PANDUAN TATA CARA PENGELOLAAN DATA RUTIN PELAYANAN KB_OK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan
Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Panduan Tata Cara
Pengelolaan Data Rutin Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2015 dapat
terselesaikan. Semoga Panduan dapat dipergunakan sebagai acuan seluruh pihak
yang terkait pelayanan KB.

Pengelolaan data rutin pelayanan KB disusun sejalan dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga
Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.

Dengan adanya perubahan lingkungan strategis menuntut perlu dilakukannya
penyesuaian terhadap pengelolaan data rutin pelayanan KB, yaitu
penyesuaian/perubahan indikator, variabel, serta mekanisme pelaksanaan
pelayanan KB. Selain itu, dalam mendukung kebijakan Sistem Jaminan Kesehatan
Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan masyarakat agar menjadi
peserta KB dan menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) di setiap
tempat pelayanan KB. BKKBN juga mempuyai tanggung jawab mengidentifikasi
potensi yang dimiliki oleh tempat pelayanan KB di seluruh Indonesia guna
menjamin pelayanan KB dapat dilakukan di setiap tempat pelayanan KB.

Data hasil pelayanan KB sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya
diharapkan benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas,
akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat
dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik saran
maupun koreksi terhadap terbitnya Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin
Pelayanan KB Tahun 2015, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2015

Direktur Pelaporan dan Statistik,

Drs. Aidin Tentramin, MA
Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|i

ii| Pelayanan Keluarga Berencana

KATA SAMBUTAN

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN tidak hanya
mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang KB saja tetapi juga mencakup
bidang penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan data
dan informasi. Agar mampu menghasilkan data dan informasi pelayanan KB yang
berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya, diperlukan instrumen
penunjang yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut, yang salah satunya
adalah pengembangan pengelolaan data rutin pelayanan KB.

Upaya untuk menunjang penyediaan data dan informasi bagi pengelolaan
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga, terutama yang
berkaitan dengan data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan
mutasi alokon, maka diperlukan “Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin
Pelayanan KB Tahun 2015”. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan
kemudahan bagi para pelaksana dan pengelola data di berbagai tingkatan wilayah
(Perwakilan BKKBN Provinsi, SKPD-KB Kabupaten/Kota, Balai Penyuluhan
KB/Kecamatan, serta tempat pelayanan KB) dalam melakukan kegiatan
pengelolaan data rutin KB, untuk menunjang penyediaan data dan informasi
secara cepat, tepat dan akurat.

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 disusun
untuk memenuhi tata cara pengelolaan data dan informasi Program
Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang lebih baik di berbagai
tingkatan wilayah, yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data,
pengiriman laporan umpan balik, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi
data dan informasi dari kegiatan operasional pelayanan KB.

Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua
pihak, khususnya kepada Kelompok Kerja yang telah memberi masukan dan saran
serta telah bekerja keras menjalankan tugas hingga tersusunnya Panduan Tata Cara
Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 dengan baik. Semoga Allah
SWT, meridhoi usaha kita bersama.

Jakarta, Desember 2015

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan
dan Informasi,

dr. Abidinsyah Siregar, DHSM., M.Kes

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|iii

iv| Pelayanan Keluarga Berencana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

KATA SAMBUTAN iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vii

PERATURAN KEPALA BKKBN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1
B. TUJUAN 3
C. RUANG LINGKUP 4
D. BATASAN DAN PENGERTIAN 10

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI 17

A. KEBIJAKAN 17
B. STRATEGI 17

BAB III LANGKAH KEGIATAN 19

A. PERSIAPAN 19
B. PELAKSANAAN 21
C. PEMANFAATAN DANPENYEBARLUASAN
27
INFORMASI
D. PENYIMPANAN, KEAMANAN, DAN KERAHASIAAN 29

INFORMASI 31

BAB IV POKOK-POKOK KEGIATAN 31
32
A. SARANA DAN PRASARANA 34
B. SUMBER DAYA MANUSIA 36
C. ALUR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
D. MONITORING DAN EVALUASI 39

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|v

vi| Pelayanan Keluarga Berencana

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Pelatihan/Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB 33
Gambar 4.2. Alur Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan KB 36

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|vii

viii| Pelayanan Keluarga Berencana

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 316/PER/G4/2015

TENTANG

PANDUAN TATA CARA PENGELOLAAN DATA RUTIN PROGRAM

KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan operasional di lapangan
dan sebagai dasar untuk perencanaan, pengendalian dan
penilaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga diperlukan Sistem Pencatatan dan
Pelaporan;

b. bahwa untuk menjamin peningkatan cakupan dan mutu
data hasil Sistem Pencatatan dan Pelaporan yang terdiri dari
Sub Sistem Pendataan Keluarga, Sub Sistem Pelayanan
Kontrasepsi dan Sub Sistem Pengendalian Lapangan,
diperlukan tata cara pencatatan dan pelaporan Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang
Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga;

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|ix

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

x| Pelayanan Keluarga Berencana

8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas eselon I Lembaga Non Kementerian,
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana nasional Nomor 273/PER/B4/2014;

10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

Menetapkan MEMUTUSKAN :
: PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG
PANDUAN TATA CARA PENGELOLAAN DATA RUTIN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

Pasal 1
Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.

Pasal 2
Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pendataan Keluarga;
b. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan Keluarga

Berencana;
c. Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan.

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|xi

Pasal 3
Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Provinsi mempunyai tugas :
a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota;
b. Melakukan sosialisasi; dan
c. Menyiapkan dukungan Sumber Daya Manusia, Dana, dan Sarana.

Pasal 4
Khusus untuk penegelolaan data rutin Pendataan Keluarga atau Pemutakhiran
Data Keluarga, dilaksanakan berdasarkan Instruksi Kepala BKKBN dan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Gubernur serta Surat Edaran
Bupati dan Walikota.

Pasal 5
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 120/PER/G4/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program
Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2015

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Surya Chandra Surapaty
xii| Pelayanan Keluarga Berencana

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin|xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai perubahan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun
internasional, telah memberi pengaruh pula dalam pelaksanaan Program
Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Indonesia. Perubahan
paradigma kependudukan dan pembangunan dunia, serta tuntutan perubahan
di tanah air telah memberi nuansa baru dan perubahan mendasar dalam
pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan
Pembangunan Keluarga di Indonesia. Dengan berbagai perubahan dukungan
strategi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 itu telah
dilakukan amandemen di DPR, sehingga pada tahun 2009 terbit Undang-
Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang ini, Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas dan fungsi
tidak hanya di ruang lingkup penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja,
tetapi juga mencakup bidang kependudukan. Undang-Undang tersebut
diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun
2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, disebutkan bahwa
pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan salah
satunya adalah pengelolaan data rutin pelayanan Keluarga Berencana (KB).
Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub
Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem
informasi keluarga.

Dalam era reformasi, Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan
Keluarga masih tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah, sehingga
program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden
No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Sebagai langkah lanjut, maka arah
kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kependudukan dan

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 1

keluarga berencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah salah satunya difokuskan
kepada peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi
kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, terdiri dari data dan
informasi hasil Pendataan Keluarga, Pelayanan KB, dan Pelayanan KB.

Urusan pelayanan KB sejalan juga dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang dalam salah satu pasalnya
menyatakan bahwa “Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dan
penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan,
rawat inap, pelayanan darurat dan tindakan medis lainnya”. Hal ini diperkuat
dengan adanya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 185 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dalam Jaminan
Kesehatan Nasional.

