1. Koordinasi RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKT; 2. Forum SKPD; 3. Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. Analisis Potensi Penerimaan PDRD dan Penyusunan SK Kaban tentang Target Pendapatan pada masing-masing UPTD; 5. Bahan-bahan kebutuhan DPRD terkait dengan Penetapan APBD dan P-APBD (untuk sektor Pendapatan); 6. Koordinasi Program Pengarusutamaan Gender 1. Inovasi Pelayanan PD Kemendagri, Kemenk HAM serta KemenPAN 2. Standar Operasional Standar Pelayanan Pu Bisnis Proses PDRD; 3. Road Map Intensifikas sumber-sumber/poten Pendapatan Lainnya; 4. Fasilitasi Pembentuka (Perda/Pergub) lingku 5. Fasiiitasi Kerjasama O Pemunugutan PDRD.
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA n dan pengembangan pendapatan daerah; embangan pendapatan daerah; dan BIDANG DANG NGAN PEND. KERJASAMA JABATAN FUNGSIONAL DRD (sesuai Arahan keu, Kemenkum & N-RB); Prosedur (SOP), ublik (SPP) dan Peta si dan Ekstensifikasi nsi PDRD dan an Produk Hukum up Badan; Optimalisasi 1. Forum Renja; 2. Perencanaan Belanja (RKA, DPA, DPPA serta DIPA); 3. Analisis APBD dan P-APBD; 4. Laporan Bulanan. Triwulanan dan Semesteran serta Prognosis Anggaran Belanja; 5. Verifikasi RKA-SKPD, RKA-PPKD, DPA-SKPD dan DPPD-SKPD; 6. Bahan-bahan kebutuhan DPRD terkait dengan Penetapan APBD dan P-APBD (untuk sektor Belanja);
BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH FUNGSI: a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengelo pendapatan daerah; b. penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi pendapatan daerah; c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan penda d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsin JOB AREA & JOB PRODUCT: KEPALA B SUBBID PENDAPA SUBBIDANG PENDAPATAN I 1. Ranpergub NJKB; 2. Ranpergub Juklak Pemungutan PKB/BBNKB; 3. RanperKaban tentang Juknis Pemungutan PKB/BBNKB; 4. Ranpergub Pengelolaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB; 5. Pelaksanaan fungsi Sekretariat Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Utara; 6. Pengelolaan NPWPD untuk PKB/BBNKB; 7. Road Map Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB (Sensus, PMKP, dll); 8. (Rapat) Koordinasi dan Evaluasi dengan Kab/Kota terkait Pengelolaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. 1. Ranpergub Nilai Jual 2. Ranpergub Harga Das 3. Ranpergub Nilai Pero Permukaan (NPAP); 4. Ranpergub Juklak Pe PBBKB, Pajak Rokok MBLB; 5. RanperKaban tentang Pemungutan PAB, PAP Rokok; 6. (Rapat) Koordinasi da Kab/Kota terkait Peng Pajak MBLB; 7. Pengelolaan NPWPD PBBKB
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA olaan patan daerah; dan ya. BIDANG DANG ATAN II JABATAN FUNGSIONAL Alat Berat; sar Air (HDA); lehan Air mungutan PAB, PAP, dan Opsen Pajak g Juknis P, PBBKB dan Pajak an Evaluasi dengan gelolaan Opsen untuk PAB. PAP, dan 1. Fungsi Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah, BUMD dan Pendapatan Lainnya; 2. Akuntansi Penerimaan PDRD; 3. Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Realisasi Penerimaan PDRD, BUMD dan Pendapatan Lainnya; 4. SK Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Kab/Kota; 5. SK Gub tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Kab/Kota; 6. Monitoring dan Koordinasi dengan BPKD tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Kab/Kota.
BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DA FUNGSI: a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang penge evaluasi pendapatan; b. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pendapatan; c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan e d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsin JOB AREA & JOB PRODUCT: KEPALA B SUBBID EVALUASI PE DAER SUBBIDANG PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH 1. Zona Integritas (ZI) menuju WBK-WBBM dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 2. Fasilitasi Pelaporan LHKPN dan LHKASN; 3. Road Map Reformasi Birokrasi dan Manajemen Risiko; 4. Monitoring Penerimaan PDRD pada RKUD; 5. Fasilitasi dan Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal dan Eksternal; 6. Tindaklanjut serta Pemutakhiran atas LHP Pengawasan Internal dan Eksternal; 7. Faslitasi Sertijab dalam rangka Mutasi Kepala UPTD selaku KPA. 1. Evaluasi Kinerja Satg 2. Monitoring Pengelola UPTD; 3. (Rapat) Evaluasi Peng UPTD; 4. Dokumen Pelaporan ( Laporan Kinerja, LKP AMJ); 5. Bahan-bahan kebutuh Penyusunan LKPJ LP 6. Penyusunan dan Peni Kepuasan Masyaraka
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA AERAH endalian dan evaluasi pendapatan; dan ya. BIDANG DANG ENDAPATAN RAH JABATAN FUNGSIONAL as OPAD; an PDRD pada gelolaan PDRD pada (SAKIP/LAKIP, PJ dan LPPD dan han DPRD terkait PD dan AMJ; ilaian Indeks at (IKM). 1. Evaluasi Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang PDRD; 2. Pelaksanaan Fungsi SP4N Lapor; 3. Pendampingan dalam rangka Penyusunan Produk Hukum; 4. Penanggungjawab Dokumentasi Produk Hukum lingkup Badan; 5. Penanganan Dumas terkait dengan Pelayanan PDRD.
BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATA FUNGSI: a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan S Pendapatan Daerah; b. penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Sistem d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsin JOB AREA & JOB PRODUCT: KEPALA B SUBBID PENGELOLAA APLIK SUBBIDANG INFRASTRUKTUR DAN TATA KELOLA 1. Penetapan Spesifikasi Infrastruktur Sistem Informasi dalam RKBU; 2. Integrasi Infrastrukur Jaringan terkait Pengelolaan PDRD; 3. Pemeliharaan/Perawatan Infrastruktur Sistem Informasi Pendapatan Daerah. 1. Integrasi seluruh Apli 2. SE Kaban tentang Sis Update data terkait P 3. Koneksitas Layanan P 4. Koneksitas Aplikasi d 5. Kemananan dan keter pendayagunaan user 6. Penyajian Data terkait 7. Pelaksanaan fungsi S PDRD
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA N DAERAH Sistem Informasi ; m Informasi Pendapatan Daerah; dan ya. BIDANG DANG AN DATA DAN KASI JABATAN FUNGSIONAL kasi terkait PDRD; sdur Input dan DRD; PDRD; engan stakeholerds; rtiban serta r-id; t dengan PDRD. Statistik tentang 1. Pelaksanaan Operasionalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); 2. Pelaksanaan fungsi ke-Humas-an; 3. Pelaksanaan fungsi Admin Web dan Media Sosial; 4. Pengkoordinasian pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan tentag PDRD; 5. Branding Bapendasu (Pameran, dll); 6. Pelaksanaan fungsi ‘creator content’
BIDANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENDAPATAN DAERAH FUNGSI: a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan p b. penyelenggaraan layanan pemungutan pendapatan Daerah; JOB AREA & JOB PRODUCT: KEPALA SEKSI LA PENDAP SUBBAGIAN TATA USAHA 1. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset, umum dan perlengkapan serta naskah dinas dan kearsip-an; 2. Keamanan, ketertiban dan kenyamanan kantor; 3. Koordinasi Fungsi PPTK, Bendahara Pembantu dan Pengurus Barang; 4. Final cross-check dan rekonsiliasi Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. 1. Penyusunan Petunjuk Layanan PKB/BBNKB UPTD; 2. Melaksanakan proses PKB/BBNKB (pendata 3. Koordinasi dengan PO Raharja dan PT. Bank rangka pelayanan ke- 4. Penyusunan Proyeksi PKB/BBNKB dalam ra Target pada UPTD yb 5. Koordinasi dengan Ka rangka Intensifikasi P PKB/BBNKB dan pela dan Opsen BBNKB.
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA pendapatan Daerah; UPTD AYANAN PATAN I SEKSI LAYANAN PENDAPATAN II k Operasional B sesuai kondisi s pemungutan aan s/d pelaporan); OLRI, PT. Jasa k SUMUT dalam -SAMSAT-an; Penerimaan angka Penetapan s; ab/Kota dalam Pemungutan aksanaan Opsen PKB 1. Penyuusunan Petunjuk Operasional Layanan PAB dan PAP sesuai kondisi UPTD; 2. Melaksanakan proses pemungutan PAB dan PAP (pendataan s/d pelaporan); 3. Koordinasi dengan Kab/Kota dalam Pemungutan Pajak MBLB dan pelaksanaan Opsen Pajak MBLB; 4. Pendataan objek PBBKB dan Intensifikasi penerimaan Pajak Rokok; 5. Penyusunan proyeksi penerimaan PAB dan PAP dalam rangka Penetapan Target pada UPTD ybs; 6. Fasilitasi Pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.
TO DO LIST (Ad hock) 1. Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Utara 2. Penyusunan Kelas Jabatan di lingkungan Bap UU Nomor 1 Tahun 2022 ‘ketentuan mengenai In diatur dalam Pasal 104, hanya dapat dilaksanakan s penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah memp pemungutan Pajak dan Retribusi’
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; penda dalam rangka antisipasi Pasal 191 ayat (1) nsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai mpertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi
T O G E W E C A A C H I M O R E
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA E T H E R A N I E V E E