2 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022PENGANTAR REDAKSIIkuti Akun Media Sosial DPR RIFollow, Like & [email protected] DPR RI @DPR_RI @DPR_RI DPR RIPENGAWAS UMUMPimpinan DPR RIKETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)PIMPINAN PELAKSANADr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)PIMPINAN REDAKSIIrfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)W.K PIMPINAN REDAKSIWiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)Suciati, S.Sos. (Kasubag Analisis Media)Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)REDAKTURErman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan EfendiREDAKTUR FOTOM. Andri NurdiansyahSEKRETARIS REDAKSIGuntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds, Prima Danutirto, A.Md. ANGGOTA REDAKSIRizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar MubienFOTOGRAFERNaefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick MunchenANALIS MEDIASupian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska RamadhaniINFOGRAFISTiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah PutriADMINISTRASISuhendi, Lutfi Suci Nur’aini, Damar Maulana Taher, FitriantoPENERBITANPIMPINAN PENERBITANDjoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)PENANGGUNG JAWAB PRODUKSIMediantoro, S.E (Kasubag Produksi)DESAIN GRAFISDito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.KomIT MEDIA DIGITALMuhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.EPENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSIEny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASIYudi KresnaADMINISTRASISTAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASIHandhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna DwipaTelp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected] BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITANILUSTRASI COVER: CHEEDARwww.dpr.go.idPada 16 Austus lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di hadapan para anggota dewan. Seperti biasa, kritik dan apresiasi langsung mengemuka. Apalagi RAPBN 2023 kembali disusun seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Pada edisi Majalah Parlementaria 212 ini, Tim Redaksi mengangkat tema ‘Mendesain APBN Fleksibel’. Dalam pandangannya, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyerukan agar pemerintah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan pada APBN 2023. Menurutnya, APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3 persen PDB.Sedangkan Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai, asumsi lifting minyak sebesar 660.000 barel per hari dan gas bumi sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari ini lebih ke business as usual. Kebetulan tren produksi migas Indonesia selama beberapa tahun terakhir semakin menurun. Ia mengingatkan bahwa target APBN untuk minyak selalu luput dari target yang ditetapkan.Di Rubrik Pengawasan, Tim Redaksi mengulas mengenai kasus cacar monyet yang mulai masuk ke Indonesia. Berkaca dari pengalaman Covid-19, DPR meminta pemerintah menyiagakan para tenaga kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan sejak dini.Kemudian di Rubrik Anggaran, DPR berharap APBN 2023 menjadi salah satu instrumen dalam menyejahterakan rakyat. Sedangkan di Rubrik Legislasi, Tim Redaksi mengulas RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang baru saja disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.Masih banyak lagi yang disajikan Tim Redaksi Parlementaria seperti rubrik Sorotan, kemudian berita mengenai kegiatan Anggota DPR RI di dapilnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusinya sebagai wakil rakyat. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.Selamat membaca!
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 3DAFTAR ISIEDISI 212 • TH. 2022PROFILMesakh Mirin : Politisi Berprestasi Mendobrak OligarkiKUNKERSOROTANKampanye Di Kampus, Independensi Harus DijagaLIPUTAN KHUSUSBKSAP Bawa Misi Perdamaian ke Moskow DAPILTOKOHNofi Bayu Darmawan : Libatkan Anak Muda, Kembangkan Startup Bagi UMKMPERNIKDPR “Mempercantik” Diri di Hari Istimewa KIAT SEHATYuk Bersama Kita Hentikan PerundunganWISATAPerjalanan Sehari Nikmati Pesona Lombok TengahHOBIHillary Brigitta Lasut : Politisi Muda yang Gemar Mainkan Game E-SportPOJOK PARLEKala Wakil Rakyat BerswafotoPROLOGMendesain APBN FleksibelLAPORAN UTAMALifting Minyak Selalu Luput Dari TargetAPBN 2023 Harus Fleksibel dan ResponsifSisi Terang Penegakan HukumAnggaran Kesehatan Yang Prima Sebagai Bentuk KewaspadaanKembalikan Fokus Pendidikan Pada Anak Usia Sekolah dan KuliahAngka Kemiskinan Harus DiturunkanSUMBANG SARANRAPBN 2023 diharap Jaga Ketahanan Ekonomi dari Gejolak Politik GlobalPENGAWASANCacar Monyet Terkonfirmasi, Perkuat NakesANGGARANAPBN 2023, Instrumen Kesejahteraan RakyatLEGISLASIRUU KIA Upaya Negara Wujudkan Generasi BerkualitasFOTO BERITAFOTO STORY30345658607072747678794810111214161820222426288562072
4 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022PROLOGberbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan pada APBN 2023. “APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3 persen PDB.”Disampaikan Puan, arah kebijakan fiskal akan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Puan pun memberi catatan mengenai rencana kerja pemerintah dan arah kebijakan fiskal tersebut.Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) harus berkontribusi memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Puan juga berharap pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. “Sehingga, dapat meningkatkan taxrasio pada tingkat yang maksimal. Pemerintah juga agar mempertajam insentif pajak yang diarahkan memberi dampak ganda untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN),” MENGENAKAN busana adat Bangka Belitung, Presiden Jokowi hadir tepat waktu di Gedung Paripurna DPR RI, Senayan. Hari itu, Presiden berpidato pada rapat paripurna MPR RI kemudian juga menyampaikan RAPBN dan Nota Keuangan 2023 di hadapan rapat gabungan DPR dan DPD RI. Ada harapan besar terhadap desain anggaran menyambut masa endemi dari wabah Covid-19.Tak hanya itu, desain APBN kali ini juga harus fleksibel menghadapi berbagai fluktuasi harga minyak dunia dan pangan, karena perang RusiaUkraina masih berkecamuk. Dengan kata lain, harus menyediakan ruang fiskal yang memadai menghadapi guncangan global dan ketidakpastian ke depan. APBN 2023 harus punya daya redam menghadapi semua itu.Ketua DPR RI Puan Maharani dalam siaran persnya, usai menerima secara simbolis paket RAPBN 2023 dari Presiden Jokowi, menyerukan agar pemerintah mengantisipasi harap politisi PDI-Perjuangan itu.Lebih lanjut, Menteri PMK periode 2014-2019 itu, mengatakan, APBN 2023 harus memberi perlindungan daya beli, menyediakan perlindungan sosial, serta mengamankan produktivitas sektor pangan, sektor energi, dan memperkuat industri strategis nasional. “APBN juga menjadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang tidak dapat ditunda seperti bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, pemberdayaan rakyat, dan lain sebagainya,” urainya.Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI H.M Said Abdullah, menyatakan, Banggar memiliki pandangan sejalan dengan pemerintah bahwa desain RAPBN 2023 harus realistis dan mitigatif dalam melihat tantangan 2023 mendatang. Ada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang harus dicermati, karena akan mengganggu perdagangan internasional Indonesia. Inilah yang harus dimitigasi ke depan.Tak hanya itu, sambung Said, situasi ekonomi dunia yang tidak menentu telah meningkatkan banyak negara terjerumus dalam utang tidak sehat. Bahkan, IMF memprediksi lebih dari 60 negara akan rontok ekonominya dan gagal bayar utang. Situasi itu kurang lebih sama dengan apa yang dihadapi oleh Sri Lanka saat ini dimana revolving risk naik tajam. Ibarat rumus politik, kehancuran ekonomi bisa berujung pada krisis politik dan keamanan. “Oleh sebab itu, pemerintah harus mewaspadai situasi tersebut pada tahun politik mendatang. Menghadapi medan pekerjaan kita ke depan yang tidak mudah. Kita tetap optimis dan semua persoalan bisa diselesaikan dengan ikhtiar yang tepat serta munajat kepada Allah SWT dengan tulus. Banggar DPR RI Mendesain APBN FleksibelPidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sudah dikumandangkan Presiden Joko Widodo 16 Agustus lalu. Ada apresiasi, ada juga kritik yang mengemuka. APBN 2023 disusun untuk kembali ke “khitahnya” seperti sebelum pandemi Covid-19. Defisit kembali ke 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Inilah APBN dengan desain yang lebih fleksibel.4 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 5percaya pemerintah menyiapkan segala mitigasi risiko berbagai tantangan ke depan dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada nota keuangan RAPBN 2023,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.Parlementaria juga meminta komentar Anggota Komisi VII DPR RI untuk melihat sektor energi dalam RAPBN 2023. Rofik Hananto yang dimintai komentarnya via Whatsapp, menilai, asumsi lifting minyak sebesar 660.000 barel per hari dan gas bumi sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari ini lebih ke business as usual. Kebetulan tren produksi migas Indonesia selama beberapa tahun terakhir semakin menurun. Ia mengingatkan bahwa target APBN untuk minyak selalu luput dari target yang ditetapkan.“Pemerintah seakan belum berbuat banyak untuk menaikkan lifting minyak ini. Sementara lifting gas memang relatif lebih stabil, namun kalau upaya mencari sumber cadangan migas baru tidak gencar dilakukan, kedua lifting migas ini akan terus menurun,” pandang politisi PKS tersebut. Sementara itu, mengomentari anggaran subsidi sebesar Rp502 triliun dalam RAPBN 2023, ia mengatakan, sebagian besar anggaran tersebut untuk membayar utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN.Pembayaran kepada Pertamina dan PLN itu merupakan dana kompensasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, anggran subsidi itu bukan berupa alokasi subsidi saja. Sebetulnya alokasi subsidi dari sebagian anggaran Rp502 triliun itu untuk antisipasi asumsi ICP yang naik menjadi USD 100 per barel. Bila saja pemerintah konsisten membayar dana kompensasi sesuai tahun anggarannya, mungkin anggaran subsidi tidak sebesar sekarang.“Kasihan itu Pertamina dan PLN yang selama ini menanggung arus kas yang berat karena keterlambatan pemerintah membayar dana kompensasi,” ungkap legislator dapil Jateng VII ini. Rofik juga menguraikan, pemerintah sendiri pada 2023 ini masih akan tetap memberikan subsidi energi dan kompensasi BBM, listrik, dan LPG 3 kg sebesar Rp336,7 triliun yang terdiri dari subsidi sebesar Rp210,7 triliun dan dana kompensasi Rp126,0 triliun. lmh/esTH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 5
6 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022LAPORAN UTAMA
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 7LAPORAN UTAMAPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. Dalam pidatonya, Presiden bersyukur Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat. FOTO: DEVI, FAISAL/MAN
8 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022juta barel setara minyak per hari ini, sebetulnya lebih ke persoalan business as usual. Kebetulan tren produksi migas Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini semakin menurun. Ia mengingatkan bahwa target APBN untuk lifting minyak selalu luput dari target yang ditetapkan.“Pemerintah seakan belum berbuat banyak untuk menaikkan lifting minyak ini. Sementara lifting gas memang relatif lebih stabil, ISU bahan bakar minyak (BBM) yang beberapa bulan sebelumnya jadi perbincangan publik, tak banyak disentuh dalam pidato Presiden Jokowi dalam pengatar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Dalam pengantar RAPBN pun tak ada usulan kenaikan BBM. Isu kelangkaan dan mahalnya BBM terus mengemuka sebelum pidato RAPBN 2023. Tak ada usulan kenaikan BBM, memang sangat diapresiasi.Namun, ada sektor hulu energi yang selalu menuai kritik tajam. Lifting minyak dalam APBN selalu tak mencapai target. Pada RAPBN 2023 ini, lifting minyak dipatok sebesar 660 ribu barel per hari. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah mematok target produksi gas bumi sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari. Parlementaria berhasil meminta komentar Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto yang dihubungi via Whatsapp, beberapa waktu lalu.Menurut Rofik, asumsi lifting minyak sebesar 660 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 1,05 namun kalau upaya mencari sumber cadangan migas baru tidak gencar dilakukan, kedua lifting migas ini akan terus menurun,” pandang politisi PKS tersebut. Berkomentar soal asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2023, ia menilai, angkanya cukup moderat, yaitu berada di kisaran 90 dollar Amerika Serikat per barel.“Asumsi ICP sebesar 90 dollar AS per barel ini cukup moderat mengingat saat ini pun harga minyak mentah dunia di kisaran angka itu. Ini sudah sampai di level harga sebelum perang Rusia dan Ukraina,” tutur Rofik. Pada bagian lain, ia juga mengomentari besaran angka subsidi dalam RAPBN 2023 sebesar Rp502 triliun. Angka subsidi Lifting Minyak Selalu Luput Dari TargetPidato pengantar RAPBN tahun 2023 sudah disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, 16 Agustus lalu. Ada yang selalu luput dari target yang direncanakan. Lifting minyak tak mencapai titik ideal perencanaan. Pemerintah pun dinilai tak maksimal menaikkan lifting minyak.LAPORAN UTAMAAnggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 9tersebut mayoritas digunakan untuk menyubsidi sektor energi.Legislator dapil Jateng VII itu menjelaskan, sebetulnya angka subsidi ini untuk antisipasi asumsi ICP yang naik menjadi 100 dollar AS per barel. Selaiin itu, angka subsidi juga digunakan untuk membayar utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN. Pembayaran kepada Pertamina dan PLN itu merupakan dana kompensasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, anggaran subsidi itu bukan berupa alokasi subsidi saja.“Sebetulnya alokasi subsidi dari sebagian anggaran Rp502 triliun itu untuk antisipasi asumsi ICP yang naik menjadi 100 dollar AS per barel. Bila saja pemerintah konsisten membayar dana kompensasi sesuai tahun anggarannya, mungkin anggaran subsidi tidak sebesar sekarang. Kasihan itu Pertamina dan PLN yang selama ini menanggung arus kas yang berat karena keterlambatan pemerintah membayar dana kompensasi,” ungkap Rofik.Lebih lanjut Rofik juga menguraikan, pemerintah sendiri pada 2023 nanti masih akan memberikan subsidi energi dan kompensasi BBM, listrik, dan LPG 3 kg sebesar Rp336,7 triliun yang terdiri dari subsidi sebesar Rp210,7 triliun dan dana kompensasi Rp126,0 triliun. Besaran angka itu wajar untuk mengantisipasi fluktuasi harga energi yang akan meningkat di tahun 2023 seiring peningkatan permintaan energi karena pulihnya ekonom dunia dari pandemi.“Asumsi ICP di APBN 2022 juga sudah direvisi menjadi 100 dollar AS per barel sebagai antisipasi atas kenaikan komoditi energi di pasar dunia yang memang kondisinya secara ekonomi maupun geopolitik sangat memengaruhi harga energi. Kesepakatan tambahan ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui DPR. Apalagi, kondisi saat ini harga minyak mentah di pasar dunia sudah mulai turun, sekitar 90 dollar AS per barel. Terjadi penurunan sebesar 30 persen selama dua bulan terakhir. Bahkan ini sudah di bawah harga minyak mentah sebelum perang RusiaUkraina. Jadi kelak tidak ada alasan bagi Presiden untuk menaikkan BBM,” tukasnya.Anggota Komisi VII DPR lainnya, Sartono Hutomo yang juga dihubungi via Whatsapp usai pidato presiden, melihat, dana subsidi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp502 triliun mayoritas memang digunakan untuk menyubsidi sektor energi. Pemerintah diimbau lebih ketat mengawasi barang subsidi yang sudah dianggarakan dalam APBN.“Memang anggaran subsidi kita sangat besar, yaitu Rp502 triliun. Namun, bukan tidak mungkin anggaran ini kembali membesar apabila pemerintah tidak dapat mengawasi pendistribusiannya,” kata politisi Partai Demokrat itu. Di sinilah urgen bagi pemerintah untuk fokus pada revisi Perpres BBM, agar subsidi jatuh kepada masyarakat yang berhak.Saat ini, lanjut Sartono, masyarakat sudah merasakan lonjakan harga pangan dan energi yang sangat tinggi. Saat yang sama ekonomi masyarakat baru berangsur membaiki dari pengaruh pandemi Covid-19. Dalam pidato RAPBN 2023, Presiden tak mengusulkan kenaikan BBM subsidi. “Sudah seharusnya pemerintah tidak menaikan harga BBM subsidi dan fokus merevisi Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran BBM, sehingga subsidi yang dikeluarkan menjadi tepat sasaran,” tandasnya.Pemerintah, lanjut legislator dapil Jatim VII itu, harus mengatur skala prioritas dalam melaksanakan proyek pembangunan. Menurut Sartono, pemerintah sebaiknya menunda sejumlah proyek yang menggunakan anggaran besar dan mengalokasikan anggaran tersebut untuk subsidi maupun program yang dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat.“Konflik Rusia-Ukraina membuat harga minyak dan gas bumi semakin melambung. Harga minyak yang tinggi ini membuat inflasi juga melonjak. Indonesia memang negara penghasil migas, namun lapangan migas kita sudah sangat tua, dan memiliki penurunan tingkat produksi yang besar. Oleh karena itu, transisi energi dengan menggunakan energi terbarukan menjadi solusi yang tepat, agar Indonesia tidak bergantung dengan energi fosil,” tutup Sartono. lmh/esLAPORAN UTAMAkenaikan harga BBM akan menyebabkan harga-harga barang lainnya meningkat dan masyarakat yang perekonomiannya diharapkan bisa stabil oleh pemerintah menjadi bergelombang kembali.Sartono HutomoAnggota Komisi VII DPR RI
