2016 - MAJALAH 143

MAKSIMALKANPEMANFAATAN PANAS BUMI32 36DPR RI TAK INGIN PEMOTONGAN ANGGARAN TERULANGDPR RI BERTEKAD SELESAIKAN RUU PEMILU TEPAT WAKTU| Edisi : 143 TH. XLVI. 2016 |

PeNGANTAR ReDAkSIPotensi panas bumi di Indonesia saat ini mencapai 40.000 MW, sementara yang dimanfaatkan baru sekitar 1.300-an MW (4-5%). Pengembangan yang belum maksimal ini dikarenakan antara lain sulitnya mencari lokasi energi panas bumi serta tingginya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangannya. Parlementaria Edisi 143 kali ini mengangkat salah satu potensi energi yang menjadi salah satu anugerah Tuhan bagi ibu pertiwi Nusantara. Tercatat, potensi panas bumi tersebar di sepanjang jalur sabuk gunung api mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku. Mengacu pada hasil penyelidikan panas bumi yang t elah dilakukan oleh Badan GeologiKementerian ESDM, hingga tahun 2013 telah teridentifikasi sebanyak 312 titik potensi panas bumi. Adapun total potensi panas buminya sebesar 28.910 MW dengan total cadangan sekitar 16.524 MW. Namun, kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi (PLTP) hingga tahun 2014 baru mencapai 1.403,5 MW atau sebesar 4,9% dari potensi yang ada. Sedangkan Filipina meskipun potensinya lebih kecil namun pemanfaatan potensi panas buminya mencapai 46,2%. Mayoritas potensi panas bumi di Indonesia berada di kawasan hutan lindung yang terlarang untuk kegiatan eksplorasi pertambangan. Potensi panas bumi yang berada dalam kawasan hutan konservasi sebanyak 29 lokasi dengan potensi sebesar 3.428 MW (10,9%) sedangkan yang berada dalam kawasan hutan lindung sebanyak 52 lokasi dengan potensi sebesar 8.41 MW (19,6%).Pada 26 Agustus 2014, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undangundang Panas Bumi. RUU ini merupakan revisi dari UU No.27 tahun 2003 Panas Bumi. Perbedaan utama aturan baru ini dengan UU yang lama terletak pada pengkategorian eksplorasi panas bumi. Eksplorasi panas bumi tidak lagi dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan. Melalui UU baru ini dimungkinkan eksplorasi panas bumi dilakukan di area hutan lindung dan hutan konservasi. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar, revisi undang-undang di atas harus didukung dengan peraturan pemerintah yang bersifat teknis. PP ini bisa memperlancar penggunaan energi geothermal. Tinggal sekarang implementasi dari regulasi itu dan yang lebih penting sekarang ini adalah mempercepat proses lahirnya pemanfaatan lahan. Satu lagi laporan yang diangkat majalah ini adalah soal impor cangkul dari Tiongkok. Ironis, sebagai negara agraris impor alat petani yang amat sederhana itu dipertanyakan kalangan DPR RI , mengapa harus didatangkan dari luar negeri. Ketua Komisi IV Edhy Prabowo mengatakan pemberian ijin impor cangkul itu suatu langkah pengkhianatan dan menyakiti hati rakyat Indonesia terutama hati para pandai besi di kampung-kampung. Dia mempertanyakan, apakah Indonesia sebegitu tidak mampunya hingga impor cangkul, padahal kita semua tahu sebelum adanya teknologi canggih, negeri ini sudah punya pandai besi yang menghasilkan cangkul. Bahkan lebih tegas politisi Gerindra ini minta dibatalkan dan cangkul itu di re-ekspor bagaimanapun caranya.nPeNGAWAS UMUMPimpinan DPR-RIPeNANGGUNG JAWAB/keTUA PeNGARAHDr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR-RI)WAkIL keTUA PeNGARAHDra. Damayanti, M.Si, (Deputi Persidangan)PIMPINAN PeLAkSANADrs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)PIMPINAN ReDAkSIDrs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)Wk. PIMPINAN ReDAkSIDra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak)Insan Abdirrohman, SH(Kasubag Media Sosial) Ahyar Tibi, SH(Kasubag Analis Media)ReDAkTURMastur Prantono, Nita Juwita, S.SosSekReTARIS ReDAkSISuciati, S.Sos, Bagus MudjiharjantoANGGOTA ReDAkSIAgung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi,Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur MegaReDAkTUR FOTOEka Hindra Sasmita, Iwan ArmaniasFOTOGRAFeRRizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,Jayadi Maulana, Arief Rachman,R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu FadilahADMINISTRASI FOTOHasri MentariALAMAT ReDAkSI/TATA USAHABagian Media Cetak & Media Sosial DPR RIGedung Nusantara II Lt. 3Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, JakartaTelp. (021) 5715348, 5715350Fax. (021) 5715341,e-mail: [email protected]. www.dpr.go.id/beritaPIMPINAN PeNeRBITANDjustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP(Kabag Penerbitan)Wk. PIMPINAN PeNeRBITANMediantoro, SE(Kasubag Produksi),Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si(Kasubag Distribusi)ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNGJAWAB BAGIAN PENERBITANPeNeRBITAN & DISTRIBUSIHUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)STAF PRODUkSIEko Murdiyanto, Farid, SE, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Abdul Kahfi, S.KomSIRkULASISiti Rondiyah, Oji, Remon, Ifan, Arif, LaminTelp: 021-571 5697, Fax: 021-571 5421 Email: [email protected] l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

ASPIRASI ................................................................................................................................................ 4PROLOGMaksimalkan Pemanfaatan Panas Bumi .................................................................................. 6LAPORAN UTAMA Proyek Listrik 35 MW Tak Mungkin Tercapai Tanpa Geothermal ......................... 8Mendesak Dibentuk BUMN Energi Panas Bumi ................................................................ 10Tujuh Keputusan untuk Panas Bumi .......................................................................................... 12Pemerintah Kurang Sungguh-sungguh .................................................................................. 14Mendorong Pemanfaatan Energi Geothermal .................................................................. 16Menanti PP Pemanfaatan Panas Bumi ...................................................................................... 18Panas Bumi, Energi yang Berkarakter ........................................................................................ 20SUMBANG SARANTantangan Akselerasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Indonesia ............ 24PeNGAWASANImpor Cangkul Sakiti Pengrajin Pandai Besi ........................................................................ 28Perlu Konsistensi dan Perbaikan Sistem Pelayanan Publikdengan Teknologi Terkini .................................................................................................................... 30ANGGARANDPR RI Tak Ingin Pemotongan Anggaran Terulang ....................................................... 32LeGISLASIDPR RI Bertekad Selesaikan RUU Pemilu Tepat Waktu ............................................... 36FOTO BeRITA ........................................................................................................................................ 38PROFILHanafi Rais - Wakil Ketua Komisi I DPR RI“Ada Pelangi Setelah Hujan” Dalam Karir Politik Hanafi Rais .................................. 46kUNkeR ........................................................................................................................................................ 50SOROTANBBM Satu Harga, Wujud Keadilan Bagi Seluruh Rakyat .............................................. 60LIPUTAN kHUSUS .......................................................................................................................... 62DAPIL ............................................................................................................................................................... 64PeRNIkIndependensi dan Objektivitas Harus Dijunjung Tinggi ........................................... 69SeLeBRITI .................................................................................................................................................. 72PARLeMeN DUNIA ........................................................................................................................ 74kIAT SeHATAndropause, Kala Keperkasaan Pria Pudar ........................................................................... 76POJOk PARLe ....................................................................................................................................... 78DAFTAR ISI72 SeLeBRITI32 ANGGARAN38 FOTO BeRITA50 kUNkeRPARLEMENTARIA l 3 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

ASPIRASISaya adalah Ketua Dewan Penasehat LSM-FKMTI Kota Padang, menyampaikan aspirasi Masyarakat Tionghoa Indonesia Kota Padang, terkait tanah pekuburan Masyarakat Tionghoa di Bukit sentiong.Bahwa sebelumnya saya telah menerima surat dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, Nomor. B-1253/Kemensetneg/D-2/SR.03/03/2016, tanggal 15 Maret 2016, dengan lampiran surat penjelasan Pemerintah Kota padang Nomor.469/06.04/DKP-2015, tanggal 27 November 2015.Terkait dengan masalah tanah pekuburan di Bukit Sentiong tersebut, saya menyampaikan aspirasi masyarakat, sebagai berikut :Surat Keputusan Walikotamadya Padang, Nomor. 188.45.2.54/ SK-H-87, tanggal 1 September 1987, tentang jadwal waktu penutupan dan pemindahan kuburan Tionghoa, ternyata tidak diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, pada tahun 1987;Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, tanggal 13 Oktober 1987, tentang Pengesahan Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Padang, Nomor.188.45.2.54/SK-H-87, tidak diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 1987;Kelenteng See Hin Kiong-Padang, merupakan tempat Ibadah Umat Kong Hu Cu, tidak dalam kapasitas mewakili masyarakat Tionghoa Indonesia Kota Padang, yang multi agama, jadi kesepakatan antara mantan Ketua Kelenteng See Hin Kiong-Padang.;Mantan Ketua dan Sekretaris Kelenteng See Hin Kiong-Padang, tidak berhak menyerahkan sertifikat tanah kuburan masyarakat Tionghoa di Bukit Sentiong kepada Pemerintah Kota Padang, karena merupakan aset masyarakat Tionghoa Indonesia, Kota Padang, bukan milik pribadi maupun keluarga. Besar harapan saya aspirasi ini mendapat perhatian DPR RI dengan memberikan solusi penyelesaian .Valentinus GunawanPadang, Sumatera BaratDugaan Wanprestasi oleh PT. Sinar Belantara Indah Adanya dugaan Wanprestasi PT. Sinar Belantara Indah (PT.SBI) yang tidak melaksanakan keputusan Bupati Labuan Batu Nomor : 593/03/TST/2006 tanggal 2 Maret 2016.Bahwa SK Bupati tersebut adalah mengenai penetapan nama warga Trans Bagan Toreh Desa Sungai Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuan Batu Selatan yang berhak menerima upah pungut dan menjadi Binaan HTI PT SBI.Bahwa sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI telah mengirimkan surat kepada Dirut PT. SBI No. B.38.MEN/P2MKT-BIK/I/06 yang menyatakan bahwa PT SBI telah mengoptimalkan Penggunaan lahan HPHTI dan karena jumlah warga Transmigran asli di pemukiman Bagan Toreh tersisa 79 KK dan masa pembinaan telah berakhir (purna bina) maka pembinaan selanjutnya diarahkan kepada Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dalam hal ini PT SBI wajib melaksanakan kegiatan tersebut.Bahwa pada kenyataannya PT SBI telah menghentikan pembayaran 30% kompensasi upah pungut dengan mendasarkan pada surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut. Sehingga warga masyarakat mengajukan tuntutan pembayaran karena secara hukum SK Bupati Nomor 593/03/TST/2006 terkait membayarkan upah pungut sebesar 30 % kepada 82 KK belum dicabut yang mengakibatkan kerugian pada warga sebesar Rp4.941.700.000-Perkara tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian dengan No.LP/567/IV/2015/SU/RES-LBH tanggal 6 April 2015 namun PT SBI tidak hadir dalam gelar perkara.RismanLabuhan Batu Selatan, SumutMasalah Tanah Pekuburan Bukit SentiongPetisi Anti Komunisme dan Anti RadikalismeDisampaikan “Petisi” Pernyataan Sikap Bersama Pilar Penegak dan Penyelamat Pancasila Kabupaten Malang, sebagai berikut:Menolak segala bentuk upaya timbulnya kembali paham komunisme dan radikalisme di NKRI.Menolak segala bentuk upaya pencabutan TAP MPRS No:XXV/1966 tentang Pelarangan Paham Komunisme di Indonesia oleh siapapun.Mendukung ap arat penegak hukum untuk menjerat siapapun pelaku penyebaran dan penggunaan ajaran, paham, logo, dan atau simbol komunisme, sesuai UU No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.Menyerukan kepada Pemerintah dan seluruh aparatur negara serta masyarakat di Indonesia untuk menyatakan penolakan terhadap kembalinya paham Komunisme dan radikalisme di NKRI.Memberlakukan kembali pelajaran sejarah perjuangan bangsa yang benar di seluruh tingkatan pendidikan di NKRI.Moch Geng WahyudiMalang, Jawa Timur 4 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Miras dan Pendidikan Budi Pekerti Usulan sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian moril terhadap kondisi bangsa dan untuk menyelamatkan generasi muda, maka diperlukan adanya penatalaksanaan minuman keras (miras) dan pendidikan budi pekerti sebagai berikut:Miras hanya bisa diperoleh minimal di Hotel Berbintang 4 yang diawasi secara ketat dengan sanksi hukum melalui regulasi Perda yang didukung oleh Instruksi Mendagri atas nama Presiden RI.Perlu “Pendidikan Budi Pekerti” di sekolah, sejak TK hingga SMA. Penerapannya bisa ekstra kurikuler, kultum oleh guru sebelum dan sesudah pelajaran, atau secara formal dimasukkan dalam kurikulum pelajaran.Syamsi SarmanTarakan, Kalimantan UtaraSaya sampaikan Konsep Pemikiran RUU Pembuktian Terbalik terkait banyaknya pejabat dan masyarakat yang terlibat kasus korupsi. Indonesia terus terpuruk dan sulit untuk bangkit karena pejabat dan masyarakat terlibat permainan suap dan korupsi sehingga salah satu solusinya adalah penerapan UU Pembuktian Terbalik. Namun sampai saat ini DPR RI belum merespon keinginan rakyat bahkan sebaliknya malah memproses RUU Tax Amnesty yang terkesan ingin melindungi para pejabat negara dengan membayar sedikit tebusan.Berikut saya sampaikan manfaat UU Pembuktian Terbalik adalah :a). Mendapatkan calon pemimpin yang bersih, karena dengan UU ini calon pemimpin harus memiliki Surat Keterangan Perolehan Harta Kekayaan atau semacam Surat Keterangan Kelakuan Baik.b). Mencegah warga negara melakukan perbuatan yang terkait suap dan korupsi.c). Menyadarkan warga negara yang terlanjur melakukan tindak suap dan korupsi untuk mengembalikan harta yang tidak bersih tersebut dan tidak mengulangi perbuatan.d). Mempersiapkan kehidupan generasi penerus, yaitu kehidupan anak cucu yang lebih baik.e). Merupakan Upaya Rekonsiliasi nasional yang sungguhsungguh, bukan semu .f). Merupakan langkah awal konkrit untuk mewujudkan negara Indonesia yang sejahtera, karena semua (banyak) anak bangsa menjadi “bersih” : pekerja negara, pejabat negara, para pengusaha dan rakyat.g). Negara akan memiliki dana untuk membangun infrastruktur mencicil, utang luar negeri tanpa harus menambah utang baru, bahkan bisa melakukan investasi di negara lain. h). Nilai tukar menguat secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, karena kendalinya ada di pemerintah.i). Peningkatan kesejahteraan bisa terwujud sehingga membuat kehidupan kita semua menjadi tenang, nyaman, dan damai karena tindak kejahatan akan berkurang.j). Bangsa lain tidak lagi melecehkan negara kita, karena bangsa kita tidak lagi dikenal sebagai bangsa munafik. korup dan selalu bingung setiap akan membayar cicilan utang luar negeri.Demikian agar Komisi III DPR RI segera merealisasikan Konsep RUU Pembuktian Terbalik untuk ditetapkan menjadi UU.Y.AnistowatieMalang, Jawa Timur Usulan Konsep UU Pembuktian Terbalik Harta Kekayaan WNIAspirasi Buruh Menderita Mewakili DPC SBSI 1992 Kota Medan Sumatera Utara ingin menyampaikan aspirasi berkaitan dengan penderitaan yang dialami buruh pabrik di Sumatera.Aspirasi ini secara umum adalah usulan terkait kebijakan publik bidang ketenagakerjaan terutama terkait dengan UU ketenagakerjaan sebagai berikut :a). Merevisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan agar lebih pro pekerja.b). Membentuk Peraturan dan sanksi yang tegas guna pemerataan lapangan kerja.c). Tidak memberikan kemudahan WNA menjadi WNI.d). Memberikan hukuman berat bagi Koruptor dan Bandar Narkoba.e). Membuat peraturan yang tegas terkait pengelolaan tenaga outsourcing.f ). Lebih memperhatikan kesejahteraan buruh outsourcing melalui Revisi UU No. 1/1970 tentang keselamatan kerja.Aspirasi bidang ketenagakerjaan ini, kiranya dapat disampaikan pula kepada Komisi IX untuk ditindaklanjuti.Harjadi MedanSumatera UtaraPARLEMENTARIA l 5 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

