Majalah Aktualisasi Asa Arifudin, S.Kom.

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN XXXVII KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2021

INTEGRASI DATA USULAN CSR 1
OPD DENGAN PERUSAHAAN
DALAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN PONOROGO

Disusun Oleh :
Asa Arifudin

Mentor :
Prastowo Hari Pratomo, S.T.

Coach :
Dr. Imam Trisno Edy, M.M.

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 2
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 3
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-
Nya laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS dapat terselesaikan dengan baik. Laporan
Pelaksanaan aktualisasi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan Pendidikan Pelatihan
Dasar CPNS Golongan III angkatan XXXVII Kabupaten Ponorogo tahun 2021.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam
penulisan laporan aktualisasi ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan
laporan aktualisasi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan aktualisasi ini.

Akhir kata, penulis berharap Laporan Pelaksanaan Aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak dan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam Bappeda Litbang
Kabupaten Ponorogo.

Penulis

Asa Arifudin, S.Kom.
NIP. 19960426 202012 1 011

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 4
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL ................................................................................ 1
LEMBAR PERSETUJUAN ....................................................................... 2
BERITA ACARA....................................................................................... 3
KATA PENGANTAR ............................................................................... 4
DAFTAR ISI.............................................................................................. 5
PENDAHULUAN ...................................................................................... 6
TUJUAN DAN MANFAAT ........................................................................ 9
DESKRIPSI ORGANISASI ..................................................................... 10
PROFIL DAN URAIAN TUGAS JABATAN PESERTA........................... 11
IDENTIFIKASI ISU.................................................................................. 12
ANALISIS ISU ........................................................................................ 13
AKTUALISASI ........................................................................................ 16
KESIMPULAN & SARAN ....................................................................... 21

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 5
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Pendahuluan

Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) jawab, dan memperkuat profesionalisme
merupakan salah satu bagian dari Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang memiliki peranan serta kompetensi bidang. Berkenaan
penting dalam mengelola pemerintahan di
Indonesia. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini,
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
yang telah memenuhi syarat tertentu, Pelatihan Dasar CPNS dibagi menjadi
diangkat oleh pejabat berwenang, diserahi
tugas Negara lainya dan digaji berdasarkan beberapa bagian guna mengurangi resiko
peraturan perundang undangan yang
berlaku. Dalam menjalankan tugas dan penyebaran COVID-19 yang diantaranya
fungsinya, seorang Aparatur Sipil Negara
wajib memiliki nilai –nilai dasar ANEKA adalah pelatihan klasikal, pelatihan terpadu
yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. (blended learning), pelatihan mandiri
Nilai-nilai dasar ANEKA ini harus
diinteranalisasi dan diterapkan oleh para secara daring dan pelatihan jarak jauh
Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya di lingkungan (distance learning).
kerja.
Salah satu tugas Bappeda Litbang
Pelatihan Dasar CPNS adalah
pendidikan dan pelatihan dalam Masa adalah melaksanakan perumusan
Prajabatan yang dilakukan secara
terintegrasi untuk membangun integritas kebijakan dan pelaksanaan penyusunan
moral, kejujuran, semangat dan motivasi
nasionalisme dan kebangsaan, karakter rencana pembangunan Kabupaten
kepribadian yang unggul dan bertanggung
Ponorogo yang meliputi perencanaan

alokasi pembiayaan pembangunan dan

perencanaan pengembangan pembiayaan

pembangunan, salah satu sumber alokasi

pembiayaan pembangunan adalah

tanggung jawab sosial perusahaan atau

yang biasa disebut dengan instilah CSR,

dimana perusahaan-perusahaan ikut

berpartisipasi dalam melakukan

pembangunan daerah yang masih belum

bisa terbiayai oleh APBD, bantuan tersebut

dapat berupa pembiayaan pembangunan

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 6
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

