LATAR BELAKANG
Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44
Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sebagaimana ketentuan diatas, Kantor Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam
wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai perpanjangan tangan
Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah yang berkedudukan di
ibukota provinsi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dalam hal
pembinaan, pendampingan dan koordinasi dengan unit kerja – unit kerja
yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota.
Untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan arah dan kebijakan
dalam rangka mewujudkan visi misi Kementerian maka ditetapkan Target
Kinerja yang mencakup butir-butir kegiatan yang harus diselesaikan dalam
tahun anggaran berjalan. Salah satu target kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTB Tahun Anggaran 2022 adalah
progress pekerjaan pengadaan yang ada di UPT jajaran Kanwil
Kemenkumham NTB.
Hal.1
DASAR HUKUM
a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pedoman Swakelola ;
c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pengdaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi
Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ;
e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Melalui Penyedia ;
TUJUAN
1. Memastikan penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai kontrak
pekerjaan khususnya Belanja Modal pada satuan Kerja Kantor Wilayah
NTB;
2. Memastikan tererapnya anggaran sesuai dengan target kinerja yang
ditetapkan.
Hal.2
Laporan Penyerapan Bama (Bahan Makanan) 2022
BAMA (Bahan Makanan) merupakan salah saru pengadaan barang
Rutan. Pengadaan bahan makanan ini biasanya dilakukan sebelum D
NO SATKER PENYEDIA
1 Lapas Kelas IIA Mataram CV. Berkah Indopang
2 Lapas Kelas IIB Selong CV. Maju Bersama
3 Lapas Kelas IIB Praya CV. Akbar Persada An
4 Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar CV. Hadidaz
5 Rutan Kelas IIB Raba Bima CV. Yuliawan Hadi
6 Lapas Kelas IIB Dompu CV. Maju Bersama
7 Lapas Perempuan Kelas III Mataram CV. Maju Bersama
8 Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah UD. Barokah
9 LPKA Kelas II Lombok Tengah UD. Barokah
*) Data per Juni 2022
g yang diperuntukan bagi kelangsungan para warga binaan di Lapas dan
DIPA disahkan (pra DIPA) untuk masa kontrak 1 tahun.
gan KONTRAK REALISASI PERSENTASE
ngkasa Rp 8.561.847.850 Rp 3.528.581.930 41%
Rp 2.289.157.329 Rp 962.138.570 42%
Rp 1.961.217.649 Rp 727.433.243 37%
Rp 3.865.572.386 Rp 1.578.888.990 41%
Rp 2.442.907.387 Rp 611.794.140 25%
Rp 2.649.468.419 Rp 852.240.953 32%
Rp 832.699.206 Rp 291.202.492 35%
Rp 166.260.000 Rp 88.556.654 53%
Rp 294.222.653 Rp 154.050.607 52%
Hal.3
Laporan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi 2022
Pekerjaan Konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian ke
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhk
adanya olah pikir.
(sumber: Perpres No.12 Tahun 2021)
NO SATKER PEKERJAAN
1 Lapas Perempuan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Rehabilitasi PT. G
Kelas III Mataram Jasa Konsultansi Perencanaan PT. P
Konstruksi Rehabilitasi/renovasi
CV. S
Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi
PT. S
Pembangunan Kons
PT. T
2 Lapas Kelas IIA Jasa Konsultansi Perencanaan
Mataram
Pembangunan Lapas
Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Rumah CV. S
Negara
3 Kanim Kelas II TPI Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Rumah CV. B
Sumbawa Besar Negara dan
Rehabilitasi Rumah Negara Tie D, Rumah Negara CV. T
Tipe E dan Pembangunan Halaman
*) Data per Juni 2022, khusus LPP Kelas II Matram dihentikan karena Automati
egiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
kan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
PENYEDIA KONTRAK REALISASI PERSENTASE
Gumilang Sajati Rp 363.545.000 Rp 109.063.500 30%
Prisma Karya Utama Rp 396.955.000 Rp 353.289.950 85%
Sasana Karya Rp 994.189.000 Rp 298.256.700 30%
Selaras Multiasri Rp 980.135.000 Rp 882.283.500 90%
sultan Rp 43.282.585.000
Tunas Jaya Sanur Rp 20%
8.656.517.000 100%
Soedha Konsultan Rp 61.500.000 Rp 61.500.000
Belu Konsultan Rp 38.500.000 Rp 38.500.000 100%
Tanjung Alang Rp 601.000.000 Rp 147.010.115 24%
ic Adjusmant sesuai surat Ditjen PAS
Hal.4
STATSTIK BAMA 2022
Capaian
60% Penyerapan untuk BAMA
2022 tertinggi pada LP
50% 53% 52% Terbuka mencapai 53% dan
yang terendah Rutan Bima
40% 41% 42% 37% 41% 32% 35% mencapai 25%
30%
20% 25%
10%
0%
Capaian
STATSTIK PEKERJAAN KONSTRUKSI 2022
Penyerapan untuk Pekerjaan Chart Title
