Makalah Lomba (1)

PERAN BIRO UMUM DAN PBJ
UNTUK MENYEDIAKAN

RUANG KERJA
YANG MENDUKUNG

PRODUKTIVITAS

Tim Biro Umum dan PBJ

1.
2.
3.
4.
5.

A. Pendahuluan

Segala sesuatu yang ada di dunia, diciptakan dengan suatu tujuan, termasuk organisasi.
Organisasi adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk mengoordinasikan aksi atau
tindakan mereka untuk mendapatkan suatu hal yang mereka inginkan atau suatu nilai (Jones,
2013; 24). Berbagai macam organisasi dibentuk oleh manusia sesuai dengan tujuan dan
kebutuhan mereka. Menurut Jones (2013, 41), ada 2 (dua) jenis tujuan yang dapat digunakan
untuk menilai efektivitas dari suatu organisasi, yaitu official goals dan operative goals.
Official goals adalah panduan yang bersifat prinsip yang secara formal dinyatakan dalam
laporan tahunan dan dokumen publik lainnya, sedangkan operative goals adalah sasaran
jangka panjang dan jangka pendek yang spesifik sebagai panduan bagi para manajer dan
pegawai dalam melaksanakan pekerjaan organisasi untuk menciptakan nilai.

Penciptaan nilai dalam organisasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu: input yang dapat berupa:
bahan mentah, modal dan uang, sumber daya manusia, informasi dan pengetahuan, serta
pelanggan; konversi yang meliputi proses komputer, mesin, dan keahlian dari sumber daya
manusia; dan output yang bisa berupa barang, jasa, dividen, gaji, atau nilai untuk pemangku
kepentingan, yang mana ketiga hal tersebut dipengaruhi oleh di mana organisasi tersebut
beroperasi (Jones, 2013; 25). Organisasi yang efektif adalah yang dapat mengelola proses
input, konversi, dan output sesuai dengan lingkungannya untuk mencapai tujuannya. Berbagai
upaya akan dilakukan oleh para manajer dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas
organisasi, di antaranya melalui perbaikan sistem internal yang secara langsung dapat
memengaruhi motivasi pegawai sebagai input dari organisasi (Jones, 2013; 39). Upaya yang
saat ini juga dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh
Presiden melalui Peraturan Presiden, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sebagaimana
organisasi pada umumnya, BPKP juga memiliki tujuan yang harus dicapai, baik itu dalam hal official
goals maupun operative goals. Official goals BPKP dapat mengacu pada visi BPKP, yaitu “Menjadi
Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan
Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”,
sedangkan operative goals BPKP dapat mengacu pada Tujuan BPKP yaitu untuk mewujudkan
akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, serta mewujudkan tata kelola pengawasan yang
unggul, akuntabel, dan sehat.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan, serta melaksanakan seluruh fungsi BPKP,
Kepala BPKP telah membuat kebijakan dan strategi pengawasan yang dituangkan dalam
Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) yang
akan ditetapkan secara tahunan sesuai dengan kebutuhan dari lingkungan pemerintahan. Untuk
dapat menciptakan nilai organisasi, BPKP harus dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemangku
kepentingan dengan hasil pengawasan intern yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan
pengelolaan yang baik terhadap seluruh input, proses konversi, dan output dari BPKP

Seluruh sumber daya yang dimiliki BPKP, pada prinsipnya berada dalam penguasaan
oleh Kepala BPKP, dan dikelola oleh Sekretaris Utama BPKP. Sekretariat Utama
mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP.
Dukungan administrasi dari Sekretariat Utama di antaranya adalah dukungan
ketatausahaan, protokol, persandian, kearsipan, pengelolaan pengadaan barang/jasa,
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), perlengkapan, dan rumah tangga, yang
menjadi tugas Biro Umum dan Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ). Pada praktiknya, Biro
Umum dan PBJ memberikan dukungan dalam berbagai bentuk layanan untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh pegawai BPKP