10 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022dengan memberi kelonggaran defisit lebih dari tiga persen selama kurun waktu tiga tahun (2020-2023). Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU tersebut, kelonggaran defisit lebih dari tiga persen ini diharuskan berakhir pada 2023. Artinya, kelonggaran belanja untuk masyarakat, khususnya menengah ke bawah, dan dunia usaha tersebut tidak dapat lagi dinikmati secara penuh. Dengan kata lain, sektor-sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir, akan diperketat kembali. Termasuk, pembatasan subsidi untuk energi.Fase Kritis 2023RAPBN 2023 dirancang dalam suasana optimis namun tetap waspada. Tidak begitu euforia, tetapi juga harus fleksibel mengantisipasi segala ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut tidak hanya menyangkut dari sisi perekonomian domestik, namun juga berasal dari situasi global, baik yang bersifat medis (pandemi) maupun geopolitik (Perang Rusia-Ukraina atau Perang Taiwan-Tiongkok).“APBN harus didesain secara fleksibel dan responsif untuk mengantisipasi dan meredam gejolak FAKTORfaktor yang berkontribusi besar dalam memicu pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, berangsung menemukan titik akhir kulminasinya di tahun 2023. Dikutip dari laman Bank Indonesia, neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Juli 2022 secara keseluruhan mencatat surplus 29,17 miliar dollar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 15,95 miliar dollar AS.Surplus neraca perdagangan Juli 2022 bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Kinerja ekspor nonmigas sangatlah kuat, terutama bersumber dari ekspor komoditas berbasis sumber daya alam. Selain karena kuatnya pengaruh dari ledakan komoditas tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencatatkan angka positif tersebut juga ditopang oleh adanya pelonggaran batas defisit yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2020. UU tersebut memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang mungkin terjadi. Baik akibat pandemi, tensi geopolitik yang masih berlanjut, kenaikan inflasi global, maupun ketidakpastian harga komoditas global. Karena APBN tetap harus menjadi tumpuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi, hingga mendorong upaya reformasi struktural,” ujar Puteri Komarudin.Fleksibilitas itu diyakini akan mampu melewati fase kritis penuh tantangan di 2023. Sebab, dampak dari ketidakpastian domestik dan global itu tidak hanya akan mempengaruhi pertumbuhan yang stagnan. Melainkan juga berdampak terhadap inflasi yang tinggi dikarenakan supply side yang rendah namun demand side yang tinggi. Dengan kata lain, akan terjadi situasi stagflasi yang pernah terjadi terakhir kali pada 1970-an. lrdn/esLAPORAN UTAMAAPBN 2023 Harus Fleksibel dan Responsif RAPBN 2023 masih menyisakan banyak tanda tanya. Sebab, arah kebijakan ekonomi makro tersebut dinilai masih terlalu optimis di tengah awan gelap yang akan menaungi perekonomian di tanah air.Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 11“KEAMANAN, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan,” ujar Presiden Jokowi dalam Sidang LAPORAN UTAMASisi Terang Penegakan HukumAda keoptimisan dari sisi penegakan hukum di tahun 2023. Sebab, beberapa kasus besar yang menjadi sorotan publik belakangan ini, direspon serius oleh pemerintah. Misalnya, kasus korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, hingga Garuda Indonesia berhasil dibongkar. Bahkan, kasus terkini di institusi Kepolisian RI perlahan diungkap secara transparan.Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari. FOTO: ANDRI/MANTahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam Rangka HUT ke-77 RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.Optimisme penegakan hukum akan berlanjut di 2023 ini terlihat dari capaian positif yang telah dibangun pada 2021. Hal itu tercermin dari Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, yang naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. “RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani,” tegas Jokowi.Hal inilah yang direspon positif oleh Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari. Pihaknya bersama pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI lainnya tentu akan terus mengawal dan mempertanyakan kembali tentang komitmen pemerintah tersebut.“Saya sampaikan di berbagai kesempatan, termasuk kepada Jaksa agung dan Komnas HAM bahwa penuntasan pelanggaran HAM masa lalu adalah janji presiden yang tertuang secara eksplisit dalam Nawacita jilid pertama yang harus dituntaskan Presiden, sebelum selesainya masa kepemimpinan beliau, tahun 2024 mendatang,” ungkap TaufikMeski demikian, menurut Politisi dari Fraksi NasDem ini, yang paling penting dari semua itu adalah, jangan sampai komitmen penyelesaian kasus HAM hanya formalitas semata. Serta jangan sampai penyelesaian yang tidak berkeadilan, dan penyelesaian yang meninggalkan hak-hak korban. lrdn/es
12 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022LAPORAN UTAMAtransformasi bagi layanan primer, layanan rujukan rumah sakit, sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan serta teknologi kesehatan. “Sistem kesehatan kita harus diperkuat. Enam pilar transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah akan sulit terealisasi jika kurang didukung dengan anggaran yang memadai. Apalagi dengan adanya ketentuan tidak bolehnya tenaga honorer di instansi pemerintah, maka pelayanan kesehatan pun terancam kolaps,” ujarnya.Oleh karena itu, wakil rakyat dapil Jawa Barat VIII meminta pemerintah meninjau dan mengkaji KEPUTUSANpemerintah memangkas anggaran kesehatan pada RAPBN 2023 dinilai sebagai langkah yang kurang tepat. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, meskipun angka Covid-19 sudah melandai pada beberapa waktu belakangan namun hal itu bukan alasan yang tepat untuk memangkas anggaran. “Kita juga tidak dapat menjamin bahwa Covid-19 sudah berakhir dan tidak lagi menjadi ancaman di masa yang akan datang. Justru kita perlu memastikan tersedianya anggaran kesehatan yang prima sebagai bentuk kewaspadaan,” ujar politisi Fraksi PKS itu.Menurut Netty, pasca Pandemi Covid-19 yang belum bisa dibilang berakhir ini, pemerintah justru perlu memperbaiki dan membangun sistem kesehatan yang terbukti kewalahan menghadang pandemi. Netty mengaitkannya dengan enam pilar transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan antara lain ulang alokasi anggaran kesehatan agar apa yang menjadi target pemerintah terkait transformasi kesehatan bisa tercapai.Pemerintah sendiri telah memetakan beberapa hal yang diprediksi akan menjadi tantangan bidang kesehatan di masa depan. Dilansir dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN T.A 2023, dinyatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran perlunya perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh di Indonesia, terutama Anggaran Kesehatan Yang Prima Sebagai Bentuk KewaspadaanPemerintah mengalokasikan Rp169,8 triliun sebagai anggaran kesehatan di tahun 2023, jumlah ini turun dari 20,2 persen dari angka Rp212,8 triliun di tahun 2022. Pemerintah beralasan berkurangnya anggaran tersebut dikarenakan hilangnya komponen yang ditujukan khusus untuk penanganan Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 13Cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwaBantuan operasional KB untuk 6.239 balai penyuluhan KB Penyediaan makanan tambahan bagi 55.556 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 138.889 balita kurusSosialisasi dan diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC bagi 2.000 orang Penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 7.377 orang (secara tim 1.200 orang dan secara individu 6.177orang)Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari PertamaKehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluargaSampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.509 sampelPembangunan RS Pratama sebanyak 18 RSPembangunan/rehabilitasi balai penyuluhan KB sebanyak 1.017 unitPerbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh terutama setelah Pandemi Covid Ketersediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunderPemerataan tenaga kesehatanKemandirian sediaan bahan baku farmasi dan alat kesehatanMewaspadai angka prevalensi stuntingTingkat penyakit katastropik yang masih tinggi,Mengantisipasi perkembangan varianCovid-19 maupun risiko pandemi di masa mendatangPengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit stunting 10.280 unit Penyediaan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk 10.260 Puskesmas Target Output Prioritas Anggaran Kesehatan 2023Tantangan Kesehatan di Indonesiadalam hal ketersediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder, pemerataan tenaga kesehatan, serta kemandirian sediaan bahan baku farmasi dan alat kesehatan. Indonesia juga perlu mewaspadai angka prevalensi stunting dan penyakit katastropik yang masih tinggi, di samping mengantisipasi perkembangan varian Covid-19 maupun risiko pandemi di masa mendatang.“Masalah kesehatan Indonesia bukan hanya soal Covid-19, tapi juga ada stunting, angka kematian ibu dan bayi, pelayanan kesehatan, kebiasaan hidup sehat dan sebagainya. Oleh karena itu menurunkan anggaran kesehatan di tengah banyaknya prioritas kesehatan yang tertunda akibat penanganan pandemi bukan langkah yang tepat dan dapat berakibat buruk pada sistem kesehatan,” tambah Netty.Untuk menjawab tantangan yang telah diprediksi, pemerintah telah menyiapkan beberapa poin arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan Fungsi Kesehatan sesuai RAPBN 2023. Arah Kebijakan yang telah diformulasi antara lain: (1) penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder; (2) percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan; (3) peningkatan kemandirian, mutu, dan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; (4) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; (5) akselerasi penurunan prevalensi stunting, melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik; (6) percepatan perbaikan gizi masyarakat; (7) pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta peningkatan pengendalian penyakit; (8) peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan; dan (9) menjaga kesinambungan program JKN. luc/es
14 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022DPR RI mempertanyakan besaran dana pendidikan Rp608,3 triliun sebagaimana yang diungkapkan Jokowi dalam pidato pengantar RAPBN 2023 (16/8), terutama terkait dengan proporsi penggunaan dana tersebut. Adanya komponen gaji dan tunjangan hingga alokasi dana pendidikan di kementerian dan lembaga yang berada di luar Kemendikbudristek dan Kementerian Agama, menggembungkan besaran anggaran sekaligus disinyalir berpotensi mereduksi porsi anggaran bagi pendidikan anak usia sekolah dan kuliah.Termaktub dalam dalam Pasal 49 Ayat 1, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Namun setelah melewati uji materi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan komponen gaji guru menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Aturan terkait besaran anggaran pendidikan juga menjadi amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945.“Sebenarnya titik fokus kegiatan pendidikan itu harusnya ada di Kemendibudristek dan Kemenag. Dua kementerian tersebut bertanggung jawab terhadap pendidikan anakanak usia sekolah, kemudian masih ada anak-anak usia kuliah. Nah, tapi coba dilihat berapa jumlahnya? Nanti dibedah di APBN itu ada. Karena sekarang kita belum bisa mempelajari (keseluruhan anggaran pendidikan), baru sektoral yang di kementerian kita (mitra komisi X) yang bisa kita baca, nanti akan ketahuan kemana sih sebenarnya distribusi dana pendidikan” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti kepada Parlementaria, akhir Agustus ini.Dilansir dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN T.A 2023 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, terdapat 3 kelompok besar penggunaan anggaran pendidikan antara lain; Melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp233,9 triliun, Melalui transfer ke daerah sebesar Rp305,0 triliun atau 50 persen dari total anggaran, dan melalui Pembiayaan sejumlah 69,5 triliun.Kembalikan Fokus Pendidikan Pada Anak Usia Sekolah dan Kuliah“Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa” -Presiden RI Joko WidodoLAPORAN UTAMA