PROLOGBerada di kawasan cincin gunung berapi (ring of fire), Indonesia menjadi surga energi, terutama yang dihasilkan dari panas bumi. Jenis energi terbarukan tersebut melimpah di negeri ini. Sayangnya, energi panas bumi belum dimanfaatkan secara maksimal. Butuh kebijakan konkret untuk mengeksplorasi energi ini untuk kebutuhan listrik nasional.MAKSIMALKANPEMANFAATAN PANAS BUMI6 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Melihat strategisnya energi panas bumi, DPR RI dan pemerintah menggelar p e r t e m u a n k h u s u s beberapa waktu lalu di DPR RI . Dalam pertemuan Senior Officials Meeting (SOM) di DPR RI itu, hadir para menteri terkait. Dari DPR RI , hadir Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan pimpinan Komisi IV, VI, dan VII. Panas bumi harus segera dieksplorasi secara maksimal menggantikan energi fosil yang kian menyusut. Ada banyak alasan mengapa energi panas bumi (geothermal) patut diupayakan menggantikan energi fosil. Selain ramah lingkungan, energi ini juga rendah emisi, lebih stabil, tidak membutuhkan lahan terlalu luas, dan sangat murah. Proyek pemerintah yang ingin mengadakan listrik 35 ribu MW, tak mungkin terealisir bila tidak dibantu oleh energi baru dan terbarukan. Saatnya mendesak pemerintah untuk segera membuka pemanfaatan energi panas bumi lebih luas.Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengungkapkan, saat ini pemanfaatan energi panas bumi baru 5% (1500 MW) dari potensi yang tersedia di perut bumi Indonesia sebesar 30 GW (30 juta MW). “Kalau kita menggunakan energi fosil, sebentar lagi akan habis. Dalam nawacita sudah dicanangkan proyek listrik 35 ribu MW. Tidak mungkin tercapai kalau tidak dibantu energi geothermal,” ucap Agus kepada Parlementaria.Presiden Joko Widodo sendiri sudah menandatangani 21st Conference of the Parties (COP 21) to the United Nations Framework Convention on Climate Change alias konferensi ke-21 dari negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Indonesia tentu terikat dengan COP 21 tersebut. Untuk itulah, pemanfaatan energi baru dan terbarukan jadi keniscayaan untuk dimanfaatkan. Adi Surjosatyo peneliti energi dari Universitas Indonesia, menjelaskan, setidaknya ada 285 titik sumber panas bumi di Nusantara. Titik terbanyak ada di pulau Sumatera. Menyusul energi panas bumi. Ada yang ingin mempersulit pengembangan energi yang satu ini. Asing ikut bermain dalam sinyalemen tersebut agar bisa menguasai sumber daya panas bumi di Tanah Air.Menggali dan mengeksplorasi panas bumi, memang, membutuhkan biaya besar, sama seperti eksplorasi energi lainnya. Tapi, bila sudah ditemukan sumber panas bumi tersebut, tinggal menuai keuntungan yang luar biasa. Apalagi, biaya produksinya sangat murah, sehingga harganya pun ikut murah di tangan konsumen. Belum banyak BUMN yang khusus mengelola energi panas bumi. Hanya ada Pertamina Geothermal Energy,milik Petamina dan Geo Dipa Energi, milik PLN. Azam menginginkan energi panas bumi selanjutnya harus dikelola oleh BUMN baru, tidak Pertamina atau PLN. Dalam pandangan Azam, keduanya tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik. PLN, sambung politisi Partai Demokrat ini, tak perlu diberi pengelolaan energi lagi. Mengurus yang ada di permukaan bumi saja tidak mampu. Apalagi, mengelola yang ada di perut bumi. Utangnya juga lebih besar daripada asetnya.Kurtubi, Anggota Komisi VII mengungkapkan, Meskipun memiliki kelebihan, namun energi panas bumi juga punya beberapa kelemahan yang perlu diatasi bersama. Kelemahan itu adalah kebutuhan modal yang sangat besar untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lokasi pengeboran pun tidak bisa sembarangan. Tempat pengeboran harus berada di sekitar lempeng tektonik yang memiliki temperatur tinggi akibat sumber panas bumi. “Kita harapkan pemerintah segera menawarkan secara besarbesaran potensi panas bumi ini untuk ditawarkan ke para investor. Potensi besar di NTB, misalkan, sampai sekarang enggak ada penawaran sama sekali. Belum ada investor panas bumi yang masuk ke NTB. Padahal, potensinya besar. Jadi, itu yang harus dipenuhi pemerintah,” jelas Kurtubi. nkemudian Maluku dan Jawa. Mestinya, sudah sejak lama energi ini dieksplorasi sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rumah tangga dan industri. Kini, kita sudah disadarkan dengan momentum pertemuan SOM di DPR RI yang mengulas panas bumi sebagai energi yang belum dimaksimalkan. “Tidak ada kata terlambat dalam usaha mengatasi kebutuhan energi nasional, Yang penting adalah tindakan terus menerus untuk antisipasi kekurangan suplai energi nasional,” tandas Adi. Anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo, mengatakan, dari sekian banyak energi terbarukan yang ada, panas bumi Indonesia sangat siap untuk dimanfaatkan. Namun, sayang pemerintah belum sungguh-sungguh memanfaatkannya. Padahal, sumber daya panas bumi begitu banyak. Ironis, bila tak ada political will memanfaatkan panas bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.“Kita harus berpikir ke arah penggunaan sebanyak mungkin energi terbarukan. Dalam green economic kita mulai meninggalkan energi fosil, energi yang tidak terbarukan. Salah satu yang sangat potensial di Indonesia dan sangat memungkinkan dalam jangka pendek dieksploitasi adalah panas bumi,” tegas Harry.Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana, menuturkan, selama ini pengelolaan energi panas bumi oleh BUMN terlalu minim. Bahkan, sinyalemen negatif kerap muncul ketika Indonesia ingin memaksimalkan pemanfaatan Yang penting adalah tindakan terus menerus untuk antisipasi kekurangan suplai energi nasional.bumi yang masuk ke NTB. Padahal, potensinya besar. Jadi, itu yang harus dipenuhi pemerintah,” jelas Kurtubi. PARLEMENTARIA l 7 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

LAPORAN UTAMAWakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus HermantoProyek Listrik 35 MW Tak Mungkin Tercapai Tanpa GeothermalDengan mengundang ahli geothermal dari New Zealand, Jepang, dan negara-negara lain untuk menentukan harga satuan listrik ini. Kelak RPP ini segera keluar dan dibarengi dengan keluarnya Permen.Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang,Agus Hermanto Foto: Runi/iwEnergi geothermal atau yang populer disebut energi panas bumi sangat membantu proyek pengadaan listrik 35 ribu MW yang telah dicanangkan pemerintah. Tanpa panas bumi, hampir mustahil proyek listrik tersebut terwujud. Inilah saatnya menguatkan niat membangun energi panas bumi yang selama ini kurang maksimal.Usai melantik Wakil Ketua Komisi VI yang baru, pertengahan November lalu, Parlementaria menemui Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Dialah yang memimpin pertemuan Senior Officials Meeting di DPR RI yang membincang strategi pengembangan energi panas bumi. Perlu ada perubahan kebijakan di bidang panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Karena Indonesia merupakan kawasan gunungan berapi (ring of fire), tentu sumber panas bumi sangat melimpah untuk dijadikan listrik. Energi ini sangat ramah lingkungan dan murah. Dengan telah ditandatanganinya COP21 di Paris oleh Presiden Joko Widodo, maka pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan jadi keniscayaan. Berikut ini kutipan lengkap wawancara Agus Hermanto dengan Parlementaria.Apa yang perlu segera diubah dari peraturan tentang panas bumi untuk memaksimalkan kebutuhan energi di dalam negeri?Harus secepatnya dilakukan perubahan. Sekarang peraturan baru itu sudah ada di Sekretariat Negara, tinggal paraf beberapa menteri saja. Ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemanfaatan panas bumi dari efek yang tidak langsung. Dalam artian, masalah harga energi yang harus dibeli oleh PLN. Kita tidak bisa menjual listrik ke tempat lain. Bisanya cuma ke PLN dan PLN harus membeli. Saat ini pembelian dari PLN itu, harganya dipandang oleh produsen energi listrik belum memadai. Dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah yang nanti memberi kekuasaan kepada menteri untuk mengatur masalah harga itu. Dengan adanya Permen, nanti seluruh pengusaha energi listrik akan menjual 8 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Dan BUMN ini harus tetap bekerja. Yang paling baik digabungkan dengan BUMN yang sudah maju, seperti Pertamina Geothermal Energy (PGE). Dan PLN juga, kan, punya keinginan untuk itu. Jadi, digabung saja. Dengan begitu, kita bisa mengupayakan geothermal. Kalau memang tidak ada anggaran, ya bisa menggunakan PMN.Ke depan, apakah energi panas bumi bisa sepenuhnya menggantikan energi fosil?Sebenarnya kita tidak mungkin bisa menggantikan sepenuhnya. Untuk batubara dalam jangka waktu 10-30 tahun, kita tetap harus menggunakan. Tapi, paling tidak kita dapat mengatasi kekurangan energi yang sekarang ini ada. Saya berpikir dan memberi pandangan bahwa energi itu mata rantai kemakmuran. Kalau energi kita mencukupi, perdagangan dan ekonomi kita jadi maju. Menurut saya mau tidak mau, suka tidak suka, energi betul-betul harus kita kuatkan. n(mh) foto: Eko/iwWakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto meninjau sumur panas bumi PT PGE Kamojang, Jawa Baratkepada PLN dengan harga “aplikabel”. Ketentuan harga ini juga sudah dibicarakan di tingkat nasional, bahkan internasional. Dengan mengundang ahli geothermal dari New Zealand, Jepang, dan negara-negara lain untuk menentukan harga satuan listrik ini. Kelak RPP ini segera keluar dan dibarengi dengan keluarnya Permen. Kalau harga yang dijual produsen listrik cukup aplikabel, kami yakini energi panas bumi dapat kita dorong. Apakah selama ini kurang maksimal mengeksplorasi panas bumi?Betul sekali. Sekarang pemanfaatan energi panas bumi baru 5% atau 1500 MW dari 30 GW atau 30 juta MW. Ini karena belum ada keinginan secara menyeluruh dari semua kementerian untuk menguatkan geothermal. Padahal, kalau kita menggunakan energi fosil, sebentar lagi akan habis. Dalam nawacita sudah dicanangkan proyek listrik 35 ribu MW. Tidak mung kin tercapai kalau tidak menggunakan geothermal.Bersmaan dengan itu, Pak Jokowi juga sudah menandatangani COP21 tentang climate change di Paris yang harus mengurangi karbon. Sedangkan geothermal adalah energi baru dan terbarukan. Energi yang berwawasan lingkungan atau green energy. Menurut kami, Pemerintah Indonesia harus menguatkan geothermal. Untuk itu, kita adakan Senior Offecials Meeting(SOM) dan hasilnya sudah kita laporkan kepada Presiden dan mendapat apresiasi. Dalam waktu dekat masalah energi bisa kita selesaikan.Perlukah membentuk BUMN baru untuk mengelola panas bumi?Tidak perlu, karena sekarang sudah ada beberapa BUMN yang tidak sinergi, sehingga dalam mengelola panas bumi tidak maksimal. Kita ketahui BUMN Geo Dipa Energi sedang kembang kempis. Bahkan, sudah mau tenggelam. Utangnya lebih banyak daripada asetnya. Menurut saya kalau ada kesalahan-kesalahan dan pelanggaran hukum silakan diteruskan untuk diusut. PARLEMENTARIA l 9 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

LAPORAN UTAMAEn e r g i p a n a s b u m i (geothermal) melimpah di negeri ini. Karena begitu besar potensinya, butuh badan usaha milik negara (BUMN) tersendiri untuk mengelolanya. Upaya mengelola panas bumi dari hulu hingga hilir selama ini belum maksimal. Kementerian BUMN pun perlu segera menjelaskan kepada DPR RI atas rencana pembentukan BUMN panas bumi.DPR RI dan pemerintah sudah bertemu membahas isu penting sektor energi terbarukan ini dalam Senior Officer Meeting beberapa waktu lalu yang membincang potensi, tantangan, dan pengembangan energi panas bumi di Tanah Air. Diskursus yang berkembang, perlu ada BUMN khusus yang mengurusi energi panas bumi. Pertamina dan PLN tak perlu terlibat dalam pengelolaan energi ini.Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri terkait, seperti Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Foto: Jaka/iwMendesak Dibentuk BUMN Energi Panas Bumikepentingan di balik rencana pembentukan BUMN panas bumi. Banyak pihak juga yang tergoda untuk mengusainya. Tak kurang dari Pertamina dan PLN pun ingin menjadi pengelola panas bumi.Seperti diketahui, ada dua perusahaan yang mengelola panas bumi, yaitu Pertamina Geothermal Energy (PGE) milik Pertamina dan Kehutanan, Menteri Pendidikan, Wakil Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas. Dari DPR RI , hadir Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Pimpinan Komisi VII, Pimpinan Komisi VI, dan Pimpinan Komisi IV. DPR RI sangat berkepentingan dengan rencana pembentukan BUMN baru ini.Parlementaria menemui Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam A zman Natawijana di DPR RI pertengahan November lalu. Dia menegaskan, sangat mendukung rencana pembentukan BUMN baru pengelola panas bumi. Menurutnya, selama ini pengelolaan energi panas bumi seperti jalan di tempat. Padahal, pengembangan energi ini sangat strategis untuk kebutuhan energi nasional jangka panjang, menggantikan energi fosil. Upaya eksplorasi, lanjut Azam, kerap dipersulit dengan sinyalemensinyalemen negatif. Tujuannya, agar asing bisa masuk mengelola panas bumi di Tanah Air. Banyak y a n g m e n a r u h Selama ini pengelolaan energi panas bumi seperti jalan di tempat. Padahal, pengembangan energi ini sangat strategis untuk kebutuhan energi nasional jangka panjang, menggantikan energi fosil.Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana10 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

(mh)Geo Dipa Energi milik PLN. Kedua perusahaan ini tidak jalan dan tidak serius mengelola panas bumi. Bahkan, PLN ingin membeli PGE. Namun, serikat pekerja PGE menolaknya, karena khawatir akan dijual kembali ke pihak lain.“Saya sampaikan dalam pertemuan Senior Officer Meeting tersebut, apa urusannya PLN ingin membeli PGE untuk mengelola panas bumi. Mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu. Banyak proyek listrik PLN yang mangkrak. Panas bumi harus diurus BUMN sendiri. Usulan saya ini disetujui Wakil Ketua DPR RI untuk dijadikan keputusan pertemuan,” ungkap Azam.Ditegaskannya, PLN selama ini tak mampu mengurus energi listrik. Mengurus yang ada di permukaan bumi tidak mampu, apalagi mengurus yang ada di perut bumi. “Lupakan saja PLN yang ingin mengelola energi panas bumi,” seru Azam. BUMN baru di bidang panas bumi jadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Di sinilah keseriusan pemerintah diuji bila ingin mendukung kedaulatan energi. BUMN baru ini harus didukung dengan politik anggaran.Politisi Partai Demokrat ini, mengutarakan, mengurus dan mengelola energ i panas bumi tidaklah sulit. Banyak suara di luar pemerintah yang ingin mempersulit berdirinya BUMN panas bumi. Yang mahal hanya mencari sumber panas bumi, membangun fasilitas, dan distribusinya saja. Setelah itu, tinggal menuai keuntungan yang luar biasa. “Ibarat main bola, menendang dengan tumit ke belakang saja, bola pasti meluncur masuk ke gawang. Ini gambaran begitu mudahnya meraih keuntungan yang besar bila eksplorasi sudah berjalan baik.”Panas bumi, lanjut Azam, bisa sepenuhnya menggantikan energi fosil yang kian menyusut. Panas bumi menghasilkan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa didistribusikan ke beberapa pulau terdekat melaui kabel laut. Dia tidak bisa diekspor ke negara lain seperti energi fosil. Jadi, panas bumi bisa sepenuh dimanfaatkan untuk kebutuhan energi di dalam negeri. Politisi dari dapil Jatim III ini mengimbau pemerintah untuk mengusahakan alokasi anggaran demi membangun BUMN baru. Ini sudah sangat mendesak agar segera dianggarkan dalam mata anggaran APBN. Soal berapa besar anggaran yang dibutuhkan, itu jadi urusan pemerintah untuk menghitung. Ada BPK dan DPR RI yang mengawasi anggarannya.“Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk BUMN p anas bumi. Siapa pu n yang mengelola, baik pemerintah maupun swasta, memerlukan biaya awal yang tidak sedikit untuk eksplorasi. Bila dikelola swasta, juga akan mengacu pada aturan pemerintah, seperti adanya cost recovery. Lebih bagus pemerintah yang mengelola sendiri dengan BUMN tersendiri,” kilah Azam. nfoto: Mastur /iwPLN selama ini tak mampu mengurus energi listrik. Mengurus yang ada di permukaan bumi tidak mampu, apalagi mengurus yang ada di perut bumi.Sumur Panas Bumi Lahendong, SulutPARLEMENTARIA l 11 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

LAPORAN UTAMALagislatif dan eksekutif bertemu m e r u m u s k a n ke b i j a k a n penting di sektor energi. Inilah pertemuan penting yang khusus membahas energi panas bumi. Regulasi dan strategi pengembangan pun disusun. Saatnya mengembalikan kedaulatan energi.Pemerintah dan DPR RI bertemu dua kali dalam Senior Officials Meeting(SOM) bertajuk “Potensi, Tantangan, dan Usulan Solusi Pengembangan Panas Bumi di Indonesia”. Pertemuan pertama dihelat 24 Oktober dan pertemuan kedua 23 November 2016. Perbincangan sumber daya panas bumi mengemuka kembali di tengah pengadaan listrik 30 MW yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.DPR RI sangat mendukung eksplorasi maksimal energi panas bumi sebagai energi alternatif menggantikan energi fosil yang kian menyusut. Pertemuan penting ini merumuskan kebijakan baru di bidang pemanfaatan panas bumi. Hadir Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memimpin dua kali pertemuan tersebut. Pimpinan Komisi IV, VI, VII, dan XI pun hadir. Dari pemerintah, hadir Menteri ESDM, Menteri LHK, Menristek Dikti, Menkeu, dan Kepala Bappenas.Perdebatan dan diskusi mendalam mengemuka. Tujuannya, mendapat pandangan yang paling ideal untuk menyusun strategi kerja panas bumi. Berbagai perspektif tersaji dari kubu pemerintah maupun parlemen. Kementerian ESDM memaparkan berbagai potensi energi non fosil yang bisa dieksplorasi secara masif. Sebaran potensi panas bumi yang ada di berbagai pulau diungkap untuk melihat lokasi mana yang paling mungkin untuk dieksplorasi.Kementerian Keuangan juga menyajikan perspektif fiskal untuk melihat sejauh mana pembiayaan eksplorasi panas bumi dan seberapa besar keuntungan yang bisa diraih negara. Pada 2015, Kemenkeu sendiri sudah memiliki paradigma berupa pengalihan belanja konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi. Lalu, pada 2016 dilakukan percepatan serapan anggaran melalui perubahan regulasi untuk mendorong percepatan belanja infrastruktur.Sementara pada 2017 ada sasaran pembangunan kedaulatan energi, yaitu dengan membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan jaringan gas kota sebanyak 64.200 sambungan tenaga listrik. Selain itu, ada juga pembangunan 128 unit listrik dari berbagai energi baru terbarukan. Khusus untuk panas bumi, Kemenkeu ingin meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan PNBP panas bumi. BPKP juga diminta mengaudit kewajaran setoran yang menjadi bagian pemerintah dari pengusahaan panas bumi. Pada bagian lain, Kemenkeu Tujuh Keputusan untuk Panas BumiPertemuan Senior Officials Meeting (SOM) tentang Panas Bumi dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus HermantoFoto: Jayadi/iw12 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

telah mengalihkan dana bergulir panas bumi pada APBN Perubahan 2015 menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) dari sebelumnya dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP).Dalam pertemuan SOM tersebut, Kementerian ESDM mengungkap data 2015 bahwa kebutuhan energi Indonesia dipasok dari minyak bumi sebesar 46 persen, gas alam 18 persen, batubara 31 persen, dan energi terbarukan hanya 5 persen. Dari 5 persen energi terbarukan itu, panas bumi hanya berkontribusi 1,1 persen. Pertemuan SOM ini juga untuk menindaklanjuti target pemerintah yang ingin mengejar pengadaan listrik 35 ribum MW sekaligus merealisasikan program COP 21 Paris. Kita tinggal menunggu aksi pemerintah dari hasil pertemuan SOM ini. Saatnya potensi besar panas bumi mendapat perhatian dengan tata kelola yang profesional.Berikut ini tujuh keputusan penting menyangkut panas bumi yang dihasilkan SOM di DPR RI beberapa waktu lalu.nPemerintah dapat melakukan kegiatan eksplorasi panas bumi dari sarana pembiayaan dan investasi dengan menggunakan fasilitas pendanaan yang ada, seperti dana panas bumi di PT Sarana Multi Infrastruktur, dana hibah, serta dana pinjaman dari luar negeri. Diperlukan peraturan Menteri ESDM tentang pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh dan pencabutan izin wilayah kerja panas bumi yang tidak melakukan kegiatannya. Penguatan kerja sama antara Kementerian LHK dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan, verifikasi lapangan, dan studi zonasi untuk wilayah kerja panas bumi pada zona inti.Kementerian Ristek Dikti membentuk Pusat Riset Panas Bumi dengan melibatkan universitas, badan penelitian, asosiasi, dan penilitian-penelitian panas bumi di Indonesia.Merekomendasikan pembentukan BUMN yang berusaha khusus di bidang panas bumi. 1234567Seluruh delegasi SOM yang hadir pada kegiatan SOM harus mendukung program 35 ribu MW yang dicanangkan Presiden RI dengan fokus pada energi baru terbarukan khususnya energi panas bumi.Pemerintah berupaya mempercepat disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang memuat model feed in tariff dengan rancangan skema fixed prices yang ditentukan oleh Permen ESDM.(mh) PGE Sibayak, Sumatera UtaraFoto: Husen/iwPARLEMENTARIA l 13 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

LAPORAN UTAMAKebutuhan negara makin meningkat setiap tahun. Saat ini, Indonesia masih mengandalkan energi dari minyak bumi dan batubara dalam memenuhi keperluannya. Dengan disepakatinya Paris Agreement pada The 21’ Conference of the Parties(COP 21) di Paris, Prancis, yang isinya kesepakatan negara-negara untuk menahan laju kenaikan suhu bumi dengan mengurangi emisi karbon, maka tren energi dunia kini beralih menuju energi masa depan yang rendah karbon yaitu energi terbarukan.Harry Poernomo, energi geothermal yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia sangat potensial. Dari sekian banyak energi terbarukan yang ada, panas bumi Indonesia sangat siap untuk dimanfaatkan. Namun, sayang pemerintah belum sungguh-sungguh memanfaatkannya. “Kita harus berpikir ke arah penggunaan sebanyak mungkin energi terbarukan. Dalam green economic kita mulai meninggalkan energi fosil, energi yang tidak terbarukan. Salah satu yang sangat potensial di Indonesia dan sangat memungkinkan implementasi masih sangat kurang. Ini terbukti dari penggunaan energi panas bumi yang hanya sekitar 5% dari total potensi yang ada di bumi Indonesia. Harry berharap, pemerintah sungguh-sungguh memanfaatkan energi panas bumi. “Di Indonesia energi terbarukan yang paling mudah, paling siap dimanfaatkan yaitu panas bumi. Dan ini sudah sejak lama Indonesia merintis, tetapi pemerintah sendiri kurang bersungguh-sungguh dari kacamata saya,” ungkap politisi Partai Gerindra ini. Harry mengusulkan, Anggota Komisi VII DPR RI, Harry Poernomo, Pemerintah Kurang Sungguh-sungguhSumber energi ini dapat berasal dari air, panas bumi, angin, surya, biomassa, hingga gelombang. Energi panas bumi atau energi geothermal adalah salah satu energi terbarukan yang potensinya amat besar di Indonesia. Akan tetapi, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia belum maksimal, sehingga baru dapat dimanfaatkan sekitar 5% dari total potensi yang ada. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI dalam jangka pendek dieksploitasi adalah panas bumi,” papar Harry saat diwawancarai Parlementaria usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang belum lama ini. Dia menegaskan, saat ini era penggunaan energi terbarukan. Jika Indonesia belum merealisasikan dengan serius, akan makin tertinggal dari persaingan global. Meskipun pemerintah sudah memulai dengan rencana, namun pada tataran pemerintah dapat melakukan terobosan cepat guna merealisasikan penggunaan energi panas bumi. Dia menilai Kementerian ESDM dan kementerian lain yang terkait masih lambat, belum mampu memanfaatkan peluang secara optimal. B a h k a n , d i a b e r a n g g a p a n pemerintah tidak serius memulai hal yang baru dan nyaman dengan yang lama. “Spiritnya kurang, pemerintah masih mau mencari Saat ini era penggunaan energi terbarukan. Jika Indonesia belum merealisasikan dengan serius, akan makin tertinggal dari persaingan global foto : Jayadi/iw Anggota Komisi VII DPR RI, Harry Poernomo14 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

(eko)yang lebih gampang saja. Mungkin terkait dengan perizinan antarintansi dan antarkementerian. Kementerian kehutanan memang yang banyak kendala,” paparnya. Menurut pengamatan Harry, regulasi dari pemerintah yang mengatur pemanfaatan panas bumi masih kurang mendukung. Dia mengatakan, regulasi yang bersifat teknis bisa diatur melalui peraturan pemerintah, tidak harus berdasarkan undang-undang. DPR RI cukup memberikan masukan dan mendorong pemanfaatan panas bumi. “Contoh nyata, beberapa proyek panas bumi terkendala hanya masalah tumpah tindih aturan pemerintah itu kebutuhan energi nasional dengan mengoptimalkan pengembangan energi terbarukan. Namun yang juga sangat penting menurut Harry adalah kelestarian lingkungan. Dia berpesan, “Kalau, memang, kita semangat menggunakan panas bumi lebih banyak lagi, kita harus ada kompromi. Yang penting setiap kali pemanfaatan energi panas bumi, jangan sampai memberikan dampak lingkungan yang eksesif, yang berlebihan. Pengelolaannya harus lebih baik, lebih bersahabat terhadap lingkungan.” Harry mengungkapkan, saat ini yang sudah dilakukan pemanfaatan energi panas bumi ada di beberapa dengan memanfaatkan panas bumi bisa dimaksimalkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Panas bumi adalah bentuk energi panas atau energi geothermal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas adalah energi yang menentukan temperatur suatu benda. Energi panas bumi berasal dari energi hasil pembentukan planet (20%) dan peluruhan radioaktif dari mineral (80%). Gradien panas bumi, yang didefinisikan dengan perbedaan temperatur antara inti bumi dan permukaannya, mengendalikan konduksi yang terus menerus terjadi dalam bentuk energi panas dari inti ke permukaan bumi. nsendiri. Pemanfaatan hutan lindung, misalnya, karena memang panas bumi itu umumnya berada di gununggunung berapi yang tidak aktif lagi di kawsasan hutan lindung,” bebernya. Panas bumi merupakan sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya pun berkelanjutan. Untuk itu, semua pihak diharapkan kompak berkerja sama dan saling mendukung dalam memperbaiki daerah, seperti Dieng, Bandung Selatan, dan Bali. Energi panas bumi berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi, yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Harry memaparkan, Indonesia sebagai negara beriklim tropis tidak membutuhkan penghangat ruangan seperti di negara dengan suhu dingin. Maka, kebutuhan energi nasional Kalau, memang, kita semangat menggunakan panas bumi lebih banyak lagi, kita harus ada kompromi. Yang penting setiap kali pemanfaatan energi panas bumi, jangan sampai memberikan dampak lingkungan yang eksesif, yang berlebihan. Pengelolaannya harus lebih baik, lebih bersahabat terhadap lingkungan.Foto: Eko/iwPT Pertamina Geothermal, Kamojang, Jawa Barat.PARLEMENTARIA l 15 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

LAPORAN UTAMAPemerintah dan DPR RI sedang memfokuskan perhatian pada peningkatan energi panas bumi (geothermal). Dilihat dari keadaan alamnya, Indonesia kaya dengan energi geothermal yang ramah lingkungan. Energi ini juga dikenal rendah karbon dan juga sustainabel.Geothermal dapat dihasilkan sepanjang musim secara tetap, karena tidak memerlukan penyimpanan energi. Ini sangat menguntungkan dibandingkan energi lainnya, seperti energi angin atau energi matahari. Secara harfiah, geothermal berasal dari bahasa Yunani. “Geo” berarti bumi. Dan “thermal” berarti panas. Energi geothermal tersimpan di dalam inti bumi. geothermal hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca dibanding energi fosil.Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, mengatakan, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih jauh dari harapan. Padalah, jika energi panas bumi yang terkandung di alam Indonesia bisa dimanfaatkan secara baik, bisa mendukung pembangunan pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW) yang direncanakan pemerintah. S e p e r t i d i k e t a h u i , e n e r g i g eo t h e r m a l s a n g at s t rat e g i s untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW yang merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo. Energi ini sekaligus untuk mendukung Paris Agreement pada The 21’ Conference of the Parties (COP 21) di Paris. Isinya tentang kesepakatan negara-negara untuk menahan laju kenaikan suhu bumi dengan mengurangi emisi karbon. Dan tren energi dunia kini beralih menuju energi masa depan yang rendah karbon yaitu energi terbarukan. “Kita sudah berulang-ulang menyampaikan dalam setiap raker dengan menteri maupun RDP dengan para dirjen bahwa kita konsisten mendorong agar energ i baru dan terbarukan (EBT) termasuk geothermal ditingkatkan. Apa yang ada sekarang masih jauh dari yang diharapkan,” papar Kurtubi saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI , Nusantara I, belum lama ini. Manfaat energi panas bumi sebagai salah satu energi alternatif ternyata juga belum begitu populer di kalangan masyarakat. Masyarakat lebih mengenal Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Menurut Mendorong Pemanfaatan Energi Geothermal Nah, ini kelemahan yang perlu disempurnakan. Misalnya, sosialisasi ke masyarakat sekitar yang sebagian belum dapat menerima kehadiran pemanfaatan PLT panas bumi. Padahal, panas bumi ini sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa ini.Anggota Komisi VII DPR RI , Kurtubi foto : Jaka/iw16 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

(eko)dibuat sebuah sumur injeksi dan air dingin akan dipompakan ke dalam sumur tersebut. Air tadi dialirkan melalui batu panas dan tekanannya berfungsi untuk mengeluarkan air lagi. Air tersebut akan menjadi uap ketika berada di permukaan dan kemudian disaring serta dibersihkan. Setelah itu, agar semua rakyat bisa tersambung listrik, tidak ada pemadaman, dan bisa mendorong tumbuh berkembangnya investasi,” jelas Kurtubi. Meskipun memiliki kelebihan, namun energi panas bumi juga p u n y a b e b e r a p a k e l e m a h a n . Butuh modal yang cukup banyak Kurtubi, persoalan ini adalah salah satu kelemahan yang perlu disempurnakan. “Nah, ini kelemahan yang perlu disempurnakan. Misalnya, sosialisasi ke masyarakat sekitar yang sebagian belum dapat menerima kehadiran pemanfaatan PLT panas bumi. Padahal, panas bumi ini sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa ini. Kalau kita tidak manfaatkan menjadi listrik, kita jadi bersalah,” jelasnya. Adapun cara memanfaatkan energi panas bumi adalah dengan mengebor bagian yang menjadi lokasi panas bumi untuk membebaskan uap pada kedalaman tertentu. Selain itu, hasilnya bisa dipakai menggerakkan turbin yang memberikan energi listrik.Panas bumi bisa menghasilkan uap yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi pembangkit listrik. Dengan begitu, kebutuhan listrik nasional bisa tercukupi. Jumlah panas ada pada kedalaman 10.000 m yang menghasilkan energi sebesar 50.000 kali lebih besar daripada gas dan minyak di seluruh dunia. Manfaat energi panas bumi yang didapat dari pusat bumi merupakan salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan.“Bangsa ini membutuhkan tambahan listrik yang sangat besar, untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lokasi p e n g e b o r a n p u n t i d a k b i s a sembarangan. Tempat pengeboran harus berada di sekitar lempeng tektonik yang memiliki temperatur tinggi akibat sumber panas bumi.“Inilah investasi yang cukup tinggi. Nah, kita harapkan pemerintah segera menawarkan secara besarbesaran potensi panas bumi ini untuk ditawarkan ke investor. Potensi besar di NTB misalkan, sampai sekarang enggak ada penawaran sama sekali. Belum ada investor panas bumi yang masuk ke NTB. Padahal, potensinya besar. Jadi, itu yang harus dipenuhi pemerintah,” jelas Kurtubi. nKurtubi, persoalan ini adalah salah satu kelemahan yang perlu disempurnakan. “Nah, ini kelemahan yang perlu disempurnakan. Misalnya, sosialisasi ke masyarakat sekitar yang sebagian belum dapat menerima kehadiran Inilah investasi yang cukup tinggi. Nah, kita harapkan pemerintah segera menawarkan secara besar-besaran potensi panas bumi ini untuk ditawarkan ke investor. Potensi besar di NTB misalkan, sampai sekarang enggak ada penawaran sama sekali. Belum ada investor panas bumi yang masuk ke NTB. Padahal, potensinya besar.Sumber: Indonesian Geothermal Development For Power ProjectPARLEMENTARIA l 17 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

