2023 - MAJALAH 220

2 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023PENGAWAS UMUMPimpinan DPR RIKETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)PIMPINAN PELAKSANADr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)PIMPINAN REDAKSIIrfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)W.K PIMPINAN REDAKSIRizka Arinindya, S.Sos (Kasubag Media Cetak dan Website)Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media) Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)REDAKTURAgung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad HusenREDAKTUR FOTOM. Andri NurdiansyahSEKRETARIS REDAKSIFadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.DsANGGOTA REDAKSITiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonco Sitompul, Zulfikar MubienFOTOGRAFERNaefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick MunchenANALIS MEDIASupian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska RamadhaniINFOGRAFISTiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah PutriADMINISTRASISuhendi, Lutfi Suci Nur’aini, Damar Maulana Taher, FitriantoPENERBITANPIMPINAN PENERBITANDjoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)PENANGGUNG JAWAB PRODUKSIMediantoro, S.E (Kasubag Produksi)DESAIN GRAFISDito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.KomIT MEDIA DIGITALMuhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.EPENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSIEny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASIRia DamayantiADMINISTRASISTAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASIHandhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna DwipaTelp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : [email protected] BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITANLAPORAN UTAMAInventarisasi Transaksi Janggal 4PROLOGInventarisasi Transaksi JanggalLAPORAN UTAMATransformasi Pengawasan Internal KemenkeuMengevaluasi Pencegahan dan Pengawasan Internal Mengusut Tuntas Transaksi Janggal Rp349 TriliunMega Skandal Didiamkan Begitu LamaMenjernihkan Keruhnya Keadilan di IndonesiaPolemik Data Atau Jadi Bola LiarSUMBANG SARANRasio Legis Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang PENGAWASANAkan Berakhir, DPR Pertanyakan Efektivitas Satgas BLBIANGGARANMenanti Insentif untuk Daerah AgrarisLEGISLASIRevisi UU StatistikKonsolidasi Data dan Merespon Perubahan ZamanFOTO BERITAFOTO STORYRamadan 2023 Tidak Lagi Dalam Masa PPKMPROFILRofik HanantoBerusaha Menjadi Yang Terbaik Bagi RakyatKUNKER481618203034282422

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 3PENGAWASANLEGISLASIANGGARANAkan Berakhir, DPRPertanyakan EfektivitasSatgas BLBI Revisi UU StatistikKonsolidasi Data dan Merespon Perubahan ZamanMenanti Insentif untuk DaerahAgraris 182220565860707472767879Ikuti Akun Media Sosial DPR RIFollow, Like & [email protected] DPR RI @DPR_RI @DPR_RI DPR RIwww.dpr.go.idSCAN QRUNTUK BERITA TERKINISEPUTAR DPR RISOROTANSepak Bola Indonesia Harus Bangkit dari KeterpurukanLIPUTAN KHUSUSBerbagi Kebahagiaan Dengan Para PoterDPR RI Dukung Modernisasi AlutsistaDAPILTOKOHIBNU SULISTYO RIZA PRADIPTOChef de Mission Kontingen Indonesia di SEA Games 2023 PERNIKPIA DPR RI Bagikan Ribuan Paket Sembako dan Santunan Anak YatimKIAT SEHATLangkah Sederhana Pola Hidup SehatWISATA Jelajah Sumatera Barat (1)Khazanah Kuliner Ranah Minang yang UnderratedHOBI EKO HENDRO PURNOMOSejak SMA Koleksi “Gajah”POJOK PARLENgantor Naik KRL DAFTAR ISI

4 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Anggaran negara menjadi instrumen vital dalam menyejahterakan rakyat. Ketika anggaran negara dikelola dengan cara yang tidak semestinya, maka yang dikorbankan adalah rakyat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara punya tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara. Tugasnya harus mengedepankan kepentingan rakyat. Dan DPR RI sebagai wakil rakyat bertanggung jawab mengevaluasi tugas tersebut. MenginventarisasiTransaksi Janggal PROLOG

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 5Akhir-akhir ini Ditjen Pajak menjadi sorotan, lantaran kasus seorang mantan pejabat eselon III di Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp56,1 miliar. Sebelumnya, masyarakat pernah dihebohkan dengan kasus Gayus Tambunan yang bikin heboh Indonesia pada tahun 2010. Pegawai Ditjen pajak golongan III A itu terlibat dengan sejumlah kasus mafia pajak dan memiliki harta hingga puluhan miliar. Padahal, Gayus ketika itu baru berusia 31 tahun dan belum genap 10 tahun bekerja. Dan yang teranyar, Menko Polhukam sekaligus Ketua Komnas TPPU, Mahfud MD mengungkap, ada transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp349 Triliun. Tentu ini bikin heboh banyak kalangan. Komisi III yang mempunyai fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah dalam penegakan hukum, menelusuri kebenaran skandal ini. Secara serius Komisi III telah melakukan serangkaian rapat dengan para pemangku kepentingan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan berupaya menjernihkan keruhnya informasi tersebut. Apa yang diungkap Mahfud MD masih membutuhkan klarifikasi, dalam hal ini Komisi III memilah dan memilih sisi mana yang menjadi pelanggaran hukum, dan sisi mana yang masih dalam koridor hukum. DPR selalu kritis menyikapi persoalan ini. Apalagi, ada dua data yang berbeda atas kasus tersebut. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD menyampaikan dirinya memiliki data bahwa ada nilai transaksi janggal mencapai Rp349 triliun. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sebagian besar dari surat yang ditujukan pada Kemenkeu telah ditindaklanjuti. Sebelumnya dilaporkan, pada rentang waktu 2009-2023, PPATK melayangkan 300 surat terkait transaksi janggal yang diduga TPPU di lingkungan Kemenkeu dan sebanyak 200 di antaranya ditujukan langsung kepada lembaga tersebut. Dalam rapat Komisi III yang sebenarnya beredar pada dugaan transaksi janggal sebesar Rp349 triliun yang terjadi di lingkungan Kemenkeu. DPR Mendesak Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) termasuk Menteri Keuangan untuk melakukan inventarisasi status tindak lanjut dari pelanggaran dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu. (ssb/mh). tim laput/mhKetua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD menyampaikan dirinya memiliki data bahwa ada nilai transaksi janggal mencapai Rp349 triliun.Ditjen Pajak menjadi sorotan, lantaran kasus seorang mantan pejabat eselon III di Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp56,1 miliar. Sebelumnya, masyarakat pernah dihebohkan dengan kasus Gayus Tambunan yang bikin heboh Indonesia pada tahun 2010. Komisi III yang mempunyai fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah dalam penegakan hukum, menelusuri kebenaran skandal ini. PROLOGmenghadirkan Ketua PPATK, terungkap sebagian besar laporan dalam kasus Rp349 triliun telah ditindaklanjuti Kemenkeu. Namun, yang dikritisi DPR, malah yang telah ditindaklanjuti. Mestinya dipilah dan dijelaskan sejak awal, sehingga masyarakat tidak keliru menilai. Oleh sebab itu perlu ada kejelasan besaran dana yang

6 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendapat sorotan tajam dari publik seiring berbagai kasus yang menimpa lembaga negara tersebut. Mulai dari kinerja pelayanan bea cukai di bandara, dugaan penghinaan yang dilakukan oknum pegawai Kemenkeu di media sosial, hingga dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun yang sempat diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Transformasi Pengawasan Internal Kemenkeu Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.FOTO: MUNCHEN/NRLAPORAN UTAMATransformasi pengawasan internal di Kemenkeu jadi keniscayaan untuk dilakukan. Di tengah capaian penerimaan pajak yang sangat positif, justru kasus transaksi janggal jadi pemicu keruntuhan penerimaan pajak negara. Parlementaria mendapat respon soal kasus transaksi janggal ini dari Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin beberapa waktu lalu. Menurutnya, ini cobaan berat bagi Kemenkeu di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. ”Kemenkeu sempat menuai pujian karena selama dua tahun terakhir mampu mencapai target penerimaan pajak. Sayangnya, capaian ini harus tercederai oleh tindakan oknum yang menyelewengkan integritas yang berdampak pada erosi kepercayaan publik dan integritas Kemenkeu sendiri,” ungkap Puteri pada Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan, akhir Maret lalu. Puteri meniyerukan, kinerja dan kualitas pengawasan internal Kemenkeu perlu diperbaiki. Kemenkeu perlu mengevaluasi sistem untuk mengidentifikasi di mana saja celah yang rawan disalahgunakan. “Selama ini Kemenkeu sudah memiliki three lines of defense. Sistem ini yang perlu digali, pada lapisan mana yang paling rentan untuk diselewengkan. Apakah dari lini pertama di level atasan langsung, atau lini kedua pada level Unit Kepatuhan Internal (UKI), atau lini ketiga di level Inspektorat Jenderal,” urai Puteri. Lebih lanjut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengakui masih ada kelemahan dari sistem tiga lini tersebut dan akan melakukan langkah perbaikan pada masingmasing lini. “Untuk kapasitas memang diakui dalam hal ini Unit Kepatuhan Internal itu 1012 pegawai pendidikannya hanya D1 dengan masa kerja kurang 2 tahun. Sedangkan, pelatihan UKI baru dirasakan oleh 41,8 persen sehingga memang perlu mengejar waktu,” aku Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR. Menutup keterangannya, Puteri mendorong upaya reformasi birokrasi di Kemenkeu secara menyeluruh. “Tidak hanya transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis, dan infrastruktur, tetapi juga penguatan dan pendisiplinan nilainilai integritas pada pilar sumber daya manusia (SDM). Dengan begitu, pegawai Kemenkeu tetap menunjukkan kinerja positif untuk mengawal keuangan negara. Kredibilitas Kemenkeu harus dipulihkan untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tutup politisi Partai Golkar tersebut. tf/mh

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 7LAPORAN UTAMAKementerian Keuangan (Kemenkeu) diserukan mengevaluasi sekaligus menguatkan sistem pencegahan. Ada dugaan penyelewengan keuangan negara yang melibatkan pejabat di Kemenkeu. Mengevaluasi Pencegahan dan Pengawasan Internal Pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sudah disampaikan seruan tersebut. Kasus transaksi janggal yang mencuat ke publik, bukti pengawasan internal di Kemenkeu tidak berjalan optimal. Anggota Komisi XI DPR Fauzi Amro menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus melakukan evaluasi dan penguatan pada sistem pencegahan dan pengawasan internal. “Yang paling penting adalah bagaimana di Kementerian Keuangan ada semacam pencegahan dini. Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi dan penguatan sistem pencegahan dan pengawasan internal. Banyaknya kasus yang mencuat ke publik juga mengindikasi lemahnya mekanisme pencegahan dan deteksi dini atas pelanggaran intervensi pegawai,” ujarnya saat memgikuti rapat kerja dengan Menkeu pertengahan April lalu. Lebih jauh, legislator Dapil Sumatera Selatan I itu juga “dikejar” laporan. “Kita aja di-warning-warning bersama fraksi, misalnya LHKPN sampai 31 Maret. Masa ada eselon II, eselon III belum ada LHKPNnya. Ini kan, gawat juga, bu. Sistem seperti apa yang dilakukan di internal Kementerian Keuangan?” tanyanya. Menjawab pertanyaan anggota Badan Anggaran tersebut mengenai LHKPN, Menkeu menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan deteksi terkait kepatuhan LHKPN. Disampaikannya, tingkat kepatuhan penyerahan LHKPN di Kemenkeu mencapai hampir 100 persen. Internal Kemenkeu mengharuskan LHKPN selesai pada akhir Februari atau satu bulan lebih cepat dari yang dijadwalkan KPK. Sedangkan pada tataran staf diwajibkan melakukan laporan melalui aplikasi Alpha yang formatnya sama dengan LHKPN. tn/mhAnggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro.FOTO: MUNCHEN/NRmempertanyakan tindak lanjut deteksi dini yang telah ada. Menurutnya, perlu sanksi yang jelas bila terbukti terjadi pelanggaran. Ia bahkan menyarankan agar Kemenkeu juga menyampaikan hasil pengawasan dan deteksi internal pada setiap Raker, tidak hanya karena ada sorotan dari masyarakat. “Kalau sistemnya sudah bagus, bagaimana pencegahan dan tindakan? Kalau sistemnya sudah otomatis. Siapa yang melanggar diberikan sanksi dan kita juga harus dikasih report. Artinya, setiap Raker disampaikan juga perkembangan yang terjadi,” lanjut politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu. Dalam rapat yang sama, Fauzi juga sempat menyinggung tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Ia pun mempertanyakan realisasinya di Kemenkeu dan membandingkan dengan anggota dewan yang juga

8 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023DPR RI ingin kasus transaksi janggal Rp349 triliun diusut tuntas. DPR RI tak menghambat sedikit pun penyidikan kasus yang bermuara di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini. DPR selalu kritis menyikapi persoalan ini. Apalagi, ada dua data yang berbeda atas kasus tersebut. Mengusut Tuntas Transaksi Janggal Rp349 Triliun Sikap kritis DPR kepada PPATK saat rapat (29/3) lalu karena ada dua data yang berbeda. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD menyampaikan dirinya memiliki data bahwa ada nilai transaksi janggal mencapai Rp349 triliun. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sebagian besar dari surat yang ditujukan pada Kemenkeu telah ditindaklanjuti. Sebelumnya dilaporkan bahwa dalam rentang waktu 2009-2023, PPATK melayangkan 300 surat terkait transaksi janggal yang diduga TPPU di lingkungan Kemenkeu dan sebanyak 200 di antaranya ditujukan langsung kepada lembaga tersebut. lingkungan Kemenkeu. Mendesak Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) termasuk Menteri Keuangan untuk melakukan inventarisasi status tindak lanjut dari pelanggaran dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu. “Dari keterangan Ibu Sri Mulyani, Saya menangkap bahwa hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti atau jangan-jangan seluruhnya? Saya mohon konfirmasi. Apakah seluruhnya, hampir seluruhnya, atau sebagian besar berbeda. Kalau sebagian besar anggaplah 50 persen atau 60 persen, jadi kita akan menelusuri atau mengawal 40 persennya tapi kalau sebagian besar berarti mungkin 10 persen, 13 persen, 15 persen, itu tergantung dari hasil verifikasi,” ujarnya. Ia kembali mendesak Komite TPPU memilah permasalahan berdasarkan tingkatan proses tindak lanjut yang telah dilakukan pada masing-masing transaksi yang diduga LAPORAN UTAMAFOTO: JAKA/NRAnggota Komisi III DPR RI Taufik Basari.“Sikap kritis DPR kepada PPATK saat rapat, karena awalnya kita menyangka Rp300 triliun yang dilontarkan adalah dugaan TPPU yang saat ini sedang berlangsung di Kemenkeu. Ternyata faktanya tidak demikian. Menurut PPATK angka tersebut bukan yang terjadi di Kemenkeu melainkan yang terkait lingkup tugas Kemenkeu,” ungkap Taufik Basari yang akrab disapa Tobas, akhir Maret lalu. Legislator NasDem ini juga menjelaskan, dalam rapat tersebut PPATK menyatakan sebagian besar laporan dalam kasus Rp349 triliun telah ditindaklanjuti Kemenkeu.Yang dikritisi DPR, lanjut Tobas, kenapa yang telah ditindaklanjuti tapi tetap dimasukkan ke dalam angka itu. Menurutnya, mesti dipilah dan dijelaskan sejak awal, sehingga masyarakat tidak keliru. Perlu ada kejelasan besaran dana yang sebenarnya beredar pada dugaan transaksi janggal sebesar Rp349 triliun yang terjadi di

