PERJANJIAN SEWA
MENYEWA
1
PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG
UNTUK MELAKSANAKAN SUATU ACARA
KELOMPOK 1
Nama anggota :
1. Fajriza Febri Rahaditama (C0B018043)
2. Nandiva Nurul Annisa (C0B019001)
3. Nanzia Diyanni Putri (C0B019002)
4. Dila Kusuma Dewi (C0B019003)
5. Nadya Septiana Nur Anjani (C0B019004)
6. Amalina Annisa Ul Fadhilah (C0B019005)
7. Riska Julia Setyaningtyas (C0B019006)
8. Mia Janeta Aziza (C0B019007)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3
UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN
2
KATA PENGANTAR
Perjanjian merupakan lembar/dokumen yang
berisikan perjanjian antara kedua belah pihak.
Terwujudnya komitmen yang terukur dan memiliki
legalitas yang sah dengan payung hukum yang
mengikat. Perjanjian yang disepakati menghasilkan
ikatan yang mengikat diantaranya. Dengan demikian
target yang diinginkan dari perjanjian tersebut dapat
tercapai dan berkesinambungan terhadap keuntungan
bersama.
Dari sini kami dapat menyelesaikan tugas ini
dengan judul “Perjanjian Sewa Menyewa Gedung
Untuk Melaksanakan Suatu Acara”. Dalam
kesempatan ini penulis tidak lupa untuk
menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua
pihak yang telah memberikan bantuan dalam
menyelesaikan tugas ini.
Purwokerto, 31 Maret 2021
Penulis
3
TUJUAN
Untuk menyewa suatu gedung dengan adanya
persyaratan dan perjanjian resmi antara penyewa dan
pemilik gedung. Agar tidak ada perselisihan antara
kedua belah pihak.
MANFAAT
1. Kegiatan sewa menyewa menjadi lebih
fleksibel
2. Tidak akan ada kebohongan antara kedua
belah pihak
3. Saling menguntungkan, menjauhi kerugian
satu sama lain
4. Formalitas ada hitam diatas putih
METODE PENELITAN
Metode penelitian yang digunakan dalam
tugas ini adalah metode pendekatan yuridis
sosiologis, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang
berinteraksi antara ilmu sosial dan ilmu hukum yang
diperoleh dari antara penyewa gedung dan pemilik
gedung dengan hukum pasal 1548 KUHPerdata yang
menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan
dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan
dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak
tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
4
DAFTAR ISI
BAB I...............................................................................................6
PENDAHULUAN............................................................................6
1. Latar belakang ..............................................................6
BAB II..............................................................................................7
PEMBAHASAN ..............................................................................7
A. TEORI TENTANG PERJANJIAN ....................................7
a. Pengertian ..................................................................7
b. Ciri – ciri perjanjian sewa menyewa.....................8
c. Hak dan Kewajiban para Pihak ............................9
d. Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa Menyewa
10
e. Tujuan Membuat perjanjian ................................. 11
B. SYARAT PERJANJIAN DAN SURAT PERJANJIAN.. 12
a. Contoh surat perjanjian......................................... 12
b. Syarat syarat perjanjian ...................................... 18
C. CONTOH KASUS PERJANJIAN SEWA GEDUNG 19
BAB III.......................................................................................... 40
PENUTUP .................................................................................... 40
Kesimpulan ............................................................................ 40
Kritik........................................................................................ 40
Saran...................................................................................... 41
DAFTAR PUSTAKA .................................................................... 42
5
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam
pelaksanaan arus rangkaian kegiatan yang terjadi
dalam lingkungan sosial. Salah satu bidang hukum
yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada
subjek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum
privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum
publik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer) terdiri dari empat bagian. Bagian III
mengatur tentang perikatan, hukum perikatan (atau
disebut juga perjajian walau pun istilah ini
sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda),
yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan
kewajiban antara subjek hukum di bidang perikatan,
antara lain tentang jenis-jenis perikatan yang terdiri
dari perikatan yang timbul dari adanya perjanjian),
syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu
perjanjian.
6
BAB II
PEMBAHASAN
A. TEORI TENTANG PERJANJIAN
a. Pengertian
Sesuai dengan pasal Pasal 1548 KUHPerdata
Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan
mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk
memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak
yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran
suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut
terakhir itu. Kemudian, menurut Pasal 1550
KUHPerdata pihak yang menyewakan diwajibkan
untuk:
1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada
penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan
sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai
untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang
tenteram daripada barang yang disewakan
selama berlangsungnya sewa.
