PENSIUN PEGAWAI

2022

PENSIUN CANDRA TYA R., S.Pd.
PEGAWAI

Bahan Ajar OTK Kepegawaian

Kelas XII OTKP

A. Pengertian Pensiun
Pengertian pensiun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak bekerja lagi
karena masa tugasnya sudah selesai.Syamsir (2004) mendefinisikan pensiun sebagai
penghargaan tertinggi yang diberikan kepada setiap PNS yang telah loyal dan
mengabdikan diri pada instansinya.
Sementara itu, berikut pengertian pensiun menurut beberapa ahli:
(1) Menurut Dr. Wirawan,
Pensiun adalah suatu program yang mengharuskan pegawai menyisihkan sebagian
gaji atau upah yang diterimanya dalam waktu tertentu (dana pensiun) yang akan
digunakan oleh perusahaan/organisasi untuk membayar benefit pensiunnya setelah
bekerja dalam waktu tertentu (usia pensiun) yang ditentukan oleh peraturan
perusahaan/organisasi.
(2) Menurut Kasmir.
Pensiun adalah hal seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian
tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan
perjanjian yang telah ditetapkan
(3) Menurut Arifianto,
Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun pada setiap bulan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(4) Menurut Sastra Djatmika dan Marsono
Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas
pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai penghidupan selanjutnya
agar dirinya tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain.

(5) Menurut The Liang Gie alam Ensiklopedi Administrasi, pensiun adalah tunjangan
balas jasa yang diterima seorang pegawai yang sudah tidak bekerja lagi, karena
sudah dianggap mencapai umur lanjut dan telah melakukan tugas pekerjaan dengan
baik selama aktif bekerja.

Selain pengertian tersebut, berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal
10, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai betuk balas jasa terhadap pegawai
negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya pada negara. Dari beberapa
pengertian yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pensiun adalah
penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai yang telah selesai bekerja karena masa
tugasnya sudah selesai.

B. Tujuan Pensiun
Pensiun merupan upaya untuk memberikan
penghasilan kepada pegawai yang telah setia
mengabdi dan berjasa kepada negara. Hak
pensiun tidak terbatas pada pegawai saja,
tetapi diberikan pula kepada janda/dudanya
atau anaknya yangberusia di bawah 25 tahun.

Tujuan Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi
kerja, Lembaga Pengelola dan karyawan.
✓ Bagi pemberi kerja, dana pensiun bertujuan untuk:

(1) Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi
kepada perusahaanya.

(2) Agar di masa pensiun tersebut, karyawannya mendapatkan jaminan.
(3) Memberikan rasa aman pada karyawan.
(4) Meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan.
(5) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat.

✓ Bagi karyawan, lembaga keuangan memberikan tujuan:
(1) Kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa
pensiun.
(2) Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja.

✓ Sedangkan bagi Lembaga Pengelola adalah:
(1) Mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan, karena iuran dana
pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi.
(2) Turut membantu, menyelenggarakan program pemerintah.

C. Dasar Pensiun
1. UU No. 11 tahun 1969, Tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/dudanya PNS
2. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999,Tentang Pokok-pokok
kepegawaian ;
3. PP No. 7 tahun 1977 , PP No.15 tahun 1985, PP No. 15 tahun 1992, PP No. 15 tahun
1993 , PP No. 6 tahun 1997 dan PP No. 10 tahun 2008;
4. PP No. 32 tahun 1979, Tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
5. PP No. 12 tahun 1981, Tentang perawatan tunjangan cacat dan uang duka ;
6. PP No. 1 tahun 1983, Tentang perlakuan terhadap calaon PNS yang tewas atau cacat
akibat kecelakaan karena dinas ;
7. PP No. 49 tahun 1980,Tentang pemberhentian tunjangan tambahan penghasilan bagi
PNS , janda/duda PNS;PP No. 5 tahun 1987, Tentang perlakuan terhadap penerimaan
pensiun/tunjangan yang hilang ;
8. PP No. 8 tahun 1989, Tentang pemberhentian dan pemberian pensiun otomatis PNS
serta pemberian pensiun janda/duda ;