Perkembangan kelembagaan dan lingkungan strategis seperti desentralisasi,
demokratisasi, debirokratisasi, globalisasi, hak asasi manusia, pengarusutamaan
gender, dan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, menuntut perlu segera
dilakukan penyesuaian/perubahan indikator, variabel, serta mekanisme
pelaksanaanpelayanan KB, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap
Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015.

Memperhatikan berbagai tuntutan di atas dan perkembangan pemanfaatan
teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan sistem pengumpulan
serta pengelolaan data hasil pelayanan KB secara desentralisasi.
Pengembangan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan Basis Data
Keluarga Indonesia sebagai sumber data by name by address untuk peserta KB.
Entri data hasil pelayanan KB by name by address diharapkan dapat dilakukan
pada tingkat paling bawah yang mendekati sumber data, yaitu tempat
pelayanan KB, untuk meminimalisasi adanya manipulasi data hasil pelayanan
Keluarga Berencana.

Secara umum, Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB
Tahun 2015 ini disusun untuk memenuhi tata cara pengelolaan data dan
informasi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang
lebih baik di berbagai tingkatan wilayah, yang meliputi pengumpulan data,
pengolahan data, pengiriman umpan balik, bimbingan teknis, serta
monitoring dan evaluasi data dan informasi dari kegiatan operasional
pelayanan KB. Dalam penyusunan dan pengembangan panduan ini
didasarkan pada beberapa pemikiran antara lain :

1. Bahwa proses pengelolaan data rutin pelayanan KB yang berkaitan
dengan data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan
mutasi alokon yang dilakukan oleh Petugas Pengelola Data mulai dari
tempat pelayanan KB sampai tingkat pusat harus dilakukan sebagai bukti
nyata (evidence base) dan pemenuhan akuntabilitas publik dari kegiatan
pelaksanaan pelayanan KB kepada masyarakat di wilayah itu.

2 |Pelayanan Keluarga Berencana

2. Data dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan KB yang dikumpulkan
merupakan variabel data yang digunakan sebagai bahan penentuan dan
monitoring indikator kinerja program. Oleh karena itu, pengertian atau
definisi operasional dari data dan informasi yang dikumpulkan ini
diberlakukan dalam sistem yang standar secara nasional.

3. Data dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan KB dikumpulkan secara
cepat, tepat, dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan
operasional program, perencanaan dan evaluasi sasaran Program
Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di berbagai tingkatan
wilayah (tempat pelayanan KB, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan
pusat).

Untuk memperoleh kegunaan data dan informasi tersebut, maka dalam
pengelolaan data rutin pelayanan KB mengacu pula pada prinsip “12 Kaidah
Plus” yang selama ini digunakan, yaitu:

1. Bermanfaat bagi pengumpul data, masyarakat, dan manajemen.
2. Memperhatikan prinsip desentralisasi.
3. Belum tercakup dalam sistem lain.
4. Kegiatan dan hasil kegiatan yang dicatat dan dilaporkan sudah menjadi

pola operasional baku secara nasional.
5. Bersifat kuantitatif.
6. Relatif cepat berubah.
7. Mengutamakan data proses dan keluaran (output).
8. Data input sangat selektif.
9. Dapat dimengerti petugas, pengelola dan pelaksana program.
10. Dapat diidentifikasi (terukur).
11. Mudah dikontrol dan ditelusuri.
12. Memanfaatkan teknologi informasi.

Sedangkan Plus yang dimaksudkan adalah para petugas pengelola data harus
bersikap proaktif dalam melakukan pngelolaan data rutin pelayanan KB yang
dibakukan secara berjenjang dari tingkat bawah sampai tingkat atas.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dan penerbitan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data
Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 dapat dijelaskan secara umum dan khusus
sebagai berikut :

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 3

1. UMUM

Memberikan panduan dan acuan secara rinci dalam pengelolaan data
rutin pelayanan KB bagi pengelola data tingkat Pusat hingga lini lapangan.
Selain itu, dalam rangka menunjang penyediaan data dan informasi
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga, terutama yang
berkaitan dengan data potensi tempat pelayanan KB, pelayanan KB, dan
mutasi alokon di berbagai tempat pelayanan KB.

2. KHUSUS

Pengeloaan data rutin pelayanan KB secara khusus menjelaskan langkah-
langkah pengelolaan data rutin pelayanan KB yang meliputi persiapan,
pelaksanaan, penyebarluasan data dan informasi, pemantauan dan
evaluasi hasil pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah mulai dari tempat
pelayanan KB, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

C. RUANG LINGKUP

1. JANGKAUAN

Adalah pengelola data tingkat Pusat hingga lini lapangan yang
memanfaatkan pengelolaan data rutin pelayanan KB, dengan rincian
sebagai berikut :

a. Tingkat Pusat

1) Unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional.

2) Mitra Kerja Terkait
 Pemerintah;
 Non Pemerintah.

b. Tingkat Provinsi

1) Perwakilan BKKBN Provinsi.
2) Mitra Kerja Terkait

 Pemerintah;
 Non Pemerintah.

c. Tingkat Kabupaten dan Kota

1) SKPD-KB Kabupaten dan Kota.
2) Mitra Kerja Terkait

4 |Pelayanan Keluarga Berencana

 Pemerintah;
 Non Pemerintah.

d. Tingkat Lini Lapangan

1) Balai Penyuluhan KB;
2) Kepala UPT/PPLKB/Koordinator PLKB;
3) Tempat Pelayanan KB;
4) PLKB/PKB;
5) Mitra Kerja Terkait.

2. SASARAN

Sasaran pada pelayanan KB adalah tempat pelayanan KB dan Pasangan
Suami Istri (PUS), data yang dikumpulkan terdiri dari :

a. Data Potensi Tempat Pelayanan KB, terdiri dari:

1) Identitas :
a) Nama tempat pelayanan KB;

b) Alamat tempat pelayanan KB :

 Jalan, kode RT, dan kode RW;
 Nama dan kode desa/kelurahan;
 Nama dan kode kecamatan;
 Nama dan kabupaten/kota;
 Nama dan kode provinsi.
c) Jenis tempat pelayanan KB :

 Statis :
 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) :
 Klinik Utama;
 Rumah Sakit Umum;
 Rumah Sakit Khusus.
 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) :
 Puskesmas;
 Praktik Dokter;
 Klinik Pratama;
 Rumah Sakit Tipe D Pratama.
 Jaringan :
 Pustu;
 Pusling;
 Poskesdes/Polindes.

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 5

 Jejaring :
 Praktik Dokter;
 Praktik Bidan.

 Bergerak :

 Muyan;
 Kapal Laut.

d) Status kepemilikan tempat pelayanan KB :

 Kemenkes Pusat;
 Dinkes Provinsi;
 Dinkes Kabupaten/Kota;
 BKKBN;
 SKPD-KB Kabupaten/Kota;
 TNI;
 POLRI;
 BUMN/BUMD;
 Swasta;
 LSOM.

e) KB perusahaan :

 Ya, jika tempat pelayanan KB pada perusahaan;
 Tidak, jika tempat pelayanan KB tidak pada perusahaan.

f) PKBRS :

 Ya, jika FKRTL (Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit
Khusus) membentuk PKBRS;

 Tidak, jika FKRTL (Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit
Khusus) tidak membentuk PKBRS.

g) Status kerjasama dengan BPJS Kesehatan :

 Ya, bekerja sama langsung :

 No. PKS;
 Masa berlaku;
 No. Register tempat pelayanan KB pada BPJS

Kesehatan.