LAPORAN UTAMAPeraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pemanfaatan panas bumi masih dinanti. Hingga kini, PP tersebut masih harus diharmonisasi. Pemanfaatan panas bumi (geothermal) butuh regulasi yang jelas dan tepat.Mayoritas potensi panas bumi di Indonesia berada di kawasan hutan lindung yang terlarang untuk kegiatan eksplorasi pertambangan. Potensi panas bumi yang berada dalam kawasan hutan konsevasi sebanyak 29 lokasi dengan potensi sebesar 3.428 MW (10,9%). Sedangkan yang berada dalam kawasan hutan lindung sebanyak 52 lokasi dengan potensi sebesar 8.41 MW (19,6%).Dalam UU No.41/1999 tentang Kehutanan, pasal 38, butir ke-4 disebutkan: Pada kawasan hutan l i n d u n g d i l a r a n g m e l a k u k a n p e n a m b a n g a n d e n g a n p o l a pertambangan terbuka. Sementara pada pasal 1 UU No.27/2003 tentang Panas Bumi, disebutkan bahwa panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, batuan bersama mineral, dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam satu sistem panas bumi.Untuk pemanfaatan semua sumber energi tersebut diperlukan proses penambangan. Perlu dicatat bahwa dalam UU No.27/2003 ini, kegiatan eksplorasi panas bumi dimasukkan dalam kegiatan pertambangan. Pengkategorian kegiatan pemanfaatan panas bumi sebagai keg iatan pertambangan dalam UU No.27/2003 bertentangan dengan UU No.41/1999. Di dalamnya termaktub larangan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung. Ketidaksinkronan kedua UU tersebut merupakan kendala dalam memaksimalkan pemanfaatan panas bumi di area hutan lindung dan hutan konservasi. Pada 26 Agustus 2014, DPR RI telah menyetujui RUU Panas Bumi menjadi UU. Ini merupakan revisi atas UU No.27/2003 Panas Bumi. Perbedaan utama aturan baru dengan yang lama terletak pada pengkategorian eksplorasi panas bumi. Eksplorasi panas bumi tidak lagi dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan. Melalui UU baru ini dimungkinkan eksplorasi panas bumi dilakukan di area hutan lindung dan hutan konservasi. “Undangundangnya itu dibuat pemanfaatan bukan penambangan. Karena kalau Menanti PP Pemanfaatan Panas BumiSumur Pengeboran Panas Bumi PT Wayang Windu, Jawa Barat. foto : Eko/iw18 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

(eko)penambangan di lahan hutan lindung, kan, enggak boleh. Kita sudah mengubah bahwa untuk masalah energi baru dan terbarukan itu pemanfaatan, bukan penambangan,” jelas Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar saat diwawancarai Parlementaria belum lama ini. Revisi UU di atas harus didukung dengan peraturan pemerintah yang bersifat teknis. Peraturan tersebut diterbitkan langsung oleh presiden. Peraturan pemerintah tentang pemanfatan panas bumi bisa memperlancar penggunaan energi panas bumi. Menurut Rofi, pemanfaatan panas bumi juga harus memperhatikan kelestarian hutan. “Tinggal sekarang implementasi dari regulasi itu, kan, enggak cukup di UU. Saya kira yang lebih penting sekarang ini adalah mempercepat proses lahirnya peraturan pemerintah terkait dengan pemanfaatan lahan. Karena ini bukan hanya terkait persoalan pertambangan saja, tapi terkait dengan masalah hutan lindung atau hutan konservasi,” papar Rofi. Menurut Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PP pemanfaatan langsung dan PP pemanfaatan tidak langsung masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain PP, dalam pengelolaan panas bumi, Rofi mengutamakan pengelolaan oleh BUMN. Kalau pun harus dikelola oleh swasta, maka diprioritaskan kepada perusahaan swasta nasional. “Kita, sih, masih tetap mendorong kalaupun swasta, ya swasta nasional. Memang prioritas utama BUMN. Tapi, kalau swasta, itu swasta nasional. Dan ternyata swasta nasional masih memungkinkan untuk itu. Kecuali jika memang tidak bisa dilakukan. Itu harus menyertakan asing. Saya kira prioritas utama BUMN, kedua swasta nasional,” tegas Rofi.nTinggal sekarang implementasi dari regulasi itu, kan, enggak cukup di UU. Saya kira yang lebih penting sekarang ini adalah mempercepat proses lahirnya peraturan pemerintah terkait dengan pemanfaatan lahan.Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar foto : jaka/iwSumber: Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan RIPARLEMENTARIA l 19 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

LAPORAN UTAMABanyak keunggulan yang dimiliki energi panas bumi (geothermal) dibanding energi lainnya. Selain ramah lingkungan, energi ini juga lebih konstan, rendah emisi, dan tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. Energi fosil yang terus menyusut dan kesadaran global untuk melestarikan lingkungan, menjadikan energi panas bumi tren masa depan. Walau belum bisa menggantikan energi fosil sepenuhnya, tapi energi baru dan terbarukan lainnya, bisa terus dieksplorasi menggantikan energi fosil. Parlementaria berhasil menghubungi Adi Surjosatyo, peneliti energi dari Universitas Indonesia (UI). Ia adalah Profesor di Departemen Teknik UI dan Kepala Cluster Fluidinamika dan Termodinamika Tropical Renewable Energy FT UI. Berikut petikan hasil wawancaranya pada akhir November lalu.Saat ini energi fosil masih mendominasi energi nasional hingga 90%. Mungkinkah ke depan energi panas bumi bisa menggantikan sepenuhnya energi fosil?Secara teoritikal, mungkin energi panas bumi bisa menggantikan energi fosil di Indonesia walau tidak sepenuhnya. Melihat data yang ada, potensinya sangat memungkinkan karena berada di seluruh Indonesia.Terdapat 285 titik geothermal di seluruh Indonesia dengan potensi daya sekitar 29 GW. Bisa dibandingkan kebutuhan sekarang ini daya dari sumber fosil Indonesia sekitar 34 GW. Tapi dengan syarat harus ada bauran dengan energi lain, seperti biomassa dan hydro.Mestinya sudah sejak lama eksplorasi panas bumi dilakukan untuk menggantikan energi fosil yang terus menyusut. Menurut Anda apakah kita sudah jauh terlambat dalam mengeksplorasi panas bumi bagi kebutuhan energi nasional?Tidak ada kata terlambat dalam usaha mengatasi kebutuhan energi nasional. Yang penting tindakan terus menerus untuk antisipasi kekurangan suplai energi nasional. Dari data yang ada, pembangunan PLTP nasional sudah dimulai sejak hampir 20 tahun yang lalu. Peraturan Pemerintah juga terus diperbaiki, terutama bagi kemudahan para investor asing maupun dari Pertamina Geothermal Energymelakukan eksplorasi dan pembangunan instalasi.Permasalahan utama adalah aspek investasi yang sangat mahal dan berisiko tinggi. PLTP tidaklah sama seperti PLTU (Pembangkit Tenaga Uap-Batubara) yang mudah di pembiayaan. Struktur bisnis batubara juga sudah mapan. PLTP membutuhkan kegiatan eksplorasi sumber uap ke dalam tanah dan membutuhkan peralatan yang memiliki kualitas tinggi untuk menembus perut bumi. PLTP juga memiliki ketidakpastian tinggi, apakah uap yang diinginkan sudah memiliki kriteria yang dapat menjalankan turbin uap PLTP. Hal ini memiliki konsekuensi proses waktu cukup panjang dan pendanaan yang tinggi, sehingga tidak mudah menjalankan geothermal seketika dalam waktu dekat. Pembangkit geothermal saat dimulai proyeknya sampai dengan beroperasi bisa mencapai 5-8 tahun. Bahkan dalam kondisi tertentu, bisa mencapai lebih dari 10 tahun. Bandingkan dengan pembangunan Adi Surjosatyo, Peneliti EnergiPanas Bumi, Energi yang Berkarakter foto : dokpri/iw20 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

PLTU sekitar 2-3 tahun, tergantung besaran daya listrik yang dihasilkan. Untuk mengelola energi panas bumi dari hulu hingga ke hilir, perlu BUMN baru untuk itu. Anda setuju?Tidak perlu membentuk BUMN sendiri. Cukup dikelola saja oleh Kementerian ESDM dengan pelaksananya oleh berbagai badan, seperti Pertamina Geothermal Energy dan lainnya. Terpenting di sini, ada badan koordinasi di bawah pemerintah, karena energi yang dihasilkan cukup signifikan dan berdampak pada aspek lingkungan dan masyarakat.Apa keunggulan yang paling signifikan dari energi panas bumi daripada energi fosil?Pertama, ramah lingkungan. Energi ini ramah lingkungan, karena fluida panas bumi setelah diubah menjadi energi listrik dikembalikan ke bawah permukaan (reservoir) melalui sumur injeksi. Penginjeksian air ke dalam reservoir merupakan keharusan untuk menjaga keseimbangan masa, sehingga memperlambat penurunan tekanan reservoir dan mencegah terjadinya subsidence.P e n g i n j e k s i a n k e m b a l i f luida panas bumi setelah f luida tersebut dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, serta adanya recharge (rembesan) air permukaan, menjadikan energi panas bumi sebagai energi yang berkelanjutan (sustainable energy).Kedua, bersifat konstan dan stabil. Geothermal merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Panas bumi dibandingkan dengan energi alternatif lainnya, seperti tenaga surya dan angin, bersifat konstan sepanjang musim. Di samping itu energi listrik yang dihasilkan dari geothermal tidak memerlukan solusi penyimpanan energi (energy storage), karena dapat dihasilkan sepanjang waktu. Ketiga, kebutuhan lahan dan air minim. Untuk memproduksi energi geothermal membutuhkan lahan dan air yang minimal, tidak seperti energi surya yang membutuhkan area yang luas dan banyak air untuk pendinginan. Pembangkit panas bumi hanya memerlukan lahan seluas 3,5 kilometer persegi per gigawatt p ro d u k s i l i s t r i k . A i r y a n g dibutuhkan hanya sebesar 20 liter air tawar per MW per jam. Keempat, rendah emisi. Emisi dari pembangkit listrik panas bumi sangat rendah bila dibandingkan dengan minyak dan batubara. Karena emisinya rendah, energi panas bumi memiliki kesempatan untuk memanfaatkan clean development mechanism produk Kyoto Protocol. Mekanisme ini menetapkan b a h wa n e g a r a m a j u h a r u s mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5.2% terhadap emisi tahun 1990. Ini dapat Tidak perlu membentuk BUMN sendiri. Cukup dikelola saja oleh Kementerian ESDM dengan pelaksananya oleh berbagai badan, seperti Pertamina Geothermal Energy dan lainnya. Terpenting di sini, ada badan koordinasi di bawah pemerintah, karena energi yang dihasilkan cukup signifikan dan berdampak pada aspek lingkungan dan masyarakat.PARLEMENTARIA l 21 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

LAPORAN UTAMAmelalui pembelian energi bersih dari negara berkembang yang proyeknya dibangun di atas tahun 2000. Energi bersih tersebut termasuk panas bumi. Terakhir, kapasitas lebih tinggi. Keunggulan lain dari geothermal energi adalah faktor kapasitasnya. Faktor kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi rata-rata 95%, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan faktor kapasitas dari pembangkit listrik yang menggunakan batubara yang besarnya hanya 60-70%.Proyeksi ke depan, energi ini jadi tren yang sangat menjanjikan bagi negara maupun masyarakat. Selain murah, energi ini juga ramah lingkungan. Bagaimana Anda melihat?Makin berkurangnya ketersediaan sumber daya energi fosil dan kian meningkatnya kesadaran melestarikan ling kungan, menyebabkan kita harus berpikir untuk mencari alternatif penyediaan energi listrik yang memiliki karakter. Karakter yang dimaksud adalah mampu mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, mampu menyediakan energi listrik dalam skala lokal regional, mampu memanfaatkan potensi sumber daya energi setempat, serta proses produksi dan pembuangan hasil produksinya tidak merusak lingkungan hidup di sekitarnya.Akan tetapi sejak tahun 1992 kebutuhan energi listrik nasional meningkat mencapai 18 persen rata-rata per tahun, atau sekitar dua kali lebih tinggi dari skenario yang dibuat pada tahun 1990. Hal ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pertumbuhan industri dan jasa konstruksi. Secara singkat, panas bumi didefinisikan sebagai panas yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan energi panas bumi adalah energi yang ditimbulkan oleh panas tersebut.n (mh)Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM RI, 2015 *) Status: September 201622 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Sumber: Kementerian ESDM RISumber: Indonesia Geothermal Development For Power ProjectREGULASI PANAS BUMIREGULASI PANAS BUMI1. Undang-undang No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi2. Peraturan Pemerintah No. 28/2016 tentang Bonus Produksi3. Peraturan Pemerintah No. 59/2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 75/2014 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi4. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral5. Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional6. Peraturan Presiden No. 4 tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. PLN untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas7. Peraturan Menteri: Peraturan Menteri ESDM No.11/2008 tentang Mekanisme Penetapan Wilayah Kera Panas Bumi Peraturan Menteri ESDM No.02/2008 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Peraturan Menteri ESDM No.11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi Peraturan Menteri ESDM No.17/2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Peraturan Menteri ESDM No.40/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 2010 tentang Daftar Proyek Percepatan Pebangunan Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Bumi serta Transmisi Terkait Permen LHK No. 46/Menlhk/Setjen/KUM.1/5/2016 tentang Pemafaatan Jasa LingkunganSumber: Kementerian ESDM RI, 2015Sumber: Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan RIPARLEMENTARIA l 23 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