9. SE Ka. BAKN, No
16/SE/1982, Tentang
pemberhentian PNS
daerah yang berpangkat
Pembina Tk I Golongan
ruang IV/b keatas ;

10. Keputusan Ka. BAKN
No. 74/Kep/1989 tentang
pemberhentian dan pemberian pensiun PNS daerah serta pemberian pensiun
janda/dudanya ;

11. Kep Ka. BAKN No. 18 tahun 1992 tentang tata cara pemberhentian dan pemberian
pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b serta
pembayarannya;

12. Kep. Ka BAKN No.19 tahun 1993 tentang penetapan pensiun janda/duda pensiun
PNS yang belum ditetapkan berdasarkan PP No. 8 tahun 1989 ;

13. Kep. Ka. BAKN No. 32 Tahun 1994 tentang pertimbangan teknis pensiun
janda/duda pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b keatas;

14. PP nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

15. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun
Janda/Duda sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda;
Peraturan Kepala BKN Nomor 3 tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Pemerintahan Nomor 14 tahun 2008 Tentang Penetapan Pensiun Pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya.

D. Penerima Pensiun dan Macam-macam Pensiun
1. Pihak yang berhak adalah Janda/Duda dan Anak yang sah dari Peserta yang terdaftar
pada Dana Pensiun atau Pihak yang ditunjuk;
2. Pihak yang ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk Peserta sebelum pensiun atau
meninggal dunia untuk menerima dana yang merupakan hak Peserta dalam hal
Peserta tidak menikah atau tidak mempunyai Anak;
3. Penunjukan sebagaimana dimaksud diatas batal apabila Peserta menikah atau
mempunyai anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun;
4. Penunjukan pihak yang ditunjuk dilakukan oleh Peserta pada saat mengajukan
permohonan menjadi Peserta dengan mengisi formulir kepesertaan Dana Pensiun
atau melakukan perubahan dalam periode kepesertaan dengan menggunakan formulir
perubahan data peserta;
5. Dalam hal Peserta tidak melakukan penunjukan, apabila Peserta meninggal dunia
maka dana Peserta dibayarkan kepada Ahli Waris

E. Awal Pemberian Pensiun
1. Pensiun Normal – Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya sudah
mencapai masa pensiun yang ditetapkan perusahaan.
2. Pensiun Dipercepat – Pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu, seperti
pengurangan pegawai di perusahaan. Pensiun ini memungkinkan karyawan untuk
pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun yang sudah ditentukan. Biasanya
wajib ada alasan yang jelas untuk mengajukan permohonan agar pensiunnya
dipercepat.
3. Pensiun Ditunda – Pensiun ditunda adalah karyawan yang berhenti bekerja sebelum
mencapai usia pensiun normal, sehingga pembayaran dana pensiunnya ditunda
sampai karyawan tersebut mencapai usia pensiun normal.
4. Pensiun Cacat – Pensiun yang diberikan karena adanya sebuah kecelakaan,
sehingga pekerja dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan pada perusahaan.
Pensiun cacat tidak berhubungan dengan usia, dan akan diberikan jika tidak lagi
cakap atau tidak mampu melakukan pekerjaannya.

F. Awal dan Akhir Pemberian Pensiun
Mulainya pemberian pensiun-pegawai. (1) Pensiun-pegawai yang berhak diterima
diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan
sebagai pegawai negeri. (2) Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang
ini, pensiun-pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai negeri yang
bersangkutan mencapai usia 50 tahun.
Berakhirnya hak pensiun-pegawai. Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan
bulan penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia

G. Pendaftaran Istri/Suami/Anak sebagai Penerima Pensiun Janda/Duda
Pendaftaran isteri( isteri – isteri) /suami/anak(anak-anak) sebagai yang berhak menerima
pensiun janda / duda harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penerima pensiun
pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk kepala Kantor Urusan Pegawai.
Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus
dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri didaftarkan.
Pendaftaran isteri ( isteri – isteri ) /
anak ( anak-anak) sebagai yang
berhak menerima pensiun janda harus
dilakukan dalam waktu 1 ( satu )
tahun sesudah perkawinan/kelahiran
atau sesudah saat terjadinya
kemungkinan lain untuk melakukan
pendaftaran itu