7
b. Ciri – ciri perjanjian sewa menyewa
Ciri ciri perjanjian sewa menyewa :
1. Ada Dua Pihak yang Mengikatkan Diri
Pihak pertama adalah pihak yang menyewakan,
yaitu pihak pemilik objek dalam sewa menyewa.
Sementara pihak kedua adalah pihak penyewa, yaitu
pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu
barang. Kedua pihak ini bisa bertindak sebagai
perorangan, bisa juga mewakili badan hukum atau
perusahaan tertentu.
2. Ada Unsur Pokok
Unsur pokok pada perjanjian sewa menyewa
adalah barang, harga dan jangka waktu sewa.
Barang adalah kekayaan berupa material baik
bergerak maupun tak yang diatur dalam hukum
kebendaan. Sementara harga yaitu biaya sewa
sebagai imbalan atas pemakaian objek yang
disewakan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak
penyewa,
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak,
3. Adanya objek sewa menyewa, yaitu barang,
baik bergerak maupun tidak bergerak,
8
4. Adanya kewajiban dari pihak yang
menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan
kepada pihak penyewa atas suatu benda,
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk
menyerahkan uang pembayaran kepada pihak
yang menyewakan.
c. Hak dan Kewajiban para Pihak
1. Kewajiban yang menyewakan
a) Wajib memastikan bahwa objek yang
disewakan dalam kondisi baik dan apabila
rusak harus diperbaiki terlebih dahulu.
b) Wajib menjamin bahwa penyewa bisa
menggunakan objek yang disewakan dengan
aman selama masa sewa menyewa
berlangsung.
c) Wajib menanggung semua kekurangan objek
yang disewakan yang dapat mengganggu
penyewa dalam menggunakan objek tersebut.
2. Kewajiban penyewa
a) Penyewa wajib membayar pembiayaan sewa
objek pada waktu yang telah disepakati
sebelumnya.
b) Penyewa tak diperbolehkan mengubah objek
yang disewakan.
9
c) Penyewa wajib mengganti kerugian apabila
terjadi kerusakan pada objek yang disebabkan
oleh penyewa.
d) Penyewa wajib menjaga objek yang
disewakan sebaik-baiknya dan dengan penuh
tanggung jawab.
e) Penyewa tak boleh menyewakan kembali
objek yang disewakan kepada orang lain.
d. Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa
Menyewa
KUHPerdata tidak menentukan secara tegas
tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat
oleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat
dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam
praktik, perjanjian sewa menyewa misalnya seperti
bangunan/gedung, tanah dibuat dalam bentuk tertulis
dan isi perjanjian telah dirumuskan oleh para pihak
dan/atau notaris.
Adapun substansi perjanjian sewa menyewa minimal
memuat hal-hal sebagai berikut :
a) Tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa,
b) Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat
dalam perjanjian sewa menyewa,
c) Objek yang disewakan,
d) Jangka waktu sewa,
e) Besarnya uang sewa,
10
f) Hak dan kewajiban masing-masing pihak
dalam perjanjian tersebut,
g) Dapat juga ditambahkan mengenai
berakhirnya kontrak dan denda.
e. Tujuan Membuat perjanjian
Dibuatnya perjanjian layaknya membuat undang-
undang, gunanya untuk mengatur hak dan kewajiban
para pihak dan menjadikan alat bukti jika terjadi
sesuatu yang tidak diinginkan. Maksudnya, jika
tujuan undang-undang adalah untuk mengatur seluruh
masyarakat, maka perjanjian bertujuan untuk
mengikat para pihak yang menandatanganinya. Jika
suatu saat terjadi sengketa akibat pelaksanaan
perjanjian, maka perjanjian tersebut akan menjadi
alat bukti tentang bagaimana masalah itu
terselesaikan.
Dalam perjanjian para pihak membubuhkan tanda
tangan mereka dalam perjanjian, maka mereka
dianggap setuju terhadap isinya karena saling terikat.
Para pihak harus secara sadar melaksanakan hak dan
kewajiban sesuai pasal-pasal yang ada dalam
perjanjian. Jika para pihak melakukan pelanggaran
terhadap perjanjian, pihak yang melanggar yang akan
menanggung hukumannya – misalnya hukuman
berupa denda.
11
B. SYARAT PERJANJIAN DAN SURAT
PERJANJIAN
a. Contoh surat perjanjian
SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA
GEDUNG
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Agustian Budi Prasetya
Jabatan : Direktur PT. Citra Insani Garda
Semesta
Alamat : Jl. Harsono Dalam No. 4A RT/RW
04/07, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.
Citra Insani Garda Semesta yang selanjutnya akan
disebut sebagai Penyewa.