Konstruksi termasuk Jasa
Konsultansi 2022 tertinggi 120%
pada Kanim Bima mencapai 100%
100% (untuk Jasa Konsultansi
Pengawasan dan 80%
Perencanaan) dan yang 60%
terendah LPP mencapai 0% 40%
(untuk Pekerjaan Konstruksi 20%
Renovasi). Hal ini dikarenakan
LPP mendapatkan Automatic 0%
Adjusment pembelokiran
anggaran LPP Lapas Mataram Kanim Bima
MK JK PK
Hal.5
Laporan Pekerjaan Non-Konstruksi 2022
Pekerjaan Non-Konstruksi merupakan pekerjaan pengadaan di luar dari konstruksi dan
jasa konsultansi, yang meliputi barang maupun jasa lainnya, yang biasanya dikenal
dengan sebutan Non-Tendering. Akun pada belanja ini juga tergolong akun 53 (belanja
modal)
RUTAN KELAS IIB RABA BIMA
Sewa Kendaraan Operasional Rp 74.760.000 (100%)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp 49.000.000
(75,51% ---→ pekerjaan pertama)
LAPAS KELAS IIB SELONG
Sewa Kendaraan Operasional Rp 74.751.600 (100%)
Pengadaan Pakaian Dinas Rp 115.156.800 (100%)
LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH
Pengadaan Pakaian Dinas Rp 76.384.000 (100%)
Pengadaan Sandang Anak Didik Rp 55.614.900 (100%)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp 65.615.000 (100%)
Pengadaan Peralatan & Fasilitas Perkantoran Rp 34.300.000 (24%)
Pengadaan Belanja Barang Pennaganan Covid Rp 31.866.500
Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 148.940.341 (62,07%)
LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH
Pengadaan Pakaian Dinas Rp 70.500.000 (100%)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 67.300.000 (42% ---→
pekerjaan pertama)
Hal.6
LAPAS KELAS IIA MATARAM
Pengadaan Pakaian Dinas Rp 193.400.000 (100%)
Pengadaan Fasilitas Perkantoran Rp 152.133.000 (adanya Automatic Adjusmant)
Pengadaan Extra Fooding Rp 172.498.000 (100%)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 187.320.000 (100%)
RUPBASAN KELAS II SUMBAWA BESAR
Pengadaan Pakaian Dinas Rp 23.375.000 (100%)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 82.750.000 (100%)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp 89.050.000
(100%)
BAPAS KELAS II MATARAM
Pengadaan Pakaian Dinas Rp 91.600.000 (100%)
Pengadaan Fasilitas Perkantoran Rp 32.876.500 (100%)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp 61.664.000 (100%)
KANIM KELAS I TPI MATARAM
Pengadaan Pakaian Dinas Rp 199.089.000 (100%)
Pengadaan Konsumsi Petugas TPI BIL Rp 149.650.000 (100%)
Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 186.274.000 (100%)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data & Komunikasi Rp 58.900.000
(100%)
LPP KELAS III MATARAM
Pengadaan Pakaian Dinas Rp 103.818.000 (100%)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 43.192.188 (100%)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp 76.500.000 (SPK 17 Juni
2022)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Laptop) Rp 12.500.000
(dikonsolidasikan oleh UKPBJ Pusat--→ sesuai instruksi Gerakan Bangga Buatan
Dalam Negeri)
Hal.7
LAPAS KELAS IIB DOMPU
Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 194.407.000 (100%)
Pembinaan Kemandirian WBP Rp 153.200.000 (100%)
Pengadaan Extra Fooding Rp 55.500.000 (100%)
RUPBASAN KELAS I MATARAM
Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Rp 90.509.000 (100%)
KANIM KELAS III NON-TPI BIMA
Pengadaan Perangkat Pengolah Data & Komunikasi Rp 47.463.400 (SPK 16
Juni 2022)
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp 111.287.300 (SPK 16 Juni
2022)
*) Data per Juni 2022
Hal.8
SIMPULAN DAN SARAN
Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada UPT di jajaran
Kanwil Kemenkumham NTB sebagai realisasi target kinerja pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022,
menggambarkan realisasi pekerjaan yang bersumber dari belanja modal
Tahun Anggaran 2022 pada UPT yang ada.
Diharapkan, dengan disusunnya laporan ini dapat memberikan informasi
secara jelas dan rinci terkait pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal dan
Pengadaan BAMA sesuai dengan target kinerja instansi, sehingga dapat
diambil keputusan secara tepat dan optimal terkait penyerapan anggaran.
Untuk realisasi pekerjaan yang berumber dari belanja modal sudah
terlaksana secara baik dan masih ada beberapa paket pengadaan dalam
proses pekerjaan.
Hal.9
PENUTUP
Demikian laporan ini disusun sebagai data dukung pengambilan keputusan
bagi pihak berwenang/ stakeholder pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.
Hal.10
LAPORAN PENGADAAN BARANG/ JASA PADA UPT
TAHUN ANGGARAN 2022
TIM UKPBJ
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit 44, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat