RPA Triwulan IV TA 2019

067 KEMENTERIAN DESA, 1,460,715,000 1,334,937,700 91.4%
PEMBANGUNAN DAERAH
068 TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 5,897,605,000 5,824,630,581 98.8%
BADAN KEPENDUDUKAN DAN 440,000,000
Pengurangan 026 KELUARGA BERENCANA NASIONAL 203,537,700 46.3%
Kesenjangan 027 3,716,331,000 3,617,775,955 97.3%
Antarwilayah 054 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 1,018,824,000 93.3%
melalui KEMENTERIAN SOSIAL 950,197,373
Penguatan 067 64,097,017,000
Konektivitas dan BADAN PUSAT STATISTIK 61,877,994,113 96.5%
Kemaritiman 089 KEMENTERIAN DESA, 338,176,000
107 PEMBANGUNAN DAERAH 2,162,848,000 323,827,080 95.8%
018 TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 162,824,705,000
019 1,738,680,000 1,895,516,760 87.6%
026 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 5,718,728,000 142,503,780,202 87.5%
DAN PEMBANGUNAN 2,087,402,000 94.6%
Peningkatan Nilai 029 BADAN SAR NASIONAL 1,644,655,100 75.9%
Tambah Ekonomi 86,000,000 4,337,827,336
dan Penciptaan 032 KEMENTERIAN PERTANIAN 98.8%
Lapangan Kerja 4,902,563,000 2,061,628,845
melalui 033 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 700,000,000
Pertanian, 040 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 83,712,900 97.3%
Industri, 042 13,200,000,000
Pariwisata, dan KEMENTERIAN LINGKUNGAN 4,296,702,100 87.6%
Jasa Produktif 044 HIDUP DAN KEHUTANAN 950,000,000 686,554,950 98.1%
Lainnya 054 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 1,625,160,000 91.7%
PERIKANAN 2,595,000,000 12,110,559,843
28,071,258,000
059 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 836,125,000 88.0%
DAN PERUMAHAN RAKYAT 811,200,000
090 KEMENTERIAN PARIWISATA 23,500,000 1,510,110,639 92.9%
006
012 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, 16,102,035,000 2,466,699,402 95.1%
DAN PENDIDIKAN TINGGI 4,749,746,000
013 KEMENTERIAN KOPERASI DAN 19,168,422,872 68.3%
USAHA KECIL DAN MENENGAH 604,140,000 651,617,330 80.3%
025 237,504,000 23,500,000 100.0%
027 BADAN PUSAT STATISTIK
1,456,199,000 15,880,208,917 98.6%
Stabilitas 032 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
Keamanan 056 INFORMATIKA 67,667,619,700 4,399,293,858 92.6%
Nasional dan 060 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1,851,165,000 552,730,186 91.5%
Kesuksesan 85,063,803,000
Pemilu KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 228,910,000 96.4%
KEMENTERIAN PERTAHANAN 414,477,000
948,418,565 65.1%
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK 114,600,000
066 ASASI MANUSIA RI 66,830,130,421 98.8%
076 KEMENTERIAN AGAMA
1,647,707,332 89.0%
089 KEMENTERIAN SOSIAL 66,039,232,562 77.6%
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN 408,149,615 98.5%

092 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA 114,600,000 100.0%
RUANG/BPN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN

104 DAN PERLINDUNGAN TENAGA 140,530,000 118,641,400 84.4%

KERJA INDONESIA 74.6%
95.7%
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 100,258,337,000 74,829,442,034 100.0%
UMUM

116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK 622,597,000 595,862,800
RADIO REPUBLIK INDONESIA

117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK 350,000,000 350,000,000
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Grand Total 3,470,659,307,288 3,076,168,876,789

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Dari kelima output prioritas nasional di atas, yang melibatkan satker terbanyak (pagu masing-masing
output) adalah output Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar (1.100), disusul output Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu (465
satker), output Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air (118), output
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri,
Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya (87), dan yang terakhir output Pengurangan Kesenjangan
Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman (28).

Untuk sebaran satker per K/L Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan wilayah bayar, dapat dirinci
sebagai berikut:

KPPN Prioritas Nasional Jumlah Jumlah
K/L satker
BANJARMASIN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
BARABAI 7 31
KOTABARU Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan 13 93
PELAIHARI Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas 6 13
dan Kemaritiman Total
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12 28
melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya Total 16 43

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Total 24
3 51
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Total
13
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar Total 36
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas 4 12
dan Kemaritiman Total 12
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja 3 17
melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya Total
12
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Total
23
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Total 59
22
Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar Total
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas
dan Kemaritiman Total
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja
melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya Total

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Total

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Total

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan 4 13
Peningkatan Pelayanan Dasar Total 1
2 1
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas
dan Kemaritiman Total 2
4
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja 3
melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya Total 52

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Total 4 4

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Total 1 5
12
TANJUNG Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan 4
Peningkatan Pelayanan Dasar Total 2
3
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas
dan Kemaritiman Total

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja
melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya Total

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Total 4

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Dari table tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah volume pekerjaan terbanyak dimiliki oleh KPPN
Banjarmasin mengingat KPPN Banjarmasin membawahi banyak satker yang ada dalam lingkup kerja
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah KPPN Banjarmasin, disusul oleh KPPN Tanjung; KPPN
Barabai; KPPN Kotabaru; dan terakhir KPPN Pelaihari.

Setalah mengetahui sebaran Prioritas Nasional secara menyeluruh, selanjutnya akan dibahas satu
persatu Prioritas Nasional yang ada dalam lingkup kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

PRIORITAS NASIONAL 1

PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI
PENGURANGAN KEMISKINAN DAN
PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN
PELAYANAN DASAR

PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan
tingkat kemiskinan. Sasaran dan indikator PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar adalah membaiknya IPM (nilai), tingkat kemiskinan
(persen), dan rasio gini (nilai).

Permasalahan dan tantangan utama yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2019 adalah:
(1) penurunan kemiskinan yang melambat; (2) akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi
masyarakat yang masih belum merata; (3) akses dan kualitas layanan pendidikan yang belum merata;
(4) akses rumah tangga terhadap perumahan dan pemukiman layak yang belum merata; dan (5) tata
kelola layanan dasar yang belum terlaksana sesuai standar. Oleh karena itu, mutlak diperlukan
peningkatan kerja sama antarsektor dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjangkau
masyarakat miskin dan rentan dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan

Arah kebijakan dari Prioritas Nasional yang pertama ini adalah 1) mempercepat pengurangan
kemiskinan; 2) meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; 3) Memeratakan Layanan
Pendidikan Berkualitas; 4) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman
Layak; 5) Meningkatkan Tata Kelola Layanan Dasar. Kelima arah kebijakan tersebut merupakan
Program Prioritas Nasional dan akan dibahas lebih lanjut dibawah.

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek K/L
023
Pengelolaan pendidikan berbasis satuan 025
pendidikan 023
025
Penguatan Kelembagaan Satuan Penilaian mutu satuan pendidikan 033
Pendidikan 023
025
Pemerataan Layanan Penguatan Literasi untuk Peningkatan kapasitas pengelola satuan
Pendidikan Kesejahteraan pendidikan 023
Berkualitas
Peningkatan Kualitas Literasi informasi terapan dan inklusif 025
Pembelajaran dan Akademik
Hasil penelitian, publikasi dosen, dan 023
Penyediaan Afirmasi Pendidikan pengembangan bidang unggulan 025
Penerapan kurikulum dan model
Penyediaan Pendidik yang pembelajaran inovatif 042
Berkualitas dan Merata Afirmasi Sarana Prasarana di daerah 3T
dan PT Luar Jawa 025
Distribusi dan Pemerataan Pendidik
Pendidikan/Pelatihan Kompetensi 025
Pendidik
025
Sertifikasi Pendidik 042
025
Peningkatan Akses Penyediaan Akses Air Minum Tunjangan dan Insentif Pendidik 024
Masyarakat dan Sanitasi Layak 033
Terhadap Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan 024
Perumahan dan Penyelenggaraan Air Minum 033
Permukiman Layak 033
Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan 033
Penyelenggaraan Sanitasi
Penyediaan Infrastruktur Air Minum Layak
Penyediaan Infrastruktur Sanitasi Layak

Penyediaan Akses Hunian Layak Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian 033
dan Terjangkau Fasilitasi Peningkatan Kualitas 033
Permukiman
(blank) Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak dan 033
Terjangkau 032
Penguatan Gerakan Masyarakat (blank) 024
Hidup Sehat dan pengendalian Pencegahan dan pengendalian faktor 024
penyakit risiko penyakit tidak menular 027
024
Pencegahan dan pengendalian penyakit 024
menular 025
024
Peningkatan aktivitas fisik
024
Peningkatan kualitas lingkungan sehat
063
Peningkatan Peningkatan akses dan mutu Pemenuhan dan pemerataan SDM
Pelayanan pelayanan kesehatan Kesehatan 063
Kesehatan dan Gizi 024
Masyarakat Peningkatan efektivitas Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan 024
pengawasan obat dan makanan rujukan berkualitas 025
Peningkatan Tata 068
Kelola Layanan Penegakan hukum pengawasan obat dan 024
Dasar makanan 025
024
Percepatan Penguatan pengawasan obat dan 024
Pengurangan makanan 068
Kemiskinan
Imunisasi dasar lengkap 027

Peningkatan kesehatan ibu, Peningkatan pelayanan keluarga 027
anak, keluarga berencana, dan berencana dan kesehatan reproduksi 027
kesehatan reproduksi 027
Penurunan kematian ibu dan bayi
056
Penguatan surveilans gizi
Percepatan penurunan stunting Peningkatan pendidikan gizi 029
056
Penguatan Integrasi Sistem Peningkatan ketersediaan dan kualitas 067
Administrasi Kependudukan dan statistik hayati yang akurat untuk 056
Pencatatan Sipil pelayanan publik
Penguatan Layanan dan Rujukan 029
Terpadu Fasilitasi Pendampingan masyarakat
Percepatan Pencapaian SPM di Penguatan Mekanisme Pengaduan 029
Daerah
Penataan Kelembagaan dan Peningkatan 029
Pelaksanaan Reforma Agraria Kapasitas SDM Pelayanan SPM di Daerah 027
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pemberian Akses Kelola Sumber Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi
Daya Alam melalui Perhutanan atas TORA
Sosial
Penataan Penguasaan dan Pemilikan
TORA (termasuk pelepasan kawasan
hutan)

Peningkatan Kualitas Data Pertanahan
dan Legalisasi atas TORA
Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya
Hutan Bersama Masyarakat Desa

Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
Berkelanjutan
Penyiapan Prakondisi Masyarakat
Perdesaan dan Kawasan

Pengembangan Kapasitas Usaha

Pengembangan Kemitraan

Petani, Nelayan, dan Usaha Penguatan Kapasitas Kelembagaan 044

Mikro, Kecil dan Menengah Kemitraan 025
027
(UMKM) 026

Bantuan Pendidikan bagi Siswa dan

Penguatan Pelaksanaan Bantuan Mahasiswa Miskin

Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat

secara Non Tunai

Penguatan Sistem Jaminan Perluasan cakupan kepesertaan Jaminan
Sosial Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial
Bidang Ketenagakerjaan

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Tabel diatas menunjukkan apa saja program prioritas, proyek, serta K/L yang mengemban
Prioritas Nasional. Untuk diketahui, suatu K/L bisa memiliki lebih dari satu Program Prioritas bahkan
lebih dari satu Prioritas Nasional.

Pagu dan Realisasi

Bila dilihat dari pagu dan realisasi “Prioritas Nasional Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar” secara keseluruhan, K/L yang banyak memiliki PN ini berasal dari
Kemenag (160). Bila melihat realisasi masing-masing K/L, rata-rata sudah melebihi target penyerapan
triwulan IV (90%). Namun, terdapat 3 K/L yang penyerapannya belum maksimal diantaranya adalah
Kemen Ristek Dikti (62%), Kemen ATR/BPN (72%), dan Kemen PUPR (84%). Pagu blokir hanya terdapat
di PN ini, lebih tepatnya pada K/L Kemenag dan Kemen PUPR.

K/L PAGU Realisasi % BLOKIR Jumlah
Satker

023 22,501,268,000 21,327,355,232 95% -4

024 23,611,405,000 21,802,017,105 92% -6

025 1,384,976,926,588 1,297,508,457,339 94% 756,000,000 160

026 16,700,000 16,550,000 99% -1

027 22,632,960,000 21,784,277,195 96% -7

029 50,801,221,000 50,871,541,233 100% -5

032 104,471,000 96,044,000 92% -2

033 298,071,239,000 249,555,076,696 84% 967,890,000 20

042 84,840,448,000 52,710,958,545 62% -3

044 2,300,000,000 2,184,022,526 95% -1

056 79,024,526,000 57,106,851,656 72% - 14

063 13,667,628,000 13,248,088,563 97% -1

067 1,460,715,000 1,334,937,700 91% -1

068 5,897,605,000 5,824,630,581 99% -1

1,989,907,112,588 1,795,370,808,371 1,723,890,000 226

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

94% 100% 96% 95% 97% 99%
84% 92%

72%
62%

025 033 042 056 029 024 027 023 063 068

PAGU Total Realisasi %

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Sebaran Pagu Per-KPPN

Penyerapan satker yang memiliki wilayah bayar di KPPN Banjarmasin masih dibawah target
realisasi triwulan IV (84%). Bila dilihat lebih lanjut, 10 satker dengan realisasi rendah didominasi oleh
satker K/L Kemenag. Realisasi terendah bahkan hanya sebesar 34% oleh satker Kantor Kemenag Kota
Banjarmasin, disusul oleh satker Kantor BPN Prov. Kalimantan Selatan.

KPPN Pagu Total Realisasi %
BANJARMASIN 1,221,005,252,893.0 1,023,363,629,951.0 84%
BARABAI 98%
KOTABARU 325,354,107,862.0 319,329,274,165.0 94%
PELAIHARI 73,904,881,418.0 69,797,761,176.0 99%
TANJUNG 86,250,030,843.0 85,359,668,636.0 105%
Total 297,520,474,443.0 90%
283,392,839,572.0 1,795,370,808,371.0
1,989,907,112,588.0

Pagu KPPN Realisasi KPPN

14% 62% 16% 57%
44%% 5%
4%
16% 18%

BANJARMASIN BARABAI KOTABARU BANJARMASIN BARABAI KOTABARU

PELAIHARI TANJUNG PELAIHARI TANJUNG

10 Satker dengan realisasi terendah wilayah bayar KPPN Banjarmasin

K/L Satker Pagu Realisasi %

025 419117 181,400,000 62,184,000 34%

056 431400 45,982,695,000 26,798,393,056 58%

042 400095 80,915,534,000 49,177,233,025 61%

025 424327 218,925,288,000 140,415,995,914 64%

033 631131 134,990,383,000 89,484,029,163 66%

042 401460 1,209,426,000 820,644,920 68%

056 431422 2,693,375,000 2,073,961,528 77%

025 418845 469,650,000 365,451,700 78%

033 495973 720,599,000 564,217,525 78%

025 418843 1,721,495,000 1,379,553,750 80%

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Pada outpun PN ini didominasi oleh belanja barang (95% dari realisasi keseluruhan) yang pencairannya
paling banyak pada bulan Desember. Bila dilihat dari grafik yang ada, pola penyerapan anggaran
mengalami fluktuasi yang cenderung memiliki tren meningkat. Penyerapan selama triwulan IV masih
menjadi yang paling tinggi dibandingkan dengan triwulan lain (34%).

jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des

BANTUAN SOSIAL - - - - - - - - - 10.500 3.280. -

BARANG 34.989 74.545 135.24 126.36 145.12 112.68 176.13 205.71 120.16 165.34 186.89 223.80

MODAL - 90.880 - 252.69 382.41 - - 9.015. - - 9.950. 8.050.

PEGAWAI - 421.08 421.30 10.154 13.097 2.596. 11.965 3.900. 3.368. 14.210 3.729. 20.440

Total 34.989 75.057 135.66 136.77 158.60 115.28 188.09 209.62 123.53 179.56 193.91 244.25

BANTUAN SOSIAL BARANG MODAL PEGAWAI Total

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Pagu Realisasi per Kategori Output

PN Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Provinsi Kalimantan
Selatan TA 2019 bila dilihat berdasarkan jenis outputnya, memiliki realisasi yang tinggi terhadap pagu
untuk output internal (100%). Sedangkan yang terendah realisasinya ada pada output teknis
mengingat terdapat banyak satker yang memiliki output teknis. Outpun PN yang memiliki akumulasi
pagu tertinggi yakni output dengan kode 002 dengan realisasi sebesar 71%. K/L yang menyumbang
ketidakserapan terbesar disini adalah Kemen PUPR masih sebesar 46%.

100,0% 93,1%

82,2%

Internal Generik Teknis

Sum of PAGU 879.695.263.000 2.396.831.000 1.107.815.018.588,00

Sum of Total Realisasi 882.468.979.787 2.231.664.200 910.670.164.384,00

% 100,0% 93,1% 82,2%

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

a. Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat
Sasaran

Gambaran Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

Berikut adalah sasaran dan indikator KP dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Sasaran/Indikator dan Target Lokasi K/L Pelaksana

a. Tersalurkannya PKH bagi 10 juta KPM, dengan  34 provinsi Kemensos
kenaikan indeks kondisionalitas bantuan  34 provinsi

b. Tersalurkannya Bantuan Pangan Nontunai bagi 15,6
juta KPM di seluruh Kabupaten/Kota

c. Tersalurkannya bantuan pendidikan melalui Kartu

Indonesia Pintar (KIP) kepada sebanyak 17.927.308  34 provinsi

siswa miskin SD, SMP, SMA/SMK Kemendikbud
d. Tersalurkannya bantuan pendidikan melalui KIP Kemenag

kepada sebanyak 2.203.285 siswa miskin  34 provinsi
MI/MTs/MA/Ula/Wustha/ Ulya/SDTK/SMPTK/SMAK/

SMTK

e. Tersalurkannya subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA

rumah tangga miskin dan tidak mampu sesuai dengan  34 provinsi

data terpadu KESDM

f. Tersalurkannya subsidi elpiji 3 kg kepada 27,04 juta  34 provinsi
kepala keluarga

g. Terlaksananya penarikan pekerja anak PKH dari

Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) sebesar 8000  10 provinsi Kemenaker

pekerja anak

Sumber: Pemutakhiran RKP Tahun 2019, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) TAHUN 2018

Untuk target pada tahun 2019 ini adalah jumlah penduduk miskin bisa mencapai 24,5 juta jiwa.
Adapun yang dapat dilakukan untuk mencapainya adalah dengan cara Penguatan Pelaksanaan

Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran. Untuk alokasi tahun 2019 (secara nasional) adalah
sebesar Rp 291 juta.

Pagu dan Realisasi

Juta Rupiah 4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des
Realisasi Per Bulan 0 0 86.02 3.220 495.1 319.5 209.6 2.347 305.1 201.0 3.386 1.217

jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Untuk pergerakan pagu per bulan, penyerapan terbanyak berada di bulan November 2019
seperti yang terlihat pada grafik di bawah Rp3,386 miliar. Untuk indikator pergerakan pagu
dan pergerakan blokir pada KP ini tidak ada. Jumlah total realisasi sampai dengan tanggal 27
Desember sebesar Rp11,78 miliar ( 98% dari pagu). Realisasi ini sudah bagus mengingat target
realisasi triwulan IV yakni sebesar 90%.

Kode NMOUTPUT Pagu awal PAGU Total Realisasi BLOKIR
Satker 6.389.400.000
159010 Bidik Misi PTKI 6.389.400.000 6.377.400.000 -
418844
Keluarga Miskin Yang 2.210.440.000 2.210.440.000 2.096.488.200 -
418844 Mendapat Bantuan Tunai
Bersyarat 220.500.000 220.500.000 220.500.000 -
418844 Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Ula 1.140.000.000 1.140.000.000 1.140.000.000 -
418845 Penerima bantuan PIP
Santri Pendidikan diniyah 1.920.000.000 1.920.000.000 1.920.000.000 -
418845 formal/muadalah/PPS Tk.
418845 Ulya penerima bantuan PIP 15.000.000 15.000.000 6.000.000 -
418845 Santri Pendidikan diniyah 11.250.000 11.250.000 1.500.000 -
formal/muadalah/PPS Tk. 42.000.000 42.000.000 16.800.000 -
Wustha penerima bantuan
PIP
Siswa SMPTK Penerima BOS

Siswa SMPTK Penerima KIP

Siswa SMTK Penerima BOS

424327 Siswa SMTK penerima KIP 30.000.000 30.000.000 9.000.000 -
-
Jumlah 11.978.590.000 11.978.590.000 11.787.688.200

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Capaian Output KP Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat

Sasaran

K/L Program Kegiatan Output Satuan Volume Real
Vol.
025 Program Pengelolaan dan Siswa SMPTK Penerima BOS Orang 15
025 Bimbingan Pembinaan Siswa SMPTK Penerima KIP Orang 15 -
025 Masyarakat Pendidikan Agama Siswa SMTK Penerima BOS Orang 30 -
025 Kristen Kristen Siswa SMTK penerima KIP Orang 30 -
-
025 Santri Pendidikan diniyah Santri 490 490
formal/muadalah/PPS Tk. Ula Santri 1
025 Peningkatan Akses, Penerima bantuan PIP Santri 3 1
Mutu, Relevansi, dan
Program Daya Saing Pendidikan Santri Pendidikan diniyah 3
Keagamaan Islam formal/muadalah/PPS Tk. Ulya
penerima bantuan PIP 645
025 Pendidikan
Islam Santri Pendidikan diniyah -
formal/muadalah/PPS Tk.
Wustha penerima bantuan PIP

Peningkatan Akses, Orang 645
Mutu, Relevansi, dan
025 Daya Saing Pendidikan Bidik Misi PTKI
Tinggi Keagamaan
Islam

Program Keluarga Miskin Yang
Mendapat Bantuan Tunai
027 Perlindungan Jaminan Sosial Bersyarat KPM 1
dan Jaminan Keluarga

Sosial

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Table diatas merupakan program, kegiatan, dan output dari KP Penguatan Pelaksanaan Bantuan
Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran sampai dengan tanggal 27 Desember 2019. Masih terdapat
beberapa output yang targetnya belum tercapai pada program bimbingan masyarakat Kristen
dan program perlindungan jaminan social. K/L yang dominan terlibat pada KP ini adalah dari
Kemenag.

b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Gambaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Berikut adalah sasaran dan indikator KP dari PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi

Masyarakat

No. Sasaran/ Indikator 2019

1 Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi
masyarakat

a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 271

b. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) ***) 21

c. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,28

d. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)

- Semua cara 66

- Cara modern (mCPR) 61,3

e. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun 24,8
(Baduta) (%)

f. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%)****) 17

2. Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular

a. Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun (%) 5,4

b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) 23,4

c. Prevalensi HIV (%) <0,5

d. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 245

e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria 300

Sumber: a) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 2017; b) Kemenkes, 2017.

Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) data angka kematian ibu dan angka kematian bayi tidak tersedia tahunan karena berdasar
Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS); ****) data prevalensi kekurangan gizi pada anak balita

(underweight) tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Riskesdas).

Sumber: Pemutakhiran RKP Tahun 2019, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) TAHUN 2018

Pagu untuk PP ini sebesar Rp41 juta.

Pagu dan Realisasi

Kegiatan Prioritas Satker Output Pagu awal PAGU Total Realisasi BLOKIR
159009
Penguatan Gerakan 159013 Orang dengan 117.500.000 117.500.000 105.508.200 -
Masyarakat Hidup 159013 HIV/AIDS yang
Sehat dan 159013 mendapatkan 225.000.000 225.000.000 217.425.520 -
pengendalian 159013 Rehabilitasi dan 257.896.000 257.896.000 256.162.300 -
penyakit 415981 Perlindungan Sosial
415981 233.660.000 233.660.000 206.966.000 -
415981 Layanan Capaian
613146 Eliminasi Malaria 363.150.000 363.150.000 356.942.000 -

Layanan 86.270.000 86.270.000 78.025.580 -
Pencegahan dan
Pengendalian 101.768.000 101.768.000 94.456.800 -
Penyakit HIV AIDS
95.000.000 95.000.000 80.940.100 -
Layanan
Pengendalian 1.050.000.000 1.050.000.000 961.667.535 -
Konsumsi Rokok

Layanan
Pengendalian
Penyakit TBC

Layanan Capaian
Eliminasi Malaria

Layanan
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit HIV AIDS

Layanan
Pengendalian
Penyakit TBC

Layanan Capaian
Eliminasi Malaria

Layanan 100.000.000 100.000.000 99.459.240 -
613146 Pengendalian

Penyakit TBC

Peningkatan 018431 Penguatan Peran 1.564.437.000 1.564.437.000 1.550.410.010 -
kesehatan ibu, 159012 PIK Remaja dan BKR 309.784.000 309.784.000 285.794.000 -
anak, keluarga dalam edukasi
berencana, dan Kespro dan Gizi bagi
kesehatan Remaja putri
reproduksi sebagai calon ibu

Pembinaan
Puskesmas yang
Bekerjasama
dengan UTD dan RS
dalam Pelayanan
Darah untuk
Menurunkan AKI

Jumlah 4.504.465.000 4.504.465.000 4.293.757.285 -

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Tabel di atas menunjukkan sebaran output dan satker yang memiliki prioritas nasional. Tidak terdapat

pergerakan pagu pada PP ini begitu pula dengan blokir. Realisasi sampai dengan tanggal 27 Desember

2019 sebesar Rp4,29 triliun (95% dari pagu). Serapan ini tergolong baik mengingat target realisasi

triwulan IV yakni sebesar 90%. Untuk penyerapan terbesar selama tahun 2019 ada pada bulan

November (Rp747 Juta).

Realiasi Per Bulan

jan feb ma apr mei jun jul ags sep okt nov des
r

Realiasi Per Bulan - 193 365 467 594 259 538 364 86. 289 747 385

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Capaian Output PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

KP K/L Program Kegiatan Output Satuan Vol. Real
Vol.
Penguatan Program
Gerakan Pencegahan Pencegahan dan Layanan Pencegahan Layanan 17 3
Masyarakat 024 dan Pengendalian Penyakit dan Pengendalian
Hidup Sehat Pengendalia Menular Langsung Penyakit HIV AIDS Layanan 15 10
dan n Penyakit
Layanan Pengendalian
Penyakit TBC

pengendalia Pencegahan dan Layanan Pengendalian Layanan 1 -
n penyakit Pengendalian Penyakit Konsumsi Rokok
Tidak Menular

Pencegahan dan Layanan Capaian Layanan 259 4
Pengendalian Penyakit Eliminasi Malaria
Tular Vektor dan
Zoonotik

Program Rehabilitasi Sosial Orang dengan Orang 25 -
027 Rehabilitasi Tuna Sosial Dan HIV/AIDS yang
Korban Perdagangan mendapatkan
Sosial Orang Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial

Peningkatan Program Pembinaan Puskesmas
kesehatan yang Bekerjasama
ibu, anak, 024 Pembinaan Pembinaan Pelayanan dengan UTD dan RS Puskesmas 60 60
keluarga Pelayanan Kesehatan Primer dalam Pelayanan Kelompok 617 512
berencana, Darah untuk
dan Kesehatan Menurunkan AKI
kesehatan
reproduksi Program Pengelolaan Program Penguatan Peran PIK
Remaja dan BKR dalam
Kependuduk Kependudukan, edukasi Kespro dan
Gizi bagi Remaja putri
068 an, KB, dan Keluarga Berencana, sebagai calon ibu

Pembangun dan Pembangunan

an Keluarga Keluarga Provinsi

Jumlah 994 589

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Table diatas merupakan program, kegiatan, dan output dari PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan

Gizi Masyarakat sampai dengan tanggal 27 Desember 2019. Masih terdapat beberapa output

yang targetnya belum tercapai pada kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang. K/L yang

dominan terlibat pada KP ini adalah dari Kemen Kes.

c. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Gambaran “Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas”

Membangun pendidikan yang bermutu perlu terus diupayakan untuk melahirkan sumber daya
manusia yang berkualitas. Sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, pemerataan layanan
pendidikan terus diupayakan, yang diikuti dengan peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing
pendidikan. Adapun sasaran dan indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Pagu dan Realisasi

Kegiatan Prioritas BA Pagu awal PAGU Total Realisasi BLOKIR
3.571.781.000 15.823.506.000 15.089.763.331 -
Penguatan Kelembagaan 023 174.270.542.588 949.489.104.588 878.397.950.470
Satuan Pendidikan 025 77.407.763.000 36.109.430.500 756.000.000
033 - -
Penguatan Literasi untuk 4.560.743.000
Kesejahteraan 023 873.979.000 4.321.699.005 -
2.117.019.000
Peningkatan Kualitas 023 1.517.967.000 16.328.384.000 1.915.892.896 -
Pembelajaran dan Akademik 025 721.510.000 13.625.053.801 -
042 83.631.022.000
Penyediaan Afirmasi - 51.890.313.625 -
Pendidikan

Penyediaan Pendidik yang 025 88.592.304.000 405.830.188.000 392.972.236.318 -
Berkualitas dan Merata 042 1.209.426.000 1.209.426.000 820.644.920 -

Jumlah 270.757.509.588 1.556.397.155.588 1.395.142.984.866 756.000.000

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Tabel di atas menunjukkan persebaran PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas per jenis
kegiatan. Sampai dengan akhir tahun 2019, realisasinya sebesar Rp1,395 triliun (90% dari pagu).
Penyerapannya sudah memenuhi target minimum penyerapan anggaran s.d. triwulan IV. Pada PP ini
terdapat pagu blokir sebesar Rp756 juta dan pergerakan pagu (dari pagu awal APBN) yang cukup besar
(lima kali lipat) hal ini memungkinkan terjadi karena terdapat pagu yang tidak tercatat di awal tahun
anggaran atau penambahan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Bila dilihat realisasi per bulan,
penyerapan yang paling tinggi ada pada bulan Desember (Rp194,5 miliar).

Realisasi per Bulan

jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des
Series1 34.4 70.1 124. 109. 135. 68.9 143. 141. 98.5 132. 140. 194.

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Capaian Output PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Kegiatan K/L Program Kegiatan Satuan Real Vol. Volume
Prioritas Program Lembaga 500 500
Pendidikan Layanan Pengkajian,
Anak Usia Dini Pengembangan dan Orang 300 300
dan Pendidikan Pengendalian Mutu
Penguatan 023 Masyarakat PAUD dan Dikmas sekolah 202 202
Kelembagaan
Satuan Program Pembinaan Sekolah sekolah 69 74
Pendidikan Pendidikan Menengah Atas
Dasar dan Peningkatan Layanan
025 Menengah Pengembangan Lembaga 67 67
Penjaminan Mutu
Program Pendidikan untuk
Bimbingan Seluruh Jenjang
Pendidikan
Pengelolaan dan
Pembinaan Pendidikan
Agama Hindu

033 Masyarakat Dukungan Manajemen Layanan 977 781
Hindu Pendidikan dan
Penguatan Pelayanan Tugas Teknis Dokumen 246 279
Literasi untuk 023 Program Lainnya Pendidikan Islam Lembaga 42 44
Kesejahteraan Pendidikan 28 29
Islam Peningkatan Akses, Ruang 9 14
Peningkatan 023 Mutu, dan Relevansi Set 39.063 58.083
Kualitas Program Madrasah Siswa 2 4
Pembelajaran Penelitian Unit 29 32
dan Akademik Pengembangan Peningkatan Akses, 73 83
dan Pendidikan Mutu, Relevansi, dan Dokumen 3.105 4.189
Pelatihan Daya Saing Pendidikan Lembaga 4 4
Kementerian Keagamaan Islam 5 6
Agama Santri 2 3
Program Peningkatan Akses, Unit 5 5
Pembinaan Dan Mutu, Relevansi, dan Lembaga 11 16
Pengembangan Daya Saing Pendidikan Prodi 1 1
Infrastruktur Tinggi Keagamaan Islam Lembaga
Permukiman Peningkatan Mutu dan Lokasi 180 490
Relevansi Pendidikan Orang
Program Agama Islam - 1
Pengembangan Orang
dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan - 132
Bahasa dan Administrasi di Lembaga Lembaga
Sastra Pendidikan 45 50
Ruang 2 3
Program Pembangunan dan - 13
Pendidikan Rehabilitasi Prasarana Badan Publik 590 600
Anak Usia Dini Pendidikan Bahan 1 27
dan Pendidikan 7 8
Masyarakat Pelaksanaan Tugas Kabupaten/Kota
Program Teknis Pengembangan, kosa kata 7 7
Pendidikan Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Media Massa 86 86
Sastra di Daerah Orang

Layanan Pengkajian, Naskah
Pengembangan dan
Pengendalian Mutu Siswa
PAUD dan Dikmas
Pembinaan Sekolah
Menengah Atas

025 Dasar dan Pembinaan Sekolah sekolah 38 38
Menengah Menengah Kejuruan Siswa 30 30
Peningkatan Akses, Santri
Program Mutu, dan Relevansi Lembaga 11
Pendidikan Madrasah Orang 11 12
Islam Peningkatan Akses, Layanan 24 141
Mutu, Relevansi, dan
Program Daya Saing Pendidikan PTN 11
Pembelajaran Keagamaan Islam
Penyediaan 042 dan Peningkatan Akses, Orang
Afirmasi Kemahasiswaan Mutu, Relevansi, dan
Pendidikan Program Daya Saing Pendidikan Orang
Peningkatan Tinggi Keagamaan Islam
Kualitas Dukungan Manajemen Orang 11
Sumber Daya untuk Program
Iptek dan Dikti Pembelajaran dan Orang 50 50
Program Kemahasiswaan Guru
Bimbingan Layanan 9 102
Masyarakat Pengembangan Sarana Orang
Hindu dan Prasarana Guru 150 175
Program Pendidikan Tinggi Layanan
Bimbingan 120 120
Masyarakat Pengelolaan dan Orang
Penyediaan 025 Kristen Pembinaan Pendidikan
Pendidik yang Agama Hindu Orang
Berkualitas Program 5.472 8.025
dan Merata Pendidikan Pengelolaan dan 909 826
Islam Pembinaan Pendidikan 51 51
Agama Kristen 108 881
Program
Penelitian Peningkatan Akses, 200 13
Pengembangan Mutu, Relevansi, dan
dan Pendidikan Daya Saing Pendidikan 90 960
Pelatihan Keagamaan Islam
042 Kementerian Peningkatan Akses, 854 1
Agama Mutu, Relevansi, dan
Program Daya Saing Pendidikan
Peningkatan Tinggi Keagamaan Islam
Kualitas Peningkatan Kompetensi
dan Profesionalitas Guru
dan Tenaga
Kependidikan Madrasah
Peningkatan Mutu dan
Relevansi Pendidikan
Agama Islam

Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis
Pendidikan

Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Pendidikan Tinggi

Sumber Daya 77.561
Iptek dan Dikti

Jumlah 53.777

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Pada PP ini yang paling banyak melibatkan satker, outputnya juga banyak dibandingkan dengan PP
yang lain. K/L yang mendominasi pada PP ini adalah Kemenag.

d. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

Sasaran dari PP ini adalah peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan
didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai

Pagu dan Realisasi

.NMKP KDSATKER NMOUTPUT Pagu awal PAGU Total Realisasi BLOKIR

Pembinaan 358.868.000 358.868.000 307.466.900 -
Pelaksanaan Sanitasi
159011 Total Berbasis 85.712.000 85.712.000 80.937.000 -
403788 Masyarakat (STBM) - -
495967 - 1.225.000.000 1.225.000.000 -
Pengawasan - -
terhadap Sarana Air - 659.190.000 618.150.700 -
Minum
- 1.148.155.000 1.135.653.550 -
SPAM Berbasis 76.900.000 72.500.000
Masyarakat - -
- -
Pembinaan dan - -
Pengawasan - -
Pengembangan - -
SPAM - -

SPAM Berbasis
Masyarakat

Penyediaan SPAM Terfasilitasi
Akses Air
Minum dan Pembinaan dan
Sanitasi Layak Pengawasan
Pengembangan
495973 Penyehatan 720.599.000 564.217.525
Lingkungan
504248 Permukiman 1.050.000.000 1.050.000.000
504254 SPAM Berbasis 2.695.000.000 2.695.000.000
504260 Masyarakat 2.710.000.000 2.710.000.000
504279 2.007.000.000 2.007.000.000
504291 SPAM Berbasis
504305 Masyarakat 245.000.000 245.000.000
980.000.000 980.000.000
SPAM Berbasis
Masyarakat

SPAM Berbasis
Masyarakat

SPAM Berbasis
Masyarakat

SPAM Berbasis
Masyarakat

504311 SPAM Berbasis - 1.217.195.000 1.217.195.000 -
504320 Masyarakat - 1.715.000.000 1.715.000.000 -
504342 - 1.090.000.000 1.090.000.000 -
505899 SPAM Berbasis 2.756.633.000
559985 Masyarakat - 10.976.453.000 2.597.472.985 -
631131
400734 SPAM Berbasis - 500.000.000 10.855.787.207 -
401673 Masyarakat - 10.620.324.000 500.000.000 -
403789 - 1.367.609.000 -
Pembinaan dan - 21.359.962.000 9.367.699.000 -
486567 Pengawasan 19.500.000.000 1.074.425.300 -
Pengembangan 77.483.000.000 19.925.150.300 -
493619 SPAM 19.500.000.000
504248 967.890.000
SPAM Berbasis 10.500.000.000
Masyarakat 3.506.770.000

SPAM Berbasis 6.513.044.000
Masyarakat
253.250.000
Sistem Pengelolaan
Air Limbah 521.859.000

SPAM Berbasis 328.778.000
Masyarakat 2.000.000.000

SPAM Terfasilitasi - 76.259.167.567 -
-
Infrastruktur 77.483.000.000 - 967.890.000
Berbasis Masyarakat -
- 10.500.000.000 -
Fasilitasi -
Peningkatan - 3.490.561.000 -
Kualitas Rumah
Penyediaan Swadaya - 6.447.902.000 -
Akses Hunian
Layak dan Pembangunan -
Terjangkau Rumah Khusus
-
Infrastruktur - 252.827.100 -
Berbasis Masyarakat
479.721.300 -
Infrastruktur
Berbasis Masyarakat 328.178.450 -
2.000.000.000 -
Pembangunan dan
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
Perdesaan
Pembangunan dan
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
Perkotaan
Pembinaan dan
Pengawasan
Pengembangan
Kawasan
Permukiman

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung

Infrastruktur
Berbasis Masyarakat

504254 Infrastruktur - 2.500.000.000 2.500.000.000 -
504260 Berbasis Masyarakat - 2.000.000.000 2.000.000.000 -
504279 - 500.000.000 500.000.000 -
504305 Infrastruktur - 1.500.000.000 1.500.000.000 -
504311 Berbasis Masyarakat - 2.000.000.000 2.000.000.000 -
505899 - 494.047.000 386.375.149 -
Infrastruktur - 6.499.170.000 6.365.175.200 -
631131 Berbasis Masyarakat
- 8.725.007.000 8.300.216.934 -
Infrastruktur
Berbasis Masyarakat - 9.750.641.000 8.990.269.929 -

Infrastruktur
Berbasis Masyarakat

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung

Infrastruktur
Berbasis Masyarakat

Pembangunan dan
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
Perdesaan

Pembangunan dan
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
Perkotaan

77.927.580.000 221.108.056.000 213.834.050.096 967.890.000

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Tabel di atas menunjukkan sebaran PP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan
Permukiman Layak per satker. Realisasi s.d. tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp213 miliar (97% dari
pagu DIPA). Realisasi ini sudah termasuk baik karena lebih dari 90%. Pagu awal APBN untuk PP ini
memiliki selisih yang cukup tinggi dibandingkan dengan pagu DIPA s.d. akhir tahun (naik 3 kali lipat).
Hal ini bisa terjadi karena belum tercatatnya DIPA yang bersangkutan di awal tahun anggaran, atau
terdapat penambahan kegiatan suatu satker atas arahan Eselon I-nya. Juga, terdapat pagu blokir pada
PP ini. Bila dilihat dari realisasi per bulan, penyerapan tertinggi berada pada bulan Agustus (triwulan
III) sebesar Rp45,90 miliar. Hal ini jarang terjadi karena biasanya penyerapan terbanyak ada di triwulan
IV.

Realisasi per Bulan

jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des
Series1 - 1.38 2.14 7.76 8.58 35.5 32.5 45.8 13.2 24.9 20.9 20.8

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Capaian Output PP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan
Permukiman Layak

Kegiatan K/L Program Kegiatan Satuan Volume Real
Prioritas Vol.
Program Pembinaan Penyehatan Desa/Kelurahan 1
Penyediaan 024 Kesehatan Lingkungan 7 -
Akses Air Sarana Air -
Minum dan Masyarakat Minum (SAM) -
Sanitasi
Layak Program Pembinaan Pembinaan dan KAB / KOTA 2 -
Pengembangan
Penyediaan 033 Dan Pengembangan Penyehatan KK 3 2
Akses Hunian Infrastruktur Lingkungan 15
Layak dan Permukiman Kawasan 5
Terjangkau Permukiman Laporan 15 -
Pembinaan dan Liter/detik -
Pengembangan Sistem - -
Penyediaan Air Minum 33

Program Pembinaan Pembinaan dan Hektar 38 10
Dan Pengembangan Pengembangan Kab/Kota -
Infrastruktur Kawasan Permukiman Kelurahan 4
Permukiman 239
033 Pembinaan dan Kab/Kota -
Pengembangan 13 64
Penataan Bangunan
dan Lingkungan

Program Pemberdayaan Unit 4
Pengembangan Perumahan Swadaya Unit -
Perumahan
Penyediaan Rumah
Khusus

Jumlah 328

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Bila dilihat dari table di atas, masih terdapat banyak output yang tidak tercapai targetnya. PP ini lah
yang memiliki ketidaktercapaian target volume tertinggi di PN Pembangunan Manusia Melalui
Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar. K/L yang dominan dalam PP ini adalah
Kemen PUPR.

e. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar

Gambaran Umum “Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar”

Sasaran dari PP ini adalah meningkatnya pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) di
daerah serta mempercepat penerapan SPM di daerah.

Pagu dan Realisasi

Kegiatan Satker Output Pagu Awal PAGU Total Realisasi BLOKIR
Proyek 159009
Lanjut Usia Yang - 373,780,000 330,640,000 -
Penguatan Mendapatkan
Integrasi Rehabilitasi dan
Sistem Perlindungan Sosial
Administrasi

Kependudukan Penyandang Disabilitas 962,930,000 962,930,000 859,159,300 -
dan Fisik, Mental, Sensorik 3,344,987,545 -
Pencatatan dan Intelektual Yang - 3,438,299,000 -
Sipil Mendapatkan 46,570,000 -
Rehabilitasi dan 60,520,000 60,520,000 1,042,915,000
526092 Perlindungan Sosial -
171,750,000
159008 Penyandang Disabilitas -
Fisik, Mental, Sensorik 9,752,153,550 -
dan Intelektual Yang 1,045,360,000 1,045,360,000 -
Mendapatkan
Penguatan 159009 Rehabilitasi dan 177,500,000 177,500,000
Layanan dan Perlindungan Sosial
Rujukan
Terpadu Kabupaten/ Kota yang
mengembangkan SLRT
369752 10,107,925,000 10,107,925,000
Tenaga Kesejahteraan
Percepatan Sosial Kecamatan
Pencapaian 150012 (TKSK) Yang
SPM di Daerah Mendapatkan
Pemberdayaan

Anak Balita Terlantar,
Anak Terlantar/Anak
Jalanan, Anak
Berhadapan Hukum
dan Anak yang
Membutuhkan
Perlindungan Khusus
yang Mendapatkan
Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial

Pelatihan Pertemuan
Peningkatan
Kemampuan Keluarga
(P2K2) bagi
Pendamping Program
Bantuan Tunai
Bersyarat

Layanan Perencanaan 234,296,000 234,296,000 223,198,400

Jumlah 12,588,531,000 16,400,610,000 15,771,373,795

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Realisasi PP Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar s.d. tanggal 27 Desember 2019 adalah
sejumlah Rp15,77 miliar (96% dari pagu), dan sudah mencapai tingkat penyerapan yang bagus
karena berada di atas 90% seperti target penyerapan anggaran triwulan IV. Pagu DIPA
mengalami kenaikan dari Pagu awal APBN (hampir 1,5 kali lipat pagu awal) dan tidak terdapat
pagu blokir pada PP ini. Sementara, berdasarkan realisasi per bulan, penyerapan/ realisasi
tertinggi terjadi pada bulan Desember (Rp3,04 miliar). Meskipun begitu, penyerapan
anggaran pada triwulan III lebih tinggi bila dibandingakan dengan realisasi pada triwulan IV.

Realisasi per Bulan

jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des
Category 1 - 255. 1.60 1.17 1.17 1.68 2.23 2.22 1.02 468. 892. 3.03

jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Capaian Output PP Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar

.NMKP K/L NMPROGRAM NMGIAT NMOUTPUT Satuan Vol. Real
Orang 936 Vol.
Penguatan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas 50
Sosial Bagi Fisik, Mental, Sensorik Orang 307
Integrasi Penyandang dan Intelektual Yang Kabupaten/ -
Disabilitas Mendapatkan 153 -
Sistem Rehabilitasi dan Kota -
Rehabilitasi Perlindungan Sosial Orang 1 -
Administrasi 027 Program Sosial Lanjut
Kependudukan Rehabilitasi Sosial Usia Lanjut Usia Yang Orang 151 11
Mendapatkan
dan Pemberdayaan Rehabilitasi dan Orang -
Sosial Perlindungan Sosial
Pencatatan Perorangan,
Keluarga dan Kabupaten/ Kota yang
Sipil Kelembagaan mengembangkan SLRT
Masyarakat
Program Tenaga Kesejahteraan
Pemberdayaan Sosial Kecamatan (TKSK)
Sosial Yang Mendapatkan
Pemberdayaan

Penguatan Program Pendidikan Pelatihan Pertemuan
Layanan dan Pendidikan, dan Pelatihan Peningkatan
Rujukan Pelatihan, Kesejahteraan Kemampuan Keluarga
Terpadu Penelitian dan Sosial Regional (P2K2) bagi Pendamping
027 Pengembangan (I-VI) Program Bantuan Tunai
dan Penyuluhan Bersyarat
Sosial

Program Rehabilitasi Anak Balita Terlantar,
Rehabilitasi Sosial Sosial Anak Anak Terlantar/Anak
Jalanan, Anak
Berhadapan Hukum dan
Anak yang
Membutuhkan
Perlindungan Khusus
yang Mendapatkan

Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial

Program

Dukungan

Percepatan Manajemen dan Perencanaan
Pencapaian dan
SPM di Daerah 027 Pelaksanaan Penganggaran Layanan Perencanaan Layanan 4 -
Tugas Teknis 318

Lainnya

Kementerian

Sosial

Jumlah 1,295

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Bila dilihat pada tabel di atas, terlihat bahwa masih terdapat beberapa output yang belum tercapai.
K/L yang terlibat dalam PN semua berasal dari Kementerian sosial.

PRIORITAS NASIONAL 2

PENGURANGAN KESENJANGAN
ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN

KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN
KEMARITIMAN

Agenda ketiga Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019 menyebutkan pentingnya membangun Indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam
upaya mewujudkan agenda pembangunan tersebut, salah satu tantangan yang harus diatasi dengan
sungguh-sungguh dan sistematik adalah mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah.
Sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di KBI meliputi:
Sumatera, Jawa, dan Bali, dengan sumbangan sekitar 80 persen dari PDB. Pembangunan di KTI
terutama Papua dan Papua Barat masih tertinggal dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi
antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau
kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi.

Sasaran dan indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan
Kemaritiman antara lain 1) Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
2) Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; 3) Meningkatnya
perdagangan antardaerah; 4) Meningkatnya indeks pembangunan TIK

Permasalahan utama yang dihadapi dalam rangka pengurangan kesenjangan antarwilayah adalah: (1)
belum meratanya jaringan transportasi, jaringan logistik, dan konektivitas nasional dalam menunjang
sektor unggulan; (2) tingginya biaya logistik dan harga komoditas di daerah-daerah yang memiliki
keterbatasan aksesibilitas terutama di wilayah Papua dan Papua Barat; (3) rendahnya aksesibilitas
masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan
transmigrasi terhadap pelayanan dasar, prasarana dan sarana dasar, dan pusat kegiatan ekonomi; (4)
kurangnya kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat terhadap bencana; dan (5) belum memadainya
sarana dan prasarana sistem logistik perikanan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dilaksanakan
melalui 5 (lima) Program Prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Konektivitas dan TIK; (2) Percepatan
Pembangunan Papua dan Papua Barat; (3) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa; (4)
Penanggulangan Bencana; dan (5) Peningkatan Sistem Logistik.

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas K/L
027
Penanggulangan Penanganan Darurat dan Peningkatan dan pemulihan daerah 107
Bencana Pemulihan Pascabencana pascabencana 027
Peningkatan Kualitas Penanganan Darurat
Peningkatan Penguatan Kapasitas Peningkatan kesiapsiagaan dan 107
Konektivitas dan TIK Penanggulangan Bencana ketangguhan masyarakat
Peningkatan dan Penyediaan Penyediaan Sarana dan Prasarana 054
Fasilitas Keselamatan Transportasi Pertolongan dan Penyelamatan 067
Pembangunan Daerah Tertinggal 067
dan Perbatasan Pengembangan Statistik Kewilayahan 026
089
Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan 067
Pembangunan dan Transmigrasi
Daerah Tertinggal Peningkatan Prasarana dan Sarana
dan Desa Percepatan Pembangunan Desa Kawasan

Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Ekonomi Desa

Pendampingan dan Pembinaan Desa

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Satker dalam lingkup kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dalam PN Pengurangan
Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman hanya memiliki 3 dari
toral 5 Program Prioritas, diantaranya adalah Penanggulangan Bencana; Peningkatan Konektivitas dan
TIK; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa. Hal ini disesuaikan dengan kegiatan
yang diserahkan kepada satker oleh masing-masing unit Eselon I mereka.

Pagu dan Realisasi

K/L Jumlah Pagu Awal PAGU Total Realisasi % BLOKIR
Satker 44,721,080,000

067 4 64,097,017,000 61,877,994,113 97% -

027 1 3,716,331,000 3,716,331,000 3,617,775,955 97% -
107 1 1,512,848,000 2,162,848,000 1,895,516,760 88% -

054 14 462,103,000 1,018,824,000 950,197,373 93% -
026 2 - 440,000,000 203,537,700 46% -

089 1 338,176,000 338,176,000 323,827,080 96% -

Total 50,750,538,000 71,773,196,000 68,868,848,981 96% -

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Bila dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa hampir semua K/L sudah memiliki %realisasi yang baik
kecuali dari Kementerian Ketenagakerjaan (%realisasi masih 46%). Untuk K/L yang mendominasi PN
ini adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS). Realisasi PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah
melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman s.d. tanggal 27 Desember 2019 adalah Rp68,87
miliar (96% dari pagu). Tidak terdapat pagu blokir pada PN ini. Sedangkan, untuk pagu DIPA mengalami
kenaikan sebesar ±1,5 kali lipat dari pagu awal APBN. Pagu tertinggi dari PN ini adalah dari Kemen Des
begitu pula dengan realisasinya. Besar pagu Kemen Des adalah 89% dari total pagu PN dengan realisasi
90% dari total realisasi

Sebaran Pagu PN 2 Sebaran Realisasi PN2

5% 3% 1% 1% 1% 3% 1% 0% 1%

5%

89% 90%
067 027 107 054 026 089 067 027 107 054 026 089

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Sebaran Pagu per KPPN

KPPN PAGU Total Realisasi %
BANJARMASIN 71,230,054,000 68,361,266,855 96%
BARABAI 95,794,616 95%
KOTABARU 100,928,000 76,095,350 89%
PELAIHARI 85,236,000 30,118,000 99%
TANJUNG 30,351,000 305,574,160 94%
68,868,848,981 96%
326,627,000
71,773,196,000

Sebaran Pagu per KPPN Sebaran Realisasi per KPPN

000%%%1% 000%%%1%

99% 99%

BANJARMASIN BARABAI BANJARMASIN BARABAI
KOTABARU PELAIHARI
TANJUNG KOTABARU PELAIHARI

TANJUNG

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Berdasarkan wilayah bayarnya, penyerapan yang masih belum 90% berasal dari satker yang
wilayah bayarnya ada di KPPN Kotabaru (89%). Bila dilihat lebih jauh, K/L wilayah Kotabaru
yang memiliki PN 2 ini hanya BPS dengan 2 dibawahnya. Meski begitu, penyerapannya Sudah
mendekati 90%.

KPPN K/L Satker Pagu Realisasi

KOTABARU 054 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KOTABARU 50,282,000 45,357,800
BADAN PUSAT STATISTIK KAB. TANAH BUMBU 34,954,000 30,737,550

Jumlah 85,236,000 76,095,350

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Tidak seperti PN sebelumnya, pagu yang tersedia dalam PN 2 bila dilihat dari jenis belanjanya, hanya
berupa belanja barang. Penyerapan tertinggi ada di bulan Mei dan Desember (lebih dari 10 miliar).
Namun, bila dilihat dari porsi penyerapan triwulanan, triwulan IV masih menjadi yang paling tinggi.

0

0

0

0

0

0

-
jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des

BARANG - 4.377. 4.173. 6.710. 10.389 5.217. 6.561. 4.900. 4.909. 5.356. 6.040. 10.231

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Pagu dan Realisasi per Kategori Output

Berbeda pula dengan PN sebelumnya, bila dilihat dari kategori output, hanya terdapat output teknis.
Pagu yang dimiliki masing-masing satker tidak ada yang tergolong dalam output generik maupun
internal. Bila dilihat lebih jauh, pagu tertinggi per kategori output ada pada output 006 (Rp51 miliar
atau 72% dari total seluruh pagu)

96,0%

Sum of PAGU Teknis
Sum of Total Realisasi 71.773.196.000
% 68.868.848.981

96,0%

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Rangkuman PP, KP, K/L, Program, Kegiatan, Outp

Program Kegiatan K/L Nama K/L Program
Prioritas Prioritas
Program
027 KEMENTERIAN Perlindungan
SOSIAL dan Jaminan
Penanganan Sosial

Darurat dan Program
Pengelolaan
Pemulihan Pencarian,
Pertolongan, dan
Pascabencana BADAN SAR Penyelamatan
NASIONAL
107 Program
Perlindungan
Penanggulanga Penguatan 027 KEMENTERIAN dan Jaminan
n Bencana Kapasitas SOSIAL Sosial
Penanggulanga
Peningkatan n Bencana BADAN SAR Program
Konektivitas NASIONAL Pengelolaan
dan TIK Peningkatan 107 Pencarian,
dan Penyediaan Pertolongan, dan
Fasilitas Penyelamatan
Keselamatan
Transportasi

Pembangunan Program
Penyediaan dan
Daerah 054 BADAN PUSAT Pelayanan
Tertinggal dan STATISTIK Informasi
Statistik
Perbatasan
Program
Percepatan Pembangunan
Dan
Pembangunan Pembangunan KEMENTERIAN Pengembangan

Daerah Kawasan 067 DESA,
Tertinggal dan Perdesaan dan PEMBANGUNAN
Desa Transmigrasi DAERAH

put, Target Output dan Capaian Output pada PN 2

Kegiatan Output Satuan Vol Real
20 Vol.
Perlindungan Korban Bencana Jiwa 3 -
Sosial Korban Sosial Yang 210
Bencana Sosial Mendapat 496 2
Pelayanan 1
Pengelolaan Kebutuhan 14 -
Operasi SAR 1
Layanan Dokumen, Laporan 270
Perlindungan Pengelolaan Operasi -
Sosial Korban SAR (Prioritas 6
Bencana Alam Nasional) -

Pengelolaan Masyarakat Yang Orang
Sarana dan Memiliki
Prasarana SAR Kesiapsiagaan Di
Lokasi Rawan
Penyediaan dan Bencana Alam
Pelayanan
Informasi Layanan M1, M2, M3, Unit,
Statistik BPS Pengelolaan Sarana Set, Paket
Provinsi dan Prasarana SAR
(Prioritas Nasional)
Pembangunan
dan PUBLIKASI/ Publikasi/ Laporan
Pengembangan LAPORAN INTER
Sarana dan REGIONAL INPUT PUBLIKASI/LAPORA
Prasarana di OUTPUT N

PUBLIKASI/LAPORA
N PENDATAAN
POTENSI DESA

Jalan non status Km
yang dibangun di
Kawasan
Transmigrasi

TERTINGGAL DAN Kawasan

TRANSMIGRASI Transmigrasi

Program
Penyiapan
Kawasan dan
Pembangunan
Permukiman
Transmigrasi

026 KEMENTERIAN Program
KETENAGAKERJAA Penempatan dan
N Pemberdayaan
Tenaga Kerja

067 KEMENTERIAN Program
DESA, Pembangunan
Percepatan PEMBANGUNAN dan
Pembangunan DAERAH Pemberdayaan
TERTINGGAL DAN Masyarakat Desa
TRANSMIGRASI

Desa Program

Pengawasan

Intern

BADAN Akuntabilitas

089 PENGAWASAN Keuangan
KEUANGAN DAN Negara dan

PEMBANGUNAN Pembangunan

Nasional Serta

Pembinaan

Penyelenggaraan

Kawasan Prasarana dan KPB 1-
Transmigrasi sarana produksi,
pasca panen, dan SP 2-
Pengembangan pengolahan hasil 352 -
Usaha yang dibangun dan Orang 980 -
Transmigrasi berfungsi di KPB Orang 1-
Satuan Permukiman Provinsi
Pembangunan yang sarana dan 16 16
Permukiman prasarananya
Transmigrasi dibangun, dan
fungsional di
Pengembangan kawasan
dan Peningkatan Transmigrasi
Perluasan
Kesempatan Tenaga Kerja yang
Kerja Diberdayakan
Melalui Kegiatan
Pemberdayaan Padat Karya
Masyarakat
Desa Pendampingan pada
74.957 Desa

Program Inovasi
Desa

Pelaksanaan Hasil pengawasan LHP
Pengawasan dana desa
Intern Perwakilan BPKP
Akuntabilitas
Keuangan
Negara dan
Pembangunan
Nasional Serta
Pembinaan

Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA be

Penyelenggaraa Jumlah 2.097 294
n SPIP

erjalan, cut off data 27 Desember 2019)

PRIORITAS NASIONAL 3

PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI
DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI,
PARIWISATA, DAN JASA PRODUKTIF
LAINNYA

PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA MELALUI
PERTANIAN, INDUSTRI, PARIWISATA, DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA

PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri,
Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian
dan menciptakan lapangan kerja yang disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor
pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produktif lainnya yaitu ekonomi kreatif dan
perdagangan, yang didukung tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi (iptek).

Sasaran PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian,
Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya tahun 2019 meliputi 8 (delapan) indikator yaitu: (1)
pertumbuhan PDB Pertanian; (2) pertumbuhan PDB Industri Pengolahan; (3) pertumbuhan PDB
Perdagangan; (4) pertumbuhan investasi (PMTB); (5) pertumbuhan ekspor barang dan jasa; (6) nilai
devisa pariwisata; (7) penyediaan lapangan kerja; dan (8) laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Permasalahan dan tantangan utama yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2019 adalah belum
optimalnya penciptaan nilai tambah perekonomian dari pemanfaatan: (1) modal dasar pembangunan
baik SDA maupun tenaga kerja; dan (2) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini akan
mempengaruhi kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penanganan permasalahan dan tantangan tersebut pada tahun 2019 akan dilaksanakan melalui 5
(lima) PP yaitu: (1) Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian; (2) Percepatan
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan; (3) Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata
dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; dan (5) Pengembangan
Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas K/L
Pengembangan Industri
Peningkatan Ekspor Pengolahan Hasil Pertanian, Pengolahan Hasil Perkebunan 018
dan Nilai Tambah Perikanan, dan Kehutanan
Produk Pertanian Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan 029
Usaha Pertanian, Perikanan (KPH)
dan Kehutanan 029
Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu 018
Peningkatan Hasil Pertanian, dan Bukan Kayu 018
Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Produksi Hortikultura 018
Peningkatan Produksi Perkebunan 018
Peningkatan Mutu, Sertifikasi, Peningkatan Produksi Peternakan 032
dan Standarisasi Hasil Penerapan standarisasi dan mutu hasil 018
Pertanian, Perikanan, dan produk hortikultura 018
Kehutanan Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil 018
Produk Perikanan 054
Peningkatan Sarana dan (blank)
Prasarana Pendukung Nilai Pengembangan Fasilitas Pasca Panen
Tambah Pertanian, Perikanan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
dan Kehutanan
(blank)

Pengembangan e-Commerce

Peningkatan Nilai Peningkatan Perdagangan Peningkatan fasilitasi pelaku dan kualitas 090
Tambah Pariwisata Dalam dan Luar Negeri produk
dan Jasa Produktif 044
Lainnya Percepatan Pengembangan 10 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana 090
Destinasi Pariwisata Prioritas perdagangan
Percepatan termasuk 4 KEK Pariwisata 029
Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pemasaran Pengembangan dan Perintisan Daya Tarik
dan Nilai Tambah Pariwisata Prioritas Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas, 054
Industri Pengolahan termasuk Ekowisata dan Wisata Bahari 040
Perbaikan Iklim Usaha dan Pengembangan Statistik Pariwisata
peningkatan Investasi 026
(blank)
Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan 054
Industrial 018
Peningkatan Fasilitasi Investasi 090
018
Perlindungan Konsumen dan Peningkatan 040
Tertib Niaga 059
018
Pemantapan Sistem Sertifikasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi 026
Kompetensi 033
026
Percepatan Penguatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 018
Keahlian Tenaga Vokasi
Kerja Pemagangan di Industri 018
Peningkatan Kerjasama Peningkatan Kualitas Pendidik dan
dengan Dunia Usaha Instruktur Vokasi 026
Sarana dan Prasarana Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi 042
Pemetaan Kebutuhan Keahlian
Pengembangan Skema Kerja Sama Vokasi 018
dengan Dunia Usaha 019
026
Peningkatan Keterampilan Pelatihan Kewirausahaan
Wirausaha Pemasyarakatan Kewirausahaan

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Tabel diatas menunjukkan apa saja program prioritas, proyek, serta K/L yang mengemban
Prioritas Nasional. Untuk diketahui, suatu K/L bisa memiliki lebih dari satu Program Prioritas bahkan
lebih dari satu Prioritas Nasional.

Pagu dan Realisasi

KDDEPT KDSATKER Pagu awal PAGU Total Realisasi % Real BLOKIR
-
018 8 6,404,022,000 162,824,705,000 142,503,780,202 88% -
090 7 440,590,000 28,071,258,000 19,168,422,872 68% -
042 1 - 13,200,000,000 12,110,559,843 92% -
026 6 5,718,728,000 4,337,827,336 76% -
033 1 3,872,368,000 4,902,563,000 4,296,702,100 88%
-

059 1 2,595,000,000 2,595,000,000 2,466,699,402 95% -
029 -
019 2 1,367,402,000 2,087,402,000 2,061,628,845 99% -
054 -
044 1 1,738,680,000 1,738,680,000 1,644,655,100 95% -
040 -
032 14 160,912,000 1,625,160,000 1,510,110,639 93% -
Jumlah -
1 - 950,000,000 836,125,000 88%

1 700,000,000 700,000,000 686,554,950 98%

1 86,000,000 86,000,000 83,712,900 97%

44 17,364,974,000 224,499,496,000 191,706,779,189 88%

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Bila dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa hampir semua K/L sudah memiliki %realisasi yang baik
kecuali dari Kementerian Perdagangan (%realisasi masih 68%) dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Untuk K/L yang mendominasi PN ini adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS). Realisasi PN Peningkatan
Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa
Produktif Lainnya s.d. tanggal 27 Desember 2019 adalah Rp191,71 miliar (88% dari pagu). Tidak
terdapat pagu blokir pada PN ini. Sedangkan, untuk pagu DIPA mengalami kenaikan yang signifikan
dari pagu awal APBN. Pagu tertinggi dari PN ini adalah dari Kemen Dag begitu pula dengan realisasinya.
Besar pagu Kemen Dag adalah 46% dari total pagu PN dengan realisasi 39% dari total realisasi
keseluruhan.

Sebaran Pagu PN 3 Sebaran Realisasi PN 3

3% 2% 0% 1% 3% 2% 0% 1%
3% 3%

4% 3% 4%
5%
8%
46% 39%

9%

9%
9%

21% 25%
090 042 026 033 059 029
090 042 026 033 059 029 019 054 044 040 032
019 054 044 040 032

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Sebaran Pagu per KPPN Sum of PAGU Sum of Total Realisasi %
153,877,195,000 128,998,992,666 84%
NMKPPN 15,103,209,000 10,702,607,718 71%
BANJARMASIN 3,794,879,281 92%
BARABAI 4,138,765,000 43,655,862,264 94%
KOTABARU 46,518,517,000
PELAIHARI

TANJUNG 4,861,810,000 4,554,437,260 94%
224,499,496,000 191,706,779,189 85%

Sebaran Pagu per KPPN Sebaran Realisasi per KPPN

2% 2%

21% 23%

2% 2%

7% 6%
68%
67%

BANJARMASIN BARABAI BANJARMASIN BARABAI
KOTABARU PELAIHARI KOTABARU PELAIHARI
TANJUNG TANJUNG

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019)

Berdasarkan wilayah bayarnya, penyerapan yang masih belum mencapai 90% adalah dari KPPN
Barabai (71%) dan KPPN Banjarmasin (84%). Pada KPPN Banjarmasin, penyumbang ketidakserapan
tertinggi adalah dari Kemen Dag yang realisasinya masih 28%. Dari KPPN Barabai penyumbang
ketidakserapan tertinggi adalah dari Kemen Dag juga yang realisasinya masih 70%. Dan bila diteliti
kembali, ketiga K/L dalam wilayah bayar KPPN Barabai realisasinya ada dibawah 90%, belum mencapai
target penyerapan triwulan IV.

Daftar K/L dari KPPN Banjarmasin dan KPPN Barabai yang mempunyai PN 3
Dari %Realisasi terendah ke tertinggi

NMKPPN KDDEPT Sum of PAGU Sum of Total %
Realisasi
BANJARMASIN 090 5,771,258,000.00 28%
BARABAI 090 14,300,000,000.00 1,609,333,722.00 70%
026 5,018,728,000.00 10,025,167,215.00 75%
BANJARMASIN 018 3,788,482,086.00 84%
BARABAI 018 630,000,000.00 85%
054 115,739,713,000.00 526,144,720.00 87%
BANJARMASIN 033 98,376,274,474.00 88%
BARABAI 044 173,209,000.00 88%
042 4,902,563,000.00 151,295,783.00 92%
BANJARMASIN 019 4,296,702,100.00 95%
BANJARMASIN 059 950,000,000.00 95%
BANJARMASIN 054 13,200,000,000.00 836,125,000.00 95%
BANJARMASIN 032 1,738,680,000.00 12,110,559,843.00 97%
BANJARMASIN 040 2,595,000,000.00 1,644,655,100.00 98%
BANJARMASIN 1,087,851,000.00 2,466,699,402.00
BANJARMASIN 1,038,264,244.00
BANJARMASIN 86,000,000.00
700,000,000.00 83,712,900.00
686,554,950.00

BANJARMASIN 029 2,087,402,000.00 2,061,628,845.00 99%

Total 168,980,404,000.00 139,701,600,384.00

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019

Pada PN 3, pagu yang ada hanya masuk dalam kategori belanja barang dan modal. Realisasi
berdasarkan jenis belanja memiliki tren naik. Penyerapan tertinggi berada di bulan Desember baik
untuk belanja modal maupun belanja barang. Dilihar dari grafik di bawah sudah dapat diketahui bahwa
penyerapan tertinggi terjadi selama triwulan IV (akhir tahun).

jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nov des
BARANG 23.16 920.6 1.431 2.989 7.625 2.530 12.11 10.83 15.27 30.28 38.06 61.54
MODAL - 140.2 84.15 - 1.276 3.750 186.0 721.1 1.524 1.043 1.834 1.255
Total 23.16 1.060 1.515 2.989 8.902 2.534 12.30 11.55 16.80 31.32 39.89 62.79

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019

Pagu dan Realisasi per Kategori Output

Semua output pada PN 3 ini masuk dalam output teknis saja, tidak ada yang masuk dalam golongan
output generic maupun output internal. Bila dilihat lebih jauh, pagu tertinggi per kategori output ada
pada output 404 (Rp115,8 miliar atau 52% dari total seluruh pagu)

85%

Teknis

Sum of PAGU 224.499.496.000

Sum of Total Realisasi 191.706.779.189

% 85%

Sumber: Aplikasi MEBE, diolah (DIPA berjalan, cut off data 27 Desember 2019

Rangkuman PP, KP, K/L, Program, Kegiatan, Outp

Program Kegiatan Prioritas K/L Nama K/L Program
Prioritas
Program
Pengembangan Peningkatan
Produksi
Industri Komoditas
Perkebunan
Pengolahan Hasil 018 KEMENTERIAN Berkelanjutan
Pertanian, PERTANIAN
Program Planologi
Perikanan, dan dan Tata
Lingkungan
Kehutanan
Program
Penguatan Pemenuhan
Pangan Asal
Kelembagaan KEMENTERIAN Ternak dan
Agribisnis
dan Usaha 029 LINGKUNGAN Peternakan
Pertanian, HIDUP DAN Rakyat

Perikanan dan KEHUTANAN Program
Peningkatan Kehutanan Peningkatan
Ekspor dan Produksi dan Nilai
Tambah
Nilai Hortikultura

Tambah

Produk

Pertanian

Peningkatan 018 KEMENTERIAN
Hasil Pertanian, PERTANIAN
Perikanan, dan
Kehutanan

put, Target Output dan Capaian Output pada PN 3

Kegiatan Output Satuan Vol Real
Vol.

Dukungan Fasilitas Pengolahan Unit 11 -
Pengolahan dan Hasil Perkebunan
Pemasaran Hasil
Perkebunan

i Pemantapan Data dan informasi Klaster 66
Kawasan Hutan sumber daya hutan
hasil inventarisasi 50 50
klaster TSP/PSP 1.705 685
77
Peningkatan Mutu dan keamanan Sampel 22
Produksi Pakan pakan 100 100
Ternak
Penyediaaan Pengembangan unggas Ekor
Benih dan Bibit dan aneka ternak
Serta
Peningkatan Fasilitas Pasca panen Unit
Produksi Ternak dan Pengolahan Cabai
dan Bawang Merah Unit
Pengolahan dan Ha
Pemasaran Hasil Fasilitas Pasca panen
i Hortikultura dan Pengolahan
Hortikultura Lainnya

Kawasan Jeruk

KEMENTERIAN Program
Peningkatan
029 LINGKUNGAN Produksi
HIDUP DAN Komoditas
Perkebunan
KEHUTANAN Berkelanjutan

Peningkatan 018 KEMENTERIAN Program
Mutu, Sertifikasi, PERTANIAN Konservasi
Sumber Daya
dan Standarisasi Alam dan
Ekosistem
Hasil Pertanian,
Program
Perikanan, dan Pemenuhan
Pangan Asal
Kehutanan Ternak dan
Agribisnis
KEMENTERIAN Peternakan
032 KELAUTAN DAN Rakyat

PERIKANAN Program
Peningkatan
Produksi dan Nilai
Tambah
Hortikultura
Program
Penguatan Daya
Saing Produk
Kelautan dan
Perikanan

Peningkatan Kawasan Pisang Ha 60 60
Produksi Buah 82 -
dan Florikultura 154 -
2-
Dukungan Penyediaan Benih Ha
Perbenihan Unggul Tanaman 241 890
Tanaman Perkebunan
Perkebunan 44
11
Konservasi Jumlah Nilai PNBP dari Juta Rupiah
Sumber Daya Pemanfaatan TSL %
Alam Hayati
Persentase
Peningkatan Peningkatan Populasi
Pemenuhan Spesies Terancam
Persyaratan Punah
Produk Hewan
yang ASUH Pengawasan Mutu dan Sampel
(Aman, Sehat, Keamanan Produk
Utuh dan Halal)

Pengolahan dan Pengembangan Mutu Unit
i Pemasaran Hasil dan Standarisasi

Hortikultura

Pengolahan dan Sertifikat Kelayakan Sertifikat
Bina Mutu Pengolahan (SKP) yang
Produk Kelautan diterbitkan bagi Unit
dan Perikanan Pengolahan Ikan

Peningkatan 018 KEMENTERIAN Program
Sarana dan PERTANIAN Pemenuhan
Prasarana Pangan Asal
Pendukung Nilai Ternak dan
Tambah Agribisnis
Pertanian, Peternakan
Perikanan dan Rakyat
Kehutanan Program
Peningkatan
KEMENTERIAN Produksi
Komoditas
044 KOPERASI DAN Perkebunan
USAHA KECIL DAN Berkelanjutan
Program
MENENGAH Peningkatan
Penghidupan
Peningkatan Peningkatan 054 BADAN PUSAT Berkelanjutan
Nilai Perdagangan STATISTIK Berbasis Usaha
Tambah Dalam dan Luar Mikro
Pariwisata Negeri
dan Jasa Program
Produktif Penyediaan dan
Lainnya Pelayanan
Informasi Statistik
090 KEMENTERIAN
PERDAGANGAN Program
Pengembangan
Perdagangan
Dalam Negeri

Program
Peningkatan

Pengembangan Kelembagaan dan Dokumen 55
Pengolahan dan Usaha Peternakan
Pemasaran Hasil
Ternak

Dukungan Fasilitas pasca panen KT 6-
Pengolahan dan tanaman perkebunan 1-
Pemasaran Hasil 1-
Perkebunan 62
22
Peningkatan Revitalisasi Pasar Unit
Sarana dan Rakyat yang dikelola
Prasarana Koperasi
Pemasaran Bagi
Usaha Mikro

Penyediaan dan

Pelayanan PUBLIKASI/LAPORAN E PUBLIKASI/

Informasi COMMERCE LAPORAN

k Statistik BPS
Provinsi

Pengembangan

Sarana Distribusi Pasar Rakyat Yang Unit
Perdagangan dan Dibangun/Direvitalisasi
Kapasitas Logistik

Perdagangan

Pengembangan Fasilitasi Promosi dan Provinsi
Fasilitasi Diklat kepada UKM
Perdagangan

KEMENTERIAN Perdagangan Luar
Negeri
Percepatan 029 LINGKUNGAN Program
Pengembangan HIDUP DAN Konservasi
10 Destinasi Sumber Daya
Pariwisata KEHUTANAN Alam dan
Prioritas Ekosistem
termasuk 4 KEK 040 KEMENTERIAN
Pariwisata dan PARIWISATA Program
Penguatan Pengembangan
Pemasaran 054 BADAN PUSAT Kepariwisataan
Pariwisata STATISTIK
Prioritas Program
Penyediaan dan
Percepatan 018 KEMENTERIAN Pelayanan
Peningkatan PERTANIAN Informasi Statistik
Ekspor dan Perbaikan Iklim
Nilai Usaha dan Program
Tambah peningkatan Peningkatan
Industri Investasi Produksi
Pengolahan Komoditas
Perkebunan
Berkelanjutan

Program

026 KEMENTERIAN Pengembangan
KETENAGAKERJAAN Hubungan
Industrial dan

Peningkatan

r Luar Negeri Pengembangan Kawasan 2-
Daerah Ekowisata dan wisata Konservasi 100 100
bahari pada Kawasan 14 4
Konservasi Konservasi Orang
Sumber Daya
Alam Hayati Masyarakat yang PUBLIKASI/
Memperoleh LAPORAN
Pengembangan Pemberdayaan dan
SDM Pariwisata Pembinaan Kemitraan
dan Hubungan usaha
Antar Lembaga
PUBLIKASI/ LAPORAN
Penyediaan dan STATISTIK
WISATAWAN
Pelayanan NUSANTARA

Informasi

k Statistik BPS
Provinsi

Dukungan Penanganan Gangguan Provinsi 1-
Perlindungan dan Konflik Usaha
Perkebunan

Pengembangan

Tanaman Pengembangan Ha 5-
Tahunan dan Tanaman Karet

Penyegar

Konsolidasi Perjanjian Bersama

Pelaksanaan (PB) Yang Dihasilkan Perjanjian 40 20
Peningkatan Oleh Mediator HI Bersama (PB)
Intensitas Dalam Penyelesaian

Pencegahan dan Perselisihan HI