Beberapa bentuk layanan Biro Umum dan PBJ, di antaranya adalah layanan terkait pengelolaan
arsip; layanan kerumahtanggaan seperti dukungan Alat Tulis Kantor (ATK), sarana dan
prasarana yang berfungsi baik, keamanan, kesehatan pegawai, lingkungan kerja yang bersih
dan nyaman; layanan penyediaan BMN seperti alat pengolah data, alat cetak, kendaraan
bermotor, dan gedung atau ruangan yang representatif; serta layanan pengadaan barang/jasa.
Seluruh bentuk layanan Biro Umum dan PBJ, diharapkan dapat meningkatkan kebahagiaan dan
produktivitas pegawai sehingga dapat sepenuhnya mewujudkan organisasi yang efektif, yang
dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran Biro Umum dan PBJ
dalam mendukung pencapaian tujuan BPKP, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
kontribusi dari setiap layanan Biro Umum dan PBJ, sebagai dasar untuk menentukan kebijakan
yang seharusnya diambil dan dilaksanakan

B. Landasan Teori
1. Produktivitas Pegawai

Produktivitas didefinisikan oleh para ahli diantaranya Sivatte et al. (2015) menyatakan
produktivitas kerja karyawan adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai
prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya di perusahaan. Sejalan
dengan itu, Tohardi dalam Sutrisno (2017:100), mendefinisikan produktivitas kerja sebagai sikap
mental.

Hasibuan dalam Busro (2018), produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan
input (masukan). Lebih luas lagi Sinungan dalam Busro (2018), mendefinisikan produktivitas
kerja sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan
jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana. Blocher, Chen,
Lin (2000) mendefinisikan produktivitas sebagai hubungan antara beberapa output yang
dihasilkan dan beberapa input yang dibutuhkan untuk memproduksi output tersebut.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah
sikap mental karyawan yang tercermin dalam kemampuan karyawan mengelola sumber daya
untuk mencapai hasil dalam waktu tertentu sesuai rencana.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pegawai

Sama halnya dengan definisi produktivitas, terdapat banyak teori tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi produktivitas diantaranya menurut Simanjuntak dalam Sutrisno
(2017), faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu pelatihan, mental dan
kemampuan fisik karyawan, dan hubungan antara atasan dan bawahan.

Anoraga dalam Busro (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, antara lain motivasi
kerja karyawan, pendidikan, disiplin kerja, keterampilan, sikap etika kerja, kemampuan kerja sama,
gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, lingkungan kerja dan iklim kerja, kecanggihan teknologi
yang digunakan, faktor-faktor produksi yang memadai, jaminan sosial, manajemen dan
kepemimpinan, dan kesempatan berprestasi.

Sama halnya dengan definisi produktivitas, terdapat banyak teori tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi produktivitas diantaranya menurut Simanjuntak dalam Sutrisno (2017), faktor
– faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu pelatihan, mental dan kemampuan fisik
karyawan, dan hubungan antara atasan dan bawahan. Ravianto dalam Sumual (2017), faktor –
faktor yang mempengaruhi produktivitas, antara lain pendidikan, keterampilan, disiplin,
sikap, etika kerja, motivasi, gaji, kesehatan, teknologi, manajemen, dan kesempatan
berprestasi.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas
melibatkan berbagai bagian di seluruh unit organisasi bukan hanya terkait pemenuhan sarana
prasarana namun juga kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, sumber daya
keuangan dan tata kelola organisasi itu sendiri.

3. Peran Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa dalam peningkatan
produktivitas pegawai

Blocher, Chen, Lin (2000) menyatakan bahwa produktivitas dapat didorong dengan penyediaan
ruang kerja yang sehat (healthy workplace), kolaboratif (collaborative workplace), dan kreatif
(creative workplace).

