Simple Oriental Landscape Campaign by Slidesgo-dikonversi

CONTOH-CONTOH BENTUK KORUPSI
SESUAI DENGAN JENIS-JENIS KORUPSI

NAMA : NURLAELA ALI
NIM : 751540120058
KELAS : 1B KEBIDANAN

JENIS KORUPSI TERKAIT KERUGIAN UANG NEGARA

E-KTP Setelah cukup lama tak terdengar perkembangannya, pada Agustus 2019 KPK mengumumkan empat
tersangka baru untuk kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Keempatnya yaitu mantan
anggota DPR, Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim
Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Husni Fahmi; dan Direktur Utama PT
Sandipala Arthaputra Paulus Tanos. Sebelum keempat tersangka ini, delapan orang telah diganjar hukuman penjara
termasuk mantan ketua DPR Setya Novanto Tujuh orang lainnya yaitu dua mantan pejabat Kementerian Dalam
Negeri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto
Hendra Pambudi Cahyo. Selanjutnya, pengusaha Andi Naragong dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang
Sugiana Sudiharjo. Terakhir, mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari. Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp 2,3
triliun. Jumlah itu diperoleh dari perhitungan pembayaran yang lebih mahal dibandingkan harga rill proyek. Total
pembayaran kepada konsorsium yang dipimpin Perum Percetakan Negara RI (PNRI) itu sebesar Rp 4,92 triliun.
Padahal, harga rill pelaksanaan proyek tahun anggaran 2011-2012 itu sekitar Rp 2,62 triliun.

JENIS KORUPSI SUAP-MENYUAP

KPK Dalami Rekening Penampung Uang Suap Penyidik Stefanus Robin

(KPK) memeriksa dua saksi dari pihak swasta dalam kasus dugaan suap terhadap penyidik KPK dari kepolisian, Stefanus Robin
Pattuju. Mereka adalah Riefka Amalia dan Angga Yudistira
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Riefka dan Angga diperiksa sebagai saksi untuk
tersangka Stefanus. "Kedua saksi tersebut dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penggunaan rekening bank milik para
saksi oleh tersangka SRP (Stefanus) dan MH (Maskur Husain) untuk menerima aliran sejumlah dana," ujar Ali melalui
keterangan tertulis pada Selasa, 27 April 2021.
Ali kembali menegaskan bahwa KPK menangani perkara ini dengan serius dan transparan. "Seluruh proses penyidikan
dilakukan sesuai aturan hukum berlaku," kata dia.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Stefanus Robin Pattuju sebagai tersangka perkara dugaan suap. Penyidik kepolisian yang
bertugas di KPK itu diduga meminta uang senilai hampir Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial dengan iming-
iming akan menghentikan kasusnya.

JENIS KORUPSI TERKAIT PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Polres Ciamis Amankan Seorang PNS yang Terlibat Kasus Penggelapan Dalam Jabatan
Beritacenter.COM - Jajaran Polres Ciamis kembali mengungkap kasus kriminalitas di awal tahun 2019. Kapolres Ciamis
AKBP Bismo Teguh Prakoso memimpin konferensi pers kasus kejahatan yang berhasil diungkap oleh Polres Ciamis.
Kegiatan yang digelar di Mapolres Ciamis sekira Pukul 15.30 WIB, Selasa (08/01/2019) tersebut turut dihadiri juga oleh
AKP Hendra Virmanto (kasat Reskrim Polres Ciamis), AKP Agoeng Ramdani (Kasat Lantas Polres Ciamis), IPTU Hj. Yeni
Idaningsih (Paur Humas Polres Ciamis) dan IPTU Misman (Kanit I Sat Reskrim Polres Ciamis). tindak pidana penggelapan
dalam Jabatan di Universitas Galuh. Modus operandi pelaku dengan melakukan perencanaan dan mencairkan uang FIKES
Universitas Galuh tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diajukan oleh panitia kegiatan.
Pelaku diketahui berinisial TJ (54) yang merupakan PNS dan beralamat di Perum Pratama Galuh II, Ciamis. Dari tangan
tersangka, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti diantaranya, SK Pengangkatan sebagai Dekan, SK
Pemberhentian dari Jabat Sebagai Dekan, Bukti Pengambilan uang Fikes Unigal Sebesar Rp. 105.000.000 dari Bank BRI,
Bukti Pengambilan uang Fikes Unigal Sebesar Rp. 50.000.000 dari Bank BSM, Bukti Pengambilan uang Fikes Unigal sebesar
Rp. 55.000.000 dari Bank BNI, Surat Pemblokiran dan Surat Pengajuan Kebutuhan Anggaran Fikes Universitas Galuh Th.
2018 "Atas perbuatan tersangka dikenakan pasal 374 jo pasal 372 KUHPidana dan/atau Pasal 362 KUHPidana dengan
ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara," tegas Kapolres Ciamis.