infrastruktur maupun pembiayaan program karena jika isu tetap berlangsung dapat
/ kegiatan.
berakibat (1) pembangunan daerah tidak
Berdasarkan dari hasil observasi
penulis, terdapat beberapa isu yang berjalan secara optimal, (2) proses
menyebabkan kinerja bidang sosial budaya
pada Bappeda Litbang belum optmal. pembiayaan CSR oleh perusahaan berjalan
Adapun isu yang teridentifikasi yaitu (1)
infrastruktur komunikasi berupa internet lambat, (3) reformasi birokrasi tidak dapat
kurang memadai, (2) website portal berita
instansi yang belum optimal, (3) belum tercapai dengan maksimal.
adanya integrasi data usulan CSR antara
OPD dengan perusahaan, (4) kompetensi Merujuk pada hasil pengamatan
pegawai dalam menggunakan IT kurang,
(5) belum adanya format baku data antar selama proses pelatihan, proses
instansi.
pembiayaan pembangunan oleh para OPD
Adapun kondisi yang diharapkan (1)
internet yang cepat dan lancar, (2) website berjalan secara masing-masing, setiap
secara aktif mempublikasikan informasi
untuk masyarakat terkait instansi, (3) daftar organisasi perangkat daerah
usulan seluruh OPD dapat dilihat dan
diakses oleh perusahaan untuk dipilih berkomunikasi secara langsung kepada
menjadi program/kegiatan yang akan
dibantu, (4) seluruh pegawai mahir dalam setiap perusahaan. Sering ditemukan
menggunakan teknologi informasi dan (5)
pencarian dan penyatuan data antar OP tumpang tindih usulan dan komunikasi yang
mudah dilakukan.
kurang lancar antara perusahaan dengan
Berdasarkan hasil analisis isu
tersebut, didapatkan hasil isu utama yaitu OPD disebabkan proses tersebut tidak
belum adanya integrasi data usulan CSR
antara OPD dengan perusahaan. Isu ini terkoordinir dengan baik. Dalam
menjadi proritas utama untuk diselesaikan
perbadingan dengan daerah lain, hingga

saat ini Kabupaten Ponorogo belum

memiliki tim forum CSR. Dengan adanya

forum CSR dalam praktiknya dapat menjadi

wadah untuk berkomunikasi dan

berkoordinasi antara pemberi bantuan CSR

yaitu perusahaan dan para OPD yang

berkepentingan melakukan pembangunan

daerah. Namun pembentukan tim forum

CSR daerah memerlukan proses yang

panjang, tim forum CSR biasanya dibentuk

setelah dilakukan pertemuan khusus antara

kepala daerah dan pimpinan perusahaan-

perusahaan yang melakukan aktifitas bisnis

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 7
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

di daerah tersebut, yang selanjutnya Dalam forum tersebut dihadiri juga seluruh
dengan peraturan kepala daerah, tim forum perwakilan OPD serta perusahaan-
CSR tersebut dapat dibentuk. Karena perusahaan yang memiliki dana CSR dan
dengan adanya tim forum CSR, seluruh yang mempunyai keinginan membantu
pihak mendapatkan kejelasan perannya pembangunan daerah.
dalam proses pembiayaan pembangunan
tersebut. Berkaca kepada daerah-daerah Berdasarkan uraian tersebut,
lain, Bappeda Litbang biasanya memiliki mendorong penulis untuk membuat
peran menjadi fasilitator, dimana bertugas rancangan aktualisasi dengan tujuan untuk
mengadakan beberapa pertemuan rutin mengoptimalkan proses pembiayaan
dalam periode waktu tahunan untuk pembangunan yang memiliki judul
melakukan perencanaan, pemetaan, “Integrasi Data Usulan CSR OPD Dengan
pelaksanaan, hingga evaluasi dalam Perusahaan Dalam Pembiayaan
proses pembiayaan pembangunan Pembangunan Daerah Pada Bappeda
menggunakan dana CSR perusahaan. Litbang”.

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 8
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Tujuan penerapan kegiatan aktualisasi oleh peserta pelatihan dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) adalah sebagai berikut.

 Terlaksananya sosialisasi tata cara pengisian data usulan CSR oleh OPD.
 Terlaksananya pengumpulan data usulan CSR dari OPD yang belum terbiayaai APBD.
 Terlaksananya penyerahan dokumen daftar usulan CSR kepada perusahaan.

Manfaat

Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini antara lain sebagai berikut.
 Manfaat Individu
Dapat menciptakan individu sebagai Aparatur Sipil Negara yang dapat melakukan
kinerjanya dengan menerapkan 5 nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Nasionalisme, dan Anti Korupsi (ANEKA).
 Manfaat Internal
Sebagai bukti pengaplikasian nilai dasar ASN didalam Aktualisasi serta Habituasi dan
dapat menguatkan nilai-nilai organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo sebagai
badan perencanaan penelitian daerah.
 Manfaat Eksternal
Mempercepat proses pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 9
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Deskripsi Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan mempunyai tugas
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian
dan pengembangan sesuai bidang tugasnya (Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 83 Tahun
2016 dan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2018). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan beralamat di Jl. Aloon-aloon utara No. 4, Kec. Ponorogo, Kabupaten
Ponorogo.

