RPA Semester II TA 2018

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN

Semester II Tahun 2018

Ke1m| Reenvtei uriaPne Kl aekusaanngaaann |ADnigreg ka troarnatTJaehnudner2a0l 1P7erbendaharaan Perbendaharaan

© 2019 Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Gedung Prijadi Praptosuharjo I Lantai IV, Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta.
Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan satu bagian dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran. Laporan ini disusun oleh Direktorat PA dengan mengkonsolidasi seluruh
Laporan RPA Wilayah dari seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Rights and Permission
Laporan ini dapat digunakan, di salin, dan dikirim tanpa mengubah isi (content). Direktorat PA
mendorong adanya disseminasi dan forum diskusi antar wilayah untuk penyempurnaan
kedepan. Direktorat PA tidak menyediakan laporan dalam bentuk hardcopy. Laporan dapat di
download pada laman https://bit.ly/LaporanRPANasional

2|Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Daftar Isi 4
5
1 Kata Pengantar (4) 23

2 Executive Summary (5) 41

3 Bab I: Tinjauan Umum Pelaksanaan Anggaran (13) 84

Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN (13)
Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN (14)
Realisasi Belanja Berdasarkan Organisasi/ Kementerian Lembaga (15)
Realisasi Belanja Berdasarkan Kawasan (16)
Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja (17)

4 Bab II: Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN (23)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Nasional (25)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Sumatera (27)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Jawa (30)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Kalimantan (32)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Bali Nusra (34)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Sulawesi (36)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Papua Maluku (38)

5 Bab III: Permasalahan Pelaksanaan Anggaran

Permasalahan Secara Nasional (41)
Perencanaan Yang Belum Optimal: Deviasi Halaman III DIPA (41); Perubahan Rencana
Kegiatan Sepanjang Tahun (47); Pengadaan Barang dan Jasa (50); Lelang Pra-DIPA (52)
Permasalahan Tingkat Kawasan (62)
Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Kawasan Sumatera (62); Permasalahan Pelaksanaan
Anggaran Kawasan Jawa (63); Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Kawasan Kalimantan
(63); Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Kawasan Sulawesi (66); Permasalahan
Pelaksanaan Anggaran Kawasan Papua Maluku (67)
Review Khusus: Prioritas Nasional Infrastruktur (67)
Review Khusus: Prioritas Nasional Kesejahteraan Rakyat (78)

6 Bab IV: Rekomendasi

3|Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Pemerintah telah mengalokasikan belanja K/L pada APBN tahun 2018 sebesar Rp847,44 triliun atau tumbuh sebesar
6,37% dibandingkan pagu APBNP tahun 2017 yang sebesar Rp798,6 triliun. Realisasi belanja K/L sampai dengan
Semester II 2018 tercatat sebesar Rp836,21 Triliun, 98,68% dari total pagu APBN 2018 (data berjalan). Capaian
tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 95,81% terhadap APBNP 2017.
Kinerja APBN 2018 menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir baik secara nominal maupun persentase
realisasi.

Berbagai kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka perbaikan
pelaksanaan anggaran, salah satunya melalui langkah-langkah strategis awal tahun anggaran. Pengukuran Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diikuti dengan pemberian penghargaan kepada K/L berkinerja terbaik dilakukan
dalam rangka perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran. Untuk tahun 2018, kinerja mengalami peningkatan yang
cukup tinggi yaitu melonjak 11,07 point dari tahun sebelumnya. Secara Nasional nilai IKPA 2018 tingkat wilayah
mengindikasikan peningkatan baik secara agregat ataupun masing-masing indikator.

Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan. Untuk itu, seluruh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan melakukan reviu pelaksanaan anggaran dalam rangka mengidentifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran
dan kendala-kendala yang dihadapi, terutama dari sisi operasionalitas/teknis pelaksanaan sehingga dapat ditindak
lanjuti dan tidak berulang kembali.

Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Nasional Semester II TA 2018 ini disusun dengan mengkonsolidasikan seluruh
Laporan RPA Wilayah Semester II TA 2018 yang disusun Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Seluruh permasalahan dan
isu-isu yang terjadi di masing-masing wilayah dikumpulkan dan di telaah sehingga didapatkan gambaran pelaksanaan
baik secara nasional maupun per kawasan.

Terdapat kendala-kendala generik yang dihadapi di hampir seluruh wilayah, dan terdapat pula permasalahan-
permasalahan khusus yang dihadapi di kawasan/wilayah tertentu. Pokok pokok yang perlu mendapatkan perhatian
adalah sebagai berikut:

a. Secara Nasional nilai IKPA 2018 tingkat wilayah mengindikasikan peningkatan baik secara agregat ataupun masing-
masing indikator. Secara agregat nilai IKPA 2018 melonjak 11,07 point. Secara umum, terdapat 3 indikator yang masih
dapat ditingkatkan yaitu pada Pengelolaan UP, Data Kontrak, dan Halaman III DIPA. Khusus untuk kawasan Bali Nusra dan
Papua Maluku perlu memperbaiki ketepatan waktu rekon LPJ Bendahara.

b. Terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi secara umum yaitu perencanaan yang belum optimal yang
ditunjukkan dengan deviasi Hal III DIPA yang masih tinggi; tata kelola administrasi yang belum optimal terutama
pada penyebab keterlambatan penyampaian data kontrak dan keterlambatan penyampaian tagihan belanja.

c. Permasalahan lain yang dihadapi utamanya adalah keterlambatan terbitnya SK Pejabat Perbendaharaan dan
resiko-resiko yang terjadi seperti bencana alam dan cuaca.

d. Permasalahan penyediaan lahan dihadapi hampir di seluruh wilayah, terutama pada belanja PN Infrastruktur,
disamping blokir anggaran yang tidak segera diselesaikan, kegagalan lelang, dan persetujuan pada proyek tahun
jamak (multiyears).

e. Pada PN Kesejahteraan Rakyat, sebagian besar penyerapan anggaran per output mememiliki capaian yang baik,
diatas 90%. Sementara, pada faskes pelayanan KB berkualitas, hampir di semua wilayah mengalami kendala dalam
proses pengadaan alat kontrasepsi. Meskipun di akhir tahun diinstruksikan untuk mekanisme lelang terbuka,
namun hal tersebut cukup terlambat sehingga realisasi belanjanya rendah.

Hasil identifikasi RPA Semester II TA 2018 tersebut hendaknya menjadi early warning untuk pelaksanaan anggaran
Semester II TA 2019 sehingga tidak terjadi perulangan permasalahan yang sama. Seluruh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan hendaknya mempersiapkan langkah antisipasi. Sementara, Kantor Pusat Ditjen perbendaharaan
akan mendukung dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung.

Perbaikan pelaksanaan anggaran akan berhasil apabila seluruh pihak bahu membahu dan bekerjasama dengan baik.
Direktorat PA dan seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara terus menerus akan menyempurnakan mekanisme
monitoring dan evaluasi-nya dalam rangka meningkatkan kualitas belanja.

R Wiwin Istanti
Direktur Pelaksanaan Anggaran

4|Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

EXECUTIVE SUMMARY

Realisasi Belanja TA 2018

Pemerintah telah mengalokasikan belanja K/L pada APBN tahun 2018 sebesar Rp847,44 triliun atau tumbuh sebesar
6,37% dibandingkan pagu APBNP tahun 2017 yang sebesar Rp798,6 triliun. Realisasi belanja K/L sampai dengan
Semester II 2018 tercatat sebesar Rp836,21 Triliun, 98,68% dari total pagu APBN 2018 (data berjalan). Capaian
tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 95,81% terhadap APBNP 2017.
Kinerja APBN 2018 menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir baik secara nominal maupun persentase
realisasi.

Provinsi Pagu Realisasi (Miliar Rp) Undisbursed

Smt I Smt II Total % Real Nilai %
91,88
Sumatera 106.188,54 33.954,59 63.608,23 97.562,82 90,17 8.625,72 10,12
92,74
Jawa 651.788,11 210.628,27 377.064,87 587.693,13 92,83 64.094,98 75,23
92,04
Kalimantan 39.400,97 12.513,73 24.025,82 36.539,55 92,50 2.861,42 3,36

Bali Nusra 30.833,91 9.866,88 18.755,30 28.622,18 2.211,73 2,60

Sulawesi 56.592,34 18.208,36 33.877,01 52.085,37 4.506,96 5,29

Maluku Papua 38.584,10 10.915,76 24.774,84 35.690,60 2.893,50 3,40

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Sebanyak 70,59% alokasi belanja K/L terkonsentrasi di Regional Jawa, yang sebagian besar didominasi di wilayah DKI
Jakarta. Tercatat alokasi belanja KL di Provinsi DKI Jakarta menguasai 75,37% keseluruhan belanja KL di Regional Jawa,
atau 53,20% terhadap total alokasi belanja K/L. Sementara Provinsi Bangka Belitung tercatat memiliki alokasi belanja
K/L terkecil dibandingkan Provinsi lainnya dengan porsi 0,31%. Keseluruhan regional memiliki capaian realisasi diatas
target penyerapan 90. Namun apabila di breakdown berdasarkan Provinsi, 3 provinsi secara agregrat memiliki serapan
dibawah 90%, yakni Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Provinsi Maluku menjadi Provinsi dengan
serapan tertinggi, mencapai 95,63%.

Berdasarkan Kementerian Lembaga, 3 Kementerian/lembaga yang memiliki alokasi belanja paling tinggi yakni
Kementerian PU dan PR, kementerian Pertahanan serta Kepolisian RI. Dari ketiga kementerian tersebut hanya
kepolisian RI yang memiliki capaian diatas target penyerapan 90%, sementara Kementerian PU dan PR hanya mampu
terserap 88,60% dan Kementerian Pertahanan sebesar 89,80%. Rendahnya realisasi penyerapan pada kementerian
PUPR lebih disebabkan pada kendala teknis pelaksanaan kegiatan. Yang banyak terjadi adalah kendala dalam
pembebasan lahan. Masalah utama yang timbul di lapangan adalah lahan belum tersedia yang sebagian besar karena
adanya penolakan dari warga akibat ketidaksesuaian besaran ganti rugi yang diberikan pemerintah, kondisi lahan yang
masih dalam sengketa di pengadilan, dan permsalahan lahan lainnya. Disamping itu, permasalahan letak geografis,
jenis, topografi dan kontur tanah turut serta menjadi hambatan-hambatan di dalam penyelesaian pekerjaan.

Realisasi belanja K/L terhadap pagu berjalan sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 90,77%. Realisasi penyerapan
belanja pada semester II tercatat mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari 32,07% pada semester I melonjak
menjadi sebesar 58,71%. Belanja modal dan belanja barang memiliki kontribusi paling besar terhadap lonjakan
realisasi di semester II. Peningkatan belanja barang dan modal sebagian besar terkonsentrasi di akhir triwulan IV,
khususnya pada bulan Desember.
a. Pada Belanja Pegawai, rata-rata serapan belanja pegawai pada masing-masing regional mencapai 95-97%.

Karakter belanja pegawai yang sifatnya rutin untuk pembayaran belanja gaji maupun non gaji menyebabkan
penyerapan terdistribusi secara merata setiap bulannya, kecuali bulan-bulan tertentu terkait pembayaran gaji 13,
14 dan kenaikan gaji pegawai. Sementara kenaikan penyerapan pada bulan Desember utamanya disebabkan
karena kebijakan pemerintah dalam menaikkan tunjangan kinerja pegawai beberapa K/L. Realisasi bulanan belanja
pegawai pada masing-masing regional membentuk garis tren yang serupa, dibandingkan bulan lainnya, raelisasi
pada bulan januari sedikit lebih kecil.
b. Pada Belanja Barang, tren realisasi belanja barang menunjukkan nilai penyerapan yang relatif stabil pada kurun
waktu akhir triwulan I hingga pertengahan triwulan IV. Tercatat penyerapan pada kurun waktu itu, yakni antara
Maret dan November pada kisaran 6-9%. Gap realisasi penyerapan hanya terjadi pada awal tahun yakni pada
bulan Januari dan Februari dimana realisasi hanya mampu terserap sebesar 0,58% (Januari) dan 2,41% (Februari).
Rendahnya serapan pada awal tahun biasanya didorong karena belum banyaknya kegiatan Satker/KL di awal
tahun. Gap selanjutnya terjadi di bulan Desember, dimana terjadi lonjakan belanja yang sangat signifikan,
mencapai 20,64%.
c. Sampai dengan akhir triwulan IV, alokasi belanja modal mencapai Rp214,91 Triliun dan realisasi mencapai 83,07%.
Tingginya blokir anggaran menjadi salah satu sebab terhambatnya realisasi penyerapan belanja modal Prov. DKI
Jakarta. 31,87% dari total undisbursed Provinsi DKI Jakarta disebabkan karena blokir anggaran. Selain disebabkan

5|Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

karena blokir anggaran, rendahnya realisasi penyerapan belanja modal juga disebabkan karena permasalahan
teknis seperti pengadaan lahan, kendala administrasi untuk proyek-proyek yang dibiayai dari PLN, dan kendala
proses pelelangan atau pengadaan barang dan jasa, hingga kendala non teknis lainnya seperti kondisi cuaca. Tren
realisasi belanja bulanan menunjukkan penyerapan belanja modal yang cenderung rendah di triwulan I, kemudian
mengalami peningkatan mulai triwulan II hingga November triwulan IV. Lonjakan di Desember disebabkan karena
penyelesaian pekerjaan fisik yang sebagian besar baru selesai di bulan Desember, sebagai akibat lamanya waktu
proses pengerjaan fisik.
d. Sampai dengan akhir tahun 2018, alokasi belanja bantuan sosial mencapai Rp86,41 triliun. Realisasi tercatat 99%
lebih berada di Provinsi DKI Jakarta mengingat penyaluran dilakukan melalui unit-unit Kantor Pusat
Kementerian/lembaga yang berada di Prov. DKI Jakarta. Secara akumulai realisasi penyerapan belanja bantuan
sosial terhadap pagu berjalan mencapai 97,57%. Penurunan realisasi sejak Agustus disebabkan karena sebagian
besar alokasi untuk pembayaran JKN dan PKH sebagian besar telah terealisasi sampai dengan bulan Juli. Dan
realisasi meningkat kembali pada akhir tahun seiring penyaluran dana tanggap darurat untuk korban bencana
alam pada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), terutama untuk korban bencana di NTB dan Palu
Sulawesi Tenggara. Beberapa output yang memiliki capaian rendah di semua regional salah satunya pada output
siswa sekolah penerima KIP, yakni penyaluran PIP/KIP untuk siswa sekolah non islam atau selain siswa madrasah
yang berada di lingkup Kementerian Agama. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan siswa yang memenuhi
syarat untuk diberikan bantuan PIP.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Secara Nasional nilai IKPA 2018 tingkat wilayah mengindikasikan peningkatan baik secara agregat ataupun masing-
masing indikator. Secara agregat nilai IKPA 2018 melonjak 11,07 point. Perbaikan nilai tersebut ditopang oleh hampir
seluruh indikator, kecuali Dispensasi SPM. Lebih detil terdapat 3 indikator yang mengalami peningkatan di atas rata-
rata, antara lain Rekon LPJ, Revisi DIPA, dan Data Kontrak.

Seluruh Kanwil DJPb selaku Kuasa BUN/Pembina Satuan Kerja K/L memiliki nilai yang sangat baik. Nilai tertinggi 96,34
diperoleh Kanwil DJPb DI Yogyakarta, dan terendah 91,59 diperoleh Kanwil DJPb DKI Jakarta. Secara umum, terdapat
tiga indikator yang dapat ditingkatkan lebih lanjut pada tahun 2019, yaitu pada indikator Pengelolaan UP, Data
Kontrak dan Halaman III DIPA.

Kawasan Kinerja Peningkatan
Sumatera
Rataan nilai IKPA regional Sumatera 93,68 naik 10,85 Terdapat 3 indikator yang masih dapat ditingkatkan.
Jawa poin (13,10%) dibandingkan pada tahun 2017. Indikator Pengelolaan UP memiliki rataan 84,80 poin,
Seluruh Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas indikator Data Kontrak 77,10 poin, dan indikator
10%. Halaman III DIPA 89,99 poin
Rataan nilai IKPA regional Jawa 94,18 naik 10,46 poin Terdapat 3 indikator yang masih dapat ditingkatkan.
(12,50%) dibandingkan pada tahun 2017. Seluruh Indikator Pengelolaan UP memiliki rataan 86,83 poin,
Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas 10%. indikator Data Kontrak 82,67 poin, dan indikator
Halaman III DIPA 88,68 poin.
Kalimantan Seluruh Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas Terdapat 3 indikator yang masih dapat ditingkatkan.
Bali Nusra 10% kecuali Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara Indikator Pengelolaan UP memiliki rataan 85,20 poin,
Sulawesi yang baru terbentuk pada tahun 2017. Meskipun indikator Data Kontrak 82,60 poin, dan indikator
baru saja terbentuk, namun nilai IKPA-nya mampu Halaman III DIPA 88,94 poin
melampaui beberapa Kanwil lainnya
Rataan nilai IKPA regional Bali dan Nusa Tenggara Pada regional Bali dan Nusa Tenggara terdapat 4
94,24 naik 11,15 poin (13,42%) dibandingkan pada indikator yang masih dapat ditingkatkan. Indikator
tahun 2017. Seluruh Kanwil mengalami peningkatan Pengelolaan UP memiliki rataan 83,33 poin, indikator
nilai di atas 10%. Meskipun menjadi yang terendah Data Kontrak 81,33 poin, indikator Halaman III DIPA
dalam kawasan tersebut, nilai Kanwil DJPb Provinsi 89,25 poin, dan indikator Rekon LPJ Bendahara 86,77
NTB meningkat pesat 15,29%. poin
Rataan nilai IKPA regional Sulawesi 94,23 naik 11,28 Sama halnya dengan regional Sumatera, Jawa dan
poin (13,60%) dibandingkan pada tahun 2017. Kalimantan, regional Sulawesi terdapat 3 indikator yang
Seluruh Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas masih memiliki ruang perbaikan. Indikator Pengelolaan
10% kecuali Prov Sulawesi Barat UP memiliki rataan 84,67 poin, indikator Data Kontrak
83,17 poin, dan indikator Halaman III DIPA 86,59 poin
Papua Rataan nilai IKPA regional Jawa 94,08 naik 12,28 poin Sama halnya dengan regional Bali dan Nusa Tenggara,
pada regional Maluku dan Papua terdapat 4 indikator
Maluku (15,01%) dibandingkan pada tahun 2017. Angka ini yang masih dapat ditingkatkan. Indikator Pengelolaan
UP memiliki rataan 81,50 poin, indikator Data Kontrak
merupakan tertinggi diantara seluruh kawasan. 82,25 poin, indikator Halaman III DIPA 88,43 poin, dan
indikator Rekon LPJ 87,12 poin
Seluruh Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas

10%, bahkan Kanwil DJPb Provinsi Papua mencapai

20,55%.

Sumber : Direktorat PA

6|Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Permasalahan Pelaksanaan Anggaran

Secara umum, terdapat beberapa permasalahan pelaksanaan anggaran yang umum terjadi di hampir semua kawasan
seperti kendala perencanaan penganggaran, kendala pengadaan barang dan jasa, kendala administrasi, dan
keterbatasan SDM. Beberapa kendala non teknis lain terjadi di beberapa daerah seperti kondisi geografis, adanya
bencana alam dan cuaca yang ekstrim.

a. Perencanaan Yang Belum Optimal

Terlepas dari pentingnya perencanaan kegiatan beserta dengan rencana belanjanya, sampai saat ini masih mahfum
terjadi adanya perbedaan yang cukup tinggi antara Halaman III DIPA dengan realisasi belanja. Hal tersebut
menunjukkan bahwa perencanaan yang tertuang dalam Halaman III DIPA belum begitu optimal dibuat sehingga
akurasinya masih rendah dan tidak dapat digunakan sebagai patokan rencana kegiatan. Terdapat beberapa Satker
yang rencana penarikan dananya berisi pembagian rata-rata bulanan dari total belanja yang disajikan per jenis belanja
(total belanja/12). Terdapat pula beberapa satker yang perencanaan penarikan dananya terindikasi dengan
penyusunan berdasarkan trend realisasi tahun sebelumnya, yang secara umum cenderung cukup rendah di triwulan
I dan sangat tinggi di triwulan IV.

Deviasi Halaman III DIPA ini juga menjadi perhatian BPK dimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Efektivitas Pengelolaan Belanja Pemerintah dalam Kerangka Penganggaran Berbasis kinerja Tahun 2017 s.d Semester
I Tahun 2018 yang disampaikan melalui Surat Nomor 14/S/IV-XV/02/2019. Dalam laporan tersebut, BPK
menyampaikan bahwa tingkat deviasi yang tinggi antara DIPA Awal dibandingkan DIPA Revisi menunjukkan kualitas
perencanaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam
DIPA awal belum akurat. Hal ini mengakibatkan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA belum dapat optimal
memberikan informasi bagi BUN/Kuasa BUN untuk pengelolaan likuiditas kas.

Sesuai dengan instruksi dari Menteri Keuangan kepada para Menteri Pimpinan/Lembaga agar melakukan reviu,
pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan belanja pada seluruh satkernya sebagaimana yang tercantum dalam
Surat Menteri Keuangan nomor S-66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 Hal Langkah-Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2019, Dirjen Perbendaharaan telah menindaklanjutinya
dengan menerbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-145/PB/2019 tanggal 1 Februari 2019 Hal Tindak Lanjut
Langlah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2019 kepada para Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pimpinan Eselon I Lainnya Kementerian Negara/Lembaga.