 Ya, bekerja sama tidak langsung :

 No. PKS;
 Masa berlaku.

 Tidak.

2) Sarana dan perlengkapan yang bisa dipakai :

a) Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK);

6 |Pelayanan Keluarga Berencana

b) Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K);
c) Tensimeter;
d) Meja ginekologi;
e) IUD kit;
f) Implan removal kit;
g) Vasektomi kit;
h) Minilaparotomi kit;
i) Laparoskopi;
j) Ruang operasi;
k) Sterilisator;
l) Lampu periksa (examination lamp);
m) Ruang konseling KB dan kesehatan reproduksi;
n) Materi Kesehatan Reproduksi;
o) Sarana komputer/laptop.
3) Tenaga :
a) Nomor induk kependudukan;
b) Nama;
c) Profesi :

 Dokter kebidanan dan kandungan;
 Dokter bedah/urologi;
 Dokter umum;
 Bidan;
 Perawat;
 Administrasi.
d) Pelatihan teknis pelayanan dan R/R :
 IUD;
 Tubektomi;
 Vasektomi;
 Implan 1 batang;
 Implan 2 batang;
 KIP/konseling;
 R/R.

b. DataPelayanan KB, terdiri dari :

1) Nama faskes KB/jaringan/jejaring;

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 7

2) Kode faskes KB/jaringan/jejaring;
3) Bulan dan tahun pelayanan;
4) Tanggal pelayanan;
5) Kode keluarga Indonesia (KKI);
6) Nama peserta KB;
7) Pemberian Informed Consent;
8) Pelayanan KB pasca persalinan;
9) Pelayanan KB pasca keguguran;
10) Jenis tindakan :

a) Pemberian:
 Suntikan 1 bulanan;
 Suntikan 3 bulanan;
 Pil;
 Kondom.

b) Pemasangan:
 Implan 1 batang;
 Implan 2 batang;
 IUD CuT 380A;
 IUD lain-lain.

c) Pencabutan dan pemasangan:
 Implan 1 batang;
 Implan 2 batang;
 IUD CuT 380A;
 IUD lain-lain.

d) Operatif:
 Tubektomi;
 Vasektomi.

e) Pencabutan:
 Implan 1 batang;
 Implan 2 batang;
 IUD CuT 380A;
 IUD lain-lain.

f) Komplikasi berat

11) Kegagalan;

8 |Pelayanan Keluarga Berencana

12) Penggunaan asuransi :

a) BPJS kesehatan;
b) Asuransi lainnya;
c) Tidak memiliki.
13) Sumber alokon :
a) APBN;
b) APBD;
c) Mandiri.
c. Data Alat dan Obat Kontrasepsi, terdiri dari :

1) Nama faskes KB/jaringan/jejaring;
2) Kode faskes KB/jaringan/jejaring;
3) Sumber alokon;
4) Bulan dan tahun mutasi alokon;
5) Tanggal mutasi alokon;
6) Kode mutasi alokon :

a) Penerimaan;
b) Pengeluaran untuk pelayanan KB;
c) Pengeluaran FKTP untuk distribusi alokon ke jaringan atau

jejaring;
d) Rusak;
e) Kadaluarsa.
7) Mutasi alokon;
8) Alokon :
a) Pil;
b) Suntikan 1 bulanan;
c) Suntikan 3 bulanan;
d) Kondom;
e) IUD CuT 380A;
f) IUD lain-lain;
g) Implan 1 batang;
h) Implan 2 batang.

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 9

D. BATASAN DAN PENGERTIAN

Untuk standarisasi dan keseragaman pengertian istilah di dalam pengelolaan
data rutin pelayanan KB, diberikan batasan dan pengertian sebagai berikut:

1. UMUM

a. Pengelolaan data rutin Pelayanan KB adalah suatu kegiatan yang
berhubungan dengan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis,
serta penyajian yang berkaitan dengan data rutin pelayanan KB,
dilakukan mulai dari tempat pelayanan KB sampai tingkat Pusat
sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

c. Penyelenggara pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional
meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang telah memiliki Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan serta telah teregistrasi
dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN melalui Kartu
Pendaftaran TempatPelayanan KB (K/0/KB/15).

d. NIK adalah Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tercantum
pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

e. KKI adalah Kode Keluarga Indonesia yang diperoleh dari hasil
Pendataan Keluarga Tahun 2015.

f. Petugas Entri Data adalah petugas yang ditunjuk oleh tempat
pelayanan KB setempat untuk melakukan entri data potensi tempat
pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon baik secara
offline maupun online.

g. Petugas Pencatat Data adalah petugas yang ditunjuk oleh tempat
pelayanan KB setempat untuk melakukan pencatatan data potensi
tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon ke
dalam instrumen.

2. TEMPAT PELAYANAN KB

a. Fasilitas Kesehatan KB (Faskes KB) adalah fasilitas yang mampu dan
berwenang memberikan pelayanan Keluarga Berencana, berlokasi
dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rujukan
tingkat lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah,
dan atau swasta (termasuk masyarakat).

10 |Pelayanan Keluarga Berencana

b. Faskes KB Statis adalah fasilitas kesehatan yang dikunjungi oleh calon
akseptor/klien untuk mendapatkan pelayanan KB yang diinginkan,
terdiri atas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) beserta jaringan
dan jejaringnya, serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut
(FKRTL).

c. Faskes KB Bergerak adalah tempat atau sarana penunjang pelayanan
KB dimana wilayah sasarannya tidak memiliki akses pelayanan KB
yang memadai atau memiliki faskes KB statis tetapi belum memenuhi
standar pelayanan yang optimal.

d. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan
yang termasuk didalamnya berupa :

1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau yang setara,
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif
dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas bisa
mempunyai wilayah kerja/binaan (jaringan) yang memberikan
pelayanan KB, seperti Pustu, Pusling, dan Poskesdes/Polindes.

2) Praktik Dokter, adalah dokter yang melaksanakan praktik secara
mandiri/perorangan, termasuk didalamnya dokter umum
maupun dokter spesialis. Praktik Dokter bisa mempunyai
wilayah kerja/binaan (jejaring) yang memberikan pelayanan KB,
seperti Praktik Dokter yang belum bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan dan Praktik Bidan.

3) Klinik Pratama atau yang setara, adalah klinik yang
menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Klinik Pratama bisa
mempunyai wilayah kerja/binaan (jejaring) yang memberikan
pelayanan KB, seperti Praktik Dokter yang belum bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan dan Praktik Bidan.

4) Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara, adalah rumah
sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan
kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam
rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang
memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat,
serta pelayanan penunjang lainnya. Rumah Sakit Kelas D
Pratama bisa mempunyai wilayah kerja/binaan (jejaring) yang
memberikan pelayanan KB, seperti Praktik Dokter yang belum
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Praktik Bidan.

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 11

e. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan(FKRTL) adalah fasilitas
kesehatan yang termasuk didalamnya berupa :

1) Klinik Utama atau yang setara, adalah klinik yang
menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan
medik dasar dan spesialistik.

2) Rumah Sakit Umum, adalah rumah sakit yang memberikan
pelayanan kesehatan padasemua bidang dan jenis penyakit.