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 15“Kami berharap itu didistribusi lebih banyak ke Kemendikbud dan Kemenag. Kalau memang porsinya untuk anak-anak yang usia sekolah dan kuliah itu dinaikkan, ya pasti dana BOS bisa dinaikkan, kemudian renovasi bangunan SD yang rusak bisa dilakukan, kemudian komputer untuk seluruh sekolah itu bisa diadakan, mungkin kesejahteraan guru dinaikkan, kemudian Beasiswa bagi masyarakat miskin diberikan lebih banyak dan yang penting adalah memberikan pengganti ketinggalan selama pandemi. 2 tahunlho!” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.Agustina mengatakan ada jutaan anak-anak usia sekolah dan kuliah di seluruh Indonesia yang pendidikannya terhambat bahkan tidak sekolah selama gejolak Pandemi Covid-19. Ia menyatakan bahwa pihaknya belum melihat adanya alokasi anggaran yang ditujukan khusus untuk mengejar ketertinggalan materi yang terjadi maupun memperbaiki kondisi di atas, setidaknya pada anggaran Kemendikbudristek.“Covid sudah lewat tapi apakah kita pernah berpikir untuk memperbaiki yang terlewatkan? Dalam anggaran Kemendikbudristek tahun 2023 itu enggak ada. Padahal mereka itu tidak sekolah. Maka kalau dibilang apakah (anggaran) cukup? Semua sudah terbiayai? moso?” tanya Agustina.Sebagai informasi, Kemendikbudristek mendapatkan pagu anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp80,22 triliun. Mendikbudristek telah mengajukan tambahan anggaran sejumlah Rp10,15 triliun pada Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI yang diselenggarakan Selasa (30/8) lalu. Rencananya dana tambahan ini akan untuk memastikan capaian Program Indonesia Pintar untuk Dikdasmen dan KIP Kuliah dan beberapa program lainnya.Usaha membentuk SDM Unggul Presiden mengemukakan bahwa APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama salah satunya adalah penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. “Pak Jokowi berulang-ulang dalam pidatonya menyebutkan tentang bonus demografi dan lain sebagainya, tapi nggak terbukti di anggaran yang memfokuskan kepada kepemudaan. Kala kita bicara tentang anggaran yang katanya pendidikan naik anggarannya juga sebelumnya nggak signifikan karena harusnya diiringi dengan dana alokasi umum atau dana alokasi khusus untuk pembiayaan pembayaran gaji guru. Gimana membina SDM kalau gurunya nggak diperhatikan?” imbuh Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amaliah. Ledia juga menyinggung dukungan anggaran dan desain besar untuk kepemudaan yang sangat erat kaitannya dengan upaya mempersiapkan SDM unggul yang berkualitas. Disampaikannya, pemuda lah yang akan menggantikan para pendahulunya dalam mengelola negara. Untuk itu diperlukan dukungan anggaran dan desain besar bagi kepemudaan. “Ketika bicara tentang SDM, berarti kepemudaan. Yang pernah muda ini nggak akan selamanya ada disini mengelola negara maka kita harus memfokuskan pada anak-anak muda tapi harus ada desain. Makanya kemudian desain besar kepemudaan itu harus didiskusikan. Di Kementerian Kepemudaan dan Olahraga sudah ada tapi anggarannya kecil. Meskipun ada 5 triliun yang tersebar di beberapa kementerian tapi kan nggak pernah terfokus. Harusnya didesain, kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan itu dan itu harusnya directive presiden. luc/esLAPORAN UTAMARp233,9 TRp305,0 TRp69,5T Melalui belanja Pemerintah Pusat Melalui Transfer ke DaerahMelalui PembiayaanBantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 44,2 juta siswa Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi 6,1 juta peserta didik. Dana ini juga digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan tenaga pendidikan ASN daerah.Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang terdiri dari; Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.Program Indonesia Pintar untuk 20,1 juta siswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS bagi 556,9 ribu guru Non PNS. Rp 608,3 TAnggaran Pendidikan Tahun 2023, terdiri dari:
16 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022kondisi existing hari ini, dalam konteks nanti kita bicara soal tahun depan,” Jelas Politisi Partai Golkar ini.Ace menilai program perlindungan sosial harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah dalam konteks pemuliha ekonomi nasional. Diketahui pemerintah sendiri mematok target penurunan angka kemiskinan pada ARSITEKTURfiskal tahun 2023 sudah dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi berbagai tantangan. Maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Berbagai strategi yang menjadi fokus APBN 2023 juga dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RAPBN 2023 (16/8). Satu diantaranya adalah penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kepada Parlementaria mengungkapkan, program pemerintah dalam APBD 2023 harus bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.“Gara-gara Covid, kemiskinan kita naik. Nah sekarang kondisinya sudah mulai pulih. Sekarang persentasenya berapa. Ini semua harus didasarkan pada yang menjadi kebutuhan kita dan kisaran 7,5-8,5 persen dan tingkat ketimpangan atau rasio gini 0,375-0,378 dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,3 persen.Politisi fraksi Partai Golkar ini menilai target tersebut cukup ideal meski di tengah tingkat ketidakpastian perekonomian global yang tinggi, target tersebut memiliki Angka Kemiskinan Harus Diturunkan“Desain APBN 2023 harus senantiasa Waspada, Antisipatif, dan Responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak”LAPORAN UTAMAFOTO: JAKA/MAN]Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 17deviasi baik ke bawah maupun ke atas yang cukup lebar.“Saya kira perlindungan sosial ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan sorotan karena pemulihan ekonomi harus dibarengi juga dengan kinerja konsumsi masyarakat di level yang paling mikro. Salah satunya adalah belanja perlindungan sosial, tentu selain untuk memberikan semacam social safety net agar terpenuhi kebutuhan dasarnya, juga akan menjadi pergerakan ekonomi pada level mikro,” papar legislator dari dapil Jawa Barat II itu.Untuk mendukung program tersebut berjalan dengan baik, Ace mendesak pemerintah untuk menyusun program secara terukur sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, program ini juga harus dibarengi dengan adanya pembaruan data penerima manfaat yang akurat.“Data penerima bantuan ini harus betul-betul dipastikan dan tepat sasaran. Dan tentu pidato presiden ini harus ditindak lanjuti oleh Menteri Sosial. Tanpa akurasi data program perlindungan sosial itu tidak akan mempunyai efek yang besar bagi upaya perlindungan sosial masyarakat,” papar Ace.Mutakhirkan DTKSSebelumnya, Pada Senin (6/6) Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI Tri Rismaharini beserta jajarannya untuk secara terusmenerus memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi rujukan bagi semua program bantuan sosial (bansos). Pasalnya banyak permasalahan yang dinilai perlu diperbaiki dari DTKS agar penyaluran bansos tepat sasaran.Apalagi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp6,9 triliun. Berdasarkan temuan BPK seperti yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 ada tiga jenis bansos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS, dan ada yang meninggal dunia.“Semua (DTKS) harus diperbarui, dengan cara sistemnya diperbaiki secara total, agar programnya bisa berjalan secara tepat dan akurat. Dan mesti diingat, DTKS ini bukan hanya untuk kepentingan Kementerian Sosial, tapi itu juga digunakan untuk kepentingan BPJS, subsidi listrik, dan masih banyak lagi.” jelas Ace.Ketidakakuratan DTKS bukan hanya terjadi di satu daerah, melainkan di seluruh Indonesia. Di dalam program pemerintah, ada 10 juta keluarga kategori miskin yang harus dibantu pemerintah yang disebutkan PKH. Setiap tahunnya data selalu berubah, baik karena kematian atau sudah tidak lagi miskin. Tetapi verifikasi dan validasi data tidak masuk di dalam perubahan data, sehingga menjadi permasalahan.Kedepan, menurut Ace tantangan dalam realiasisi program kesejahteraan sosial akan terus bertambah, terlebih ada wacana bahwa bantuan sosial akan dialihkan menjadi dana tunai yang diserahkan langsung pada rakyat. “Terkait wacana bansos dana tunai, harus ada mekanisme ataupun sistem yang mengawasi agar bantuan yang diberikan betul-betul dibelanjakan ataupun digunakan untuk kerpeluan dasar, seperti beras dan sembako. Kembali lagi, harus diawasi agar tepat sasaran,” tambah Ace.Terlepas dari semuanya, Ace optimis bahwa dengan RAPBN 2023 yang ada sekarang pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan di angka tujuh persen dengan fokus pada keefektifitasan programnya.Di sisi belanja, Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, reformasi harus dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung programprogram pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.“Kalau pemerintah konsisten dengan program-program perlindungan sosial, disertai dengan adanya penyertaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan baik dan merata, maka target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di angka tujuh persen bisa saja tercapai. Tapi masalahnya harus dikembalikan ke efektifitas programprogram bantuan sosial tersebut,” Jelas AceInovasi di sisi pembiayaan juga harus difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara.Diakhir, Ace berharap apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya bisa direalisasikan oleh kementerian terkait sehingga target penuntasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.“Tentu kami (Komisi VIII DPR RI), akan terus mengawal dan memantau, serta memastikan program sosial itu berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat meningkatkan angka penurunan kemiskinan,” tutup Ace. lwe/esLAPORAN UTAMA
18 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022SUMBANG SARANOleh: Fitra Prasapawidya PurnaDosen Luar Biasa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi BIsnisUniversitas Muhammadiyah YogyakartaSehari sebelum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan DPR dan MPR terkait RAPBN untuk tahun 2023 maupun keadaan perekonomian nasional saat ini. Pertama kita ingin melihat pernyataan bapak presiden terkait inflasi. Inflasi Indonesia mampu bertahan di kisaran 4.9 persen yang mana lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi di ASEAN maupun global. Tetapi kita melihat isu terbaru yang beredar di masyarakat akhir-akhir ini terkait dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini diakibatkan oleh naiknya harga minyak dunia sehingga Indonesia perlu untuk menaikkan harga agar mampu RAPBN 2023 diharap Jaga Ketahanan Ekonomi dari Gejolak Politik Globalmenutupi kekurangan biaya serta ingin mengalihkan subsidi BBM yang dikatakan oleh berbagai pihak salah sasaran. Hal ini menjadi sebuah kerancuan karena keadaan perekonomian yang sedang baik-baik saja kemudian diberi sebuah gejolak yaitu kenaikan harga BBM yang notabenenya merupakan barang primer dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pastinya kenaikan harga BBM akan menyebabkan harga-harga barang lainnya meningkat dan masyarakat yang perekonomiannya diharapkan bisa stabil oleh pemerintah menjadi bergelombang kembali. Antrian untuk mengisi BBM sudah mengular dimana-mana dan penjualan kendaraan bermotor masih terus didorong oleh pemerintah. Jika memang ingin mengurangi konsumsi BBM di Indonesia yang pertama kali dilakukan adalah melakukan regulasi terkait kendaraan bermotor. Regulasi tersebut berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor yang boleh dimiliki dalam satu keluarga, ketegasan dalam pengaturan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan yang tidak, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mampu mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaran bermotor. Serta perlu adanya perbaikan pada sistem transportasi umum yang pada akhirnya bisa mengajak masyarakat mau menggunakan kendaraan umum serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.Yang kedua, keadaan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dalam 27 bulan terakhir ini. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kespor yang dilakukan Indonesia mengalami kenaikan terus menerus meskipun di era pandemi. Perlu diperhatikan, siapa saja pihak yang merasakan adanya peningkatan pada ekspor tersebut. Apakah masyarakat Indonesia yang 9.54 persen masih miskin atau segelintir eksportir yang memiliki valuasi perusahaan cukup besar. Karena sejatinya perekonomian Indonesia tidak hanya ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar saja tetapi juga ditopang oleh masyarakat yang bergerak dalam perekonomian kecil di UMK-UMK yang ada di setiap daerah. Selanjutnya pernyataan terkait sumber daya alam Indonesia yang harus dihilirkan dan diindustrikan di dalam negeri. Hal ini cukup berlawanan dengan adanya perdagangan sumber daya alam yang masih mentah dan bernilai jual kecil tetapi kemudian membeli kembali barang yang sudah jadi dengan nilai tambah yang sangat fantastis. Sehingga dapat menyebabkan Indonesia hanya menjadi negara yang konsumtif bukan produktif seperti yang diharapkan terutama dengan sumber daya alamnya yang
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 19SUMBANG SARANberlimpah. Bahkan, tidak semua sumber daya alam seharusnya menjadi objek eksploitasi demi perekonomian semata tetapi perlu juga ada sumber daya alam yang dilestarikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi mendatang. Seperti contohnya pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan yang banyak menyebabkan hutan-hutan serta habitat hewan yang seharusnya bisa dilestarikan menjadi hilang. Terutama adanya isu perlawanan dari suku adat yang ada di sekitar daerah pembangunan IKN yang merupakan konflik sosial baru yang muncul akibat ketergesaan pemerintah dalam pengesahan pembangunan IKN baru di Pulau Kalimantan. Keadaan ini dapat menimbulkan daerah hutan di sekitaran IKN akan menghilang akibat pembangunan oleh pihak-pihak swasta yang ingin membangun kantor baru di pulau Kalimantan sehingga paru-paru dunia yang seharusnya mampu lestari menjadi berkurang secara perlahan. Belum ditambah dengan kasus kebakaran hutan di setiap tahunnya yang mana masih kurang perhatian dari pemerintah sehingga menyebabkan area hutan terus berkurang.Kemudian bahasan selanjutnya terkait bonus demografi. Bonus ini cukup banyak dibicarakan semenjak pertengahan 2010-2020 bahkan hingga saat ini. Meskipun memang yang perlu dikaji adalah sejauh mana kesiapan generasi muda untuk menghadapi kompetisi perekonomian global ke depannya. Karena kita bisa melihat bahwa generasi muda di Indonesia masih cukup banyak yang tingkat pendidikannya rendah. Bahkan dari pemaparan World Population Reviewdi tahun 2021 Indonesia menempati tingkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat Pendidikan dunia. Hal ini tidak terlepas dari masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Sehingga akses Pendidikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat masih kurang meskipun sudah ada alokasi pendanaan yang cukup tinggi dari pemerintah terkait Pendidikan. Pernyataan terkait peningkatan kepercayaan internasional sangat melegakan. Bahkan hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan penanaman modal asing di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun memang pernyataan terkait Indonesia sentris masih jauh api dari panggang. Karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM bahwa wilayah-wilayah yang berada di luar jawa jumlah proyek yang terbiayai Dinyatakan bahwa Indonesia sudah mampu swasembada beras sejak tahun 2019. Sedangkan menurut data BPS Indonesia masih melakukan impor beras. Bahkan di tahun 2021 Indonesia mengimpor hingga 400-an ribu ton dari India yang menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu swasembada atas bahan pangan pokoknya. Sehingga perhatian pemerintah yang tertuang dalam RAPBN belum terlihat keseriusannya dalam penanganan ketahanan pangan apalagi mencapai swasembada pangan.Pembangunan IKN yang terus digenjot dalam RAPBN 2023 maupun pidato presiden menjadi kekhawatiran tersendiri. Karena salah satu alasan ingin dibangun ibukota baru adalah adanya peningkatan pada konversi lahan hijau menjadi bangunan di pulau jawa. Sedangkan Ketika pulau Kalimantan yang dipilih menjadi lokasi ibukota yang baru maka konversi lahan akan mulai beralih ke pulau Kalimantan yang sejatinya merupakan paruparu dunia. Sehingga perlu ada regulasi yang kuat untuk dapat menjaga konservasi hutan serta habitat yang ada di Kalimantan agar keberlangsungan makhluk hidup tumbuhan, hewan, dan alam dapat terjaga.RAPBN 2023 ini nantinya diharapkan mampu menjaga ketahanan perekonomian Indonesia dari adanya gejolak politik global yang berimbas pada menurunnya produksi atas beberapa komoditas yang berpotensi menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada beberapa barang. Terutama untuk barang-barang yang merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat seperti BBM, minyak goreng, beras, dan lain sebagainya. Bantuanbantuan yang diberikan pemerintah terhadap UMK harapannya mampu mendorong masyarakat untuk terus berekonomi dan menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi. lkenaikan harga BBM akan menyebabkan harga-harga barang lainnya meningkat dan masyarakat yang perekonomiannya diharapkan bisa stabil oleh pemerintah menjadi bergelombang kembali.masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah proyek yang ada di wilayah jawa. Hal ini pastinya mampu membuat kecemburuan sosial semakin tinggi. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti infrastruktur jalan raya, internet, Kesehatan, serta Pendidikan yang menjadi bagian utama dalam kebutuhan masyarakat terutama yang termasuk dalam 3T. Ketahanan pangan yang disampaikan dalam pidato masih belum linear dengan RAPBN 2023.