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 9bermasalah. “Oleh karena itu, saya mohon kepada komite membuat satu paparan lagi, tabel lagi dalam bentuk tindak lanjut, kita pilah. Pertama, untuk tindak lanjut yang ke arah penegakan hukum mana yang sudah inkrah (atau) selesai, mana yang masih berproses, mana yang masih dalam penyelidikan. Ada 3 nih muaranya,” kata Tobas.Menurut Tobas, jumlah transaksi yang telah inkrah bisa menjadi pengurangan dari total keseluruhan Rp349 triliun yang diduga bermasalah. Termasuk besaran dugaan transaksi yang saat setelah diverifikasi dianggap dalam transaksi wajar. Sedangkan transaksi yang masih membutuhkan penyelidikan dapat dikawal bersama.“Yang namanya transaksi mencurigakan ketika diverifikasi dia bisa berujung pada penegakan hukum, bisa masuk penelusuran lebih lanjut (atau) bisa saja ternyata transaksinya wajar. Nah, kalau transaksi wajar, kemudian disepakati para pihak (dan) ditetapkan bahwa ini wajar berarti keluar juga clear. Oleh karena itu, kami mohon agar di Komisi III ini disediakan satu data lagi terkait pemilihan dalam hal tindak lanjut, berapa surat yang telah ditindaklanjuti dengan dibentuknya apa? Akhirnya apa? Berapa nilai tindak lanjut tersebut,” tambah Anggota Badan Legislasi DPR RI itu. Lebih lanjut dijelaskan Tobas, PPATK dalam rapat pertama tersebut juga menjelaskan Rp349 triliun adalah data dari 2009-2023, data sepanjang 14 tahun. Karena itu ada pertanyaan kritis kenapa data 14 tahun itu yang ditampilkan dan apakah ada motif tertentu di baliknya. Di sisi lain, menurut Tobas, PPATK adalah financial intelligence unit, yang tidak berwenang menyatakan suatu hal sebagai TPPU, dan karena bukan PPATK yang mempublikasikan data intelijen tersebut maka pertanyaan kritis ditujukan ke Mahfud MD. “Pertanyaan-pertanyaan kritis Komisi III dalam rapat tersebut mengkritisi cara kerja dalam isu Rp349 triliun ini yang mesti hatihati, prudent, jelas, terpilah-terpilah, final. Kami akan mengawal PPATK, Kemenkeu, polisi, dan jaksa untuk membongkar kasus ini,” katanya. Dalam rapat, Ketua Komite TPPU Mahfud MD menyampaikan keinginan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus. Menanggapi hal itu, Tobas menyatakan, komite dan tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. “Saya berharap dalam tindak lanjut ke depan dari isu Rp349 triliun ini betul-betul dilakukan secara profesional. Jangan jadi personal dan emosional. Saya dukung Komite TPPU bekerja dan DPR juga akan bekerja sesuai tugasnya mengawasi dan mengkritisi apabila ada yg keluar jalur,” tutupnya.Pemerintah Belum Serahkan Naskah Akademik Di tengah terungkapnya dugaan TPPU di Kemenkeu, urgensi pengesahan RUU tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana kembali digaungkan. Pemerintah lewat Menkopolhukam Mahfud MD mendesak agar pengesahan RUU tersebut segera dipercepat. Namun kondisi terkini, pemerintah belum juga menyerahkan surat presiden, naskah akademik, dan draf RUU ke DPR. Padahal, RUU tersebut merupakan usul inisiatif pemerintah. Sehingga, posisi DPR RI saat ini masih menunggu pemerintah, bukan menolak RUU tersebut. RUU Perampasan Aset merupakan RUU yang diusulkan pemerintah. Pembahasan RUU tersebut hanya akan jalan bila pemerintah ada kemauan, yaitu dengan mengirimkan draf naskah akademik RUU tersebut kepada DPR. “Belum bergerak dia (RUU Pemberantasan Aset). Jadi, kalau memang pemerintah ada kemauan, maka akan ada jalan. Kalau tidak mau, tidak ada jalan. Ini RUUnya usul pemerintah,” ujar Nasir Djamil saat dihubungi Parlementaria, awal April lalu.Meskipun demikian, ia menekankan, RUU Perampasan Aset harus diiringi dengan penegakan hukum yang berintegritas dan terintegrasi. Sebab, tanpa dua hal tersebut, RUU ini, hanya akan menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang. “Karena itu, menurut saya RUU Perampasan Aset itu dibutuhkan,” jelas politisi Fraksi PKS ini. rnm/mhLAPORAN UTAMAFOTO: JAKA/NRAnggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil.

10 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023LAPORAN UTAMASkandal keuangan yang terkuak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata sudah lama mengendap, tanpa tersentuh hukum. Mega skandal bernilai Rp349 triliun itu sudah terjadi sejak 2009 hingga 2023. Mengapa begitu lama didiamkan? Mega Skandal DidiamkanBegitu Lama Parlementariamendapat pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Supriansa beberapa waktu lalu. Ia mempertanyakan, mengapa persoalan transaksi janggal yang terjadi sejak 2009-2023 itu baru terungkap sekarang. Bahkan, dia menyayangkan, belum ada aparat penegak hukum yang bertindak. “Siapakah yang terlibat di angkaangka yang besar ini, sehingga sulit penegak hukum kita menindaklanjuti. Siapa yang mesti bertanggung jawab pada semua ini. Kenapa berlarutlarut dari 2009 sampai dengan 2022, bahkan 2023. Jumlah yang besar ini, sudah berganti kepala PPATK berkalikali, berarti barang ini sudah lama, kenapa dibiarkan ini,” seru Supriansa. Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu mempertanyakan peran aparat penegak hukum dalam persoalan itu. Dia pun mengapresiasi Mahfud MD yang berani mengungkap persoalan ke publik, sehingga ada upaya untuk menjernihkan skandal tersebut. “Terima kasih karena ada Prof Mahfud yang berani mengungkap ini, sehingga ini bisa terbuka. Ada angka yang begitu besar Rp275 triliun yang tidak diproses, yang tidak ditindaklanjuti dan kita diam-diam saja. Angka Rp275 triliun ini, jika dibagi masyarakat miskin Indonesia, mereka bisa menjadi pengusaha UMK yang baru daripada dibiarkan, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa.FOTO: JAKA/NRSiapakah yang terlibat di angka-angka yang besar ini, sehingga sulit penegak hukum kita menindaklanjuti. Siapa yang mesti bertanggung jawab pada semua ini. Kenapa berlarut-larut dari 2009 sampai dengan 2022, bahkan 2023..SupriansaAnggota Komisi III DPR RI

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 11LAPORAN UTAMAdicuri, digelapkan, atau tidak dipertanggungjawabkan,’’ tuturnya. Usulan Bentuk Satgas Karena sudah jadi perhatian masyarakat, pada rapat dengan Komisi III DPR, Komite TPPU menyampaikan akan membuat Satgas untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan dengan nilai agregat RP349 triliun. Menko Polhukam sudah membuka skandal ini pada rapat dengan Komisi III tanggal 29 Maret 2023 lalu. Sebelumnya, Kemenkeu juga sudah membuka kasus ini pada rapat dengan Komisi XI DPR, 27 Maret 2023 lalu.Menko Polhukam pada rapat itu mengusulkan pembentukan Satgas yang melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, serta Kemenko Polhukam sendiri. Satgas akan mengusut kasus ini dengan membangun kerangka kasusnya dari awal. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto.FOTO: JAKA/NRKomite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987Bambang WuryantoKetua Komisi III DPR RIIdari awal bekerja hingga akhir agar bisa menyelesaikan seluruh laporan kasus tersebut. “Laporan sekian sudah selesai, laporan kementerian keuangan yang sekian, sudah semua itu. Dengan tidak ada dusta, tidak ada dusta di antara kita,” tutup Bambang. rnm/mh“Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987 dengan melakukan case building (membangun kasus dari awal). Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, dimulai dengan LHP senilai agregat Rp189.273.872.395.172,” jelasnya. Komisi III DPR RI seperti disampaikan ketuanya Bambang Wuryanto, mendukung penuh Komite TPPU yang ingin membentuk Satgas dengan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP dengan nilai keseluruhan Rp349.874.187.502.987. Komisi III juga meminta Satgas bersama kepala PPATK melaporkan setiap progresnya dalam periodisasi rapat Komisi III DPR RI. Hal ini dikatakan Bambang, untuk memantau progres kinerja Satgas

12 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023LAPORAN UTAMABerdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jumlahnya mencapai Rp349.874.187.502.987. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengemukakan, angka Rp349 triliun itu, ternyata bukan tindak pidana yang dilakukan Kemenkeu. Tapi, bagian dari tupoksinya yang berasal dari kasus ekspor impor dan perpajakan. Menjernihkan Keruhnya Keadilandi Indonesia Pada pertengahan April lalu, Sahroni memipin rapat dengan PPATK dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU. Ada empat poin penting yang disampaikan. Pertama, angka nominal TPPU tersebut terkait tupoksi Kemenkeu. Kedua, ada oknum yang bermain pada kasus ekspor impor dan perpajakan. Ketiga, tindak pidana kepabeanan dan perpajakan yang tidak diketahui oknumnya, sulit untuk diartikan ada TPPU di Kemenkeu.Dan keempat, PPATK sudah menyampaikan ke Kemenkeu bahwa kasus TPPU yang telah ditindaklanjuti ada 260 kasus. Keempat poin tersebut didasarkan pada laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan PPATK. Menindaklanjuti rangkaian apat yang digelar Komisi III, akhirnya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU, membentuk tim gabungan atau satgas. Namun, Komisi III DPR RI, dalam rapat dengan Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, ramai-ramai mengusulkan Hak Angket untuk mengusut temuan transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp349 triliun. Sahroni lalu menjelaskan, usulan tersebut masih akan dibahas pada rapat internal Komisi III. “Usulan teman-teman untuk angket terkait dengan isu tersebut masih dalam tahap pembahasan dari fraksi masing-masing. Tapi ada usulan untuk menggunakan hak angket, kalau akhirnya penyelesaian laporan dari Bu Menteri Keuangan tidak clear,” ujar Sahroni. Menanggapi usulan Ketua Komite TPPU Mahfud MD yang ingin membentuk satgas, Sahroni menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak setuju terhadap usulan tersebut. Mengingat, saat ini telah ada Komite TPPU yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama untuk melakukan pendalaman hasil transaksi yang ada di PPATK. Sehingga, menurutnya, pembentukan satgas hanya buang-buang waktu. “Ini, kan, satgas baru diusulin oleh Ketua Komite (TPPU). Tapi kita berharap sebenarnya satgas itu enggak perlu. Kan, Komite (Komite TPPU) ini sudah ada. Komite inilah yang dijadikan untuk pendalaman mana-mana yang akan menjadi pertanyaan sebenarnya dari hasil transaksi yang ada di PPATK. Jadi sebetulnya satgas enggak perlu, itu buang-buang waktu. Karena sistemnya sebetulnya sama, ya buat apa? Lebih baik sekarang yang ada dimaksimalin untuk mendapatkan hasil dari laporan PPATK,” jelasnya. Namun, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengungkapkan, bagaimana mungkin bagian yang bermasalah ingin mengatasi masalah, kurang lebih hal tersebut yang menjadi kejanggalan berpikir Benny dalam menanggapi usulan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD yang mengusulkan pembentukan satgas untuk menelusuri transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang terjadi di Kemenkeu. Pasalnya, satgas yang dibentuk Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.FOTO: JAKA/NR

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 13LAPORAN UTAMAterdiri dari pegawai Bea Cukai dan Ditjen Pajak. “Satgas ketika saya baca, anggotanya itu-itu juga. Sumber masalah ini, kan, ada di kepabeanan, perpajakan. Kok, mereka lagi jadi anggotanya. Saya enggak habis pikir,” ujar Benny, penuh tanda tanya. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini secara tegas mengungkapkan, tidak sepakat dengan pembentukan satgas untuk menelusuri transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Dia lantas mempertanyakan keseriusan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menelusuri transaksi mencurigakan tersebut. “Serius enggak Pak Mahfud, sungguh-sungguh enggak Ibu Menkeu? Kalau bisa satgas independen saja. Saya alergi dengan satgas, banyak satgas ujungujungnya masuk laut semua,” ujar Benny. Selain itu, dia juga meminta Komisi III DPR RI mengajukan hak angket untuk menyelesaikan temuan transaksi mencurigakan yang terjadi di Kementerian Keuangan. “Manakala tidak cukup, kami gunakan hak angket. Pengusulnya bisa komisi, anggota-anggota, lalu usulkan itu,” tegas Benny. Lebih lanjut Benny menegaskan bahwa Komisi III tidak pernah menghalang-halangi penegakan hukum. Justru Komisi III selalu berupaya menjernihkan keruhnya keadilan di Indonesia. Dia pun menambahkan, Komisi III tidak berseteru dengan siapa pun yang berupaya membongkar skandal uang ilegal sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu.Menurutnya, dana gelap Rp349 triliun di Kemenkeu adalah skandal terbesar di Indonesia abad ini. “Kita terus menantang Mahfud untuk membongkar skandal ini sampai tuntas. Kita juga dukung penuh Menkeu Sri Mulyani bongkar skandal ini, jangan ditutup-tutupi.Tampak kebenaran terkuak secara perlahan. Nanti ketahuan jelas siapa yang bermain api,” ujar BKH begitu dia akrab disapa. Setelah melewati dinamika rapat antara Komisi III dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU, Komisi III DPR RI mendukung penuh Komite segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP dengan nilai keseluruhan sebesar Rp349.874.187.502.987. Komisi III juga meminta Satgas bersama kepala PPATK melaporkan setiap progresnya pada setiap periodisasi rapat Komisi III DPR RI. Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto pada Rapat Kerja Komisi III yang turut menghadirkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat membahas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Poin yang dimaksud Bambang ialah tujuh poin hasil rekonsiliasi pemerintah, di mana beberapa di antaranya adalah Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan/Satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto.Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman.FOTO: JAKA/NRFOTO: JAKA/NRLHA/LHP dengan nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987. Lalu, Komisi III mendorong case building (membangun kasus dari awal) dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, dimulai dengan LHP nilai agregat Rp189.273.872.395.172. Lalu, tim gabungan/satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan kemenko Polhukam. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, 300 surat laporan yang disampaikan dalam rekap surat PPATK 2009-2023 harus tuntas kejelasannya. “Silahkan Pak Ketua Komite TPPU membentuk (Satgas), yang dalam catatannya itu ada gabungan, dan itu akan melaporkan pada Komisi III setiap masa sidang rapat,” jelasnya.Hal ini dikatakan Bambang, guna memantau progres kinerja Satgas dari awal mulai bekerja hingga akhir agar bisa menyelesaikan seluruh laporan kasus tersebut. “Laporan sekian sudah selesai, laporan kementerian keuangan yang sekian, sudah semua itu. Dengan tidak ada dusta di antara kita,” tutup Bambang. ssb/mh

