KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PERPRES 46/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES 32/2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP MILIK PEMDA

Progres Revisi Permenkes 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik

Pemda

Disampaikan Pada
Pertemuan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021

Jakarta, 30 Agustus 2021
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

--

AGENDA 1. Latar Belakang

2. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan
Kendalanya

3. Substansi Perubahan Revisi
Permenkes 21 tahun 2016

4. Harapan

LATAR BELAKANG

Perpres 46 Tahun 2021 Amanah Pasal 12 Perpres Revisi Permenkes
tentang tentang Perubahan 32/2014 21/2016
atas Perpres 32 Tahun 2014 Ketentuan lebih lanjut tentang
penggunaan jasa pelayanan
tentang Pengelolaan dan kesehatan dan dukungan Penggunaan Dana
Pemanfaatan Dana Kapitasi biaya operasional Kapitasi JKN untuk
JKN pada FKTP Milik Pemda pelayanan kesehatan
Jasa Pelayanan
▪ Terdapat Perubahan pada pasal Amanah Pasal 10 A Kesehatan dan
1, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal Perpres 46/2021 Dukungan Biaya
9 Ketentuan lebih lanjut Operasional pada
mengenai pencatatan FKTP Milik Pemda.
▪ Terdapat tambahan pada Pasal pengesahan Dana Kapitasi
10 A tentang Pencatatan & JKN pada FKTP milik
Pengesahan Dana Kapitasi Pemerintah Daerah
diatur dalam Permendagri dan
pasal 11 tentang pemberlakuan
Perpres

TindaklaTInNDjuAKtLPANeJrUpTrPeERsPR4E6S /P2ER0PR2E1S 46/2021

Amanah Pasal 10 A Perpres 46/2021 Amanah Pasal 12 Perpres 32/2014
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Ketentuan lebih lanjut penggunaan jasa
pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pelayanan kesehatan dan dukungan biaya
milik Pemerintah Daerah diatur dengan operasional pelayanan Kesehatan diatur
Peraturan Menteri yang menyelenggarakan dengan Peraturan Menteri. (Permenkes)
urusan pemerintahan dalam negeri
(Permendagri) Akan ada Revisi Permenkes 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk
Akan ada Penerbitan Permendagri yang Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
menggantikan SE No 900 Tahun 2014 tentang Operasional pada FKTP Milik Pemda untuk
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan mengatasi permasalahan dan mengakomodir
dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN kebutuhan di lapangan
pada FKTP Milik Pemda

Saat ini Permendagri No. 28 Tahun 2021
tersebut telah terbit.

MEETING REPORT 4

Upaya Perbaikan di Tingkat Puskesmas Paska Terbitnya Perpres 46/2021

1. Penguatan proses 2. Penyusunan RKA berbasis 3. Peningkatan kapasitas
estimasi pendapatan manajerial dan pengelolaan
perencanaan dan
penganggaran kegiatan di kapitasi (memperhitungkan keuangan
Puskesmas berdasarkan penerapan PKBK) dan RUK
kebutuhan kesehatan di
Puskesmas
wilayahnya

4. Penyediaan SDM dan 5. Penyusunan sistem
monitoring dan evaluasi
perangkat pengadaan pemanfaatan dana kapitasi
barang dan jasa

KENDALA PEMANFAATAN DANA KAPITASI
PADA PUSKESMAS NON BLUD

Perencanaan dan SISA DANA KAPITASI PADA 83 KAB/
Penganggaran yang Tidak KOTA

Akurat Dukungan Operasional Jasa Pelayanan

Kendala dalam Proses 11,8 %
Pengadaan Barang/ Jasa
15,5 %

SiLPA 88,2 % 84,5 %
Kapitasi

Peraturan di Daerah yang SILPA KAPITASI 2017 SISA DANA KAPITASI SD.
Menghambat Pemanfaatan DESEMBER 2018

Kapitasi Sisa dana kapitasi mayoritas berasal dari alokasi

dukungan operasional pelayanan Kesehatan,

termasuk pengadaan barang/ jasa

SUBSTANSI PERUBAHAN DALAM REVISI PERMENKES 21 TAHUN 2016
(Pengaturan Jasa Pelayanan 1)