Dikaitkan dengan tugas Biro Umum dan PBJ dalam penyediaan tiga kategori ruang kerja
tersebut Biro Umum dan PBJ berperan dalam mendukung sarana dan prasarana yang diperlukan
untuk pemenuhan ruang kerja. Collaborative workplace merupakan ruang kerja yang mampu:

a. Menunjang kemudahan komunikasi sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan;
b. Mendukung interaksi dan sosialisasi sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan; dan
c. Memiliki ruang yg memadai utk melakukan diskusi.
Sedangkan creative workplace merupakan ruang kerja yang memuat:
a. Fasilitas mendukung untuk melaksanakan pekerjaan penting dan menantang
b. Fasilitas mendukung pegawai utk dapat mengeluarkan kemampuan terbaik
c. Pegawai mengakui tempat kerja sebagai "a good place to work"

Salah satu penelitian pada sektor pemerintahan terkait bagaimana membangun healthy
workplace dilakukan oleh Pemerintah Australia. Kebijakan healthy workplace
merupakan kombinasi People (fokus kepada kebutuhan pegawai untuk meningkatkan
kesehatan dan keahlian), Places (mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan
meningkatkan pola hidup sehat), dan Vision (mempertimbangkan persepsi masyarakat
dan komitmen organisasi).

C. Metodologi Penelitian

1. Benchmarking Tugas dan Fungsi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

Tugas dan Fungsi Biro Umum dan PBJ BPKP diatur pada Pasal 23 Peraturan BPKP
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan diatur sebagai berikut:

Pelaksanaan keprotokolan Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi Kepala BPKP;
Pelaksanaan dukungan tata usaha Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi;
Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor pusat;
Pembinaan dan pengelolaan barang milik negara;
Pengelolaan pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan secara elektronik;
Koordinasi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan
Barang/Jasa;
Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan
Barang/Jasa;
Pembinaan dan pengelolaan persandian; dan
Pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

2. Analisis Data

Tugas dan Fungsi Biro Umum dan PBJ BPKP diatur pada Pasal 23 Peraturan BPKP
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan diatur sebagai berikut:
Analisis data dilaksanakan untuk mengetahui dan mengukur apakah pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Umum dan PBJ memberikan pengaruh terhadap produktivitas pegawai
di lingkungan BPKP, variabel yang digunakan mengacu pada struktur organisasi serta
tugas dan fungsi Biro Umum dan PBJ berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata kerja BPKP, sebagai berikut:

No Variabel Metode Pengukuran Tools

Variabel Independen

1. Layanan Protokol dan


Tata Usaha


Presentase Occupancy Persentase ruang kerja yang digunakan untuk Kuesioner

Arsin Ruang Kerja menyimpan arsip


Kinerja Arsiparis Persepsi pegawai terkait kinerja pejabat fungsional Kuesioner
arsiparis di unit kerjanya

Layanan Survei layanan identifikasi kebutuhan dan


TUD/BRTK/Layanan ketersediaan ATK, identifikasi dan distribusi BMN, Kuesioner

Umum kesesuaian spesifikasi BMN dengan kebutuhan

2. Layanan Rumah Tangga
dan Perlengkapan


Persentase realisasi Persentase realisasi pengadaan ATK dibagi dengan SAKTI
pengadaan ATK dari total anggaran RKA OM SPAN
total anggaran RKA

Persentase realisasi Realisasi anggaran yang digunakan untuk SAKTI
OM SPAN

pemeliharaan dari total memperbaiki gedung kantor dibagi total anggaran

anggaran RKA RKA

Survei pelayanan kerumahtanggaan yang meliputi


Kualitas pelayanan pelayanan keamanan, kebersihan, tanggap darurat Kuesioner
kerumahtanggaan bencana, perpustakaan, poliklinik, pencegahan dan
penanganan Covid19, serta layanan peminjaman

ruangan dan konsumsi

3. Layanan Manajemen
BMN

Keterpenuhan (Standar Data kendaraan roda 4 dengan kondisi baik dan umur


Barang dan Standar <7 tahun dibagi dengan jumlah eselon I, II, III+1 unit SIMAN
Kebutuhan) SBSK per unit kerja sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor

Kendaraan Roda 4 6 Tahun 2022

Data Notebook dan PC unit dengan kondisi baik dan


Keterpenuhan SBSK umur <4 tahun dibagi dengan jumlah pejabat dan SIMAN
Notebook dan PC pegawai pada tiap-tiap unit kerja sesuai dengan

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2022

Keterpenuhan Data Printer dan scanner pada unit kerja dibagi dengan

SBSK Printer dan jumlah pegawai/4 sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 6 SIMAN

