Bab II Indonesia pada Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Parlementer / Liberal Daftar Isi
Tujuan Pembelajaran : Setelah mempelajari materi ini,diharapkan kamu dapat : 1. Menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer / Liberal (1950-1959) 2. Menganalisis sistim kepartaian yang berlangsung pada masa Demokrasi Parlementer/Liberal 3. Membandingkan kebijakan dan sistem ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer/Liberal
Kehidupan Politik pada Awal Kemerdekaan Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya Maklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945. Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Penerapan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit.
A.BIDANG POLITIK Demokrasi Liberal : Demokrasi yang yang pelaksanaannya berdasarkan kebebasan individu Ciri-ciri sistim pemerintahan masa Demokrasi Parlementer/Liberal di Indonesia ( 1950-1959) 1. Sistim Pemerintahan Parlementer 2. Presiden sebagai kepala negara 3. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan 4. UUD S 1950 5. Sering berganti Kabinet ( 7 x ) ( kabinet jatuh karena mosi tidak percaya ) 6. Banyak partai/multi partai 7. Mempunyai partai oposisi 8. Kabinet disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. 9. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen /DPR
Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal Kabinet Natsir Kabinet Sukiman Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamidjojo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamidjojo II Kabinet Djuanda/Karya
Sistem Multipartai Sistem multipartai didasari adanya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut Moh. Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Pada perkembangannya, partai politik pada masa Demokorasi Liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Menurut Moh. Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggung jawaban kepada barisan perjuangan.
Pemilu 1955 • Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR) dengan hasil sebagai berikut. • Pemilu pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut. No. Nama Partai Jumlah Kursi 1. Partai Nasional Indonesia 57 kursi 2. Masyumi 57 kursi 3. Nahdatul Ulama 45 kursi 4. Partai Komunis Indonesia 39 kursi No. Nama Partai Jumlah Kursi 1. Partai Nasional Indonesia 119 kursi 2. Masyumi 112kursi 3. Nahdatul Ulama 91 kursi 4. Partai Komunis Indonesia 60 kursi
Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal menyusun undang-undang dasar Apa penyebabnya? • Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. • Adanya perselisihan antara partai. • Adanya desakan untuk kembali kepada UUD 1945. Langkah lanjutan • Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. • Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Masalah Ekonomi Awal Kemerdekaan Hiperinflasi Blokade ekonomi Belanda Kekosongan kas negara
Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi pada Awal Kemerdekaan Mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) Melakukan diplomasi beras dengan India Mendirikan Indonesia Office (Indof) di Singapura Mengadakan Konferensi Ekonomi Membentuk Badan Perancang Ekonomi (Planning Board) Melaksanakan Kasimo Plan Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) Melaksanakan Program Pinjaman Nasional
Pemikiran Ekonomi Nasional pada Masa Demokrasi Liberal • Menurut Soemitro Djojohadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal masih menemui berbagai hambatan. • Kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. • Menghadapi kondisi tersebut, Soemitro Djojohadikusumo menitikberatkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. • Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi.
Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi pada Demokrasi Liberal Gerakan Benteng Gunting Syafruddin Nasionalisasi perusahaan asing Sistem ekonomi AliBaba Membentuk Biro Perancang Nasional
Terima kasih Sukses selalu