Di amping perencanaan, salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka percepatan pelaksanaan
proyek sejak tahun 2017 terutama untuk proyek infrastruktur dan pengadaan barang/jasa skala besar adalah
dilakukannya lelang pra-DIPA. Untuk tahun 2018, proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dapat
dilaksanakan sebelum tahun anggaran baru dimulai termasuk pengadaan tahun 2018 yang dapat dilakukan pada
tahun 2017, dan untuk penandatanganan kontrak baru dapat dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.

Bila dilihat dari implementasinya, baru sekitar 0.61% dari total jumlah kontrak yang ditandatangani sebelum TA 2018
berjalan, yaitu 1.562 dari 257.309 kontrak. Jika ini bisa lebih ditingkatkan, maka realisasi anggaran di awal tahun akan
bisa meningkat, dan mengurangi penumpukkan pencairan anggaran di bulan-bulan berikutnya. Sosialisasi mengenai
hal ini perlu dilakukan lagi untuk menigkatkan pemahaman satker akan pentingnya realisasi anggaran di awal tahun
dan mengurangi penumpukan realisasi di akhir tahun.

b. Tata Kelola Administrasi Yang Belum Optimal

Atas masih adanya keterlambatan penyampaian data kontrak, berdasarkan informasi yang diperoleh Kanwil,
beberapa Satuan Kerja menyampaikan bahwa keterlambatan penyampaian kontrak salah satunya dimulai dari
lamanya pihak rekanan melengkapi administrasi dan menyampaikan dokumen tersebut kepada Satuan Kerja.

Berdasarkan data yang dihimpun Kanwil dan disampaikan ke Direktorat PA melalui Laporan RPA, Satker cenderung
menyampaikan kontrak ke KPPN saat melakukan pencairan dana. Beberapa Satker menyampaikan data kontrak
bersamaan dengan SPM karena memandang hal tersebut lebih efektif terkait kendala jarak dan lokasi satker jauh dari
KPPN sehingga menghemat biaya transport, dan juga terkait akses internet terbatas. Ditjen Perbendaharaan perlu
melakukan reviu secara khusus atas hal ini.

Dengan melihat implementasi Perdirjen Langkah Langkah Akhir Tahun yang berhasil mengurangi penumpukan
penyampaian data kontrak, bahkan meningkatkan ketepatan waktu penyampaikan data kontrak, maka beberapa
Kanwil Perbendaharaan menyampaikan masukan penetapan jadwal penyampaian data kontrak normal mengikuti
mekanisme akhir tahun.

Sementara, terkait keterlambatan penyampaian tagihan belanja, berdasar review yang dilakukan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan, beberapa Satuan Kerja menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian tagihan ke KPPN

7|Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

disebabkan karena keterlambatan tagihan yang diajukan rekanan, termasuk keterlambatan dalam melengkapi berkas.
Hal lain yang disampaikan Satuan kerja kepada Kanwil Perbendaharaan adalah kurangnya koordinasi di internal Satuan
kerja sehingga memperlambat proses penyelesaian tagihan. Beberapa alasan yang dikemukakan seperti koordinasi
antara pelaksana kegiatan/proyek (perencana, pelaksana, pengawas proyek) dilapangan sulit/terkendala dan adanya
kendala geografis di lapangan kegiatan/proyek yang sulit pada kegiatan/satker berada di daerah pedalaman/remote.

Untuk dispensasi belanja, hendaknya persetujuan atas dispensasi SPM harus didasarkan atas pertimbangan yang
selektif agar memiliki efek jera serta memberi pembelajaran bagi Satker sehingga kedepan tidak banyak lagi dispensasi
yang diajukan oleh satker. Pertimbangan yang selektif tersebut harusnya didasarkan atas keadaan force majeur atau
kondisi lain yang memang diluar kendali satker, sehingga menyebabkan pengajuan SPM terlambat. Disisi lain, berbagai
alasan yang melatarbelakangi satker mengajukan dispensasi SPM sebagaimana tersebut diatas mayoritas adalah
kesalahan-kesalahan yang disebabkan kelalaian Satker sendiri

c. Permasalahan Lain

Beberapa permasalahan yang jamak di hadapi di beberapa kawasan adalah ketidaksiapan lahan, keterlambatan
penerbitan SK Pejabat, dan kegagalan memitigasi resiko perubahan. Kegagalan dalam penyediaan lahan menjadi
faktor penting gagalnya beberapa proyek strategis pembangunan pemerintah. Pada saat lahan tidak dapat disediakan,
maka secara otomatis seluruh proses pembangunan lanjutannya tidak dapat dieksekusi sehingga tidak berhasil
menghasilkan output sesuai yang ditargetkan. Ditjen Perbendaharaan perlu untuk lebih mendalami apakah prasyarat
penyediaan lahan tersebut benar-benar dipatuhi K/L dan Pemda dan dokumen yang disampaikan pada saat
perencanaan bukan hanya sekedar janji saja. Mengapa prasyarat yang telah tersistem masih dapat memberikan celah
untuk tidak optimal.

Banyak kendala yang muncul di satuan kerja terkait keterlambatan terbitnya SK Pejabat Perbendaharaan. Hal ini
sangat krusial dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan realisasi anggaran. Padahal, jika melihat PMK nomor
190/PMK.05/2012 tentang mekanisme pelaksanaan seharusnya di awal tahun satuan kerja tidak perlu menunggu SK
terkait PPK dan PPSPM, sehingga pelaksanaan anggaran bisa langsung terlaksana di awal tahun anggaran. Kembali
diperlukan sosialisasi untuk lebih menekankan lagi bahwa Pejabat perbendaharaan (PPK dan PPSPM) tidak terikat
periode tahun anggaran, sehingga pelaksanaan anggaran bisa dilakukan lebih cepat.

Hal lain adalah belum optimalnya Satuan Kerja dalam memitigasi seluruh resiko yang dapat terjadi di sepanjang
tahapan pengadaan. Namun rupanya hal tersebut belum begitu optimal dilakukan. Hal tersebut terlihat dari
banyaknya kendala di lapangan yang terjadi karena adanya perubahan yang tidak berhasil dimitigasi, sepertikendala
geografis lokasi kegiatan, atau resiko cuaca.

Review Khusus: Prioritas Nasional Infrastruktur

Alokasi belanja PN yang berkarakteristik belanja modal tahun 2018 secara total senilai Rp80,64 Triliun, yang tersebar
ke beberapa regional. Regional Jawa mendapat proporsi alokasi terbesar dibandingkan regional lainnya. Proporsi
belanja modal PN di regional Jakarta tercatat sebesar 65,05%. Realisasi belanja modal PN tahun 2018 secara
akumulasi mencapai 84,84% dibawah target penyerapan 90%. Blokir belanja modal PN turut menjadi salah satu
penyebab ketidakserapan belanja modal di regional Jawa selain beberapa kendala/masalah pelaksanaan anggaran
lainnya.

Regional Pagu Realisasi % Real Sisa Blokir
Sumatera 11.251,47 9.702,50 86,23 1.548,97 25,80
Jawa 52.456,76 82,84 9.003,87
Kalimatan 43.452,89 94,57 331,55
Bali Nusra 3.009,79 2.846,51 94,40 163,29 15,04
Sulawesi 3.693,00 3.486,20 85,21 206,80 0,00
Maluku Papua 6.836,78 5.825,34 91,44 1.011,44 53,65
Total 3.395,84 3.105,20 84,84 290,64 63,83
80.643,64 12.225,01
68.418,64 489,87

a. PN Infrastruktur Kawasan Sumatera

Alokasi terbesar untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar pada beberapa provinsi di regional
Sumatera. Tercatat alokasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi regional Sumatera sebesar Rp2.60 Triliun.
Alokasi terbesar selanjutnya adalah untuk pembangunan prasarana perkeretapaian di Sumatera Utara Rp1,89 Triliun,
dan pembangunan/rehabilitasi bendungan Rp1,83 triliun.

Output pembangunan jaringan irigasi memiliki penyerapan belanja yang paling rendah akibat kendala ketersediaan
lahan, terutama karena adanya ketidaksepakatan atas harga yang ditawarkan pemerintah sebagai ganti rugi atas
penyerahan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.

8|Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Output lainnya yang juga memiliki capaian rendah adalah pada output pelabuhan. Pembangunan dan revitalisasi
pelabuhan nasional Balohan di Sabang Aceh terkendala pembebasan lahan. Kendala lainnya adalah karena adanya
blokir anggaran yang tidak terselesaikan hingga akhir tahun anggaran, yakni pada output layanan kepelabuhan dan
pembangunan fasilitas pelabuhan di Provinsi Jambi. Sementara pelaksanaan pekerjaan pada pelabuhan Sungai
Guntung di Provinsi Riau tidak terserap secara optimal bukan karena kendala pelaksanaan proyek, namun karena
adanya sisa anggaran atas kontrak pekerjaan.

b. PN Infrastruktur Kawasan Jawa

Beberapa output yang memiliki alokasi anggaran terbesar antara lain pada proyek kereta api senilai Rp13,17 Miliar,
pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan/TNI senilai Rp 4,41 Triliun, kemudian output mitigasi kebencanaan
sebesar Rp4,16 Trilun, serta Rp4,02 triliun pada output bendungan.

Pada output pelabuhan, proyek utama yang mendukung Prioritas Nasional Pelabuhan adalah Pembangunan
Pelabuhan Patimban. Pada tahun 2018, sudah dialokasikan anggaran untuk pekerjaan fisik pelabuhan yang bersifat
Multiyears sebesar Rp3,31 Triliun, dengan target penyelesaian sampai akhir Desember 2019. Namun demikian, proses
pembebasan lahan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 masih berlarut-larut. Susahnya mencapai kesepakatan
dengan warga terkait besaran ganti rugi lahan menjadi masalah utama yang menghambat pelaksanaan proyek.

Output Strategis Kereta Api mengalami kendala yang beragam pada setiap Provinsi yang memiliki anggaran
pendukung Prioritas Nasional. Di Jawa Barat, kegiatan pembangunan infrastruktur prasarana perkeretaapian terdapat
kendala pembebasan lahan, hal tersebut menyebabkan belanja modal belum terserap. Sementara di Jawa Tengah,
rendahnya realiasi penyerapan dikarenakan beberapa kegiatan bersifat Multiyears yang berakhir di tahun 2019. Selain
itu, tedapat pekerjaan yang waktu penyelesaiannya diperpanjang hingga 2019, yaitu pekerjaan pembangunan jalur
ganda lintas Purwokerto-Kroya

Realisasi output pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi di regional Jawa juga memiliki kinerja yang kurang baik, hal
itu terlihat dari persentase serapan yang hanya mampu mencapai 77,95%. Berbagai kendala yang menghambat antara
lain adalah keterlambatan maupun kegagalan proses lelang, kendala pembebasan lahan, faktor cuaca, dan
keterlambatan pengiriman atas barang dari luar negeri dan kendala-kendala lainnya. Beberapa yang mengalami
keterlambatan lelang menyebabkan kontrak dilimpahkan ke tahun 2019.

Rendahnya output pasar dipengaruhi oleh blokir anggaran untuk revitalisasi pasar rakyat disebabkan sampai akhir
tahun anggaran Satker tidak dapat memenuhi persyaratan untuk proses pembukaan blokir. Sebagaimana tercantum
dalam halaman IV DIPA Satker yang bersangkutan bahwa alokasi sebesar itu belum terdistribusi ke semua Satker.
Artinya bahwa seharusnya alokasi anggaran sebesar itu untuk membiayai proses revitalisasi pasar-pasar yang tersebar
di beberapa daerah, namun hingga akhir tahun tidak dapat terlaksana.

c. PN Infrastruktur Kawasan Kalimantan

Proyek pembangunan infrastruktur yang mendukung Prioritas Nasional di Regional Kalimantan tertinggi pada proyek
pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, senilai Rp592,44 Miliar. Output strategis yang memiliki alokasi
anggaran besar selain itu yakni output Sumur Air Tanah dan Air Baku, Bendungan, SPAM, serta Bandar udara, sisanya
tersebar pada beberapa output strategis lainnya. Dari sisi capaian realisasi, sebagian besar memiliki penyerapan
anggaran diatas target nasional 90%, hanya beberapa output yang memiliki capaian realisasi dibawah target seperti
pada output pembangunan dan rehabilitasi Embung, dan pengembangan kawasan.

Untuk output pembangunan/rehabilitasi embung di regional Kalimantan, kendala utama yang menghambat realisasi
proyek adah kendala lahan, sebagaimana pada pengadaan pengadaan tanah air baku di Sebatik dan pembangunan
Embung air baku di Kalimantan Timur.

d. PN Infrastruktur Kawasan Bali Nusra

Secara umum penyerapan anggaran pada beberapa output strategis infrastruktur di regional Bali Nusra sudah sangat
baik. Rata-rata penyerapan sudah berada di atas target 90%. Output Irigasi menjadi satu-satunya output yang memiliki
capaian dibawah target, yakni berada pada posisi 84,73%.

Proyek pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebar pada seliuruh Provinsi lingkup Regional Bali Nusra.
Sebagian besar proyek yang dijalankan memiliki serapan di atas 90%. Proyek yang memiliki dampak besar terhadap
undisbursed output irigasi secara keseluruhan adalah proyek jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang
dibangun di Prov. NTB. Total alokasi anggaran untuk proyek tersebut sebesar Rp123,33 Miliar yang terdiri dari belanja
modal tanah senilai Rp30,02 Miliar dan belanja modal jairngan senilai Rp93,32 Miliar. Sampai dengan akhir tahun
anggaran realisasi penyerapan belanja modal tanah baru mencapai 18,53%, sementara belanja modal jaringan juga
baru terserap 67,81%. Rendahnya realisasi belanja modal tanah disebabkan karena kendala pembebasan lahan yang
berlarut-larut, dan belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Selain kendala pembebebasan lahan, proyek

9|Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

pembanguan jaringan irigasi juga mengalami kendala dalam pelaksanaan lelang. Proyek yang pelaksanaannya tahun
jamak (multiyears) tersebut masih menunggu persetujuan untuk pelaksanaan kontrak dengan tahun jamak. Beberapa
kendala tersebut menyebabkan realisasi secara keseluruhan baru mencapai 55,82%.

Selain itu, beberapa output irigasi yang dibiayai dari pinjaman luar negeri di seluruh lingkup regional Bali Nusra
memiliki serapan 0%. Di Prov. NTB terdapat 3 output yakni output rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup
untuk konstruksi irigasi dan rawa, output jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang
direhabilitasi/ditingkatkan, serta output jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan
dipelihara. Sementara di Prov NTT terdapat 1 output yakni jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang
dioperasikan dan dipelihara. Secara keseluruhan total alokasi untuk keempat output tersebut sebesar Rp12,38 Miliar.

e. PN Infrastruktur Kawasan Sulawesi

Alokasi anggaran proyek infrastruktur pendukung Prioritas Nasional di regional Sulawesi terbesar pada output
bendungan senilai Rp1,92 Triliun. Alokasi terbesar selanjutnya adalah pada output pembangunan/rehabilitasi jaringan
irigasi senilai Rp1,76 Triliun.

Rendahnya penyerapan anggaran pada output pembangunan dan rehabilitasi embung di regional Sulawesi banyak
disebabkan oleh kendala pembebasan lahan yang berdampak pada keterlambatan pekerjaan fisik, seperti pada
pekerjaan pembangunan tahap lanjutan jaringan irigasi di daerah Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat, atau
pada proyek irigasi Salugan Toli-Toli Sulawesi Tengah, pada proyek rehabilitasi jaringan irigasi Allita Saddang di
Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Selain pembebasan lahan, terdapat resistensi untuk
pemasangan pipa irigasi di sekitar lahan warga, yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. Faktor
cuaca juga menyebabkan pekerjaan irigasi yang berlokasi di sekitar sungai menjadi terhambat. Sementara, di Provinsi
Gorontalo, rendahnya penyerapan output irigasi terjadi pada proyek rehabilitasi jaringan irigasi dikarenakan sistem
buka tutup jaringan irigasi dan proses penetapan batas tanah.

Pada Output Sistem Pengelolaan Air Limbah, penyerapan anggaran hanya mencapai 39,68%. Pemicu utama
rendahnya penyerapan pada output ini adalah tidak terserapnya proyek pembangunan sistem pengelolaan air limbah
di Sulawesi Selatan yang disebabkan sengketa lahan yang masih berproses di Mahkamah Agung hingga akhir tahun
anggaran. Senada dengan itu, proyek pembangunan sistem penangangan persampahan di Sulawesi Utara juga
terkendala permasalahan lahan.

Pada output pembangunan/rehabilitasi embung, rendahnya realisasi penyerapan dipicu oleh proyek rehabilitasi
embung air baku di Sulawesi Selatan yang tidak dapat terlaksana, yakni pada proyek rehabilitasi bendung karet Sungai
Jeneberang Kabupaten Gowa. Proyek tidak dapat terlaksana disebabkan karena Biaya Operasional Pendukung baru
disediakan dalam DIPA melalui revisi DIPA pada Bulan November 2018, sehingga waktu pelaksanaan yang terlalu
singkat mengakibatkan pelaksana kegiatan tidak berani melanjutkan pelaksanaan proyek.

f. PN Infrastruktur Kawasan Papua Maluku

Sebagai wilayah yang berada di Kawasan Timur Indonesia, pembangunan infrastruktur di Regional Maluku dan Papua
menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data (tagging) belanja
infrastruktur yang mendukung Prioritas Nasional di regional Maluku dan Papua, beberapa output stratgeis tercatat
memiliki alokasi anggaran yang cukup besar. Output Bandar Udara memiliki alokasi anggaran terbesar dibandingkan
output stratgeis lainnya, sebesar Rp820,33 Miliar. Alokasi anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan dan
pengembangan sarana dan fasilitasi bandar udara yang tersebar di Provinsi Maluku dan Papua. Selain itu, output
strategis lainnya yang juga memiliki aloaksi anggaran besar adalah output irigasi; mitigasi kebencanaan melalui proyek
pembangunan seawall, breakwater, checkdam, normalisasi sungai serta perkuatan tebing; pelabuhan, bendungan
SPAM, dan Sumur.

Pada output bendungan, secara umum hampir semua proyek atau kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi
bendungan memiliki serapan yang sangat baik, diatas 99%. Faktor yang menyebabkan realisasi output bendungan
secara keseluruhan hanya mencapai 71,35% adalah tidak terserapnya proyek/kegiatan yang dibiayai dari PLN karena
hingga akhir tahun masih dalam kondisi terblokir seluruhnya. Berdasarkan keterangan satker tersebut diketahui
bahwa dana terblokir karena hingga akhir tahun karena Loan Agreement belum ditandatangani.

Sebagian besar proyek pembangunan di beberapa Provinsi pada regional Maluku dan Papua memilki serapan rendah.
Namun, faktor utama pemicu rendahnya penyerapan secara keseluruhan adalah pada proyek pembangunan air baku
di Prov. Papua yang dibiayai dari SBSN. Total alokasi anggaran pada proyek tersebut sebesar Rp103,56 Miliar namun
baru terserap 53,98%. Atas pekerjaan yang tidak terlaksana tersebut, direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2019
untuk pekerjaan yang sama. Sementara untuk output Mitigasi Kebencanaan, beberapa kendala yang ada adalah
kendala dalam mobilisasi material disebabkan karena kesulitan akses menuju lokasi proyek.

10 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Selain beberapa output strategis diatas, terdapat output prioritas nasional yang tidak ter-tagging dalam proses
perencanaan dan pengganggaran, yakni pembangunan jalan trans Papua. Jalur Trans Papua bertujuan untuk
menghubungkan daerah-daerah d Pegunungan dan daerah perbatasan yang selama ini mengandalkan akses udara.
Kondisi wilayah Papua dan Papua Barat selama identik dengan kondisi yang memprihatinkan dimana jalur-jalur
mobilisasi dan logistik pada beberapa tempat menggunakan transportasi udara, yang menyebabkan harga-harga
sangat tinggi. Jalur Trans Papua, mencakup Prov. Papua dan Papua Barat, meliputi Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
Untuk infrastruktur Jalan, secara umum capaian penyerapan anggaran sudah sangat baik, hal tersebut berbanding
lurus dengan ketercapaian outputnya.

Review Khusus: Prioritas Nasional Kesejahteraan Rakyat

Secara agregrat, alokasi anggaran bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) tahun 2018 mencapai Rp134,09 Triliun.
88,10% dari total anggaran tersebut di dialokasikan di regional Jawa, yang sebagian besar di Prov. DKI Jakarta.
Tingginya alokasi anggaran Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah di DKI Jakarta disebabkan beberapa alokasi
seperti pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beasiswa Bidik Misi, Tunjangan Profesi Non PNS, Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Rastra terkonsentrasi di beberapa unit instansi pusat
K/L yang berada di DKI Jakarta.

Output Strategis Pagu Realiasi %Real Sisa Blokir
Sumatera 5.850,29 5.422,80 92,69 427,49 1,08
Jawa 96,01
Kalimantan 118.140,34 113.425,51 95,03 4.714,83 19,10
Bali Nusra 2.213,00 2.103,02 91,47 109,98 0,32
Sulawesi 1.953,06 1.786,47 94,34 166,59 0,97
Maluku Papua 4.228,45 3.989,25 95,51 239,20 0,39
Total 1.708,64 1.631,97 95,72 76,67 1,14

134.093,78 128.359,00 5.734,78 23,00

Alokasi anggaran bidang Kesra terbesar diarahkan pada output yang mendukung program penanggulangan
kemiskinan. Salah satunya JKN, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan bagi warga miskin yang diwujudkan
dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp25,50 triliun. Selain JKN/KIS, alokasi anggaran terbesar lainnya diarahkan pada output PKH, BPNT/Rastra, Tunjangan
Non PNS serta PIP.