Struktur Organisasi

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN

PELAPORAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PERENCANAAN,
PEREKONOMIAN SOSIAL BUDAYA PRASARANA PENGENDALIAN DAN

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BAGIAN EVALUASI, PENELITIAN DAN
PERTANIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PRASARANA WILAYAH PENGEMBANGAN

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BAGIAN SUB BIDANG
INDUSTRI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SUMBER DAYA ALAM, PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP
PERDAGANGAN, PEMERINTAHAN SUB BIDANG
KOPERASI DAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SUB BAGIAN PENGEMBANGAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG
WILAYAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 10
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Profil dan Uraian Tugas Jabatan Peserta

Nama : Asa Arifudin, S.Kom.
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 26 April 1996
NIP : 19960426 202012 1 011
Pangkat/ Golongan : Penata Muda/ III-a
Jabatan : Ahli Pertama Pranata

Unit Kerja Komputer
: Bappeda Litbang Kabupaten

Ponorogo

Peserta Diklat ditempatkan sebagai Staf Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Ponorogo. Tugas Pokok dan fungsi sebagai Staf Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan
antara lain :

1. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembiayaan pembangunan.

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang dan Kepala
Bidang.

3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan penyusunan rencana program
bidang sosial budaya.

4. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan dan sistem informasi pembiayaan
pembangunan dibidang sosial budaya.

5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial
budaya,

6. Pelaksanaan koordinasi evaluasi pembiayaan pembangunan.
7. Pelaksanaan penyusunan rencana program di bidang sosial budaya.

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 11
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Identifikasi Isu

Penentuan Isu Dengan Metode Akpl

Metode AKPL digunakan sebagai alat bantu pembobotan untuk mengetahui isu mana
yang dominan dan yang dapat membantu pengambilan keputusan dari beberapa pilihan,
metode ini terdiri dari 4 indikator yaitu A: Aktual, K: Kelayakan, P: Problematik, L: Kelayakan.

No. Permasalahan A K P L Jumlah Peringkat

1. Infrastruktur komunikasi 5 4 5 4 17 III

berupa internet kurang

memadai

2. Website portal berita instansi 4 4 4 4 16 V

yang belum optimal.

3. Belum adanya integrasi data 5 5 5 5 20 I

usulan CSR antara OPD

dengan Perusahaan.

4. Kompetensi pegawai dalam 5 4 5 5 19 II

menggunakan IT kurang

5. Belum adanya format baku 5 4 4 4 17 IV

data antar instansi.

Hasil dari metode AKPL diambil tiga isu teratas dan selanjutnya dilakukan pembobotan

lagi dengan menggunakan metode USG. Seperti metode AKPL, metode USG juga merupakan

alat bantu pembobotan namun digunakan untuk mengetahui tingkat Urgency (seberapa

mendesak), Seriousness (seberapa serius) dan Growth (seberapa cepat memburuk) suatu isu.

No. Isu U S G Jumlah Peringkat
1. Belum adanya integrasi data 5 5 5 15 I

usulan CSR antara OPD II
dengan Perusahaan. III
2. Kompetensi pegawai dalam 5 4 5 14
menggunakan IT kurang
3. Infrastruktur komunikasi berupa 5 4 4 13
internet kurang memadai

Berdasarkan hasil uji isu dengan pendekatan teknik USG, maka kesimpulan yang
diperoleh mengarah pada isu:

“Belum adanya integrasi data usulan CSR antara OPD dengan Perusahaan”

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 12
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Analisis Isu

Penentuan Isu Dengan Metode AKPL

Dari diagram tulang ikan (Fishbone diagram) dapat diketahui bahwa penyebab
terjadinya isu/masalah adalah:

1. Belum terdapat forum CSR daerah.
2. Belum ada peraturan terkait mekanisme pelaksanaan CSR.
3. Data usulan masih terdapat di masing-masing OPD.
4. Belum ada komitmen pemusatan data.
5. Belum ada komunikasi antar OPD.

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 13
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Analisis 5 W Sakichi Toyoda

Untuk menentukan akar penyebab dari masalah yang teridentifikasi, yaitu “Belum
adanya integrasi data usulan CSR antara OPD dengan Perusahaan”, dilakukan analisis
menggunakan teknik 5 W dari Sakichi Toyoda sebagai berikut.

1. Mengapa belum ada integrasi data usulan CSR antara OPD dengan
Perusahaan?
Karena belum terdapat forum CSR daerah.

2. Mengapa belum terdapat forum CSR daerah?
Karena belum ada peraturan terkait mekanisme pelaksanaan CSR.

3. Mengapa belum ada peraturan terkait mekanisme pelaksanaan CSR?
Karena belum ada komunikasi antar OPD.

4. Mengapa belum ada komunikasi antar OPD?
Karena belum ada komitmen pemusatan data.

5. Mengapa belum ada komitmen pemusatan data?
Karena data usulan masih terdapat di masing-masing OPD.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan teknik 5 W dari Sakichi

Toyoda, dapat ditarik kesimpulan bahwa akar penyebab dari masalah “Belum adanya
integrasi data usulan CSR antara OPD dengan Perusahaan” adalah karena data
usulan masih terdapat di masing-masing OPD.