Nama : Ageng Priyono Djojo
Alamat : Jl. Jati Bening Estate G-8 No.11
RT/RW 014/013, Pondok Gede, Bekasi
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai
Pemilik.
Pemilik dan Penyewa dengan ini berjanji dan
mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:
12
Pasal 1
STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN
Pemilik menyatakan bahwa tanah seluas 176m2 yang
diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 150m2
yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung Barat
Nomor 20, Jakarta Selatan. Berdasarkan Sertifikat
Hak Milik Nomor SHM/07636/1999 adalah benar-
benar miliknya dan satu-satunya yang punya hak
penuh untuk menyewakan tanah dan bangunan
tersebut kepada pihak lain. Bahwa Pemilik tersebut
hendak menyewakan tanah dan bangunan
sebagaimana dimaksud, kepada Penyewa dan
Penyewa menyatakan persetujuannya untuk
menyewa tanah dan bangunan tersebut. Bahwa
sekarang saat perjanjian ini ditandatangani tanah dan
bangunan tersebut di atas dalam keadaan kosong.
Pasal 2
JANGKA WAKTU
Perjanjian sewa menyewa ini dilangsungkan dan
diterima untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 3 Juli
2015 dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu
tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati
kemudian oleh Pemilik dan Penyewa.
Pasal 3
BIAYA SEWA
Biaya sewa tanah dan bangunan beridentitas
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini
adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
13
rupiah) untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2.
Pasal 4
SISTEM PEMBAYARAN
Penyewa dan Pemilik sepakat bahwa sistem
pembayaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 dilakukan tunai pada saat
perjanjian di tandatangani. Pemilik berjanji bahwa
selama tanah dan bangunan itu disewa oleh Penyewa
dan Pemilik atau pihak siapa pun tidak berhak untuk
memungut uang sewa tambahan atau pungutan
sejenis dalam bentuk apa pun.
Pasal 5
PENGGUNAAN BANGUNAN
Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa
menyewa, Penyewa menggunakan tanah dan
bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagai
kantor dari PT. Citra Insani Garda Semesta. Penyewa
tidak diperkenankan menggunakan tanah dan
bangunan tersebut untuk kegiatan usaha hiburan,
gudang dan atau berbagai jenis usaha lainnya serta
kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang
ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila penyewa
menggunakan tanah dan bangunan sebagaimana
dimaksud diatas, maka Pemilik secara sepihak dapat
membatalkan perjanjian ini. Pembatalan perjanjian
ini karena alasan sebagaimana dimaksud diatas,
Penyewa berjanji tidak akan menuntut pengembalian
uang sewa yang telah diterima oleh Pemilik.
14
Pasal 6
PERAWATAN RUMAH
Penyewa wajib memelihara dan merawat bangunan
yang disewa sebaik-baiknya, seperti layaknya rumah
sendiri atas ongkos atau biaya penyewa sendiri.
Apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh
karena kelalaian Penyewa, maka biaya/ongkos untuk
memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut menjadi
tanggungan Penyewa. Kerusakan-kerusakan lain
yang terjadi bukan karena kelalaian Penyewa tetap
menjadi tanggungan Pemilik.
Pasal 7
PENYERAHAN KEMBALI TANAH DAN
BANGUNAN
Penyewa berkewajiban untuk menyerahkan kembali
tanah dan bangunan yang dimaksudkan dalam
perjanjian ini dalam keadaan kosong dan terawat baik
pada saat perjanjian ini berakhir.
Pasal 8
PENGALIHAN
Selama dalam masa sewa menyewa, Penyewa tidak
diperkenankan untuk menyewakan kembali tanah dan
bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada
pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa
persetujuan tertulis dari Pemilik. Apabila Penyewa
menyewakan kembali tanah dan bangunan kepada
pihak lain tanpa sepengetahuan Pemilik, maka
Pemilik secara sepihak dapat membatalkan perjanjian
ini. Pembatalan perjanjian ini karena alasan
sebagaimana tersebut diatas, Penyewa berjanji tidak
15
akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah
diterima oleh Pemilik.
Pasal 9
KEWAJIBAN AHLI WARIS
Perjanjian sewa menyewa ini dengan segala
akibatnya seperti hak dan kewajiban masing-masing
pihak tidak akan berakhir karena meninggalnya salah
satu pihak. Ahli waris pihak yang meninggal tersebut
atau pengganti hak dari masing-masing pihak
berkewajiban untuk mentaati persyaratan dan
ketentuan dalam perjanjian ini.