LAPORAN UTAMAAnggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah ikut angkat bicara di tengahtengah polemik ini. Transaksi sebesar Rp349 triliun, menurutnya, telah menimbulkan banyak spekulasi di benak masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sekaligus Menkopolhukan Mahfud MD, didesak segera memberikan klarifikasinya atas polemic tersebut.Siti merespon perbedaan data antara Menteri Keuangan yang jadi mitra kerja Komisi XI dengan Menkopolhukam Mahfud MD yang berbicara di Komisi III DPR. Ia mempertanyakan, perbedaan ini, memang, beda data atau metode penyampaian kedua menteri tersebut yang berbeda. Bisa jadi Menkeu tidak detai menyampaikan data transaksi janggal tersebut. Sementara Menkopolhukan begitu detail. Tentu Polemik Data Atau Jadi Bola Liarini berdampak pada perbedaan data. “Berkaitan dengan data yang disampaikan antara Mahfud MD dengan Sri Mulyani karena ada perbedaan diantara mereka, mungkin ini yang perlu dipahami, apakah perbedaan itu memang berbeda datanya atau cara penyampaiannya saja? Dalam artian mungkin Bu Sri Mulyani hanya sebagian yang disampaikan, tapi Pak Mahfud mungkin secara umum, itu yang perlu ditelusuri,” tutur politisi Partai Demokrat itu saat ditemui di Jawa Timur, April lalu. Siti menjelaskan bahwa memang, baik Mahfud MD maupun Sri Mulyani sama-sama telah memberikan penjelasan kepada DPR melalui masing-masing komisi yang menjadi mitra. Menurutnya, karena belum terlihat ada keselarasan data dari dua momen terpisah itu, maka sebaiknya diadakan satu rapat gabungan antara komisi terkait dan mitra-mitra yang bersangkutan.Usulan menggelar rapat gabungan dua komisi ini sangat logis, mengingat kedua menteri Transaksi janggal dan mencurigakan terus bergulir di publik. Begitu pula di parlemen, isu krusial ini akhirnya jadi polemik, karena ketidaksesuaian data yang disuguhkan pemerintah. Isu ini juga bisa jadi bola liar yang tak berkesudahan.Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah.FOTO: FARHAN/NRKarena belum ada kesinkronan data untuk penjelasan yang paling jelas, kami berharap ada rapat kerja gabungan antara pihak Kementerian Keuangan dengan pihak PPATK dan Pak Mahfud itu sebagai Ketua Komite. Nah, itu kalau kita dudukan bersama mudah-mudahan ada clear di situSiti MufattahahAnggota Komisi XI DPR RImenjadi mitra dua komisi berbeda. Dengan rapat gabungan, data yang disuguhkan kelak bisa lebih jelas dan pasti. Data yang clear sangat dibutuhkan di tengah polemik, agar diketahui apa sesungguhnya yang terjadi. “Sebenarnya kita sudah melakukan rapat di Komisi XI untuk mengklarifikasi permasalahan itu.

LAPORAN UTAMAKemudian di Komisi III juga sudah mengonfirmasi masalah yang sesuai dengan mitra kerja mereka. Karena belum ada kesinkronan data untuk penjelasan yang paling jelas, kami berharap ada rapat kerja gabungan antara pihak Kementerian Keuangan dengan pihak PPATK dan Pak Mahfud itu sebagai Ketua Komite. Nah, itu kalau kita dudukan bersama mudahmudahan ada clear di situ,” harap Siti. Legislator Dapil Jawa Barat XI itu menyampaikan bahwa yang terpenting dari upaya ini adalah keinginan untuk menyelesaikan masalah. Segala upaya harus dilakukan agar masalah ini tak menjadi bola liar yang tak menentu di tengah masyarakat dan menimbulkan kekisruhan. Ia menegaskan dengan banyaknya data yang beredar, maka harus ditelusuri data valid yang sebenarnya. “Yang penting masingmasing memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi bola liar. Sekarang kami saja belum paham, itu data yang benarnya dari pihak yang mana nih? Yang satu bilangnya begini, yang satu begitu. Sementara kalau ada sedikit ditelusuri. Data yang di ini yang perlu diklarifikasi dan data seperti apa sih?” ujarnya kepada Parlementaria. Menutup pernyataannya, Siti mengatakan bahwa apabila masalah ini masih belum bisa diselesaikan dengan rapat kerja gabungan atau rakergab, maka tak menutup kemungkinan dibuat panitia khusus (Pansus). Langkah pembentukan Pansus itu, nilainya, bisa menjadi pilihan terakhir, apabila berbagai cara sudah dilakukan namun belum menemui titik terang. Ia pun meminta data-data yang ada nantinya dapat dibuka secara gamblang kepada masyarakat. Sementara di tempat dan waktu berbeda, Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud juga mempertanyakan besaran dana yang sebenarnya beredar pada dugaan transaksi janggal Rp349 triliun. Ia juga mempertanyakan data yang beredar yang disuguhkan pemerintah. Misalnya, ia mempertanyakan, apakah transaksi Rp349 triliun itu sudah dilakukan debit atau kredit. Bila sudah dilakukan, pasti ada perubahan data. “Apabila transaksi Rp349 triliun ini dilaksanakan debet dan kredit, transfer antarbank berapa sih, dana rilnya? Dana ril-ya, nih berapa triliun? Kalau Ibu (Menkeu) paparan di Komisi XI adalah Rp3,3 triliun, Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud.FOTO: JAKA/NRapakah itu sudah sesuai? Dana rilnya berapa yang benar-benar berputar,” tanyanya saat rapat dengan Menteri Keuangan, Kepala PPATK, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, di DPR, pertengahan April lalu. Dengan selalu beredarnya besaran angka transaksi yang fantastis itu di publik, menurutnya, bisa menggiring persepsi masyarakat terhadap citra Kemenkeu. Meski begitu, politisi Partai Golkar itu meyakini bahwa masih banyak aparat penegak hukum dan pegawai Kemenkeu yang memiliki rekam jejak yang baik. “Image-nya luar biasa, Rp349 triliun ini membuat masyarakat (berpikir) seolah-oleh Kemenkeu ini sebagai sarang terjadinya money laundry,” ujarnya. Sebelumnya PPATK memunculkan angka Rp349 triliun sebagai dugaan transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rentang 2009-2023. Angka tersebut didapatkan dari jumlah mutasi rekening yang diperiksa PPATK dalam 15 tahun terakhir. Angka yang fantastis itu lantas mendapat sorotan dari berbagai pihak dan menjadi perbincangan panas di masyarakat. rmn/mhImage-nya luar biasa, Rp349 triliun ini membuat masyarakat (berpikir) seolaholeh Kemenkeu ini sebagai sarang terjadinya money laundry.Rudy Mas’udAnggota Komisi III DPR RI

16 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Syahdan dahulu di Eropa para bangsawan menyembunyikan harta kekayaannya guna menghindari pajak dan jeratan hukum, dalam kisah lainnya tercatat di Amerika Serikat pada tahun 1930 dimana Al Capone seorang pelaku kejahatan yang mendapatkan hasil kejahatannya dari praktik bisnis haram berupa kejahatan perjudian, prostitusi, penipuan, dan kejahatan lainnya melakukan penyamaran uang hasil kejahatannya dalam investasi bisnis lapangan golf, pengolahan daging, hotel. dan laundry. Rasio Legis Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian UangOleh: Ahmad FauziDosen Fakultas HukumUniversitas Sultan Ageng TirtayasaAparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan kejahatan Al Caponepada akhirnya tidak mampu membuktikan kejahatan utamanya, kemudian hanya mampu mendakwanya dengan kejahatan penggelapan pajak. Maka sejak saat itu muncul proses kebijakan kriminal tindakan hukum yang dikenal sebagai kejahatan pencucian uang, yakni sebagai kejahatan yang mengaburkan asal usul uang hasil kejahatan yang dilakukan orang atau organisasi dari pemerintah atau otoritas yang berhak, lalu kemudian memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), sehingga uang yang dikeluarkan tersebut menjadi halal. Konsep Ketertinggalan Hukum (the concept of lag) Di Indonesia hadirnya undangundang tindak pidana pencucian uang dirasa belum mampu mengimbangi perkembangan dan modus kejahatan di bidang pencucian uang. Aturan hukum yang SUMBANG SARAN

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 17ada hanya mampu menentukan pidana asal (core crime), predicate offence, dan menentukan follow up crime. Akan tetapi berkaitan dengan perampasan dan pengembalian hasil kejahatan pencucian uang dengan melakukan tindakan mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana dari pelaku tindak pidana melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata baik terhadap aset yang berada di dalam maupun di luar negeri Perkembangan Modus Operandi Dewasa ini perkembangan modus kejahatan pencucian uang dilakukan dengan berbagai modus yang tergolong modern, setidaknya ada lima belas modus modern dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelakunya. Yakni berupa tindakan menempatkan uang kejahatan dalam safe deposit box dalam lembaga perbankan, melakukan transfer ke pihak ketiga sebagai pembayaran utang dari pembelian barang baik barang bergerak atau tidak bergerak atas nama orang ketiga, memberikan pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan kepada pihak ketiga, dan terakhir menitipkan harta kekayaan kepada pihak ketiga. Urgensi Perampasan dan Pengembalian Aset Perampasan dan pengembalian aset dalam tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk new paradigm dari international anti money laundering legal regime, dimana filososi utamanya adalah melakukan tindakan penjeraan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan mekanisme perampasan dan pengembalian aset kepada yang berhak. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mekanisme hukum pidana dan mekanisme hukum perdata, mekanisme hukum perdata dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai pengacara negara untuk melakukan gugatan keperdataan atas kerugian negara. Sedangkan mekanisme hukum pidana (criminal based forfeiture) dilakukan dengan cara pelacakan aset untuk melacak aset, melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan asetaset melalui mekasisme pembekuan, penyitaan, dan melakukan penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. SUMBANG SARANSistem hukum Indonesia, isu perampasan dan pengembalian aset yang diduga dari hasil kejahatan merupakan isu kekosongan hukum yang secepatnya harus dilakukan program legislasinya.Mekanisme hukum pidana (criminal based forfeiture) dilakukan dengan cara pelacakan aset untuk melacak aset, melakukan tindakantindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekasisme pembekuan, penyitaan, dan melakukan penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.untuk dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara. Maka, aturan hukum yang ada tidak mampu memiliki daya eksekutorial untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, isu perampasan dan pengembalian aset yang diduga dari hasil kejahatan merupakan isu kekosongan hukum yang secepatnya harus dilakukan program legislasinya, karena dalam aturan hukum yang ada (eksisting) sekarang ini baik dalam undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang perbendahaaraan negara, undangundang tindak pidana korupsi, dan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak dapat menegaskan definisi dan mekanisme penindakan berkaitan dengan perampasan dan pengembalian aset hasil kejahatan, sehingga butuh terobosan hukum baik secara konseptual, operasional, dan legislasi dalam membuat aturan hukumnya. uang hasil kejahatan, melakukan pembelanjaan barang mewah secara tunai, melakukan pencatatan harta kekayaan atas nama orang lain, membelanjakan uang hasil kejahatan dalam bentuk produk asuransi, menjadikan uang kejahatan sebagai agunan dalam pinjaman di lembaga perbankan, membelikan aset di luar negeri, membelikan saham suatu perusahaan, membelikan logam mulia dari uang hasil kejahatan, memecah transaksi, membelikan aset seolah-olah dengan harga yang sangat murah dan dilakukan dengan transaksi tunai, membayarkan

18 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terbentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 untuk penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI dengan total tagihan dana BLBI kepada obligor dan debitur mencapai Rp110,45 triliun. Akan Berakhir, DPR Pertanyakan Efektivitas Satgas BLBI Miris kalau bacanya ya (laporan), apalagi kita tahu ini adalah tahun terakhir. Tahun anggaran 2023 merupakan tahun terakhir masa penugasan Satgas BLBI. Sementara progresnya menyedihkanAnis ByarwatiAnggota Komisi XI DPR RISatgas BLBI hingga 25 Maret 2023 ini telah mengantongi aset obligor dan debitur BLBI sebesar Rp28,53 triliun. Target tersebut baru mencapai 25,83% dari total yang harus ditagih. Padahal, masa tugas Satgas BLBI ini akan berakhir pada 31 Desember 2023. Sejumlah anggota DPR RI pun mempertanyakan keefektivitasan kinerja Satgas BLBI ini.Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyayangkan capaian kinerja Satgas BLBI yang masih jauh dari target tersebut. “Miris kalau bacanya ya (laporan), apalagi kita tahu ini adalah tahun terakhir. Tahun anggaran 2023 merupakan tahun terakhir masa penugasan Satgas BLBI. Sementara progresnya menyedihkan,” ujar politisi Fraksi PKS itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), akhir Maret lalu. Senada dengan Anis, Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun juga turut mempertanyakan efektivitas Satgas BLBI. Ia mempertanyakan kemampuan Satgas BLBI dalam menuntaskan kinerjanya sebelum Maret lalu. Ia juga menyoroti orang-orang yang ada di balik Satgas BLBI. Dirinya menyampaikan bahwa sejauh ini, orang-orang yang terlibat masih orang-orang yang sama yang berasal dari lembaga terkait yang sejak awal memiliki tugas menangani pemulihan hak negara dari sisa piutang dana BLBI. Untuk itu, lagi-lagi dirinya mempertanyakan alasan mengapa PENGAWASANmasa berakhir pada tahun 2023 ini. “Waktu yang tersisa tinggal 9 bulan sampai per 31 Desember, (sedangkan) pencapaian kinerjanya baru 25,83 persen. Itu menjadi pertanyaan kita tentang efektivitas kerja mereka. Apakah dari sisa waktu yang ada, mereka bisa mengejar pencapaian itu? Itu yang paling utama,” ujarnya dalam pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, akhir FOTO: MUNCHEN/NRpenanganan kasus ini baru bekerja ketika ada satgas, sementara sebelum-sebelumnya kasus ini seperti ditinggalkan begitu saja. “Isinya Satgas juga orang lembaga itu. Dirjen Kekayaan Negara sebagai pelaksananya, terus Menkopolhukam sebagai ketuanya, ya kan? Ada PPATK, ada Bareskrim, ada Jaksa Agung, dan sebagainya. Tugasnya apa? Menelusuri aset, mencari data keuangannya. Tugasnya memang

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 19Isinya Satgas juga orang lembaga itu. Dirjen Kekayaan Negara sebagai pelaksananya, terus Menkopolhukam sebagai ketuanya, ya kan? Ada PPATK, ada Bareskrim, ada Jaksa Agung, dan sebagainya. Tugasnya apa?Saya kira hal seperti ini perlu kita dorong adanya Undang-Undang Perampasan Aset yang terkait dengan masalah BLBI ini. (Tinggal) negara siap atau tidak untuk membuat undang-undang (bersama dengan DPR)Muhammad MisbakhunAnggota Komisi XI DPR RIWihadi WiyantoAnggota Komisi III DPR RIitu semua. Tapi kenapa baru dilaksanakan kalau ada Satgas?” tanyanya. Politisi Fraksi Partai Golkar itu pun menyatakan apabila Satgas BLIBI tidak mampu menyelesaikan kinerjanya hingga masa kerjanya berakhir, maka lebih baik tidak perlu ada perpajangan. Capaian angka 25,83 persen sejak 2021 sebagai hasil evaluasi kinerja menurutnya telah menunjukkan bahwa Pembentukan Satgas BLBI bukanlah langkah yang efektif. “Kalau pemerintah mengusulkan (perpanjangan masa kerja Satgas BLBI), ya kita ingin menolak. Kerjakan saja lewat sistem yang ada. Bisa melalui proses lelang atau bisa melalui mekanisme kewenangan undang-undang yang selama ini dipakai. Satgas itu kan cuma satuan tugas. Tanpa satuan tugas pun hak negara tidak hilang. Tinggal dilanjutkan oleh Dirjen Kekayaan Negara,” tegasnya. Ia pun mendorong pemerintah melalukan penelusuran aset (asset tracing) untuk mengembalikan dana BLBI yang telah dikucurkan untuk menangani krisis perbankan pada tahun 1998 yang hingga saat ini penyelesaian kewajiban para PENGAWASANobligor belum tuntas. Salah satu penyebabnya adalah negara hanya menguasai aset-aset obligor yang masih mengemplang utang secara fisik. Artinya, negara tidak menguasai dokumen atas aset-aset milik obligor. Bahkan, beberapa aset telah menjadi objek sengketa. Jumlah bantuan likuiditas yang dikucurkan Bank Indonesia pada tahun 1998 mencapai Rp147 triliun. Jumlah tersebut disalurkan kepada FOTO: MUNCHEN/NRFOTO: MUNCHEN/NR48 bank yang mengalami masalah likuiditas. Saat itu, penyelesaian utang ditempuh lewat tiga skema, yakni penyelesaian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA), dan Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Ketiga skema tersebut melarang pemilik lama bank yang mendapat bantuan likuiditas untuk memiliki kembali aset-asetnya. Namun, Misbakhun menyebut ada beberapa kasus di mana pemilik lama melakukan upaya memiliki kembali aset-asetnya melalui pihak lain secara tidak langsung. Dia mencontohkan, kasus tersebut terjadi pada aset sebuah pabrik tekstil di Solo, Jawa Tengah. “Kalau kita lihat aset-aset ini belum clear and clean, negara mempunyai masalah terhadap pengakuan. Coba perhatikan banyak tanah ini kemudian menjadi sengketa dan saya ingin memperkuat sebuah kebijakan yang sangat penting, supaya tidak berulang yaitu melakukan assets tracing,” tegasnya.gal/mh

20 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Sebagai upaya menekan disparitas antara pusat dan daerah, DPR RI bersama pemerintah membuat terobosan dengan menghadirkan UU HKPD. Dalam aturan tersebut Dana Transfer ke Daerah (TKD) dirancang menjadi salah satu ujung tombak desentralisasi fiskal. Sayangnya langkah ini dirasa belum menguntungkan banyak daerah terutama daerah agraris. Menanti Insentif untuk Daerah Agraris ANGGARANKami sudah banyak memberikan masukan terkait pemberian subsidi ini. Bahkan, Badan Anggaran DPR RI juga menegaskan tidak ada alokasi anggaran APBN 2023 untuk anggaran subsidi motor listrik ini.Agun Gunandjar SudarsaAnggota Komisi XI DPR RI“Dalam pembahasan Undang-undang HKPD sudah ditegaskan, disetujui bahwa akan ada kebijakankebijakan sebagaimana tujuan Undang-undang HKPD. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, Oleh karena itu, harus ada gelontoran dana yang lebih signifikan di daerah,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa saat ditemui Parlementaria akhir Maret lalu. Politisi Partai Golkar itu menyinggung bahwa kebijakan TKD sudah selayaknya dilakukan dengan memperhatikan karakteristik setiap wilayah di Indonesia. Menurutnya, dengan begitu, maka tak ada lagi pembangunan yang tak dibutuhkan. “Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, sebagai sebuah negara dari Sabang sampai Merauke yang harusnya uang itu didistribusikan dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan karakteristik geografis, demografis, kultur masyarakatnya, sehingga tidak ada lagi membangun yang tidak dibutuhkan,” singgungnya. Termaktub dalam Undangundang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam sebuah kesempatan, secara lugas legislator Dapil Jawa Barat X itu meminta pemerintah itu diapresiasi,” kata Agun kepada Direktur Dana Transfer Umum dan Dirjen Perimbangan Keuangan yang hadir pada kesempatan tersebut. Pada pasal 106 UU HKPD dijelaskan bahwa TKD terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Sempat disinggung oleh Agun, DBH sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber merumuskan perhitungan insentif bagi daerah-daerah agraris. Hal ini diungkapkannya pada kunjungan kerja bersama Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu di Jawa Timur pada beberapa waktu lalu. “Harusnya ada apresiasi dari negara terhadap daerah-daerah (agraris). Kalau penghasil minyak itu berkontribusi memberi yang lain-lain. Kami enggak minta dari itu Pak, enggak. Tapi hargai hasil karya rakyat kami yang memberi kontribusi pangan. Kami daerah pertanian, harusnya ada dong apresiasi selain DBH. Apa namanya? Ciptakan! Ada ukuran yang pasti sehingga pertanian FOTO: MUNCHEN/NR

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 21ANGGARANDaya Alam. Adapun DBH Sumber Daya Alam terdiri dari kehutanan; mineral dan batu bara; minyak bumi dan gas bumi; panas bumi; dan perikanan. Selain DBH yang telah tertera, pemerintah juga dapat menetapkan jenis DBH lainnya. Dalam hal ini yang telah dirumuskan dan akan segera diaplikasikan adalah DBH perkebunan sawit. “Nah, sekarang saya tanya untuk Jawa Barat yang tidak punya Migas, tidak punya sawit, tidak punya batu-bara segala macam lalu dapat apa?” tanya Agun. Tak muluk-muluk, permintaan Agun ini disampaikannya mewakili banyak daerah perkebunan non sawit. Menurutnya, hasil kebun dan sawah dari daerah-daerah tersebut secara tak langsung ikut mengendalikan inflasi dan menekan impor dengan mengisi konsumsi dalam negeri “Saya enggak minta bagian DBH. Harusnya ada mata anggaran tersendiri bagi daerah yang juga berkontribusi secara nasional. You okelah penghasil tambang memberikan rezeki pendapatan (negara). Tapi apakah daerah Saya yang perkebunan, penghasil kelapa, penghasil padi penghasil bahan agar orang bisa makan lantas enggak ada apresiasi. Padahal, itu menekan impor mengendalikan inflasi, mengisi konsumsi dalam negeri,” lanjutnya. Menutup pernyataannya, Agun menyampaikan bahwa insentif yang diberikan tak melulu berupa dana segar namun bisa dalam bentuk subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian dan perkebunan, lumbung padi, hingga pembangunan industri hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan oleh pemerintah. Akan tetapi, Komisi XI memberikan catatan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk turut pula mempertimbangkan agar tetap memberikan insentif bagi daerah-daerah yang bukan penghasil non sawit. Setali tiga uang, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P juga meminta Kemenkeu mempertimbangkan pemberian insentif bagi daerah-daerah non penghasil sawit. Catatan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pertengahan April lalu membahas realisasi DBH Sawit. Bedanya, politisi PDI Perjuangan itu meminta Kemenkeu mengalokasikan insentif tersebut melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. “Ada daerah kita yang karakteristiknya itu mempunyai hutan-hutan lindung, punya lahan-lahan produktif, punya cagar alam, cagar budaya. Karena tidak mendapatkan insentif (melalui DBH maka), berlomba-lomba mengalihkannya (pindah) ke sawit karena di sini ada insentif. Saya harap kebijakan (pemberian insentif untuk daerah non penghasil sawit) ini disertai dengan memperkuat kebijakan DAK Fisik,” ungkap anggota Badan Anggaran itu. Anggota Dewan Dapil Jawa Tengah IV tersebut menyampaikan bahwa melalui DAK, transfer daerah dapat dialokasikan berdasarkan kebijakan bukan berdasarkan formula baku. Sehingga, jika berlandaskan pada kepentingan nasional dan pertumbuhan sekaligus pembangunan ekonomi daerah, maka seharusnya pemberian insentif tersebut bisa diupayakan.Diketahui pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui berbagai kebijakan, antara lain tax holiday 20 tahun, super dedaction hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan pembangkit tenaga listrik, baterai, dan alat kelistrikan, pembebasan PPN atas bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri KBLBB.Perbedaan tarif PPnBM untuk KBLBB sebesar 0 persen sedangkan yang BBM berkisar 15-70 persen. Sementara bea masuk impor mobil incompletely knocked down maupun completely knocked down sebesar 0 persen. Pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor hingga 90 persen. Jika ditotal keseluruhan insentif perpajakan ini mencapai 32 persen dari harga jual mobil listrik dan 18 persen dari motor listrik. uc/mhDolfie O.F.P.Wakil Ketua Komisi XI DPR RIApakah patut, di tengah situasi kita akan menghadapi ekonomi global yang sulit, yang efeknya tentu akan berdampak pada ekonomi domestik lantas kita memikirkan subsidi untuk rumah tangga mampu?FOTO: MUNCHEN/NR

22 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Dalam dunia yang terus berkembang, urusan data statistik menjadi hal yang primer. Ilustrasi yang menyebutkan Data is a new oil menjadi kian relevan saat ini, karena data dapat divaluasikan menjadi kekayaan negara. Termasuk, dalam memprediksi arah pembangunan di masa mendatang. Karena itu, kebutuhan konsolidasi data dari berbagai institusi menjadi kebutuhan. Revisi UU StatistikKonsolidasi Data danMerespon Perubahan ZamanLEGISLASIPerubahan zaman dapat direspon dengan lebih baik, tanpa harus tergantung kebutuhan politik suatu rezim apapun. Inilah yang menjadi satu di antara tujuan dihadirkannya penggantian UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dua puluh lima tahun sudah UU tersebut eksis, sehingga dinilai sebagian besar normanya tidak lagi menjawab kebutuhan hukum (legal needs) terhadap kegiatan perstatistikan di Indonesia yang semakin kompleks. UU ini tidak lagi implementatif dan mendesak untuk dilakukan pergantian agar berhasil mencapai tujuan.dari risalah Rapat Badan Legislasi DPR RI, penyusunan RUU Statistik per 27 Maret 2023 silam, terdapat tiga landasan urgensi dilakukan perubahan atas UU tersebut. Pertama, landasan filosofis, yaitu penyelenggaraan statistik berperan penting dalam menyediakan data statistik yang berkualitas selaras dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju cita-cita kehidupan kebangsaan yang merdeka, berdaulat, adil, dan Makmur. Kedua, landasan sosiologis, yaitu untuk memperoleh data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan penyelenggaraan statistik dalam suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan FOTO: DEP/NRTentu untuk dapat melakukan pencapaian pembangunan tersebut, diperlukan tahapan-tahapan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi, terhadap pembangunan secara terukurTaufik BasariAnggota Badan Legislasi DPR RIAnggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari menilai keberadaan UU Statistik yang sudah lama itu tidak relevan dengan kondisi saat ini yang sudah banyak perbedaan yang harus disesuaikan dengan kondisi, baik perkembangan ketatanegaraan, perkembangan otonomi daerah, perkembangan informasi teknologi, maupun digitalisasi, sehingga harus melakukan penyesuaian, perbaikan, dan penyempurnaan. Menurut dia, data statistik penting sebagai pijakan dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan tepat sasaran. “Tentu untuk dapat melakukan pencapaian pembangunan tersebut, diperlukan tahapan-tahapan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi, terhadap pembangunan secara terukur,” jelas Taufik. Diketahui,

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 23LEGISLASIFOTO: DEP/NRFOTO: DEP/NRSehingga, pembahasan integrasi dan pemanfaatan data hingga relasi pemerintah dan swasta akan pula diatur dalam RUU ini. Willy menekankan hal ini mengingat banyak data statistik yang dikeluarkan lembaga survei memiliki potensi menggiring opini publik. “Karena banyak juga lembagalembaga survei yang menggunakan data-data statistik yang selama ini cenderung melakukan pembentukan opini publik. Sementara statistik harus stick (berpegang) pada peran dan fungsi untuk kebijakan pemerintahan dan kebijakan negara,” jelas Willy. Penguatan Kelembagaan Selain mengatur aspek substansial, RUU ini juga akan Dulu masing-masing K/L melakukan penelitian, setelah ada BRIN semua terpusat di BRIN dan menjadi lebih kuatIbnu MultazamAnggota Baleg DPR RIstatistik. Ketiga, landasan yuridis, yaitu bahwa UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan hukum dalam penyelenggaraan statistik, sehingga perlu diganti. Senada, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menambahkan bahwa revisi UU ini dilakukan lantaran keinginan memiliki aturan yang lebih mutakhir dan komprehensif, mengingat statistik memiliki cakupan yang sangat luas. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang presisi dan tepat sasaran membutuhkan data statistik yang akurat. “Ini sangat urgen. Time changes, people change ya. Kita hidup dalam revolusi industri 4.0 yang berbasis big data. Sementara, UU No.16/1997 sangat ketinggalan baik secara metodologi, manajemen, dan kebijakan. Tentu ini bukan hanya revisi tapi pembuatan hal yang baru,” ungkap Willy. Saking luasnya cakupan data statistik itu, maka Willy menegaskan bahwa RUU Statistik juga mengatur persoalan data yang tidak hanya dikelola dan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Melainkan akan mengatur data statistik yang diolah dan dirilis oleh lembaga survei swasta. memperkuat kelembagaan BPS secara organisasional. Sebab, masing-masing kementerian/lembaga (K/L) memiliki data statistiknya masing-masing dengan metode dan hasil pengukurannya yang berbeda. Acuan data yang berbeda inilah yang sering menimbulkan carut-marut kebijakan, termasuk perencanaan pembangunan. Anggota Baleg DPR RI Ibnu Multazam menganalogikan, RUU ini kelak didesain memperkuat BPS seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sehingga, semua persoalan kebijakan yang berkaitan dengan data dan statistik akan terpusat dalam kelembagaan BPS. “Dulu masing-masing K/L melakukan penelitian, setelah ada BRIN semua terpusat di BRIN dan menjadi lebih kuat,” kata Multazam. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPS ini, maka Anggota Baleg DPR RI Darmadi Durianto, berharap tingkat kepercayaan publik terhadap produk dan kegiatan statistik dapat meningkat. Khususnya, kepercayaan terhadap petugas sensus yang dinilai masih sangat rendah karena inkapabiltas saat melakukan sensus, sehingga berujung pada ketidakakuratan produk sensus yang dilakukan. rdn/mhWilly AdityaWakil Ketua Baleg DPR RIKarena banyak juga lembaga-lembaga survei yang menggunakan data-data statistik yang selama ini cenderung melakukan pembentukan opini publik