Sebagian besar penyerapan anggaran per output mememiliki capaian yang baik, diatas 90%. Kecuali output JKN/KIS,
alokasi anggaran yang mendukung output bidang kesehatan rata-rata penyerapannya masih rendah, seperti faskes
pelayanan KB berkualitas, kesertaan ber-KB, penyediaan obat, pemenuhan ketersediaan alokon, paket penyediaan
vaksin serta layanan imunisasi memiliki capaian rendah.

a. PN Kesejahteraan Rakyat Kawasan Sumatera

Output pemenuhan ketersediaan alokon dikhususkan untuk pemberian bantuan alat kontrasepsi yaitu kondom, IUD
dan KB implan, dimana proporsi alokasi anggaran terbesar pada penyediaan KB implan. Namun demikian, hampir di
semua wilayah provinsi mengalami kendala dalam proses pengadaannya. Sesuai amanat Perpres 16 Tahun 2018
memang proses pengadaan barang dan jasa diupayakan dilakukan melalui e-catalog. Namun demkian, proses
pengadaan terkendala karena tidak tertayang dalam sistem e-catalog. Atas dasar tersebut, Satker BKKBN di wilayah
sudah menyampaikan kendala dimaksud ke kantor Pusat, namun jawaban baru keluar di akhir tahun dimana kantor
pusat menginstruksikan untuk dilakukan lelang terbuka. Selain itu, harga satuan alokon yang dianggarkan oleh kantor
pusat pada DIPA masing-masing kantor BKKBN lebih tinggi dibandingkan harga di wilayah, sehingga turut berperan
dalam rendahnya penyerapan.

Pada output kesertaan ber-KB terdapat duplikasi pembiayaan, yakni dari APBN (Satker BKKBN) dan APBD untuk
kegiatan yang sama, namun Satker OPD Kabupaten/Kota lebih mengutamakan pembiayaan melalui APBN, sehingga
dana APBN kurang optimal. Beberapa hal yang menyebabkan antara lain, petunjuk teknis dari kantor pusat BKKBN
belum jelas dan detail. Tidak adanya keseragaman dalam pengajuan klaim menyebabkan OPD Kab/Kota keberatan
untuk memnuhi persayaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan klaim. Selain duplikasi dengan APBD, layanan
pencabutan implan juga merupakan layanan yang dibayarkan oleh BPJS. Dengan adanya duplikasi tersebut,
penyerapan belanja kesertaan ber-KB menjadi tidak optimal dan hanya mampu terserqap sebesar 74,41%.

b. PN Kesejahteraan Rakyat Kawasan Jawa

Sama seperti permasalahan di regional Sumatera, rendahnya penyerapan belanja pada output kesertaan be-KB
disebabkan karena duplikasi anggaran dengan APBD dan BPJS, sehingga anggaran tidak terserap optimal. Begitu juga

11 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

denganketersediaan alokon, ketidakserapan disebabkan karena tidak tersedianya KB implan di e-catalog, serta karena
sisa kontrak yang disebabkan karena harga satuan yang ditetapkan pada DIPA lebih tinggi dibandingkan harga
pasaran.

Pencapaian output penyediaan obat dan vaksin terkendala dengan keterbatasan obat dan vaksin yang memenuhi
standar yang telah ditetapkan Pemerintah dalam upaya ememnuhi target ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Selain itu jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan tingkat kompetensi yang belum sesuai di tiap Puskesmas turut
serta berkontribusi terhadap rendahnya penyerapan belanja penyediaan obat dan vaksin.

Untuk output layanan imunisasi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan realisasi penyerapan rendah, antara lain
masalah geografis terutama untuk daerah-daerah yang sulit terjangau sehingga pelayanan imunisasi tidak optimal,
kualitas pelayanan imunisasi belum merata khususnya terkait SDM termasuk tingginya tingkat pergantin petugas,
serta belum optimalnya ketersediaan coldchain yang sesuai standar terutama pada unit pelayanan primer. Masih
banyaknya rumor negatif tentang imunisasi juga menambah deretan kendala yang menyebabkan kendala penyerapan
belanja layanan imunisasi tidak maksimal.

c. PN Kesejahteraan Rakyat Kawasan Kalimantan

Rendahnya realisasi penyerapan output pemenuhan ketersediaan alokon di regional Kalimantan disumbang oleh
rendahnya penyerapan belanja di Prov Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Barat, dari anggaran
sebesar Rp1,90 miliar hanya terserap 1,37%, sementara di Kaimantan Tengah dengan anggaran Rp1,86 miliar hanya
terserap 9,15%. Sama halnya dengan permasalahan di wilayah lainnya, ketidaktersediaan di e-catalog menyebabkan
anggaran tidak terserap optimal. Sementara permasalahan lainnya yakni harga satuan barang pada DIPA yang lebih
tinggi dibandingkan harga pasaran turut berkontribusi atas penyerapan belanja yang tidak optimal.

d. PN Kesejahteraan Rakyat Kawasan Bali Nusra

Dari tiga provinsi di regional Bali Nusra, hanya Prov. NTB yang memiliki serapan baik, mencapai 92,09%, sementara
Prov. Bali dan NTT memiliki serapan yang sangat rendah mencapai 69,64% (Bali) dan 44,12% (NTT). Senada dengan
persamalahan di provinsi lain, rendahnya penyerapan pemenuhan alokon disebabkan karena referensi implan KB
yang tidak tersedia di e-catalog serta harga satuan alokon yang dialokasikan di DIPA Satker lebih tinggi dibandingkan
standar harga di wilayah.

e. PN Kesejahteraan Rakyat Kawasan Sulawesi

Hampir di semua Provinsi dalam regional Sulawesi memiliki serapan ouptut ketersediaan alokon yang rendah. secara
persentase Prov. Sulawesi Barat memiliki serapan terendah hanya 2,16%, diikuti Prov. Sulawesi Utara dengan
persentase 9,92%. Sementara secara nominal, Prov. Sulawesi Selatan menyumbang undisbursed terbesar, yakni
sebesar Rp14,75 miliar, dari total anggaran sebesar Rp23,02 miliar. Senada dengan persamalahan di provinsi lain,
rendahnya penyerapan pemenuhan alokon disebabkan karena referensi implan KB yang tidak tersedia di e-catalog
serta harga satuan alokon yang dialokasikan di DIPA Satker lebih tinggi dibandingkan standar harga di wilayah. selain
itu, tingginya undisbursed di Sulawesi Selatan juga disebabkan karena tidak adanya penyedia barang yang sanggup
memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Ketiadaan penyedia barang menyebabkan terjadinya gagal lelang,
sehingga proyek tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran.

f. PN Kesejahteraan Rakyat Kawasan Papua Maluku

Dan output kesertaan ber-KB serta pemenuhan ketersediaan alokon menjadi output yang memiliki serapan terendah
dibandingkan output lainnya. Selain itu, anggaran untuk pembayaran tunjangan Non PNS juga memilki serapan
dibawah target, yakni sebesar 82,07%. Di Provinsi Maluku Utara, alokasi pembayaran untuk tunjangan tenaga
pendidik dan tenaga penyuluh Non PNS pada 16 Satker yang mendapat alokasi, baru setelah minggu ke-2 November
dapat terealisasi. Hal tersebut disebabkan karena alokasi anggaran di blokir karena perbedaan besaran tunjangan
antara Juknis dengan Kuputusan Menteri Agama. Sementara di Maluku, rendahnya realisasi antara lain disebabkan
oleh adanya revisi anggaran yang mengakibatkan pagu bertambah untuk alokasi pembayaran tunjangan Non PNS.
Penambahan alokasi tersebut dimaksudkan untuk menutupi pagu minus belanja pegawai, namun karena output
untuk pembayaran tunjangan Non PNS dimaksud merupakan prioritas nasional, maka pergeseran pagu anggaran
tersebut harus dilakukan melalui revisi DIPA di DJA.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang ditemukan di masing-masing kawasan, seluruh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan perlu melaksanakan berbagai perbaikan sesuai kebutuhan. Sementara Kantor Pusat DJPb perlu
mendukung penyempurnaan pengelolaan keuangan dengan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Temuan ini
sekaligus menjadi early warning sehingga tidak terulang pada TA 2019.

12 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

BAB I
TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN

Memasuki tahun ke-empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019,
Kebijakan Fiskal Pemerintah dilaksanakan dengan mengusung Tema “Memantapkan Pengelolaan Fiskal
untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Berpijak pada tema tersebut, kebijakan pokok
pemerintah diarahkan melalui optimalisasi pendapatan Negara dengan target penerimaan perpajakan
yang realistis berdasarkan basis data terkini; penguatan kualitas belanja Negara dan tetap konsisten
melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output; serta efisiensi
pembiayaan anggaran melalui defisit dan rasio utang yang terkendali. Sebagai instrument untuk mencapai
sasaran pembangunan yang berkeadilan, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2017 tentang APBN 2018.

Melanjutkan kebijakan pembangunan sebelumnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan,
belanja Pemerintah Pusat diarahkan pada upaya-upaya mendanai program-program prioritas nasional
seperti pembangunan infrastruktur dan konektvitas, serta peningkatan kualitas SDM melalui berbagai
kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Untuk mendukung hal tersebut,
Pemerintah telah mengalokasikan belanja K/L pada APBN tahun 2018 sebesar Rp847,44 triliun atau
tumbuh sebesar 6,37% dibandingkan pagu APBNP tahun 2017 yang sebesar Rp798,6 triliun.

Grafik Perkembangan Belanja Negara Tahun 2014-2018

1.000,0 105,0%
800,0

(Rp Triliun) 98,7% 95,0%
600,0 85,0%
95,8% 95,8%

92,0% 89,1%

400,0

200,0 602,3 75,0%
577,2
795,5
732,1
767,8
684,2
798,6
765,1
847,4
836,2

0,0 65,0%

2014 2015 APBN 2016 REALISASI2017 2018*

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi belanja K/L sampai dengan Semester II 2018 tercatat sebesar Rp836,21 Triliun, 98,68% dari total
pagu APBN 2018 (data berjalan). Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan
tahun 2017 yang sebesar 95,81% terhadap APBNP 2017. Kinerja APBN 2018 menjadi capaian tertinggi
dalam lima tahun terakhir baik secara nominal maupun persentase realisasi. Penyerapan belanja K/L yang
optimal ditopang oleh peningkatan kualitas perencanaan penganggaran yang lebih baik, perbaikan kinerja
pelaksanaan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Sedari awal, Kementerian Keuangan
telah mengeluarkan kebijakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2018 sebagai
guidance K/L dalam pelaksanaan anggaran K/L. Dampak positif kebijakan tersebut tampak pada
peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L pada Tahun 2018.

13 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

B. Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN

Menurut Klasifikasi fungsi, alokasi anggaran diarahkan pada 11 Fungsi, yakni fungsi pelayanan umum,
fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fugsi perlindungan lingkungan hidup,
fungsi perumahan dann fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi
pendidikan serta fungsi perlindungan sosial.

lima fungsi yang memiliki alokasi belanja terbesar adalah pada fungsi Ekonomi, fungsi pendidikan kemudian
fungsi pertahanan dan keamanan. Pada fungsi ekonomi, alokasi anggaran diarahkan pada kegiatan-
kegiatan yang mendukung upaya percepatan pembangunan, antara lain melalui pembangunan
transportasi, infrastruktur, energi dan kedaulatan pangan serta pengembangan UMKM dan Koperasi.
Sementara fungsi pendidikan diarahkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat antara
lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas dan kompetensi guru,
perkuatan pendidikan vokasi, serta peningkatan akses pendidikan melalui BOS dan bantuan PIP. Pada
fungsi ketertiban dan keamanan, alokasi anggaran antara lain diarahkan dalam rangka peningkatan sarana
dan prasarana kepolosian RI, dan pengamanan pilkada serentak. Fungsi pelayanan umum lebih diarahkan
pada peningkatan kapasitas birokrasi agar terwujud pelayanan public yang efisien, efektif, tranparan dan
akuntabel. Sementara pada fungsi pertahanan diarahkan pada pemenuhan minimum essential forces (MEF
tahap II, serta penguatan pertahanan di wilayah perbatasan

Dalam rangka memenuhi arah kebijakan tersebut, pada tahun 2018 dialokasikan Rp 202,45 Triliun untuk
fungsi ekonomi, Rp156,55 Trilun untuk fungsi pendidikan serta Rp 146,50 pada fungsi ketertiban dan
keamanan. Alokasi terbesar lainnya pada fungsi pelayanan umum sebesar Rp 122,54 Triliun dan fungsi
pertahanan sebesar Rp 113,31 Triliun.

Tabel Pagu Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

Provinsi Pagu Realisasi Sisa Blokir

Smt I Smt II Total Persen
86,15
Pelayanan Umum 122.536,72 35.641,90 69.928,34 105.570,24 89,81 16.966,49 491,89
96,77 11.540,89 7.420,78
Pertahanan 113.306,70 38.746,35 63.019,46 101.765,81 86,43
88,16 4.726,65 600,55
Ketertiban Dan Keamanan 146.496,30 48.818,31 92.951,33 141.769,65 27.463,52 860,61
93,11
Ekonomi 202.445,69 49.416,36 125.565,81 174.982,17 1.831,01 0,95
91,10
Lingkungan Hidup 15.467,94 4.024,43 9.612,50 13.636,94 92,52 2.330,22 5,53
33.842,78 7.535,14 23.977,42 31.512,56 96,26
Perumahan Dan Fasilitas 67.217,49 35.718,21 25.516,12 61.234,32 93,09 5.983,17 20,23
Umum 94,77 862,97 22,25
364,53 2,35
Kesehatan 238,57
10.811,89 0,00
Pariwisata Dan Budaya 11.536,86 3.198,85 7.475,04 10.673,89 2.312,98

Agama 9.743,38 3.724,15 5.654,70 9.378,85

Pendidikan 156.546,82 54.216,39 91.518,54 145.734,93

Perlindungan Sosial 44.247,28 15.047,51 26.886,79 41.934,30

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Dari kelima fungsi tersebut, tercatat 3 fungsi memiliki realiasi dibawah 90%, yakni pada fungsi pelayanan
umum, fungsi pertahanan dan fungsi ekonomi. Pada fungsi pertahanan, sebagian besar anggaran
dialokasikan pada Kementerian Pertahanan, sehingga permasalahan yang menghambat pelaksanaan
anggaran sebagian besar merupakan permasalahan yang mengahambat pelaksanaan anggaran di
Kementerian Pertahanan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyebab rendahnya realisasi
ada pada belanja modal, dimana salah satu faktor utama yang menyebabkan adalah karena adanya blokir
anggaran hingga akhir tahun anggaran, khususnya pada output dukungan pengadaan alutsista dan output
engineering manufacturing development (EMD) Phase Program pengembangan pesawat tempur KF-X/IFX.
Blokir tersebut disebabkan karena belum adanya pesetujuan Komisi DPR atas alokasi belanja modal
dimaksud, serta untuk beberapa proyek yang dibiayai dari pinjaman dari luar negeri (PLN) belum dilengkapi
dengan loan agreement atau nomor register perjanjian.

14 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Pada fungsi ekonomi, 3 (tiga) Kementerian yang memiliki alokasi anggaran terbesar di bidang ekonomi
adalah Kementerian PUPR, kementerian Perhubungan dan kementerian Pertanian. Kementerian PUPR
fokus pada infrastuktur konektifitas, perumahan dan permukiman serta ketahanan air dan pangan,
Kementerian Perhubungan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi, sementara
Kementerian Pertanian pada sarana dan prasaran pertanian yang menjamin terciptanya kedaulatan pangan
nasional. Dari ketiga kementerian tersebut, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan tercatat
memiliki kontribusi yang besar terhadap rendahnya penyerapan anggaran pada fungsi ekonomi. Karena
karakteristik outputnya sama, permasalahan yang menghambat realisasi penyerapan pada kedua
kementerian tersebut relatif sama yakni kendala dalam proses pengadaan lahan, keterlambatan proses
lelang, akses lokasi yang susah sehingga mengahambat distribusi logistik dan bahan baku proyek, hingga
kendala pemenuhan administrasi/dokumen kelengkapan pinjaman yang dipersyaratkan oleh pihak lender.

C. Realisasi Belanja Berdasarkan Organisasi/Kementerian Lembaga

Berdasarkan Kementerian Lembaga, 3 Kementerian/lembaga yang memiliki alokasi belanja paling tinggi
yakni Kementerian PU dan PR, kementerian Pertahanan serta Kepolisian RI. Ketiga Kementerian/lembaga
tersebut memiliki alokasi belanja yang sangat tinggi apabila dibandingkan Kementerian/Lembaga lainnya,
yakni lebih dari 100 Triliun rupiah. Pada Kementerian PUPR tingginya alokasi karena sebagian besar alokasi
belanja pada Kementerian PUPR digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia kaitannya
dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional. Sementara pada Kementerian Pertahanan dan
kepolisian RI terkait alokasi dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara, termasuk alokasi belanja
modal untuk pengadaan alutsista dan almatsus.

Tabel Pagu Realisasi Belanja Berdasarkan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

Kementerian / Lembaga Pagu Realisasi Sisa Blokir

Smt I Smt II Total Persen
88,60
033 Kementerian PU PR 115.482,20 29.070,79 73.248,65 102.319,44 89,80 13.162,76 433,87
96,84 11.536,83 7.420,78
012 Kementerian Pertahanan 113.150,55 38.718,87 62.894,85 101.613,72 93,00
92,37 3.180,89 508,63
060 Kepolisian RI 100.597,40 34.946,38 62.470,13 97.416,51 81,83 4.466,48 100,68
91,04 4.719,05
025 Kementerian Agama 63.845,23 23.014,62 36.364,12 59.378,75 84,92 9.704,95 20,23
95,02 4.237,11 158,88
024 Kementerian Kesehatan 61.817,09 34.348,14 22.749,89 57.098,03 97,38 7.087,52
84,39 2.159,42 1,14
022 Kementerian Perhubungan 53.421,41 10.982,69 32.733,77 43.716,46 90,83 1.061,14 0,00
96,49 3.832,22 0,00
042 Kementerian Ristekdikti 47.270,39 15.420,67 27.612,61 43.033,28 75,84 2.203,48 61,93
91,92 0,00
015 Kementerian Keuangan 46.987,86 19.071,45 20.828,90 39.900,34 459,70 72,60
2.348,34 2,92
027 Kementerian Sosial 43.393,14 14.858,88 26.374,83 41.233,72 0,00
762,16 23,21
023 Kementerian Dikbud 40.493,37 15.323,17 24.109,06 39.432,23

076 Komisi Pemilihan Umum 24.547,45 3.056,10 17.659,13 20.715,23

018 Kementerian Pertanian 24.038,51 6.348,89 15.486,15 21.835,03

013 Kementerian Hukum Dan HAM 13.101,22 5.063,86 7.577,66 12.641,52

115 Bawaslu 9.718,32 963,36 6.406,62 7.369,98

092 Kementerian PORA 9.434,85 2.868,99 5.803,70 8.672,69

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Dari ketiga kementerian tersebut hanya kepolisian RI yang memiliki capaian diatas target penyerapan 90%,
sementara Kementerian PU dan PR hanya mampu terserap 88,60% dan Kementerian Pertahanan sebesar
89,80%. Rendahnya realisasi penyerapan pada kementerian PUPR lebih disebabkan pada kendala teknis
pelaksanaan kegiatan. Yang banyak terjadi adalah kendala dalam pembebasan lahan. Masalah utama yang
timbul di lapangan adalah lahan belum tersedia yang sebagian besar karena adanya penolakan dari warga
akibat ketidaksesuaian besaran ganti rugi yang diberikan pemerintah, kondisi lahan yang masih dalam
sengketa di pengadilan, dan permsalahan lahan lainnya. Disamping itu, permasalahan letak geografis, jenis,
topografi dan kontur tanah turut serta menjadi hambatan-hambatan di dalam penyelesaian pekerjaan.

15 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Sementara di Kementerian Pertahanan, faktor utama yang menyebabkan renadahnya realisasi adalah pada
penyerapan belanja modal, khususnya pada output pengadaan alutsista dan output engineering
manufacturing development (EMD) Phase Program pengembangan pesawat tempur KF-X/IFX. Sampai
dengan akhir tahun, masih terdapat blokir pada ketiga output tersebut sebesar Rp7,42 Triliun atau 64,30%
dari keseluruhan undisbursed belanja di Kementerian Pertahanan.

Kementerian/Lembaga lain yang juga memiliki capaian realisasi rendah adalah pada Komisi Pemilihan
Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Pada dua Lembaga tersebut realisasi
penyerapan sangat dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan pemilu. Pada Bawaslu, rendahnya penyerapan
salah satunya disebabkan karena Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung masih dalam proses serta
proses penganggaran Bawaslu yang masih menggunakan SOTK pengembangan, sementara sampai dengan
desember 2018 masih menggunakan SOTK yang lama. Semetara di KPU, keterlambatan penetapan regulasi
PKPU mengakibatkan keterlambatan realisasi pada dua kegiatan KPU, yakni penetapan daftar pemilih dan
sosialisasi dan kampanye PKPKU.

D. Realisasi Belanja Berdasarkan Kawasan

Realisasi belanja K/L pada semester II mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagai dampak atas
rendahnya penyerapan belanja pada semester I 2018. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah
selama tahun 2018 terbukti mampu mendongkrak penyerapan anggaran menjadi lebih baik. Kebijakan
pengadaan barang/jasa melalui lelang dini sejak Desember 2017, percepatan penyaluran belanja bantuan
sosial untuk Program Jaminan Kesehatan nasional (JKN), Program keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan
Non Tunai serta kenaikan tunjangan kinerja pegawai pada beberapa K/L selama periode semester II adalah
beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada tingkat realisasi belanja K/L.

Tabel Pagu Realisasi Belanja K/L Per Regional Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

Provinsi Pagu Realisasi Undisbursed
Nilai %
Smt I Smt II Total % Real 8.625,72 10,12
91,88 64.094,98 75,23
Sumatera 106.188,54 33.954,59 63.608,23 97.562,82 90,17 2.861,42 3,36
92,74 2.211,73 2,60
Jawa 651.788,11 210.628,27 377.064,87 587.693,13 92,83 4.506,96 5,29
92,04 2.893,50 3,40
Kalimantan 39.400,97 12.513,73 24.025,82 36.539,55 92,50

Bali Nusra 30.833,91 9.866,88 18.755,30 28.622,18

Sulawesi 56.592,34 18.208,36 33.877,01 52.085,37

Maluku Papua 38.584,10 10.915,76 24.774,84 35.690,60

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Kendati demikian, pelaksanaan anggaran selama tahun 2018 masih dihadapkan pada tingginya deviasi/gap
proporsi penyerapan belanja terhadap pola ideal belanja. Penumpukan realisasi belanja khususnya pada
Triwulan IV 2018, undisbursed yang masih cukup tinggi pada belanja barang dan modal, blokir yang belum
terbuka hingga tutup tahun, serta permasalahan lainnya masih mewarnai pelaksanaan anggaran 2018.

Sebanyak 70,59% alokasi belanja K/L terkonsentrasi di Regional Jawa, yang sebagian besar didominasi di
wilayah DKI Jakarta. Tercatat alokasi belanja KL di Provinsi DKI Jakarta menguasai 75,37% keseluruhan
belanja KL di Regional Jawa, atau 53,20% terhadap total alokasi belanja K/L. Sementara Provinsi Bangka
Belitung tercatat memiliki alokasi belanja K/L terkecil dibandingkan Provinsi lainnya dengan porsi 0,31%.
Keseluruhan regional memiliki capaian realisasi diatas target penyerapan 90. Namun apabila di breakdown
berdasarkan Provinsi, 3 provinsi secara agregrat memiliki serapan dibawah 90%, yakni Sumatera Selatan,
Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Provinsi Maluku menjadi Provinsi dengan serapan tertinggi, mencapai
95,63%.

16 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

E. Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan klasifikasi jenis belanja, belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal dan belanja bantuan sosial. Dibandingkan jenis belanja lainnya, alokasi belanja barang
memiliki proporsi yang paling besar, mencapai 41,52% dari total pagu belanja K/L. namun demikian, belanja
barang juga memiliki kontribusi paling besar terhadap undisbursed belanja K/L, mencapai 45,75% terhadap
keseluruhan undisbursed belanja K/L. alokasi belanja terbesar selanjutnya adalah belanja pegawai dengan
proporsi 25,85%, kemudian belanja modal 23,27% dan belanja bantuan sosial dengan proporsi terkecil
mencapai 9,36%.

Tabel Pagu Realisasi Belanja K/L Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

Realisasi Sumbangan

Jenis Belanja Pagu Undisbursed

Smt I Smt II Total Persen Nilai Persen
96,76
51 Bel Pegawai 238.702,24 103.774,52 127.188,38 230.962,90 89,83 7.739,35 9,08
83,07
52 Bel Barang 383.362,36 106.485,17 237.901,87 344.387,04 97,57 38.975,32 45,75

53 Bel Modal 214.909,21 40.747,81 137.778,30 178.526,11 36.383,10 42,71

57 Bel Bansos 86.414,16 45.080,09 39.237,51 84.317,60 2.096,56 2,46

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Realisasi belanja K/L terhadap pagu berjalan sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 90,77%. Realisasi
penyerapan belanja pada semester II tercatat mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari 32,07% pada
semester I melonjak menjadi sebesar 58,71%. Belanja modal dan belanja barang memiliki kontribusi paling
besar terhadap lonjakan realisasi di semester II. Peningkatan belanja barang dan modal sebagian besar
terkonsentrasi di akhir triwulan IV, khususnya pada bulan Desember.

Belanja Pegawai

Belanja pegawai didefinisikan sebagai kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun
dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik
kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS dan/atau non-PNS. Kompensasi tersebut berupa gaji maupun non gaji, seperti
tunjangan profesi, honor, uang makan hingga uang lembur.

Alokasi belanja pegawai terdistribusi di seluruh regional sesuai dengan komposisi pegawai PNS/Non PNS,
POLRI dan TNI di regional tersebut. Alokasi belanja pegawai per-wilayah 64% lebih terdistribusi di pulau
Jawa. Dominasi tersebut menunjukkan sebagian besar Pegawai PNS dan TNI/POLRI terkonsentrasi di Pulau
Jawa. Sementara regional Maluku dan Papua tercatat memiliki alokasi belanja pegawai terkecil, hanya 3,94
dari keseluruhan alokasi belanja pegawai K/L. Rata-rata serapan belanja pegawai pada masing-masing
regional mencapai 95-97%. Karakter belanja pegawai yang sifatnya rutin untuk pembayaran belanja gaji
maupun non gaji menyebabkan penyerapan terdistribusi secara merata setiap bulannya, kecuali bulan-
bulan tertentu terkait pembayaran gaji 13, 14 dan kenaikan gaji pegawai.

Tabel Pagu Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

Regional Pagu Realisasi Undisbursed Blokir

Smt I Smt II Total Persen 760,86 0,38
97,89 5.473,49 29,53
Sumatera 36.115,69 16.152,37 19.202,46 35.354,83 96,44
97,07 356,38 0,32
Jawa 153.924,80 65.936,12 82.515,18 148.451,31 95,98 405,86 0,87
97,42 437,38 0,39
Kalimantan 12.179,41 5.454,31 6.368,73 11.823,04 96,76 305,39 0,81
96,76 7.739,35 100
Bali Nusra 10.104,86 4.467,08 5.231,92 9.699,00

Sulawesi 16.965,70 7.587,30 8.941,02 16.528,32

Maluku Papua 9.411,78 4.177,33 4.929,06 9.106,40

Total 238.702,24 103.774,52 127.188,38 230.962,90

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

17 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Undisbursed belanja pegawai mencapai 3,24% terhadap total pagu belanja pegawai, senilai Rp7,74 Triliun.
Ketidakserapan tersebut utamanya disebabkan karena perubahan data pegawai yang berdampak pada
realisasi penyerapan belanja gaji. Selain itu, overbudget belanja tunjangan profesi guru pada kementerian
Agama menyebabkan undisbursed sampai akhir tahun 2018. Perubahan jumlah guru yang mendapatkan
tunjangan profesi guru di sejumlah wilayah menyebabkan realisasi penyerapan tidak sesuai dengan alokasi
belanja yang sudah direncanakan dalam DIPA. Sementara itu, realokasi anggaran pada Kementerian Agama
dengan menambah alokasi tunjangan profesi guru pada beberapa madrasah pada akhir tahun sebagian
tidak terserap karena kesalahan dalam pembebanan. alokasi yang seharusnya pada DIPA madrasah justru
dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Grafik Realisasi Bulanan Belanja Pegawai K/L Tahun 2018 (Persen)

11,44 12,11 13,09

12,00 5,78 6,30 8,11 6,84 6,64 7,07 7,54
10,00 4,85 7,00

8,00
6,00
4,00

jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Kalimantan
Sumatera Jawa Bali Nusra Sulawesi Maluku Papua Nasional

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Realisasi bulanan belanja pegawai pada masing-masing regional membentuk garis tren yang serupa,
dibandingkan bulan lainnya, raelisasi pada bulan januari sedikit lebih kecil. Berbeda dengan gaji pegawai
yang dibayarkan di awal bulan, pembayaran honor, uang makan, uang lembur, tunjangan profesi serta
beberapa jenis belanja lainnya yang memiliki karakteristik sama baru bisa dibayarkan setelah
pekerjaan/kegiatan selesai, atau paling cepat awal bulan berikutnya. Hal tersebut menyebabkan realisasi
belanja pada bulan januari sedikit lebih rendah dibandingkan bulan-bulan lainnnya.

Peningkatan realisasi belanja pegawai yang signifikan terjadi pada bulan Juni, Juli serta Desember 2018.
Pada bulan Juni dan Juli kenaikan penyerapan disebabkan karena untuk pembayaran gaji 13 dan 14.
Sementara kenaikan penyerapan pada bulan Desember utamanya disebabkan karena kebijakan
pemerintah dalam menaikkan tunjangan kinerja pegawai beberapa K/L. Dampaknya adalah peningkatan
realisasi belanja pegawai pada bulan Desember, khususnya pada akun belanja Tunjangan
Khusus/Kegiatan/Kinerja.

Belanja Barang

Belanja barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai
untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Sebesar
Rp269,94 Triliun atau 70,41% pagu belanja barang dialokasikan di regional Jawa, dimana 76,09%
diantaranya dialokasikan di Provinsi Jakarta. Tingginya alokasi belanja barang di Provinsi Jakarta
dikarenakan sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Negara, semua kantor pusat K/L berada di Jakarta.
Selain itu, sebagian belanja pembayarannya dilakukan terpusat di Jakarta, sehingga menambah alokasi
belanja barang di Prov. DKI Jakarta.

Regional Sulawesi tercatat memiliki realisasi belanja barang tertinggi dibandingkan regional lainnya.
Dengan alokasi belanja barang sebesar Rp24,09 Triliun telah terealisasi 91,38%. Provinsi Sulawesi Barat
tercatat memiliki realisasi penyerapan belanja barang terbesar yakni 95,35%. Realisasi tersebut juga
merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Disisi lain, regional Maluku
Papua memiliki capaian penyerapan terendah, dari alokasi pagu belanja barang Rp16,21 Triliun hanya
mampu terserap 87,95%. Capain tersebut didorong juga oleh rendahnya capaian realisasi Provinsi Papua
yang hanya mampu menyerap 84,17% dari alokasi belanja barang sebesar Rp7,37 Triliun. Dengan alokasi
pagu belanja barang terbesar di regional Maluku Papua, capaian realisasi Provinsi Papua mendorong

18 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

capaian realisasi belanja barang regional Maluku Papua rendah, kendati capaian realisasi Provinsi lainnya
di luar Provinsi Papua cukup baik.

Tabel Pagu Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

Regional Pagu Realisasi Sisa Blokir

Smt I Smt II Total Persen 4.668,98 6,25
89,44 27.364,10 1.587,11
Sumatera 44.220,56 11.932,59 27.618,99 39.551,58 89,86
90,37 1.518,03 0,31
Jawa 269.944,86 76.305,13 166.275,62 242.580,75 89,38 1.394,20 0,67
91,38 2.076,13 0,66
Kalimantan 15.765,10 4.170,43 10.076,63 14.247,06 87,95 1.953,87 0,35
89,83 38.975,32 1.595,35
Bali Nusra 13.129,40 3.619,16 8.116,05 11.735,20

Sulawesi 24.090,87 6.805,31 15.209,43 22.014,74

Maluku Papua 16.211,57 3.652,55 10.605,15 14.257,70

Total 383.362,36 106.485,17 237.901,87 344.387,04

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Pada level Provinsi, Kepulauan Riau memiliki capaian penyerapan paling rendah, hanya sebesar 84,07% dari
alokasi pagu belanja barang sebesar Rp3,44 Triliun. Sedikit lebih baik dari capaian realisasi belanja barang
Provinsi Papua.

Tren realisasi belanja barang menunjukkan nilai penyerapan yang relatif stabil pada kurun waktu akhir
triwulan I hingga pertengahan triwulan IV. Tercatat penyerapan pada kurun waktu itu, yakni antara Maret
dan November pada kisaran 6-9%. Gap realisasi penyerapan hanya terjadi pada awal tahun yakni pada
bulan Januari dan Februari dimana realisasi hanya mampu terserap sebesar 0,58% (Januari) dan 2,41%
(Februari). Rendahnya serapan pada awal tahun biasanya didorong karena belum banyaknya kegiatan
Satker/KL di awal tahun. Gap selanjutnya terjadi di bulan Desember, dimana terjadi lonjakan belanja yang
sangat signifikan, mencapai 20,64%.

Grafik Realisasi Bulanan Belanja Barang K/L Tahun 2018 (Persen)

20,00 6,17 20,64
15,00 2,41 6,31 6,66 5,63 7,00 7,89 7,97 8,96 9,60
10,00 0,58

5,00
0,00

jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Kalimantan
Sumatera Jawa Bali Nusra Sulawesi Maluku Papua Nasional

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Tingginya penyerapan di Bulan Desember disebabkan oleh meningkatnya volume kegiatan di akhir tahun.
Hamper semua jenis belanja barang mengalami kenaikan penyerapan yang sangat signifikan, seperti
belanja barang persediaan, keperluan sehari-hari perkantoran, belanja pemeliharaan, belanja jasa hingga
belanja perjalanan dinas. Realisasi belanja persediaan pada bulan Desember mencapai Rp8,79 Triliun, jauh
lebih tinggi dari realisasi penyerapan bulan November yang hanya Rp2,61 Triliun. Senada dengan itu,
realisasi belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan palumas khusus juga mengalami lonjakan yang
signifikan. 50% lebih alokasi belanja bahan bakar dan pelumas dan pelumas khusus dari total alokasi pagu
sebesar Rp7,96 Triliun baru terserap di Desember 2018.

Belanja Modal

Alokasi belanja modal merupakan alokasi belanja yang digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana
fisik. Alokasi belanja modal terbagi menjadi dua, yakni belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan
prasarana perkantoran, serta belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur guna pembangunan
ekonomi. Sampai dengan akhir triwulan IV, alokasi belanja modal mencapai Rp214,91 Triliun. Sekitar 75%
alokasi belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, meliputi infrastruktur dalam rangka

19 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan sarana
pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta infrastruktur di bidang pertahanan dan keamanan melalui
peningkatan alutsista dan almatsus TNI/POLRI. sementara sisanya sebesar Rp55,93 Triliun dialokasikan
untuk peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang operasional perkantoran dan layanan kepada
pihak esternal.

Tabel Pagu Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

Regional Pagu Realisasi Sisa Blokir

Smt I Smt II Total Persen 3.190,58 47,44
87,58 29.172,20 7.643,34
Sumatera 25.687,72 5.827,71 16.669,42 22.497,14 79,45
91,36 985,01 18,54
Jawa 141.951,58 23.403,81 89.375,57 112.779,38 94,57 409,69 4,77
87,10 1.992,62
Kalimantan 11.399,66 2.878,49 7.536,15 10.414,64 95,08 633,00 248,15
83,07 36.383,10 73,71
Bali Nusra 7.548,17 1.769,00 5.369,48 7.138,48
8.035,94
Sulawesi 15.446,77 3.797,30 9.656,85 13.454,15

Maluku Papua 12.875,32 3.071,50 9.170,82 12.242,32

Nasional 214.909,21 40.747,81 137.778,30 178.526,11

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Berdasarkan regional, 66,01% belanja modal dialokasikan di Regional Jawa, dimana 76,79% diantaranya
berada di Provinsi DKI Jakarta. Tingginya alokasi belanja modal di Jakarta, dikarenakan beberapa alokasi
proyek infrastruktur di daerah pembayarannya dilakukan secara terpusat di Jakarta, termasuk beberapa
proyek diantaranya yang dibiayai dari pinjaman Luar Negeri. Sementara alokasi belanja modal terendah
ada pada regional Bali dan Nusra dengan proporsi 3,51% terhadap total pagu belanja modal.

Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 83,07%. Rendahnya penyerapan didorong
oleh rendahnya penyerapan belanja modal di regional Jawa yang hanya sebesar 79,45%, khususnya
realiasasi belanja modal Prov. DKI Jakarta. Tercatat realisasi penyerapan belanja modal Prov. DKI Jakarta
hanya sebesar 77,60%, jauh dari target penyerapan 90%. Tingginya blokir anggaran menjadi salah satu
sebab terhambatnya realisasi penyerapan belanja modal Prov. DKI Jakarta. 31,87% dari total undisbursed
Provinsi DKI Jakarta disebabkan karena blokir anggaran. Beberapa kegiatan yang terblokir hingga akhir
tahun anggaran antara lain pada proyek kegiatan pengadaan almatsus di Kementerian Pertahanan,
pengadaan di almatsus Kepolisisn RI, modernisasi peralatan teknologi intelijen pada Badan Intelijen Negara
(BIN). Pada Kementerian Pertahanan, blokir disebabkan karena belum adanya pesetujuan Komisi DPR atas
alokasi belanja modal dimaksud, serta untuk beberapa proyek yang dibiayai dari pinjaman dari luar negeri
(PLN) belum dilengkapi dengan loan agreement atau nomor register perjanjian. Sementara untuk blokir di
lingkup Kepolisian RI dikarenakan beberapa kegiatan belum dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasian,
dan loan agreement untuk proyek yang dibiayai dari PLN.

Selain disebabkan karena blokir anggaran, rendahnya realisasi penyerapan belanja modal juga disebabkan
karena permasalahan teknis dalam proses pengadaan barang/jasa. Umumnya, permasalahan teknis
belanja modal terkait kendala dalam proses pengadaan lahan karena penolakan dan ketidaksepakatan atas
besaran ganti rugi lahan, kendala administrasi untuk proyek-proyek yang dibiayai dari PLN, kendala dalam
proses pelelangan baik dalam hal keterlambatan waktu pelelangan maupun kendala ketersediaan penyedia
jasa yang memenuhi kriteria syarat minimum, kendala dalam hal akses menuju lokasi proyek yang
menyebabkan terlambatnya pengiriman bahan bak/material, hingga kendala non teknis lainnya seperti
kondisi cuaca.

Seperti pada Provinsi Sumatera Selatan, kendala tidak terserapnya belanja modal disebabkan karena
kendala pada proyek-proyek yang dibiayai dari SBSN. Proyek-proyek tersebut merupakan proyek
multiyears yang hingga akhir tahun anggaran masih dalam proses lelang. Selain itu, pada proyek pekerjaan
irigasi terhambat karena kendala lahan yang amsih belum bisa dibebaskan LMAN. Beberapa hal tersebut
menyebabkan realisasi belanja modal Prov. Sumatera Selatan hanya mampu terserap 77,30%. Senada
dengan itu, di Provinsi Banten salah satu yang menghambat penyerapan belanja modal adalah pada
proyek-proyek yang dibiayai dari SBSN.

20 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Grafik Realisasi Bulanan Belanja Modal K/L Tahun 2018 (Persen)

30,00 0,48 1,60 2,44 23,42
20,00 4,17 5,67 4,60 6,24 7,71 8,91 8,13 9,71
10,00

0,00

jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Kalimantan
Sumatera Jawa Bali Nusra Sulawesi Maluku Papua Nasional

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Untuk belanja modal berkategori infrastruktur yang mendukung prioritas nasional, undishbursed tertinggi
sebagian besar terdapat pada output strategis yang mendukung PN infrastruktur, konektivitas dan
kemaritiman yakni pada proyek pembangunan pelabuhan dan kereta api. Selain itu, capaian output
strategis yang mendukung PN ketahanan pangan seperti pembangunan bendungan, embung dan irigasi
pada beberapa kawasan juga memiliki undisbursed yang tinggi. Pada beberapa output tersebut, kendala
lahan menjadi sebab utama atas undisbursed belanja.

Tren realisasi belanja bulanan menunjukkan penyerapan belanja modal yang cenderung rendah di triwulan
I, kemudian mengalami peningkatan mulai triwulan II hingga November triwulan IV, dan mengalami
lonjakan yang sangat signifikan pada Desember 2018. Rata-rata pada setiap regional mengalami tren
belanja modal yang demikian. Pada beberapa bulan tertentu penyerapan mengalami fluktuatif dibanding
rata-rata penyerapan belanja modal secara nasional. Hal tersebut dimungkinkan karena tahapan
penyelesaian pekerjaan yang berbeda-beda pada masing-masing kegiatan di setiap regional. Hal yang
menarik adalah lonjakan di Desember 2018. Realisasi bulan Desember mencapai 23,42%, jauh lebih tinggi
dibandingkan realisasi bulan November yang mencapai 9,71%. Lonjakan di Desember disebabkan karena
penyelesaian pekerjaan fisik yang sebagian besar baru selesai di bulan Desember, sebagai akibat lamanya
waktu proses pengerjaan fisik.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dialokasikan pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan
masyarakat. Beberapa output dari belanja bantuan sosial antara lain adalah bantuan pangan non tunai
(BPNT) dan Rastra, Program Indonesia Pintar, Beasiswa Bidikmisi, Jaminan Kesehatan nasional (JKN) serta
bantuan sosial lainnya dalam rangka perlindungan sosial kepada masyarakat.

Sampai dengan akhir tahun 2018, alokasi belanja bantuan sosial mencapai Rp86,41 triliun. Sebagian besar
belanja bantuan sosial dialokasikan di regional Jawa, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Tercatat alokasi
belanja bantuan sosial 99% lebih berada di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas
belanja bantuaan sosial di salurkan melalui unit-unit Kantor Pusat Kementerian/lembaga yang berada di
Prov. DKI Jakarta.

Tabel Pagu Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 (Miliar Rupiah)

Provinsi Pagu Realisasi Sisa Blokir

Sumatera 164,57 Smt I Smt II Total Persen
Jawa 85.966,88 41,91 96,78
Kalimantan 117,35 159,27 97,57 5,30 0
Bali Nusra 56,80 44.983,20 96,48 2.085,19 0,10
Sulawesi 51,49 10,50 38.898,49 83.881,69 96,13
Maluku Papua 89,00 11,64 99,05 2,00 0
Nasional 85,43 18,45 44,30 54,80 98,55 1,99 0
86.414,16 14,38 97,57 0,84 0
37,86 49,50 1,24 0
45.080,09 2.096,56 0.10
69,71 88,16

69,81 84,19

39.237,51 84.317,60

21 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Secara akumulai realisasi penyerapan belanja bantuan sosial terhadap pagu berjalan mencapai 97,57%,
tentunya merupakan capaian yang sangat baik. Sementara secara regional, penyerapan berkisar antara 96-
99%, dimana capaian tertinggi tercatat pada regional Sulawesi yakni sebesar 99,05%. Hampir semua
provinsi memiliki capaian diatas target capaian 90% kecuali Provinsi Jambi. Dengan alokasi belanja bansos
sebesar Rp19,21 Triliun hanya mampu terserap sebesar 79,40%. Rendahnya realisasi belanja bansos di
Provinsi Jambi disebabkan oleh alokasi belanja untuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang
hanya terserap 22,99%. Selain itu, terdapat alokasi penyaluran PIP yang tidak terserap sama sekali.
Ketidakserapan alokasi PIP untuk siswa madrasah di Provinsi Jambi diduga karena kesalahan administrasi.
Penyaluran PIP sekolah madrasah di lingkup Kementerian Agama dilakukan secara terpusat.

Beberapa output yang memiliki capaian rendah di semua regional salah satunya pada output siswa sekolah
penerima KIP, yakni penyaluran PIP/KIP untuk siswa sekolah non islam atau selain siswa madrasah yang
berada di lingkup Kementerian Agama. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan siswa yang memenuhi
syarat untuk diberikan bantuanPIP.

Grafik Realisasi Bulanan Bantuan Sosial K/L Tahun 2018 (Persen)

30,00 9,86 14,86 12,91 12,65
20,00 6,19 4,65 9,86
10,00 6,75 2,58 4,85 7,50 4,91
Apr Mei
0,00 Kalimantan

jan Feb Mar Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Sumatera Jawa Bali Nusra Sulawesi Maluku Papua nasional

Sumber : OMSPAN, diolah melalui apliksi MEBE (cut off 24 Januari 2018)

Berdasarkaan karakteristiknya, pola realisasi belanja bantuan sosial terbagi menjadi 4, yaitu (1) belanja
bansos yang pencairannya terkait waktu kegiatan, seperti beasiswa Bidik Misi dan Program Indonesia
Pintar/PIP, (2) belanja bansos yang sifatnya hanya diberikan sekali, seperti KAT, bantuan rehabilitasi, KUBE,
TASA dan bantuan alat bantu (3) belanja bansos yang diberikan secara rutin/bertahap, seperti PBI, PKH dan
bantuan pangan, serta (4) belanja bansos terkait bencana yang pencairannya hanya pada saat terjadi
bencana. Beberapa karakteristik tersebut menyebabkan pola pencairan belanja bantuan sosial yang sangat
berfluktuatif pada setiap bulannya.

Tren penyerapan belanja bantuan sosial secara nasional sangat dipengaruhi oleh penyerapan belanja
bantuan sosial di Prov. DKI Jakarta dimana 99% lebih alokasi belanja bantuan sosial terpusat di Prov. DKI
Jakarta. Secara nasional, terlihat penurunan realisasi sejak bulan Agustus hingga November 2018,
kemudian meningkat lagi pada bulan Desember 2018. Penurunan tersebut disebabkan karena sebagian
besar alokasi untuk pembayaran JKN dan PKH sebagian besar telah terealisasi sampai dengan bulan Juli.
Dampak penyerapan belanja JKN dan PKH sangat besar terhadap penyerapan belanja bantuan sosial seara
keseluruhan karena proporsinya yang besar. Sementara peningkatan realisasi belanja bantuan sosial pada
desember 2018 disebabkan karena peningkatan pemnyaluran dana tanggap darurat untuk korban bencana
alam pada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), terutama untuk korban bencana di NTB dan
Palu Sulawesi Tenggara.

22 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

BAB II

KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

A. Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN

Belanja yang berkualitas salah satunya didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik, dari sisi regulasi,
proses bisnis, dan sistem pelaksanaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan yang baik, dilakukan pengukuran pada empat aspek yaitu (1) kesesuaian perencanaan dan
penganggaran, (2) efektivitas pelaksanaan kegiatan, (3) kepatuhan terhadap regulasi, dan (4) efisiensi
pelaksanaan anggaran yang kesemuanya menggambarkan keseluruhan tahapan Tahapan pelaksanaan
anggaran dimulai dari diterbitkannya dokumen otorisasi sampai dengan pertanggungjawaban.

Gambar Tahapan Pengelolaan Keuangan

Tahapan Pelaksanaan Anggaran Indikator
Dokumen Isian Pelaksanaan (a) Revisi DIPA; (b) Deviasi Halaman III DIPA; (c) Pagu Minus
Anggaran
Penetapan Pejabat Tidak ada indikator. Kinerja dapat dilihat dari keterlambatan
Perbendaharaan penetapan SK Pejabat Perbendaharaan
Pengadaan Barang/Jasa & Data Kontrak
Pembuatan Komitmen
Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Perencanaan Kas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian
Penyelesaian Tagihan dan a)Penyerapan Anggaran; (b) Penyelesaian Tagihan; (c) Pengelolaan
Pembayaran UP/TUP; (d) Pengembalian/Kesalahan SPM; (e) Retur SP2D; (f)
Dispensasi SPM 6
Pelaporan LPJ Bendahara

Sumber : Direktorat PA

Setiap tahapan memiliki indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Untuk itu keseluruhan
tahapan dan empat aspek pengukuran tersebut diturunkan ke dalam 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran atau yang lebih dikenal dengan akronim IKPA. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat bagaimana
K/L mengelola anggarannya sekaligus sebagai early warning adanya permasalahan pada tahapan
pelaksanaan anggaran.

23 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Tabel Indikator Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Sumber : Direktorat PA

a. Aspek Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran
Aspek Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran melihat kesesuaian antara eksekusi dengan
perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat sebelumnya. Dengan perencanaan yang baik maka akan
mempermudah tahapan pelaksanaan dan semakin sedikit deviasi atau perubahan yang terjadi di sepanjang
tahun anggaran berjalan.
b. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan melihat efektivitas Satuan Kerja dalam kegiatan pengelolaan
anggarannya, baik dari sisi administrasi seperti ketepatan waktu penyelesaian tagihan dan jumlah retur
SP2D maupun dalam ketercapaian penyerapan anggaran.
c. Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi
Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi melihat sejauh mana kedisiplinan Satuan Kerja dalam mematuhi
regulasi dalam administrasi pelaksanaan anggaran, seperti ketentuan terkait ketepatan waktu pengajuan
revolving UP, ketepatan waktu rekon LPJ Bendahara, ketepatan waktu penyampaian data kontrak, dan
beberapa regulasi lainnya.
d. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan melihat efisiensi pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan
sebagaimana terlihat pada ketepatan waktu penyampaian perencanaan kas dan persentase pengembalian
SPM. Aspek ini mengukur sejauh mana Satuan Kerja mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan
secara efisien.

24 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

B. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Nasional
Secara Nasional nilai IKPA 2018 tingkat wilayah mengindikasikan peningkatan baik secara agregat ataupun
masing-masing indikator. Secara agregat nilai IKPA 2018 melonjak 11,07 point. Perbaikan nilai tersebut
ditopang oleh hampir seluruh indikator, kecuali Dispensasi SPM. Lebih detil terdapat 3 indikator yang
mengalami peningkatan di atas rata-rata, antara lain Rekon LPJ, Revisi DIPA, dan Data Kontrak.

Tabel Indikator Pelaksanaan Anggaran Anggaran 2017-2018

Sumber : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tw IV 2018, Direktorat PA
Kinerja kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dari 73,42 (2017) menjadi 95,71 (2018). Capaian ini ditunjang dengan adanya peningkatan kinerja revisi
DIPA sesuai target, deviasi Halaman III DIPA dengan rata-rata deviasi per bulan yang telah berada pada
angka 10,90%, dan besaran pagu minus yang semakin berkurang. Hal ini merupakan hasil efektifnya
himbauan kepada K/L untuk segera mengajukan revisi administratif Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb
setempat.
Kinerja kepatuhan terhadap regulasi mengalami peningkatan dari 74,16 (2017) menjadi 88,85 (2018).
Capaian ini masih dapat terus dioptimalkan, yakni pada indikator pengelolaan UP, ketepatan waktu
penyampaian data kontrak, dan LPJ Bendahara. Sedangkan pada kinerja dispensasi SPM sudah semakin
baik dengan berkurangnya dispensasi di tahun 2018 sebesar -25,17 persen dibandingkan dengan tahun
2017.
Kinerja efektifitas pelaksanaan kegiatan mengalami peningkatan dari 92,79 (2017) menjadi 97,53 (2018).
Pada aspek ini, yang menjadi perhatian adalah kinerja pada indikator penyelesaian tagihan dapat
dioptimalkan pada periode mendatang sejalan dengan meningkatnya kedisiplinan satker dalam
menyelesaikan tagihan secara tepat waktu.
Kinerja efisiensi pelaksanaan anggaran mengalami peningkatan dari 85,37 (2017) menjadi 92,10 (2018).
Peningkatan tersebut terjadi pada kedua indikator, yakni renkas dan kesalahan SPM. Capaian ini masih
dapat dioptimalkan pada periode berikutnya.

25 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Tabel Perkembangan IKPA dan Jumlah Transaksi 2017-2018

2018 2017

UP/TUP Data Kontrak
100,00 Kesalahan SPM
Dispensasi SPM
Retur SP2D
80,00

Pagu Minus 60,00
40,00

20,00

Realisasi -

Renkas Hal III DIPA

Rekon LPJ Revisi DIPA

Penyelesaian Tagihan

Sumber : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tw IV 2018, Direktorat PA
Kinerja efisiensi pelaksanaan anggaran mengalami peningkatan diseluruh indikator. Terdapat tiga indikator
yang dapat ditingkatkan lebih lanjut pada tahun 2019, yaitu pada indikator Pengelolaan UP, Data Kontrak
dan Halaman III DIPA.

26 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Tabel Sebaran IKPA Wilayah Tahun 2018

Sumber : Direktorat PA
Dari grafik peta di atas, terlihat seluruh Kanwil DJPb selaku Kuasa BUN/Pembina Satuan Kerja K/L memiliki
nilai terbaik. Nilai tertinggi 96,34 diperoleh Kanwil DJPb DI Yogyakarta, dan terendah 91,59 diperoleh
Kanwil DJPb DKI Jakarta. Tentu tidak sebanding jika hanya memperbandingkan nilai tanpa melihat
perbedaan karakter masing-masing wilayah (kawasan).
C. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Sumatera

Regional Sumatera terdiri dari 10 Kanwil DJPb yaitu,
Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi
Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung

Rataan nilai IKPA regional Sumatera 93,68 naik 10,85 poin (13,10%) dibandingkan pada tahun 2017. Seluruh
Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas 10%. Nilai tertinggi diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Bangka
Belitung 95,64, sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu 91,66. Sedangkan
peningkatan tertinggi diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara.

27 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Sumatera 2018

KEPRI 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 94,98
BABEL 2017 2018 95,64
BENGKULU 91,66
LAMPUNG 93,75
SUMSEL 94,59
JAMBI 93,45
93,78
RIAU 93,49
SUMBAR 93,40
92,04
SUMUT 93,68
ACEH 90,00 100,00

PULAU SUMATERA
0,00

Sumber : Direktorat PA

Jika dilihat lebih detil, terdapat 3 indikator yang masih dapat ditingkatkan. Indikator Pengelolaan UP
memiliki rataan 84,80 poin, indikator Data Kontrak 77,10 poin, dan indikator Halaman III DIPA 89,99 poin.

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Sumatera 2017-2018

SUMATERA Dispensasi UP/TUP Data
ACEH SPM 100 Kontrak
SUMUT
SUMBAR Pagu 80 Kesalahan
RIAU Minus 60 SPM
JAMBI 40
SUMSEL Realisasi 20 Retur
LAMPUNG SP2D
BENGKULU 0
BABEL
KEPRI Renkas Hal III
DIPA
Sumber : Direktorat PA Rekon
LPJ Revisi
DIPA

Penyelesaian
Tagihan

28 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

a. Pengelolaan UP

Nilai Indikator Pengelolaan UP pada Kanwil DJPb kawasan Sumatera berada pada kisaran 80,00
sampai dengan 89,00. Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung memperoleh nilai tertinggi,
sedangkan Kanwil DJPb Provinsi Aceh memperoleh nilai terendah.

Berdasarkan hasil laporan Kanwil DJPb lingkup Sumatera, terdapat beberapa permasalahan yang
perlu mendapat perhatian. Permasalahan yang terjadi pada satker lingkup Sumatera terkait
dengan pengelolaan UP antara lain:
- Satker menunggu UP terpakai 80 persen atau lebih sebelum mempertanggungjawabkan

atau mengajukan GUP ke KPPN.
- Masih ada satker yang mengalami masalah dalam menginput pertanggungjawaban kwitansi

pada Aplikasi SAS.
- Batas waktu GUP antara PMK dan perhitungan IKPA tidak sinkron.
- Kualitas SDM satker.
- Lokasi satker jauh.

b. Data Kontrak

Rataan nilai indikator Data Kontrak pada kawasan Sumatera menjadi yang terendah dari seluruh
kawasan. Nilai Indikator Data Kontrak pada Kanwil DJPb kawasan Sumatera berada pada kisaran
64,00 sampai dengan 86,00. Kanwil DJPb Bangka Belitung mencapai nilai tertinggi, sedangkan
nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Bengkulu.

Merujuk pada laporan Kanwil DJPb lingkup Sumatera, beberapa penyebab rendahnya nilai
indikator Data Kontrak antara lain:
- Kesulitan dalam perekaman data kontrak.
- Belum lengkapnya data/parameter yang harus diinput pada aplikasi.
- Kebijakan intern K/L/satker yang berakibat addendum maupun pembatalan data kontrak.
- Keterlambatan Pengurusan Jaminan Uang Muka (JUM) yang disebabkan oleh keterlambatan

data yang diberikan oleh dari Pihak Ketiga/pemberi jasa.
- Masih terdapatnya Bank yang masih berbeda Format Bank Garansinya dengan PMK Nomor

145/PMK.05/2017.
- Kurangnya pemahaman satker terhdap perlunya penyampaian kontrak secara tepat waktu

ke KPPN setelah kontrak ditandatangani PPK.
- Keterlambatan penyampaian data kontrak kepada operator.
- Kendala teknis pendaftaran data suplier baru dan data kontrak baru ke SPAN
- Pejabat terkait tidak ditempat
- Volume kerja tinggi dimana pada saat tertentu terdapat kegiatan yang cukup menyita waktu

satker sehingga menyebabkan penyampaian data kontrak terbengkalai.

c. Halaman III DIPA

Meskipun memiliki rataan nilai tertinggi diantara seluruh kawasan, Indikator Halaman III DIPA
regional Sumatera masih memiliki ruang perbaikan. Nilai Indikator Halaman III DIPA pada Kanwil
DJPb kawasan Sumatera berada pada kisaran 87,51 sampai dengan 94,41. Kanwil DJPb Provinsi
Bangka Belitung mencapai nilai tertinggi, sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi
Lampung.

Menurut hasil Laporan Kanwil DJPb lingkup Sumatera terdapat beberapa permasalahan terkait
indikator Halaman III DIPA, antara lain:
- Perlu dilakukan penyempurnaan pada aplikasi dimana Halaman III DIPA menjadi batas

tertinggi penarikan dana.
- Satker kurang peduli terhadap urgensi akurasi rencana penarikan dana yang tercantum pada

halaman III DIPA bagi kelangsungan kas pemerintah.
- Kurangnya koordinasi antara penanggungjawab kegiatan dengan pengelola keuangan

satker.

29 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

- Satker tidak mempunyai perencanaan dan koordinasi yang matang antara rencana kegiatan
(action plan) dengan alokasi dana dalam POK.

- Peran KPPN dalam mengawal terselenggaranya RPD bulanan dengan tertib belum optimal.
- Belum ada sanksi tegas terhadap satker yang tidak melakukan penyesuaian RPD pada awal

tahun anggaran.
- Tidak adanya sanksi (punishment) sehingga sebagian besar Satker melakukan revisi halaman

III DIPA hanya sekedar memenuhi kewajiban.
- Pada beberapa Satker, pejabat pengelola keuangan kesulitan menentukan perencanaan

penarikan dana karena tidak adanya guideline (kalender kegiatan) yang jelas dari bidang
teknis kapan kegiatan akan dilakukan.
- Satker telah melakukan revisi Halaman III DIPA di Kanwil DJPb ketika ada revisi ke DJA melalui
eselon I, acapkali Halaman III DIPA yang telah diupdate kembali ke posisi semula sebelum
diupdate.

D. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Jawa

Regional Jawa terdiri dari 6 Kanwil
DJPb yaitu, Provinsi Banten, Provinsi

DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI
Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur

Rataan nilai IKPA regional Jawa 94,18 naik 10,46 poin (12,50%) dibandingkan pada tahun 2017. Seluruh
Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas 10%. Nilai tertinggi diperoleh Kanwil DJPb Provinsi DI
Yogyakarta 96,34 sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta 91,59. Sedangkan
peningkatan tertinggi diperoleh Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, 14,80%.

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Jawa 2018

JAWA TIMUR 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 92,66
DI YOGJAKARTA 96,34
JAWA TENGAH 95,14

JAWA BARAT 94,44
DKI JAKARTA 91,59

BANTEN 94,90
PULAU JAWA 94,18
90,00 100,00
0,00

Sumber : Direktorat PA

Sama halnya dengan regional Sumatera, pada regional Jawa terdapat 3 indikator yang masih dapat
ditingkatkan. Indikator Pengelolaan UP memiliki rataan 86,83 poin, indikator Data Kontrak 82,67 poin, dan
indikator Halaman III DIPA 88,68 poin.

30 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Jawa 2017-2018

JAWA Dispensasi UP/TUP Data
BANTEN SPM 100,00 Kontrak
DKI JAKARTA
JAWA BARAT Pagu 80,00 Kesalahan
Minus 60,00 SPM
40,00
Realisasi 20,00 Retur
SP2D
0,00

JAWA TENGAH Renkas Hal III
DI YOGJAKARTA DIPA
JAWA TIMUR Rekon
LPJ Revisi
Sumber : Direktorat PA DIPA

Penyelesaian
Tagihan

a. Pengelolaan UP

Regional Jawa memiliki rataan nilai tertinggi Pengelolaan UP diantara seluruh kawasan. Meskipun
demikian nilai indikator tersebut masih dapat ditingkatkan. Nilai Indikator Pengelolaan UP pada
Kanwil DJPb lingkup Jawa berada pada kisaran 84,00 sampai dengan 91,00. Kanwil DJPb Provinsi
DI Yogyakarta mencapai nilai tertinggi, sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi
DKI Jakarta.

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb lingkup Jawa terdapat beberapa permasalahan yang perlu
mendapat perhatian. Permasalahan terkait pengelolaan UP yang terjadi pada satker lingkup Jawa
antara lain:
- Kurangnya pemahaman Pejabat Pengelola Keuangan terkait aturan penyampaian Data

Kontrak.
- Masih banyaknya satker yang melakukan revolving GUP setelah hampir mencapai 100%.

b. Data Kontrak

Nilai Indikator Pengelolaan UP pada Kanwil DJPb lingkup Jawa berada pada kisaran 76,00 sampai
dengan 87,00. Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta mencapai nilai tertinggi, sedangkan nilai
terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb lingkup Jawa terdapat beberapa permasalahan, antara lain:
- Kontrak ditandatangani sebelum dokumen pendukung lengkap, sehingga memerlukan

waktu yang cukup untuk menyampaikan ke KPPN.
- Satker belum memahami pentingnya ketepatan penyampaian data kontrak.
- Adanya pengakuan dari satker bahwa kontrak ditandatangani tidak sesuai tanggal

penandatanganan.

c. Halaman III DIPA

Nilai Indikator Pengelolaan UP pada Kanwil DJPb lingkup Jawa berada pada kisaran 84,64 sampai
dengan 92,38. Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta mencapai nilai tertinggi, sedangkan nilai
terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Banten.

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb lingkup Jawa terdapat beberapa permasalahan, antara lain:
1.) Satker tidak mengetahui adanya penilaian terhadap Halaman III DIPA.

31 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

2.) Telah dilakukan revisi Hal III DIPA di Kanwil, akan tetapi saat ada revisi di Eselon I, Hal III
kembali seperti semula.

3.) Tidak adanya punishment apabila terjadi gap yang besar antara perencanaan dan realisasi.
4.) Revisi Hal III DIPA memerlukan ijin eselon I bagi satker DK/TP, sehingga satker DK/TP tidak

akan memerlukan revisi Hal III DIPA jika tidak diperlukan.

E. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Kalimantan

Regional Kalimantan terdiri dari 5 Kanwil DJPb yaitu,
Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,

Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan
Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara

Seluruh Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas 10% kecuali Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
yang baru terbentuk pada tahun 2017. Nilai tertinggi diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
95,88 sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara 93,19. Meskipun baru
saja terbentuk, akan tetapi nilai IKPA Kanwil DJPb Kalimantan Utara mampu melampaui beberapa Kanwil
pendahulunya. Sedangkan peningkatan tertinggi diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, 13,99%.

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Kalimantan 2018

KALTARA 93,19

KALTIM 94,05

KALSEL 95,88

KALTENG 95,73

KALBAR 94,50

PULAU KALIMANTAN 94,67

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Sumber : Direktorat PA

Kondisi nilai IKPA di Regional Kalimantan sama halnya dengan Sumatera dan Jawa. Di regional Kalimanta,
terdapat 3 indikator yang masih dapat ditingkatkan. Indikator Pengelolaan UP memiliki rataan 85,20 poin,
indikator Data Kontrak 82,60 poin, dan indikator Halaman III DIPA 88,94 poin.

32 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Kalimantan 2017-2018

KALIMANTAN Dispensasi UP/TUP Data
KALBAR SPM 100,00 Kontrak
KALTENG
KALSEL Pagu 80,00 Kesalahan
KALTIM Minus 60,00 SPM
KALTARA 40,00
Realisasi 20,00 Retur
Sumber : Direktorat PA SP2D
0,00

Renkas Hal III
DIPA
Rekon
LPJ Revisi
DIPA

Penyelesaian
Tagihan

a. Pengelolaan UP

Nilai Indikator Pengelolaan UP pada Kanwil DJPb lingkup Kalimantan berada pada kisaran 80,00
sampai dengan 89,00. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mencapai nilai tertinggi,
sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Timur.

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb lingkup Kalimantan terdapat beberapa permasalahan yang
perlu mendapat perhatian. Secara umum pengelolaan UP sudah bagus namun masih terjadi
keterlambatan yang dikarenakan bisa kinerja satker yang tidak bagus atau lokasi satker jauh dari
KPPN dan tidak tersedia biaya perjalanan dinas setiap bulan.

b. Data Kontrak

Nilai Indikator Data Kontrak pada Kanwil DJPb lingkup Kalimantan berada pada kisaran 76,00
sampai dengan 89,00. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah mencapai nilai tertinggi,
sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimanta Utara.

Berdasarkan rangkuman hasil EPA Kanwil DJPb lingkup Kalimantan terdapat beberapa
permasalahan terkait indikator Data Kontrak. Permasalahan tersebut antara lain:
- Keterlambatan pengurusan jaminan uang muka (UM) dari pihak ketiga terhadap kontrak

yang membutuhkan input data jaminan UM sebelum pengajuan data kontrak ke KPPN.
- Kurang inovasi atau pendekatan Kepala KPPN terhadap satuan kerja yang sering terlambat

menyampaikan ADK Kontrak.
- Petugas di KPPN tidak dapat memprediksi satker yang mempunyai potensi terlambat

menyampaikan ADK Kontrak.
- Sebelum didaftarkan ke KPPN, ada pemeriksaan terlebih dahulu di internal satuan kerja.
- Berkas kontrak lambat diterima oleh satker dari pihak ketiga.
- Kurangnya kompetensi dan kepatuhan SDM petugas yang mendaftarkan kontrak ke KPPN,

khususnya terhadap norma waktu pendaftaran data kontrak.

33 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

c. Halaman III DIPA

Nilai Indikator Halaman III DIPA pada Kanwil DJPb lingkup Kalimantan berada pada kisaran 81,06
sampai dengan 92,20. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mencapai nilai tertinggi, sedangkan
nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimanta Utara.

Sesuai hasil EPA Kanwil DJPb lingkup Kalimantan, permasalahan terkait indikator Halaman III
DIPA, antara lain:
- Penyusunan Halaman III DIPA tidak berdasarkan pada rencana kegiatan satuan kerja per

bulan.
- Perencanaan kegiatan yang melibatkan unit di luar satuan kerja, seperti kantor pusat

kementerian/Lembaga.
- Beberapa satuan kerja ada yang menemui masalah pada saat hendak revisi Halaman III DIPA

pada aplikasi.
- Pengadaan barang/jasa yang melebihi waktu yang direncanakan.

F. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Bali Nusra

Regional Bali dan Nusa Tenggara
terdiri dari 3 Kanwil DJPb yaitu,
Provinsi Bali, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, dan Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Rataan nilai IKPA regional Bali dan Nusa Tenggara 94,24 naik 11,15 poin (13,42%) dibandingkan pada tahun
2017. Seluruh Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas 10%. Nilai tertinggi diperoleh Kanwil DJPb
Provinsi Nusa Tenggara Timur 95,81 sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Nusa
Tenggara Barat 91,71. Meskipun menjadi yang terendah dalam kawasan tersebut, nilai Kanwil DJPb Provinsi
NTB meningkat pesat 15,29%.

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Bali Nusra 2018

NTB 91,71

NTT 95,81

BALI 95,21

PULAU BALINUSRA 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 94,24
90,00 100,00
0,00 10,00

Sumber : Direktorat PA

34 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Pada regional Bali dan Nusa Tenggara terdapat 4 indikator yang masih dapat ditingkatkan. Indikator
Pengelolaan UP memiliki rataan 83,33 poin, indikator Data Kontrak 81,33 poin, indikator Halaman III DIPA
89,25 poin, dan indikator Rekon LPJ Bendahara 86,77 poin.

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Bali Nusra 2017-2018

BALINUSRA UP/TUP Data
BALI Dispensasi 100,00 Kontrak
NTT
NTB SPM 80,00 Kesalahan
SPM
Sumber : Direktorat PA Pagu 60,00
Minus 40,00 Retur
SP2D
20,00

Realisasi 0,00

Renkas Hal III
DIPA
Rekon
LPJ Revisi
DIPA

Penyelesaian
Tagihan

a. Pengelolaan UP

Nilai Indikator Pengelolaan UP pada Kanwil DJPb lingkup Bali dan Nusa Tenggara berada pada
kisaran 78,00 sampai dengan 87,00. Kanwil DJPb Provinsi NTT mencapai nilai tertinggi, sedangkan
nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi NTB.

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb lingkup Bali dan Nusa Tenggara terdapat beberapa
permasalahan Pengelolaan UP yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
1.) Kecenderungan satker untuk mengajukan pertanggungjawaban UP secara sekaligus, setelah

mendekati persentase 100% dari total UP.
2.) Pengumpulan bukti kelengkapan yang lama. Kesulitan lokasi dan keterbatasan biaya ke

KPPN.
3.) Keterlambatan rekonsiliasi.
4.) Nilai UP yang terlalu besar.

b. Data Kontrak

Nilai Indikator Data Kontrak pada Kanwil DJPb lingkup Bali dan Nusa Tenggara berada pada
kisaran 70,00 sampai dengan 88,00. Kanwil DJPb Provinsi NTT mencapai nilai tertinggi, sedangkan
nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi NTB.

Sesuai laporan Kanwil DJPb lingkup Bali dan Nusa Tenggara, permasalahan terkait indikator Data
Kontrak, antara lain:
1.) Harus meminta kelengkapan kepada penyedia barang/jasa.
2.) Kecenderungan satker untuk menyampaikan kontrak bersamaan dengan pengajuan SPM.
3.) Kendala jarak dan lokasi satker.
4.) Addendum kontrak.

c. Halaman III DIPA

Nilai Indikator Halaman III DIPA pada Kanwil DJPb lingkup Bali dan Nusa Tenggara berada pada
kisaran 84,38 sampai dengan 93,02. Kanwil DJPb Provinsi NTT mencapai nilai tertinggi, sedangkan
nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi NTB.

35 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb lingkup Bali dan Nusa Tenggara terdapat beberapa
permasalahan Halaman III DIPA yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
1.) Kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan.
2.) Kesalahan penulisan nama bank penerima. Rekening tidak aktif/tutup/pasif.

d. Rekon LPJ Bendahara
Rataan Indikator LPJ Bendahara pada Kawasan Bali dan Nusa Tenggara menjadi yang terkecil
diantara seluruh kawasan Nilai Indikator LPJ Bendahara pada Kanwil DJPb lingkup Bali dan Nusa
Tenggara berada pada kisaran 75,01 sampai dengan 94,78. Kanwil DJPb Provinsi Bali mencapai
nilai tertinggi, sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi NTB. Meskipun demikian,
tidak terdapat permasalahan pada indikator Rekon LPJ Bendahara yang diekspose dalam hasil
EPA Kanwil Lingkup Bali dan Nusa Tenggara.

G. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Sulawesi

Regional Sulawesi terdiri dari 6 Kanwil DJPb yaitu,
Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi

Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Barat

Rataan nilai IKPA regional Sulawesi 94,23 naik 11,28 poin (13,60%) dibandingkan pada tahun 2017. Seluruh
Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas 10% kecuali Prov Sulawesi Barat. Nilai tertinggi diperoleh Kanwil
DJPb Provinsi Sulawesi Selatan 95,50 sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi
Tengah 92,09. Sedangkan peningkatan tertinggi diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Sulawesi 2018

SULBAR 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 93,32
SULUT 94,64
94,97
GORONTALO 94,85
SULTRA
92,09
SULTENG 95,50
SULSEL
94,23
PULAU SULAWESI 90,00 100,00
0,00 10,00

Sumber : Direktorat PA

36 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Sama halnya dengan regional Sumatera, Jawa dan Kalimantan, regional Sulawesi terdapat 3 indikator yang
masih memiliki ruang perbaikan. Indikator Pengelolaan UP memiliki rataan 84,67 poin, indikator Data
Kontrak 83,17 poin, dan indikator Halaman III DIPA 86,59 poin.

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Bali Nusra 2017-2018

SULAWESI UP/TUP Data
SULSEL Dispensasi 100,00 Kontrak
SULTENG
SULTRA SPM 80,00 Kesalahan
GORONTALO SPM
SULUT Pagu 60,00
SULBAR Minus 40,00 Retur
SP2D
Sumber : Direktorat PA 20,00

Realisasi 0,00

Renkas Hal III
DIPA
Rekon
LPJ Revisi
DIPA

Penyelesaian
Tagihan

a. Pengelolaan UP

Regional Sulawesi memiliki nilai Indikator Pengelolaan UP pada kisaran 82,00 sampai dengan
89,00. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mencapai nilai tertinggi, sedangkan nilai terendah
diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb lingkup Sulawesi terdapat beberapa permasalahan yang perlu
mendapat perhatian, antara lain:
- Pengambilan UP yang terlalu besar untuk pembiayaan kebutuhan operasional dalam satu

bulan.
- Kurangnya pemahaman dan kesadaran satker dalam pengelolaan UP dan kewajiban untuk

melakukan revolving dana paling lambat satu bulan dengan batasan minimal pengeluaran
UP mencapai 50%.
- Penghimpunan dan pengecekan bukti pengeluaran yang memerlukan waktu lama baik dari
pelaksana kegiatan maupun dari pejabat perbendaharaan.
- Pengajuan revolving UP dilakukan pada batas akhir sehingga memiliki risiko keterlambatan
karena penerbitan SP2D di hari berikutnya serta apabila terjadi pengembalian/kesalahan
SPM juga memungkinkan terjadi keterlambatan.
- Kendala geografis, jarak, lokasi dan biaya satker menuju KPPN.

b. Data Kontrak

Regional Sulawesi memiliki nilai Indikator Data Kontrak pada kisaran 75,00 sampai dengan 88,00.
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara mencapai nilai tertinggi, sedangkan
nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat.

Merujuk laporan Kanwil DJPb lingkup Sulawesi terdapat beberapa permasalahan Data Kontrak
yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
- Adanya pergantian PPK.
- Adanya keterlambatan penyampaian dokumen kontrak oleh pihak ketiga, adanya rangkap

tugas petugas bagian keuangan sehingga ada kontrak yang terlambat diinput di aplikasi SAS.
- Kurangnya pemahaman batas waktu penyampaian data kontrak.

37 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

- Penyampaian NPWP dan Nomor Rekening yang benar dari Pihak Ketiga lambat diterima.
- Keterlambatan para pejabat perbendaharaan dalam merekam data kontrak dan lokasi satker

yang jauh dari KPPN pembayar sehingga tidak rutin melakukan perjalanan ke KPPN.

c. Halaman III DIPA
Regional Sulawesi memiliki nilai Indikator Halaman III DIPA pada kisaran 82,51 sampai dengan
91,16. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan mencapai nilai tertinggi, sedangkan nilai terendah
diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah.
Sesuai dengan laporan Kanwil DJPb lingkup Sulawesi terdapat beberapa permasalahan Data
Kontrak yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
- Masih ditemui Satker yang membuat rencana penarikan bulanan dengan sistem total pagu
dibagi 12 bulan atau dengan mekanisme tren.
- Adanya kesulitan dalam memperoleh data rencana penarikan dana dari pelaksana kegiatan.
- Kualitas perencanaan yang kurang baik disertai tidak adanya proses penyesuaian/update
halaman III DIPA.
- Belum adanya perhatian instansi satker terhadap halaman III DIPA hal tersebut dipicu oleh
kekurangpahaman satker akan pentingnya dokumen ini dalam rangka pengelolaan kas
negara secara keseluruhan.
- Belum adanya sanksi kepada satker dengan tingkat perencanaan yang rendah.
- Satker tidak konsisten dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan karena terjadi perubahan
rencana/kalender kegiatan.
- Penyesuaian realisasi karena adanya blokir anggaran.
- Lokasi kantor yang jauh dari Kanwil serta tidak tersedianya dana perjalanan dinas yang
mencukupi untuk melakukan revisi halaman III DIPA.

H. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kawasan Papua Maluku

Regional Maluku dan Papua terdiri dari 4 Kanwil DJPb
yaitu, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi

Papua, dan Provinsi Papua Barat

Rataan nilai IKPA regional Jawa 94,08 naik 12,28 poin (15,01%) dibandingkan pada tahun 2017. Angka ini
merupakan tertinggi diantara seluruh kawasan. Seluruh Kanwil mengalami peningkatan nilai di atas 10%,
bahkan Kanwil DJPb Provinsi Papua mencapai 20,55%. Nilai tertinggi diperoleh Kanwil DJPb Provinsi
Maluku Utara 95,76 sedangkan nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat 93,40

38 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Papua Maluku 2018

MALUKUPAPUA

PAPUA BARAT 93,40

PAPUA 93,67

MALUKU 93,50

MALUT 95,76

PULAU MALUKU PAPUA 94,08

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Sumber : Direktorat PA

Sama halnya dengan regional Bali dan Nusa Tenggara, pada regional Maluku dan Papua terdapat 4 indikator
yang masih dapat ditingkatkan. Indikator Pengelolaan UP memiliki rataan 81,50 poin, indikator Data
Kontrak 82,25 poin, indikator Halaman III DIPA 88,43 poin, dan indikator Rekon LPJ 87,12 poin.

Tabel Perkembangan IKPA Kawasan Papua Maluku 2018

MALUKUPAPUA UP/TUP Data
MALUT Dispensasi 100,00 Kontrak
MALUKU
PAPUA SPM 80,00 Kesalahan
PAPUA BARAT SPM
Pagu 60,00
Sumber : Direktorat PA Minus 40,00 Retur
SP2D
20,00

Realisasi 0,00

Renkas Hal III
DIPA
Rekon
LPJ Revisi
DIPA

Penyelesaian
Tagihan

a. Pengelolaan UP

Regional Maluku dan Papua memiliki nilai Indikator Pengelolaan UP pada kisaran 78,00 sampai
dengan 88,00. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mencapai nilai tertinggi, sedangkan nilai
terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku.

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb lingkup Maluku dan Papua terdapat beberapa permasalahan
yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
- Kecenderungan satker mengajukan revolving secara sekaligus saat UP telah digunakan lebih

dari 90%.

39 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

- Keterlambatan pengajuan revolving UP, diantaranya: (a) pengumpulan bukti lama; (b)
kendala jarak, lokasi dan biaya SPPD ke KPPN; (c) terkena sanksi keterlambatan
rekon/penyampaian LPJ dari KPPN; serta (d) Besaran UP melebihi kebutuhan bulanan.

b. Data Kontrak
Regional Maluku dan Papua memiliki nilai Indikator Data Kontrak pada kisaran 79,00 sampai
dengan 88,00. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mencapai nilai tertinggi, sedangkan nilai
terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat.
Berdasarkan laporan Kanwil DJPb lingkup Maluku dan Papua terekspose beberapa permasalahan
Data Kontrak yang perlu mendapat perhatian, antara lain:
- Kontrak dibuat tertanggal surut.
- Anggapan menyampaikan sekaligus bersamaan dengan SPM lebih efektif karena kendala
jarak dan lokasi satker jauh dari KPPN sementara akses internet terbatas.
- Kompetensi SDM satker terkait perekaman informasi dalam aplikasi terbatas, beberapa
satker sangat tergantung hanya kepada satu orang operator.
- Koordinasi antara PPK dan operator yang belum berjalan baik.
- Belum ada sanksi tegas untuk satker yang terlambat menyampaikan data kontrak.
- Keterlambatan pengurusan jaminan uang muka (UM) dari pihak ketiga terhadap kontrak
yang membutuhkan input data jaminan UM.

c. Halaman III DIPA
Regional Maluku dan Papua memiliki nilai Indikator Halaman III DIPA pada kisaran 84,73 sampai
dengan 90,98. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mencapai nilai tertinggi, sedangkan nilai
terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Papua.
Sesuai laporan Kanwil DJPb lingkup Maluku dan Papua permasalahan Halaman III DIPA yang perlu
mendapat perhatian, antara lain:
- Halaman III DIPA tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Tidak ada sanksi atas ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Halaman III DIPA.

d. Rekon LPJ Bendahara
Regional Maluku dan Papua memiliki nilai Indikator Rekon LPJ Bendahara pada kisaran 79,82
sampai dengan 93,98. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mencapai nilai tertinggi, sedangkan
nilai terendah diperoleh Kanwil DJPb Provinsi Papua.
Sesuai laporan Kanwil DJPb lingkup Maluku dan Papua permasalahan Rekon LPJ Bendahara yang
perlu mendapat perhatian, antara lain:
1.) Ketidakpatuhan satker dalam menyampaikan LPJ Bendahara tepat waktu.
2.) Keterlambatan KPPN mengapprove data LPJ pada aplikasi SPRINT.

40 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

BAB III

PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN

A. PERMASALAHAN SECARA NASIONAL

1. Perencanaan Yang Belum Optimal: Deviasi Halaman III DIPA

Dalam proses pelaksanaan anggaran tahun 2018 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang
menghambat tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal. Jika dilihat dari jenis
permasalahannya, permasalahan yang dihadapi masing-masing kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah
cenderung beragam, meski ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi hampir semua Kanwil. Meski
beberapa memiliki kendala yang sejenis, namun tetap terdapat perbedaan pada permasalahan mana yang
dominan di masing-masing kawasan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi selama
Tahun Anggaran 2018 tersebut, telah dilakukan pemetaan permasalahan baik secara nasional maupun per
kawasan yaitu permasalahan pelaksanaan anggaran kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali – Nusa
Tenggara, Sulawesi dan Papua – Maluku.

Tahapan perencanaan dan penganggaran berpengaruh penting pada tahapan pelaksanaan anggaran.
Dengan adanya perencanaan dan proses penganggaran yang baik, maka tahapan pelaksanaan dapat
dilakukan dengan lebih mudah mengingat pelaksanaan tinggal mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Seluruh Satuan Kerja menyusun rencana kegiatan beserta kebutuhan dananya untuk satu TA untuk
kemudian dikonsolidasikan di masing-masing K/L. Dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat
pusat, dilakukan adanya beberapa penyesuaian pada alokasi belanja K/L. Hasil dari proses perencanaan
dan penganggaran tersebut tertuang dalam dokumen DIPA.

Secara khusus, Perencanaan kegiatan dan belanja Satuan Kerja (Satker) tergambar dalam Halaman III Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (Halaman III DIPA). DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun
PA/KPA yang didalamnya berisi rencana program Satuan Kerja beserta dengan alokasi belanjanya. Halaman
III DIPA secara khusus menyajikan informasi rencana penarikan dana bulanan (dan penerimaan bila ada).
Rencana penarikan ini dirinci berdasarkan jenis belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal,
Belanja Bantuan Sosial, dan lainnya).

Sebagai informasi penarikan bulanan, Halaman III DIPA dapat digunakan Kementerian Keuangan sebagai
dalam upaya pengaturan/manajerial kas pemerintah. Informasi Halaman III DIPA dibutuhkan dalam
penyusunan rencana kebutuhan kas pemerintah, yaitu mengukur berapa dana yang dibutuhkan tiap bulan
untuk berbelanja. Berdasar perkiraan kebutuhan dana, pemerintah dapat menyusun strategi kas baik untuk
mencari pembiayaan bila kebutuhan dana melebihi penerimaan kas ataupun untuk mengalokasikan
kelebihan kas pada instrument keuangan yang menguntungkan. Manajemen keuangan yang tepat dapat
memberikan value added atas penggunaan kas terutama dalam rangka optimalisasi kas pemerintah.

Halaman III DIPA dapat digunakan Kementerian keuangan untuk memonitor keberhasilan pelaksanaan
program/kegiatan pemerintah. Halaman III DIPA menyajikan informasi tentang rencana penarikan belanja
Satker yang sekaligus menginformasikan pemetaan rencana pelaksanaan kegiatan Satker, mengingat
jadwal penarikan dana sejalan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Terlepas dari pentingnya perencanaan kegiatan beserta dengan rencana belanjanya, sampai saat ini masih
mahfum terjadi adanya perbedaan yang cukup tinggi antara Halaman III DIPA dengan realisasi belanja. Hal
tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang tertuang dalam Halaman III DIPA belum begitu optimal
dibuat sehingga akurasinya masih rendah dan tidak dapat digunakan sebagai patokan rencana kegiatan.
Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan belanja, Halaman III DIPA hendaknya dipatuhi dan dijalankan
oleh Satker. Perbedaan/penyimpangan antara rencana yang terdapat dalam Halaman III dengan

41 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

implementasi/pelaksanaan mengindikasikan ketidaksesuaian dan sebagai early warning atas adanya
kendala/keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Semakin tinggi perbedaan (gap) antara Halaman III DIPA dan
realisasi belanja menunjukkan tidak terlaksananya kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Hal ini
tentunya berpengaruh pada eksekusi program-program pemerintah dan proyek pembangunan yang
dilaksanakan.

Deviasi Halaman III DIPA ini juga menjadi perhatian BPK dimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Pemerintah dalam Kerangka Penganggaran Berbasis kinerja Tahun
2017 s.d Semester I Tahun 2018 yang disampaikan melalui Surat Nomor 14/S/IV-XV/02/2019. Dalam
laporan tersebut, BPK menyampaikan temuan masih adanya Pelaksanaan Anggaran Belanja Belum Tepat
Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran yang ditunjukkan salah satunya pada Rencana Penarikan Dana
(RPD) pada Halaman III DIPA belum akurat dan optimal menjadi indikator kinerja dalam evaluasi
pelaksanaan anggaran, yaitu:

a) Rencana kebutuhan dana bulanan untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu)
tahun belum akurat.

Tingkat deviasi yang tinggi antara DIPA Awal dibandingkan DIPA Revisi menunjukkan kualitas
perencanaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang
dituangkan dalam DIPA awal belum akurat. Hal ini mengakibatkan rencana penarikan dana pada
Halaman III DIPA belum dapat optimal memberikan informasi bagi BUN/Kuasa BUN untuk pengelolaan
likuiditas kas.

b) RPD belum optimal menjadi indikator kinerja dalam evaluasi pelaksanaan anggaran.

K/L melakukan perubahan dan penyesuaian tingkat deviasi dari DIPA Awal ke DIPA Revisi. Hal ini
disebabkan:

- Pada tahun 2017, satuan kerja melakukan perubahan rencana penyerapan/penarikan dana pada
halaman III DIPA akibat penyesuaian rencana pencapaian output, untuk triwulan berikutnya.

- Pada tahun 2018, satuan kerja melakukan perubahan rencana penyerapan/penarikan dana pada
halaman III DIPA menyesuaikan realisasi pembayaran. Hal ini sesuai dengan surat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Petunjuk
Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran
2018 pada Kanwil DJPb dan KPPN.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar dilakukan penyempurnaan mekanisme revisi RPD pada
petunjuk teknis langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan kualitas evaluasi
kinerja pelaksanaan anggaran.

Menindaklanjuti hal tersebut, dapat disampaikan bahwa sesuai dengan instruksi dari Menteri Keuangan
kepada para Menteri Pimpinan/Lembaga agar melakukan reviu, pemantauan, dan evaluasi atas
pelaksanaan belanja pada seluruh satkernya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Menteri Keuangan
nomor S-66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 Hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga TA 2019, Dirjen Perbendaharaan telah menindaklanjutinya dengan
menerbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-145/PB/2019 tanggal 1 Februari 2019 Hal Tindak
Lanjut Langlah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2019 kepada
para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pimpinan Eselon I Lainnya Kementerian
Negara/Lembaga.

Dalam kedua surat tersebut di atas, Kementerian Keuangan telah berupaya mengingatkan kepada KL untuk
menyesuaikan rencana kegiatan maupun keuangan dalam RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran apabila
terdapat perubahan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Apabila diperlukan,
satker diminta untuk melakukan revisi anggaran, termasuk merevisi pola penarikan dana pada Halaman III
DIPA. Semakin sering satker melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pola rencana penarikan dana
maka gap atau deviasi antara realisasi dengan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA akan
semakin melebar.

42 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Pola rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA seyogyanya mencerminkan pola kegiatan satker
selama satu tahun anggaran sehingga apabila terjadi pola rencana penarikan dana yang intensitasnya
sering berubah maka hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan satker tersebut kurang matang.

Namun demikian, satker diberikan peluang untuk melakukan revisi Halaman III DIPA manakala terjadi
perubahan kegiatan yang harus segera untuk dieksekusi atau di-pending dikarenakan adanya perubahan
kebijakan pimpinan.

Sebagai tahapan awal perbaikan kualitas Halaman III DIPA, maka dilakukan reviu dan penilaian atas
ketepatan Halaman III DIPA sebagai salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Untuk Tahun
2019, berdasarkan pengukuran nilai IKPA atas deviasi Halaman III DIPA, satker dimungkinkan untuk
melakukan revisi Halaman III DIPA maksimal sekali dalam tiga bulan untuk triwulan berkenaan. Apabila
batas waktu untuk melakukan revisi Halaman III DIPA selama triwulan berkenaan terlewati, maka satker
tidak boleh melakukan revisi Halaman III DIPA untuk triwulan sebelumnya.

Kedepannya, sejalan dengan perbaikan akurasi dan peningkatan kualitas K/L dalam perencanaan Halaman
III DIPA, maka revisi Halaman III DIPA akan semakin berkurang dan dimungkinkan adanya perencanaan yang
lebih baik dengan tingginya akurasi rencana belanja kegiatan di Halaman III DIPA sejak awal tahun.

Mekanisme Bottom Up dan Top Down Penganggaran

Sebagaimana terlihat dalam data deviasi/perbedaan antara perencanaan yang tertuang dalam Halaman III
DIPA dan realisasi belanja, dapat disampaikan bahwa tingkat akurasi Halaman III DIPA belum begitu
optimal. Hal tersebut berakibat pada belum optimalnya peran Halaman III DIPA sebagai panduan dalam
eksekusi belanja Satker. Halaman III DIPA relatif belum memberikan informasi jadwal kegiatan dan
penyerapan belanja yang tepat sehingga belum bisa digunakan secara optimal untuk perencanaan
penyerapan belanja dan menejerial kas.

Peningkatan akurasi menjadi mutlak dibutuhkan bila Halaman III memang akan dioptimalkan fungsinya.
Untuk melihat permasalahan tersebut, maka perlu dilihat posisi awal dari perencanaan bulanan belanja
Satuan Kerja. Bila dilihat dari data rencana penarikan belanja bulanan Satuan Kerja, dapat dilihat bahwa;

a) Terdapat beberapa Satker yang rencana penarikan dananya berisi pembagian rata-rata bulanan dari
total belanja yang disajikan per jenis belanja (total belanja/12).

b) Terdapat beberapa satker yang perencanaan penarikan dananya terindikasi dengan penyusunan
berdasarkan trend realisasi tahun sebelumnya, yang secara umum cenderung cukup rendah di
triwulan I dan sangat tinggi di triwulan IV.

Bila dilihat sekilas, kedua hal tersebut ditengarai sebagai akibat dari proses perencanaan kegiatan yang
tidak akurat. Namun setelah di telusuri lebih lanjut, baik dari hasil diskusi dan review di Kantor Wilayah dan
hasil dari kegiatan diskusi pada EPA Kantor Pusat, di dapatkan informasi bahwa Satker telah menyusun
rencana kegiatan sesuai schedule waktu pelaksanaan dan menuangkannya dalam perencanaan kebutuhan
dana bulanan yang diusulkan. Namun, pada saat mereka menerima dokumen DIPA, rencana penarikan
dana mereka tidak sesuai dengan yang telah mereka usulkan. Perubahan ini berakibat pada tiak sesuainya
Halaman III DIPA dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Perencanaan anggaran dilakukan secara bottom-up dengan usulan perhitungan kebutuhan belanja masing-
masing Satker yang akan dikonsolidasi di tingkat K/L. Hasil perhitungan kebutuhan tersebut selanjutnya di
sampaikan dalam pertemuan tripartit antara Bapppenas, Kemenkeu, dan K/L. Dalam pertemuan tiga pihak
tersebut, dilakukan penyesuaian-penyesuaian atas alokasi belanja sesuai dengan kemampuan pemerintah
dalam penyediaan dana dan pembagian alokasi belanja antar K/L sesuai kebutuhan-kebutuhan prioritas
yang perlu dilaksanakan.

Keputusan alokasi yang tertuang dalam UU APBN bersifat top-down dan tidak semua rencana yang
diusulkan dalam proses sebelumnya dapat di akomodasi. Hal tersebut mengakibatkan DIPA yang diterima
Satuan Kerja tidak sama persis dengan apa yang diusulkan, termasuk juga dengan rincian di Halaman III
DIPA Satuan Kerja. Ketidaksamaan antara rencana yang diajukan dengan alokasi yang akhirnya didapatkan
sedikit banyak dapat mengganggu proses selanjutnya, pada saat eksekusi belanja. Dengan terbatasnya
waktu dalam proses perencanaan penganggaran di tingkat pusat, terkadang break down atas alokasi dan

43 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

rencana bulanan yang dituangkan dalam Halaman III DIPA disusun secepatnya. Hal ini wajar mengingat
banyaknya Satuan kerja yang terpengaruh dengan perubahan alokasi belanja, sehingga bila penyesuaian
dilakukan secara mendetail maka waktu tidak mencukupi.

Atas penyesuaian yang tertuang dalam DIPA tersebut, perlu dilakukan review untuk memastikan agar detail
alokasi belanja (termasuk Halaman III DIPA) mempunyai keakuratan tinggi dan dapat digunakan sebagai
sebagai dokumen dasar pelaksanaan anggaran. Besaran pagu/alokasi belanja merupakan batas tertinggi
(plafon) yang tidak dapat diubah oleh Satker dan K/L dan mempunyai besaran yang sudah pasti. Namun
untuk rencana penarikan dana bulanan yang sekaligus mengindikasikan jadwal pelaksanaan kegiatan perlu
untuk diperbaiki.

Sebagaimana disampaikan bahwa penyelesaian proses top down secara tersistem cukup sulit. Saat ini,
waktu yang tersedia setelah trilateral meeting sangat pendek sehingga tidak tersedia cukup waktu untuk
memperbaiki/menyusun detail alokasi DIPA dan Halaman III DIPA secara tepat. Hal tersebut menyebabkan
perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Halaman III DIPA menjadi kurang tepat dan perlu diperbaiki
kembali. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat Menteri
Keuangan tentang Langkah-Langkah strategis pelaksanaan anggaran K/L TA 2017. Dalam surat itu salah
satunya adalah himbauan agar para Menteri/Pimpinan Lembaga dan Sekretaris
Jenderal/Sekretaris/Sestama Kementerian Negara/Lembaga agar memerintahkan satuan kerja di
bawahnya untuk mereview perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian kinerja.

Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa penyusunan anggaran dilakukan pada awal tahun TA 2017
sehingga memungkinkan untuk mengalami perubahan dan perkembangan menghadapi kondisi atau
kebijakan terbaru. Atas perubahan rencana kegiatan, satker diminta untuk memperbaiki/melakukan revisi
Halaman III DIPA serta menginformasikan perubahan rencana penarikan dana dan rencana penerimaan
pada halaman III DIPA kepada BUN/Kuasa BUN (KPPN) dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sebelum
melakukan revisi Halaman III DIPA, satker harus bisa memastikan bahwa rencana pelaksanaan kegiatan
telah sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA yang digunakan sebagai dasar dalam
melakukan pencairan dana, sehingga selanjutnya tidak terjadi lagi revisi DIPA lagi sebagai akibat
perencanaan yang tidak matang.

Satker perlu secara aktif melakukan perbaikan Halaman III DIPA dan/ perubahan (revisi) DIPA baik untuk
perencanaan kegiatan yang belum sesuai terutama akibat adanya penetapan alokasi yang tidak sesuai
dengan perencanaan awal hasil dari mekanisme top down penetapan pagu belanja. Untuk Satker yang
telah menyusun jadwal kegiatan dan alokasi kebutuhan dengan baik sebelumnya, perlu melihat kembali
susunan rencanaya dengan alokasi yang akhirnya diterima. Untuk ketidaksesuaian agar dilakukan
perencanaan ulang baik di pengalokasian belanja maupun di rencana penarikan dana Halaman III DIPA.

Perbaikan tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui mekanisme revisi DIPA awal tahun.
Dengan demikian, diawal tahun, seluruh Satuan Kerja sudah terbebas dari perencanaan yang tidak sesuai
dengan kebutuhan. Bila hal tersebut telah berhasil dilakukan, maka revisi di sepanjang tahun anggaran
adalah revisi yang benar-benar diakibatkan oleh perubahan yang tidak dapat dihindari di sepanjang tahun
anggaran, bukan karena kesalahan perencanaan.

Sementara itu, terdapat permasalahan lain yaitu masih adanya Satker yang dalam penyusunan
perencanaannya belum optimal, baik dari perencanaan yang tidak sesuai waktu, sekedar membagi alokasi
rata selama 12 bulan, atau disamakan dengan tahun sebelumnya. Perencanaan terkadang tidak
mempertimbangkan jadwal pelaksanaan kegiatan (waktu pelaksanaan kegiatan). Hal ini terlihat contohnya
pada belanja yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang di Halaman III DIPA
sekedar direncanakan untuk dicairkan dalam beberapa bulan begitu saja tanpa mempertimbangkan jadwal
pelaksanaan dan pembayaran terminnya. Disamping itu, ditemukan pula ketidakcermatan dalam
perencanaan yang terlihat dari perencanaan yang cenderung mengikuti tren TA sebelumnya atau sekedar
membagi alokasi belanja kedalam duabelas bulan secara merata. Untuk satker-satker yang belum
membuat perencaan secara optimal tersebut, maka revisi awal tahun perlu dimanfaatkan untuk menyusun
ulang rencana jadwal kegiatan beserta kebutuhan penarikan bulanannya (Halaman III DIPA) secara benar,
berpedoman pada besaran alokasi yang telah ditetapkan. Masih ditemukannya Satuan Kerja yang

44 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

merencanakan penyerapan belanjanya secara tidak cermat menjadi sebuat pekerjaan rumah besar yang
perlu diperbaiki.

Khusus untuk menghindari adanya perencanaan yang tidak optimal, termasuk dengan hanya sekedar
menggunakan tren realisasi tahun sebelumnya, beberapa Kanwil DJPb dalam RPA Wilayahnya
menyampaikan usulan penghilangan menu feature tren pada aplikasi RKA-K/L DIPA pada saat pengisian
Halaman III DIPA. Perencanaan berdasarkan tren tahun sebelumnya hanya dapat dilakukan untuk belanja
pada output-output operasional dan beberapa belanja pelayanan/tusi yang mempunyai karakteristik relatif
sama sepanjang tahun dan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, namun tidak sesuai untuk belanja
lainnya. Atas masukan dari Kanwil, DJPb perlu menyampaikan kepada DJA usulan penghilangan menu
feature tren pada aplikasi RKA-K/L pada sub pengisian Halaman III DIPA dan pentingnya akurasi Halaman III
DIPA untuk monitoring pada tahapan pelaksanaan anggaran.

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan di awal tahun telah diakomodasi melalui mekanisme revisi DIPA awal
tahun anggaran. Mengingat revisi DIPA dianggap sebagai salah satu indikator ketidaksesuaianantara
perencanaan dan pelaksanaan maka perlu adanya perubahan perspektif bahwa revisi awal tahun ini adalah
penyesuaian dan bukan merupakan salah satu pengurang nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Perubahan
ini salah satunya disebabkan oleh sistem perencanaan dan penganggaran yang dilakukan, yang berkaitan
dengan alokasi belanja yang tersedia dalam Resource Envelope dan kebijakan belanja secara nasional
sehingga bukan merupakan kesalahan Satker.

Untuk jangka panjang, perlu adanya penyesuaian secara sistematis yang terstruktur dalam menghadapi
dampak dari proses Top Down yang mengakibatkan adanya perbedaan hasil dalam DIPA dengan rencana
yang disampaikan. K/L perlu mengkoordinasikan dengan Bappenas dan Kemenkeu untuk menyusun
mekanisme yang dapat mengakomodasi penyesuaian (perubahan) belanja pada saaat perencanaan dan
penganggaran, terutama terkait bagaimana hasil keputusan top-down berpengaruh dalam dokumen DIPA
(dan Halaman III DIPA). Perlu adanya standarisasi khusus yang mengatur bagaimana keputusan dalam
proses top-down akan berpengaruh pada perubahan kegiatan di level Satuan Kerja, termasuk bila terdapat
alokasi yang tidak disetujui dan dihilangkan dari usulan.

Salah satu standarisasi yang dibutuhkan adalah kebijakan tentang bagaimana penyusunan prioritas (level)
kepentingan alokasi belanja. Dengan adanya standarisasi sehingga Satuan Kerja tidak kesulitan dalam
menindaklanjuti perubahan alokasi dan dapat segera menentukan apa yang perlu dilakukan setelah
menerima dokumen DIPA yang berbeda dengan pengusulan dan kebutuhan belanja. Usaha dalam
perbaikan ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak pihak.

Halaman III DIPA Sebagai Batas Tertinggi Realisasi Bulanan Satuan Kerja

Berdasar implementasi dari langkah-langkah strategis dalam perbaikan Halaman III DIPA yang dilakukan
dengan mekanisme revisi DIPA pada TA 2018 yang diikuti dengan review perbaikan awal tahun untuk TA
2019, perlu adanya evaluasi apakah implementasinya sudah baik dan rencana yang telah diperbaiki
tersebut dapat akurat digunakan sepanjang tahun. Keakuratan Halaman III DIPA akan membantu proses
manajemen kas pemerintah, terutama untuk penyiapan kas bulanan. Bila Halaman III DIPA telah akurat
nilainya, maka tidak perlu lagi dibuat sebuah mekanime khusus untuk Rencana Penarikan Dana (RPD)
Bulanan. Secara langsung nilai rencana penyerapan belanja bulanan dalam Halaman III DIPA dapat dijadikan
pedoman dalam realisasi belanja untuk kepentingan manajemen kas pemerintah.

Sebagai tahapan awal perbaikan kualitas Halaman III DIPA, saat ini telah dilakukan reviu dan penilaian atas
ketepatan Halaman III DIPA sebagai salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Untuk Tahun
2019, berdasarkan pengukuran nilai IKPA atas deviasi Halaman III DIPA, satker dimungkinkan untuk
melakukan revisi Halaman III DIPA maksimal sekali dalam tiga bulan untuk triwulan berkenaan. Apabila
batas waktu untuk melakukan revisi Halaman III DIPA selama triwulan berkenaan terlewati, maka satker
tidak boleh melakukan revisi Halaman III DIPA untuk triwulan sebelumnya.

Kedepannya, sejalan dengan perbaikan akurasi dan peningkatan kualitas K/L dalam perencanaan Halaman
III DIPA, maka revisi Halaman III DIPA akan semakin berkurang dan dimungkinkan adanya perencanaan yang
lebih baik dengan tingginya akurasi rencana belanja kegiatan di Halaman III DIPA sejak awal tahun. Untuk
itu, perlu dikaji mekanisme yang dapat mengakomodasi Halaman III DIPA sebagai batasan tertinggi

45 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

permintaan dana Satuan Kerja. Mekanisme ini dapat digunakan dalam manajemen perencanaan kas yang
dilakukan Direktorat PKN untuk merencanakan kebutuhan kas bulanan sekaligus memungkinkan
pelaksanaan kebijakan perencanaan bulanan yang saat ini belum berjalan meskipun telah ditetapkan dalam
PMK 197/2017 (revisi PMK 277/2014).

Monitoring Eksekusi Kegiatan

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan mempunyai kewenangan dalam pemberian izin revisi DIPA untuk
beberapa jenis revisi sesuai kewenangan yang dimilikinya. Namun demikian, biasanya Kanwil mengetahui
perubahan rencana dan revisi DIPA di tengah jalan, saat Satuan kerja mempunyai pagu minus, atau setelah
diputuskan dan dilaporkan ke Kementerian keuangan. Hal ini ditambah dengan adanya sebagian revisi yang
cukup dilakukan Satuan Kerja sendiri tanpa persetujuan Kemenkeu sehingga perubahan yang terjadi tidak
terdeteksi. Hal tersebut membuat Kanwil cenderung mencatat perubahan yang terjadi (ex post) dan tidak
mempunyai pegangan yang cukup sebagai dasar dalam monitoring pelaksanaan anggaran.

Untuk lebih memperbaiki kualitas monev pelaksanaan anggaran, beberapa Kanwil DJPb mulai
menyuarakan agar kewenangan Kanwil ditambahkan dengan kewenangan untuk memonitor eksekusi
kegiatan Satker. Hal ini dilatarbelakangi bahwa informasi jadwal kegiatan berkaitan erat dan memberikan
tambahan value untuk monitoring rencana penarikan bulanan dalam Halaman III DIPA. Informasi eksekusi
kegiatan dapat menggambarkan progress kegiatan Satuan Kerja, terutama pada output-output
infrastruktur dan kesejahteraan yang dibutuhkan untuk melihat perkembangan ketercapaian output
belanja pemerintah.

Informasi penarikan dana bulanan yang saat ini tersedia pada Halaman III DIPA berpijak pada rencana
penarikan per jenis belanja. Untuk jenis belanja 51, 53, dan 57 tentunya dapat memberikan informasi
mendekati eksekusi kegiatan pada belanja yang terkait gaji, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Namun demikian, untuk jenis belanja 52 (belanja barang) dapat dikatakan tersebar di berbagai output
belanja, menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, belanja barang ikut direalisasikan
sebagai pendamping yang membiayai penunjang dalam rangka kegiatan infrastruktur (53) baik dalam hal
operasional penyiapan, administrasi, dan kegiatan penunjang. Begitu pula dengan belanja barang yang
digunakan sebagai penunjang kegiatan kesejahteraan rakyat (57) baik dalam rangka adminitrasi, penunjang
tim, dan operasional pembagian Bansos/Banper.

Oleh sebab itu, rencana penarikan dana yang diselaraskan dengan karakteristik masing-masing output akan
sangat membantu monitoring progress belanja. Hal ini didasari bahwa pelaksanaan kegiatan beserta
eksekusi belanja dalam satu output dilakukan beriringan, tidak perduli jenis belanjanya. Eksekusi kegiatan
dalam rangka menghasilkan sebuah output sejalan dengan eksekusi belanja komponen-komponennya baik
itu komponen utama maupun pendukung. Sebagai contoh, sebuah kegiatan yang menghasilkan output
infrastruktur, bila komponen utama infrastrukturnya (jenis belanja 53) tidak tercapai, maka komponen
pendukungnya (jenis belanja 52) juga tidak digunakan. Begitupun sebagai contoh pada kegiatan yang
menghasilkan output kesejahteraan rakyat, bila komponen utamanya berupa bansos (jenis belanja 57)
tidak tereksekusi, maka komponen pendukung (jenis belanja 52) juga tidak terpakai. Berdasar hal inilah,
pendekatan eksekusi belanja per output lebih sederhana untuk digunakan.

Khusus dalam penyusunan rencana penarikan belanja bulanan menggunakan pendekatan output belanja,
yang didasari pada karakter belanja yang terkait erat dengan jadwal penarikan danannya. Hal ini dipandang
lebih tepat dibandingkan penyusunan rencana penarikan belanja bulanan berdasar jenis belanja,
mengingat dalam pelaksanaan sebuah kegiatan tentunya penarikan dananya dilakukan untuk seluruh
komponen dalam kegiatan yang dapat tersendiri dari beberapa jenis belanja.

Perlu adanya review atas struktur output belanja sehingga dapat dipetakan output mana saja yang bersifat
operasional dan mempunyai karakter belanja yang stabil dan mana saja output non-operasional (teknis)
yang kebutuhan belanjanya disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.

Atas penggunaan monitoring eksekusi kegiatan yang didasarkan pada karakteristik output tersebut,
disamping manfaatnya dalam monitoring capaian outputnya juga dapat digunakan dalam cash
management. Perencanaan berdasar kategori output mempunyai angka yang lebih pasti, terutama dilihat
dari fleksibilitas alokasi belanjanya.

46 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Dengan pengidentifikasian kebutuhan dana dan tingkat fleksibilitas belanja ini, maka Kementerian
keuangan lebih mudah melakukan perubahan alokasi bila terjadi perubahan di sepanjang TA. Sebagai
contoh, pada saat kemampuan penerimaan/pendapatan berkurang dan perlu dilakukan pemotongan,
maka langsung dapat difokuskan pada alokasi belanja yang sifatnya lebih fleksibel dalam belanja.
Penggunaan Jenis Belanja sedikit banyak mempersulit penyisiran prioritas belanja. Belanja Modal (53)
seperti barang inventaris/mobil operasional terdapat dalam output operasional yang tidak harus segera
diwujudkan/dapat ditunda pembeliannya. Sebaliknya, Belanja Barang (52) seperti perjalanan dinas bisa saja
terdapat dalam output yang memang strategis sebagai belanja pendukung. Biila bela nja pendukung ini di
hilangkan, maka pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan terhambat. Pemotongan belanja dapat
dilakukan pada alokasi yang secara prioritas lebih rendah dan tidak mengganggu kinerja secara
keseluruhan.

2. Perubahan Rencana Kegiatan Sepanjang Tahun

Permasalahan pelaksanaan anggaran sering disebabkan oleh adanya perencanaan yang belum maksimal
sehingga perlu diperbaiki di awal tahun. Selanjutnya, disepanjang TA dimungkinkan terjadinya perubahan-
perubahan yang tentunya akan membutuhkan proses revisi DIPA. Namun demikian, hal tersebut perlu
diminimalkan mengingat proses revisi DIPA tentunya membutuhkan ekstra waktu, usaha, dan resources
yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk tahapan pelaksanaan anggaran. Hal ini berpengaruh pada
adanya tambahan pekerjaan administrasi yang berpotensi menyebabkan tertundanya kegiatan yang akan
dilakukan menunggu penyelesaian proses revisi. Hal tersebut secara tidak langsung akan mengganggu
usaha pencapaian efisiensi dan efektivitas belanja. Untuk itu, perlu adanya mekanisme yang dapat
memastikan perubahan dapat diselesaikan dengan proses yang simpel dan cepat.

Sepanjang tahun anggaran, dapat terjadi beberapa perubahan kebijakan yang tentunya akan berdampak
langsung pada alokasi belanja masing-masing K/L dan satker. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian
anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. Mekanisme revisi sejatinya
diperlukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kondisi terkini akibat adanya perubahan-
perubahan baik bersifat perubahan di tingkat nasional, K/L, ataupun Satuan Kerja. Adanya perubahan yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, perubahan cuaca, atau force majeur juga dapat
mengakibatkan perubahan pada kegiatan yang akan dilakukan beserta dengan alokasi belanjanya.
Penyesuaian yang dilakukan dalam revisi dapat meningkatkan ketepatan rencana pada sisa periode
berjalan

APBN-P dan Pemotongan Belanja (Self Blocking)

Perubahan APBN merupakan keputusan Pemerintah untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang
terjadi di tengah TA, baik dari sisi perubahan asumsi makro maupun perubahan lain yang berakibat pada
kondisi fiskal pemerintah. Perubahan atas APBN (APBN-P) selalu dilakukan pada tengah TA, dengan
perubahan alokasi secara nasional kepada keseluruhan K/L dan akan berpengaruh pada perubahan alokasi
Satuan Kerja. Disamping itu, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah mengambil kebijakan
penghematan/ pemotongan belanja melalui mekanisme self blocking. Atas APBN-P dan Self Blocking
tersebut tentunya berakibat pada perubahan alokasi pada K/L dan Satuan Kerja yang membutuhkan
mekanisme revisi.

Perlu diingat bahwa kedua hal ini bersifat “di luar kehendak K/L” namun hasil dari kebijakan Pemerintah
sehingga tidak seharusnya menjadi salah satu penilaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L. Untuk kedua hal
tersebut, beberapa Kanwil memberikan masukan agar untuk kebijakan nasional yang berakibat pada
perubahan alokasi dan kebutuhan dalam penyelesaian revisi maka revisi tersebut dikelompokkan sebagai
revisi yang sifatnya teknis (revisi administratif) dan tidak berpengaruh pada penilaian kinerja kesesuaian
perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Untuk itu, perlu disampaikan masukan kepada DJA agar dalam
penyusunan PMK Revisi.

Perubahan Kebijakan K/L

Meskipun perencanaan kegiatan disusun dengan baik, tidak menutup kemungkinan banyaknya perubahan
kebijakan/perubahan kondisi yang mau tidak mau merubah rencana yang ada. Beberapa perubahan yang

47 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

berpengaruh sebagai contohnya adalah perubahan kebijakan dan prioritas yang ditetapkan ditingkat
nasional dan K/L yang secara tidak langsung akan merubah peta kegiatan diinstansi vertikalnya, yaitu
Satuan Kerja. Perubahan ini baik pada penundaan suatu kegiatan, penghentian/pembatalan kegiatan,
ataupun perubahan kegiatan yang dapat terjadi baik pada belanja di output infrastruktur (pembangunan
infrastruktur), kesejahteraan rakyat (bantuan sosial/bantuan pemerintah) maupun di output
pelayanan/pelaksanaan tugas.

Perubahan kebijakan yang diambil K/L di tingkat pusat yang akan berpengaruh pada keberlangsungan
kegiatan Satuan Kerja. Atas kebijakan K/L seperti penghentian program/kegiatan yang diamnil di tingkat
K/L, Satuan Kerja hanya menerima keputusan dan menjalankannya.

Ketidaktercapaian Syarat Kegiatan dan Hambatan Luar

Ketidaksamaan antara rencana dan pelaksanaan juga dapat disebabkan adanya ketidaktercapaian syarat-
syarat untuk pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh adalah belum adanya ijin atas loan pada Kementerian
Perikanan dan kelautan sehingga akhirnya kegiatan tersebut tidak direalisasikan, atau keterlambatan dalam
melengkapi persyaratan administratif untuk pencairan PHLN pada politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
sehingga realisasinya hanya mencapai 13,19% pada belanja yang bersumber pada PHLN tersebut.

Pelaksanaan anggaran juga dapat terhambat karena perencanaan yang tidak mempertimbangkan adanya
kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh adalah gagalnya pembangunan beberapa
uinfrastruktur seperti pada pasar di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang akibat penolakan dari pedagang.
Secara mekanisme, pada saat perencanaan telah disyaratkan adanya kesiapan di semua aspek untuk
menjamin pelaksanaan kegiatan seperti ketersediaan lahan, uji AMDAL, penerimaan masyarakat, dan
lainnya. Namun ternyata hal tersebut belum mampu menjamin kegiatan dapat terlaksana. Perlu adanya
prasyarat yang lebih rigit di tahapan perencanaan agar rencana kegiatan dan alokasi yang telah disetujui
dapat dipastikan dapat dieksekusi.

Perencanaan kegiatan yang baik akan mempertimbangkan kesulitan-kesulitan dan resiko yang mungkin di
hadapi sehingga sebisa mungkin kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana. Namun demikian, terdapat
beberapa resiko yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, sebagai contoh resiko adanya bencana
alam, perubahan cuaca yang tidak normal, ataupun force majeur. Perubahan di tengan tahun anggaran
merupakan hal yang tidak dapat dihindari namun perubahan tersebut perlu segera diketahui oleh
Kementerian Keuangan sehingga dapat diantisipasi secara cepat.

Seringkali perubahan kebijakan tidak termonitor di Kementerian Keuangan dan hanya berhenti di tingkat
K/L dan tidak tersampaikan di Kementerian keuangan. Atas perubahan kebijakan yang diambil oleh K/L atau
perubahan yang terjadi, maka K/L yang bersangkutan menyampaikan perubahan tersebut ke instansi
vertikal di bawahnya. Namun demikian, atas implementasi perubahan tersebut, informasinya terkadang
tidak tertampilkan.

Di level nasional, pada saat Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan perubahan yang terjadi,
beberapa K/L tidak dapat secara cepat menyampaikan informasi yang dibutuhkan dengan alasan mereka
membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan instansi vertikalnya yang banyak dan tersebar di banyak
wilayah. Atas perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan pada kegiatan K/L dan jadwal
pencairan belanjanya, perlu adanya sistem yang dapat mengkoordinasikan kebijakan yang diambil dan
akibatnya baik di level nasional (K/L ke DJPb) maupun di level daerah (Satker ke KPPN/Kanwil). Mekanisme
ini dapat mempercepat penyampaian informasi perubahan dan digunakan untuk mengantisipasi
dampaknya pada pelaksanaan anggaran secara nasional.

Kementerian/Lembaga

a) Atas kebijakan yang diambil di tingkat K/L, Satuan Kerja agar melaporkan perkembangan perubahan
kepada K/L (atau Eselon I senagai penanggung jawab program) sekaligus dilaporkan kepada KPPN.

b) Atas progress yang disampaikan Satuan Kerja, K/L mengumpulkan dan menyampaikan progress tingkat
K/L nya kepada Kementerian Keuangan.

48 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

Kementerian Keuangan

a) Atas progress yang disampaikan Satuan Kerja, seluruh KPPN menyampaikan perkembangan di daerah
ke DJPb.

b) DJPb mengkonsolidasi perubahan kebijakan dan progress yang berjalan untuk masing-masing K/L untuk
selanjutnya di cross-cek dengan masing-masing K/L di level nasional.

c) Berdasar hasil diskusi, DJPb menyusun kebijakan yang terkait baik untuk menyelesaikan permasalahan
yang ada, untuk mempermudah/simplifikasi proses berjalan, mempersiapkan pelaksanaan anggaran di
triwulan berikutnya maupun untuk manajemen kas.

d) DJPb menyampaikan perkembangan pelaksanaan anggaran kepada DJA dan Bappenas.

Ketidakdisiplinan dan Internal Satuan Kerja

Atas perencanaan kegiatan yang telah disusun, Satuan Kerja perlu disiplin dalam mengikuti jadwal yang
telah ditetapkan.Banyak ditemui Satuan Kerja terlambat melaksanakan kegiatan, terutama untuk belanja-
belanja yang memerlukan proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan banyaknya proyek
pembangunan yang baru di kontrakkan jauh dari waktu yang seharusnya. Hal tersebut berakibat pada
menumpuknya penyerapan belanja di bulan-bulan akhir tahun anggaran. Dari sisi efektifitas, hal tersebut
tentunya merugikan dari sisi tertundanya manfaat yang diterima masyarakat atas belanja pemerintah.
Perlu adanya komitmen dan kedisiplinan untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.

Ketidakdisiplinan kedua adalah terkait pelaksanaan revisi Halaman III. Beberapa Satuan Kerja enggan
melakukan perbaikan penyesuaian Halaman III DIPA pada saat melakukan revisi. Satuan Kerja hanya
berfokus pada perubahan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) saja tanpa memperhatikan
penyampaian perubahan Halaman II DIPA dan perubahan jadwal kegiatannya.

Setali tiga uang, beberapa Satuan Kerja justru telah melakukan penyesuaian Halaman III DIPA namun tidak
sesuai. Atas perbaikan Halaman III, terkadang Satuan kerja melakukan perbaikan berdasarkan realisasi yang
telah terjadi namun untuk periode yang akan datang tidak disesuaikan dengan revisi jadwal yang terupdate.
Jadwal kegiatan periode sisa hanya memperhitungkan sisa dana tanpa memperhatikan jadwal kegiatan
yang logis sesuai sisa waktu dan kegiatan yang dimungkinkan.

Beberapa Satuan Kerja memberikan alasan belum adanya guidance yang jelas untuk penyusunan rencana
belanja atau kurangnya SDM yang memahami tata cara penyusunan rencana belanja yang baik dan benar.
Hal ini termasuk belum adanya penyusunan kalender kegiatan yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan setahun kedepan, sebagai pedoman waktu pelaksanaan kegiatan. Hal lain yang
menyebabkan penyusunan Halaman III DIPA belum optimal adalah pemahaman Satker yang kurang akan
pentingnya Hal III DIPA dalam monitoring pelaksanaan anggaran dan manajemen kas sehingga Satuan Kerja
menganggap pengisian Halaman III DIPA sebagai sebuah formalitas yang perlu dilakukan dalam pengisian
aplikasi RKA-K/L.

Kedepannya, dengan adanya rencana penetapan pejabat pengelola keuangan Satuan Kerja sebagai Pejabat
Fungsional Keuangan maka diharapkan permasalahan SDM atau ketiadakadaan petunjuk dapat diatasi
mengingat kompetensi pejabat jafung tentunya dapat mengisi gap yang ada. Jabatan fungsional tentunya
akan dapat meningkatkan performa pengelolaan keuangan.

Namun, sebelum terimplementasinya hal tersebut maka dalam jangka pendek perlu disusun petunjuk yang
ringan namun informatif yang dapat digunakan Satuan Kerja sebagai pegangan, terutama terkait
bagaimana pentingnya perencanaan belanja dalam Halaman III DIPA dan bagaimana tata cara penyusunan
perencanaan di Halaman III DIPA yang baik. Secara substansi dan peraturan yang mengatur, Satuan Kerja
dapat dengan mudah menemukan peraturan-peraturan pengelolaan keuangan di dunia maya. Namun
perlu adanya penajaman dan penanaman pentingnya pengelolaan yang baik, terutama dari sisi kedisiplinan
dan kapasitas pejabat dan pengelola keuangan. Untuk itu, Direktorat PA akan bekerjasama dengan
Direktorat Sistem perbendaharaan untuk membuat penyesuaian antar waktu yang akan menjembatani
kebutuhan dalam jangka pendek.

49 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa terutama diperlukan dalam kegiatan-kegiatan yang mempunyai
output belanja infrastruktur. Proses pengadaan barang dan jasa memerlukan beberapa tahap yang wajib
dilalui oleh satker, mulai dari persiapan dokumen teknis hingga barang diserahterimakan. Masing-masing
tahap memiliki tingkat kesulitan yang beragam. Atas hal tersebut, pengadaan belanja barang dan jasa
cenderung mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan menimbulkan banyak permasalahan.

Kelancaran pengadaan barang dan jasa sangat penting karena dengan pelaksanaan proses pengadaan
barang dan jasa yang lancar, maka eksekusi kegiatan juga dapat terlaksana dengan cepat dan pada akhirnya
dapat mencapai output yang ditargetkan secara tepat waktu. Kelancaran pengadaan barang dan jasa
sekaligus berpengaruh pada eksekusi belanja pada tahapan pelaksanaan anggaran.

Disamping untuk tujuan kelancaran eksekusi belanja, kelancaran pengadaan belanja secara tidak langsung
juga berpengaruh pada kualitas keluaran barang/jasa. Bila pengadaan dimulai secara terlambat, maka
waktu yang tersedia untuk mengeksekusi kegiatan akan terbatas. Hal tersebut berakibat pada penyelesaian
pekerjaan yang cenderung dikebut dan terburu-buru, terutama pada pekerjaan yang harus sudah selesai
saat akhir tahun anggaran. Kondisi terburu-buru tersebut berisiko membuat kualitas hasil pekerjaan tidak
ideal atau di bawah standar, atau pekerjaan yang akhirnya tidak selesai.

Sayangnya, selama ini proses pengadaan barang dan jasa dianggap sebagai salah satu penyebab utama
yang berkontribusi pada keterlambatan eksekusi belanja. Menumpuknya realisasi belanja pada triwulan IV
terutama pada kegiatan-kegiatan dengan output infrastruktur dan pada belanja-belanja barang modal yang
membutuhkan proses pengadaan mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses pengadaan
barang/jasa.

Berbagai penyempurnaan di bidang pengadaan barang dan jasa telah dilakukan pemerintah. Beberapa
penyempurnaan baik dari sisi penyusunan kebijakan, pengaturan lelang pra-dipa, dan penyempurnaan
lainnya. Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru terkait pengadaan barang dan jasa dengan Perpres
No 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang
dan jasa. Dalam pengaturan baru ini, pemerintah telah transparan mengatur pengadaan barang dan jasa
melalui e-procurement, mendukung pengadaan yang modern dengan IT sekaligus mendorong peluang
usaha para penyedia (e-purchasing, e-marketplace/online shop, katalog elektronik), mendorong
perekonomian, dan tentunya mendukung pengadaan yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan
akuntabilitas. Terdapat beberapa perubahan penting dalam peraturan baru ini, antara lain seperti adanya
agen pengadaan, perubahan mekanisme, dan layanan penyelesaian sengketa.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika proses pengadaan sedang berjalan membuat proses
lelang memerlukan waktu yang lebih panjang. Berbagai penyempurnaan di bidang pengadaan barang dan
jasa telah dilakukan pemerintah dalam perpres tersebut dapat digunakan dalam perbaikan proses
pengadaan. Beberapa permasalahan yang potensial untuk diselesaikan adalah permasalahan gagal
lelang/sengketa dan kekurangan pejabat pengadaan.

Atas pengaturan baru tersebut, Ditjen Perbendaharaan perlu ikut memonitor implementasinya mengingat
kelancaran pelaksanaan anggaran berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan anggaran. Seluruh
Kanwil diharapkan ikut berperan aktif memonitor perkembangan implementasi peraturan baru tersebut
termasuk dampaknya terhadap kelancaran pelaksanaan anggaran.

Agen Perubahan Barang dan Jasa

Kekurangan pejabat pengadaan merupakan permasalahan yang begitu banyak di keluhkan Satuan Kerja
hampir di seluruh Kanwil Perbendaharaan. Adanya persyaratan kualifikasi kapasitas yang dibuktikan
dengan pegawai dengan sertifikat pengadaaan diperbandingkan dengan jumlah personel Satuan Kerja yang
terkadang cukup terbatas memaksa Satuan kerja merekrut pejabat pengadaan barang dan jasa dari Satuan
kerja lain. Pada satker dengan kewenangan Kantor Daerah beberapa Satuan Kerja tidak diperkuat oleh PPK
yang memiliki sertifikat PBJ sehingga harus dibantu oleh Satuan Kerja lain dalam satu wilayah. Sebagai
contoh pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama, beberapa Satuan Kerja Madrasah tidak
memiliki pejabat pengadaan sehingga proses pengadaan barang dan jasa dilakukan pada Kantor

50 | R e v i u P e l a k s a n a a n A n g g a r a n T a h u n 2 0 1 7