20 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022PENGAWASANBeberapa waktu lalu, Kemenkes RI telah memastikan satu warga negara Indonesia terkonfirmasi menderita Monkeypox. Pasien tersebut merupakan seorang pria berusia 27 tahun, dengan riwayat perjalanan ke luar negeri sebelum tertular.Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan temuan wabah cacar monyet yang pertama di Indonesia bukan sesuatu hal yang mengejutkan. Mengingat wabah ini sudah merambah hampir ke 100 negara. Ia mengusulkan agar para tenaga kesehatan sendiri diberi pelatihan bagaimana proses penanganan serta pengendalian cacar monyet. “Para nakes kita harus paham betul apa itu cacar monyet sehingga pada saatnya dia bisa mendiagnosis dengan tepat. Karena itu, mungkin perlu dipertimbangkan bagaimana kalau para nakes diberi pelatihan khusus soal cacar monyet,” jelasnya.Lebih lanjut, Handoyo mengatakan sebagai langkah pencegahan pemerintah juga dinilai perlu melakukan edukasi pola hidup sehat agar terhindar dari berbagai penyakit menular, termasuk Covid-19 dan cacar monyet. Cacar Monyet Terkonfirmasi, Perkuat nakesAnggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. FOTO: MUNCHEN/MAN
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 21PENGAWASAN“Terkonfirmasinya cacar monyet ini jangan sampai menimbulkan kepanikan. Tapi ya, marilah kita berusaha sekuat tenaga melakukan berbagai upaya nyata agar wabah ini jangan sampai meluas,” katanya.Dirinya juga mengimbau jika ada warga masyarakat yang mengalami tanda-tanda yang mengarah kepada cacar monyet, yang bersangkutan harus segera melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan.Sebagai bentuk langkah antisipasi, Rahmad Handoyo juga mendorong pemerintah menyiapkan vaksin cacar monyet sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit. “Saya kira, nantinya wilayah yang berisiko tinggi dan wilayah-wilayah yang positif tinggi perlu vaksinasi agar cacar monyet ini tidak semakin luas. Artinya, kita harus siapkan kuda-kuda dengan melakukan vaksinasi, karena vaksin 85 persen ke atas bisa memberikan perlindungan dari penyakit ini,” tukas Rahmad.Libatkan MasyarakatSementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mencegah terjadinya wabah cacar monyet di Indonesia. “Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah, dalam hal Kementerian Kesehatan harus mengajak seluruh komponen bangsa di seluruh lapisan. Kolaborasi harus dilakukan oleh pusat dan daerah sampai ke RT dan RW, ke dusun-dusun untuk ikut mencegah terjadinya wabah penyakit baru,” ungkap Mufida.Politisi PKS tersebut menekankan bahwa selama masa reses lalu, Komisi IX DPR RI tetap melakukan fungsi pengawasan dan meminta Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi penyakit yang kini disebut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Clade. Untuk itu, pemerintah harus menyosialisasikan mitigasi dan informasi terkait penyakit ini hingga ke masyarakat tataran bawah.Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengimbau pemerintah, gencar melakukan sosialisasi mengenai penanganan dan pencegahan penyakit cacar monyet. Menurut Ninik, sosialisasi diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang valid di antara pemberitaan Pemerintah harus menyosialisasikan mitigasi dan informasi terkait penyakit ini hingga ke masyarakat tataran bawah.Kurniasih MufidayatiWakil Ketua Komisi IX DPR RI yang cenderung menimbulkan ketakutan. Ia mencontohkan, akibat kurangnya sosialisasi di masa awal pandemi Covid-19 menimbulkan stigma dan diskriminasi pada orang yang terjangkit penyakit tersebut.Kemenkes Jajaki Vaksin Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI (30/8/2022), Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril mengaku masih menjajaki produsen vaksin cacar monyet atau Monkeypox untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Distribusi vaksin cacar monyet ditargetkan akan dilakukan pada akhir 2022.Target alokasi sekitar 10 ribu vaksin cacar monyet diperuntukkan bagi penyintas, kontak erat pasien hingga warga yang memiliki risiko tinggi terpapar cacar monyet. “Kita lagi penjajakan, kalau memang nantinya berkembang kita sudah menyiapkan itu. Tahap persiapannya ada dua ya, satu harus melalui kajian ITAGI, kita tidak boleh tau-tau vaksin. Yang kedua rekomendasi dari BPOM,” kata Syahril.Syahril mengakui pengadaan vaksin cacar monyet terbatas lantaran merujuk tingkat penularan cacar monyet. Menurutnya, penyakit ini bukan penyakit dengan tingkat penularan tinggi seperti virus corona (Covid – 19).Selain itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum memberi anjuran apapun terkait vaksinasi cacar monyet secara massal. WHO hingga kini juga belum mengeluarkan rekomendasi vaksinasi massal seperti halnya Covid – 19. “Kedua, vaksin cacar yang dulu pernah ada tahun 1980 itu masih dinilai efektif. Tetapi negara-negara maju karena sudah 40 tahun, mereka mengadakan (vaksinasi cacar monyet) sendiri,” ujarnya. lann/esFOTO: MUNCHEN/MAN
22 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022ANGGARANDPR berharap Pemerintah menyusun APBN 2023 secara cermat, efektif dan efisien mengingat begitu berat dan banyaknya tugas yang akan dilaksanakan melalui instrumen APBN. Dalam ruang fiskal yang terbatas, kata Puan, konsolidasi fiskal APBN 2023 kembali membatasi besaran defisit pada nilai 3 persen dari PDB.Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada paripurna pembukaan masa sidang I Tahun Sidang 2022-2023 (16/8). Puan berharap, pelaksanaan APBN 2023 dilaksanakan secara cermat dan efektif.Di hadapan para wakil rakyat, Presiden Jokowi menyampaikan tema Rencana Kerja Pemerintah pada Tahun 2023 yakni ‘Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan’.“Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) APBN Tahun Anggaran 2023,” kata Puan.Lewat pembahasan tersebut, asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen dan laju inflasi pada kisaran 2 persen hingga 4 persen. Kemudian pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19 persen PDB hingga 12,24 persen PDB, dengan APBN 2023, Instrumen Kesejahteraan Rakyatpendapatan perpajakan sebesar 9,3 persen PDB hingga 10 persen PDB. Lalu belanja negara sebesar 13,8 persen PDB hingga 15,1 persen PDB, serta defisit berada pada besaran 2,61 persen PDB hingga 2,85 persen PDB. Sementara Arah kebijakan fiskal akan difokuskan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Puan pun memberi catatan mengenai rencana kerja Pemerintah dan arah kebijakan fiskal tersebut.“Pemerintah agar telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.Menurut Puan, APBN 2023 perlu mengantisipasi berbagai hal yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN. Khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui SBN.Mulai dari dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya.“APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3 persen PDB. Sehingga menempatkan Pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas,” tutur Puan.Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap kementeria dan lembaga diminta ikut berkontribusi melalui upaya, kebijakan dan program yang dapat memberikan nilai tambah
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 23ANGGARANekonomi nasional. Puan juga berharap Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.“Sehingga dapat meningkatkan tax rasio pada tingkat yang maksimal. Pemerintah juga agar mempertajam insentif pajak yang diarahkan untuk dapat memberikan dampak pengganda yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN),” ujarnya.Puan pun mengingatkan agar Pemerintah meningkatkan kualitas belanja (spending better) yang semakin baik. Hal ini sebagaimana telah disampaikan dalam KEM-PPKF terkait sektor belanja Pemerintah.“Hal ini perlu dibuktikan dengan nyata dan ditunjukan oleh setiap K/L melalui berbagai indikator yang dapat memperlihatkan bahwa progam kerja yang dijalankan efektif dalam menyelesaikan urusan rakyat,” sebutnya.“Kemudian efisien dalam tata kelolanya, tepat sasaran-tepat manfaat bagi rakyat dan memudahkan rakyat untuk mendapatkan manfaatnya,” lanjut Puan.Dalam kondisi pemulihan sosial dan ekonomi, menurut Menko PMK periode 2014-2019 itu, APBN 2023 juga dituntut untuk dapat berfungsi dalam menggerakkan roda ekonomi. APBN 2023 harus dapat melakukan perlindungan daya beli, menyediakan perlindungan sosial, serta mengamankan produktivitas sektor pangan, sektor energi, dan memperkuat industri strategis nasional.“APBN juga menjadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang tidak dapat ditunda seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infratruktur, pemberdayaan rakyat dan lain sebagainya,” jelasnya.Lebih lanjut, Pemerintah diminta agar fokus terhadap isu-isu strategis nasional, termasuk dalam sektor ketahanan pangan dan energi.“Pemerintah agar telah merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis global terkait energi dan pangan,” kata Puan.“Pemerintah agar telah memperhatikan pembangunan kedaulatan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” imbuh cucu Proklamator RI Bung Karno itu.Dalam Kebijakan transfer daerah, Puan meminta Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang baru. Dengan begitu, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan pembangunan daerah dan kualitas belanja Pemda semakin meningkat. “Kemajuan Daerah adalah Kemajuan Indonesia,” tegas Puan.DPR berharap Pemerintah menyusun APBN 2023 secara cermat, efektif dan efisien mengingat begitu berat dan banyaknya tugas yang akan dilaksanakan melalui instrumen APBN. Dalam ruang fiskal yang terbatas, kata Puan, konsolidasi fiskal APBN 2023 kembali membatasi besaran defisit pada nilai 3 persen dari PDB.“Pemerintah agar telah mengantisipasi besaran defisit APBN 2023, yang dapat menyediakan ruang fiskal yang antisipatif terhadap beban kenaikan belanja pemerintah pusat khususnya akibat krisis energi, serta tetap dapat mengelola pembiayaan agar dapat memberikan ruang fiskal bagi APBN pada tahun-tahun berikutnya,” urai Ketua DPR.Puan memastikan, DPR akan mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN. Baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun langkah politik hukum. “Sehingga dapat menjalankan fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterahkan rakyat, menyelenggarakan pemerintahan, dan/atau dalam mengantisipasi krisis ekonomi,” ucapnya.Berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan di KEM-PPKF pun diharapkan agar telah dirumuskan Pemerintah di dalam kebijakan dan program kerja Pemerintah pada RAPBN Tahun 2023 dan Nota Keuangannya. “APBN, sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, semakin dituntut untuk memberikan hasil dan manfaat yang dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat,” tutup Puan. leko/esKetua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.FOTO: DEP/MAN
24 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022LEGISLASIR UU ini sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal salah satu tujuan hadirnya RUU ini adalah untuk menekan angka stunting yang saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan Pendataan Keluarga 2021 (PK 21), jumlah risiko stunting di Rancangan Undang Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada 30 Juni 2022 lalu resmi menjadi RUU inisiatif DPR. Pengesahan usulan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna usai sembilan fraksi di DPR menyampaikan pandangannya.RUU KIA Upaya Negara Wujudkan Generasi BerkualitasIndonesia mencapai 21,9 juta keluarga. Hal tersebut diperkuat oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 yang menyatakan angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen. Padahal, pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14 persen pada tahun 2024. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amalia menjelaskan, sebagai pengusul, Komisi VIII DPR RI berharap akan munculnya perhatian pemerintah di 1000 hari pertama kelahiran anak. Rentang waktu tersebut menjadi momen krusial pada tumbuh kembangnya anak, kesehatan dan juga aspek lainnya yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam 1000 hari pertama tersebut, perhatian tidak melulu hanya pada bayi, namun juga pada keluarganya selaku supporting systemtumbuh kembangnya bayi. “Jadi memang basisnya harus keluarga. Jadi ketika bicara ibu dan anak, itu konteksnya harus dengan keluarga. Termasuk juga ketika ibunya bekerja, berarti supporting atau ruang lingkup pekerjaan itu jadi bagian yang sangat penting. Hal itu menjadi konsen pembahasan RUU KIA,” ujar Ledia kepada Parlementaria.Jadi nanti, lanjutnya, di 1000 hari pertama atau sekitar 3 tahun, seringkali menjadi masa-masa di mana orang tua berpeluang untuk membawa anak ke kantor, disusui dan lain sebagainya.“Jadi hal yang perlu kita dorong untuk kita kemudian kita lakukan, itu.” tegas Ledia.Menanggapi penolakan yang terjadi di masyarakat, khususnya pihak
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 25LEGISLASIpengusaha, Ledia mengatakan hal itu bisa diatur oleh perusahaan jika para pengusaha mau. Menurut politisi Fraksi PKS ini, pekerja perempuan sendiri cenderung produktif karena ketekunan dan konsentrasinya, sehingga produktivitas perusahaan terjaga. Dirinya berharap kehadiran perempuan tidak sekedar hanya untuk diambil keuntungannya semata dan tidak terperhatikan kondisinya.“Ini harus seimbang juga, jangan cuma ngambil keuntungan bagi perusahaan saja tapi kita harus memikirkan bahwa bangsa ini kan ke depannya harus diperhatikan. Nanti siapa yang akan menjadi masa depannya kalau si anak-anak itu enggak dapat gizi yang cukup. Gizi yang cukup kan pertama dari ASI kedua dengan perhatian,” ungkap Ledia. Rentang Waktu Cuti MelahirkanAda beberapa poin yang cukup menjadi sorotan dari RUU KIA. Yaitu cuti melahirkan 6 bulan, waktu istirahat jika keguguran 1,5 bulan, suami berhak cuti paling lama 40 hari, perempuan berhak dapat waktu dan tempat menyusui serta ibu dan anak dapat kemudahan gunakan fasilitas umum. Dalam RUU tersebut, ada anggapan cuti untuk ibu yang baru melahirkan terlalu lama. Tak hanya itu, polemik juga muncul ketika RUU tersebut mengatur cuti maksimal 40 hari bagi suami atau ayah yang istrinya baru saja melahirkan.“Pada dasarnya, ketika bicara soal cuti ayah, konteksnya adalah bagaimana sang ayah membersamai seorang ibu dalam tumbuh kembang anak. Hal seperti ini sudah diberlakukan di berbagai negara seperti di Jepang ada di Skandinavia,” terang politisi asal Jawa Barat.Banyak terjadi kasus di mana ibu mengalami baby blues atau hal lainnya pasca melahirkan, sehingga perlu pendampingan sosok ayah. Harapannya adalah di awal pertumbuhan, anak itu bisa terus dengan baik bisa mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua yang saling membantu dan menguatkan.“Itu bisa menjadi lebih baik bagi tumbuh kembangnya anak. Perkembangan anak juga investasi. Jangan ngomongin cuma yang sekarang, investasi jangka panjang sebenarnya membesarkan anak,” imbuh Ledia.Ia menjelaskan, poin-poin besarnya undang-undang tersebut yakni terkait apa saja kepada ibu, baik di dalam keluarga inti maupun keluarga besar, di perusahaan, tumbuh kembang anaknya, bagaimana menyusui dan sebagainya.“Itu jadi bagian yang terusmenerus harus diperhatikan. Jadi bukan cuma pas keluar undangundangnya saja habis itu enggak. Ini harus terus-menerus karena akan selalu ada masalahnya. Memang kalau yang bekerja di informal itu ada yang belum dan tidak diperhatikan. Tapi kita sendiri sebagai pekerja informal belum punya pengaturan secara khusus,” tegasnyaTerkait progres dari RUU KIA ini, Ledia mengaku bahwa saat ini Baleg DPR RI masih menunggu surat presiden beserta DIM-nya. Ia berharap meski RUU ini adalah usulan dari DPR RI, pemerintah tetap memiliki i’tikad baik untuk dapat membahasnya bersama sebab RUU usulan ini merupakan kebutuhan masyarakat. Dibahas Secara TerbukaSelain permasalahan di atas, kemunculan RUU KIA ini dikhawatirkan akan bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Hal ini mendapat penegasan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya. Dirinya menjamin pembahasan RUU ini akan dilakukan secara terbuka dengan mendengarkan masukan langsung dari berbagai stakeholder, sehingga gesekan-gesekan antar kedua regulasi tersebut dapat segera dihindari. Terlebih, RUU ini sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo untuk membentuk generasi emas Indonesia dan membangun SDM Indonesia yang berkualitas. “(RUU KIA) tidak akan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, nanti bisa duduk bersama untuk mendiskusikannya. Kalau bicara SDM berkualitas maka basisnya adalah mulai dari hulu, bagaimana peran negara memberikan perhatian kepada anakanak Indonesia dan kualitas keluarga meningkat,” kata legislator dapil Jawa Timur XI tersebut. lhal/esPekerja perempuan sendiri cenderung produktif karena ketekunan dan konsentrasinya, sehingga produktivitas perusahaan terjaga.Ledia Hanifa AmaliaAnggota Badan Legislasi DPR RI FOTO: DEVI/MAN
26 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022FOTO BERITAPresiden Joko Widodo menyerahkan RUU APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. FOTO: JAKA/PDTKetua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy foto bersama usai pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) sekaligus Ketua Kompolnas, Prof Mahfud MD di ruang rapat MKD, Senayan, Jakarta, Kamis, (25/8/2022). FOTO: RUNI/MAN
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 27FOTO BERITAKetua DPR RI, Puan Maharani dan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) serta Ketua DPD RI, La Nyala Mattaliti dalam Sidang Tahunan MPR 2022, Selasa (16/8/2022).Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat tersebut membahas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. FOTO: JAKA/MAN
28 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022FOTO STORYPanjat PinangSejumlah Warga masyarakat mengikuti lomba panjat pinang dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 77 di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022). FOTO: ANDRI/MANSejumlah anak-anak berpartisipasi dalam lomba makan kerupuk di Tanah Baru, Depok, Rabu (17/8/2022). FOTO: RUNI/MANFOTO: DEVI, FAISAL, RUNITEKS: ANDRIKemeriahan HUT RI ke-77Setelah dua tahun tanpa perayaan yang meriah karena pandemi Covid-19. Tahun ini, masyarakat kembali memeriahkan peringatan hari Kemerdekaan RI ke-77 dengan menyelenggarakan pesta rakyat. Berbagai macam kegiatan seperti yang diinisiasi oleh masyarakat di kawasan Kemayoran yaitu melakukan pawai keliling kampung dalam momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77.Tidak hanya itu Sejumlah peserta pawai kendaraan unik, anak-anak juga mengikuti lomba memasukan paku ke botol, makan kerupuk dan balap karung dan masyarakat di daerah Lebak Bulus yang mengikuti lomba panjat pinang. Beragam perlombaan dan pertandingan diadakan untuk memeriahkan peringatn HUT ke-77 RI.Tentunya dari berbagai perayaan yang di lakukan tidak lupa pula mengenang dan mendoakan pahlawanpahlawan bangsa yang telah berjasa dan berjuang memerdekakan negara Indonesia.