JENIS KORUPSI TERKAIT PEMERASAN

Kasus Pemerasan Kawasan Wisata, KPK Tahan Bupati Lombok Barat
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Lombok Barat Zaini Arony terkait Kasus dugaan
pemerasan dalam pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat. Zaini ditaham setelah diperiksa penyidik KPK selama hampir
11 jam. Zaini keluar dari gedung KPK dengan baju tahanan berupa rompi berwarna oranye. Sambil berjalan menuju mobil
tahanan, Zaini hanya bungkam sambil menunduk. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan,
Zaini ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Guntur. "Yang bersangkutan ditahan di rumah tahanan Pomdam Guntur selama 20
hari pertama," ujar Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Dalam kasus ini, Zaini diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala daerah untuk memeras pengusaha dari PT Djaja
Business Group dan menerima aliran dana sekitar Rp 2 miliar. Lokasi yang akan dikembangan untuk kawasan wisata itu berada di
Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. KPK menilai, kasus ini mirip dengan kasus pemerasan yang menjerat
Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah. Dalam kasus tersebut, Ade dan Nurlatifah diduga memeras PT Tatar
Kertabumi yang meminta izin untuk pembangunan mal di karawang.

Atas perbuatannya, Zaini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dalam Pasal 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUH Pidana
jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

JENIS KORUPSI TERKAIT PERBUATAN CURANG

Polisi menangkap 3 pengelola dan 2 karyawan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU) Pertamina, Jalan Raya Veteran, Rempoa, Bintaro, Jakarta Selatan, pada Kamis 2 Juni
2016. Para tersangka terbukti berlaku curang, mengurangi takaran bahan bakar sehingga
konsumen tidak mendapatkan bahan bakar sesuai nominal uang yang dikeluarkan. Ade
Vivid menjelaskan, selama ini SPBU curang menggunakan modus manual dengan mengutak-
atik mesin dispenser. Namun kali ini, SPBU di Rempoa bertindak curang dengan memasang
alat kecil yang dilengkapi sensor jarak jauh yang mampu memainkan jumlah takaran yang
keluar dari dispenser.Sensor dalam alat kecil di dispenser itu terhubung dengan kotak
berukuran 15 x 10 x 5 cm. Para pelaku mengontrol kedua alat tersebut dengan sebuah
remote kecil seperti remote kunci mobil.

JENIS KORUPSI TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN PENGADAAN

KPK Periksa Ratu Atut Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Alkes di Banten
Jakarta - Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ratu Atut akan diperiksa
sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten."RAC (Ratu Atut Chosiyah), mantan
Gubernur Banten, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pengadaan alkes di Pemprov Banten," kata Kabiro Humas
KPK, Febri Diansyah, Jumat (23/12/2016). Kasus korupsi pengadaan alkes ini terjadi di Banten pada tahun anggaran 2011-2013.
Diketahui, Atut bersama adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2014.
Keduanya disangka telah memperkaya diri, orang lain, atau korporasi. Dalam kasus ini, Wawan telah divonis bersalah di Pengadilan
Tipikor Serang. Atut diduga telah mengatur pemenang lelang pengadaan alkes di Banten dan menerima uang dari
perusahaan yang dimenangkannya. Sedangkan Wawan, pemilik PT Bali Pasifik Pragama sebagai perusahaan pemenang
Diduga menggelembungkan anggaran proyek ini.

Khusus untuk Atut, KPK juga menjerat gubernur nonaktif itu dengan pasal pemerasan.
Atut disangka telah memeras beberapa kepala dinas di lingkungan Pemprov Banten.
Atas perbuatan yang dilakukannya, keduanya dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Atut juga merupakan terpidana korupsi dan kini mendekam di Lapas Wanita Tangerang.
Ia menghuni bui untuk waktu 7 tahun penjara karena menyuap Ketua MK Akil Mochtar.
Sebelumnya diberitakan, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan
gugatan praperadilan kepada KPK. MAKI meminta KPK meneruskan kasus ini. Kuasa
hukum MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan, berdasarkan audit BPK, negara mengalami
kerugian sekitar Rp 30,2 miliar dalam kasus ini

JENIS KORUPSI TERKAIT GRATIFIKASI

KJPaKkaTrataha-nKTPeKrsmanegnkaahaKnasteurssaGnrgaktaifigkraastiifiRkaps7i eMksEkBsuBpautpi aMtiaMlaanlganRgendra Kresna, Eryk Armando
Talla. Eryk akan ditahan selama 20 hari pertama.
"Tersangka EAT (Eryk Armando Talla) ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 30
Juli 2020 sampai 18 Agustus 2020," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK,
Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2020) Eryk ditahan di Rutan KPK cabang di
Rutan Pomdam Jaya Guntur. Alex mengatakan Eryk terlebih dahulu menjalani protokol kesehatan
penanganan COVID-19. Eryk turut dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Eryk terlihat memakai
rompi tahanan dan berdiri menghadap ke dinding.
Alex menyebut Eryk diduga bersama-sama Rendra menerima gratifikasi yang berhubungan dengan
jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban RK selaku Bupati Kabupaten Malang. Total
penerimaan gratifikasi oleh RK dari 2010 hingga 2018 bersama-sama dengan Eryk berjumlah
sekitar Rp 7,1 miliar.

Eryk diduga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam kasus ini, Eryk ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi bersama eks Bupati
Malang Rendra Kresna pada 11 Oktober 2018. Selain soal gratifikasi, Rendra juga jadi
tersangka kasus suap berkaitan dengan penyediaan sarana penunjang peningkatan
mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Suap itu diduga diterima dari pihak swasta bernama Ali Murtopo. Total suap diduga
berjumlah Rp 3,45 miliar.
Dalam perkara suap, Rendra Kresna divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Rendra menjadi terdakwa karena
terlibat kasus suap Rp 7,5 miliar.

TERIMAKASIH