Pasal 4 ayat (2) Pasal 4 ayat (4) Pasal 4 ayat (5)
Penjelasan Tenaga kesehatan Penambahan variable jenis Pengaturan jenis ketenagaan didasarkan pada
dan tenaga non kesehatan yang ketenagaan berikut poinnya.
mendapat jasa meliputi Calon Penambahan jenis tenaga : jenis pendidikan terakhir yang telah
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 1.tenaga non kesehatan S1, dan ditetapkan dan diakui oleh Pejabat yang
Negeri Sipil, Pegawai 2.tenaga kesehatan dibawah D3
Pemerintah dengan Perjanjian berwenang di bidang kepegawaian
Kerja, pegawai tidak tetap, Pasal 4 ayat (6)
Penugasan Khusus termasuk Penambahan poin untuk Kepala Pasal 4 ayat (7)
NS, dan peserta internship. Tata Usaha; atau penanggung Pemberian tambahan poin untuk
jawab penatausahaan keuangan penanggungjawab upaya/koordinator

pelayanan

Pasal 4 ayat (8)
Pengaturan untuk masa kerja kurang dari 5

tahun diberi tambahan nilai 2;

SUBSTANSI PERUBAHAN DALAM REVISI PERMENKES 21 TAHUN 2016
(Pengaturan Jasa Pelayanan 2)

Pasal 5 (baru) Pasal 6 (baru)
Ketentuan tambahan bahwa Ketentuan yang mengatur
Jasa pelayanan diberikan
Pemerintah daerah tidak setiap bulan sesuai dengan
diperkenankan melakukan pembayaran kapitasi yang
setiap bulan diterima FKTP
modifikasi variabel

SUBSTANSI PERUBAHAN DALAM REVISI PERMENKES 21 TAHUN 2016

(DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN)

Pasal 8 ayat (2) Penjelasan detail mengenai Penjelasan untk pemanfaatan
Usulan agar pengadaan obat bisa pemanfaatan dan belanja dkungan operasional lebih jelas,
dukungan operasional lebih
dimanfaatkan untuk pelayanan termasuk jenis belanja modal
kesehatan di FKTP, termasuk untuk jelas dijabarkan dalam yang diperbolehkan dan tidak
lampiran. Termasuk diperbolehkan dibeli Puskesmas
fase awal penyediaan obat PRB.
penggunaan untuk pelayanan
kesehatan di era pandemi.

SUBSTANSI PERUBAHAN DALAM REVISI PERMENKES 21 TAHUN 2016

(Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup)

Pasal 11 (Pelaporan) : Pasal 12 (Ketentuan Peralihan) : Ketentuan Penutup :
Dinas Kesehatan Terkait pengaturan pemanfaatan Mengenai pencabutan
SILPA dana kapitasi periode tahun
Kabupaten/Kota melaporkan Permenkes 21 dan
pemanfaatan dana kapitasi 2020 dan 2021 pemberlakuan Permenkes yang
setiap 3 (tiga) bulan kepada
Dinas Kesehatan Provinsi baru
untuk selanjutnya diteruskan

kepada Kemenkes

SUBSTANSI PERUBAHAN DALAM REVISI PERMENKES 21 TAHUN 2016

(Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup)

Pasal 10 (Pelaporan) : Pasal 12 (Ketentuan Peralihan) : Ketentuan Penutup :
Dinas Kesehatan Terkait pengaturan pemanfaatan Mengenai pencabutan
SILPA dana kapitasi periode tahun
Kabupaten/Kota melaporkan Permenkes 21 dan
pemanfaatan dana kapitasi 2020 pemberlakuan Permenkes yang
setiap 3 (tiga) bulan kepada
Dinas Kesehatan Provinsi baru
untuk selanjutnya diteruskan

kepada Kemenkes

HARAPAN SETELAH IMPLEMENTASI REGULASI BARU MENGENAI DANA
KAPITASI DI PUSKEMAS NON BLUD

Perpres 46/2021 dapat mendorong Mendorong Puskesmas Non BLUD

FKTP untuk memperbaiki sistem 2. menjadi Puskesmas BLUD

1. perencanaan dan penganggaran
dengan menerapkan pengelolaan
keuangan secara akuntabel,
transparan, e1f.isien dan efektif

FKTP dapat memanfaatkan dana Meningkatkan peran Dinas

kapitasi dalam mengoptimalkan 4. Kesehatan dalam monitoring dan
peran FKTP sebagai gate keeper evaluasi pemanfaatan dana
kapitasi
3. dan juga penguatan upaya
promotive dan preventif dalam era
new normal → tidak terbentuk
silPA lagi

MEETING REPORT 12

TERIMA KASIH