SUMBANG SARANPendahuluanIn d o n e s i a k i n i s ed a n g dihadapkan pada kenyataan bahwa ketergantungan pada energi fosil sebagai sumber energi utama akan bersifat tidak sustainable dalam jangka panjang bagi penyediaan kebutuhan energ i. Kebutuhan energ i nasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sampai saat ini sebagian besar kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari energi fosil khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi. Ketergantungan kebutuhan energi dari BBM dan Gas Bumi dewasa ini menjadi semakin besar seiring makin pesatnya pembangunan, pengembangan industri, dan pertumbuhan kendaraan yang tinggi. Sementara cadangan minyak bumi (oil and gas reserves) Indonesia makin lama makin menipis (depletion). Hal ini antara lain ditandai dengan sangat sedikitnya penemuan sumur minyak baru. Sementara sumur minyak (oil well) yang telah lama beroperasi produksinya cenderung menurun. Panas bumi (geothermal) merupakan energi alternatif untuk pembangkit listrik. Potensi panas bumi di Indonesia menempati posisi ketiga di dunia kurang-lebih mencapai 1,197 MWe (40% dari cadangan geothermal dunia) setelah AS (3,092 MWe) dan Philippina (1,904 MWe). Potensi panas bumi—sebagai salah satu sumber energi terbarukan, sebagian besar belum digunakan dan hanya sekitar 4-5% dari kapasitas total geothermal untuk pembangkit. Faktor utama yang menghalangi investasi pengembangan geothermal di Indonesia salah satunya adalah faktor hukum dan risiko investasi yang tinggi di Indonesia. Dulu aktivitas geothermal didefinisikan sebagai aktivitas pertambangan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2003 yang mengimplikasikan bahwa pertambangan panas bumi dilarang dilaksanakan di wilayah hutan lindung dan area konservasi (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Namun faktanya aktivitas tambang geothermal hanya memberikan dampak kecil pada lingkungan dibandingkan aktivitas pertambangan lain seperti tambang batu Tantangan Akselerasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi di Indonesiabara di Kalimantan. Sekitar 80% dari cadangan geothermal Indonesia terletak di hutan lindung dan area konservasi. Oleh karena itu mustahil untuk memanfaatkan potensi ini apabila UU Kehutanan tidak mendukungnya. UU No. 21 Tahun 2014—menggantikan UU No. 27 Tahun 2003 memisahkan geothermal dari aktivitas pertambangan yang lain dan karena itu membuka jalan untuk eksplorasi geothermal di wilayah hutan lindung dan area konservasi. Oleh akrena itu pengesahan UU ini merupakan suatu gebrakan yang penting untuk mendukung percepatan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang sebagian di antaranya menggunakan energi panas bumi. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN 2016-2025, pengembangan energi panas bumi untuk listrik masih menempati urutan keempat setelah PLTU; PLTGU; dan PLTA. Sejak 2016 sampai 2025 pembangunan PLTPB (pembangkit listrik tenaga panas bumi) diproyeksikan akan menghasiulkan 6.150 MW (7,64%) dari total pengembangan pembangkit listrik sebesar 80.525 MW. Hal ini menjadi tantangan dalam pemanfaatan panas bumi untuk energi listrik.Potensi Panas BumiPotensi panas bumi saat ini di Indonesia mencapai 40.000 MW, sementara yang dimanfaatkan baru sekitar 1.300-an MW (4-5%). Pengembangan yang belum maksimal ini dikarenakan antara lain sulitnya mencari lokasi energi panas bumi serta tingginya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangannya. Tingginya resiko pengembangan panasbumi yang menjadi pertimbangan investor harus disertai keyakinan bahwa investasi yang ditanamkan juga memiliki tingkat kesuksesan yang patut dipertimbangkan.Potensi panas bumi tersebar di sepanjang jalur sabuk gunung api mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku. Mengacu Foto: Dokpri/iw Foto: Dokpri/iwJuli Panglima Saragih Mandala Harefa24 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

pada hasil penyelidikan panas bumi yang telah dilakukan oleh Badan Geologi-Kementerian ESDM, hingga tahun 2013 telah teridentifikasi sebanyak 312 titik potensi panas bumi. Adapun total potensi panas buminya sebesar 28.910 MW dengan total cadangan sekitar 16.524 MW. Namun, kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi (PLTP) hingga tahun 2014 baru mencapai 1.403,5 MW atau sebesar 4,9% dari potensi yang ada. Sedangkan Filipina meskipun potensinya lebih kecil namun pemanfaatan potensi panas buminya mencapai 46,2%.Potensi panas bumi tersebut merupakan tantangan dalam pengembangan diversifikasi energi listrik. Namun, kapasitas terpasang PLTP Indonesia merupakan nomor 3 terbesar di dunia. Dunia baru memanfaatkan 10,4% (10,8 GW) dari potensi panas bumi yang ada (103,6 GW). Bandingkan dengan Amerika Serikat yang merupakan pionir energi panas bumi kapasitas terpasangnya telah mencapai 3.442 MW dan Negara Filipina yang merupakan negara Asean berada di atas Indonesia, yakni kapasitasnya mencapai 1.848 MW. (Lihat Tabel 2). Hal ini wajar saja mengingat PLTPB tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca, serta tidak berisik dan dapat diandalkan. Listrik yang dapat dihasilkan sekitar 90 persen, lebih tinggi dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil (migas) yang menghasilkan listrik sekitar 65 – 75 persen. Hanya saja sejak 2006 sampai September 2016, pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik baru 85 MW. Sedangkan, tahun 2025, energi panas bumi ditargetkan berkontribusi 7,64% atau 4,8 GigaWatt (GW) setara 23,5 juta ton minyak.Energi panasbumi dapat dihasilkan secara terusmenerus melalui peluruhan zat radioaktif mineral yang ada di dalam bumi. Energi ini juga dapat dihasilkan sepanjang musim secara tetap, karena tidak memerlukan penyimpanan energi. Selain itu dari sisi penerimaan memiliki potensi pendapatan pertambangan panas bumi bersumber dari setoran bagian Pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha kegiatan (net operating income) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran perpajakan dan Tabel 1. Potensi dan Kapasitas Terpasang Panas Bumi Indonesia, Tahun 2014Sumber : Rentra Kementerian ESDM RI, 2014-2019Pembangkit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TotalPLTU 3.027 1.024 3.397 17.175 4.548 1.781 400 700 500 2.250 34.802PLTGU - 1.315 6.850 1.500 - - 1.050 260 4.340 3.600 18.915PLTA 45 57 175 365 147 330 639 1872 1581 3950 9.161PLTP 85 350 320 590 580 450 340 935 1.250 1.250 6.150PLTG 759 1.384 1.235 170 208 254 145 25 10 80 4.271PLTPS - - - 1.040 - - - 450 450 2.000 3.940PLTM 32 78 115 292 81 86 196 26 257 201 1.364PLT Lain 192 279 346 266 309 64 46 129 30 276 1.937Total 4.139 4.487 12.437 21.398 5.873 2.965 2.816 4.398 8.418 13.607 80.525keterangan: PLTP=pembangkit listrik tenaga panas bumi. PLTPS=pembangkit listrik tenaga “pump storage”. PLTM=pembangkit listrik tenaga mikro-hidro. PLTG=pembangkit listrik tenaga gas. PLTGU=pembangkit listrik tenaga gas dan uap.Tabel 2. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Sesuai RUPTL 2016-2025, (Mega Watt)Sumber: Kementerian ESDM RI, dalam www.esdm.go.id.PARLEMENTARIA l 25 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

SUMBANG SARANpungutan lain sesuai dengan perundang-undangan. Mengutip dari Nota Keuangan dalam APBN Tahun Anggaran 2017, pendapatan panas bumi selama periode 2012-2015 tumbuh rata-rata sebesar 13,2%/tahun. Pendapatan panas bumi meningkat dari Rp0,7 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp0,9 triliun pada tahun 2015.Pengembangan BerkelanjutanPanas BumiSebagai negara yang memiliki cadangan energi geothermal sekitar 40%, selayaknya energi ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi peningkatan permintaan listrik (10% setiap tahun). Disayangkan, energi yang sebenarnya sudah ditemukan atau dikembangkan mulai 1980-an, potensinya belum digunakan secara maksimal, bahkan dapat dikatakan perkembangannya stagnan. Padahal, energi panas bumi yang merupakan energi baru dan terbarukan dapat diandalkan dalam mendukung ketahanan dan keamanan energi di Indonesia.Belum maksimalnya pemanfaatan panas bumi adalah mengingat eksplorasi panas bumi membutuhkan waktu 2-4 tahun dengan tahapan analisa data geophysics,data geology, dan data geochemist. Sedangkan untuk survei keekonomian potensi panas bumi di suatu daerah/area untuk pengembangan lebih lanjut yang biasanya membutuhkan 1-2 tahun. Setelah dinyatakan layak, dimulai persiapan eksplorasi seperti pemetaan rig untuk melakukan pengeboran dan dilanjutkan dengan drilling exploration pada 3-4 sumur eksplorasi untuk melihat apakah potensi yang ada layak dikembangkan lebih lanjut. Dengan hasil yang baik, proses akan dilanjutkan dengan tahap eksploitasi/produksi.P a n a s b u m i h a m p i r sebagian besar dicari di daerah-daerah yang memang ‘bekas’ gunung berapi atau gunung berapi yang dapat dikatakan secara aktivitasnya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu sebagian besar di daerah pegunungan yang biasanya termasuk kawasan hutan (lindung dan konservasi). Hal-hal tersebut menjadi tantangan juga dalam mengembangkan energi panas bumi di mana secara infrastruktur, pembangunan infrastruktur panas bumi memerlukan biaya yang cukup tinggi serta tantangan regulasi penggunaan lahan, karena sebagian lahan panas bumi berada di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi—sebagaimana disebutkan di atas.Saat ini, meskipun perizinan terkait penggunaan lahan hutan lindung dan hutan konservasi serta kajian-kajiann terkaitnya dapat dikatakan sangat ketat, namun terlihat niat baik dari pemerintah (pemda) untuk mengembangkan sektor panas bumi dengan mengijinkan kegiatan pengeboran panas bumi di daerah tersebut. Selain itu lambatnya pengembangan energi panas bumi di Indonesia karena faktor risiko eksplorasi. Selain itu, juga terkait masalah izin dan waktu pembangunan pembangkit listrik. Problema Tabel 3. Potensi dan Kapasitas Terpasang Panas Bumi Dunia, Tahun 2014Sumber: International Geothermal Association (IGA). Foto: beritasatu.com26 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

lain adalah faktor resiko antara lain proses perizinan disebabkan kurang pahamnya Pemda terkait kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di daerahnya, serta ketidaktahuan bagaimana proses lelang panas bumi dan nilai investasinya. Ke depan hal ini tidak menjadi persoalan lagi sehingga dukungan pemda sangat buat.bahwa kewenangan Pemda berkaitan panas bumi dialihkan ke provinsi. Hal ini perlu disikapi dan dicermati oleh Pemda, bila tidak maka risiko masih tetap ada sehingga perlu diatasi secara serius dan konprehensif. Harapan ke depan, panas bumi dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi di Indonesia di masa datang. Energi fosil suatu saat akan habis, maka semoga energy panas bumi dapat menjadi penyedia sumber energi dengan dukungan penuh Pemerintah dan semua pihak terkait. Tidak mustahil 10.000 MW untuk di Jawa-Bali dapat disuplai dari panas bumi. Pengembangan panas bumi terus dilakukan supaya kekayaan tersebut tidak sia-sia. Masyarakat Indonesia pun bisa memperoleh energi yang bersih dan tak akan habis. Hingga 2025, Kementerian ESDM menargetkan kapasitas terpasang listrik dari panas bumi bisa mencapai 6.500 - MW7.000 MW. Agar target tersebut bisa tercapai, maka setiap tahun penggunaan panas bumi harus ditingkatkan hingga kurang lebih 600 MW.Pemerintah harus memberikan segala macam kemudahan untuk mempercepat pengembangan geothermal, Misalnya dengan penciptaan regulasiregulasi yang mempermudah dan memberi insentif untuk pengembangan panas bumi melalui peraturan pemerintah. Selain itu secara silmultan, Indonesia mempersiapkan SDM mengingat yang ada sekarang ini memang masih kurang, namun beberapa kerjasama yang dibuat oleh Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) dengan beberapa institusi di luar negeri serta pemerintah sudah mulai mempersiapkan tenagatenaga ahli (SDM) panas bumi. Akan tetapi, dikarenakan belum maksimalnya pengembangan panas bumi maka tenaga ahli yang sudah dipersiapkan belum dapat terserap dengan baik. Permasalahan utama lainnya adalah soal investasi yang memang harus dikalkulasi sejauhmana nilai break even point atau rate of return investasi panas bumi yang bisa diperoleh. Modal untuk membangun pembangit listrik tenaga panas bumi sangatah besar. Lokasi pengeboran pun tidak bisa sembarangan dan rata-rata jauh dari kota/ibu kota kabupaten, dan sebagian besar berada di sekitar lempeng tektonik yang memiliki temperatur tinggi yang dapat menghasilkan sumber panas bumi. Melihat potensi, manfaat, dan kecilnya efek terhadap lingkungan, energi panas bumi adalah energi yang sangat ideal untuk dikembangkan di Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat setiap tahunnya.nJuli Panglima Saragih dan Mandala Harefa Kedua Penulis adalah Peneliti EkonomiPusat Penelitian Badan Keahlian DPR RIPenutupDalam upaya mengakselerasi pemanfaatan energi panas bumi untuk energi listrik, pemerintah perlu meyakinkan investor (dalam dan luar negeri) untuk berpartisipasi dalam pengembangan panas bumi. Kebijakan/peraturan serta dukungan dari masyarakat tentunya dapat mempercepat pengembangan panas bumi Indonesia. Dengan besaran investasi US$4-6 juta per MW sudah sewajarnyalah didapatkan dukungan pemerintah untuk proses pengembangan sektor panas bumi ini. Permasalahn izin eksplorasi yang lama dinilai akan membuat investor merugi karena pembangunan pembangkit akan berjalan lambat. Hal ini dikarenakan proses lelang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Energi fosil suatu saat akan habis, maka semoga energi panas bumi dapat menjadi penyedia sumber energi dengan dukungan penuh Pemerintah dan semua pihak terkait. Tidak mustahil 10.000 MW untuk di Jawa-Bali dapat disuplai dari panas bumi. Pengembangan panas bumi terus dilakukan supaya kekayaan tersebut tidak sia-sia. Masyarakat Indonesia pun bisa memperoleh energi yang bersih dan tak akan habis.PARLEMENTARIA l 27 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

PeNGAWASANKritik tersebut dilontarkan karena langkah pemerintah yang dinilai tidak tepat dengan mengimpor alat sederhana seperti cangkul. Kebijakan tersebut juga dinilai mencoreng nama baik Indonesia yang diklaim sebagai negara agraris yang sudah terbiasa menggunakan bahkan memproduksi cangkul sejak zaman nenek moyang. Dikeluarkannya ijin mengimpor ca n g k u l j u g a d i p red i k s i a k a n mematikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pandai besi yang ada di Indonesia. Padahal, fungsi pemerintah seharusnya melindungi keberlangsungan usaha kecil. Jika kekurangan cangkul, semestinya pemerintah dapat memenuhi dengan produksi dalam negeri saja. Dengan begitu, penghasilan para pandai besi republik ini juga bisa lebih terangkat. DPR RI menyesalkan kebijakan pemerintah yang memberikan izin impor cangkul dari China (Tiongkok) melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). Langkah tersebut dinilai berpotensi mematikan industri cangkul dalam negeri dan menodai nasionalisme.Ketua Komisi IV Edhy Prabowo mengatakan pemberian ijin impor cangkul itu suatu langkah penghianatan yang sudah menyakiti hati rakyat Indonesia terutama hati para pandai besi di kampung-kampung. “Apapun alasannya mengimpor cangkul merupakan kebijakan yang salah besar. Saya menyesali hal ini dan saya minta untuk dikembalikan saja cangkul yang sudah di impor (re-ekspor). Ini catatan kelam bagi masyarakat kita dan jangan sampai ini terulang lagi,” ujarnya kepada Parlementaria.Edhy mempertanyakan, apakah Indonesia sebegitu tidak mampunya hingga impor cangkul, padahal kita semua tahu sebelum adanya teknologi yang canggih, negeri ini sudah punya pandai besi yang menghasilkan cangkul. “Mestinya isu akan beredarnya cangkul itu bisa diatasi dengan menggerakan pihak tekait. Pemerintah harus membatalkan impor cangkul bagaimana pun caranya. Saya minta ini batalkan, saya tidak ingin ini ada. Saya minta di re-ekspor bagaimanapun caranya, kembalikan uangnya,” tegasnya.Impor cangkul itu pun ditunding menguntungkan pihak-pihak tertentu secara ekonomis. Edhy menegaskan, p e m e r i n t a h j a n g a n m e n c a r i keuntungan semata, hanya karena harga cangkul di China lebih murah dan lebih ringan. “Masalah selisih harga biasanya ada hubungannya sama fee. Untuk apa mau melakukan itu kalau tidak ada tujuan seperti itu. Saya sudah cek ke Menteri Pertanian, beliau sangat mengecam itu,” pungkasnya. Impor Cangkul Sakiti Pengrajin Pandai BesiPemerintah mengijinkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) melakukan impor cangkul dari China melalui Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pemberian ijin impor cangkul terhadap salah satu Badan Usaha Milik Negara tersebut menuai banyak kritik. Foto: Jayadi/iwKetua Komisi IV DPR RI, Edhy PrabowoApakah Indonesia sebegitu tidak mampunya hingga impor cangkul, padahal kita semua tahu sebelum adanya teknologi yang canggih, negeri ini sudah punya pandai besi yang menghasilkan cangkul.28 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Kritikan keras pun disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan yang mendesak agar impor cangkul itu segera dihentikan oleh pemerintah. tidak seharusnya pemeritah mengimpor alat-alat yang sudah bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. “Payah sekali, masa untuk agar dilakukan proteksi terhadap industri yang sudah ada jangan sampai hancurkan karena impor cangkul. Momentum Tumbuhkan Kembali IKM BesiSementara Anggota Komisi IV Rahmad Handoyo mengatakan adanya Nah proses perlindungan paling tidak jangan dilanggar pemerintah,” tuturnya. Tentu sebagai bangsa yang besar harus memberi perlindungan kepada investor yang sudah masuk, jangan sampai mereka keluar nanti malah akan menimbulkan masalah baru. Kebijakan impor alat sederhana cangkul saja harus impor dari negara lain, ini kan akan mematikan industri rakyat, kita sebenarnya sangat mampu karena selama ini kita sudah produksi sendiri,” tungkas Daniel. Karena itu, lanjut Daniel, pihaknya mengajukan protes keras kepada pemerintah. Dirinya berharap industri kecil harus diandalkan dan diberdayakan oleh pemerintah, jangan segala sesuatunya bergantung pada impor. “Pemerintah harus konsisten membangun industri di segala bidang yang ada di dalam negeri agar nilai tambahnya kembali untuk Indonesia.Impor tersebut sangat tidak masuk akal karena dimana letak sulitnya memproduksi cangkul sehingga harus mengimpornya dari China,” ujarnya.Politisi fraksi PKB itu mengatakan, pihaknya akan memanggil menteri terkait dalam hal ini Menteri Pertanian untuk berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (rnm,mp) Foto: Jaka/iw Foto: Iwan Armanias/iwWakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmad Handoyo Pemerintah mengkaji kembali dengan bijak pemberian ijin impor cangkul kepada PT PPI. Pasalnya, lebih baik diberikan kepada IKM yang membidangi, dengan begitu dapat menggerakan perekonomian masyarakat kecil.isu impor cangkul merupakan momenttepat untuk pemerintah dalam hal ini Kementerian Pengindustrian d a n K e m e n t e r i a n P e r d a n g a n menumbuhkan kembali IKM pandai besi yang ada di Indonesia. “Ini ada momentum yang baik saya kira untuk menggerakan kembali industri yang mati atau mati suri. Saya pikir memproduksi cangkul dengan jumlah 86.000 kelompok industri kita mampu asal ada kepastian harga, kalau kualitas jangan ditanya,”ujarnya. Untuk itu, Rahmad meminta, pemerintah meng kaji kembali dengan bijak pemberian ijin impor cangkul kepada PT PPI. Pasalnya, lebih baik diberikan kepada IKM yang membidangi, dengan begitu dapat menggerakan perekonomian masyarakat kecil. “ K i t a h a r u s m e n g g e r a k a n perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, dan melindungi investasi. seperti cangkul lebih baik diberikan kepada industri yang bergerak di bidang metal saja. “Kalau perlu perindustrian memberi stimulan agar industri yang bergerak dibidang cangkul bergerak, mungkin dengan memberikan modal atau bantuan peralatan sehingga yang sudah mati dihidupkan kembali kalau dan yang sudah ada kita support,” harapnya. “Saya kira ini perlu dikaji kembali. Kejadian ini merupakan proses pembelajaran kita dan juga evaluasi Kementerian Perdagangan maupun Perindustrian untuk duduk bersama sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya untuk kebutuhan 86. 000 cangkul dengan pragmatis langsung impor, ini sangat tidak tepat. Lebih baik tumbuhkan kembali pandai besi yang sudah tumbang, dengan begitu akan menumbuhkan perekonomian negara ini juga,” tambah Rahmad menegaskan. nPARLEMENTARIA l 29 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

Impor Cangkul Sakiti Pengrajin Pandai BesiPeNGAWASANPada masa reformasi, banyak pihak berharap budaya korup perlahan terkikis. Namun hal itu ternyata tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Yang ada kecenderungan pungli malah semakin tumbuh subur. Meski hanya pada praktik korupsi yang bertaraf uang kecil, namun masalah itu jangan dianggap sepele dan dipandang sebelah mata, karena kalau digelar setiap hari, maka perputaran uangnya bisa menyaingi rasuah tingkat kakap. Saat ini pemerintah sedang gencar memerangi pungli, bahkan sampai membentuk satuan tugas Sapu Bersih Pungli. Lantas apakah cara yang ditempuh pemerintah ini akan terbukti efektif dalam memberantas masalah pungutan liar yang terjadi di berbagai instansi dan lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Budaya hukum adalah sisi paling lemah. Sebab, aparat penegak hukum dan masyarakat belum menyadari soal ini. Alhasil, budaya korup tumbuh subur dalam berbagai bentuk. Ketua DPR RI Ade Komarudin menilai ketegasan pemerintah membasmi pungli di semua sektor pelayanan publik harus berlangsung konsisten. Hal ini disebabkan pungli dalam layanan birokrasi sudah mengakar berpuluh tahun. Ade Komarudin menilai, harus ada suatu sistem yang baik, agar seluruh pelayanan publik tidak membuat petugas tergoda mengutip pungli. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Korekku Taufik Kurniawan dan Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto yang ikut menghadiri acara Perlu Konsistensi dan Perbaikan Sistem Pelayanan Publik Dengan Teknologi TerkiniPungutan liar bagaikan parasit yang sulit dibasmi. Perilaku mengutip duit itu dipelihara abdi negara, hingga masyarakat tak mempunyai pilihan kecuali tunduk. Warga yang seringkali merasa jengah dengan hal tersebut, terkadang seperti menemui jalan buntu.Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku Taufik Kurniawan dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto saat sesi wawancara dengan wartawan.Foto: Jaka/iw30 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

rapat koordinasi Presiden dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yang diselenggarakan di Istana Negara, beberapa waktu yang lalu, menyatakan mendukung langkah Presiden dalam membasmi masalah pungutan liar.“Kita dari Pimpinan Lembaga Tinggi Negara diminta untuk memberikan masukan dan pendapat. Pada prinsipnya kami telah sampaikan, bahwa DPR RI mendukung langkah Presiden yang melakukan gebrakan untuk membasmi pungutan liar. Karena hal tersebut menjadi salah satu indikasi dukungan penuh dari pemerintah untuk konsen terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek mengenai pungutan liar sekecil apapun,” ujar Taufik.Menurutnya, Pimpinan DPR RI tidak melihat masalah besar kecilnya, tetapi yang penting dalam hal ini adalah DPR RI mengapresiasi langkah Presiden, yang sekarang telah mulai dilakukan juga oleh para pejabat ditingkat daerah, baik Gubernur maupun Bupati yang juga melakukan sidak ditempat pelayanan publik.Disisi lain DPR RI menghimbau, sebaiknya pemerintah lebih maksimal dalam menggenjot penerapan teknologi informasi buat mengurus segala macam produk perizinan dan pelayanan publik. Karena hal itu dinilai lebih mampu menekan pungli, yakni dengan menutup celah tatap muka antara warga dan abdi negara. Sementara penggunaan sistem razia dan membentuk tim adhoc, masih dianggap tidak akan menyelesaikan masalah pungli yang ada.Dengan menggunakan sistem daring, maka segala pengurusan menjadi lebih efisien. Biaya yang dipatok, tinggal ditransfer kepada bank yang ditunjuk. Jadi tak ada lagi celah nakal buat PNS. Sebab di era modern ini, menuntut adanya akurasi dan kecepatan. Sudah tidak ada tempat bagi pelayanan publik yang buruk.Pungli terjadi lantaran praktik birokrasi yang dibuat rumit dan tertutup. Jika mau berubah, maka harus dibuat efisien dan terbuka. Sebuah operasi dadakan tidak akan menjadi solusi yang efektif.Anggota Komisi III DPR RI, Aditya Mufti Arifin, menilai kelemahan sekaligus tantangan utama dari semangat memberantas pungutan liar adalah konsistensi.Jika pemerintah tidak menetapkan target besar atau tolok ukur keberhasilan memerangi p ungli, Operasi Pemberantasan Pungli yang mulai dilakukan sekarang ini akan berakhir dengan kegagalan, sama seperti kegagalan Operasi Tertib (Opstib) pada tahun 1977-1981. Opstib pada era itu, lanjut Aditya, juga fokus pada pemberantasan pungli. Pelaksana tugas sehari-hari Opstib adalah Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang ditunjuk oleh Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban).“Sulit untuk mengukur keberhasilan Opstib, karena belum terintegrasi dengan sub sistem lain dan tidak berkesinambungan. Akibatnya hanya menimbulkan efek jera sesaat pada era itu. Pengalaman itulah yang relevan untuk dijadikan kajian oleh pemerintahan sekarang ini,” ungkapnya.Mematok target besar atau tolok ukur keberhasilan OPP menjadi sangat penting, karena proses pencapaian target itu bisa menjaga konsistensi semangat dan pelaksanaan OPP. Bersamaan dengan upaya mencapai target itu, pemerintah juga dituntut segera memperbaiki sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi terkini.“Pelayanan publik pada tingkat pemerintah pusat maupun semua pemerintah daerah, termasuk institusi negara lainnya, harus mengadopsi faktor teknologi terkini sebagai pendukung guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Perbaikan sistem pelayanan publik itu harus menutup celah atau ruang bagi terjadinya praktik pungli,” tandasnya.Aditya menambahkan, menindak atau menghukum oknum pelaku pungli tidak cukup ampuh untuk menghilangkan praktik pungli pada semua lini layanan publik.“Satu-satunya pilihan yang tersedia hanyalah perbaikan sistem dengan memanfaatkan teknologi terkini, yang meminimkan terjadinya kontak atau komunikasi langsung antara pejabat berwenang dengan warga yang butuh pelayanan,” tandasnya.Ia juga mengibaratkan, sebelum kita menyapu rumah orang lain, sebaiknya kita membersihkan rumah sendiri dahulu. Yang maknanya, institusi penegak hukum seperti di Kepolisian, juga harus sungguh-sungguh memberantas pungli didalam institusinya terlebih dahulu, sebelum lebih jauh memerangi pungli ditempat lain. nAnggota Komisi III DPR RIAditya Mufti Arifin(dep)Foto: Jaka/iwSatu-satunya pilihan yang tersedia hanyalah perbaikan sistem dengan memanfaatkan teknologi terkini, yang meminimkan terjadinya kontak atau komunikasi langsung antara pejabat berwenang dengan warga yang butuh pelayanan.PARLEMENTARIA l 31 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

ANGGARANBeberapa fraksi menyoroti manajemen pengelolaan APBN secara tepat dan cermat, serta penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah pun diminta untuk bekerja keras meningkatkan pendapatan negara, sehingga terbuka ruang anggaran yang cukup untuk program kesejahteraan rakyat. Namun di satu sisi, komitmen Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial mendapat apresiasi.Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menekankan, satu hal yang paling disepakati antara DPR RI dan pemerintah adalah untuk melakukan penghematan anggaran. Menurutnya, penghematan ini agar anggaran lebih tepat sasaran. Sehingga hasilnya bisa digunakan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Taufik KurniawanDPR Tak Ingin PemotonganAnggaran TerulangSepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat RI menyatakan setuju Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 untuk disahkan menjadi Undang-undang. Namun, dalam Pendapat Akhir Mini Fraksi yang telah disampaikan pada Pembicaraan Tingkat I, setiap fraksi memberikan catatannya.Foto: Runi/iwWakil Ketua DPR RI Bidang Korekku , Taufik Kurniawan didampingi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto menyerahkan draf penetapan APBN tahun 2017 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.32 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Ket: Angka IPM tahun 2017 (kesepakatan) dihitung dengan menggunakan metode baru sementara angka RAPBN masih menggunakan metode lama.sumber: Banggar DPR RImengatakan hal itu justru menjadi ruang untuk memancing laju pertumbuhan. “Yang jelas DPR RI tidak ingin defisit transaksi berjalan justru menimbulkan pola gali lubang tutup lubang,” tandasnya.Dikatakan, DPR RI tidak ingin pemerintah terjebak dan cukup puas dengan asumsi makro. Sebab, asumsi mikro dan pelaku ekonomi lainnya juga harus bisa menjadi daya dukung dan daya dorong untuk meningkatkan perekonomian.“Berbagai kondisi tersebut membuat semua pihak harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena faktanya, perekonomian kita memang belum sepenuhnya pulih dan semua pihak masih melihat perkembangan,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.nFoto: Iwan Armanias/iwWakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Taufik Kurniawan(sf)untuk belanja prioritas dan mendesak, agar tidak terjadi lagi pemotongan anggaran di tahun 2017.“Postur APBN kali ini sudah ideal. Bahkan, merupakan yang terbaik dari situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional. Apalagi, diakui atau tidak, pelaku pasar dunia tengah menunggu hasil dari Pemilu Presiden Amerika Serikat dan apakah Bank Sentral AS akan menaikkan suku bunga atau tidak,” kata Taufik, usai memimpin rapat paripurna pengesahan RAPBN 2017 di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, akhir Oktober lalu.Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu memastikan, siapapun pemenang dari Pilpres AS itu membawa pengaruh besar bagi perekonomian global. Sebab, harus diakui bahwa AS masih menjadi jangkar ekonomi dunia.Pada bagian lain,Wakil Ketua DPR RI Koordinatoriat Bidang Ekonomi dan Keuangan itu mengatakan bahwa APBN 2017 sangat penting. Sebab, APBN 2017 bisa menjadi batu pijakan untuk menentukan langkah berikutnya.“Apalag i setelah digulirkannya UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang perkembangannya cukup menggembirakan. Hal itu terlihat dengan respon positif dari masyarakat. Diharapkan, Tax Amnesty mampu memberikan penguatan bagi perekonomian nasional,” tegasnya.Hal itu menurutnya menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap gebrakan Presiden Joko Widodo. Demikian pula dengan pemberantasan pungutan liar, yang bisa meningkatkan kepercayaan pelaku pasar nasional.Terkait cukup tingginya defisit, Taufik PARLEMENTARIA l 33 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

ANGGARANKetua Badan Anggaran DPR RI Kahar MuzakirKetua Badan Anggaran DPR RI Kahar Muzakir menjelaskan, pendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2017 disepakati sebesar Rp1.750,2 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.748,9 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,372 triliun. Demikian dikatakannya, saat melaporkan hasil Pembahasan Tingkat I RAPBN 2017 di Banggar, dalam rapat paripurna akhir Oktober lalu.“Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,8 triliun. Angka itu bersumber dari PPh Migas sebesar Rp35,9 triliun, PPh Nonmigas sebesar Rp751,7 triliun, PPN dan PPNBM sebesar Rp493,8 triliun, PBB sebesar Rp17,2 triliun, cukai sebesar Rp157,1 triliun, pajak lainnya sebesar Rp8,7 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp34 triliun,” paparnya.Sedangkan untuk PNBP sebesar Rp250 triliun bersumber dari Penerimaan SDA Migas sebesar Rp63,7 triliun, Penerimaan SDA Nonmigas Rp23,2 triliun. Sumber lainnya adalah Bagian Laba BUMN sebesar Rp41 triliun, PNBP Lainnya sebesar Rp84,4 triliun dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp37,6 triliun. Maka, taxratio tahun 2017 sebesar 11,52% (termasuk SDA Migas dan Pertambangan) dan 10,93% (dalam arti sempit).“Untuk mendukung pencapaian target tersebut sekaligus untuk meningkatkan taxratio, Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kepatuhan ( compliance ) wajib pajak. Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah dengan mening katkan edukasi kepada masyarakat mulai dari pendidikan d a s a r m e n g e n a i p e n t i n g n y a kesadaran membayar pajak bagi pembangunan,” jelas Kahar.Kahar Muzakir, Ketua Badan Anggaran DPR RI Sepakat untuk Hemat Anggaran(sf)Sementara itu, belanja negara dalam tahun 2017 disepakati sebesar Rp2.080,4 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.315,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun.Politisi F-PG itu menambahkan, belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp763,5 triliun dan belanja Non-K/L sebesar Rp551,9 triliun dengan rincian program Pengelolaan Utang sebesar Rp221,1 triliun, dan program Pengelola Subsidi sebesar Rp160 triliun. Subsidi ini terdiri atas subsidi energi Rp77,3 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp82,7 triliun.“Subsidi energi terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 Kg sebesar Rp32.330,6 miliar. Pelaksanaan subsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan dengan pola distribusi tertutup/targeted (by name and by address) dan dilakukan secara bertahap untuk 26 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 2,3 juta usaha mikro. Sementara subsidi listrik sebesar akan diberikan kepada 19,1 juta pelanggan rumah tangga,” papar Kahar.Kahar menyimpulkan, berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp1.750,2 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.080,4 triliun, maka disepakati besaran defisit dalam tahun 2017 sebesar 2,41 persen terhadap PDB atau sebesar Rp330,1 triliun. Pemerintah diharapkan berupaya untuk menjaga defisit dalam batas aman untuk menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan mengendalikan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability). “Badan Anggaran dan Pemerintah juga menyepakati untuk melakukan penghematan anggaran agar lebih tepat sasaran. Hasil penghematan digunakan untuk belanja prioritas dan mendesak dengan tujuan tidak terjadi lagi pemotongan anggaran di tahun 2017,” tutup politisi asal dapil Sumatera Selatan itu.nFoto: Iwan Armanias/iwSubsidi energi terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 Kg sebesar Rp32.330,6 miliar. 34 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penetapan APBN tahun 2017 disusun dengan pemahaman bahwa kondisi perekonomian global masih menghadapi pelemahan dan risiko gejolak geo politik, perubahan ekonomi regional terutama Tiongkok, dan pelemahan perdagangan internasional. Pemerintah pun memahami masih banyak kebutuhan untuk menyelenggarakan kehidupan yang bernegara yang makin baik menuju masyarakat adil dan makmur.“Dengan dukungan DPR RI , akhirnya dapat diselesaikan penyusunan APBN tahun 2017 yang lebih seimbang dan kredibel, yang diharapkan dapat menjadi instrumen penting untuk memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehatihatian dan efektivitas pelaksanaannya,” kata Menkeu, saat membacakan pendapat akhir Pemerintah terhadap RAPBN 2017, dalam rapat paripurna, akhir Oktober lalu.Menkeu memastikan, penetapan proyek indikator ekonomi makro yang disepakati DPR RI dan Pemerintah, telah mencerminkan kondisi ekonomi yang realistik saat ini, dengan perkiraan tantangan kondisi ekonomi global dan kondisi nasional yang perlu dijaga momentum pertumbuhannya di tahun 2017.Untuk mencapai sasaran indikator ekonomi makro tersebut, masih kata Menkeu, Pemerintah akan konsisten mendorong sumber pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperbaiki iklim investasi melalui berbagai paket kebijakan ekonomi, koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas, dan pemberian insentif pada dunia usaha, serta pembangunan infrastuktur. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas belanja negara untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.“Pada sisi pendapatan negara, target yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2017 disusun berdasarkan proyeksi penerimaan perpajakan tahun 2016 yang telah disesuaikan berdasar kondisi ekonomi yang realistik dan setelah pelaksanaan UU Pengampunan Pajak tahap pertama,” jelas Menkeu.Menkeu menjelaskan, target penerimaan perpajakan pada tahun 2017 tumbuh sekitar 13-15 persen dari perkiraan realisasi Penerimaan pajak tahun 2016, Pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa Sri Mulyani Indrawati, Menteri KeuanganPemerintah Apresiasi Dukungan DPRlangkah perbaikan di bidang perpajakan diantaranya peningkatan perbaikan penggalian potensi perpajakan, penyempurnaan sistem informasi teknologi, hingga peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Pada sisi belanja negara, alokasi belanja K/L ditetapkan naik sebesar Rp5,2 triliun. Pemerintah dan DPR RI pun sependapat untuk melanjutkan efisiensi pada belanja operasional yang tidak prioritas dan penajaman belanja non-operasional di K/L dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.Menkeu memastikan, realokasi anggaran belanja operasional beberapa K/L dilakukan untuk diarahkan kepada belanja yang lebih produktif dan mendesak, dengan tetap menjaga governance serta sejalan dengan prioritas pembangunan, agar peningkatkan kualitas belanja negara dapat diwujudkan.“Pemerintah mengapresiasi dukungan DPR RI untuk dapat melakukan penajaman dan penghematan alokasi subsidi tahun 2017. Efisiensi alokasi subsidi energi pada tahun 2017 merupakan konsekuensi logis dari kebijakan perbaikan mekanisme penyaluran dan sasaran penerima subsidi pada tahun 2017 dengan menggunakan data yang lebih terintegrasi,” yakin Menkeu.n(sf ) Foto: Runi/iwMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpidato saat penetapan APBN tahun 2017 di Gedung DPR RIPARLEMENTARIA l 35 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

Foto:Jakai/iwLeGISLASIDPR Bertekad SelesaikanRUU Pemilu Tepat WaktuKetua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy optimis pansus dapat bekerj a secara maraton dan intensif, meskipun waktu pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu sangat terbatas. “Semua peraturan dan perundangan tentang kepemiluan ini harus selesai 22 bulan sebelum pelaksanaan tahapan pemilu di tahun 2019. Berdasarkan konstrain waktu seperti itulah, pansus akan menyusun jadwal pembahasan,” ujar Lukman. Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komarudin juga telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo guna membangun sinergi antara DPR RI dan Pemerintah agar pembahasan RUU Pemilu tidak mengalami kendala. “Menyangkut UU pemilu, kita berdiskusi menyatukan tekad bersama agar pembahasan RUU Pemilu tidak berlarut-larut, berjalan efisien, efektif dan produktif,” kata Akom, sapaan akrabnya.Politisi Golkar itu menegaskan pembahasan RUU Pemilu harus selesai pada April 2017, “Kita pasang target selesai pada April tahun depan. April, Mei itu batas yang kita tentukan,” kata Akom.Dalam pembahasan RUU Pemilu ini, DPR RI juga akan menghimpun aspirasi dan masukan dari berbagai pihak. Dalam kegiatan Forum Legislasi yang diselenggarakan pada Selasa, (27/09/2016), telah hadir sebagai pembicara Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi (F-PPP). Diungkapkan Baidowi, ada sekitar 500 pasal yang sedang dirumuskan. Dan persoalan krusial lainnya menyangkut parliamantery thresholdyang diwacanakan antara 3,5 persen hingga 7 persen. Penyelenggaraan Pemilu dan keterwakilan perempuan juga jadi topik hangat pembahasan RUU ini. Pembahasan kali ini dirasa DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu pada Senin (22/11/2016). Dalam rapat perdana yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon menetapkan Lukman Edy (F-PKB) sebagai Ketua Pansus Pemilu, sementara tiga wakil terpilih yaitu Ahmad Riza Patria (F-Gerindra), Benny K Harman (F-Demokrat) dan Yandri Susanto (F-PAN).Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon dan Pimpinan Pansus RUU Pemilu.36 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Foto: Jaka/iwberat, karena pada 2019 akan terjadi Pemilu massal, dari pemilihan legislator, pilkada, hingga pemilihan capres.Sekarang, setelah ditetapkan susunan Pansus Pemilu, DPR RI akan melakukan serap aspirasi ke berbagai daerah dan masyarakat supaya nantinya RUU Pemilu mampu mengakomodir seluruh keinginan masyarakat yang diantaranya kampuskampus, KPUD, LSM hingga pemerhati Pemilu dan lapisan masyarakat lain. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan draft RUU Pemilu versi pemerintah kepada fraksi-fraksi untuk disusun daftar inventaris masalah (DIM). Setelah itu, DIM yang dirumuskan fraksi-fraksi akan direkap menjadi DIM Pansus untuk di bawa ke dalam rapat kerja bersama pemerintah.Bekerja Cepat dan TepatKetua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy mengatakan akan menyelesaikan pembahasan ini dengan cepat sesuai waktu yang telah ditetapkan. “Kami ucapkan terima kasih, dan pasti kalau melihat performa kawan-kawan, dari Komisi II sudah tahu kapasitas kawankawan dalam retorika. Dan yang di luar Komisi II juga kita kenal baik. Dengan demikian, kami yakin Pansus dapat bekerja cepat, tepat, dan akan menghasilkan UU yang bisa dipakai untuk Pemilu 2019 yang baik,” ujar Lukman Edy.Dengan ketentuan tahapan Pemilu 2019 harus dimulai 22 bulan sebelum Pemilu, maka RUU ini harus diselesaikan tepat waktu untuk menghindari pelaksanaan Pemilu yang terhambat. “Kita punya waktu yang terbatas untuk membahas RUU Pemilu setebal ini, tersandera dengan ketentuan tahapan Pemilu 2019 yang dimulai 22 bulan sebelum Pemilu. Sebagai tombak penyelenggaraan Pemilu 2019, dengan draf 400 halaman dan waktu terbatas,” terang Lukman.Politisi PKB ini juga menjelaskan akan mempertimbangkan pendekatan kluster dalam pembahasan RUU ini. “Nantinya kita juga akan memutuskan terkait sistem dan mekanisme pembahasan apakah akan melalui kluster atau DIM per DIM. Kalau ada jaminan DIM lebih cepat, akan ideal. Tapi kalau butuh waktu lama, pendekatan kluster perlu dipertimbangkan,” kata Lukman.Salah satu poin yang cukup menuai perhatian masyarakat dalam RUU Pemilu ini adalah soal sistem pemilu yang berubah dari yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional terbuka menjadi proporsional terbuka terbatas. Bagi sebagian pihak, sistem proporsional terbuka terbatas tidak jauh berbeda dengan sistem proporsional tertutup. Dalam sistem ini, pemilih mencoblos gambar partai, bukan gambar caleg. Dengan aturan nomor urut caleg memiliki keterikatan dalam penetapan calon terpilih.Selain itu, mengenai mekanisme konversi suara menjadi kursi juga menjadi sorotan dalam RUU ini. dalam RUU Pemilu ini dijelaskan bahwa metode yang dipakai adalah Devisor Sainte Lague Modifikasi karena penghitungan dimulai dengan angka 1,4; 3; 5 dst, bukan 1; 3; 5 dst. Di lain sisi juga terdapat metode yang cukup populer yakni Devisor Sainte Lague Murni, Devisor D’Hond, Metode Danish, Metode Kuota Here dan Metode Kuota Droop. n (hs,mp) Pimpinan Pansus RUU PemiluMenyangkut UU Pemilu, kita berdiskusi menyatukan tekad bersama agar pembahasan RUU Pemilu tidak berlarut-larut, berjalan efisien, efektif dan produktif.PARLEMENTARIA l 37 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

FOTO BeRITAWakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah ikut serta dalam Aksi Damai Bela Islam 411 di Jakarta. Foto: Jaka, Jayadi, Andi/iw38 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Tim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin Abdul Fikri Faqih menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua dan meninjau sejumlah Sekolah Menengah Atas di Papua. Foto: Sofyan/iwPARLEMENTARIA l 39 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

FOTO BeRITATim Kunker Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Desmond J Mahesa meninjau Lapas Klas IIA di Palangkaraya, Kalteng. Foto: Tiara/iw40 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron meninjau Gudang Bulog, Gudang Pupuk, dan PT Indah Kiat Pulp di Kepulauan Riau. Foto: Devi/iwPARLEMENTARIA l 41 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

FOTO BeRITATim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin Mujib Rohmat meninjau SMAN 4, SMPN 14, SMPN 12, dan SDN Kawatuna, Palu, Sulteng. Foto : Eka Hindra/iw42 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto meninjau PT PGE Kamojang, Jawa Barat. Foto: Eko/iwPARLEMENTARIA l 43 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

FOTO BeRITATim Kunspek Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Azam Azman Natawijana meninjau Embung Tegaldowo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Foto: Hendra/iw44 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

Delegasi Parlemen Indonesia dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Juliari P Batubara mengikuti Sidang APA ke-9 di Kamboja. Foto: Nita/iwPARLEMENTARIA l 45 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

PROFILsejak kecil kedua orangtuanya mengajarkannya untuk rajin puasa sunah selain sholat lima waktu dan sholat sunah lainnya. Tidak hanya itu, ia bersama keempat adiknya juga selalu diingatkan untuk selalu menyempatkan membaca Al Quran setiap harinya. Tak heran, sebanyak apapun rapat dan sesibuk apapun kegiatannya, Hanafi selalu menyempatkan diri membaca Al Quran. “Ayah sempat berpesan, sesibuksibuknya kamu di Politik atau di kegiatan lain, kamu harus sempatkan membaca Al Quran. Jadi satu hari, satu a’in atau 15 menit saja, syukur-syukur kalau bisa lebih dari itu. Dekat dengan Al Quran, akan membuat hidup kita tenang,” ujar Hanafi menirukan ucapan sang ayah ketika itu. Namun bag inya, sang ayah termasuk orang yang sabar dan lebih persuasive kepada anak-anaknya. Berbeda dengan sang ibu yang dinilainya lebih tegas dalam mendidik putra-putrinya. Misalnya ketika waktu belajar tiba, maka tidak ada satu anakpun yang tidak memegang buku. Tidak hanya sampai disitu, sang ibu ikut menemani dan mengawasi anakanaknya saat belajar. Jadi tidak ada alasan bagi Hanafi dan adik-adiknya untuk tidak belajar saat itu. Meski demikian Hanafi bersyukur kedua orangtuanya juga menanamkan sikap demokratis kepada dirinya dan adik-adiknya. Itu ditandai dengan kebebasan memilih pendidikan atau sekolah anak-anaknya. Termasuk keinginan Hanafi untuk menekuni fakultasi ilmu sosial dan Ilmu politik. Dikisahkan Hanafi, pada awalnya sama sekali tidak terpikir olehnya “Ada Pelangi Setelah Hujan” Dalam Karir Politik Hanafi RaisBuah jatuh tak jauh dari pohonnya, agaknya peribahasa itu berlaku untuk Ahmad Hanafi Rais. Tanpa direncanakan sebelumnya, Hanafi mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang politisi. Meski sempat gagal, namun bak pelangi setelah hujan, ia berhasil buktikan diri sebagai seorang politisi sejati. Bagaimana kisahnya? berikut penuturan Wakil ketua Komisi I DPR RI ini pada Rahayu Setiowati dan R. Kresno PD. Moempoeni dari Parlementaria baru-baru ini. Senyum ramah si empunya salah satu ruangan di lantai 19 Nusantara I Gedung DPR RI, Senayan Jakarta menyambut kedatangan Parlementaria siang itu. “Gimana kabarnya? maaf saya enggak minum, sedang puasa,” ujar Hanafi membuka percakapan, seraya menyodorkan dua botol air mineral kepada Parlementaria.Masa Kanak-KanakYa hari itu merupakan hari Kamis, jadwal puasa Hanafi, begitu ia biasa disapa. Ia pun langsung melanjutkan percakapan. Ia menceritakan bahwa Wakil Ketua Komisi I DPR RI RI, Hanafi RaisAyah sempat berpesan, sesibuk-sibuknya kamu di Politik atau di kegiatan lain, kamu harus sempatkan membaca Al Quran. Jadi satu hari, satu a’in atau 15 menit saja.Tanpa direncanakan sebelumnya, Hanafi mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang politisi. Meski sempat gagal, namun bak pelangi setelah hujan, ia berhasil buktikan diri sebagai seorang politisi sejati. Bagaimana kisahnya? berikut penuturan Wakil ketua Komisi I DPR RI ini pada Rahayu Setiowati dan R. Kresno PD. Moempoeni dari Parlementaria baru-baru ini. Foto: Kresno/iw46 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