3) Rumah Sakit Khusus, adalah rumah sakit yang memberikan
pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit
tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau
jenis penyakit.

f. Faskes KB Induk adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang
mempunyai wilayah kerja/binaan(jaringan/jejaring) yang
memberikan pelayanan KB, seperti Pustu, Pusling, Poskesdes,
Polindes, Praktik Dokter, dan Praktik Bidan.

g. Jaringan Pelayanan Puskesmas terdiri dari :

1) Puskesmas Pembantu (Pustu), memberikan pelayanan kesehatan
secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

2) Puskesmas Keliling (Pusling), memberikan pelayanan kesehatan
yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan
dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas
yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

3) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos Bersalin Desa (Polindes).

h. Jejaring Fasilitas Kesehatan KB terdiri dari :

1) Praktik Dokter, yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2) Praktik Bidan, adalah bidan yang melaksanakan praktik secara

mandiri/perorangan.

i. Mobil Unit Pelayanan(Muyan) KB adalah fasilitas pelayanan KB
bergerak yang di pergunakan oleh tim pelayanan KB yang terlatih,
mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan
kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah yang sulit atau
tidak memiliki fasilitas kesehatan.

j. KB Perusahaan adalah fasilitas kesehatan di perusahaan yang
memberikan pelayanan KB bagi seluruh karyawan di perusahaan dan
atau keluarga karyawan/masyarakat sekitarnya.

12 |Pelayanan Keluarga Berencana

k. Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) adalah pelayanan medik dan
nonmedik bagi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menunda,
menjarangkan dan mengakhiri masa kesuburan dengan menggunakan
salah satu metode kontrasepsi, penanganan komplikasi dan
kegagalan termasuk kemungkinan rekanalisasi yang dilaksanakan oleh
tenaga kesehatan yang kompeten.

l. Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) adalah lembar balik yang
digunakan oleh petugas yang sudah terlatih pada saat konseling
untuk membantu klien dalam mengambil keputusan ber-KB.

m. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (BP3K) adalah panduan
bagi provider baik di tingkat pelayanan dasar maupun tingkat
pelayanan rujukan baik di instansi Pemerintah maupun Swasta dalam
memberikan pelayanan keluarga berencana sesuai dengan standar
minimal guna memenuhi pelayanan keluarga berencana berkualitas.

n. Ruang Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi adalah ruangan yang
digunakan oleh konselor atau provider dalam membantu klien untuk
memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan KB dan
kesehatan reproduksi.

o. Materi Kesehatan Reproduksi adalah bahan-bahan atau materi,
seperti : lembar balik, leaflet, pumflet, dan lain-lain, yang digunakan
oleh provider atau kader dalam memberikan informasi terkait
kesehatan reproduksi.

p. Konseling atau Komunikasi Inter-Personal (KIP)/Konseling adalah
proses komunikasi dua arah antara konselor dengan klien yang
bertujuan untuk membantu klien dalam mengambil keputusan secara
sukarela untuk memilih dan menggunakan kontrasepsi yang sesuai
dengan kebutuhannya.

3. PELAYANAN KB

a. Pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran
anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui
promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi
untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian
pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek
samping dan komplikasi.

b. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali
menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia
subur yang kembali menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi setelah
melahirkan/keguguran.

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 13

c. Peserta KB Aktif adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah
satu alat/obat/cara kontrasepsi secara terus menerus tanpa diselingi
kehamilan.

d. Informed Consent adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis
yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan
alat/obat/cara kontrasepsi : suntikan, IUD, implan, tubektomi, dan
vasektomi.

e. KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah
persalinan sampai dengan 42 hari.

f. KB Pasca Keguguran adalah pelayanan KB yang diberikan setelah
mengalami keguguran sampai dengan 14 hari.

g. Pelayanan Pemberian Suntikan, Pil, dan Kondom adalah pelayanan
kepada peserta KB dengan memberikan kontrasepsi suntikan, pil, dan
kondom.

h. Pelayanan Pemasangan IUD atau Implan adalah pelayanan kepada
peserta KB dengan melakukan pemasangan kontrasepsi IUD atau
implan.

i. Pelayanan Pencabutan dan Pemasangan IUD atau Implan adalah
tindakan pelayanan pencabutan IUD atau implan yang disebabkan
habis masa pemakaian, selanjutnya dilakukan pemasangan ulang
kontrasepsi IUD atau implan.

j. Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan
fertilitas (kesuburan) seorang perempuan.

k. Vasektomi adalah tindakan pengikatan dan pemutusan saluran
sperma kanan dan kiri, sehingga saat ejakulasi cairan mani yang
keluar tidak lagi mengandung sperma, maka kehamilan tidak terjadi.

l. Pelayanan Pencabutan IUD atau Implan adalah tindakan pelayanan
pencabutan IUD atau implan yang disebabkan habis masa pemakaian,
komplikasi, atau ganti jenis IUD atau implan.

m. Pelayanan Komplikasi Berat adalah pelayanan terhadap gangguan
kesehatan akibat pemakaian alat/obat/cara kontrasepsi, yang harus
dilayani secara intensif dan perlu rawat inap di Rumah Sakit.

n. Pelayanan Kegagalan adalah pelayanan terhadap terjadinya
kehamilan pada peserta KB yang masih memakai kontrasepsi.

14 |Pelayanan Keluarga Berencana

o. Pelayanan Ganti Cara adalah pemberian pelayanan alat/obat/cara
kontrasepsi baru yang berbeda dengan alat/obat/cara kontrasepsi
yang dipakai sebelumnya oleh peserta KB, karena alasan tertentu dan
bukan karena alasan setelah melahirkan/keguguran.

p. Peserta KB menggunakan Asuransi adalah peserta yang mendapat
pelayanan KB menggunakan asuransi sebagai berikut :

1) Peserta KB menggunakanAsuransi BPJS Kesehatan adalah peserta
yang mendapat pelayanan KB menggunakan jaminan kartu BPJS
Kesehatan, baik penerima bantuan iuran (PBI) maupun bukan
penerima bantuan iuran (non PBI).

a) Peserta KB menggunakan BPJS Kesehatan – PBI adalah
peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan
jaminan Kartu BPJS Kesehatan atau program jaminan
kesehatan lainnya yang diterima melalui bantuan iuran
pemerintah atau pemerintah daerah secara gratis, dan
berlaku pada program BPJS Kesehatan.

b) Peserta KB menggunakan BPJS Kesehatan – Non PBI adalah
peserta yang mendapat pelayanan KB menggunakan
jaminan Kartu BPJS Kesehatan atau program jaminan
kesehatan lainnya yang diterima dari mendaftarkan sendiri-
sendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi secara
mandiri, dan berlaku pada program BPJS Kesehatan.

2) Peserta KB menggunakan Asuransi Lainnyaadalah peserta yang
mendapat pelayanan KB menggunakan jaminan kartu asuransi
kesehatan lainnya diluar program BPJS Kesehatan, yang diterima
dari mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun kolektif dengan
pembiayaan premi secara mandiri.

3) Tidak Memiliki Asuransi adalah peserta yang mendapat
pelayanan KB tidak menggunakan jaminan kesehatan apapun,
baik yang dimiliki secara gratis maupun dengan
membayar/mendaftar secara mandiri.

4. ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

a. Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) adalah alat dan obat kontrasepsi
yang disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai
dengan formularium nasional, terdiri dari Pil, Suntikan, Kondom,
IUD, dan Implan.

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 15

b. Alokon APBN adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh
pemerintah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN). Alokon APBN ditandai dengan adanya logo BKKBN dan
tulisan APBN pada alokon.

c. Alokon APBD adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD).

d. Alokon Mandiri adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan
sendiri oleh fasilitas kesehatan dan bukan bersumber dari pemerintah
atau pemerintah daerah.