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 14
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Alternatif Solusi Memecahkan Masalah

No Alternatif Solusi Efektifitas Efisiensi Kemudahan Total Ket

1. Melakukan Pengumpulan 5 3 5 13 I
4 4 4 12 II
data program /kegiatan
OPD yang belum terbiayai 5 3 3 11 III
oleh APBD dan
memberikan data tersebut
ke perusahaan.

2. Membangun aplikasi

pusat pangkalan data

yang menghimpun dan

menyumpan data para

OPD terkait kebutuhan

program/kegiatan yang

belum terbiayai APBD

3. Mempertemukan setiap

OPD dengan Perusahaan

yang memiliki keinginan

untuk memberikan

bantuan dana CSR

Untuk menentukan alternatif solusi dalam memecahkan masalah menggunakan
teknik tapisan Mc Namara. Dengan cara memberikan nilai dengan skala penskoran 1–
5 sesuai skala Likert. Alternatif solusi yang terpilih yaitu Melakukan Pengumpulan data
program /kegiatan OPD yang belum terbiayai oleh APBD dan memberikan data
tersebut ke perusahaan. (mendapatkan skor tertinggi).

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 15
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Aktualisasi

Melakukan Pengumpulan data program /kegiatan OPD yang belum terbiayai
oleh APBD dan memberikan data tersebut ke perusahaan

01 Melakukan konsultasi dan diskusi dengan
mentor dan coach tentang rancangan
aktualisasi.
Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN:
Etika Publik, Akuntabilitas, Nasionalisme

02 Melakukan koordinasi dengan kepala bidang
untuk mendapatkan dukungan dalam
melakukan pengumpulan data usulan CSR
oleh para OPD.

Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN:
Etika Publik, Akuntabilitas

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 16
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

03 Mempersiapkan sistem form online sebagai
wadah pengumpulan data usulan CSR.

Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN:
Komitmen Mutu, Akuntabilitas

04 Melakukan sosialisasi tata cara melakukan
pengisian data usulan CSR menggunakan
form online.

Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN:
Etika Publik

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 17
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

05 Melaksanakan pengisian data usulan CSR.
Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN:
Komitmen Mutu, Akuntabilitas

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 18
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

06 Melakukan evaluasi hasil pengumpulan data
usulan CSR
KK. oemteirtmkaeintaMn udteun, gAaknunntailbaiil-itnaislai dasar ASN:

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 19
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

07 Menyampaikan daftar usulan CSR kepada
perusahaan.

Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN:
Komitmen Mutu, Akuntabilitas, Etika Publik

08 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
aktualisasi kepada mentor

K. eterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN:
Komitmen Mutu, Akuntabilitas

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 20
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan

1. Telah dilaksanakan sosialisasi tata cara pengisian usulan SCR oleh OPD. Dengan
dilaksanakan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengisi data
dalam memahami tata cara penggunaan sistem pengisian data yang selanjutnya tidak
mengalami kesulitan maupun kesalahan dalam proses pengisian data.

2. Terlaksananya pengumpulan data usulan CSR dari OPD yang belum terbiayai APBD. Dengan
adanya data usulan yang terpusat tersebut maka proses pembiayaan pembangunan daerah
menggunakan dana CSR dapat berjalan lebih cepat dan optimal.

3. Terlaksana kegiatan penyerahan dokumen daftar usulan CSR kepada perusahaan. Dengan
kegiatan tersebut maka komunikasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan pihak
perusahaan pemberi dana CSR menjadi lebih baik demi kepentingan bersama yaitu
pembangunan daerah.

Saran

1. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengumpulan data ditemukan hambatan yaitu beberapa
OPD terlambat dalam melakukan pengiriman data hingga satu minggu, dengan alasan baru
mendapatkan disposisi tugas 3 (tiga) hari setelah surat masuk dan ditambah memerlukan
konsultasi dengan atasan. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk berkomunikasi
langsung secara personal via whatsapp maupun telepon kepada pihak yang memiliki data
yang akan diminta pada setiap OPD, sembari mengirimkan surat permintaan untuk
mempersingkat proses disposisi tugas.

2. Kegiatan sosialisasi dalam kondisi pandemi seperti ini juga cukup menyulitkan maka dari itu
penulis menyarankan selain dilakukan sosialisasi via daring, perlu juga disusun buku
panduan berisi langkah-langkah dan contoh pengisian yang dapat diberikan kepada pengirim
data serta diberikan nomor telepon narahubung yang dapat dihubungi jika pengirim data
mengalami kesulitan atau masalah.

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 21
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

INTEGRASI DATA USULAN CSR OPD DENGAN PERUSAHAAN DALAM PEMBIAYAAN 22
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO