EPA NOVEMBER 2020 DJPB KALSEL

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Bulan November

Banjarmasin, November 2020

Pembatasan Materi

Executive summary s.d. akhir slide merupakan data dari 12 K/L pilihan + 1 K/L
pilihan Kanwil DJPb Kalsel (ATR/BPN)

Sekilas : EPA Bulan Oktober (Periode Realisasi rendah: Executive Summary EPA November
Sebelumnya)
● Realisasi Awal Bulan Oktober (s.d. akhir ● Dari 13 K/L terpilih, yang memiliki realisasi Kontrak:
rendah adalah KPU Rp44,9 M (13% dari pagu
September) 59,6% dari besar pagu Rp8,3T (diluar Rp349,57 M) ● Jumlah kontrak 2651 (12 K/L pilihan) dengan
satker BUN) atau Rp 4,9T jumlah pagu Rp 1,6T
● Permasalahan Wilayah: ● Berdasarkan sumber dana adalah HLD
1. Realisasi belanja yang masih rendah pada satker (Hibah Langsung Dalam Negeri) Rp9,6 M ● kontrak jatuh tempo belum tertagih (s.d.
(4%) Oktober) Rp158,5 M pada
yang memiliki kontrak di tahun 2020, sempat
terhambat di awal-pertengahan tahun karena ● Berdasarkan kewenangan adalah KP (Kantor ● Kontrak jatuh tempo Nov-Des (belum tertagih)
adanya wabah COVID-19 Pusat) Rp831,9 M (61%) Rp377,5 M

2. Adanya revisi pusat yang menyebabkan tertundanya ● Berdasarkan jenis belanja adalah Belanja Program PEN:
Modal Rp831,9 M (61%)
beberapa kegiatan satker MA ● Program PEN di wilayah
● Berdasarkan Output Strategis 53% ➢ Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
3. Adanya kesalahan penganggaran pada satker
Proyeksi Belanja: Permukiman
Kementerian Agama khususnya pada pagu belanja ➢ Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
TPG ● Berdasarkan hal. III DIPA, proyeksi
penyerapan pada 13 K/L pilihan di bulan Agribisnis Peternakan Rakyat
● Rekomendasi/Tindak Lanjut /Kesepakatan: November sebesar Rp792,7 M atau 11% dari ➢ Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah
1. Segera melakukan beberapa perubahan rencana total pagu Rp 7,33 T. dengan kata lain,
penyerapan s.d. bulan November sebesar dan Dana Desa
kegiatan terhadap rekanan agar selain dana terserap 80% ➢ Pengelolaan dan Penyelenggaraan
secara optimal, pembangunan fisik terpenuhi/ tidak
asal ● Potensi sisa pagu tertinggi (undisbursed) Transportasi Darat
ada pada KPU khususnya belanja barang ➢ Pengelolaan dan Penyelenggaraan
2. Segera menyusun daftar kegiatan yang sempat yakni sebesar 32% disusul Kementerian
ATR/BPN khususnya belanja barang yakni Transportasi Udara
tertunda setelah revisi terpusat selesai sebesar 29% ➢ Pengelolaan Perikanan Budidaya
➢ Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Dilakukan revisi terpusat terkait hal ini ● Percepatan belanja yang akan dilakukan ➢ Pengembangan Perumahan
● Progress Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan: ➢ Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
bulan November adalah pembayaran
1. Sudah mulai dilakukan realisasi terhitung Bulan kontrak sesuai dengan prestasi pekerjaan dan Sarana Pertanian
September-Oktober dan koordinasi dengan satker KPU yang ➢ Penyelenggaraan Jalan
masih memiliki penyerapan rendah
2. Revisi MA terpusat sudah selesai dilakukan. satker ● Permasalahan Khusus PEN
MA sudah mulai mengajukan revisi penyesuaian ➢ Tidak ada kendala sampai dengan

diadakannya EPA bulan November

Progress Tindak Lanjut Pembinaan (EPA) Bulan Sebelumnya - EPA bulan Oktober

No Masalah Tindak Lanjut Rencana Waktu Target/Tujuan PIC (dilaksanakan Progress
Pelaksanaan 2020
2020 oleh) (yang telah
2020 dilakukan)

1. Realisasi belanja yang Segera melakukan

masih rendah pada beberapa perubahan Akan kembali dimulai Pembangunan Beberapa Satker satu persatu
satker yang memiliki rencana kegiatan dan diserap dananya selesai tepat PUPR yang sudah mulai
kontrak di tahun 2020, terhadap rekanan agar pada bulan
sempat terhambat di selain dana terserap Oktober-November-D waktu memiliki kontrak realisasi,
awal-pertengahan secara optimal, esember kegiatan %realisasi
tahun karena adanya pembangunan fisik semakin
meningkat

wabah COVID-19 terpenuhi/ tidak asal

2. Serapan yang
optimal
Adanya revisi pusat Segera menyusun Realisasi diperkirakan Satker di lingkup Telah
terhitung sejak Mahkamah Agung Selesai
yang menyebabkan daftar kegiatan yang dilakukan di bulan bulan (satker Pengadilan dilaksanakan

tertundanya beberapa sempat tertunda setelah Agustus-September- Agustus-Septe Agama)
mber-Oktober
kegiatan satker MA revisi terpusat selesai Oktober

3. Adanya kesalahan sedang dilakukan Satker Kementerian
Agama khususnya
penganggaran pada revisi terpusat pada Realisasi yang Telah
sesuai dengan pada MA/ MTs Selesai
satker Kementerian Dilakukan revisi beberapa satker (lembaga dilaksanakan
kebutuhan
Agama khususnya terpusat terkait hal ini Kemenag yang pada satker pendidikan)

pada pagu belanja memiliki kesalahan

TPG pagu TPG

Progress Tindak Lanjut Pembinaan (EPA) - EPA bulan November

No Masalah Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Waktu Target/Tujuan PIC Progress

(dilaksanakan (yang telah
oleh) dilakukan)

1. Menyarankan untuk menyiapkan on progress
kegiatan yang masih belum
Terdapat satker TPH yang Satker menunggu terlaksana agar bisa segera 2020 Pelaksanaan Beberapa on progress
kegiatannya bergantung arahan / juknis dari dilaksanakan sesuai dengan keadaan Kegiatan yang satker Dinas
pada iklim. sehingga Eselon I terkait yang ditentukan. Bila memang tidak berjalan optimal on progress
penyerapan masih rendah kegiatan terkait memungkinkan untuk dilakukan TPH Prov.
sampai akhir tahun, agar segera Kalsel
dilakukan revisi

2. Terdapat beberapa satker Beberapa satker Menyarankan untuk lebih aktif beberapa
menanyakan berkoordinasi dengan Es.I satker yang
Disbunak dan satker adakah masing-masing agar bisa dengan 2020 Realisasi sedang dan
lainnya yang sedang revisi perpanjangan cepat memutuskan kebijakan mau satker yang baru selesai
pusat dan/ menunggu tanggal revisi diapakan pagu kegiatan yang optimal dan melakukan
arahan instruksi Es. I mengingat revisi tidak terlaksana tahun ini tidak terlalu revisi
terkait pagu kegiatan yang Kanwil Max. tanggal rendah terpusat
tidak dapat terealisasi

sampai dengan akhir tahun 31 November

3. Berkoordinasi dengan minimalnya pagu
minus di Kanwil
satker Kemenag agar Kalsel agar Satker
laporan Kementerian
Masih adanya pagu minus segera mengajukan Pertengahan bulan November 2020 keuangan baik
pada satker K/L Kemenag revisi untuk menutup Agama

pagu minus max akhir

bulan November

Progress Tindak Lanjut Pembinaan (EPA) - EPA bulan November (2)

No Masalah Tindak Lanjut Rencana Pelaksanaan Waktu Target/Tujuan PIC Progress

(dilaksanakan (yang telah
oleh) dilakukan)

Satker Kemenag Bila pada saat pengajuan revisi on progress

mengajukan revisi terpusat sudah otomatis revisi pagu on progress

Awal bulan Oktober, satker terpusat. sampai minus selain belanja pegawai on progress

Kemenag sempat tidak bisa saat ini Kanwil tersebut, seharusnya satker sudah Pagu minus Satker
yang dapat Kemenag
4. mengajukan revisi antar satker tidak menerima bisa mengajukan kembali revisi antar 2020 diminialisir

karena adanya pagu minus kabar terkait revisi satker atau mungkin revisi antar

selain di belanja Pegawai pagu minus selain satker untuk menutup pagu minus

belanja Pegawai belanja pegawai juga sudah otomatis

tersebut terevisi di pusat.

Satker SNVT Pelaksanaan

Jaringan Pemanfaatan Air

5. WS. Barito, terdapat kegiatan Disarankan untuk koordinasi dengan Es. I dan tetap 2020 Realisasi Satker SNVT
PHLN, mengalami kesulitan; koordinasi dipantau oleh Kanwil Kalsel satker yang Pelaksanaan
terdapat kegiatan pengadaan dengan Es. I. optimal dan Jaringan
tanah yang kemungkinan tidak Kanwil juga tidak terlalu Pemanfaatan
dapat direalisasikan s.d. akhir memantau hasil rendah Air WS. Barito
tahun; permintaan revisi koordinasi Prov. Kalsel
diperpanjang karena terdapat

MYC yang baru dikontrakkan

bulan November

Balai Litbang Rawa (satker Menyusun Realisasi Balai Litbang
Rencana kegiatan satker yang Rawa (satker
6. PUPR) Mendapatkan secepat dan Dimulai secepat mungkin sejak dana 2020 optimal dan PUPR)
penambahan dana bulan seefetif mungkin pagu tambahan sudah terbit tidak terlalu
rendah
Oktober

Realisasi Belanja (s.d. 31 Oktober) Realisasi belanja s.d. Oktober 2020 pada 13 K/L pilihan
1. Berdasarkan sumber dana (dalam juta rupiah)
Total pagu 13 K/L di Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp7,3 T. Realisasi s.d. bulan
Oktober 2020 adalah sebesar Rp5,2 T atau 71%. Pagu Kemenag Mendominasi total 2. Berdasarkan Jenis Kewenangan (dalam juta rupiah)
pagu dari 13 K/L pilihan yakni sebesar Rp 1,7 T (27%).
3. Berdasarkan Jenis Belanja (dalam juta rupiah)
Bila dilihat dari realisasi tiap K/L, yang memiliki realisasi terendah masih sama
seperti bulan September, yakni KPU (13%) 44,9M disusul oleh Kementerian ATR/BPN 4. Berdasarkan Output Strategis (dalam juta rupiah)
(47%) Rp125,4 M.

KETERANGAN TABEL
1. realisasi berdasar sumber dana terendah ada pada HLD. sumber dana ini

didominasi oleh KPU yang realisasinya di bulan Desember 2020 untuk
penyelenggaraan Pemilu. Rincian akun pada sumber dana HLD yang rendah ada di
belanja barang.
2. Realisasi berdasar jenis kewenangan terendah ada pada KP. bila dilakukan
tracking lebih jauh, terdapat 15 (lima belas) satker vertikal PUPR. dari kelima
belas satker PUPR tersebut, yang paling rendah adalah dari SNVT Pembangunan
Bendungan BWS Kalimantan II. Pembangunan bendungan masih sudah mendekati
final namun masih belum dilakukan pengajuan penagihan oleh pihak ke-3 sehingga
menyebabkan realisasi masih rendah.
3. Realisasi berdasarkan jenis belanja terendah ada pada Belanja Modal. Bila
dilakukan tracking lebih jauh, belanja modal didominasi oleh Kementerian PUPR.
Pelaksanaan kegiatan pada satker PUPR banyak mengalami keterlambatan
pekerjaan/ pemunduran jadwal karena adanya wabah COVID-19 pada awal tahun.
banyak dilakukannya revisi di pusat juga membuat satker di daerah menunggu
juknis dan arahan dari Es. I masing-masing.
4. Realisasi berdasarkan Output Strategis, realisasinya sudah mencapai 53%.
terdapat 6 output strategis yang realisasinya masih 0%. penyebabnya adalah:
adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan tidak adanya tatap muka pengajaran
(outstra PIP); pekerjaan kegiatan yang masih menunggu juknis Es. I (outsrta
milik satker PUPR)

Proyeksi Belanja (s.d. November)

Keterangan Proyeksi Belanja:

● Belanja ke-13 K/L pilihan s.d. bulan Oktober adalah Rp 5,2T atau 71% dari total pagu Rp
7,33T. Bila dilihat dari RPD Hal. III DIPA, didapatkan proyeksi penyerapan di bulan
November sebesar Rp792,7 M atau 11% dari total pagu Rp 7,33 T. dengan kata lain,
penyerapan s.d. bulan November sebesar 80%

● Untuk kontribusi masing-masing K/L pada penyerapan anggaran bulan November,
didominasi oleh KPU yakni sebesar 23% dari total proyeksi hal. III bulan November
(Rp185 M) dengan komposisi belanja modal yang tertinggi dibanding belanja lainnya
(Rp104 M, berbeda dengan bulan Oktober yang didominasi belanja barang).

● Bila dilihat s.d. akhir tahun 2020, proyeksi penyerapan berdasarkan data RPD satker dari
13 K/L pilihan adalah sebesar Rp 7 T, dengan kata lain penyerapan s.d. akhir tahun 2020
satker wilayah kerja Prov. Kalsel adalah sebesar 96%. Bila dilihat dari jenis belanjanya,
proyeksi bulan November-Desember didominasi oleh belanja barang yakni 42% (Rp 820
M) dari total proyeksi bulan November-Desember Rp1,95T

● Namun demikian, hal ini tergantung pada satker yang bersangkutan apakah sudah
merekam RPD per bulan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, dan tepat jumlah.

Keterangan Belanja Oktober & Strategi:

● Untuk mempercepat belanja oktober, strategi yang dilakukan adalah Melakukan
koordinasi dengan satker khususnya K/L satker yang memiliki realisasi rendah (PUPR,
ATR/BPN) untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berpotensi
menghambat pencairan, melaksanakan EPA virtual secara rutin s.d. akhir Desember untuk
memonitor progress pelaksanaan kegiatan di Satker. Selain itu, dari sisi satker juga
harus melakukan beberapa upaya agar realisasi meningkat seperti mempercepat
pelaksanaan pekerjaan, Mempercepat proses lelang untuk pekerjaan yang belum dilelang
Melakukan revisi anggaran yang sebelumnya telah dilakukan konsultasi Es. I
masing-masing K/L bila dianggap terdapat pagu yang tidak dapat terserap s.d. akhir tahun

RPD Hal III

RPD Seluruh K/L termasuk BUN, Rencana penarikan RPD 13 K/L terpilih, Rencana penarikan Nov-Des
Nov-Des sebesar Rp 4,671 Triliun sebesar Rp 1,95 Triliun

75% Monitoring Kontrak (s.d. 31 Oktober)

Data Kontrak Per Bulan Keterangan:
Jatuh Tempo Kontrak
● Jumlah pagu data kontrak Kanwil Kalsel pada 13 K/L pilihan adalah
Data Kontrak Jatuh Tempo (dalam juta rupiah) sebesar Rp1,6 T yang terdiri dari 39% belanja barang (Rp 613 M)
yang Belum ditagihkan s.d. Oktober 2020 dan 69% belanja modal (Rp 940 M) dengan realisasi s.d. akhir
oktober sebesar 75%.

● Pada tabel disamping, dapat diketahui kontrak yang sudah realisasi
100% hanya ada pada bulan Januari dan April. Besaran kontrak yang
sudah jatuh tempo namun belum tertagih s.d. bulan Oktober
sebesar Rp5,6 M didominasi oleh belanja barang.

● Sedangkan, bila dilihat data kontrak belum tertagih yang jatuh
temponya bulan Nov-Des adalah sebesar Rp377,5 M dengan
kontribusi terbesar berasal dari Kementerian PUPR yakni Rp182,5 M
(48% dari sisa pagu kontrak bulan November-Desember yang belum
tertagih, Rp377,5 M)

● Bila dilihat dari banyaknya kontrak yang belum diajukan
pembayarannya pada KPPN, Kanwil mendorong agar satker dapat
segera mengajukan kontrak yang belum tertagih kepada KPPN bila
pekerjaan fisik sudah selesai dilaksanakan. untuk yang belum
selesai, bisa dipersiapkan dokumen yang diperlukan agar bila
kegiatan/pekerjaan sudah selesai, dapat segera diajukan ke KPPN.

Kontrak

Pagu DIPA yang dikontrakkan seluruh K/L, sebesar Rp Pagu DIPA yang dikontrakkan 13 K/L terpilih, sebesar
1.887,72 Milyar, Sisa kontrak yang direncanakan akan Rp 1.782,12 Milyar, Sisa kontrak yang direncanakan
direalisasi November-Desember sebesar Rp 526, 89 akan direalisasi November-Desember sebesar Rp

Milyar 495,12 Milyar

Pemulihan Ekonomi Nasional

Alokasi Pagu PEN di wilayah
Provinsi sampai akhir Oktober
2020 adalah sebesar Rp 1.859
Milyar, dengan tingkat realisasi
89,83% ( Rp 1.669,98 Milyar ).
Sisa pagu belum terealisir
sebesar 11,17% (Rp 189,156
Milyar)

Perbandingan Pagu - Realisasi Dengan dan Tanpa BA-BUN

Pagu - Realisasi Seluruh Kementerian/Lembaga di Pagu - Realisasi Seluruh Kementerian/Lembaga di
Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
(Termasuk BA-BUN) (Tidak Termasuk BA-BUN)

Pagu - Realisasi 13 Kementerian/Lembaga Terpilih Kd Pagu Realisasi %
di Provinsi Kalimantan Selatan 1 11.595.910,04 9.003.680 78%
(Tidak Termasuk BA-BUN)

2 8.244.289,06 5.848.330,87 71%

3 7.008.898,79 4.529.820,55 65%

4 3.351.620,98 3.155.349,13 94%

Catatan :’
1 = Pagu - Realisasi seluruh K/L ( termasuk BA BUN )
2 = Pagu - Realisasi seluruh K/L ( Tanpa BA BUN )
3 = Pagu - Realisasi 13 K/L terpilih ( pagu terbesar )
4 = Pagu - Realisasi BA BUN

Realisasi total, baik dengan atau tanpa BA BUN sudah
memenuhi target realisasi triwulan III (71% dan 78%).

Pagu-Realisasi 13 K/L terpilih mempunyai dampak signifikan
terhadap tingkat realisasi total, 65%.

Namun yang paling signifikan adalah tingkat realisasi belanja
K/L dengan tingkat realisasi terendah adalah KPU (13%) dan tertinggi adalah BA-BUN, mencapai 94%.

Mahkamah Agung (78%)

1. Kementerian Pertahanan Realisasi:
● Realisasi dari 5 Satker pada Kementerian Pertahanan sebesar 86%,

naik 12% dari bulan September yang sebesar 74%
● Pagu-Realisasi pada output strategi dan non strategis relatif berimbang,

baik secara komposisi maupun tingkat realisasinya.
● Perbandingan total Pagu Okt didominasi oleh jenis belanja pegawai

sebesar 82.7 % dengan tingkat realisasinya 84,1%. Sementara pagu
belanja barang sebesar 15.9% telah direalisasi sebesar 14,8% dan pagu
belanja modal sebesar 1.3 % telah direalisasi sebesar 1.2 %.
● Bila dilihat realiasi per jenis belanja, realisasi belanja pegawai 87%,
Belanja barang 80%, dan belanja modal 75%.
● Terdapat 9 Output dengan realisasi 0%.

Kontrak:

● Jumlah Kontrak Rp26,06 M

● Kontrak yang sudah direalisasi (s.d. Oktober) Rp24,6 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (yang belum terealisasi) Rp1,5 M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA, Kementerian Pertahanan akan menyerap

sebesar Rp90,1 M pada bulan November-Desember dengan komposisi
belanja modal yang paling besar yaitu 25% dari total proyeksi Kemenhan
(Rp2,2 M).
● Potensi sisa pagu tidak terpakai tertinggi ada pada belanja modal yakni
18% dari pagu belanja modal (Rp1,5 M)

Jumlah Satker dikonfirmasi 1 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Penyerapan Anggaran dan Revisi

Rencana penyelesaian & target
- Ditargetkan sampai dengan akhir November selesai 92 %

2. Kementerian Kesehatan ● Realisasi dari 12 Satker pada Kementerian Kesehatan hingga akhir
Oktober 2020 sebesar 64%, atau naik 5% dibandingkan dengan tingkat
realisasi akhir bulan September, sebesar 59%.

● Tingkat Realisasi pada output non strategis lebih dominan dibandingkan
dengan tingkat realisasi pada output strategis

● Perbandingan total Pagu Okt didominasi oleh jenis belanja barang (43,5%,
Sept sebesar 44,4% ) namun tingkat realisasinya 38,5%. Sementara pagu
belanja pegawai (42,9%, Sept sebesar 43,7%) telah direalisasi sebesar
53,2% atau naik 0,68% dari bulan Sept.

● Bila dilihat per jenis belanja, Realisasi Belanja Pegawai 81%, Belanja
Barang 57%, dan Belanja Modal 35%.

● Terdapat 1 output yang realisasinya masih di bawah 1%.

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp 16.748,48 M
● Kontrak jatuh tempo belum tertagih (s.d. Oktober) Rp 10.508,87 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (yang belum terealisasi) Rp 6.239,61

M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA Kementerian Kesehatan akan menyerap sebesar

Rp 42,834 M pada bulan November-Desember dengan komposisi belanja
barang yang paling besar yaitu Rp 18,48 M, belanja modal Rp 12,38 M
● Potensi sisa pagu tidak terpakai, belanja barang Rp 1,391 M

Program PEN
● Kementerian Kesehatan sendiri tidak memiliki Program PEN khusus, hanya

dengan memberikan subsidi pada tenaga kerja medis di masing-masing
wilayah.

Jumlah Satker dikonfirmasi 4 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Penyerapan anggaran, Revisi, pagu blokir

3. Polri ● Realisasi dari 38 Satker pada Kepolisian RI ( 83%) sudah
sesuai dengan aturan (minimal 60%).

● Tingkat Realisasi pada output non strategis lebih dominan
dibandingkan dengan tingkat realisasi pada output strategis

● Pagu didominasi oleh jenis belanja pegawai (59,3%) namun
tingkat realisasinya 64,6%. Sementara pagu belanja barang
(40,1%) telah direalisasi sebesar 34,9% dan pagu belanja modal
0.6 % telah direalisasi sebesar 0.5 %.

● Terdapat 1 output yang realisasinya masih 0%, yaitu Layanan
Dukungan Manajemen Pembinaan Operasional Lidik Sidik.

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp122,1 M
● Kontrak jatuh tempo yang sudah terealisasi (s.d. Oktober)

Rp100.1 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (yang belum terealisasi)

Rp22 M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA Kepolisian RI akan menyerap sebesar

Rp195,7 M pada bulan November-Desember dengan komposisi
belanja barang yang paling besar yaitu 28% dari total proyeksi
Polri (Rp54,8 M).

Jumlah Satker dikonfirmasi 38 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Kelebihan pagu belanja pegawai, revisi, kendala covid-19,
Rencana penyelesaian & target

- Ditargetkan sampai dengan akhir November selesai 92 %

4. Kementerian PUPR ● Realisasi dari 17 Satker pada Kementerian PUPR 61%.
● Tingkat Realisasi pada output non strategis dan output strategis relatif

seimbang pada output non strategis 60% dan output strategis 61%
● Pagu didominasi oleh jenis belanja modal (59,4%) dan tingkat

realisasinya 53,1 %. Sementara pagu belanja pegawai tidak signifikan
(5%) .

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp940,946 M
● Kontrak jatuh tempo belum tertagih (s.d Oktober) Rp645,36 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (yang belum terealisasi)

Rp295,16 M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA Kementerian PUPR akan menyerap

sebesar Rp555,6 M pada bulan November-Desember dengan
komposisi belanja modal yang paling besar yaitu 47% dari total
proyeksi PUPR (Rp940,47 M).

Program PEN
● Program PEN di wilayah berupa cluster K/L dan Pemda sebesar

76,026
● Permasalahan khusus PEN (tidak ditemukan kendala berarti)

Jumlah Satker dikonfirmasi 7 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan
● Terdapat revisi anggaran/pagu minus/perubahan akun blokir
● Kendala lapangan
● Administrasi hibah/PHLN/SBSN

5. Kemendikbud ● Realisasi sampai dengan akhir Oktober 2020, dari 9 Satker pada
Kemendikbud sebesar 68%, atau naik 9% dibandingkan realisasi
akhir September yang sebesar 57%.

● Seluruh pagu/belanja pada Kemendikbud masuk dalam kategori output
non strategis.

● Perbandingan Total Pagu, belanja barang 43,5% ( turun 0,2% dari bulan
September yang sebesar 43,7%). Belanja pegawai 42,2%, atau naik
0,3% dari pagu bulan September yang sebesar 41,9%. Sementara
perbandingan realisasi dari total pagu adalah, belanja barang 35,7%
turun 0,1% dari perbandingan bulan September yang sebesar 35,6%.
Belanja pegawai 52% atau turun 3,8% dari tingkat total realisasi bulan
September yang sebesar 55,8%.

● Bila dilihat realiasi per jenis belanja, realisasi belanja pegawai 83%,
Belanja barang 55%, dan belanja modal 60%.

● Terdapat 1 output yang realisasinya masih 0%.

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp104,3 M
● Kontrak jatuh tempo belum tertagih (s.d. September) Rp9,6 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Okt-Nov-Des (yang belum terealisasi) Rp42,7

M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA Kemendikbud akan menyerap sebesar Rp

164,15 M pada bulan Nov-Desember dengan komposisi terbesar pada
belanja barang Rp 78,27 M Belanja modal Rp 28,41 M
● Potensi sisa pagu tidak terpakai,belanja barang Rp 26,258 M

Jumlah Satker dikonfirmasi 4 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Revisi dan Kendala Covid-19

Rencana penyelesaian & target
- 1 satker sudah selesai, 3 satker masih berproses

6. Kementerian Agama ● Realisasi dari 212 Satker pada Kementerian Agama Bulan
Oktober 80% naik 7 % dari Bulan September (73%) .

● Tingkat Realisasi pada output strategis lebih tinggi dibandingkan
dengan tingkat realisasi pada output non strategis

● Pagu didominasi oleh jenis belanja pegawai (66,5%) dengan tingkat
realisasi sebesar 67,5%.

● Terdapat 10 output yang realisasinya masih 0%.

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp233,7 M
● Kontrak jatuh tempo sudah terealisasi (s.d. Oktober) Rp178,6M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (yang belum terealisasi) Rp55,1

M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA Kementerian Agama akan menyerap

sebesar Rp346,2 M pada bulan November-Desember dengan
komposisi belanja modal yang paling besar yaitu 26% dari total
proyeksi Kemenag (Rp90,1 M).

Jumlah Satker dikonfirmasi 2 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Revisi dan penyerapan anggaran

Rencana penyelesaian & target
- Ditargetkan sampai dengan akhir November selesai 92 %

7. Kementerian Keuangan ● Realisasi dari 18 Satker pada Kementerian Keuangan Bulan Oktober 78
% naik 6 % dari Bulan September (72%)

● Tingkat Realisasi pada output non strategis lebih dominan dibandingkan
dengan tingkat realisasi pada output strategis

● Pagu belanja barang (47,3%) lebih tinggi dari pagu belanja pegawai (44,2%).
Sementara realisasi belanja pegawai (53,1%) dan belanja barang (40%)

● Terdapat 1 output yang realisasinya masih 0% yaitu Pengelolaan Aset BUN
Lingkup KPKNL.

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp14,5 M
● Kontrak jatuh tempo sudah terealisasi (s.d. Oktober) Rp11,1 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (yang belum terealisasi) Rp3,4 M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA Kementerian Keuangan akan menyerap sebesar

Rp28,5 M pada bulan November-Desember dengan komposisi belanja modal
yang paling besar yaitu 36% dari total proyeksi Kemenkeu (Rp10,26 M).

Jumlah Satker dikonfirmasi 10 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Revisi
- Penyerapan Anggaran yang masih rendah dikarenakan Pandemi

Covid19

Rencana penyelesaian & target
- Ditargetkan sampai dengan akhir November selesai 90 %

8. Kementerian Perhubungan ● Realisasi dari 7 Satker pada Kementerian Perhubungan bulan Oktober
sebesar 77%, naik 10% dari bulan September sebesar 67%

● Tingkat Realisasi pada output non strategis 77%, sebelumnya september
40,1% dan tingkat realisasi output strategis 76%, sebelumnya september
sebesar 39,32%

● Perbandingan total Pagu Okt terdiri dari jenis belanja barang 39,1%,(bulan Sept 38,3%),
Sementara realisasai 36,9% (Sept 38,1%). Total pagu belanja pegawai 27,9% (Sept
33,3%) Sementara realisasi 29,7% (sept 31,5), dan total Pagu belanja modal Okt 33,2%
(Sept 30,4% ) sementara tingkat realisasi 33,4%(Sept 30,4)

● Output dengan tingkat realisasi terendah adalah 50%, Penyusunan Dokumen
Norma

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp82,69 M
● Kontrak sudah jatuh tempo (s.d. Oktober) Rp68,91 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (yang belum terealisasi) Rp13,691 M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA Kementerian Perhubungan akan menyerap sebesar

Rp40,086 M pada bulan Oktober-Desember dengan asumsi belanja begawai
18%, belanja barang 27%, dan belanja modal 23%
● Potensi sisa pagu tidak terpakai tertinggi tidak terlihat pada Kemenhub karena
berdasarkan RPD yang diterima bulan September, jumlah rencananya melebihi
pagu awal.

Program PEN
● Program PEN berupa cluster sektoral K?L dan pemda sebesar Rp2,321
● Permasalahan khusus PEN (tidak ditemukan kendala berarti)

Jumlah Satker dikonfirmasi 2 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Tidak ada masalah

9. Kementerian Pertanian ● Realisasi dari 19 Satker pada Kementerian Pertanian (76%) sudah
sesuai dengan aturan (minimal 60%).

● Tingkat Realisasi pada output strategis (97%) lebih dominan dibandingkan
dengan tingkat realisasi pada output non strategis (73%)

● Pagu didominasi oleh jenis belanja barang (81,2 %) dengan tingkat realisasi
80,1%. Sementara tingkat pagu belanja pegawai 12,8% dan tingkat realisasi
14,7 %.

● Realisasi terendah terdapat pada output kinerja penyuluh yang ditingkatkan
dengan realisasi 0,22%

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp80,9 M
● Kontrak jatuh tempo belum tertagih (s.d. Oktober) Rp61,7M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (yang belum terealisasi) Rp19,2 M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA Kementerian Pertanian akan menyerap sebesar

Rp63,3 M pada bulan November-Desember dengan komposisi belanja modal
yang paling besar yaitu 34% dari total proyeksi Kementan (Rp68,2 M).

Program PEN
● Program PEN di wilayah berupa cluster sektoral KL/Pemda dengan pagu

48.531,9M dan realisasi sebesar 45.761,5M
● Permasalahan khusus PEN (tidak ditemukan kendala berarti)

Jumlah Satker dikonfirmasi 11 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Revisi anggaran, Pencairan dana
- Pagu minus/akun blokir
Rencana penyelesaian & target
- 10 satker selesai, 1 satker masih berproses

10. Kementerian Hukum dan HAM ● Realisasi sampai bulan Oktober, dari 29 Satker pada Kementerian
Hukum dan HAM sebesar 80%, naik 12% dari bulan September yang
sebesar 68%.

● Perbandingan Total Pagu didominasi, Jenis Belanja Pegawai 42,2%
dengan tingkat realisasi 48,4%, belanja barang 42,8% dengan tingkat
realisasi 57,6%, dan belanja modal 5% dengan tingkat realisasi 4%

● Bila dilihat per jenis belanja, realisasi belanja pegawai 92%, realisasi
belanja barang 72.%, dan realisasi belanja modal 65%.

● Sumber dana didominasi oleh Rupiah murni (94,5%) dengan tingkat
realisasi 82 % sedangkan dari PNBP (5.5%) dengan tingkat realisasi 58
%.

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp68,05 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (yang belum terealisasi) Rp 10,794

M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA Kementerian Hukum dan HAM akan menyerap

sebesar Rp 37,963 M pada bulan November-Desember dengan
komposisi belanja barang Rp 23,319M dan belanja modal Rp 2,371 M
● Potensi sisa pagu tidak terpakai, belanja barang Rp 662 Juta, dan
belanja modal Rp 271 Juta.

Jumlah Satker dikonfirmasi 2 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Capaian Output
Rencana penyelesaian & target

- 2 selesai

11. Mahkamah Agung

● Realisasi dari 31 Satker pada Mahkamah Agung Bulan
Oktober 86% naik 14% dari Bulan September (72%) .