16 |Pelayanan Keluarga Berencana

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB diperlukan
kebijakan dan strategi agar dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah di
tetapkan, sebagai berikut :
A. KEBIJAKAN

1. Memanfaatkan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) hasil Pendataan
Keluarga tahun 2015;

2. Sinkronisasi Basis Data Keluarga Indonesia dengan registrasi vital
Kementerian Dalam Negeri;

3. Pengelolaan data rutin berbasis TIK dan terintegrasi satu sama lain;
4. Pengelolaan data rutin by name by address ;
5. Data rutin yang dilaporkan merupakan data real time ;
6. Data yang berhubungan dengan infomasi individu harus dijamin

kerahasiaannya.

B. STRATEGI
1. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data rutin;
2. Mengatur pengelolaan hak akses dalam pengolahan data rutin;
3. Mendayagunakan sumber daya yang ada di lini lapangan;
4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas pengelola
data dan informasi;
5. Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder
dalam pengelolaan data rutin;
6. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data rutin sesuai
dengan kebutuhan;

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 17

7. Melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan data rutin secara
berkala;

8. Menyiapkan dukungan anggaran untuk pengelolaan data rutin;

18 |Pelayanan Keluarga Berencana

BAB III

LANGKAH KEGIATAN

Kegiatan pencatatan pelayanan KB dilakukan pada faskes KB/jaringan/jejaring,
yang menghasilkan Peserta KB Baru (PB) dan Peserta KB ulangan. Selanjutnya, hasil
pencatatan pelayanan KB dilaporkan secara berjenjang ke tingkat lebih atas
dengan menggunakan format kartu dan register, pada waktu tertentu yang
ditetapkan di setiap tingkatan wilayah.

A. PERSIAPAN

1. TINGKAT PUSAT
a. BKKBN, dalam hal ini Direktorat Pelaporan dan Statistik,
menyiapkan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan
KB Tahun 2015 yang berisi tentang mekanisme pencatatan dan
pelaporan pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah, serta
mendistribusikan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi.
b. BKKBN, dalam hal ini Direktorat Teknologi Informasi dan
Dokumentasi, menyiapkan perangkat teknologi untuk kebutuhan
operasional pengumpulan dan pengolahan data serta pemanfaatan
data hasil pelayanan KB secara online dan offline, terdiri dari:
1) Basis Data Keluarga Indonesia;
2) Manajemen wilayah;
3) Data entri online ;
4) Data entri offline.
c. BKKBN, dalam hal ini Pusdiklat Kependudukan dan KB bekerja sama
dengan Direktorat Pelaporan dan Statistik serta Direktorat Teknologi,
Informasi dan Dokumentasi, menyelenggarakan pelatihan atau
orientasi kepada Petugas Pengelola Data dan Informasi di Tingkat
Pusat Dan Provinsi.

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 19

2. TINGKAT PROVINSI

a. Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam hal ini Bidang Advokasi,
Penggerakan dan Informasi, mendistribusikan Panduan Tata Cara
Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB Tahun 2015 kepada SKPD-KB
Kabupaten/Kota.

b. Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam hal ini Bidang Advokasi,
Penggerakan dan Informasi, menyiapkan sarana dan prasarana
pencatatan dan pelaporan pelayanan KB berupa :

1) Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB/15);
2) Kartu Peserta KB (K/I/KB/15);
3) Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15);
4) Informed Consent;
5) Register Pelayanan KB (R/I/KB/15);
6) Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB/15).

c. Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam hal ini Bidang Pelatihan dan
Pengembangan bekerjasama dengan Bidang Advokasi, Penggerakan
dan Informasi, menyelenggarakan pelatihan atau orientasi kepada
Petugas Pengelola Data dan Informasi di Tingkat Provinsi serta
Kabupaten/Kota.

3. TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA

a. SKPD-KB Kabupaten/Kota melakukan pelatihan atau orientasi
kepada Petugas Pengelola Data pada Tempat Pelayanan KB,
PPLKB/Ka.UPT, dan PLKB/PKB di wilayahnya.

b. SKPD-KB Kabupaten/Kota mendistribusikan sarana dan prasarana
pencatatan dan pelaporan pelayanan KB untuk dibagikan kepada
Petugas Pengelola Data pada Tempat Pelayanan KB di wilayahnya.

4. TINGKAT KECAMATAN dan DESA/KELURAHAN

a. PPLKB/Ka.UPT dan PLKB/PKB mengkoordinasikan penyediaan
sarana dan prasarana pencatatan dan pelaporan pelayanan KB yang
dibutuhkan pada tempat pelayanan KB di wilayahnya.

b. Menyiapkan daftar dan kode wilayah dari tempat pelayanan KB
yang ada di wilayahnya.

c. Jika Petugas Pengelola Data pada Tempat Pelayanan KB belum
mendapat pelatihan atau orientasi dari SKPD-KB Kabupaten/Kota,
maka PPLKB/Ka.UPT bersama PLKB/PKB memberi pelatihan atau

20 |Pelayanan Keluarga Berencana

orientasi tata cara pengisian instrumen pelayanan KB kepada
Petugas Pengelola Data pada Tempat Pelayanan KB tersebut.

d. PPLKB/Ka.UPT dan PLKB/PKB mendistribusikan sarana dan
prasarana pelayanan KB kepada tempat pelayanan KB.

5. TEMPAT PELAYANAN KB

a. Tempat pelayanan KB menerima sarana dan prasarana pelayanan
KB terdiri dari :

1) Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB/15);
2) Kartu Peserta KB (K/I/KB/15);
3) Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15);
4) Informed Consent;
5) Register Pelayanan KB (R/I/KB/15);
6) Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB/15).

b. Tempat pelayanan KB, baik yang sudah maupun belum bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan, melakukan pendaftaran pertama kali
menggunakan K/0/KB/15. Selanjutnya, setiap saat dapat melakukan
pemutakhiran data K/0/KB/15.

c. Setiap pengunjung baru tempat pelayanan KB, yaitu peserta KB
baru maupun peserta KB lama pindahan (tempat pelayanan KB)
dan peserta KB lama ganti cara (alat/obat/cara kontrasepsi)
dibuatkan K/IV/KB/15 dan K/I/KB/15. Selain itu, peserta KB baru
dan ganti cara yang menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi
Suntikan, IUD, Implan, Tubektomi, dan Vasektomi, maka wajib
dibuatkan Informed Consent.

d. Tempat pelayanan KB melakukan pencatatan dan pelaporan hasil
pelayanan KB menggunakan R/I/KB/15, serta pencatatan dan
pelaporan mutasi alat dan obat kontrasepsi menggunakan
R/II/KB/15.

B. PELAKSANAAN

1. JARINGAN/JEJARING

a. Jaringan/jejaring, baik yang sudah maupun belum bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan, mengisi K/0/KB/15 dengan ketentuan
sebagai berikut :

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 21

1) Setiap pembukaan atau peresmian jaringan/jejaring baru,
jaringan/jejaring baru tersebut membuat atau mencatat Kartu
Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB/15), selanjutnya
dikirimkan segera kepada faskes KB induknya untuk
mendapatkan nomor kode register dan persetujuan dari
Pimpinan Faskes KB Induk.

2) Jaringan/jejaring dapat melakukan pemutakhiran data K/0/KB/15
setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi
mengenai jaringan/jejaring yang bersangkutan.

b. Setiap peserta KB baru maupun lama (ganti cara atau pindahan dari
faskes KB lainnya), dibuatkan Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15)
yang terdiri dari data-data identitas diri, catatan medik hasil skrining
dalam pelayanan, dan pemilihan penggunaan alat/obat/cara
kontrasepsi yang tepat bagi peserta KB. Selanjutnya, setiap peserta
KB berkunjung ulang ke jaringan/jejaring maka dicatat dalam
K/IV/KB/15 (Kunjungan Ulang).

c. Setiap peserta baru atau ganti cara yang akan diberikan tindakan
pelayanan menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi Suntikan, IUD,
Implan, Tubektomi, dan Vasektomi, maka wajib dibuatkan Informed
Consent sebagai bukti tertulis persetujuan tindakan medis.

d. Selain itu, peserta KB juga dibuatkan Kartu Peserta KB (K/I/KB/15)
oleh jaringan/jejaring, yang akan digunakan sebagai tanda pengenal
dan bukti diri sebagai peserta KB. Selanjutnya, setiap peserta KB yang
melakukan kunjungan ulang ke jaringan/jejaring maka dicatat dalam
K/I/KB/15.

e. Setiap hari pelayanan KB untuk peserta KB baru dan ulangan yang
datang ke jaringan/jejaring harus dicatat pada Register Pelayanan KB
(R/I/KB/15). Pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan hasil
pelayanan KB. R/I/KB/15 dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-
masing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data.

f. Setiap terjadi mutasi alokon, baik persediaan (saldo awal),
penerimaan, pengeluaran untuk pelayanan KB, rusak, atau
kadaluarsa, untuk semua jenis alokon dan berdasarkan sumber
alokonnya harus dicatat pada Register Alat dan Obat Kontrasepsi
(R/II/KB/15). Pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir bulan. R/II/KB/15 dibuat
dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk petugas entri data dan
arsip bagi petugas pencatat data.

22 |Pelayanan Keluarga Berencana

g. Jika tersedia sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan
internet) yang memadai, maka jaringan/jejaring dapat melakukan
entri data secara online atau offline, yaitu :

1. Data K/0/KB/15 setiap pendaftaran baru dan pemutakhiran data;

2. Data R/I/KB/15 setiap hari pelayanan KB;

3. Data R/II/KB/15 setiap terjadi mutasi alokon.

h. Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi
pelayanan KB, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat
http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal
31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta selambat-
lambatnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk
R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

i. Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut
dapat di-sinkronisasi ke sistem aplikasi pelayanan KB yang disediakan
oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-
lambatnya tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15,
serta selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya untuk
R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

j. Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet)
tidak memadai, maka data K/0/KB/15, R/I/KB/15, dan R/II/KB/15
dilaporkan ke pengelola data pada tingkat wilayah yang lebih tinggi
untuk dilakukan entri data.

2. FASKES KB

a. Faskes KB, baik yang sudah maupun belum bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan, mengisi K/0/KB/15 dengan ketentuan sebagai
berikut :

1) Setiap pembukaan atau peresmian faskes KB baru, faskes KB baru
tersebut membuat atau mencatat Kartu Pendaftaran Tempat
Pelayanan KB (K/0/KB/15), selanjutnya dikirimkan segera kepada
SKPD-KB Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan dan
nomor kode register dari Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota.

2) Faskes KB dapat melakukan pemutakhiran data K/0/KB/15 setiap
saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai
faskes KB yang bersangkutan.

b. Faskes KB induk menerima usulan K/0/KB/15 dari jaringan/jejaring di
bawah binaannya untuk disetujui. Jika pendaftaran baru
jaringan/jejaring yang disetujui, maka diberikan nomor kode register

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 23

yang terdiri dari 9 (sembilan) angka dan ditandatangani oleh
Pimpinan faskes KB induk.

c. Setiap peserta KB baru maupun lama (ganti cara atau pindahan dari
faskes KB lainnya), dibuatkan Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15)
yang terdiri dari data-data identitas diri, catatan medik hasil skrining
dalam pelayanan, dan pemilihan penggunaan alat/obat/cara
kontrasepsi yang tepat bagi peserta KB. Selanjutnya, setiap peserta
KB berkunjung ulang ke faskes KB maka dicatat dalam K/IV/KB/15
(Kunjungan Ulang).

d. Setiap peserta baru atau ganti cara yang akan diberikan tindakan
pelayanan menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi Suntikan, IUD,
Implan, Tubektomi, dan Vasektomi, maka wajib dibuatkan Informed
Consent sebagai bukti persetujuan tindakan medis tertulis.

e. Selain itu, peserta KB juga dibuatkan Kartu Peserta KB (K/I/KB/15)
oleh faskes KB, yang nantinya akan digunakan sebagai tanda
pengenal dan bukti diri sebagai peserta KB. Selanjutnya, setiap
peserta KB berkunjung ulang ke faskes KB maka dicatat dalam
K/I/KB/15.

f. Setiap hari pelayanan KB untuk peserta KB baru dan ulangan yang
datang ke faskes KB harus dicatat pada Register Pelayanan KB
(R/I/KB/15). Pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan hasil
pelayanan KB. R/I/KB/15 dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-
masing untuk petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data.

g. Setiap terjadi mutasi alokon, baik persediaan (saldo awal),
penerimaan, maupun pengeluaran untuk pelayanan KB, distribusi ke
jaringan/jejaring, rusak, atau kadaluarsa, untuk semua jenis alokon
dan berdasarkan sumber alokonnya harus dicatat pada Register Alat
dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB/15). Pada setiap akhir bulan dilakukan
penjumlahan penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir bulan.
R/II/KB/15 dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk
petugas entri data dan arsip bagi petugas pencatat data.

h. Jika tersedia sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan
internet) yang memadai, maka faskes KB dapat melakukan entri data
secara online atau offline, yaitu :

1. Data K/0/KB/15 setiap pendaftaran baru dan pemutakhiran data;

2. Data R/I/KB/15 setiap hari pelayanan KB;

3. Data R/II/KB/15 setiap terjadi mutasi alokon.

24 |Pelayanan Keluarga Berencana

Selain itu, jika jaringan/jejaring di wilayah binaannya tidak bisa
melakukan entri data K/0/KB/15, R/I/KB/15, dan R/II/KB/15 secara
online maupun offline, maka entri data dilakukan oleh faskes KB
induk.

i. Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi
pelayanan KB, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat
http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal
31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta selambat-
lambatnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk
R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

j. Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut
dapat di-sinkronisasi ke sistem aplikasi pelayanan KB yang disediakan
oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-
lambatnya tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15,
serta selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya untuk
R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

k. Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet)
tidak memadai, maka data K/0/KB/15, R/I/KB/15, dan R/II/KB/15
dilaporkan ke pengelola data pada tingkat wilayah yang lebih tinggi
untuk dilakukan entri data.

3. BALAI PENYULUHAN KB/KECAMATAN

a. Jika entri data dilakukan oleh tempat pelayanan KB, maka Balai
Penyuluhan KB atau Pengelola Data Tingkat Kecamatan :

1) Setiap semester melakukan telaah data potensi tempat pelayanan
KB di wilayah binaannya, berdasarkan tabulasi pada sistem
aplikasi pelayanan KB, serta diumpanbalikkan kepada tempat
pelayanan KB bersangkutan dan mitra terkait.

2) Setiap bulan melakukan evaluasi data hasil pelayanan KB dan
mutasi alokon, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi
pelayanan KB, serta diumpanbalikkan kepada tempat pelayanan
KB bersangkutan dan mitra terkait.

b. Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet)
tidak memadai pada tempat pelayanan KB, maka entri data secara
online atau offline dapat dilakukan oleh Pengelola Data di Balai
Penyuluhan KB atau Tingkat Kecamatan :

1) Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi
pelayanan KB, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat
http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilakukan pada

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 25

tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta
selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya
untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

2) Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut
dapat di-sinkronisasi ke sistem aplikasi pelayanan KB yang
disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/,
selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun bersangkutan
untuk K/0/KB/15, serta selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

4. SKPD-KB KABUPATEN/KOTA

a. SKPD-KB Kabupaten/Kota menerima usulan K/0/KB/15 dari faskes KB
untuk mendapatkan persetujuan. Jika pendaftaran baru faskes KB
disetujui, maka diberikan nomor kode register faskes KB yang terdiri
dari 7 (tujuh) angka dan ditandatangani oleh Kepala SKPD-KB
Kabupaten/Kota.

b. Jika entri data dilakukan oleh pengelola data di tingkat yang lebih
bawah, maka SKPD-KB Kabupaten/Kota :

1) Setiap semester melakukan telaah data potensi tempat pelayanan
KB di wilayah binaannya, berdasarkan tabulasi pada sistem
aplikasi pelayanan KB, serta diumpanbalikkan ke tingkat di
bawahnya dan mitra terkait.

2) Setiap bulan melakukan evaluasi data hasil pelayanan KB dan
mutasi alokon, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi
pelayanan KB, serta diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya
dan mitra terkait.

c. Jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan jaringan internet)
tidak memadai pada tempat pelayanan KB dan balai penyuluhan
KB/kecamatan, maka entri data secara online atau offline dapat
dilakukan oleh SKPD KB Kabupaten/Kota :

1) Jika entri data secara online, maka entri data ke sistem aplikasi
pelayanan KB, yang disediakan oleh BKKBN dengan alamat
http://siga.bkkbn.go.id/, selambat-lambatnya dilakukan pada
tanggal 31 Januari tahun bersangkutan untuk K/0/KB/15, serta
selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya
untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

2) Jika entri data secara offline, selanjutnya hasil entri data tersebut
dapat di-sinkronisasi ke sistem aplikasi pelayanan KB yang
disediakan oleh BKKBN dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/,

26 |Pelayanan Keluarga Berencana

selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun bersangkutan
untuk K/0/KB/15, serta selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya untuk R/I/KB/15 dan R/II/KB/15.

5. PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

a. Setiap semester melakukan telaah data potensi tempat pelayanan KB
di wilayah binaannya, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi
pelayanan KB, serta diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya dan
mitra terkait.

b. Setiap bulan melakukan evaluasi data hasil pelayanan KB dan mutasi
alokon, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi pelayanan KB, serta
diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya dan mitra terkait.

6. BKKBN PUSAT

a. Setiap semester melakukan telaah data potensi tempat pelayanan KB
di wilayah binaannya, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi
pelayanan KB, serta diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya dan
mitra terkait.

b. Setiap bulan melakukan evaluasi data hasil pelayanan KB dan mutasi
alokon, berdasarkan tabulasi pada sistem aplikasi pelayanan KB, serta
diumpanbalikkan ke tingkat di bawahnya dan mitra terkait.

C. PEMANFAATAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

1. PEMANFAATAN

a. Potensi Tempat Pelayanan KB

1) Pemetaan tempat pelayanan KB;
2) Pemetaan sarana dan perlengkapan pada tempat pelayanan KB

yang masih bisa dipakai;
3) Pemetaan tenaga pada tempat pelayanan KB dan pelatihan yang

pernah diikuti;
4) Menurunkan Unmet Need.

b. Pelayanan KB

1) Meningkatkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP);

2) Meningkatkan kualitas pelayanan KB, dengan berkurangnya
kasus komplikasi berat dan kegagalan;

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 27

c. Alat dan Obat Kontrasepsi

1) Pemetaan kebutuhan pada setiap jenis alokon;
2) Ketersediaan alokon;
3) Meminimalisasi terjadinya stock out alokon.

2. PENYEBARLUASAN INFORMASI

a. Rapat Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan

Rekapitulasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB,
dan mutasi alokon digunakan untuk evaluasi dan perencanaan
kegiatan dalam rapat koordinasi tingkat desa/kelurahan. Apabila
terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat
desa/kelurahan dan memerlukan dukungan tingkat kecamatan, maka
dilaporkan ke tingkat kecamatan untuk mendapatkan dukungan
bantuan penyelesaiannya.

b. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan

Rekapitulasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB,
dan mutasi alokon digunakan untuk evaluasi dan perencanaan
kegiatan dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan. Apabila terdapat
permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan
dan memerlukan dukungan tingkat kabupaten/kota, maka
dilaporkan ke tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan dukungan
bantuan penyelesaiannya.

c. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Rekapitulasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB,
dan mutasi alokon digunakan untuk evaluasi dan perencanaan
kegiatan dalam rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. Apabila
terdapat permasalahan tetapi tidak dapat diselesaikan di tingkat
kabupaten/kota dan memerlukan dukungan tingkat provinsi, maka
dilaporkan ke tingkat provinsi untuk mendapatkan dukungan
bantuan penyelesaiannya.

d. Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Tingkat Provinsi

Rekapitulasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB,
dan mutasi alokon digunakan untuk evaluasi dan perencanaan
kegiatan dalam rapat pengendalian program dan anggaran tingkat
provinsi. Apabila terdapat permasalahan tetapi tidak dapat
diselesaikan di tingkat provinsi dan memerlukan dukungan tingkat
pusat, maka dilaporkan ke tingkat pusat untuk mendapatkan
dukungan bantuan penyelesaiannya.

28 |Pelayanan Keluarga Berencana

e. Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Tingkat Pusat

Rekapitulasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB,
dan mutasi alokon digunakan untuk evaluasi dan perencanaan
kegiatan dalam rapat pengendalian program dan anggaran tingkat
pusat.

f. Publikasi melalui Website BKKBN

Publikasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan
mutasi alokon disajikan secara online dalam bentuk tabulasi pada
website dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, sedangkan untuk
kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus dapat
diakses dengan password tertentu.

D. PENYIMPANAN, KEAMANAN, DAN KERAHASIAAN
INFORMASI

Penyimpanan data dan informasi pelayanan KB, terdiri dari potensi tempat
pelayanan KB, hasil pelayanan KB, dan mutasi alokon, yang sudah masuk
dalam sistem pengolahan data basis nasional dilakukan dalam pangkalan data
pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan
menggunakan media penyimpanan elektronik yang hanya dapat dilakukan di
dalam negeri. Pangkalan data tersebut dapat berada di provinsi maupun
kabupaten/kota, dan harus dikelola oleh pengelola data di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota.

Penyimpanan data dan informasi pelayanan KB dilakukan paling singkat 25
(dua puluh lima) tahun untuk data dan informasi elektronik sesuai jadwal
retensi arsip. Sedangkan, penyimpanan data nonelektronik dilakukan di setiap
tempat pelayanan KB paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pengamanan informasi pelayanan KB dilakukan untuk menjamin agar
informasi tersebut tetap tersedia dan terjaga keutuhannya. Untuk informasi
pelayanan KB yang bersifat tertutup, seperti informasi tentang individu
peserta KB, harus terjaga kerahasiaannya. Standar pengamanan dalam
melakukan publikasi data potensi tempat pelayanan KB, hasil pelayanan KB,
dan mutasi alokon disajikan secara online dalam bentuk tabulasi dan grafik
pada website dengan alamat http://siga.bkkbn.go.id/, sedangkan untuk
kepentingan intervensi program pembangunan secara khusus dapat diakses
dengan password tertentu.

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 29

Dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pelayanan KB, setiap
pengelola data harus :
1. Melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data

dan informasi pelayanan KB secara teratur;
2. Membuat sistem pencegahan kerusakan data dan informasi pelayanan KB.

30 |Pelayanan Keluarga Berencana

BAB IV

POKOK-POKOK KEGIATAN

Dalam upaya mewujudkan tujuan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, hal
yang harus dilakukan oleh setiap pengelola data adalah mengetahui dan
memahami berbagai jenis dan fungsi setiap instrumen yang dipergunakan, sumber
daya manusia yang tersedia, serta mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan
tersebut.

A. SARANA DAN PRASARANA

1. KARTU PENDAFTARAN TEMPAT PELAYANAN KB
(K/0/KB/15)

Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB (K/0/KB/15) ini digunakan untuk
melakukan pendaftaran pertama bagi faskes KB/jaringan/jejaring baru
pada saat didirikan, dan untuk pendaftaran ulang bagi semua faskes
KB/jaringan/jejaring lama, yang dilakukan pada setiap awal tahun
anggaran. Kartu K/0/KB/15 diisi oleh faskes KB/jaringan/jejaring baik yang
belum atau sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kartu ini
berisikan informasi tentang identitas, sarana dan perlengkapan, serta
tenaga yang dimiliki oleh faskes KB/jaringan/jejaring bersangkutan.

2. KARTU PESERTA KB (K/I/KB/15)

Kartu Peserta KB (K/I/KB/15) ini diberikan oleh faskes KB/jaringan/jejaring
kepada peserta KB dan digunakan sebagai tanda pengenal dan bukti diri
sebagai peserta KB. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mencari
kembali kartu status peserta KB (K/IV/KB/15) di tempat pelayanan
pertama, serta dapat digunakan pula untuk memperoleh pelayanan ulang
di semua faskes KB/jaringan/jejaring lain.

3. KARTU STATUS PESERTA KB (K/IV/KB/15)

Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/15) ini digunakan untuk mencatat
identitas diri, catatan medik hasil skrining dalam pelayanan, dan
pemilihan penggunaan alat/obat/cara kontrasepsi yang tepat bagi peserta
KB. Kartu ini dibuat untuk setiap pengunjung baru di faskes
KB/jaringan/jejaring, baik sebagai peserta KB baru maupun sebagai

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 31

peserta KB lama (ganti acara atau pindahan), dan disimpan secara rapi di
faskes KB/jaringan/jejaring bersangkutan.

4. INFORMED CONSENT

Informed Consent adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang
menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan
alat/obat/cara kontrasepsi : suntikan, IUD, implan, tubektomi, dan
vasektomi, dan atau tindakan medik rekanalisasi.

5. REGISTER PELAYANAN KB (R/I/KB/15)

Register Pelayanan KB (R/I/KB/15) ini digunakan oleh faskes
KB/jaringan/jejaring untuk mencatat setiap hari pelayanan KB yang
diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS, yang datang untuk menjadi
peserta KB baru atau peserta KB lama yang datang berkunjung ulang
(ulangan) di faskes KB/jaringan/jejaring tersebut.

6. REGISTER ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (R/II/KB/15)

Register Alat dan Obat Kontrasepsi (R/II/KB/15) ini digunakan oleh faskes
KB/jaringan/jejaring untuk mencatat setiap hari mutasi alokon, baik saldo
awal bulan, penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir bulan dari semua
jenis alat dan obat kontrasepsi untuk masing-masing sumber alokon di
faskes KB/jaringan/jejaring tersebut.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

1. STRUKTUR

a. Tingkat Pusat :

1) BKKBN;
2) Mitra Kerja Terkait :

a) Pemerintah;
b) Non Pemerintah.

b. Tingkat Provinsi :

1) Perwakilan BKKBN Provinsi;
2) Mitra Kerja Terkait :

a) Pemerintah;
b) Non Pemerintah.

32 |Pelayanan Keluarga Berencana

c. Tingkat Kabupaten dan Kota :
1) SKPD-KB Kabupaten dan Kota;
2) Mitra Kerja Terkait :
a) Pemerintah;
b) Non Pemerintah.

d. Tingkat Lini Lapangan:
1) Kepala UPT/PPLKB/ Koordinator PLKB;
2) PLKB/PKB;
3) Pengelola Data Tingkat Faskes KB;
4) Pengelola Data Tingkat Jaringan Pelayanan Puskesmas;
5) Pengelola Data Tingkat Jejaring Faskes KB;
6) Mitra Kerja Terkait.

2. PELATIHAN/ORIENTASI
Sebelum melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB,
akan dilaksanakan pelatihan/orientasi baik di tingkat pusat sampai dengan
lini lapangan. Adapun skema mengenai pelatihan/orientasi tergambar
sebagai berikut :

Gambar 4.1
Pelatihan/Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB

Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin | 33

C. ALUR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

Pengolahan data pelayanan KB merupakan kegiatan yang dilakukan mulai
dari tempat pelayanan KB menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan
dilaporkan datanya hingga ke tingkat pusat baik secara online maupun offline,
selanjutnya diumpanbalikkan kepada tingkatan wilayah di bawahnya dan
mitra kerja terkait.

1. ALUR PENGOLAHAN DATA POTENSI TEMPAT PELAYANAN KB

Pengolahan data potensi tempat pelayanan KB dapat dilakukan secara
online atau offline sebagai berikut:

a. Pengolahan Data secara Online

Setelah pencatatan K/0/KB/15 di tempat pelayanan KB terisi dengan
lengkap dan benar, selanjutnya pimpinan tempat pelayanan KB
menandatanginya. Lalu, diserahkan kepada Pimpinan faskes KB
induk bagi jaringan/jejaring atau Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota
bagi faskes KB untuk meminta persetujuan. Setelah mendapat
persetujuan, jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan
jaringan internet) memadai maka Pengelola Data di Tempat
Pelayanan KB segera melakukan entri data K/0/KB/15 secara online.

b. Pengolahan Data secara Offline

Setelah pencatatan K/0/KB/15 di tempat pelayanan KB terisi dengan
lengkap dan benar, selanjutnya pimpinan tempat pelayanan KB
menandatanginya. Lalu, diserahkan kepada Pimpinan faskes KB
induk bagi jaringan/jejaring atau Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota
bagi faskes KB untuk meminta persetujuan. Setelah mendapat
persetujuan, jika sarana dan prasarana (komputer/laptop dan
jaringan internet) tidak memadai, maka Pengelola Data di Tempat
Pelayanan KB segera melakukan entri data K/0/KB/15 secara offline
atau melaporkan bundel K/0/KB/15 kepada petugas entri data di
balai penyuluhan KB/kecamatan atau unit pengelola data dan
informasi SKPD-KB Kabupaten/Kota. Selanjutnya, hasil entri data
offline dilaporkan secara online oleh petugas entri data.

Tempat pelayanan KB dapat melakukan pemutakhiran data K/0/KB/15
setiap saat, guna perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai
tempat pelayanan KB yang bersangkutan. K/0/KB/15 dilaporkan setiap 6
bulan sekali pada awal Januari dan awal Juli (paling lambat dientri atau
dilaporkan secara online pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli).

34 |Pelayanan Keluarga Berencana