untuk terjun ke dunia politik. Namun pemberitaan tentang politik saat itu tengah hangat dibicarakan oleh media massa. Sang ayah, Amin Rais yang notabene merupakan politisi pun, kerap menjadi narasumber media massa tersebut. Bahkan tidak jarang sang ayah juga menyertakan Hanafi ke beberapa pertemuan atau perkumpulan sesama politisi. Jadi secara tidak langsung sejak remaja Hanafi sudah terpapar dunia politik. Tanpa disadari, kebiasaankebiasaan tersebut menempel dalam diri Hanafi. Ia pun mengaku mulai tertarik dunia politik.Suatu ketika sebuah peristiwa besar membawa ketertarikan Hanafi dalam dunia politik berada dalam kulminasi. Sekitar tahun 1995, tepatnya saat berlangsungnya Mukhtamar Muhamadiyah di Aceh. “Saya ingat betul tahun 1995 saya ikut Mukhtamar Muhamadiyah di Aceh. Pada waktu itu hasilnya cukup fenomenal, karena Pak Amin terpilih menjadi Ketua umum PB Muhammadiyah lewat suara terbanyak. Hampir seratus persen, sekitar 98 persen peserta memilih bapak. Saya ingat, yang tidak memilih pun bisa di hitung dengan jari. Dan itu belum pernah ada dalam sejarah,” ungkap Hanafi. Ketika itu Hanafi yang masih berusia remaja masih berfikir kenapa sang ayah bisa menang mutlak dalam pemilihan tersebut. Padahal saat itu isu perlawanan terhadap Presiden Soeharto sedang hangat-hangatnya. Dan sang ayah menjadi salah satu penggerak perlawanan tersebut. Dari sana ia mengambil kesimpulan bahwa Indonesia ketika itu rindu akan sosok yang vokal dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran. Siapa sangka jika Mukhtamar Muhammadiyah itu kemudian menjadi trigger atau pemicunya Hanafi untuk ikut masuk dalam dunia politik.Lulus SMA Muhammadiyah I Yogyakarta Hanafi memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIPOL) jurusan Hubungan Internasional (HI). Persis seperti jurusan yang diambil oleh sang ayah sebelumnya. Padahal sejatinya pria kelahiran Chicago 10 September 1979 ini pun mengaku tertarik dengan jurusan teknik arsitektur. Namun tekadnya untuk mengambil bidang politik sudah bulat. Ia abaikan cita-cita lamanya menjadi seorang arsitektur. “Jadi waktu itu saya juga punya minat ambil jurusan teknik arsitektur tapi saya pikir saya lebih nyaman, lebih enjoy dengan ilmu sosial, khususnya hubungan internasional. Ada beberapa pertimbangan saya ketika itu. Pertama, jelas karena Pak Amin sebelumnya juga mengambil jurusan yang sama dengan saya. Paling tidak, dalam prakteknya saya sudah melihat sendiri tentang politik dari Pak Amin. Alasan kedua, supaya hemat. Paling tidak, buku-buku pak Amin masih bisa saya gunakan,” kisah Hanafi diiringi tawa. Masuk Panggung PolitikLulus Fisipol jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Hanafi langsung melanjutkan kuliah di National University of Singapore. Disini Ia mendalami ilmu kebijakan publik. Sekembalinya dari “Kota Singa”, Hanafi mengikuti jejak sang ayah menjadi dosen di almamaternya sendiri, yakni Fisipol UGM. Saat itu sejatinya ia bisa langsung masuk ke dunia politik praktis dengan menjadi calon legislatif. Namun, hal tersebut urung dilakukannya. Ia lebih memilih menggeluti dunia akademis. Sementara itu sang adik, Mumtaz Rais sudah terlebih dahulu terjun ke panggung politik dan menjadi Anggota DPR RI pada periode 2009-2014 lalu. “Waktu itu, tahun 2008 saya baru pulang menyelesaikan S2 saya di Singapura. Saya memang niat mau Foto: Kresno/iwHanafi Rais di ruang kerjanyaSaya ingat betul tahun 1995 saya ikut Mukhtamar Muhamadiyah di Aceh. Pada waktu itu hasilnya cukup fenomenal, karena Pak Amin terpilih menjadi Ketua umum PB Muhamadiyah lewat suara terbanyak.PARLEMENTARIA l 47 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

PROFILsekolah lagi, kemudian balik lagi ke kampus. Satu tahun kemudian ada pemilihan legislatif, dan ada satu daerah dimana PAN (Partai Amanat Nasional) tidak mendapatkan kursi sama sekali sebelumnya. Kebetulan Mumtaz baru lulus dan langsung diminta menjadi caleg (calon legislatif) di daerah kering tersebut, yakni Banyumas Jawa Tengah. Dan alhamdulillahnya, adik saya itu malah terpilih di daerah tersebut. Sekarang gantian, saya yang menjadi Anggota DPR RI , adik saya memilih sekolah,” paparnya. Singkat cerita, Hanafi pun memilih menjadi dosen PNS di almamaternya tersebut. Tidak jarang, ia pun diminta untuk menjadi dosen tamu di beberapa lembaga dan instansi. Sebut saja di Lembaga pertahanan nasional atau Lemhanas, Akademi Militer (Akmil) Magelang, serta beberapa instansi lainnya. Dalam keorganisasian, Hanafi juga menjabat sebagai direktur eksekutif Pusat pengkajian strategi dan Kebijakan. Ia pun ikut memperkuat Institute of international studies, Fisipol UGM. Satu tahun berselang, dimana Yogyakarta tengah menghadapi pilkada (pemilihan kepala daerah) tepatnya, pemilihan walikota. Oleh PAN yang notabene merupakan partai besutan ayahnya sendiri, Hanafi didaulat untuk menjadi calon walikota Yogyakata berpasangan dengan Tri Harjun Ismaji sebagai calon wakil walikota Yogyakarta. Dengan bersedia dicalonkan sebagai calon walikota dari sebuah partai politik, hal itu menandakan dirinya sudah mulai masuk dalam politik praktis. Dari sana, otomatis Hanafi harus melepaskan statusnya sebagai PNS (Pegawai negeri sipil) atau dosen UGM. “Saat itu saya punya proyeksi bahwa, yang namanya tokoh tidak selalu muncul dari tokoh pendidikan nasional tapi juga dari kepala daerah. Waktu tahun 2011 selain risma, ada walikota Solo Jokowi, belum ada nama Ridwan kamil, Anas ( Bupati Banyuwangi) juga belum ada. Saya menilai, Kalau walikota jogja dari anak muda seru juga nih. Tapi kemudian Allah SWT berkehendak lain. Saya kalah dari kandidat lain,” ujar Hanafi. Jika sebagian politisi sedih, stress bahkan ada yang depresi saat kalah dalam pertarungan politik. Tidak demikian halnya dengan Hanafi. Putra pertama Amien Rais dengan Kusnasriyati Sri Rahayu ini mengaku mengambil pelajaran bahwa dalam kompetisi pilihannya antara menang atau kalah. Karena saat itu ia mengalami kekalahan, maka ia menyikapinya dengan positif. Ia lebih memilih legowo dan ikhlas menerima kekalahannya. universitas. Salah satunya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Obat Pelipur Lara Gagal menjadi walikota Yogyakarta, Hanafi kembali bertarung dalam kancah politik. Namun kali ini dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014, Ia mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Lewat nomor urut satu dari PAN, Hanafi lolos menjadi Anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak se Yogyakarta. Untuk tingkat nasional, perolehan suara Hanafi termasuk dalam sepuluh besar. Kenyataan itu menjadi obat pelipur lara pada kegagalannya terdahulu dalam pikada walikota Yogyakarta. Bahkan, ia kini dipercaya menjadi Wakil ketua Komisi I DPR RI. Komisi I DPR RI dengan mitra kerjanya Kementerian Pertahanan dan Keamanan, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan informatika, Komisi penyiaran Indonesia (KPI) serta beberapa lembaga lainnya.“Alhamdulillah, saya mengganggap apa yang saya dapat dan jalani hari ini adalah hadiah dari Allah SWT. Allah Maha adil. Pasti ada pelangi setelah hujan,” katanya. Bersama dengan pimpinan dan Anggota Komisi I lainnya, Hanafi menyusun beberapa undang-undang yang terkait ruang lingkup mitra kerjanya, sebut saja revisi undangundang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (ITE), Uji Kepatutan dan kelayakan Kepala BIN, atau Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada Komisioner KPI serta sederet tugas legislasi, pengawasan dan anggaran lainnya.Terlepas dari kegagalan dan keberhasilannya hingga sampai pada posisi saat ini sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi menilai ada satu kenyataan yang berbeda dari teori ilmu politik yang ia pelajari di bangku kuliah. salah satunya adalah ketrampilan Tidak sedikitpun dalam benaknya menggugat ke MK (Mahkamah Konstitusi). “Kalau kata anak sekarang saya tidak baper atau tidak bawa perasaan lah. Sehingga ketika bertemu dengan masyarakat dan walikota Yogyakarta terpilih saya merasa ringan, tidak merasa tertekan,” ujarnya. Gagal menjadi walikota, Hanafi kembali ke kampus. Ia kembali mengajar dan berbagi ilmu politik dengan mahasiswa-mahasiswanya di beberapa Kalau kata anak sekarang saya tidak baper atau tidak bawa perasaan lah. Sehingga ketika bertemu dengan masyarakat dan walikota Yogyakarta terpilih saya merasa ringan, tidak merasa tertekan.48 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016

atau seni berkomunikasi. Hal itu tidak ditemukan dalam pelajaran sekolah. “Misalnya bagaimana kita ingin mendorong sebuah kebijakan menjadi sebuah undang-undang, maka tentu saja harus ada komunikasi yang baik antara DPR dan Menteri yang menjadi wakil pemerintah. Hal seperti ini, skillatau keterampilan yang tidak dipelajari di sekolah atau di bangku kuliah,” ungkap Hanafi. Meski demikian, Hanafi juga sempat menemukan hal yang sebelumnya ia pelajari di bangku sekolah, dan itu sangat bermanfaat sekali baginya ketika terjun ke dunia politik praktis. Salah satunya adalah negosiasi dan resolusi konflik di internal Parpol. Conflict of interest atau konflik kepentingan pasti selalu ada. Termasuk konflik kebijakan antara pemerintah dan DPR RI . Bagaimana mengelola konflik itu menjadi produktif. Hal itulah yang sejatinya ada di dalam ilmu politik yang dipelajari Hanafi di bangku kuliah. Namun tentang skill atau ketrampilan berkomunikasi dan bernegosiasi ia mengaku mendapatkannya secara otodidak dari kesertaannya ke panggung politik praktis.Tidak ada target khusus untuk karir politiknya ke depan. Ia mengaku, kini prioritasnya adalah menuntaskan pekerjaan sebagai pimpinan Komisi I dengan sebaik-baknya. Seperti menyelesaikan undang-undang penyiaran. Ia bersyukur di komisi yang didiaminya banyak politisi-politisi senior yang bersedia untuk berbagi ilmu dan kisah padanya. Tidak hanya itu, ia merasa suasana kekeluargaan dalam komisi tersebut. Hanafi tidak bisa membantah bahwa keterlibatannya ke panggung politik tanah air adalah karena dirinya adalah anak dari seorang tokoh Politik Amien Rais. Walau begitu, hal itu tidak sekonyongkonyong memudahkan langkahnya meraih apa yang didapatnya saat ini. Butuh perjuangan, usaha dan doa dari diri sendiri. Ia meyakini masyarakat saat ini sudah lebih cerdas menilai sosok mana yang mumpuni untuk menjadi wakilnya di legislatif. Jadi tidak semata-mata karena nama besar seseorang. Anak dan KeluargaSelain orangtua, Hanafi mengaku selalu mendiskusikan segala keputusan yang akan diambilnya kepada sang isteri, Astriani Karnaningrum, seorang dokter gigi yang kini lebih memilih menjadi ibu rumah tangga sambil menjalani bisnis online nya. “Untuk keputusan yang strategis, yang mengubah hidup, pasti saya sampaikan kepada istri saya. Ya untuk meminta pertimbangan, bagus yang sesuai dengan keinginannya kelak. “Saya serahkan semua ke anakanak. Namun seperti ayah saya yang mewajibkan anak-anaknya untuk bisa bahasa Inggris, saya pun berusaha demikian. Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar pertama di dunia. Sejauh ini saya melihat anak-anak belum ada yang tertarik dengan dunia politik, anak pertama saya saat ini duduk di kelas enam SD, saya lihat dia lebih suka bidang IT. Karena beberapa kali bikin vlog (vidio blog), Youtuber dan sejenisnya. Sejauh hal itu positif ya akan terus engganya. Sehingga jika kelak sudah diputuskan tidak ada beban moral. Termasuk keputusan menjadi anggota legislatif,” aku Hanafi. Meski akhirnya ia mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang politisi, namun ia tidak ingin mendidik ke tiga buah hatinya, Mohammad Azka Rais, Ahmad Fakih Hakan Rais, dan Kaian Nafia Rais menjadi politisi seperti dirinya. Sebagaimana sang ayah, ia membebaskan anak-anaknya untuk menggeluti bidang dan profesi kami dukung,” tegasnya. S i k a p d e m o k r a t i s y a n g i a terima dari sang ayah memang diterapkan Hanafi dan isteri kepada anak-anaknya. Begitupun dengan pendidikan agama yang pernah ia dapat dari kedua orangtuanya. Dengan tegas Hanafi mewajibkan anakanaknya untuk tidak meninggalkan sholat lima waktu dan mengaji. Karena agamalah yang akan menjadi penuntunnya di dunia, sekaligus penolong di akhirat. nFoto: Dokpri/iw (ayu)Hanafi Rais bersama keluargaPARLEMENTARIA l 49 EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l

kunkerKomisi yang membidangi Hukum pada reses Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 2016-2017, tanggal 30 Oktober sampai 3 November 2016 menurunkan tiga Tim Kunjungan Kerja (Kunker) ke 4 daerah. Tiga Tim Kunker Komisi III DPR RI tersebar ke wilayah Indonesia bagian Barat dengan fokus pada permasalahan fasilitas lapas, penanganan kasus hukum, kesejahteraan para penegak hukum dan peredaran narkobaKetua Tim Kunjungan Kerja (kunker) Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa meminta Pemerintah Daerah (Pemda) ikut berperan dalam menangani kasus overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Desmond menilai, persoalan-persoalan terkait overkapasitas di Lapas tidak akan terselesaikan secara maksimal jika tidak ada keterlibatan Pemerintah Daerah di dalamnya.“Pemda harus ikut berperan, karena kami melihat penghuni lapas yang ada di Kalteng ini mayoritas berasal dari masyarakat Kalteng itu sendiri. Pertanyaannya ada apa dengan Pemda?” ungkapnya usai meninjau Lapas Kelas II A Palangkaraya, Kalteng, baru-baru ini.Politisi asal F-Gerindra ini mengatakan penambahan Lapas baru yang direncanakan bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi overkapasitas. Namun, peran pemerintahlah yang dibutuhkan dalam membina masyarakat untuk mengurangi tindak kejahatan di Kalteng.“Pembinaan yang kurang tepat oleh Pemda menjadi salah satu timbulnya penyakit di masyarakat yang menyebabkan terjadinya over Pemda Diminta Tangani Overkapasitas Lapaskapasitas. Hal ini yang menjadi pertanyaan kami seperti apa peran Pemda, yaitu bupati, gubernur, dan walikota? Dan sejauh apa keterlibatan Pemda di dalamnya?” tanya politisi asal Banten itu.Selain itu Desmond menambahkan, dalam undang-undang yang sedang digodok Komisi III bersama Pemerintah terkait permasalahan Overkapasitas tersebut, nantinya akan diubah sistem penghukumannya. Perubahan tersebut berupa hukuman tambahan berbentuk kerja sosial. Oleh sebab itu dibutuhkan peran Pemda untuk memberikan bantuan dan melakukan penyuluhan.Apresiasi LangkahKapolda Bengkulu Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Zacky Siradj mengapresiasi langkah Kapolda Bengkulu, Yovianes Mahar dalam mengatasi maraknya kasus pelecehan seksual dan penyalahgunaan obat terlarang di wilayah hukumnya.Menurut paparan Kapolda, kasus hukum yang paling banyak terjadi di wilayah hukumnya terkait tindak pidana pelecehan seksual atau asusila, narkoba dan tindak pidana korupsi atau tipikor. Oleh karena itu, pihaknya telah menyusun sederetan program untuk mencegah maraknya penyalahgunaan narkoba dan pelecehan seksual sebagai bagian dari tindakan preventif.“Kami mengapresiasi hal itu. Namun program tersebut sejatinya juga dilakukan tidak hanya kepada masyarakat, namun juga untuk anggota kepolisian sendiri. Jangan sampai Polisi memberantas narkoba dan pelecehan seksual, tapi malah anggotanya sendiri yang terjerat kasus tersebut,”ujar Zacky dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Bengkulu, baru-baru ini.Pada kesempatan itu Yonianes yang baru beberapa minggu menjabat sebagai Kapolda Bengkulu memaparkan bahwa untuk mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya Foto: Tiara/iwKunjungan Kerja Komisi III DPR RI saat mengunjungi Lapas Klas IIA Palangkaraya.50 l PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016