Pasal 10
BIAYA-BIAYA
Penyewa menyatakan bersedia membayar biaya
rekening listrik, air, uang keamanan dan uang
kebersihan lingkungan selama berlakunya perjanjian
sewa menyewa ini. Terkait pembayaran pajak-pajak
pribadi yang terkait dengan kepemilikan tanah dan
bangunan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini
tetap menjadi tanggung jawab Pemilik.
Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur
dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan
penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian
ini maka Penyewa dan Pemilik sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah untuk
mufakat. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk
mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan
16
perselisihan antara Penyewa dan Pemilik, maka
perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum
yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu
Penyewa dan Pemilik sepakat untuk memilih tempat
tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pasal 12
PENUTUP
Perjanjian ini dibuat oleh Pemilik dan Penyewa
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa
paksaan dari pihak mana pun. Perjanjian ini dibuat
dalam rangkap 2 (dua) dengan materai yang cukup
mempunyai kekuatan hukum serupa untuk masing-
masing pihak.
Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebaik-
baiknya atas pertimbangan dan persetujuan antara
kedua belah pihak sebagai bukti perjanjian yang sah
dan berkekuatan hukum.
Jakarta, 1 Agustus 2014
Penyewa Pemilik
( Agustian Budi P. ) ( Ageng Priyono D.S)
17
b. Syarat syarat perjanjian
Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian,
agar tidak timbul permasalahan di kemudian
hari akibat kurang pahamnya seseorang dalam
membuat suatu perjanjian, maka kami akan
menjelaskan beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat
para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan
adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian,
yakni:
1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang
mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu
perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.
yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif
karena berkenaan dengan subjek perjanjian.
Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat
berkenan dengan objek perjanjian dinamakan syarat
objektif.
18
C. CONTOH KASUS PERJANJIAN SEWA
GEDUNG
KASUS 1
CEO dari Perusahaan Multi Reksa akan
mengadakan pertemuan besar dengan pimpinan
penting perusahaan kemudian Sekertaris Eva memilih
untuk menyewa gedung pertemuan yang berada di
hotel dikarenakan ruangan dalam kantor kurang
memadai. Sekertaris Eva ingin menyewa gedung
tersebut tapi masih belum mengerti bagimana cara
menyewa dan persyaratannya apa saja yang terdapat.
Bagaimana penyelesaiannya?
Penyelesaian
Sekertaris dari perusahaan Multi Reksa
menghubungi pengelola hotel Luminor mengenai
bagaimana penyewaan gedung pertemuan dan
persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Pengelola
hotel Luminor mengatakan bahwa untuk pemesanan
tempat sementara diberi waktu 4 hari, terhitung mulai
tanggal pemesanan. Bila dalam waktu 4 hari tidak
ada konfirmasi dari pemesanan tersebut, maka
pemesanan dianggap batal. Setelah ada konfirmasi,
pemesan atau penyewa diwajibkan mengisi formulir
pesanan yang tersedia di pengelola gedung dengan
membayar uang muka gedung 50 % dari harga sewa
gedung. Untuk pelunasan pembayaran gedung paling
lambat dibayarkan 3 minggu sebelum acara.
19
Ilustrasi
Sekretaris Eva segera menghubungi pihak dari hotel
Luminor untuk menanyakan bagaimana penyewaan
Gedung pertemuan.
Sekretaris Eva sedang menemui pihak hotel dan berjabat
tangan
Kemudian pihak hotel menjelaskan kepada
Sekretaris Eva mengenai cara penyewaan Gedung
pertemuan yang sedang dibicarakan oleh sekretaris.
Pihak hotel sedang menjelaskan cara proses penyewaan
Gedung
Setelah melalui proses yang lumayan memakan
waktu, pengelola hotel Luminor mengatakan bahwa
20
untuk pemesanan tempat sementara diberi waktu 4
hari, terhitung mulai tanggal pemesanan. Bila dalam
waktu 4 hari tidak ada konfirmasi dari pemesanan
tersebut, maka pemesanan dianggap batal. Dan pada
akhirnya Sekretaris Eva segera menentukan
perjanjian untuk sewa Gedung pertemuan tersebut.
Sekretaris Eva sedang melakukan proses penyewaan gedung
pertemuan
Saat proses reservasi penyewaan Gedung pertemuan
sudah selesai. Kemudian dari pihak hotel
memberikan keterangan tentang pembayaran dan
persyaratan yang harus di penuhi, kemudian cara
pembayaran dilakukan dengan keterangan sebagai
berikut:
1. KTP Sekretaris
2. Identitas perusahaan
3. Membayar DP atau 50% dari total
pembayaran hotel
21
Dan sekretaris meminta waktu untuk mempersiapkan
persyaratan tersebut selama 3(tiga) hari. Setelah
3(hari) hari berlalu, sekretaris Eva mengkonfirmasi
bahwasannya reservasi penyewaan Gedung
pertemuan sementara disetujui dan dilaksanakan serta
melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan.