24 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023FOTO BERITAKetua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam sambutan acara Kegiatan Bakti Sosial Ramadan di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (04/04/2023).FOTO : RUNI,GERAL/MAN24 TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).FOTO: YOGA/MAN

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 25FOTO BERITAWakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat menerima Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki di rumah dinasnya, Jumat (7/4/2023). dalam pertemuan tersebut membahas kondisi UMKM Indonesia akibat serbuan produk impor. Karena itu, baik Gobel maupun Teten memiliki kesamaan gagasan dan sikap untuk melindungi UMKM dari produk impor.FOTO: AZKA/MANKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung foto bersama usai Pengambilan keputusan RUU tentang Delapan Provinsi ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) saat Rapat Kerja tingkat satu dengan Mendagri, Menkeu. Bappenas, Menkumham, dan Komite I DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (29/3/2023). FOTO: ENO/MANTH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 25

26 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: Opie/ManFOTO BERITARapat Kerja Komisi III dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat membahas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terkait transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa, (11/4/2023). FOTO: RUNI, ENO/MANFOTO BERITA26 TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Menpan-RB, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kemendikbud Ristek di Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2023). FOTO : MU/MAN

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 27Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: Opie/ManFOTO BERITA FOTO BERITATH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 27Deputi Persidangan Suprihartini dan Inspektur Utama (Irtama) Nana Sudjana, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Tinggi Madya di Ruang Pustaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023). FOTO: RONI, OJI/MANKepala Pustekinfo Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko foto bersama usai Pustekinfo menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Meningkatkan Keamanan Siber untuk Melindungi Data Dewan Perwakilan Rakyat di Ruang Command Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023). FOTO : RUNI/MAN

28 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Dengan dicabutnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas secara normal, termasuk saat melaksanakan ibadah pada Ramadan tahun ini. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Agama telah mengatur rangkaian ibadah selama PPKM diberlakukan. Panduan tersebut diterbitkan Kemenag dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 2020 sampai 2022. Edaran Kementerian Agama soal ibadah Ramadan dan Idulfitri pada tahun 2022 lalu misalnya masih mengatur adanya pembatasan kegiatan berdasarkan level PPKM. Yakni meminta pengurus dan pengelola masjid atau musala memperhatikan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM sesuai dengan status level wilayah masingmasing dan menerapkan protokol kesehatan.Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mencabut aturan PPKM pada akhir Desember 2022 lalu. Artinya, Tahun 2023 menjadi tahun pertama umat Muslim di Indonesia menjalankan ibadah puasa setelah dicabutnya PPKM.28 TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A BUAT KUERamadan 2023 KETUPAT LEBARANRamadan 2023MUDIKRamadan 2023ORNAMENRamadan 2023TAKBIRANRamadan 2023FOTO STORYRamadan 2023Tidak Lagi Dalam Masa PPKMRamadan 2023Tidak Lagi Dalam Masa PPKMNARASI: JAKA FOTO: DEP & JAKA

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 29FOTO STORYTH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 29BUAT KUEKETUPAT LEBARANTAKBIRANSHOLAT IDULFITRIMUDIK

PROFILBerusaha Menjadi Yang Terbaik Bagi Rakyat Rofik HanantoMenjadi pengusaha tidak mudah, menjadi anggota DPR juga tidak mudah. Apalagi menjadi anggota DPR yang memperjuangkan sekalgus mengeritik kebijakan pemerintah agar selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. Inilah Rofik Hananto, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS. Ia akrab disapa Mas Rofik oleh para koleganya di fraksi. Sebagai pengusaha sekaligus politisi, Rofik dianggap berhasil mengubah sudut pandang masyarakat tentang Anggota DPR yang “tak terjangkau”. Rofik menjabat sebagai anggota DPR periode 2019-2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VII meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Selama menjalankan tugasnya di DPR, Rofik dikenal sebagai legislator yang sangat berdedikasi. Ia rajin terjun ke daerah pemilihan menyapa konstituen dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang diwakilinya. 30 TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 31PT Lintasindo Ecomm tahun 2000-2002 sebagai Manager Web Content. Pada tahun 2002 ia memilih untuk menjadi wirausaha, sampai akhirnya ia menjadi direktur marketing di PT HNI-HPAI tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2014, ia juga menjabat sebagai Direktur Utama PT HEW yang juga merupakan anak perusahaan dari PT HNI. Karier Politik Tahun 2019 ia diberi amanah oleh Partai Keadilan Sejahtera menjadi Caleg DPR RI dapil Jawa Tengah VII meliputi Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, dan Kab. Kebumen. Pemilu 2004 adalah pemilu pertamanya menjadi Caleg. Saat itu, ia menjadi Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2009 menjadi Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga, dan pada tahun 2014 menjadi Caleg DPR RI di daerah pemilihan Jawa Tengah VII. Total perolehan suaranya pada pemiku 2014 adalah 108.343 suara dari PROFILTak sekadar menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Rofik aktif membina anak-anak muda dan mengasah bakat-bakat mereka guna mencetak pengusaha muda berkarakter. Masa Kecil dan Remaja Terlahir dari kedua orangtua yang berprofesi sebagai guru, Rofik dididik untuk hidup hemat dan sederhana. Namun, berkat hasil didikan dan tempaan kedua orangtuanya, pria kelahiran 9 Desember 1971 ini dapat berhasil dan sukses. Rofik lahir di sebuah desa bernama Desa Blater, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah, yang mungkin bagi sebagian orang belum ketahui. Ia pun menempuh pendidikan sekolah dasar di MI GUPPI Blater tahun 1978 dan lulus tahun 1984, kemudian ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Kalimanah. Selepas lulus SMP tahun 1987, ia melanjutkan ke SMA Negeri 1 Purbalingga dan lulus tahun 1990. Selama di bangku sekolah, Rofik sangat gemar berorganisasi, bahkan menjadi Ketua Osis sewaktu SMP dan SMA. Masa Kuliah dan Berwirausaha Setelah lulus dari SMA ia melanjutkan kuliah ikatan dinas di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) prodi Keuangan Spesialis Studi Bea Cukai, namun tidak ia selesaikan. Ia justru lulus diploma pembantu akuntan pada kampus yang sama, tahun 1995. Kemudian, melanjutkan Strata 1 Jurusan akuntansi tahun 2005 di STIE Muhammadiyah Jakarta, dan selesai pada tahun 2006. Ia memulai kariernya sebagai PNS di Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan tahun 1993 sampai dengan 1997. Kemudian setelah itu berkarier di swasta: PT Asuransi Takaful tahun 1997-2000 sebagai Kasie Accounting, Rofik dikenal sebagai legislator yang sangat berdedikasi. Ia rajin terjun ke daerah pemilihan menyapa konstituen dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang diwakilinyaRofik Hananto (ketiga dari kiri) saat kuliah di STAN. Rofik Hananto bersama kedua orang tuanya. FOTO : ISTFOTO : IST

32 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023PROFILtiga kabupaten. Tepatnya 63.121 di Kab. Purbalingga, 25.869 di Kab. Banjarnegara, dan 19.353 di Kab. Kebumen. Selama menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, Rofik aktif menyuarakan dengan lantang isu-isu krusial yang menyentuh masyarakat. Yang paling fenomenal dan viral adalah bagaimana lantangnya Rofik menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang memberatkan masyarakat. Kendati sebagai oposisi, Rofik tidak serta merta menolak seluruh program pemerintah, melainkan juga bisa mendukung selama kebijakan itu baik bagi masyarakat. Seperti dukungan terhadap kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah biji nikel dan tembaga. Itu adalah potret kecil dari sekian banyak kiprahnya di parlemen yang memiliki fungsi pengawasan. “Beragam permasalahan kebijakan yang dihadapi di Komisi VII DPR RI, tempat saya diamanahkan seperti subsidi gas LPG, listrik, kenaikan harga BBM, hilirisasi nikel, peleburan Kemristekdikti menjadi BRIN, dan beragam macam isu lainnya mewarnai perjalanan saya selama menjadi anggota DPR. Banyak program pemerintah yang dapat saya advokasi untuk masyarakat,” ungkap Rofik. Tumpukan-tumpukan materi rapat, Naskah DIM, RUU, UU, hingga proposal menjadi makanan sehariharinya. Makanan tersebut memang merupakan makanan pokok yang wajib “dikonsumsi” untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai Anggota DPR, baik dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Gambaran kiprah dan rekam jejak kinerja dirinya selama menjadi Anggota Komisi VII sekaligus Badan Anggaran DPR RI periode 2019-2024 ini tertuang dalam buku bertajuk “Secangkir Kopi Senayan: Kiprah Menjaga Amanah, Mewakili Rakyat. Secangkir Kopi Senayan Dalam Secangkir Kopi, kita bisa membaca apa dan bagaimana Rofik berkiprah. Masyarakat dapat melihat secara garis besar pencapaian dan advokasi yang telah diperjuangkan Rofik, dalam membela kepentingan rakyat serta mewakili konstituennya di Dapil Jawa Tengah VII. Menurut Rofik, pandemi Covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020, menambah rintangan terjal dalam menjaga amanat, mewakili rakyat. Kondisi tersebut tentu tidak hanya memengaruhi dirinya, namun juga masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. “Namun, pandemi tidak bisa menjadi alasan saya menurunkan kinerja sebagai wakil rakyat. Perhatian saya terhadap dampak Covid-19 tidak luput menjadi salah satu isu yang mewarnai perjalanan tugas legislatif saya di DPR RI. Tidak lupa juga, Rofik Hananto dengan istri.Anggota DPR RI Rofik Hananto.FOTO : ISTFOTO : IST

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 33PROFILperan advokasi perwujudan aspirasi saya untuk masyarakat di Dapil yang terdampak pandemi Covid-19,” kisahnya. Anggota DPR RI dituntut mampu menyeimbangkan kinerja untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di level legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Tentu, di balik semua kegiatan itu, kopi menjadi teman setia saya untuk terus menunjang kinerja di setiap kegiatan tersebut,” ungkap Rofik. Ini adalah sebagian kisah singkat dirinya yang ia tulis dalam buku Secangkir Kopi Senayan. “Maka dari itu, sengaja saya beri judul pada buku ini Secangkir Kopi Senayan, karena kopi bagi saya memiliki beragam makna. Kopi adalah minuman yang sangat familiar di masyarakat. Maka, buku ini diharapkan akan menjadi teman yang menyenangkan bagi masyarakat. Kopi enak diminum di sore hari,” katanya. Kopi identik dengan rasa pahit. Ngopi pahit, sering dikonotasikan dengan harus banyak pengalaman. Sama seperti cerita dalam buku Secangkir Kopi Senayan yang berisikan pengalaman-pengalaman yang baru bagi dirinya. Sebagai pengusaha yang terjun ke dunia politik pun ia menyadari bahwa, dirinya harus ‘ngopi pahit’. Ketika terjun menjadi wakil rakyat, harus banyak belajar, harus banyak mencari pengalaman, harus banyak kelayaban, blusukan ke sana ke mari untuk menjadi sebaik-baiknya wakil rakyat yang amanah. Keberadaannya sebagai wakil rakyat harus berarti bagi masyarakat. Secangkir Kopi yang menemani Mas Rofik dalam menjalankan amanahnya merupakan hasil dari rantai pasok yang panjang, yang telah dimulai dengan pemberdayaan masyarakat, menjaga rantai distribusi, hingga menjadi pendamping kala mencari inspirasi. “Ngopi-ngopi tentu identik dengan nongkrong-nongkrong, suatu aktivitas yang harus kami lakukan demi menyerap aspirasi masyarakat. Melalui ngopi-ngopi dengan warga, kami menjadi tahu permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat, sehingga dapat mencarikan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut,” pungkasnya. ann/mhBeragam permasalahan kebijakan yang dihadapi di Komisi VII DPR RI, tempat saya diamanahkan seperti subsidi gas LPG, listrik, kenaikan harga BBM, hilirisasi nikel, peleburan Kemristekdikti menjadi BRIN, dan beragam macam isu lainnya mewarnai perjalanan saya selama menjadi anggota DPR. Banyak program pemerintah yang dapat saya advokasi untuk masyarakatAnggota DPR RI Rofik Hananto saat mengikuti berbagai kegiatan bersama masyarakat.

34 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Melihat Peran RRIJelang Pemilu 2024Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta LPP RRI Semarang menyampaikan pesan yang baik dan bersifat damai saat menjelang Pemilu 2024. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu meminta LPP RRI menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti masyarakat awam.“Intinya, RRI bisa memberikan penerangan yang sejuk, damai, dan bagi rakyat sangat jelas,” kata Utut kepada Parlementaria usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke LPP RRI Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/3/2023) lalu. Lebih lanjut Utut mengatakan, beberapa poin yang bisa disampaikan stasiun radio tersebut seperti waktu pemilu dan edukasi kepada masyarakat terkait pemilu legislatif dan presiden.“Kapan pemilunya, apa bedanya pemilu legislatif dan pemilu presiden, apa bedanya RI, provinsi, dan kabupaten, dan apa bedanya DPD, biar jadi tugas teman-teman LPP RRI,” ucapnya, seraya menambahkan, yang harus disinkronkan, yaitu pemerintah, pengguna, dan industri pertahanan itu sendiri. Komisi I DPR mendorong PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mampu menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang berkualitas dan variatif.“Kami apresiasi atas paparan dan penjelasan Direktur Utama PT Sritex Tbk. Dan kami Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI mendorong PT Sritex Tbk terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan aktivitas usaha, khususnya produksi alpalhankam yang berkualitas dan variatif,” jelas Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR ke PT Sritex Tbk. di Sukoharjo, Kamis (30/3/2023) lalu. Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu juga meminta PT Sritex Tbk. dapat meningkatkan langkah-langkah Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin Kunspek Komisi I ke LPP RRI Semarang.FOTO: ANJU/NRJelang Pemilu 2024, Komisi I DPR RI melihat dari dekat peran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI untuk menyampaikan pesanpesan positif kepada masyarakat. Penyajian siaran penuh kedamian sangat dibutuhkan jelang dan saat pemilu.“Dengan bahasanya yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti masyarakat kebanyakan.” Legislator Dapil Jawa Tengah ini memberikan apresiasi kepada RRI Semarang, karena sudah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Pemilu 2024. “Kita mengharapkan bisa mendukung, terutama infrastruktur stasiun-stasiun relay di masa mendatang,” katanya.Kendati demikian, Utut juga berpesan agar stasiun radio seperti RRI bisa bersikap netral dalam menyampaikan berita Pemilu 2024. “Menjelang pemilu pada tahun 2024, LPP RRI semakin adil, semakin netral, dan membawa pesan-pesan yang sifatnya damai. Itu saja yang bisa saya sampaikan.” pungkasnya.Di Sukoharjo, Jawa Tengah, delegasi Komisi I DPR RI meninjau industri pertahanan dalam negeri. Ada tiga pilar industri pertahanan KUNKERKOMISI I