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 29FOTO STORYKarnaval Peringati HUT RI ke 77Warga Masyarakat di Kawasan Kemayoran bersuka cita melakukan pawai keliling kampung dalam momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, Rabu (17/8/2022). FOTO: DEVI/MANLomba Tarik TambangWarga masyarakat mengikuti lomba tarik tambang dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 77 di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2022). FOTO: DEVI/MANPesta rakyat kembali marak. Masyarakat Kota Tangerang, Rabu (17/8/2022) mengadakan pawai kendaraan hias,serta aneka perlombaan seperti lomba memasukan paku ke botol, lomba makan kerupuk dan balap karung. FOTO: FAISAL/MAN
Politisi Berprestasi Mendobrak OligarkiMesakh Mirin
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 31PROFILKepada Parlementariadia menceritakan sepenggal kisah hidupnya, bagaimana dia saat tinggal di gereja, kendati dia merupakan anak dari desa, salah satu distrik di Kabupaten Yahokimo, sebuah kabupaten yang berada di provinsi Papua. Di gereja dia mendapatkan banyak pelajaran baik keagamaan dan pelajaran hidup, gereja bukanlah sekedar tempat berkumpulnya umat atau jemaat, melainkan center of education bagi seluruh warga gereja.Dia mengungkapkan, banyak belajar dari pendeta dan pengalaman dari kakak senior di gereja. Di gereja, bersama dengan delapan orang teman-temannya, Mesakh merawat gereja, mempersiapkan keperluan ibadah bagi jemaat di gereja.Baginya mengurus geraja menjadi sarana latihan menepa kedisiplinan dan kepemimpinan. Mesakh mengkordinir kepengurusan gereja bersama dengan Yan Parmenas Mandenas Politisi Partai Gerindra yang saat ini merupakan Anggota DPR RI, dia merupakan salah satu rekanya di gereja “kita bersahabat,” tuturnya.Mesakh menjalani proses meniti karir tidak diraih secara instan dan mudah seperti membalikan telapak tangan. Ada proses panjang dan rintangan yang dilewati sebelum menjadi sosok penting putra daerah yang terpilih mewakili rakyatnya, sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Dia menceritakan pada suatu waktu, teman-temanya sudah mendapat pekerjaan, hanya Mesakh yang belum mendapat kerja.Pilihan HidupAlmarhum mantan Bupati Yahokimo (dari tahun 2016 hingga 2021) Abock Busup berpesan kepadanya, menanyakan apakah dia punya minat di dunia politik atau ingin berkarir manjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Adik saya mau mencalonkan diri menjadi bupati, apakah adik punya minat di bidang politik atau mau jadi pegawai negeri?” begitu dia menirukan pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Dari situ lah dia mulai merenungkan pilihan hidupnya.Almarhum Abock Busup telah menuntun Mesakh masuk ke dalam dunia politik yang saat ini masih terkesan ada nuansa oligarki, kekuasaan berada pada kelompok tertentu, seperti ada keterkaitan keluarga atau golongan yang memiliki dukungan finansial yang kuat. Mesakh telah mampu mendobrak itu, lewat pengalamanya di berbagai macam organisasi yang dia geluti sehingga menjadikanya salah satu organisatoris dari tanah Papua.Tak banyak politisi yang berhasil medapatkan kursi di Senayan, Meniti karir dari bawah bukan perkara mudah, butuh semangat dan kerja keras dalam perjalanannya, dihadapkan pada berbagai macam tantangan, dituntut bagaimana cara menghadapinya, dan kemampuan lain yang dapat menunjang karier ke depan. Tidak berangkat dari kalangan kaya, Mesakh Mirin miniti karir dari bawah hingga akhirnya usaha yang dia upayakan mengantarkanya menjadi Anggota Dewan.Bersama ibu yang mengasuhnya saat kecilMesakh menjalani proses meniti karir tidak diraih secara instan dan mudah seperti membalikan telapak tangan. FOTO: ARIEF/MAN
32 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022PROFILMesakh merupakan politisi yang berprestasi. Dari riwayat pengalamanya di berbagai macam organisasi telah membentuk karakternya sebagai organisatoris yang handal. Dimulai dari pengalaman berorganisasi di bangku SMK hingga tahun 2012 terdapat tujuh organisasi yang ia geluti.Insan OrganisatorisLewat pengalamanya berorganisasi, Pria kelahiran 9 Februari 1982 membentuk jiwa nasionalisme yang teguh. Menurutnya persatuan Indonesia adalah harga mati. Hal ini terlihat dari organisasi yang ia ikuti. Seperti, Barisan Garuda Muda, Wahana Visi Indonesia Perjuangan Membertahankan NKRI, Barisan Merah Putih. Masing-masing Mesakh Mirin, menempati jabatan sebagai Wakil Sekertaris Umum, Sekertaris, dan Wakil Ketua.Kepiawainya dalam tata administratif organisasi dan kemampuanya sebagai penyangga organisasi juga terlihat dari jabatan struktur yang ia emban, yang kebanyakan sebagai wakil ketua dan sekertaris. Dari situ lah Mesakh banyak melakukan advokasi kepentingan masyarakat khususnya Papua, ini menjadi bekal dia sehingga terpilih sebagai anggota DPD RI mewakili Provinsi Papua setelah memperoleh suara sebesar 297.604 dari pemilihan umum 2014. Dan pada 2019 dia mencalonkan diri menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Papua hingga saat ini dia menjadi Anggota DPR RI.Mengabdi untuk PapuaSaat mengemban amanat sebagai Anggota Dewan, Mesakh pun kerap kali memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua. Seperti contohnya Pembentukan Daerah Mesakh Mirin pastikan Posyandu di dapilnya berjalan baik Mesakh Mirin saat mengikuti RapatFOTO: ARIEF/MAN FOTO: ARIEF/MAN
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 33PROFILotonomi baru (DOB) Papua, program ini diharapkan mampu memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia punya peran dalam pembentukan DOB di Papua yang saat ini bertambah menjadi tiga daerah otonomi baru, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.Peresmian DOB menjadi kado terindah dari pemerintah, karena masyarakat di Bumi Cendrawasih sudah menginginkannya sejak bertahun-tahun lalu. Pemekaran wilayah akan mempercepat kesejahteraan dan memeratakan pembangunan di Papua. Pemerataan pembangunan sangat diharapkan karena selama ini ada perbedaan antara Indonesia bagian barat dan timur.Bahkan ada anggapan pembangunan hanya ada di Jawa saja. Padahal pemerintah juga membangun Papua dan memberi dana otsus (otonomi khusus) yang nilainya triliunan rupiah, untuk meratakan pembangunan di Papua. Sehingga penambahan DOB akan mensukseskan misi otonomi khusus. Mesakh Mirin, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, menyatakan bahwa penambahan DOB akan menambah akses pembangunan dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Dulu hanya ada 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Akibatnya perjalanan dari ibu kota provinsi ke kabupaten agak sulit.Mesakh yang saat ini di Komisi V yang memiliki ruang lingkup fungsi dan tugas di bidang infrastruktur pun selalu memperjuangkan kemajuan pembangunan di Papua. Baginya salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan membangun infrastruktur.Mengapa untuk mensejahterakan rakyat harus dengan memperbaiki infrastruktur?Penyebabnya karena jika jalannya bagus maka perekonomian lancar, maka pengiriman barang dagangan lebih cepat. Apalagi kondisi geografis Papua yang masih sulit dan jalan rayanya tidak sebanyak di Indonesia bagian Barat. Jika banyak jalan raya maka hubungan antar distrik dan kabupaten lebih mudah dan penjualan sagu serta hasil tani lain lebih cepat.Pemerataan pembangunan wajib dilakukan karena yang mendapat sentuhan modernisasi bukan hanya di Jayapura, Merauke, atau Wamena saja. Namun juga sampai ke Yahukimo dan daerah-daerah lain di Papua. Pembangunan harus dilakukan sampai ke pelosok agar masyarakat merasakan manfaatnya.Infrastruktur yang dibuat dalam rangka pemerataan pembangunan bukan hanya jalan raya dan jembatan. Namun juga aliran listrik, jaringan internet, dan berbagai fasilitas lain. Masyarakat akan maju dalam berbagai bidang karena mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan warga Papua tak lagi identik dengan kehidupan yang masih tradisional dan ketinggalan zaman. leko/esDi halaman Gereja Bethel IndonesiaMemperjuangkan kemajuan pembangunan di Papua. Baginya salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan membangun infrastruktur.FOTO: ARIEF/MAN
34 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022KUNKERKOMISI IKomisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah guna mengawasi kinerja para mitranya. Seperti yang dilakukan di Markas Komando Armada III Sorong, Komisi I mendukung langkah strategis Koarmada III guna mewujudkan kekuatan pertahanan negara di laut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menjelaskan, pihaknya mendukung Koarmada III melakukan pembangunan sarana prasarana berupa pengadaan/dispersi unsur striking force,penambahan titik bekul B-0, pembangunan shelter helly dan pesud di Bandara Deo Sorong, serta gudang fasilitas senjata di Pulau Makmak dan Raja Ampat. “Kehadiran Koarmada III di Kota Sorong sebagai implikasi penegakan kedaulatan di wilayah Timur Indonesia. Oleh karena itu kami dukung perbaikan atau penambahan sarana prasarana yang dibutuhkan Kaormada III,” kata Bambang uai memimpin rapat dengar pendapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI bersama Panglima Komando Armada III Laksamada Muda TNI Irvansyah beserta seluruh jajaran, di Markas Komando Armada III, Sorong, Papua Barat, Juli ini.Selain itu, Komisi I juga medukung Koarmada III penguatan sumber daya manusia (SDM) dengan menyediakan sekolah unggul. Tak hanya itu, Bambang ingin agar Koarmada III Sorong mengoptimalkan kerja sama dengan industri strategis dan terselenggaranya ahli teknologi. “Komisi I mendorong adanya perbaikan berbagai kebijakan dan rencana pembangunan di lingkungan Koarmada III yang sesuai dengan skala prioritas termasuk pembenahan dalam mitigasi adanya ragam ancaman pertahanan keamanan di wilayah NKRI dan pemenuhan alutsista yang sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya.Soroti Pembebasan LahanAnggota Komisi I DPR RI Alimin Abdullah menyoroti pembebasan lahan untuk membangun markas komando, rumah dinas tentara, dan akademi militer. Alimin mengingatkan, jangan sampai TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI masih memiliki permasalahan tanah yang belum terselesaikan untuk menunjang pembangunan sarana prasarana dan fasilitas.Selain permasalahan tanah, Alimin juga menyoroti ketersediaan bahan bakar B-0 untuk kapal perang republik Indonesia atau KRI. Menurut Alimin bahan bakar B-0 ini penting untuk mobilitas penjagaan laut Indonesia, mengingat per tahun 2022, kekuatan laut signifikan bertambah pada puluhan unit kapal patroli Indonesia yang juga memperkuat aset angkatan laut. Selengkapnya adalah sebanyak 282 unit kapal perang di antaranya Fregat 7 unit, Korvet 24 unit, kapal selam 4 unit, kapal patroli 181 unit, kapal penyapu ranjau 11 unit.“Jangan sampai alutsista yang sudah ada itu tidak dapat beroperasi karena tidak memiliki bahan bakar B-0. Bagaimana kita mau menjaga pertahanan laut kita, bila bahan bakar untuk KRI kita saja tidak ada,” katanya di Sorong, Papua Barat.Alimin juga meminta agar TNI dalam mengajukan pengadaan alutsista, jangan membeli bekas pakai negara lain. Mengingat maintenanceatau perbaikan alutsista dengan tahun lama membutuhkan biaya yang besar, selain itu juga belum tentu ada Dukung Penguatan Pertahanan di LautWakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono saat pertemuan di Markas Komando Armada III, Sorong, Papua Barat. FOTO: KIKI/PDT
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 35KUNKERKOMISI Ionderdil yang dibutuhkan, karena sudah tidak tersedia di pasaran.“Saya ingatkan, barang antik memang bagus, tapi jika untuk alutsista nya antik (barang lama), bagaimana bisa maksimal untuk menjaga kedaulatan perairan kita yang sangat luas dan bersaing dengan teknologi terbaru milik negara lain, tolong ini diperhatikan Panglima,” tutup Alimin.Dorong Pembangunan Posal di PapuaMasih di Sorong Papua Barat, Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong agar dibangunnya Pos TNI Angkatan Laut (Posal) di sejumlah titik di Papua. Mengingat, Posal merupakan implementasi dari tugas pokok peran dan fungsi sebagai elemen terkecil dalam strata gelar Pangkalan TNI AL. Posal mempunyai tugas pokok mengumpulkan informasi dan selanjutnya disampaikan ke satuan atas untuk dikaji dan dievaluasi sebagai data masukan untuk pengambilan keputusan, baik dalam tingkat taktis operasi dan strategis.“Yang tentunya harus mengawasi bukan hanya wilayah perairan, wilayah sungai pun harus kita awasi. Di Papua ini kan ada wilayah sungai dan wilayah perairan laut, begitu juga di Maluku dan ini wilayah-wilayah yang perlu kita cegah. Sehingga tidak terjadi penyelundupan barang-barang terlarang, seperti penyelundupan senjata, penyelundupan barang-barang ilegal lainnya,” kata Yan Permenas.“Saya pikir ke depannya pengamanan yang selama ini dilakukan Papua untuk mengantisipasi ancaman konflik yang makin hari makin tinggi itu bisa dicegah dengan operasi terpadu yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Selama ini titik kelemahan kita di Papua adalah belum memaksimalkan pengawasan laut dan sungai, sehingga jalur penyelundupan masih terbuka luas di Papua,” sambungnya.Politisi Partai Gerindra itu mengakui, saat ini pengawasan laut Indonesia masih sangat lemah. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang luas di dunia dan terdiri dari banyak pulau. Menurutnya, salah satu lemahnya pengawasan laut karena terbatasnya bahan bakar minyak atau BBM untuk kapal perang Republik Indonesia (KRI). Oleh karena itu PT Pertamina sebagai penyedia BBM perlu menyediakan pos bahan bakar B-0 di titik operasi, khususnya di Wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua.Yan Permenas mendorong pihak pembuat kapal yakni PT PAL bisa membangun kerja sama dengan Pangkoarmada III untuk menempatkan tenagatenaga ahli mereka dan peralatan maintenance yang bisa ditempatkan di Wilayah Indonesia Timur. “Saya pikir ke depannya kita akan mendorong pihak penyedia kapal, pihak ketiga untuk, mereka kan masih garansi dari setiap pembuatan kapal karya anak bangsa yang kita belanjakan dalam negeri bekerja sama dengan PT PAL. Nah kita berharap mereka bisa membangun kerja sama dengan Pangkoarmada III untuk menempatkan tenagatenaga ahli mereka dengan peralatan maintenance dan kerja sama itu mungkin bisa dikolaborasi dengan Angkatan laut dan juga Kementerian Pertahanan,” jelasnya. lqq/esAnggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas saat pertemuan di Markas Komando Armada III, Sorong, Papua Barat.Anggota Komisi I DPR RI Alimin Abdullah saat pertemuan di Markas Komando Armada III, Sorong, Papua Barat. FOTO: KIKI/PDTFOTO: KIKI/PDT
36 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022KUNKERKOMISI IIKetika menjalankan fungsi pengawasan di Bali, Riau dan Kepri, Komisi II DPR RI menyoroti beberapa permasalahan diantaranya masalah sertifikat tanah, HGU perkebunan juga kesimpangsiuran data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan kepada Kementerian ATR/BPN melalui Dirjen Tata Ruang dan Kakanwil BPN perlu membangun koordinasi dan komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi untuk menghindari penerbitan sertifikat yang dianggap tidak sah. Padahal sertifikat itu adalah pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Hal ini diperlukan, dalam rangka menyikapi supaya tidak terjadi seperti kejadian (seperti) di (Kabupaten) Bogor, adanya sertifikat yang dianggap tidak sah, padahal sertifikat itu adalah hasil dari PTSL yang diserahkan langsung secara simbolik oleh Pak (Presiden) Jokowi. Kita tidak mau itu terjadi di (Bali) sini,” kata Junimart usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Denpasar, Bali, Juli ini. Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, koordinasi komunikasi beberapa pihak tersebut sangat perlu untuk menentramkan hati masyarakat dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa PTSL itu perlu. Hal ini sangat diperlukan karena program PTSL tersebut masih belum diyakini oleh sebagian masyarakat, mereka belum meyakini bahwa PTSL bisa menjamin hak mereka sebagai pembeli tanah. “Kita minta supaya di dalam penerbitan PTSL itu, Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan APH, Gubernur dan Kepala Daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sangat perlu untuk menentramkan hati masyarakat dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa PTSL itu perlu,” tegas Junimart. Ia mengakui, masalah pertanahan di Bali tidak begitu bergejolak, namun koordinasi dan komunikasi tetap diperlukan. “Sudah terbukti program Pak Jokowi itu berjalan di Bogor, sertifikat dibagikan secara simbolik ternyata tanah tersebut dipasang garis polisi dan disita oleh satgas dari Bareskrim. Ini menjadi pelajaran ke depan dan kami tekankan supaya koordinasi komunikasi perlu antara Kementerian (ATR/BPN) dengan APH,” pungkasnya.Libatkan Masyarakat Awasi HGU PerkebunanPersoalan penggunaan kelebihan tanah Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan perkebunan sawit masih jamak. Menyoroti permasalahan ini, Soroti Masalah Pertanahan dan Data Tenaga HonorerWakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja di Denpasar, Bali.FOTO:CHASBI/PDT
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 37KUNKERKOMISI IIAnggota Komisi II DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan, perlu suatu mekanisme atau sistem yang dapat mengecek status HGU. “Oleh karena itu harus ada sistem yang secara elektronik atau onlinedimana semua orang bisa mengecek tentang berapa luasannya, mana titiknya. Jadi artinya libatkanlah masyarakat dalam pengawasan bukan hanya dari BPN saja bisa mengawasi,” ujarnya saat pertemuan Komisi II DPR RI dengan Kakanwil BPN Riau, baru-baru ini. Ia mencontohkan kasus seperti PT Duta Palma yang melakukan aktivitas perkebunan melebihi dari luasan HGU yang perusahaan tersebut peroleh izinnya dari BPN. Kejaksaan menilai kerugian negara akibat aktivitas perusahaan itu mencapai Rp600 miliar tiap bulannya. “Sehingga mereka pada aktivitas perkebunan di luar HGU tentu harus dapat sanksi. Ini sudahlah dia beraktivitas di negara kita, tapi mereka tidak bayar pajak,” sebut Abdul. Legislator dapil Riau I itu menyesalkan kasus tersebut, apalagi pemilik perusahaan diketahui telah melarikan diri ke luar negeri yang membuat sulit penyelidikan. Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk dapat mengawasi persoalan ini. Serta BPN diharapkan dapat bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa mengedepankan ego sektoral masing-masing. “Pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah di negara ini perlu keikhlasan dan ketulusan,” pungkasnya.Soroti Ketidakjelasan Data Tenaga HonorerWakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyoroti data tenaga honorer yang hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Saan meyampaikan, pihaknya kesulitan untuk membahas lebih lanjut masalah ini dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Saan kejelasan data sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Itu menjadi kesulitan bagi kami di Komisi II ketika ingin menyampaikan ke Kementerian PAN-RB dan BKN. Yang mereka mau menjadi PPPK, tetapi karena data honorer itu berubah-ubah. Kita minta untuk segera perbaiki untuk memberikan kepastian bahwa honorer di setiap daerah itu datanya sekian, jadi itu bisa memudahkan kami di Komisi II untuk memperjuangkan para tenaga honorer menjadi PPPK,” tutur Saan di Kepri, baru-baru ini.Legislator dapil Jawa Barat VII ini menambahkan, meskipun diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK, pemerintah juga harus tetap melakukan prinsip kehati-hatian dan juga profesional dalam proses pengangkatan tenaga honorer ini.“Terkadang PPPK menjadi beban pemerintah daerah, maka penting juga terkait dengan penerimaan honorer yang nantinya menjadi PPPK ini harus benar benar selektif dan hati hati. Karena kita ingin persoalan ini tidak berlarut larut karena itu kepastian jumlah honorer menjadi sangat penting, jika data ini belum selesai juga ini akan menjadi persoalan itu sendiri,” tutup politisi Partai NasDem ini. lcas,aha,pdt/esAnggota Komisi II DPR RI Abdul Wahid saat pertemuan dengan Kakanwil BPN Riau. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat pertermuan di Kepri. FOTO AGUNG/PDT FOTO:PRIMA
38 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022KUNKERKOMISI IIITingginya jumlah penghuni lapas, masih menjadi sorotan Komisi III DPR RI. Mau tak mau, masalah klasik ini harus segera diurai dengan berbagai cara. Di antaranya, restorative justice serta melakukan revisi UU PAS dan UU Narkotika.Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan dapat menerapkan keadilan restoratif untuk mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ia menekankan agar aparat penegak hukum dapat selektif dalam menetapkan kasus yang perlu dihukum penjara, agar jangan sampai kasus dengan kerugian yang kecil namun dihukum penjara hingga satu tahun lebih dan juga membebani APBN untuk membayar biaya perkara.“Nah dari over capacity ini dari kawan-kawan (Anggota Komisi III DPR RI), dimintakan kalau ada persoalan ringan yang sudah disidik Kepolisian bisa diterapkan restorative justice di Kepolisian, dan ini juga berlaku untuk yang lain termasuk kalau sudah di Pengadilan ya,” tegas Pangeran usai memimpin rapat dengar pendapat Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Ketua Pengadilan TUN Jambi, di Jambi, Agustus ini.Politisi Fraksi PAN ini berharap, Pengadilan juga menerapkan restorative justice seperti yang disampaikan oleh Dirjen Badilum dalam pertemuan tersebut. “Jangan sampai persoalannya ringan, kerugiannya kecil, cuma 100 ribu tapi orang itu dihukum 1-1,5 tahun,” tandasnya. Sebelumnya dalam rapat tersebut, Kepala Kanwil Kumham Jambi Tholib menjelaskan terdapat 10 Lapas dan 1 LPKA di provinsi Jambi. Dari 11 Lapas tersebut, dapat menampung sebanyak 2.410 warga binaan. Namun, Tholib menjelaskan, saat ini jumlah warga binaan di Prov. Jambi mencapai 4.913, sehingga terjadi over kapasitas sebanyak 2.558 warga binaan. Jumlah perbandingan antara petugas dengan warga binaan pun mencapai 1:35 dari rasio ideal yakni 1 petugas berbanding 20 warga binaan.Revisi UU PAS dan RUU Narkotika Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Undang-undang tentang Pemasyarakatan (PAS) yang baru disahkan dan Revisi UU Narkotika menjadi solusi terhadap permasalahan over capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah terjadi bertahun-tahun. Menurutnya, pemidanaan itu tidak semata-mata harus pidana badan, akan tetapi bisa dengan yang lebih bermanfaat seperti kerja sosial, ganti rugi dan sebagainya.“Pada prinsipnya over capacity ini kan terjadi sudah menahun, harus disikapi secara komprehensif. Kita harus selesaikan dengan penuh khidmat dan kerja-kerja yang cerdas, saat ini alhamdulillah telah disahkannya UU PAS yang baru. Dengan begitu, saya kira akan ada Terus Berupaya Selesaikan Over Kapasitas Lapas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat pertemuan bersama mitra Komisi III DPR RI di Jambi. FOTO:NATASYA/PDT
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 39KUNKERKOMISI IIIperbaikan dari sudut pandang di semua Kementerian dan Lembaga sehingga nanti saling terintegrasi terhadap persoalan hukum ini,” ujar Arteri saat mengikuti Kunker Komisi III DPR RI di Kanwil Kemenkumhan NTB, Mataram, Prov NTB.Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, untuk menyelesaiakan persoalan over capacity ini tidak bisa hanya dengan menambah bangunan fisik saja, tetapi juga harus menerbitkan kebijakankebijakan yang konstitusional seperti mekanisme grasi dan dengan instrumen-instrumen hukum lain. Sehingga tidak selalu pidana badan yang menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.“Masih banyak alternatifaternatif lain, karena pemasyarakatan bukan artinya pembinasaan dan penjeraan, tapi pengintegrasian sosial memastikan bagaimana warga binaan pemasyarakatan jadi bisa diterima warga sekitar dan dianggap sebagai bagian dari masyarakat lagi,” terang Arteria.Selain itu, Legislator dapil Jatim VI ini juga menjelaskan, terkait data Narapidana narkotika hampir 40 persennya di Lapas NTB solusinya ada di Revisi UU Narkotika. Perlu kita identifikasi mana yang bandar, pengedar dan pemakai, sehingga tidak semuanya harus dijatuhi pidana berat yang menyebabkan penjara penuh dengan narapidana narkotika.“Kita harus pilah-pilih mana yang sesungguhnya hanya pengguna atau korban, sehingga tidak semuanya harus dijatuhi pidana berat seperti itu, sudah ada norma yang akan mengarah ke situ dalam RUU Narkotika. Nantinya semua pelaku akan direhabilitasi terlebih dahulu karena itu bagian dari penyehatan, tapi pertanggung jawaban hukumnya berbeda-beda, ada yang dihukum mati, pidana penjara 1-15 tahun tergantung dari berat tidaknya kejahatan yang dilakukan,” jelas Arteri.Keadilan Restoratif Harus TerkonsepAnggota Komisi III DPR RI Taufik Basari berpesan kepada segenap jajaran Polda Bengkulu bahwa konsep restorative justice alias keadilan restoratif harus diterapkan sesuai dengan konsep yang tepat. Mengingat, keadilan restoratif bukan sekedar menghentikan perkara melainkan terdapat aspek yang jauh lebih penting yakni pelaku bisa memahami kasus, korban bisa memaafkan pelaku tanpa mengesampingkan bahwa korban juga harus tetap merasakan keadilan.“Karena sebenarnya restorative justice itu adalah upaya kita untuk memulihkan korban termasuk memulihkan pelaku jadi bukan sekedar menghentikan perkara semata, aspek itulah yang paling penting dari konsep restorative justice. Jadi bukan sekedar menghentikan perkara, itu yang harus dipahami dan kita berikan pesan-pesan itu kepada Polda Bengkulu,” ujar Taufik saat kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Bengkulu, baru-baru ini.Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga mengungkapkan Komisi III DPR RI ingin mengetahui apakah selama ini terdapat kendala-kendala untuk memastikan bahwa pemakai narkoba itu seharusnya direhabilitasi.Mengingat, masih banyak pemakai narkotika yang akhirnya Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat pertemuan di Kanwil Kemenkumhan NTB di Mataram, Provinsi NTBAnggota Komisi III DPR RI Taufik Basari di Mapolda BengkuluFOTO:JAKA/PDTberproses hukum sehingga berdampak pada penuhnya lapas. Oleh karena itulah, Komisi III juga meminta masukan agar dapat diketahui aspek sistem hukum mana saja yang harus segera diperbaiki dan diubah utamanya terkait penentuan rehabilitasi bagi seorang pemakai. lnap,jka,pun/es
40 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022KUNKERKOMISI IVFood estate, pertanian dan kehutanan menjadi tiga poin utama pengawasan Tim Kunker Komisi IV DPR RI Juli ini. Dari tinjauannya, Komisi IV mendapati bahwasanya keberadaan food estate mampu meningkatkan hasil panen petani.Saat bertemu dengan Sekda Sumba Tengah, Tim Kunker Komisi IV mendapati, dengan adanya food estate, pendapatan produksi pertanian di Sumba Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Contohnya, sebelum ada food estate, produksi jagung petani hanya 2,5 ton per hektar, setelah adanya program food estate hasil produksi jagung menjadi sekitar 6 ton per hektar. Untuk hasil produksi padi 3 ton per hektar, setelah masuknya food estate mengalami kenaikan produksi menjadi 4,7 ton atau 5 ton per hektar. Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur berharap dengan adanya food estate dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan hingga tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat. Mengingat, dasar penempatan program food estate di Sumba Tengah, karena 34 persen angka kemiskinan ada di wilayah tersebut, di mana tingkat kemiskinan di NTT mencapai 16 persen.“Jadi harus diingat food estate untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional juga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian dapat menghilangkan busung lapar, jika makanan cukup pasti rakyatnya akan sehat, negara kuat,” ungkap Edward meninjau lokasi RMU di Desa Umbu Pabal Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Sumba Tengah, NTT, Juli ini.Perlu Political Will bagi Inovasi Riset PertanianAnggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menegaskan, harus ada political will untuk melindungi keberlangsungan inovasi riset sektor pertanian di Indonesia. Tanpa political will, Indonesia akan menghadapi kesulitan memperoleh pasokan pangan nasional, yang kebutuhannya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Ia menilai political will ini perlu dimiliki mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. “Sebelumnya, saya aktif berkarya di BPTP untuk mendorong inovasi riset pertanian Indonesia. Sayangnya, setiap ganti periode, ganti menteri, juga ganti policy. Sulit mempertahankan keberlangsungan inovasi riset yang sebelumnya sudah berjalan bagus. Nah, jadi harus ada political will yang kuat dari mulai presiden sampai ke bawah (jajaran menteri kabinet),” tutur Endang di Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Bandar Lampung, baru-baru ini.Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menerangkan inovasi riset pertanian ini berperan vital bagi Indonesia. Sebagai perintis BPTP, jelasnya, inovasi riset mendorong Indonesia mampu menciptakan varietas pangan yang tangguh sekaligus tumbuh baik menyesuaikan kondisi geografis dan budaya setempat. Menyadari Indonesia adalah negara dengan kekayaan potensi ragam sumber daya alam, dirinya turut mendukung serta mendorong pemerintah pusat melalui Awasi Program Food Estate, Pertanian Hingga KehutananAnggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur saat meninjau lokasi RMU di Desa Umbu Pabal Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Sumba Tengah, NTT. FOTO:NOVEL/PDT
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 41KUNKERKOMISI IVKementerian Pertanian untuk memberikan tambahan alokasi anggaran BPTP. Tidak hanya itu, ia pun meminta agar tenaga profesional di BPTP diberikan kesejahteraan yang layak sekaligus ruang berkarya yang didukung berbagai stakeholder,sehingga bisa bekerja maksimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. “Saya optimis BPTP bisa memberikan karya terbaik untuk bangsa. Nah, maka dari itu, saya tekankan kembali, pemerintah harus hadir dan harus punya political will untuk inovasi riset pertanian Indonesia,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III itu. Hati-Hati dalam Pemanfaatan Kawasan HutanWakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu menyampaikan bahwa Komisi IV DPR menindaklanjuti surat yang masuk dari Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, terkait kuota persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Rusdi menekankan bahwa pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, untuk kegiatan pertambangan perlu kehati-hatian.“Kami datang ke sini untuk mendengar secara langsung, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, dan PT. Vale Indonesia Tbk. Bahwa di surat tersebut kuota PPKH sudah habis di Kabupaten Morowali, sedangkan masih banyak perusahaan yang bermohon tapi tidak bisa mendapatkan PPKH karena habisnya kuota,” jelas Rusdi dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR di Palu, Sulawesi Tengah, Juli ini.Rusdi memaparkan, kegiatan pertambangan di kawasan hutan Indonesia menggunakan suatu izin khusus, yakni PPKH. Tujuannya untuk membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi, dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Politisi Fraksi Nasdem itu juga menambahkan, bahwa PPKH juga penting karena dapat menghindari terjadinya enclave di kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.“Salah satu kegiatan pemanfaatan kawasan hutan melalui aktivitas penambangan yaitu dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan Penanaman Modal Asing (PMA) yang memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi penambangan biji nikel,” papar Rusdi. Ia juga menerangkan bahwa PT. Vale Indonesia telah memperoleh satu PPKH Eksplorasi seluas 17.239,28 Ha dan enam PPKH Operasi Produksi seluas 39.038,07 Ha.Diketahui, PPKH Eksplorasi dan Produksi tersebut tersebar di tiga provinsi Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Tengah. “Rincian PPKH yang terletak di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Blok Bahodopi) yaitu seluas 15.521,93 Ha,” ujar Rusdi. lnvl,ts,ica/esAnggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari di Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Bandar Lampung. Wakil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu (tengah) saat pertemuan di Palu, Sulawesi Tengah. FOTO:SAUM/PDTFOTO: ICA/PDT
42 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022KUNKERKOMISI VAda tiga hal yang disoroti Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerjanya. Pertama, yaitu pembangunan jembatan duplikasi jembatan Kapuas I di Kalimantan Barat, perbaikan sarana transportasi udara di Papua, serta sinergi lintas kementerian dalam melaksanakan pembangunan di Maluku Utara.Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan pembangunan duplikasi Jembatan Landak (Kapuas I) itu cukup efektif untuk mengurai kemacetan di kawasan Pontianak Timur menuju Pontianak Utara. Ia berharap seluruh masyarakat di Kota Pontianak turut mengawal proses pembangunan duplikasi jembatan tersebut.“Nah, saat ini kami yang berada di Komisi V, termasuk dengan Pak Lasarus (Ketua Komisi V DPR RI) juga mengawal pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, dan ini sudah menemui titik terang,” ungkap Syarief saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, pertengahan Juli ini. Ia memastikan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I akan segera dimulai. Syarief memprediksi jika proses pembangunan lancar, maka tahun depan pembangunan akan rampung. “Saya kira pada 2023 sudah selesai. Masyarakat harus mendukung setiap program pembangunan. Tanpa dukungan masyarakat tidak bisa lancar. Pembangunan itu akan membantu masyarakat. Saya berharap masyarakat bersama mensukseskan pembangunan itu,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.Benahi Moda Transportasi Udara di PapuaAnggota komisi V DPR RI Mesakh Mirin mengatakan dengan adanya pemekaran provinsi di Papua juga harus diimbangi dengan adanya perkembangan transportasi untuk memudahkan akses sebagai penghubung dari satu daerah ke daerah lain. Sebab persoalan transportasi jadi tantangan utama di bumi cenderawasih itu. Ia mengatakan, moda transportasi di Papua sangat dibutuhkan untuk bisa mengakses ke seluruh pelosokpelosok yang ada di Papua. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku mitra kerja dari komisi V DPR RI harus melakukan pembenahan untuk lapangan terbang Dukung Mitra Kerja Bangun Infrastruktur Bagi MasyarakatAnggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie saat pertemuan di Pontianak, Kalimantan Barat. Anggota komisi V DPR RI Mesakh Mirin saat pertemuan tim kunjungan kerja Komisi V di Jayapura, Papua.FOTO:EKO/PDTFOTO:ARIEF/PDT
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 43KUNKERKOMISI Vyang dapat digunakan untuk armada tranportasi khususnya pesawat kecilHal tersebut disampaikan Mesakh Mirin usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub, perwakilaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), manajemen Angkasa Pura I, BMKG, BNPP, LPPNPI (AirNav) serta kepala bandara se-Papua, di Jayapura, Papua.“Papua ini kan, membutuhkan transportasi udara saya melihat dari kacamata pribadi sebagai anggota komisi V DPR RI yang mewakili masyarakat Papua, yang harus dibenahi oleh Menteri Perhubungan adalah terutama lapangan terbang. Misalnya, untuk pesawat Armada yang kecil itu harus dibenahi sehingga masyarakat di Papua ini bisa terlayani dengan baik,” ucap Mesakh.Mesakh Mirin yang merupakan Anggota Dewan dari dapil Papua, menjelaskan sebagian masyarakat dipapua untuk akses ke daerah pelosok seperti pesisir pantai dan pegunungan masih mengalami keterbatasan akses. Hal itu dikarenakan biaya tranportasi yang tergolong mahal oleh karenanya harus ada kemudahan kemudahan untuk masyarakat Papua yang ingin berkunjung dari satu daerah ke kabupaten lain di Papua.“Hampir semua masyarakat 60 persen jumlah penduduk di Papua itu ada sebagian besar di pesisir pantai dan di pegunungan, kalau khusus di pesisir pantai bisa disiapkan armada pesawat dan armada kapal yang bisa melayani dari keterbatasan dengan harga relatif terjangkau,” jelas Mirin.Sinergikan Pembangunan Infrastruktur di Maluku UtaraAnggota Komisi V DPR RI Mulyadi menekankan pentingnya sinergitas dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, sinergi antar kementerian maupun direktorat jenderal di kementerian menjadi kunci penting kesuksesan sebuah pembangunan.“Supaya apa? Misalnya sudah capek-capek bangun rumah, ternyata di wilayah gempa. Tadi saya lihat ada ratusan rumah yang setiap gempa harus direhabilitasi dan seterusnya, kenapa tidak dipikirkan rumah yang tahan gempa misalnya, supaya tidak mubazir,” terang Mulyadi saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mitra kerja, di Ternate.Mulyadi berharap produk pembangunan juga berorientasi pada kualitas dan disesuaikan dengan kondisi alam. Karenanya, dia mengusulkan adanya sebuah Litbang (penelitan dan pengembangan) yang mengkaji bahwa ada koordinasi kuat supaya produk-produk pembangunan adalah produk-produk yang bisa bertahan lama. “Jangan hanya orientasi (infrastuktur) dibangun, setelah itu diserahkan kepada pemda dan seterusnya. Saya kira di situ harus ada pemahaman yang kuat,” imbuhnya.Di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan beserta jajaran mitra kerja Komisi V DPR RI, politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa dalam pembangunan setidaknya harus memiliki tiga orientasi. Pertama, tegas Mulyadi, harus tepat sasaran.“Kedua, melibatkan stakeholder di daerah, karena daerah memiliki rencana namun kemampuannya terbatas. Pada saat ada sinergi, maka apa yang disampaikan dan diinginkan daerah dan dicanangkan oleh pusat menjadi sangat bermanfaat buat wilayah itu sendiri,” terang Mulyadi.Terakhir, pembangunan infraktrur harus bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Mulyadi juga berpesan kepada seluruh kepala daerah agar pembangunan yang telah diselesaikan bisa dimanfaatkan dengan baik dan dirawat. Ia mengaku kerap menemukan produk pembangunan yang telah selesai namun maintenance atau perawatannya kurang maksimal. leko,afr,eki/esAnggota Komisi V DPR RI Mulyadi saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mitra kerja, di Ternate. FOTO:EKI/PDT
44 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022KUNKERKOMISI VIDalam kunjungan kerjanya, Komisi VI DPR RI menyoroti pengembangan EBT di Aceh. Komisi VI juga meminta agar pembangunan juga berpihak pada daerah 3T. Tak berhenti di situ, ketersediaan tiket pesawat dari maskapai pelat merah pun disorot oleh Komisi yang bermitra dengan BUMN ini.Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Aceh mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI Muslim. Menurutnya sampai kini, Aceh tidak memiliki kekurangan potensi sumber daya alam, dirinya berharap masyarakat Aceh tidak terjebak layaknya pepatah ‘tikus mati di lumbung padi’.“Kita harapkan, jangan sampai seperti tikus mati di lumbung padi, artinya seberapapun perusahaan yang masuk di Aceh, tentu kita harapkan ada peran BUMN. Sehingga kita harapkan ada dampak secara langsung kepada masyarakat, baik secara ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, harus betul-betul menjadi prioritas,” tutur Muslim saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh, pertengahan Juli ini.Muslim tidak ingin hal serupa terulang lagi seperti di proyek Kawasan Ekonomi Khusus Arun-Lhokseumawe (KEKAL), di mana masyarakat sekitarnya masih mengalami kemiskinan. “Kita enggak mau lagi seperti itu. Terus kita harapkan ke depan, apapun perusahaan yang masuk ke sini, khususnya kita berharap tentu yang milik negara ya. Sehingga dampak secara langsung kepada masyarakat Aceh untuk pemberian ekonomi masyarakat, tentu buat kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan, saya pikir itu penting,” tandas legislator dapil Aceh II itu.Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menilai EBT di Aceh sangat potensial, dimana energi bayu (angin) dan juga energi biothermal semuanya ada di Aceh. Hanya saja, menurutnya, tinggal sejauh mana keberanian dari Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN melakukan kerja besar dalam menggali dan mengelola potensi yang sangat luar biasa tersebut. Rafli mendorong perusahan-perusahaan negara agar betul-betul dapat melihat peluang besar ini dan menjadikan peluang tersebut sesuatu bermanfaat bagi negara, khususnya Aceh.“Ayolah lakukan studi, jangan perusahaan-perusahaan asing yang terus berspekulasi di sini,” ungkap legislator dapil Aceh I tersebut.Daerah 3T Butuh Keberpihakan PemerintahAnggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menegaskan bahwa pembangunan daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membutuhkan keberpihakan pemerintah pusat. “Menjadi daya tarik tersendiri karena provinsi ini baru berdiri 10 tahun dan merupakan provinsi terluar di negara kita. Kami ingin masyarakat Kaltara cinta Soroti Kinerja BUMN, dan Harga Tiket PesawatAnggota Komisi VI DPR RI Muslim saat pertemuan di Banda Aceh.FOTO:NADIA/PDT
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 45KUNKERKOMISI VIkepada negaranya karena merasa diperhatikan oleh kami di pusat sebagai anggota DPR RI,” ujar Nevi saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Utara (Kaltara), Juli ini.Politisi fraksi PKS ini melanjutkan bahwa sebagai provinsi terluar dan terdepan berbatasan langsung dengan Malaysia jangan sampai rasa nasionalisme masyarakat menurun karena kurangnya pembangunan di sini. “Kami sangat mendukung pembangunan dari pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain agar mereka merasakan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, LPG 3 kg satu harga, pembangunan pelabuhan serta pembangunan smelter harus kita dukung,” imbuhnya.Legislator dapil Sumatera Barat II ini menambahkan, penugasan pemerintah pusat kepada BUMN untuk mendukung pembangunan berbagai infrastruktur di Kaltara memang membutuhkan kerja keras dengan luas wilayah Kaltara yang menantang, memerlukan biaya yang cukup besar dan perlu kita support dan kawal.Soroti Ketersediaan Tiket PesawatAnggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti mahalnya harga dan minimnya ketersediaan tiket penerbangan dari maskapai BUMN, Citilink. Ia mengungkapkan setiap hendak melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi udara, tiket yang tersedia didominasi tiket dari maskapai penerbangan swasta.“Kami prihatin. Jangankan rakyat Pak, kami saja beli tiket sekarang kemahalan Pak. Dan rata-rata tiket di banyak daerah Citilink enggak ada, isinya Lion (air) semua,” ujar Mufti Anam saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Agustus ini. Mufti Anam mendorong Citilink untuk memperbesar pasarnya, sehingga tiket penerbangan yang saat ini didominasi Lion Air maupun maskapai penerbangan swasta lainnya bisa dimasuki Citilink. “Apa kebutuhan yang bisa kami dukung untuk itu? Karena dengan Lion Air sekarang yang semakin merajalela di tengah masyarakat, harganya juga semakin ngawur. Enggak ada lagi harga tiket yang di bawah satu juta rupiah,” ungkapnya.Dalam pertemuan itu, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu juga menyoroti tingginya tarif internet Telkomsel. Menurutnya, sebagai perusahaan operator telekomunikasi seluler di bawah PT Telkom yang berstatus BUMN, Telkomsel seharusnya bisa lebih menurunkan tarifnya. “Bagaimana kita belajar dari Smartfren. Kalau mereka saja bisa murah kenapa kita tidak bisa semurah mereka?” tanya legislator dapil Jawa Timur II tersebut.Mufti Anam menjelaskan dengan tingginya tarif internet, maka akan mempersulit masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk mengakses internet. Ia berharap internet bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat baik dari kemudahan aksesnya maupun dari sisi murahnya tarif. “Karena harapan kami, ketika mereka bisa mengakses internet, mereka bisa belajar dan pendidikan mereka bisa lebih baik,” harap Mufti Anam. lndy,oji,eki/es Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam saat kunjungan kerja di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat pertemuan di Kalimantan Utara. FOTO:EKI/PDT FOTO:OJI/PDT
46 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022Di Kawasan Industri Dumai, Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta transparansi data pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, khususnya data terkait jumlah CPO untuk diekspor dan untuk dalam negeri. Menurut Nasir, hal ini berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng yang mahal sehingga membebankan masyarakat. Ia mengaku kecewa karena beberapa data yang diterima Komisi VII DPR RI tidak menjelaskan secara transparan regulasi yang terjadi di kawasan industri. “Ada tiga kawasan industri di Dumai ini, tapi hanya satu kawasan dan itu pun datanya tidak cukup. Kami menginginkan dari mulai TBS (Tandan Buah Segar) sampai pengelolaan CPO maupun minyak goreng ini, kita minta (data) transparan dan kami minta harga TBS ini juga bisa meningkat, supaya masyarakat bisa merasakan bagaimana kelangkaan KUNKERKOMISI VIIminyak goreng maupun mahalnya minyak goreng ini setimpal dengan harga TBS.” ujar Nasir usai pertemuan dengan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian, Direksi PT Kawasan Industri Dumai, Direksi Wilmar Group, Pemkot Dumai dan Pemprov Riau beserta jajaran di Kawasan Industri Dumai, Riau, pertengahan Juli ini.Politisi Partai Demokrat ini mendorong agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sebelum diekspor ke luar negeri sehingga masyarakat merasakan besarnya produksi CPO. “Kami minta semua perusahaanperusahaan (tenant PT Wilmar Group) ini menjelaskan berapa produksi yang diperoleh perhari, berapa per bulan, per tahun, berapa ekspor, Soroti Pengelolaan CPO dan Pengelolaan LimbahAnggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat pertemuan Tim Kunker Komisi VII di Dumai, Riau. FOTO: AISYAH/PDTKomisi VII DPR RI dalam rangkaian kunjungan kerjanya menekankan agar ada transparansi dalam pengelolaan CPO di Dumai. Di tempat terpisah, Komisi VII juga menyoroti pengelolaan limbah PLTU serta mengapresiasi pembangunan Smelter oleh PT AMNT.
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 47KUNKERKOMISI VIIberapa minyak curah maupun minyak goreng kemasan yang diproduksi untuk dalam negeri dan berapa harga yang pantas untuk dalam negeri dan berapa data harga yang diperoleh perusahaan untuk diekspor,” tuturnya.Legislator dapil Riau II tersebut juga menuturkan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai jika hasil bumi dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Dampak Negatif FABA harus DitekanAnggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan mengkritisi pengelolaan limbah abu batu angin sangat kencang saat proses pemindahan batu bara dari tongkang pengangkut, tanpa adanya semacam pengaman,” cetusnya saat mengikuti kunjungan kerja ke Cilacap, Jawa Tengah.Ia berpendapat hal itu akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, khususnya para pekerja dan masyarakat sekitar. “Sebulan dua bulan tentu tidak akan terasa, tapi sepuluh, dua puluh tahun kemudian, bayangkan masyarakat dan pegawai disini kondisi kesehatannya akan seperti apa, bisa saja terkena ISPA, kanker atau gangguan kesehatan akut lain. Itu bahaya sekali,” tegasnya.Legislator yang akrab disapa Zul tersebut menegaskan petinggi perusahaan pelat merah tersebut tidak boleh menganggap angin lalu dambak negatif yang dibawa FABA kepada lingkungan sekitar. Untuk itu menurutnya diperlukan penanganan dan mitigasi yang sesuai agar FABA tidak membawa dampak buruk kepada seluruh makhluk hidup maupun ekosistem yang berada di sekitar PLTU tersebut dibangun.Apresiasi Pembangunan Smelter PT AMNTKomisi VII DPR RI mengapresiasi komitmen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam membangun smelter di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan, pemerintah perlu mendukung apa yang sudah dilakukan PT AMNT tersebut.Rico berkomentar, saat ini pembangunan smelter di PT Amman sedang terkendala waktu, lantaran sempat tersendat oleh pandemi Covid-19 plus sekarang sedang ada perang Ukraina-Rusia. Sepanjang perang terjadi, impor peralatan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun smelter tersendat.Di sinilah pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM perlu mendukung apa yang sudah dilakukan PT AMNT. Dukungan itu berupa perpanjangan waktu pembangunan smelter untuk memberi kesempatan PT Amman menyelesaikannya, akibat tertunda wabah Covid-19 selama dua tahun dan perang Ukraina-Rusia. “Kementerian ESDM mestinya memberikan kesempatan perpanjangan waktu terkait perpanjangan smelter yang sementara ini mereka sedang bangun,” ucap politisi Partai NasDem ini.Smelter mestinya sudah rampung pada 2023. Keterlambatan pembangunan smelter ini mungkin bisa sampai tahun 2024, karena perang belum usai. Kontribusi PT Amman untuk masyarakat setempat, lanjut Rico, sangat baik. Pembebasan lahan untuk smelter tidak ada masalah. Bahkan, Pemda Sumbawa Barat dan pemerintah pusat juga aktif membantu. “Apa yang kita lihat di lokasi PT Amman sudah sangat bagus. Penyiapan lahan sudah selesai di tahun 2020. Yang terkendala adalah pengiriman barang dari luar ke dalam (impor) untuk melakukan kegiatan,” tutup Rico. lais,srw,mh/esAnggota Komisi VII DPR Zulfikar Hamonangan saat mengikuti kunjungan kerja di Cilacap, Jawa Tengah. bara atau Fly Ash and Bottom Ash(FABA) PLTU Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah. Menurutnya hal itu memerlukan perhatian dan aksi yang lebih serius untuk menekan dampak negatif dari FABA baik kepada pekerja di lingkungan PLTU maupun masyarakat sekitar.“Saya merasa ini banyak sekali debu-debu batu bara yang berkeliaran di udara, terlebih FOTO: FITRI/PDTFOTO: HUSEN/PDTAnggota Komisi VII DPR RI Rico Sia usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Direktur PT Amman, di Sumbawa, NTB.
48 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022KUNKERKOMISI VIIITiga tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan topik yang berbeda. Di antaranya, mengawasi bantuan para mitra kerja di Bondowoso, menyoroti sejauh mana integrasi DTKS dengan program bantuan pemerintah serta persoalan kekurangan guru agama di daerah.Komisi VIII DPR RI menyerap aspirasi dan juga menyerahkan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas dan Bantuan Peralatan Penanganan Bencana juga bantuan Pengembangan Pendidikan dari Kementerian Sosial, BNPB dan BAZNAS.“Kami berharap bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah Bondowoso, tentunya dari permasalahan yang dipaparkan Bupati Bondowoso kami akan ditidaklanjuti melalui mitra kerja Komisi VIII DPR RI,” ujar Yandri saat memimpin pertemuan di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, awal Agustus ini.Yandri menerangkan, Bondowoso dengan jumlah penduduknya sekitar 700.000-an, tidak memiliki laut, angka kemiskinan menyentuh angka 14 persen, angka pengangguran 4,5 persen dan jumlah PAD sekitar Rp263 miliar, maka kabupaten yang berjuluk Kota Tape ini perlu perhatian khusus. “Dalam penyaluran bantuan dari pusat itu Bondowoso terbelakang, artinya belum diperhatikan,” ungkapnya.Salah satu contoh mendasar dalam penyaluran bantuan tentang madrasah yang belum mendapat bantuan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), sedangkan Kabupaten/Kota yang lain di Jawa Timur sudah memperoleh Bantuan itu.Ke depan kata Yandri, jika ada bantuan SBSN yang nilainya lumayan untuk madrasah, pihaknya akan mendahulukan Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh bantuan. Kemudian ada persoalan anak menikah dibawah umur itu sangat tinggi Bondowoso maka perlu ada namanya tindakan yang masif dari stakeholder yang terkait tersebut.DTKS Harus TerintegrasiData Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selalu menjadi permasalahan tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di seluruh Indonesia. Di dalam program pemerintah, ada 10 juta keluarga kategori miskin yang harus dibantu pemerintah yang disebutkan Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap tahunnya data selalu berubah, baik karena kematian atau sudah tidak lagi miskin. Tetapi verifikasi dan validasi data tidak masuk di dalam perubahan data, sehingga menjadi permasalahan.“Kami ingin data kemiskinan ini menjadi data tunggal dalam hal bantuan sosial. Baik itu kesehatan, pendidikan dan lain-lain karena jika kita menemukan kesalahan data 1 juta orang, maka sebetulnya total bantuan sosial per satu keluarga itu bisa Rp10-20 juta karena ada bantuan PKH, ada bantuan KIS, ada bantuan KIP, ada subsidi listrik, dan ada UMKM. Jila diakumulasi bisa 10 juta bahkan 20 juta per satu keluarga. Padahal ada keluarga yang bisa selesai kemiskinannya kalau dibantu modal 10 juta,” kata Wakil Ketua Komisi Serap Aspirasi dan Awasi Program Pemerintah di DaerahFOTO: ANDRI/PDTKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyerahkan bantuan sosial dari Kemensos, BNPB dan BAZNAS.
TH. 2022 EDISI 212 PA R L E M E N TA R I A 49KUNKERKOMISI VIIIVIII DPR RI Marwan Dasopang usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Pemprov Jateng di Balai Kota Solo.Marwan mendorong seluruh pemda di Jateng agar menyelesaikan data, sehingga kedepannya tidak ada lagi kesalahan data. “Gubernur (Jateng) menawarkan satu program, ayo kita melakukan program silang antara kementerian dengan kabupaten dan provinsi agar apa yang dikerjakan bupati, wali kota dan gubernur itu bisa dipadankan dengan kementerian, jangan tudingmenuding. Saya menyambut baik. Dan nanti akan kita coba desakkan ke Kementerian Sosial supaya dilakukan terus program itu,” terang politisi PKB itu.Tuntaskan Persoalan Kekurangan Guru AgamaKekurangan guru agama menjadi persoalan yang sangat panjang dan kerap terjadi di seluruh daerah, tak terkecuali di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mendesak agar Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta pemerintah daerah sebagai pemilik sumber data mampu berkoordinasi dengan baik guna menuntaskan persoalan kekurangan guru yang ada saat ini.“Persoalan yang mengemuka dalam pertemuan hari ini, perlu menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Saya menilai persoalan yang dihadapi sebagai kelemahan koordinasi antara beberapa kementerian terkait, perlu ada koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah guna mendapatkan jalan keluar terbaik, pasalnya kebutuhan guru agama menyangkut kebutuhan yang bersifat konstitusional,” ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dyah Pitaloka di Aula Kantor Bupati Gianyar, Bali.Walaupun kebutuhan tidak bersifat praktis, sambungnya, amanat konstitusi yang benarbenar perlu digaris bawahi untuk memenuhi ketercukupan guru agama. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, di mana pendidikan agama diperlukan untuk menuntun kita berprilaku baik terhadap sesama mahluk hidup lainya. Oleh sebab itu, pendidikan agama tidak bisa diganti dengan pendidikan lain.Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, peranan guru agama tidak bisa diganti oleh guru mata pelajaran lain. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, Diah menekankan persolan kurangnya guru agama ini akan menjadi catatan penting Komisi VIII DPR RI.“Saat ini kami telah membuat Panitia Kerja (Panja) Keagamaan, salah satu pembahasan yang ada di dalamnya mengenai persoalan kekurangan guru, serta berbagai pembahasan lainya seperti kelemahan data, dan terkahir terkait proporsi pendidikan keagamaan yang secara anggaran proporsi masih sangat lemah di bandingkan pendidikan umum. Semoga dengan adanya panja ini bisa ada solusi dari berbagai persoalan,” ucap Diah. lman,ais,rni/esTim Kunker Komisi VIII DPR RI foto bersama dengan jajaran Pemprov Jateng di Balai Kota Solo.Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Bali. FOTO: AISYAH/PDTFOTO: RUNI/PDT
50 PARLEMENTARIA EDISI 212 TH. 2022KUNKERKOMISI IXBeberapa isu kesehatan menjadi fokus pengawasan Komisi IX DPR RI. Di Papua, Komis IX minta agar pemerintah terus menekan angka stunting. Kemudian di Sambas, RS bertaraf internasional diharapkan hadir untuk melayani masyarakat Kalimantan Barat.Persentase stunting pada anak Indonesia mencapai sekitar 30 persen dan Papua memiliki angka yang lebih tinggi dari persentase nasional, yaitu sekitar 50 persen. Dengan demikian, 1 dari 2 anak yang lahir di Papua berpotensi mengalami stunting. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menegaskan stunting adalah isu yang harus dituntaskan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah dan semua pihak, untuk menurunkan angka stunting di Papua.“Kita harus dorong dan desak semua pihak agar angka stunting yang sangat tinggi di Papua ini dapat menurun dan berkurang,” tegas Rahmad saat pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, BKKBN Provinsi Papua, BPOM Stunting berdampak sangat besar terhadap tumbuh kembang anak. Tidak hanya gangguan pertumbuhan fisik, stunting juga berdampak pada kecerdasan kognitif anak. Menurut Rahmad, dampak stunting akan mempengaruhi masa depan bangsa, dikarenakan anak-anak ini merupakan penerus pembangunan bagi bangsa termasuk di Papua.“Anak-anak yang mengalami stunting memiliki imun yang tidak baik, sehingga tentu saat dewasa akan lebih riskan sakit. Kemudian pada proses belajar, sedikit banyak pasti akan mengalami gangguan karena stunting juga mempengaruhi kecerdasan anak. Hal itu akan berdampak terhadap masa depan bangsa, karena anak-anak ini merupakan penerus pembangunan bagi bangsa, termasuk di Papua,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.Untuk itu, lanjut Rahmad, Komisi XI DPR RI mengimbau pemerintah daerah untuk menyelanggarakan pelayanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, penyediaan sanitasi, dan edukasi terpadu. Komisi IX DPR RI juga berharap adanya konvergensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat memepercepat penurunan stunting di Papua. Dorong Pembangunan RS Bertaraf Internasional di SambasAnggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai, keberadaan Rumah Sakit (RS) dan puskesmas merupakan sarana prasarana paling vital di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Ia mengatakan Komisi IX DPR RI mendorong secara penuh perencanaan pembangunan RS bertaraf internasional di Sambas. “Tentang keinginan untuk memiliki RS standar internasional, Pemerintah Harus Turunkan Angka StuntingFOTO:MUNCEN/PDTAnggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo saat kunjungan kerja di Jayapura, Papua.Jayapura, BPJS Kesehatan Divisi Regional 12, di Jayapura, Papua, barubaru ini. Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi pada anak balita dalam waktu yang cukup lama.