Scanner Tahun 2022

Persentase

realisasi rehab Persentase realisasi rehab gedung kantor dibagi dengan SAKTI
gedung kantor total anggaran RKA OM SPAN
dari total anggaran

RKA

4. Layanan Pengadaan

Barang/Jasa

Persentase Persentase realisasi belanja barang dibagi dengan total SAKTI
realisasi belanja anggaran RKA OM SPAN
barang dari total
anggaran RKA

Persentase Persentase realisasi belanja modal dibagi dengan total SAKTI
realisasi belanja anggaran RKA OM SPAN
modal dari total
anggaran RKA

Variabel Intervening Survei ruang kerja yang sehat di BPKP meliputi fasilitas Kuesioner
1. Workplace pendukung perilaku hidup bersih dan sehat, intensitas
cahaya, sirkulasi udara, sanitasi, ketersediaan fasilitas
Healthy olahraga, dan kantor bebas dari binatang pembawa
Workplace penyakit seperti serangga dan binatang pengerat

Collaborative Survei ruang kerja kolaboratif yang meliputi kemudahan
Workplace komunikasi, interaksi, sosialisasi, dan diskusi grup sesama Kuesioner
rekan kerja dan dengan atasan/bawahan.

Creative Survei ruang kerja yang mendukung kreativitas meliputi Kuesioner
Workplace dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang penting,
menantang, serta dapat membuat pegawai mengeluarkan
kemampuan terbaiknya

Variabel Dependen

1. Produktivitas
Pegawai BPKP

Work Completion Rate Persentase laporan terbit dibagi dengan jumlah ST terbit Data Biro
MKOT

Nilai SAKIP Nilai SAKIP hasil evaluasi Inspektorat e-SAKIP

Motivasi Pegawai Survei motivasi pegawai yang meliputi aspek Kuesioner
fisiologis,rasa aman, harga diri, dan pengembangan diri di
BPKP

Metode analisis yang akan dilakukan menggunakan Structural Equation Model (SEM) PLS,
yaitu teknik analisis multivariat dan modeling statistik cross section, linear, dan umum
dengan melakukan analisis faktor (factor analysis), analisis jalur (path analysis), dan regresi
(regression). (Sarwono, 2010).
Kelebihan dari analisis SEM PLS menurut Sarwono (2010) antara lain:
Kelebihan dari analisis SEM PLS menurut Sarwono (2010) antara lain:
Memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel;
Penggunaan analisis faktor penegasan (confirmatory factor analysis) untuk
mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu
variabel laten;
Daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan pengguna membaca
keluaran hasil analisis;
Kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan dari pada koefesien-
koefesien secara sendiri-sendiri;
Kemampuan untuk menguji model–model dengan menggunakan beberapa variabel
tergantung;
Kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara;
Kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan (error term);
Kemampuan untuk menguji koefesien-koefesien di luar antara beberapa kelompok
subjek; dan
Kemampuan untuk mengatasi data yang sulit, seperti data time series dengan
kesalahan autokorelasi, data yang tidak normal, dan data yang tidak lengkap.

Analisis fungsi layanan umum dari Biro Umum dan PBJ untuk mendukung
produktivitas pegawai dengan mewujudkan tempat kerja yang sehat, kolaboratif, dan
kreatif dilakukan dengan usulan model sebagai berikut:

D. Hasil analisis
1. Benchmarking Tugas dan Fungsi Biro Umum dan PBJ
Benchmarking Tugas dan Fungsi Biro Umum dan PBJ dilaksanakan dengan pelaksanaan
tugas General Affairs di sektor swasta dan General Affairs di sektor publik di negara
lain. Benchmarking General Affairs pada sektor swasta dilakukan dengan mengambil
data/informasi pada website HashMicro, yang merupakan konsultan di bidang Enterprise
Resource Planning (ERP) pada perusahaan terkemuka seperti Pertamina, Bank Mega,
Semen Gresik, Marimas, Kartika Sari, dan perusahaan lainnya. Sedangkan benchmarking
di sektor publik, Biro Umum dan PBJ melakukan benchmarking tugas dan fungsi
General Affairs pada Pemerintah Republik Slovenia.