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 35strategis, sehingga tetap eksis di tengah kondisi stagflasi, impor ilegal, dan krisis moneter. Serta Sritex diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi dengan industri besar serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai mitra usaha dan stakeholder terkait lainnya sehingga tercipta ekosistem industri tekstil nasional. “Tentu saja kami berharap PT Sritex mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas produksi yang mereka hasilkan dan kemudian juga mampu bersaing dengan menjual dengan harga yang kompetitif. Jadi kualitas dan harga saya kira itu yang akan jadi Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono saat memimpin Kunspek Komisi I ke PT Sritex Tbk.Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin Kunspek Komisi I ke Kepri.FOTO: TIARA/NRFOTO : WILGA/NRkeunggulan PT Sritex dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya baik dari dalam, maupun luar negeri,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto dalam sambutannya menekankan kesiapan PT Sritex dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana TNI. “Kami siap sekali untuk melengkapi order-order dari tentara kita. Jadi, kalau disandingkan dengan tentara manca negara itu tidak kalah. Dan kita buktikan bahwa produk domestik mampu bersaing dengan produk luar negeri dan tidak ada alasan untuk membeli perlengkapan dari luar negeri karena kami sudah banyak mengekspor produk-produk kami ke ke luar negeri,” imbuhnya.Sementara di Kepulauan Riau (Kepri), Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan menekankan pentingnya sinergisitas oleh Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Kepri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Sturman, letak geografis Kepri yang berbatasan dengan negara tetangga harus selalu dilakukan pencegahan dini terhadap hal apapun yang akan berdampak masuk pada Indonesia, khususnya Kepri itu sendiri.“Jadi, sinergisitas ini penting. Hasil deteksi dan cegah dini yang didapatkan Kepala BINDA Kepri, dari lapangan sesuai dengan tupoksi mereka, disampaikan kepada seluruh pemegang pemangku kepentingan, baik pihak keamanan, pemerintah, maupun bidang yang lain, tentang apa yang bisa ditingkatkan hasil deteksi dan cegah dini itu,” jelas Sturman saat ditemui Parlementaria usai memimpin Rapat Kerja Komisi I ke Kepri, Kamis (16/3/2023) lalu.Salah satu yang disampaikan Sturman, ialah mengenai deteksi dini dan pencegahan kerawanan pada tahapan Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Di akhir, legislator Dapil Kepri ini berharap agar BINDA Kepri melakukan tugasnya, dan berharap Pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Tidak hanya terkait dengan tata laksana dan penyelenggaraan, tapi juga keamanan selama tahapan pemilu dilaksanakan. “Harapan saya, salah satu materi dari BINDA Kepri ini adalah bagaimana tahapan-tahapan pemilu itu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan netralitas aparat keamanan sangat dipentingkan,” tutupnya. aas, tra, we/mhKUNKERKOMISI I

36 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI giat menyosialisasikan delapan RUU Provinsi ke sejumlah daerah. Dinamika perkembangan daerah terpotret dari kunjungan ini. Tiga daerah yang dikunjungi kali ini adalah Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bali.Komisi II DPRSosialisasi RUU ProvisiKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia terus menggaungkan kebhinekaan menjadi semangat dalam pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali. Sebagai usul inisiatif DPR RI, Komisi II berkomitmen mempercepat pembahasan RUU tentang Provinsi Bali tersebut segera disahkan menjadi undang-undang.. ”Alhamdulillah, baik pemerintah Provinsi Bali juga seluruh elemen masyarakat Bali yang mewakili sudah menyatakan draf yang kami susun sebagai inisiatif DPR RI, sudah aspiratif mewakili aspirasi dan keberagaman seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bali,” ungkap Doli kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU tentang Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Minggu (19/3/2023) silam.Sebagai tindak lanjut RUU tentang Provinsi Bali yang sudah disepakati tersebut, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membentuk Panja. Politisi Fraksi Partai Golkar itu pun berharap dalam pembahasan bersama pemerintah nantinya, pemerintah memiliki pandangan yang sama, sehingga pembahasan RUU tentang provinsi Bali tidak memakan waktu yang lama.“Rencana kami memang sebisa mungkin kalau bisa pada tanggal 29 Maret 2023 ini sudah bisa selesai pengambilan Keputusan Tingat I. Sehingga, nanti dapat segera kita ajukan kepada Pimpinan untuk bisa dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian diagendakan pada Rapat Paripurna agar segera disahkan menjadi Undang-Undang,” harap Doli.Sementara itu di Sumatera Selatan, Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa pembahasan undang-undang mengenai pembentukan daerah seperti pada Revisi Undang-Undang Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan untuk memitigasi konflik dan bukan sebaliknya. Karena itu, untuk menyamakan pandangan mengenai RUU tersebut, Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan pada kamis (16/3/2023) silam.“Kita ingin menghadirkan norma ini untuk memberi kepastian hukum dan memitigasi konflik, bukan sebaliknya menghadirkan konflik. Jadi itulah kedatangan kami ke Kantor Gubernur Sumatera Selatan ini bertemu dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyamakan pandangan dan persepsi terkait dengan RUU yang kemudian akan kami tindak lanjuti dan kami bahas dan kami persetujuan di DPR RI,” jelas Rifqi.Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan yang sedang dibahas oleh DPR bersama pemerintah memiliki tujuan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin Kunspek Panja RUU tentang Provinsi Bali Komisi II DPR RI.FOTO: TIARA/NRKUNKERKOMISI II

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 37dasar mengganti dasar hukum yang sebelumnya mengacu pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 1959 yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pada RUU yang terdiri dari sembilan pasal tersebut disertakan juga ketentuan umum, cakupan wilayah, ibu kota, karakteristik Provinsi Sumatera Selatan, serta ketentuan penutup.“Hal-hal lain yang memungkinkan terjadi perdebatan, misalnya perpindahan ibu kota provinsi, kemudian hal-hal yang terkait dengan karakteristik apalagi keistimewaan dan seterusnya, Komisi II DPR RI tidak membuka ruang untuk itu,” tegas politisi PDI Perjuangan itu. Dalam rapat yang dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan beserta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, legislator Dapil Kalimantan Selatan I ini juga sempat mencontohkan polemik yang timbul pada Undang-Undang Kalimantan Selatan. Pergolakan baru timbul setelah aturan tersebut diundangkan pada tahun 2022 lantaran mengalami perubahan ibu kota dari Banjarmasin ke Banjar Baru.Sebelumnya, Rifqi menyampaikan bahwa beberapa hal yang bisa ditambahkan dalam RUU ini adalah hal-hal yang bersifat statis seperti luas wilayah dan titik koordinat. Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI.Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko saat mengikuti pertemuan Kunker Tim Panja RUU tentang Provinsi Jawa Barat Komisi II DPR RI.FOTO: UCHA/NRFOTO: GALUH/NRMenurutnya, hal tersebut dapat menghindarkan sengketa mengenai tapal batas wilayah. Sedangkan hal-hal yang bersifat dinamis seperti jumlah penduduk tidak bisa dicantumkan dalam norma.RUU Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu dari 20 UU mengenai provinsi yang dibahas di Komisi II. Pada tahun 2022, Komisi II telah berhasil menyelesaikan 12 UU tentang provinsi dan delapan sisanya ditargetkan dalam waktu dekat termasuk mengenai Sumsel. Setelah 20 UU mengenai provinsi rampung, Komisi II kemudian segera melakukan pembahasan pada 254 RUU kabupaten dan kota. Di Jawa Barat, Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dalam pembahasan RUU tentang Provinsi Jawa Barat memilih tanggal 19 Agustus sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Usulan tanggal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja, Tim Panja RUU tentang Provinsi Jawa Barat, Komisi II DPR RI ke kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/3/2023) silam.“Saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika mengambil keputusan tanggal 19 Agustus sebagai Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Barat yang itu terkait dengan penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945, dengan Indonesia dibagi oleh delapan provinsi salah satunya di Jawa Barat. 19 Agustus, Jawa Barat membuat keputusan yang sangat berani diambil sebagai hari ulang tahun dan itu bukan semua provinsi seperti Jawa Barat dari delapan provinsi. Jadi, saya bentulbetul apresiasi,” ujar Heru. tra, uc, qq/mhKUNKERKOMISI II

38 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Melihat Kasus WNA Tewasdi Tambang Bawah TanahPada kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan, Komisi III DPR RI ingin melihat dari dekat kasus tewasnya tiga TKA asal China yang tewas di tambang bawah tanah milik PT Sumber Daya Energi (SDE) di Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru Kalsel. Ketua Tim Komisi III DPR RI yang berkunjung ke Kalsel Pangeran Khairul Saleh menggelar pertemuan di Kantor Polda Kalsel, Jumat (31/3/2023) lampau. “DPR RI menyoroti tewasnya tiga TKA di tambang bawah tanah PT. SDE untuk memastikan bahwa penyelidikan kasus tersebut berjalan sesuai prosedur dan terungkap apa yang menjadi penyebabnya,” terang Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh usai pertemuan.Sebagaimana diketahui, ketiga WNA itu berinisial JY (51), XT (42), dan LD (46) meregang nyawa pada Senin Tragedi yang menewaskan pekerja PT. GNI di Sulawesi Tengah jadi keprihatinan Komisi III DPR RI. Keselamatan dan kenyamanan bekerja harus diperhatikan. Tragedi seperti ini sudah pernah terjadi pula sebelumnya. Jadi, ini bukan tragedi yang pertama.Ketua Tim Kunspek Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh beserta rombongan tim saat Kunjungan ke Kantor Polda Kalsel.FOTO: OJI/NRDPR RI menyoroti tewasnya tiga TKA di tambang bawah tanah PT. SDE untuk memastikan bahwa penyelidikan kasus tersebut berjalan sesuai prosedur dan terungkap apa yang menjadi penyebabnyaPangeran Khairul SalehWakil Ketua Komisi III DPR RI13 Maret 2023 lalu, saat bekerja di tambang terowongan, Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang KUNKERKOMISI III

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 39Barat. “Kami mendukung langkah Kapolda Kalsel dan jajarannya yang menghentikan penambangan untuk sementara waktu, selama proses penyelidikan berlangsung,” imbuh mantan Bupati Banjar itu.Politisi PAN ini juga meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun ke lapangan, bekerja sama dengan Polda Kalsel untuk mengungkap penyebab kecelakaan kerja tersebut. “Baik dari sisi kesalahan prosedur, maupun dari sisi amdal. Khususnya sisi pemantauan atau pengendalian lingkungannya,” terangnya. Dengan penegakan hukum, kelak ada perbaikan menyeluruh atas pertambangan di Indonesia.“Baik yang underground maupun open pit, sehingga peristiwa semacam ini tidak lagi terjadi di kemudian hari,” tandas legislator Dapil Kalsel I ini. Sementara Kapolda Kalsel Brigjen Pol Andi Rian mengungkapkan bahwa pertambangan sejak 2014 lalu. Namun, hingga kini belum masuk tahap operasi produksi. Kegiatan perusahaan memang baru dimulai sejak 2021. Pada tahun itu baru tahap pembangunan infrastruktur. Baru pada 2022 lalu, PT SDE mulai menggali terowongan. oji/mhJatuhnya korban jiwa dalam peristiwa penambangan bawah tanah menjadikan alasan kepolisian turun tangan untuk mengusut tuntas kasus iniPangeran Khairul SalehWakil Ketua Komisi III DPR RIKetua Tim Kunspek Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh beserta rombongan tim saat Kunjungan ke Kantor Polda Kalsel.FOTO: MENTARI/NRproses penyelidikan kasus ini masih terus berjalan dan dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. “Hari ini juga sedang dilakukan visum terhadap tiga jenazah TKA di RS Bhayangkara Banjarmasin. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan akan keluar hasilnya dan diketahui apa penyebab utama kematiannya,” jelasnya saat itu. Kapolda menambahkan, dalam waktu dekat akan meminta jajarannya menginventarisasi perusahaan tambang di Kalsel untuk berkoordinasi terkait SOP pengamanan agar peristiwa kecelakaan kerja serupa tidak terulang kembali. “Jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa penambangan bawah tanah menjadikan alasan kepolisian turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini,” pungkasnya. Sebagai informasi, Inspektur Tambang telah menyetop operasional PT SDE, sampai ada rekomendasi dari Kementerian ESDM. PT SDE memiliki izin usaha KUNKERKOMISI III

40 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Kunjungi PasarSelama Ramadansetelah itu sepi. Ya, mungkin nanti minggu kedua, ketiga, dan keempat baru ramai lagi. Karena lilipuran, ada tradisi memasak saling mengantarkan makanan dalam tradisi keluarga di wilayah Jawa,” ungkapnya.Ketersediaan dan kenaikan harga pangan selalu menjadi sorotan publik. Selama Ramadan dan jelang lebaran, Komisi IV DPR giat sidak ke sejumlah pasar tradisional. Dalam sidak di Pasar Bulakamba Brebes, Jawa Tengah, Komisi IV menilai, harga pangan tergolong stabil, begitu pula dengan ketersediaannya. Dedi pun meminta masyarakat setempat tidak panik dengan ketersediaan pangan jelang lebaran.Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Teti Rohatiningsih juga ikut mendengar aspirasi para pedagang di Pasar Bulukamba yang mengeluhkan turunnya angka penjualan pada Ramadan ini. “Melihat situasi kegiatan di Pasar Bulukamba, Brebes ini alhamdulillah semua lancar, pendistribusian lancar, memang yang dikeluhkan masyarakat, setelah puasa ini kurang lakunya. Tapi, biasanya kalau hari mendekati lebaran akan ramai lagi,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini.Selain rasa optimistis yang disampaikan, Komisi IV juga mendapatkan informasi lain mengenai dampak yang ditimbulkan dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) terhadap tingkat penjualan di Pasar Bulakamba. “Salah satu dampaknya adalah bantuan yang dalam bentuk uang itu punya efek ke pasar, karena selama ini, kan, diberikan dalam bentuk barang, di drop di setiap warungnya masingmasing. Barangnya disuplaikan oleh Delegasi Komisi IV DPR RI aktif mengunjungi pasarpasar selama Ramadan 2023 ini. Bahkan, interaksi dengan para pedagang pasar pun dilakukan untuk mengetahui dinamika harga dan antusiasme pembeli.Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi bersama tim saat meninjau Pasar Tradisional Bulakamba.FOTO: SHANE/NRDi Brebes, Jawa Tengah, delegasi Komisi IV dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengunjungi Pasar Tradisonal Bulakamba. Para pedagang tidak mengeluhkan harga komoditi pangan yang tinggi, tapi justru jumlah pembeli yang sepi selama Ramadan, Kamis (30/3/2023) lalu. Dalam kunjungannya ke pasar tersebut, politisi Partai Golkar ini bertanya harga beras. Di pasar itu beras per kilogram Rp12.000. Harga tersebut dinilai masih dalam batas wajar. Interaksi pun terjadi. Dedi bertanya lagi, “Sehari habis berapa (kilogram)?” “Sepi, Pak,” jawab Kepala Pasar Bulakamba, Sunarya. Dedi lalu heran, kenapa bisa sepi di saat Ramadan ini. “Iya, Pak, ramainya, ya awal-awal puasa kemarin, terus berikutnya sepi,” timpal Sunarya.Meskipun demikian, Dedi menyampaikan kepada pedagang agar tetap optimistis, karena peningkatan penjualan mungkin akan terjadi di minggu-minggu mendekati hari lebaran. “Justru yang menjadi prihatin kita ini bukan harga, pengunjung ke pasarnya yang sepi. Jadi hari pertama Ramadan ramai, KUNKERKOMISI IV

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 41supplier. Sehingga, tidak terdistribusi pada pasar lokal di sana. Nah, sekarang mereka sudah mulai belanja ke pasar dengan membelanjakan uang yang Rp200.000,” jelas Demul sapaan akrabnya. “Jadi tidak boleh ada kecemasan apapun mengenai ketersediaan barang dan harga. Saya lihat juga harga beras relatif stabil ya, 12.000 per kg dan distribusinya lancar. Jadi, enggak usah lagi terlalu panik, enggak usah lagi berpikir yang lainlain, pasar sudah aman dan stabil,” ungkapnya.Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi bersama tim saat meninjau Pasar Tradisional Bulakamba.Anggota Komisi IV DPR RI Muhtarom bersama rombongan Tim Kunspik Komisi IV saat mengunjungi Pasar Wonokromo.FOTO: SHANE/NR FOTO: BALGGYS/NRketersediaan dan harga pangan, baik selama Ramadan maupun jelang Idulfitri. Kenaikan harga pangan saat Ramadan dan jelang Idulfitri adalah fenomena berulang yang seolah tak terhindarkan bagi rakyat Indonesia. Karena itu, Anggota Komisi IV DPR RI Muhtarom berharap tak ada kenaikan signifikan atas harga pangan di dua momentum itu.“Harga-harga di minggu pertama Ramadan ini masih relatif stabil. Kita berharap dari sekarang hingga Idulfitri nanti tidak ada kenaikan yang secara signifikan. Sehingga, harga-harga komoditas pangan masih bisa dijangkau oleh masyarakat, kondisi harga pangan saat ini masih wajar dan dapat ditolerir,” ujarnya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (30/3/2023) lampau.Dirinya menambahkan bahwa untuk beras medium juga masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sedangkan harga telur ayam masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Karena itu, Muhtarom menilai, meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, namun tidak lebih dari 10 persen. “Harga daging sapi tercatat Rp120.000/kg (HAP Rp140.000/kg), daging ayam ras Rp32.000/kg (HAP Rp36.750/kg), telur ayam Rp30.000/kg (HAP 27.000/kg), beras medium Rp9.450/kg (Harga Eceran Tertinggi/HET Rp9.450), dan cabai merah keriting Rp32.000/kg (HAP) Rp37.000-55.000/kg),” urai Politisi Fraksi PKB ini.Kemudian, cabai rawit merah Rp50.000/kg (HAP Rp40.000-57.000/kg), bawang merah Rp35.000/kg (HAP Rp36.500-41.500/kg), bawang putih Rp32.000/kg, minyak goreng (Minyakita) Rp14.000/liter (HAP Rp14.000/liter), dan gula konsumsi Rp13.500/kg (HAP Rp13.500-Rp14.500/kg.syn, gys/mhDi akhir pernyataannya, setelah mengelilingi Pasar Bulukamba, Demul kembali menekankan kepada masyarakat setempat untuk tidak khawatir atas ketersediaan pangan selama ramadan dan jelang lebaran. “Kan ketersediaannya stabil. Beras di pasar relatif tersedia dan pasokannya lancar. Jadi, ya sudah enggak usah ada kecemasan yang terlalu tinggi, rileks saja,” pungkasnya. Sementara di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, delegasi Komisi IV DPR RI juga memantau KUNKERKOMISI IV

42 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Komisi V DPR RI giat melihat dari dekat kesiapan infrastruktur mudik termasuk transportasinya. Di musim mudik, angka penumpang selalu meningkat tajam di semua moda transportasi. Di sinilah infrastruktur mudik juga jadi krusial untuk terus dibenahi, seperti jalan raya, jalan tol, rest area, stasiun, bandara, terminal, sampai pelabuhan. Semua harus dalam kondisi baik dam memadai, agar para pemudik nyaman dan aman.Meninjau Infrastruktur Mudik Jelang LebaranDi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), delegasi Komisi V DPR meninjau Stasiun Tugu dan Bandara Internasional Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwa Bae yang memimpin delegasi ini menilai, Stasiun Tugu Yogyakarta sangat siap menerima kedatangan para pemudik yang ingin mengakses moda kereta api. Peninjauan ini dipandang penting untuk kenyamanan dan keselamatan para pemudik. Ridwan menilai, otoritas stasiun lebaran tahun 2023, memastikan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi berfungsi dengan baik,” serunya, Kamis (30/3/2023) silam. Hanya saja ada keluhan di Stasiun Tugu, yaitu areal parkir yang sempit. Ini menyulitkan para penumpang yang datang ke stasiun.“Melalui Kunjungan Kerja Spesifik pada hari ini, Komisi V DPR RI ingin melihat dan mendengarkan secara langsung dari masyarakat mengenai persiapan mitra Komisi V DPR RI berkenaan kegiatan persiapan mudik lebaran tahun 2023, agar masyarakat Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae beserta rombongan tim saat meninjau Stasiun Tugu Yogyakarta.FOTO: HUSEN/NRdan bandara di Yogyakarta sudah menyiapkan sarana dan fasilitas yang memadai untuk menyambut musim mudik lebaran tahun ini. Angka pemudik ke Yogyakarta juga diperkirakan naik dari tahun sebelumnya. Mengutip sumber Kemenhub, Ridwan mengungkapkan, pada lebaran tahun 2023 ini, diperkirakan potensi mobilitas masyarakat Indonesia sebesar 123,8 juta dan di Provinsi DIY sebesar 5,8 juta.“Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah pada mudik KUNKERKOMISI V

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 43yang mudik lebaran 2023 dapat terlayani dengan baik keamanan, keselamatan, dan kenyamanannya,” imbuh politisi Partai Golkar itu. Sementara di Salatiga, Jawa Tengah, Komisi V juga ingin melihat dari dekat kesiapan transportasi dan infrastruktur mudik. Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti yang memimpin tim ini, mengatakan, Komisi V ingin memastikan kesiapan sejumlah daerah dalam menghadapi arus mudik tahun ini di exit tol Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (31/3/2023) lalu.Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta pemerintah mengoptimalkan kelaikan infrastruktur jalan tol maupun jalan nasional yang akan digunakan. Di antaranya memastikan tidak ada jalan yang berlubang, bahkan jalur-jalur yang dilalui arus mudik lebaran nantinya harus ditunjang dengan sarana pendukung untuk mengantisipasi kepadatan.“Seperti ketersediaan rest area, posko kesehatan, pom bensin, dan listrik, juga kesiapan lampu jalan dan pengaman jalan lainnya. Karenanya, pemerintah prlu optimalkan persiapkan infrastruktur jalan tol maupun jalan nasional di Jawa Tengah dalam memberikan kenyamanan para pemudik,” tandas Novita.Selain itu, usai tinjauan ke Stasiun Tawang, Kota Semarang, Legislator Dapil Jateng VIII ini juga meminta pemerintah mempersiapkan kelaikan dan kesiapan stasiun serta juga terminal, bandara, serta pelabuhan, termasuk, ketersediaan moda transportasinya.Tim Kunspek Komisi V DPR RI usai meninjau ruas tol Pasuruan-Probolinggo.Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti saat memimpin Tim Kunspik Komisi V meninjau exit tol Salatiga.FOTO: BUNGA/NRFOTO: PUNTHO/NRSementara di Probolinggo, Jawa Timur, Robert Rouw yang memimpin delegasi Komisi V DPR, mengimbau pemerintah segera membenahi ruas tol Pasuruan-Probolinggo yang akan digunakan sebagai jalur mudik. Ia bahkan medesak, pada 15 April 2023 ruas tol ini harus sudah siap. “Kami minta dipastikan bahwa tanggal 15 April ini sudah siap semuanya,” kata Roberth, Jumat (31/3/2023) lalu di Probolinggo.Kesiapan jalan tol tersebut meliputi sarana dan prasarana kebersihan maupun keselamatan. Robert memperkirakan, kepadatan bisa mencapai 125 juta penduduk tahun ini. Prediksi ini harus diantisipasi dengan baik. Protokol kesehatan harusbtetap terjaga. Lebih lanjut, Robert mengatakan, akan ada rekayasa lalu lintas agar tidak ada penumpukan kendaraan di kawasan penyempitan (bottleneck). “Yang biasa terjadi penumpukan di bottleneck itu tidak terjadi lagi. Ada banyak alternatif-alternatif jalan selain jalan tol. Tentu ada jalan nasional dan ada juga jalan arteri yang harus difungsikan dan disiapkan kelayakannya menjelang mudik lebaran ini,” tuturnya.Legislator Dapil Papua itu mengatakan, jalan tol PasuruanProbolinggo sudah memiliki tingkat persiapan di atas 90 persen untuk menghadapi mudik lebaran. “Seperti yang kita ketahui bersama kalau ada lonjakan luar biasa dari sebelumnya, karena ini adalah lebaran pertama kali sejak pandemi dan protokol covid yang dicabut,” ujarnya.Kendati demikian, Robert berharap ada koordinasi antara stakeholder dengan pemerintah sebagai regulator dan operator. “Terus kemudian masing-masing operator juga harus melakukan cek random terhadap kesiapan sarana dan prasarana dalam rangka angkutan lebaran ini,” pungkasnya.. mh, pun, blf/mhKUNKERKOMISI V

44 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Komisi VI DPR RI memfokuskan diri pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) selama Ramadan dan Idulfitri. Kali ini Komisi VI DPR berkunjung ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sanggaran Provinsi Bali. Pantau Ketersediaan BBMSelama Ramadan dan IdulfitriAnggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menjelaskan, kunjungan ini untuk melihat dari dekat kesiapan PT Pertamina Patra Niaga atas stok dan penyaluran BBM ke wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), khususnya selama Ramadan dan Idulfitri 1444 Hijriah/2023 Masehi. “Kunjungan ke TBBM PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sangaran karena depo ini salah satu obyek vital milik PT Pertamina Patra Niaga yang strategis dalam mengamankan stok dan distribusi BBM di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Untuk itu, kita melakukan kunjungan kerja ke sini,” ujarnya di Depo Pertamina Sanggaran Bali, di Provinsi Bali, Jumat (24/3/2023) silam.Lebih lanjut Herman menjelaskan, memasuki masa pra endemi atau mendekati normal pasca pandemi Covid-19, perekonomian semakin membaik dan tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan. Faktor tersebut akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan terus meningkat hingga saat mudik Idulfitri atau lebaran nanti. Menurutnya, prediksi puncak arus mudik libur Idulfitri terjadi pada 20–27 April 2023. Sementara lebaran jatuh pada hari Sabtu atau Minggu, 22-23 April 2023. Ada cuti bersama pula yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 19 April dan 24-26 April 2023.Dikatakan legislator F-Demokrat DPR ini, untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan LPG selama Ramadan dan Idulfitri, Pertamina Regional Jatimbalinus membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan instansi-instansi meliputi KESDM, Kemenhub, BPH Migas, Kepolisian, Jasa Marga, TNI, dan PT Telkom Indonesia.Ia mengatakan stok BBM dan LPG di wilayah Jatimbalinus menurut penjelasan dari Pertamina Sanggaran Bali, dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Infrastruktur tersebut meliputi 19 terminal BBM, 8 terminal LPG, lebih dari 1.300 SPBU, 160 SPBE (PSO & NPSO), 1.030 agen LPG Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat mengikuti pertemuan di Depo Pertamina Sanggaran Bali.FOTO: ANDRI/NRKUNKERKOMISI VI

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 45(PSO & NPSO), dan 13 DPPU dengan melakukan build up stock di masingmasing lembaga penyalur serta memastikan kondisi pelayanan dalam kondisi prima.Pertamina juga diimbau menyediakan layanan tambahan BBM di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa SPBU Siaga, Agen dan outlet LPG Siaga, kiosk Pertamina Siaga, Motorist, mobil tanki stand by dan fasilitas kesehatan. “Pertamina Patra Niaga juga diminta senantiasa memastikan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi terutama di tiap-tiap SPBU agar BBM bersubsidi dapat disalurkan kepada pihak yang berhak,” tutupnya. Sementara di Pelabuhan Benoa, Bali, Komisi VI DPR mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) mulai memikirkan secara matang revenue stream Pelabuhan Benoa. Adalah Anggota Komisi VI DPR Harris Torino yang mengatakan itu, Sabtu, (25/03/2023) lalu. Seperti diektahui, pada 2020 Pelindo III mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,2 triliun untuk mengembangkan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) agar memberikan nilai tambah pariwisata di Pulau Dewata.“Yang menjadi konsen saya terhadap Pelabuhan Benoa ini adalah stream of income revenue-nya itu dari mana? Dan apa langkah-langkah tentang tourism, UMKM yang ada di Bali. Tentu ini dampaknya akan besar sekali,” jelasnya.Masih di Bali, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal memuji Program Mekar (Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dari PT Pemodalan Nasional Madani (PNM) dan mengakui perkembangan program tersebut sangat bagus.“Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera ini Bapak Arief Hakim selaku Direktur Utama PNM membawa PNM ke arah yang sangat bagus, membanggakan sebagai BUMN yang kita sukai. Inilah salah satu contoh BUMN yang menjadi Agent Of Development yang kita harapkan,” ungkap Hekal di Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu (25/3/2023) lalu.Lebih lanjut Haekal mengatakan, melalui program yang diinisiasi PNM itu, masyarakat banyak mendapatkan manfaat dan berkah. “Sekarang menjadi bagian dari holding ultra mikro, perkembangannya luar biasa. Bahkan, di masa covid ini mengalami pertumbuhan 200 persen.”Ia mengungkapkan program tersebut awalnya hanya memiliki puluhan ribu nasabah dan sekarang sudah mencapai 14,3 juta. “Jadi ini suatu program yang harus kita akui adalah program yang sukses, benarbenar membina UMKM ultra mikro,” ucapnya. man, we, aas/mhAnggota Komisi VI DPR RI Harris Torino.Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat bertukar cenderamata. FOTO: WILGA/NRFOTO: ANJU/NRyang dilakukan oleh Pelindo di Benoa untuk meningkatkan revenue di masa yang akan datang. Karena kita tahu, di tahun 2020, kan, sudah diberikan PNM Rp1 triliun lebih untuk pengerukan,” ungkap Harris.Dalam kunjungan ini pun diketahui, kedalaman alur dan kolam di Pelabuhan Benoa kini sudah mencapai 12 meter dan sudah bisa dilakukan penyandaran kapal pesiar. Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, hal tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh Pelindo untuk memajukan perekonomian Bali.”Ke depan seperti apa untuk meningkatkan kunjungan kapal pesiar? Karena ini dampaknya bukan cuma income pada Pelindo tetapi juga berdampak terhadap masyarakat Bali secara keseluruhan, (misalnya) KUNKERKOMISI VI

46 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, konsen pada pengawasan ketersediaan energi selama Ramadan dan Idulfitri 2023. Sebagian daerah yang dikunjungi, ternyata sangat baik dalam menyiapkan pasokan energi, baik BBM maupun listrik untuk kebutuhan masyarakat.Pasokan EnergiHarus Dipastikan TerjagaDi Provinsi Lampung, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto melihat, ketersediaan energi di Lampung dan Sumatera sangat menggembirakan. “Stok semuanya siap menjelang lebaran ini, rata-rata tujuh hari operasional. Tujuh hari aman, karena di sini ada tangki-tangki timbun dekat sini,” ungkap Sugeng usai memimpin kunjungan kerja, di Lampung, Kamis (30/3/2023) silam.Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, momentum puasa dan Hari Raya Idulfitri tahun 2023 menjadi bagian dari stimulasi pemulihan ekonomi. Hal ini terindikasi dengan melonjaknya konsumsi BBM secara nasional pada tahun 2022 yaitu sebesar 41 persen dari kondisi normal.Sementara konsumsi BBM subsidi pada hari Raya Idulfitri 2023 diperkirakan meningkat sebesar 45 persen. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM subsidi, Tim Kunspek Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat foto bersama.FOTO: JIWA/NRBPH Migas telah meningkatkan BBM subsidi jenis pertalite dan solar masing-masing sebesar 12 persen dan 7 persen, sehingga kuota BBM subsidi tahun 2023 untuk pertalite menjadi 842.237 Kiloliter dan solar subsidi menjadi 833.991 Kiloliter. Sedangkan kebutuhan listrik tahun 2023 di provinsi Lampung diproyeksikan terpenuhi, karena daya mampu listrik di Lampung saat ini mencapai 142,2 MW. Kebutuhan saat beban puncak hanya sebesar 1211,1 MW, sehingga secara teknis terjadi oversupply. Sementara tim Komisi VII DPR yang berkunjung ke Tangerang, Banten, meninjau PLN Unit Induk Distribusi Banten. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, PLN Banten perlu mengantisipasi sekaligus memastikan ketersediaan energi listrik, terutama saat hari besar keagamaan, misalnya di Idulfitri tahun ini.“Karena itu, merupakan tugas pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi kepada masyarakat dalam setiap situasi hari-hari besar nasional maupun hari-hari besar keagamaan, seperti lebaran besok,” katanya saat diwawancarai Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) di Tangerang, Banten, Kamis (30/3/2023) silam.Legislator Fraksi PKS itu melanjutkan bahwa konsekuensi momen besar umat beragama adalah terjadi peningkatan konsumsi BBM, gas, maupun listrik menjelang hari raya Idulfitri. Hal ini tentu harus diantisipasi dengan baik, mengingat dalam dua bulan terakhir ini terjadi krisis energi secara global akibat kondisi geopolitik yang sedang dihadapi.“Jaminan pemenuhan dan kebutuhan listrik bagi masyarakat selama pelaksanaan bulan Ramadan dan Idulfitri harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, penting KUNKERKOMISI VII

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 47Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto (kiri) memimpin Kunspik Komisi VII DPR RI.Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat sesi foto bersama usai memimpin Kunspek Komisi VII DPR RI.untuk Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI bersama dengan PT PLN mengoptimalkan kesiagaan dan kesiapan instalasinya serta memperkecil kemungkinan gangguan pelayanan agar warga dapat melaksanakan ibadah puasa dan merayakan Idulfitri dengan khidmat,” jelas legislator Dapil Banten III itu.Di kesempatan yang sama, Direktur Distribusi PT PLN Adi Priyanto mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pasokan listrik dan sudah menetapkan masa siaga, yaitu H-7 sampai dengan H+7, yaitu pada 15 sampai dengan 29 April 2023. Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno melihat kesiapan Pertamina dan PLN dalam menjamin pasokan BBM, LPG 3 kg, dan listrik untuk Hari Raya Idulfitri cukup baik. Komisi VII meminta kesiapan dan kesigapan Pertamina dan PLN untuk menopang mobilitas masyarakat yang sangat tinggi saat mudik lebaran. Kunjungan ini dilakukan di Surabaya, Jawa timur, Kamis (30/3/2023) silam.Dalam konteks ini, Eddy juga menyampaikan bahwa pemerintah harus mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM sebagai payung hukum untuk pengendalian BBM bersubsidi ke depan. Keakuratan data terpadu sebagai format pemberian subsidi menjadi hal yang perlu ditingkatkan guna mencegah terjadi dualisme harga BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.Politisi Fraksi PAN itu menambahkan, dengan peningkatan konsumsi kendaraan listrik, maka SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik) yang ada juga harus ditingkatkan jumlahnya dan kualitasnya. Dalam hal ini ketersediaan pasokan tenaga listrik harus ditambahkan, mengingat listrik merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat yang perlu dijamin ketersediaanya. “Saya berharap beban puncak pada Hari Raya Idulfitri umumnya lebih rendah, jika dibandingkan FOTO: JIWA/NRFOTO: ULFI/NRbeban puncak pada hari kerja. Industri pengkonsumsi terbesar dan perkantoran tidak beraktivitas karena libur. Namun, PT PLN perlu memastikan keandalan pembangkit, jaringan transmisi, dan distribusi, sehingga tidak terjadi pemadaman ketika masyarakat sedang melaksanakan sahur dan pada saat Idulfitri,” tutup Eddy. (ssb, cas, upi/mh)n.Jaringan bisnis dan wilayah operasi perusahan plat merah ini tercatat 68.777 ha yang berlokasi di beberapa daerah di pulau Sumatera dan Kalimantan. Total produksi batu bara PT Bukit Asam Tbk hingga Kuartal III 2022 mencapai 27,7 juta ton, meningkat 21 persen dibanding Kuartal III 2021 yang sebesar 22,9 juta ton. Sedangkan penjualan batu bara perusahaan ini sampai dengan Kuartal III 2022 sebanyak 23,5 juta ton, tumbuh 12 persen secara tahunan. Pelabuhan Tarahan merupakan dermaga terbesar yang dimiliki PT. Bukit Asam Tbk. Beroperasi sejak tahun 1986 sebagai terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), yang pada awalnya disiapkan untuk pengapalan batu bara hasil produksi tambang di Tanjung Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Suralaya, Provinsi Banten. afr, oji, ssb/mhKUNKERKOMISI VII

48 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Semua kabupaten/kota dan provinsi bersiap menghadapi musim haji tahun 2023 ini. Biaya-biaya yang tidak perlu bisa dipangkas. Dan yang terpenting infrastruktur haji harus betul-betul sudah siap dan memadai.Melihat KesiapanInfrastruktur HajiKetua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi Djamal mendesak pemerintah daerah dan otoritas haji di kabupaten/kota maupun provinsi, memangkas seremoni pelepasan dan penyambutan jemaah haji 1444 H/2023 ini. khususnya para lansia harus diberi waktu istirahat yang cukup sebelum melakukan penerbangan 12 jam ke Tanah Suci. “Kasihan itu calon jemaah haji kalau terlalu banyak seremoni pelepasan. Mulai dari kecamatan, kabupaten, dan di asrama haji. Biarkan jemaah, khususnya yang lansia istirahat dan fokus untuk penerbangan 12 jam ke Tanah Suci,” kata Kahfi di Asrama Haji Sudiang Makassar, Jumat (31/3/2023) silam.Menurut Kahfi, pemangkasan seremoni pelepasan dan penyambutan jemaah haji ini adalah bagian dari program haji Ramah Lansia yang dicanangkan pemerintah di musim haji tahun ini. Ia pun menyebut, DPR sudah meminta Menteri Agama Cholil Yaqut untuk memberi prioritas pendampingan sekitar 64 ribu jemaah lansia di 13 embarkasi.Politisi PAN yang juga Ketua DPW PAN Sulsel ini juga berharap, otoritas penyelenggara haji serta unit pelaksana teknis (UPT) asrama haji di 13 embarkasi dan debarkasi haji di Indonesia, fokus ke pelayanan, pembimbingan, dan perlindungan jemaah.Merespon imbauan Ketua Komisi VIII DPR RI ini, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sulsel M Ikbal Ismail menegaskan, sudah membuat standar operasi dan pelaksanaan di embarkasi. “Saat tiba di asrama dari kabupaten asal, jemaah langsung istirahat. Proses validasi dokumen langsung dilakukan saat tiba di asrama. Jadi, jemaah tak perlu lagi antre lama,” katanya.Proses pemangkasan lain adalah sebelum pemberangkatan masuk ke kabin pesawat. “Kalau dulu enam jam sebelum naik bus ke bandara, jemaah sudah harus menunggu di aula, kini kita pangkas hanya jadi 3 jam di aula,” jelas Iqbal. Strategi mengubah masa istirahat jemaah di asrama haji ini, juga Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi Djamal beserta tim saat meninjau Asrama Haji Sudiang Makassar. FOTO: ANDRI/NRsekaligus memberi ruang dan jeda lebih banyak bagi jemaah lansia untuk mempersiapkan keberangkatan tanpa direcoki lebih banyak seremoni. Peninjauan kesiapan haji juga dilakukan Komisi VIII DPR di Boyolali, Jawa Tengah.Pengawasan persiapan penyelenggaran ibadah haji tahun 1444 H/2023 M penting dilakukan usai Arab Saudi memberikan kuota haji Indonesia tahun 2023 sebanyak 221.000 anggota jemaah. Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus yang memimpin rapat Abdul Wachid, menyampaikan hal ini saat meninjau ke Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (31/3/2023) silam.Berbagai persiapan pun dimatangkan, terlebih tahun ini pemerintah mengalokasikan 30 persen calon jemaah haji diisi oleh lansia. “Tujuan kami berkunjung ke Asrama Donohudan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi faktual kesiapan asrama haji dalam menyambut para hamba Allah yang KUNKERKOMISI VIII

TH. 2023 EDISI 220 PA R L E M E N TA R I A 49dan difabel harus sesuai dengan yang diharuskan dalam undangundang,” sebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily, saat memimpin tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Kantor UPT Asrama Haji Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat.Ace mengatakan, ini bagian dari bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi VIII DPR untuk memastikan agar penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, mulai dari sarana prasarana asrama haji hingga kesiapan dari para petugas haji. “Kami ingin memastikan di Jawa Barat salah satunya adalah asrama haji kota Bekasi yang merupakan asrama haji untuk para calon jemaah haji di Jawa Barat. Kita pastikan juga apakah sudah dipersiapkan sedemikan rupa segala hal yang memang dibutuhkan dalam konteks pelayanan, dari mulai kesiapan dari para petugas, kemudian tempat tidur, tempat biometrik, asramanya itu sendiri, dan keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan jemaah haji di tahun Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily ini,” kata Ace. man, rnm, qq/mhbersama tim saat meninjau UPT Asrama Haji Bekasi.FOTO: KIKI/NRakan berangkat ke Tanah Suci,” katanya. Adapun beberapa hal yang ditanyakan dalam pertemuan ialah data terkini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Asrama Haji Donohudan dalam menyambut penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M, seperti jumlah gedung, jumlah kamar, jumlah tempat tidur, lapangan parkir, fasilitas manasik haji, aula pemberangkatan, dan fasilitas lainnya.“Dan bagaimana koordinasi dan kerja sama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam penyiapan SDM (rekrutmen petugas TKHI, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PHD) serta pendataan jemaah lansia di wilayah Jawa Tengah,” katanya.Sebagai informasi, Pemerintah dan DPR telah sepakat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler. Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan ratarata Rp49.812.700,26 (55,3%) dan penggunaan nilai manfaat per Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII usai meninjau Asrama Haji Donohudan.FOTO: RIA/NRjemaah sebesar Rp40.237.937 (44,7%). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.090.360.327.213,67.Adapun sejumlah 84.609 jemaah yang sudah melunasi biaya haji pada tahun 2020, tidak perlu membayar tambahan pelunasan. Sebab, itu akan dibebankan pada nilai manfaat dengan kebutuhan anggaran berkisar Rp845 miliar. “Calon jemaah haji yang sudah melunasi BIPIH tahun 2020 tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Hal ini merupakan kesepakatan antara peerintah dan DPR,” tutupnya.Komisi VIII DPR juga meninjau Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/3/2023) silam.Komisi VIII DPR RI mengimbau pemerintah mempersiapkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk para calon jamaah haji kelompok lansia dan difabel.“Kami juga menekankan pemberian pelayaan terbaik bagi lansia, karena kemungkinan jumlah lansianya cukup besar. Jadi, karena itu perlu perhatian serius kelompok lansia dan kelompok difabel, termasuk juga di asrama haji ini, kita ingin pastikan, pelayanan bagi lansia KUNKERKOMISI VIII

50 PARLEMENTARIA EDISI 220 TH. 2023Temuan penting selama Ramadan 2023 ini didapat Komisi IX DPR RI, saat sidak ke sejumlah pasar di daerah. Makanan berbahan formalin dan borax masih saja ditemukan. Setidaknya itulah yang ditemukan di Kota Semarang dan Kabupaten Malang.Komisi IX DPR Temukan Makanan Berbahan FormalinDelegasi Komisi IX DPR dipimpin wakil ketuanya Charles Honoris melakukan sidak ke Pasar Peterongan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/3/2023) lalu. Kunjungan ini ditujukan untuk mengawasi peredaran makanan selama Ramadan. Sidak didampingi perangkat pemerintahan Kota Semarang dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Komisi IX menyusuri pasar dan mengambil sampel beberapa bahan pangan. Pada sidak tersebut, masih saja ditemui beberapa bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Charles meminta, makanan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tidak lagi beredar. “Tentu harus ada penegakan hukum terhadap yang memproduksi dan mengedarkan. Kalau pedagang pasarnya, kami berharap approachnya soft, ya. Diakukan sosialisasi agar ke depan yang bersangkutan tidak lagi menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya,” ujarnya. Sementara Komisi IX yang berkunjung ke Kabupaten Malang, menggelar sidak di Pasar Singosari. Dari hasil uji sampel 37 jenis makanan yang dilakukan BPOM di Pasar Singosari, terdapat 23 jenis makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti borax, formalin, rhodamine. Makanan yang diuji sampelnya mulai dari beberapa jenis krupuk, cincau, ikan kering, cumi, teri basah, dan beberapa jenis makanan lainya.Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena. “Dari 37 sampel makanan yang kita uji di Pasar Singosari Malang, ternyata ada 23 jenis makanan yang tidak memenuhi syarat, yang mengandung bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam produksi pangan. Pangan yang dijual tadi ternyata mengandung borax yang bisa mengakibatkan penyakit kanker,” ungkap Melki, Rabu (29/3/2023) lalu.Pihaknya, langusng memanggil Bupati Kabupaten Malang dan dinas terkait untuk menindaklanjuti temuan ini. Sumber produsen makanan tersebut harus ditelusuri. Perlu pembinaan kepada para produsen dan pedagang pasar agar tidak lagi menggunakan bahan berbahaya. Temuan ini mungkin mewakili temuan yang ada di pasar-pasar lainya di berbagai daerah. Lebih lanjut, Melki mendesak, jika pedagang dan produsen masih tetap menggunakan bahan berbahaya, maka harus dilakukan tindakan tegas. “Kita minta segera dilakukan penarikan terhadap makanan yang Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat melakukan Inspeksi Mendadak ke Pasar Peterongan.FOTO: NADHEN/NRKUNKERKOMISI IX