● Pagu didominasi oleh jenis belanja pegawai (72.2%) dengan tingkat
realisasi 91.6%. Urutan kedua ada belanja barang (23%) dengan
realisasi 79% dan yang terakhir ada belanja modal (4.8%) dengan
realisasi 38%.

● Sumber dana Mahkamah Agung hanya berasal dari rupiah murni
● Terdapat 4 output dengan tingkat realisasi 0%.

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp11,4 M
● Kontrak jatuh tempo sudah terealisasi (s.d. November) Rp6.3 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (yang belum terealisasi) Rp5.1

M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA Mahkamah Agung akan menyerap

sebesar Rp26,1 M pada bulan November-Desember dengan
komposisi belanja pegawai yang paling besar yaitu 62% dari total
proyeksi MA (Rp16,2 M).

Jumlah Satker dikonfirmasi 4 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Revisi

Rencana penyelesaian & target
- Ditargetkan sampai dengan akhir November selesai 95 %

-

12. KPU ● Realisasi dari 14 Satker pada Komisi Pemilihan Umum Bulan Oktober
13% turun 2.3 % dari Bulan September (15,3%) disebabkan Pagu
bertambah.

● Pagu didominasi oleh jenis belanja barang (90,9%) dengan tingkat realisasi
42.7%. Urutan kedua ada belanja pegawai (8.8%) dengan realisasi 56.3%
dan yang terakhir ada belanja modal (0,3%) dengan realisasi 1.1%.

● Sumber dana didominasi oleh Hibah Langsung Dalam Negeri (52%)
dengan realisasi 4.69% sedangkan dari Rupiah Murni (48%) realisasinya
18.49%.

● Pagu output strategis sangat dominan namun dengan tingkat realisasi
sangat rendah (4.3%)

● Terdapat 1 output dengan tingkat realisasi terendah 0,04% yaitu
output tahapan pemilihan

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp1,4 M
● Kontrak jatuh tempo belum tertagih (s.d. September) Rp1,1 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des 299 jt

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA KPU akan menyerap sebesar Rp204 M

pada bulan November-Desember dengan komposisi belanja barang
yang paling besar yaitu 95% dari total proyeksi KPU (Rp165,7 M).

Jumlah Satker dikonfirmasi 1 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- IKPA, Capaian Output
Rencana penyelesaian & target

- sampai dengan akhir november akan direalisasikan 30%

13. KEMEN ATR/BPN ● Realisasi hingga Oktober 2020 dari 14 Satker pada kemen ATR/BPN
(47%) belum sesuai dengan aturan (minimal realisasi triwulan III, yaitu
sebesar 60%).

● Total Pagu didominasi oleh jenis belanja barang (74,8%) dengan tingkat
realisasi 68%. Total Pagu belanja pegawai (17,4%) dengan tingkat 14,6, dan
total pagu belanja modal 7,8% debngan tingkat realisasi 17,4%.

● Bila dilihat per jenis belanja, realisasi belanja barang 39% dan realisasi belanja
modal 37%.

● Tingkat Persentase pagu menurut sumber dana terdiri dari, PLN (41,7% atau
Rp 111,442 M ) dengan tingkat realisasi 17,4% (Rp 21,861 M). Rupiah murni
(41% atau Rp 109,461 M) dengan realisasi 19% (Rp 85,231M). dan PNBP
17,3% (Rp 46,336 M) dengan tingkat realisasi sebesar 14,6% (Rp 18,26 M)

● Tingkat Pagu output strategis 58,7% (Rp 156,881M) dengan tingkat realisasi
38,7% (Rp 48,537M). Pagu output Non Strategis 41,3% (Rp 110,539 M)
dengan tingkat realisasi 61,3% (Rp 76,815 M)

● Terdapat 1 output dengan tingkat realisasi 0%, yaitu Sertifikasi Konsolidasi
Tanah

Kontrak:
● Jumlah Kontrak Rp 68,152 M
● Kontrak jatuh tempo bulan Nov-Des (belum direalisasi) sebesar Rp 31,870 M

Proyeksi Belanja
● Berdasarkan Hal. III DIPA BPN akan menyerap sebesar Rp 137,965M pada

bulan Nov-Desember dengan komposisi belanja barang Rp 117,268 M, belanja
modal Rp 12,143 M, dan belanja pegawai Rp 8,553 M.
● Potensi sisa pagu tidak terpakai menurut RPD Hal III relatif kecil

Jumlah Satker dikonfirmasi 6 Satker
Permasalahan utama yang ditemukan

- Revisi, Register Hibah
Rencana penyelesaian & target

- 4 selesai, 2 masih berproses

Sumber Data 1. Data Pagu - Realisasi ( klik )
2. Data Kontrak ( Klik )
(diolah) 3. Data PEN ( Klik )
4. Data RPD Hal III DIPA ( Klik )