Hasil benchmarking tugas dan fungsi Biro Umum dan PBJ BPKP dengan fungsi General
Affairs baik di sektor swasta maupun sektor publik, dapat dilihat pada pemetaan tugas dan
fungsi pada gambar berikut:

Berdasarkan pemetaan diatas, tugas dan fungsi General Affairs di sektor swasta yang
meliputi pengadaan barang/jasa, pembelian dan pembayaran belanja barang yang
bersifat rutin, pembayaran pegawai harian (tenaga harian lepas/THL), manajemen aset,
renovasi dan pembangunan gedung (termasuk gedung kantor perwakilan yang baru
dibentuk), pembinaan hubungan baik, pembuatan laporan periodik, dan pengurusan
perizinan telah terakomodasi pada tugas dan fungsi Biro Umum dan PBJ.

Begitu juga dengan tugas dan fungsi General Affairs pada Pemerintah Republik Slovenia, tugas
dan fungsi yang terkait dengan layanan umum diantaranya layanan kesekretariatan, manajemen
dokumen/kearsipan, layanan kesehatan dan keselamatan kerja, transportasi, teknisi, manajemen
aset, serta pengadaan barang/jasa telah terakomodasi pada fungsi Biro Umum dan PBJ BPKP.

Hasil benchmarking tugas dan fungsi General Affairs pada sektor swasta dan sektor publik
negara lain menunjukkan bahwa tugas-tugas dan fungsi-fungsi layanan umum telah
terakomodasi pada tugas dan fungsi Biro Umum dan PBJ BPKP berdasarkan Peraturan BPKP
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, sehingga belum ada tugas
dan fungsi baru yang perlu ditambahkan. Fokus selanjutnya, yaitu meningkatkan layanan
umum yang telah ada berdasarkan hasil analisis data pada sub bab selanjutnya.

2. Analisis Data
Analisis data SEM PLS berdasarkan usulan model pada poin C.2. memberikan hasil
sebagai berikut:

Evaluasi kebaikan model:

Evaluasi kebaikan model menurut Hair
et al. (2010) dapat dilihat dari R-
Square. Nilai R square 0,75 termasuk
ke dalam kategori kuat,

nilai R square 0,50 termasuk kategori moderat dan nilai R square 0,25 termasuk kategori lemah.
Berdasarkan analisis model dengan SEM PLS, workplace dapat dijelaskan sebesar 89,9% oleh
layanan umum BPKP (protokol dan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, manajemen BMN,
dan pengadaan barang/jasa). Sedangkan variabel workplace bersama-sama dengan layanan umum
BPKP (protokol dan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, manajemen BMN, dan pengadaan
barang/jasa) dapat menjelaskan produktivitas sebesar 92,1%.

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa dalam penelitian batas loading factor yang digunakan
sebesar 0,70. Suatu indikator akan dikatakan memenuhi convergent validity dan memiliki
tingkat reliabilitas yang tinggi ketika nilai outer loading sebesar >0,70. Nilai outer loading
pada persamaan SEM di atas sebagai berikut:

Interpretasi hasil :
Variabel yang dapat dijelaskan variabel-variabel dengan nilai loading factor >0,70,
sebagai berikut:
1. Layanan Protokol dan Tata Usaha

a. Tingkat occupancy arsip di ruang kerja pegawai.

Tingkat occupancy arsip di ruang kerja pegawai berpengaruh negatif terhadap layanan
protokol dan tata usaha dan dapat menurunkan produktivitas. Setiap 1% ruang kerja
digunakan untuk menyimpan arsip, akan menurunkan produktivitas sebesar (0,705 x 0,160)
yaitu 0,1128%. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penerapan e-arsip secara penuh wajib
segera diterapkan. Baik atas arsip hardcopy dikonversi dalam bentuk digital, maupun
penciptaan arsip baru telah dalam bentuk full digital.