Sekretaris Eva memenuhi persyaratan
Setelah persyaratan telah diterima, pihak hotel
memberikan surat perjanjian yang sudah dibuat dan
harus ditandatangani serta menyerahkan formulir
pemesanan yang harus diisi oleh sekretaris sebagai
bukti melakukan pemesanan penyewaan Gedung.
Pihak hotel dan sekretaris sedang menandatangani Surat
Perjanjian
22
Sekretaris Eva mengisi formulir pesanan
Setelah semua urusan telah selesai, sekretaris dan
pihak hotel melakukan jabat tangan sebagai tanda
urusan penyewaan Gedung pertemuan dan urusan
perjanjian telah usai.
23
KASUS 2
Bu rina akan mengadakan acara pernikahan
anaknya yang ketiga. Bu rina berniat menyewa
gedung untuk dijadikan tempat resepsi pernikahan
anaknya tersebut. Pada akhirnya Bu rina dengan
anaknya mencari Gedung untuk acara pernikahan
anaknya. Saat sudah menemukan Gedung yang
dipilih oleh Bu Rina dan anaknya, mereka mencoba
untuk menemui pemilik Gedung tersebut. Karena
dirasa cocok dengan Gedung tersebut mereka sepakat
untuk membuat sebuah perjanjian. Pemilik Gedung
memberikan harga Gedung sebesar Rp. 10 juta
dengan fasilitas yang lengkap. Akan tetapi ternyata
Bu Rina kurang setuju dengan harga sewa tersebut
dikarenakan terlalu mahal untuk menyewa sebuah
Gedung. Bagaimana penyelesaiannya?
Penyelesaian
Bu rina segera menemui pemilik Gedung tersebut
untuk membicarakan lebih lanjut. Saat sudah bisa
menemui pemilik Gedung tersebut Bu rina mencoba
negosiasi soal harga Gedung yang ditawarkan oleh
pemilik Gedung agar bisa diturunkan harganya.
Tetapi pemilik Gedung tetap saja ingin menetapkan
harga tersebut, dan pada akhirnya Bu rina menyetujui
harga tersebut demi anaknya yang akan menikah
berjalan dengan lancar.
24
Ilustrasi
Bu Rina sedang bertemu dengan Pemilik Gedung
Bu Rina sedang berjabat tangan dengan Pemilik Gedung
Setelah itu Bu Rina akan membuat negosiasi dengan
Pemilik Gedung tersebut untuk menurunkan
harganya. Pada akhirnya mereka berdiskusi lebih
lanjut dalam membiacarakan soal harga.
25
Bu Rina melakukan negosiasi
Setelah melalui proses negosiasi dan dikarenakan
pemilik Gedung tetap menetapkan harga Gedung
tersebut sebesar Rp. 10 juta, maka bu rina tetap
menyetujui harga tersebut agar pernikahan anaknya
berjalan dengan lancar. Karena persetujuan tersebut,
pihak pemilik Gedung mempercepat proses membuat
perjanjian dengan bu rina dengan membuat surat
perjanjian sewa menyewa.
Pemilik Gedung membuat Surat Perjanjian
26
SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA
GEDUNG
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Ambarukmo Bimo Suharyadi
Alamat : Jl. Komisaris Bambang Suprapto
No.111, Purwokerto Wetan, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gedung
Soemardjito yang selanjutnya akan disebut sebagai
Penyewa.
Nama : Rina Kusuma Meina
Alamat : Jl. Pramuka, Purwokerto Selatan,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai
Pemilik.
Pemilik dan Penyewa dengan ini berjanji dan
mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:
Pasal 1
STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN
Pemilik menyatakan bahwa tanah seluas 150m2 yang
diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 120m2
yang terletak di Jl. Prof. Dr. HR Boenyamin.
Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor
SHM/0876/1993 adalah benar-benar miliknya dan
satu-satunya yang punya hak penuh untuk
27
menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada
pihak lain. Bahwa Pemilik tersebut hendak
menyewakan tanah dan bangunan sebagaimana
dimaksud, kepada Penyewa dan Penyewa
menyatakan persetujuannya untuk menyewa tanah
dan bangunan tersebut. Bahwa sekarang saat
perjanjian ini ditandatangani tanah dan bangunan
tersebut di atas dalam keadaan kosong.
Pasal 2
JANGKA WAKTU
Perjanjian sewa menyewa ini dilangsungkan dan
diterima untuk jangka waktu 3 hari terhitung sejak
tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2021
dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu
dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian
oleh Pemilik dan Penyewa.