Kondisi saat ini untuk penciptaan arsip baru, meskipun telah menggunakan tanda tangan
digital, namun dalam pembuatan konsepnya masih dicetak hardcopy. Baru aplikasi Surat
Tugas melalui SIMA yang menerapkan e-arsip secara penuh. Kedepan perlu untuk
dikembangkan untuk setiap penciptaan arsip menggunakan arsip digital. Oleh karenanya,
BPKP perlu untuk membuat aplikasi e-office terintegrasi yang menerapkan penciptaan e-
arsip secara penuh.

Tingkat occupancy arsip pada ruang kerja per pegawai pada unit kerja BPKP tahun 2022 sebagai
berikut:

b. Layanan TUD/BRTK/Umum
Layanan TUD/BRTK/Umum menyumbang loading factor terhadap layanan Protokol dan
Tata Usaha sebesar 0.929 dan memberikan sumbangsih peran layanan protokol dan tata
usaha terhadap produktivitas sebesar 0.160. Layanan TUD/BRTK/Umum yang meliputi
layanan identifikasi kebutuhan dan distribusi ATK serta BMN dan kesesuaian spesifikasi
BMN dengan kebutuhan telah terlaksana dengan baik dan perlu untuk terus ditingkatkan.

2. Layanan Rumah Tangga
Kualitas Layanan Rumah Tangga menyumbang loading factor sebesar 0.979 dan
memberikan sumbangsih peran layanan rumah tangga dan perlengkapan terhadap
produktivitas sebesar 0.288. Menurut persepsi pegawai BPKP, layanan rumah tangga dan
perlengkapan yang meliputi layanan keamanan, kebersihan, tanggap darurat bencana,
perpustakaan, poliklinik, pencegahan dan penanganan Covid19, serta layanan peminjaman
ruangan dan konsumsi telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, untuk meningkatkan
layanan rumah tangga, perlu dilakukan standardisasi pelayanan baik di Kantor Pusat sampai
ke Kantor Perwakilan supaya memiliki standar yang sama, bahkan dapat mendaftarkan
sertifikasi seperti ISO atau sertifikasi sejenis untuk setiap layanan rumah tangga.

3. Layanan Manajemen BMN
a. Keterpenuhan SBSK Notebook dan PC Pegawai
Persentase keterpenuhan SBSK Notebook dan PC Unit memberikan loading factor
terhadap layanan manajemen BMN sebesar 0,881, namun terdapat fakta unik yaitu
manajemen BMN memberikan dampak negatif terhadap produktivitas sebesar -0,114.

Berdasarkan informasi yang diolah dari data aplikasi SIMAN (Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara), sebanyak 37,54% dari total 3.791 auditor BPKP masih
menggunakan notebook milik sendiri, sedangkan auditor BPKP lainnya yang
mendapatkan notebook milik kantor namun masa manfaat telah lebih dari 4 tahun/out
of date (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa
Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat) sehingga tidak mampu lagi melaksanakan pengolahan data
yang semakin besar dan berat seiring dengan peningkatan fungsi BPKP sebagai
trusted advisor pemerintah. Pun begitu dengan pegawai non auditor/PFU, masih
terdapat pegawai yang belum mendapatkan PC Unit atau PC yang digunakan telah
melewati masa manfaat PC yaitu 4 tahun. Kondisi saat ini, ketika terdapat realisasi
belanja modal berupa notebook dan/atau PC Unit, BMN dimaksud tidak digunakan
oleh pegawai, namun dipakai oleh pejabat diatasnya.

Kebijakan yang perlu diambil adalah pemenuhan kebutuhan Notebook dan PC
Unit melalui program “One Auditor One Notebook, One PFU One PC Unit”
segera direalisasikan maksimal sudah diterima pegawai pada tahun 2023.

b. Keterpenuhan SBSK kendaraan bermotor roda 4

Keterpenuhan SBSK kendaraan bermotor roda 4 memberikan hasil serupa dengan
keterpenuhan SBSK Notebook dan PC. Menyumbang loading factor terhadap
manajemen BMN sebesar 0,887 namun manajemen BMN memberikan dampak negatif
terhadap produktivitas sebesar -0,114. Hal ini karena kebijakan yang saat ini
dilaksanakan belum mendukung motivasi dan produktivitas pegawai. Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara dan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2022
tentang Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan BPKP, SBSK Kendaraan
bermotor roda 4 sebagai berikut:
1) Kendaraan Jabatan

No. Jabatan Jml Maks Jenis Kapasitas Silinder Maks.
(unit)

1. Kepala BPKP 2 Sedan dan/atau Sedan 3.500 cc, 6 silinder,
SUV atau MPV SUV/MPV 3.500 cc, 6
silinder

2. Sekretaris Utama/Deputi 1 Sedan atau SUV Sedan 2.500 cc, 4 silinder
SUV 3.000 cc, 6 silinder

3. Kepala Biro / Direktur / Inspektur /
SUV 2.500 cc, 4 silinder
Kepala Pusat / Kepala Perwakilan 1

2) Kendaraan Operasional Keterangan
No. Satuan Kerja Jumlah Kendaraan Roda 4

1. Kantor Pusat Sesuai dengan jumlah jabatan +1 unit kendaraan operasional roda 4
Eselon III /setingkat / setara untuk penyelenggara kesekretariatan
di masing-masing unit eselon II

2. Inspektoral / Pusat- dengan jumlah jabatan Eselon +1 unit kendaraan operasional untuk
Pusat / Kantor
Perwakilan III /setingkat / setara penyelenggara kesekretariatan

Penggunaan kendaraan jabatan telah sesuai karena melekat pada jabatan yang diemban yaitu
Kepala BPKP, Sekretaris Utama/Deputi, dan Kepala Biro / Direktur / Inspektur / Kepala Pusat
/ Kepala Perwakilan. Sedangkan untuk kendaraan operasional, perhitungan SBSK berdasarkan
jumlah eselon III/setingkat/setara adalah untuk menghitung kuantitas kendaraan roda 4
operasional yang dimiliki oleh tiap unit kerja. Namun penggunaannya untuk kegiatan
operasional kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsi, di BPKP utamanya pengawasan.
Kondisi saat ini, kendaraan operasional dipegang oleh eselon III/setingkat/setara, digunakan
untuk berangkat dan pulang kantor, serta selama di kantor tidak digunakan oleh tim untuk
melaksanakan tugas pengawasan. Sehingga menurunkan motivasi pegawai yang berimbas ke
penurunan kinerja. Kebijakan yang perlu ditegaskan adalah penggunaan kendaraan operasional
digunakan oleh tim yang melaksanakan tugas pengawasan atau pelaksanaan tugas
kesekretariatan.

4. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang memberikan loading factor sebesar 0.852 dan memberikan
sumbangsih layanan PBJ terhadap produktivitas sebesar 0.034. Layanan PBJ belanja barang
meliputi realisasi belanja keperluan sehari-hari perkantoran, jasa keamanan, kebersihan,
pengemudi, dan pramubhakti, langganan daya, jasa, dan sewa operasional lainnya,
pemeliharaan kesehatan pegawai, pencegahan dan penanganan Covid19, dan operasional
perkantoran pimpinan. Menurut persepsi pegawai, layanan belanja barang telah terlaksana
dengan baik. Namun demikian, layanan tersebut masih dapat ditingkatkan dengan cara
meningkatkan anggaran keperluan sehari-hari perkantoran per pegawai sebesar SBM.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif layanan Biro Umum dan PBJ dalam mewujudkan
tempat kerja yang sehat, kolaboratif, dan kreatif untuk mendukung produktivitas pegawai,
dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Observed variabel pada layanan protokol dan tata usaha yang memberikan loading
factor >0,70 yaitu tingkat occupancy arsip di ruang kerja sebesar -0,705 dan layanan
TUD/BRTK/Umum sebesar 0,929. Kebijakan yang perlu diambil diantaranya digitalisasi
arsip hardcopy eksisting dan pembuatan aplikasi e-office yang menerapkan penciptaan
arsip digital secara penuh.

2. Observed variabel pada layanan rumah tangga dan perlengkapan yang memberikan
loading factor >0,70 yaitu kualitas layanan rumah tangga. Berdasarkan persepsi pegawai,
layanan rumah tangga telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, perlu ditingkatkan
dengan standardisasi layanan pada BPKP seluruh Indonesia dan pendaftaran sertifikasi ISO
pada tiap layanan.

3. Observed variabel pada layanan manajemen BMN yang memberikan loading factor
>0,70 yaitu keterpenuhan SBSK notebook/PC sebesar 0,881 dan keterpenuhan SBSK
kendaraan roda 4 sebesar 0,887. Namun, layanan manajemen BMN memberikan
koefisien negatif terhadap produktivitas. Kebijakan penatausahaan notebook/PC dan
kendaraan roda 4 perlu diperbarui agar dapat mendukung produktivitas pegawai
diantaranya dengan akselerasi program “One Auditor One Notebook, One PFU One PC
Unit” serta pengaturan penggunaan kendaraan roda 4 operasional untuk tim yang
melaksanakan pengawasan/kesekretariatan.

4. Observed variabel pada layanan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan loading factor
>0,70 yaitu realisasi belanja barang sebesar 0,852. Namun demikian layanan ini masih dapat
ditingkatkan dengan mengusulkan anggaran kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar SBM.

Evaluasi kebijakan layanan umum pada Biro Umum dan PBJ berdasarkan hasil analisis
kuantitatif dapat dirangkum sebagai berikut:

No. Layanan Tantangan Usulan Kebijakan PIC

Layanan Ruang kerja pegawai Pembuatan aplikasi e- Sub Koordinator
1. Protokol Tata digunakan untuk office Persuratan dan Kearsipan
menyimpan arsip
Usaha

Layanan rumah

Layanan Rumah tangga yang Sertifikasi layanan rumah Sub Koordinator
Rumah Tangga
2. Tangga dan terstandardisasi pada tangga seperti ISO atau

Perlengkapan seluruh unit kerja sertifikasi lainnya

BPKP

No. Layanan Tantangan Usulan Kebijakan PIC

Keterpenuhan SBSK Akselerasi program “One Sub Koordinator
notebook/PC kepada Auditor One Notebook, Perencanaan Kebutuhan
seluruh pegawai One PFU One PC Unit”
auditor dan PFU

Layanan

3. Manajemen

BMN Pengaturan
penggunaan

Kendaraan Surat Edaran tentang

Operasional Roda 4 mekanisme penggunaan Sub Koordinator

untuk mendukung kendaraan dinas Penatausahaan BMN

kegiatan operasional roda 4

pengawasan/kesekret

ariatan

Layanan Peningkatan layanan Pemenuhan anggaran Sub Koordinator Rumah
4. Pengadaan realisasi belanja keperluan sehari-hari Tangga Biro Keuangan
barang untuk perkantoran sebesar SBM
Barang/Jasa meningkatkan
produktivitas
pegawai

Referensi
Blocher, E. J., Chen, K. H., dan Lin, T. W. (2000). Manajemen Biaya. Terjemahan
oleh Susty Ambarriani. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Busro, Muhammad. (2018). Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:
Prenada Media Group.

Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, Jr., Joseph F., et. al. (2011). Multivariate Data Analysis. Fifth Edition. New Jersey:
PrenticeHall, Inc.

Jones, Gareth R. (2013). Organizational Theory, Design, and Change. Seventh Edition.
Essex – England. Pearson Education Limited.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam
rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah
Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar
Kebutuhan Barang Milik Negara.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan BPKP.

SA Health, Government of South Australia
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+intern
et/healthy+living/healthy+communities/workplaces/how+to+create+a+healthy+wo
rkplace/how+to+create+a+healthy+workplace.

Sarwono, J. (2010). Pengertian Dasar Structural Equation Modeling (SEM). Jurnal Ilmiah.
Manajemen Bisnis, Vol.10, No.3, September 2010: 173-182.

Sivatte, I. de, Gordon, J. R., Rojo, P., & Olmos, R.(2015). The impact of work-life culture
on organizational productivity. Personnel Review, 44(6), 883–905.
https://doi.org/10.1108/PR-12-2013-0226.

Sutrisno, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Kencana.