Pasal 3
BIAYA SEWA
Biaya sewa tanah dan bangunan beridentitas
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini
adalah sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah)
untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2.
Pasal 4
SISTEM PEMBAYARAN
Penyewa dan Pemilik sepakat bahwa sistem
pembayaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 dilakukan tunai pada saat
perjanjian di tandatangani. Pemilik berjanji bahwa
28
selama tanah dan bangunan itu disewa oleh Penyewa
maka Pemilik atau pihak siapa pun tidak berhak
untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan
sejenis dalam bentuk apa pun.
Pasal 5
PENGGUNAAN BANGUNAN
Selama dalam jangka waktu berlangsungnya sewa
menyewa, Penyewa menggunakan tanah dan
bangunan tersebut hanya diperuntukkan sebagai
Gedung Soemardjito, tidak diperkenankan
menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk
kegiatan usaha hiburan, gudang dan atau berbagai
jenis usaha lainnya serta kegiatan yang bertentangan
dengan undang-undang ketertiban umum dan
kesusilaan. Apabila penyewa menggunakan tanah
dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas, maka
Pemilik secara sepihak dapat membatalkan perjanjian
ini. Pembatalan perjanjian ini karena alasan
sebagaimana dimaksud diatas, Penyewa berjanji tidak
akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah
diterima oleh Pemilik.
Pasal 6
PERAWATAN RUMAH
Penyewa wajib memelihara dan merawat bangunan
yang disewa sebaik-baiknya, seperti layaknya rumah
sendiri atas ongkos atau biaya penyewa sendiri.
Apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh
karena kelalaian Penyewa, maka biaya/ongkos untuk
memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut menjadi
tanggungan Penyewa. Kerusakan-kerusakan lain
29
yang terjadi bukan karena kelalaian Penyewa tetap
menjadi tanggungan Pemilik.
Pasal 7
PENYERAHAN KEMBALI TANAH DAN
BANGUNAN
Penyewa berkewajiban untuk menyerahkan kembali
tanah dan bangunan yang dimaksudkan dalam
perjanjian ini dalam keadaan kosong dan terawat baik
pada saat perjanjian ini berakhir.
Pasal 8
PENGALIHAN
Selama dalam masa sewa menyewa, Penyewa tidak
diperkenankan untuk menyewakan kembali tanah dan
bangunan yang dimaksud dalam perjanjian ini kepada
pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa
persetujuan tertulis dari Pemilik. Apabila Penyewa
menyewakan kembali tanah dan bangunan kepada
pihak lain tanpa sepengetahuan Pemilik, maka
Pemilik secara sepihak dapat membatalkan perjanjian
ini. Pembatalan perjanjian ini karena alasan
sebagaimana tersebut diatas, Penyewa berjanji tidak
akan menuntut pengembalian uang sewa yang telah
diterima oleh Pemilik.
Pasal 9
KEWAJIBAN AHLI WARIS
Perjanjian sewa menyewa ini dengan segala
akibatnya seperti hak dan kewajiban masing-masing
pihak akan berakhir jika salah satu pihak sudah
mengembalikan kepada pemilik dan berkewajiban
30
untuk mentaati persyaratan dan ketentuan dalam
perjanjian ini.
Pasal 10
BIAYA-BIAYA
Penyewa menyatakan bersedia membayar biaya
rekening listrik, air, uang keamanan dan uang
kebersihan lingkungan selama berlakunya perjanjian
sewa menyewa ini. Terkait pembayaran pajak-pajak
pribadi yang terkait dengan kepemilikan tanah dan
bangunan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini
tetap menjadi tanggung jawab Pemilik.
Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur
dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan
penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian
ini maka Penyewa dan Pemilik sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah untuk
mufakat. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk
mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan
perselisihan antara Penyewa dan Pemilik, maka
perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum
yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu
Penyewa dan Pemilik sepakat untuk memilih tempat
acara secara sementara sampai berakhirnya suatu
acara di Jl. Prof. Dr. HR Boenyamin di Gedung
Soemardjito.
31
Pasal 12
PENUTUP
Perjanjian ini dibuat oleh Pemilik dan Penyewa
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa
paksaan dari pihak mana pun. Perjanjian ini dibuat
dalam rangkap 2 (dua) dengan materai yang cukup
mempunyai kekuatan hukum serupa untuk masing-
masing pihak.
Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebaik-
baiknya atas pertimbangan dan persetujuan antara
kedua belah pihak sebagai bukti perjanjian yang sah
dan berkekuatan hukum.
Penyewa Purwokerto, 10 Maret 2021
Pemilik
(Ambarukmo B. S) (Rina Kusuma Meina)
Setelah selesai membuat surat perjanjian, pemilik
Gedung pun menghubungi Bu Rina untuk
menemuinya dan membuat kesepakatan lebih lanjut
mengenai surat perjanjian. Setelah semua disetujui
dengan surat perjanjain yang sudah dibuat, pemilik
Gedung memberi persyaratan apa saja yang
dibutuhkan untuk menyewa Gedung. Bu Rina pun
akan melengkapi persyaratan tersebut. Setelah
32
menyetujui perjanjian tersebut Bu Rina bersalaman
dengan Pemilik Gedung, dan untuk menyetujui surat
perjanjian tersebut Bu Rina bertanda tangan di surat
tersebut.
Bu Rina menyetujui Surat Perjanjian dengan berjabat
tangan
Bu Rina menandatangani Surat Perjanjian
33
KASUS 3
Seorang advokat bernama Edi Supriyanto
menggugat Direksi PT Abadi Jaya (Persero) c/q
Kepala Divisi Umum perusahaan karena penggugat
menyatakan tindakan tergugat melakukan perbuatan
melawan hukum (PMH). Penggugat meminta
tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1,5
miliar ditambah kerugian material sebesar Rp. 3
miliar secara tunai dan sekaligus putusan perkara ini
berkekuatan tetap.
Kasus ini bermula dari Edi Supriyanto
menyewa ruangan untuk kantor hukumnya tetapi
tergugat melakukan tindakan sepihak penyegelan
ruangan padahal tenggat waktu penyewaan belum
berakhir tetapi 2 minggu sebelumnya sudah disegel
dengan alasan belum membayar kewajiban. Dan Edi
Supriyanto sudah mengirimkan surat kepada
pengelola bahwa kewajibannya termasuk uang
pembayaran sewa menyewa akan diselesaikan
sebelum berakhirnya masa sewa, tetapi tergugat tetap
melakukan penyegelan sekitar 10 hari oleh pihak
pengelola. Tetapi tergugat belum menerima surat
gugatan dari pengadilan. Bagaimana penyelesaiannya
dari kasus tersebut ?
Penyelesaian
Penggugat Edi melakukan kewajibannya tetapi
pengelola Gedung masih belum membuka segelnya.
Oleh karena itu Edi menggugat PT Abadi Jaya karena
34
masih ada kerugian yang dia alami karena beberapa
klien tidak bisa masuk keruangannya. Dan akhirnya
lebih baik tergugat memenuhi panggilan dari
pengadilan dan Edi segera memproses lebih cepat
agar surat gugatanya diterima oleh PT Abadi Jaya.
Karena tindakannya tersebut menyimpang dari pasal :
1. Pasal 1548 BW (KUHPerdata) menyebutkan
sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan
dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu
dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh
pihak yang disebut terakhir disanggupi
pembayarannya. Pihak yang menyewakan punya
kewajiban untuk menyerahkan barang yang
disewakan kepada penyewa; memelihara barang
yang disewakan sedemikian sehingga barang itu
dapat dipakai untuk keperluan yang
dimaksudkan; dan memberikan si penyewa
kenikmatan yang tentram dari barang yang
disewakan selama berlangsungnya sewa.
2. Pasal 1560 BW menyebutkan si penyewa harus
menepati dua kewajiban utama. Pertama,
memakai barang yang disewa laksana bapak
rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang
diberikan pada barang menurut perjanjian
sewanya. Kedua, untuk membayar harga sewa
pada waktu-waktu yang telah ditentukan.
35
Karena tindakan yang menyimpang itu, Edi
membawa kasus itu ke pengadilan dan melakukan
pengiriman surat kembali kepada PT Abadi Jaya
dikarenakan surat gugatan pertama belum diterima
oleh PT Abadi Jaya. Kemudian dilakukan sidang
untuk menyelesaikan kasus antara Edi dengan PT
Abadi Jaya, agar bisa membuka kantor yang disegel
itu oleh PT Abadi Jaya.
Ilustrasi
Kondisi PT Abadi Jaya yang sedang disegel
Saat PT Abadi Jaya masih disegel, Edi membuat
surat gugatan ke pengadilan untuk menggugat PT
Abadi Jaya yang telah menyegel ruangannya secara
sepihak dan melakukan perbuatan melawan hukum.
36
Edi membuat gugatan PT Abadi Jaya ke pengadilan
Setelah membuat surat gugatan, dari pihak
pengadilan melakukan penindakan ke PT Abadi Jaya
untuk bertanggung jawab dengan gugatan yang
dikeluarkan oleh Edi dengan cara pengiriman surat
gugatan. Akan tetapi surat gugatan tersebut belum
diterima oleh PT Abadi Jaya, dan pengadilan segera
memproses lagi surat tersebut agar sampai ke pihak
tergugat.
Pengadilan membuat surat gugatan untuk PT Abadi Jaya
37
Setelah surat selesai pengadilan mengirimkan surat
gugatan kembali dan diterima oleh PT Abadi Jaya.
PT Abadi Jaya menerima surat gugatan
Setelah menerima surat gugatan, PT Abadi Jaya
harus memenuhi panggilan dari pengadilan untuk
sidang atas kasus tersebut dan bertemu dengan Edi
dipersidangan.
Persidangan kasus Edi dengan PT Abadi Jaya
38
Kuasa dari firma hukumnya Edi yang bernama Lisa
Rahayu, menjelaskan bagaimana proses pengadilan
untuk kasus ini agar bisa diselesaikan dengan cepat
dan tidak merugikan satu sama lain.
Lisa Rahayu sedang menjelaskan kasus tersebut kepada hakim
ketua
Setelah menjelaskan sudah dibuat keputusan hukum
yang sudah disetujui oleh pihak hakim ketua akhirnya
gugatan tersebut dilakukan dengan baik dan diketok
palu 3 kali oleh hakim ketua dan dibarengi dengan
membuka segel di kantor yang Edi sewa di PT Abadi
Jaya.
Ketuk Palu oleh hakim ketua
39
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dalam proses perjanjian sewa menyewa yang
sesuai dan aman dapat dibuat perjanjian tertulis yang
berkekuatan hukum. Adanya perjanjian membuat
transaksi antara kedua belah pihak terjamin secara
preventif akan hal-hal yang merugikan. Kewajiban
dalam suatu perjanjian harus dipatuhi, jika tidak
pihak tertentu yang sekiranya melanggar akan
mendapat konsekuensi hukum berdasarkan
perjanjian. Ranah hukum sangat dperlukan jika kedua
belah pihak tdak bisa bekerja sama dengan
kooperatif.
Kritik
Di Indonesia sering kali terjadi sengketa yang
ditimbulkan dari pelanggaran atau hanya sekedar
salah paham. Kasus tersebut memang sering kali
muncul karena tidak adanya dasaran yang jelas
mengenai perjanjian konkretnya. Masyarakat
Indonesia banyak yang belum melek hukum sehingga
banyak dari pada transaksi perjajian tersebut tidak
memiliki kejelasan dan tidak memiliki perjajian
tertulis yang berkekuatan hukum. Di Indonesia
hukum yang mengatur perjanjian perdata terkadang
hanya sebagai hukum prosedural yang tidak
40
menjamin pihak yang dirugikan mendapat
penyelesaian masalah. Kasus hukum yang belum ada
dasar hukumnya juga menjadi persoalan.
Saran
Indonesia adalah negara hukum dan beragam
kondisi sosiologisnya berbeda. Perlunya dasar hukum
melalui undang-undang yang dapat menjamin hak
masyarakat. Sejahtera menjadi kunci keberhasilan
suatu negara yang berdaulat. Kasus hukum salah
satunya mengenai perjanjian memilki perhatian lebih.
Pemerintah maupun masyarakat seharusnya saling
bekerja sama untuk menyosialisasi akan kesadaran
hukum.
41
DAFTAR PUSTAKA
Carapedia. (n.d.). Cara Membuat Surat Perjanjian Sewa
Gedung di
https://carapedia.com/Cara_Membuat_Surat_Per
janjian_Sewa_Gedung_Beserta_Contoh_info87.ht
ml. (diakses 8 maret 2021).
Nurhikmah, S. (2021). Pajak Sewa Tanah dan Bangunan
Serta Cara Menghitungnya di
https://artikel.rumah123.com/apa-itu-pajak-sewa-
tanah-dan-bangunan-serta-cara-menghitungnya-
79077. . (diakses 8 maret 2021).
Prasetyo, A. (2017). Masalah Sewa Kantor, Advokat
Gugat Pengelola Gedung di
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59fc3
5240ba37/masalah-sewa-kantor--advokat-gugat-
pengelola-gedung/. (diakses 25 maret 2021).
Rahman, M. (n.d.). Perjanjian Sewa Menyewa Properti,
dari Rumah hingga Ruko di
https://www.rumah123.com/panduan-
properti/menyewakan-properti-626014-contoh-
perjanjian-sewa-properti-
id.html#:~:text=Sekilas%20tentang%20Perjanjia
n%20Sewa%20Menyewa&text=Pada%20perjanji
an%20sewa%. (diakses 8 maret 2021).
42
43