ad art himabis 2018

ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis yang selanjutnya disingkat
menjadi Himabis.
Pasal 2
Waktu
Organisasi ini didirikan pada tanggal 5 Mei 1983 dengan nama Himania, kemudian pada tanggal
3 Oktober 2003 berganti nama menjadi Himabis.
Pasal 3
Tempat Kedudukan
Organisasi ini berkedudukan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

BAB II
SIFAT, ASAS, LANDASAN, BENTUK, DAN STATUS

Pasal 4
Sifat

Organisasi ini bersifat profesional, independen, ilmiah, dan demokratis.
Pasal 5
Asas

Organisasi ini berasaskan kekeluargaan, kemandirian, dan kerjasama.
Pasal 6

Landasan
Organisasi ini berlandaskan:
a. Pancasila
b. Undang-Undang Dasar 1945
c. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. PP No. 17 tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
e. Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 7
Bentuk
Organisasi ini berbentuk himpunan
Pasal 8
Status
Himabis adalah organisasi yang mewadahi seluruh Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis di
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

BAB III
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 9
Fungsi
Organisasi ini berfungsi sebagai:
a. Wadah kerjasama dan koordinasi Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Brawijaya.
b. Wadah kerjasama dan koordinasi dengan himpunan mahasiswa prodi yang ada di Jurusan
Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

c. Wadah pengembangan informasi dan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Jurusan Administrasi
Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

d. Wadah pengembangan kemandirian berfikir dan berkreatifitas sesuai dengan bidang ilmunya
bagi Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Brawijaya.

e. Wadah untuk memperjuangkan aspirasi Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis,Fakultas
Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

f. Representasi Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis,Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Brawijaya.
Pasal 10
Tujuan

Organisasi ini bertujuan:
a. Mewujudkan persatuan dan persaudaraan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis,Fakultas

Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
b. Menggali, menghayati, dan mengembangkan keahlian sesuai dengan bidang ilmu Jurusan

Administrasi Bisnis.
c. Membangun citra Jurusan Administrasi Bisnis yang lebih baik di masyarakat.

BAB IV
KEGIATAN

Pasal 11
Organisasi ini mempunyai kegiatan:
a. Mengembangkan profesionalisme, intelektualitas, dan kemandirian sesuai dengan tujuan

organisasi.
b. Menjalin dan membina hubungan baik dengan pihak-pihak atau badan-badan lainnya untuk

menunjang tercapainya tujuan dan fungsi organisasi.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 12
Organisasi ini beranggotakan seluruh mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Brawijaya. Keanggotaan organisasi ini terdiri dari anggota biasa dan
anggota luar biasa. Ketentuan keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB VI
BADAN DAN ALATKELENGKAPAN

Pasal 13
Organisasi ini mempunyai badan kelengkapan:

1. Ketua Umum
2. Wakil Ketua Umum
3. Sekretaris Umum
4. Bendahara Umum
5. Kepala Departemen
6. Kepala Divisi
7. Staff
8. Dewan Pengawas Organisasi

Pasal 14
Alat kelengkapan organisasi ini terdiri dari:

1. Musyawarah Besar
2. Musyawarah Besar Luar Biasa
3. Rapat Kerja
4. Kaderisasi

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 15
Sumber dana organisasi ini diperoleh dari:
a. Dana kemahasiswaan
b. Iuran pengurus
c. Sumber-sumber lainnya yang halal
d. Apabila terdapat sisa dana dari kepengurusan periode sebelumnya maka wajib diserahkan

kepada kepengurusan periode selanjutnya sesuai dengan LPJ yang telah disahkan dan
diserahterimakan selambat- lambatnya 40 hari kerja dari serah terima jabatan

BAB VIII
LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 16
Organisasi Himabis mempunyai lambang yang diatur dalam ART.

Pasal 17
Organisasi Himabis memiliki atribut yang merupakan identitas organisasi berupa bendera,

pakaian seragam, kop surat, stempel, dan kelengkapan lainnya yang diatur dalam ART.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18
Perubahan Anggaran Dasar organisasi ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar/
Musyawarah besar luar biasa Himabis Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya yang
diikuti oleh minimal 50 orang anggota Himabis.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
1. Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan khusus lainnya tidak boleh menyimpang dari

Anggaran Dasar.
2. Ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak menyimpang dan/atau berdasarkan

keputusan Musyawarah Besar.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran

Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

Ditetapkan di Malang

Hari/tanggal : Minggu, 19 November 2017

Waktu : 14:29 WIB

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Anggota
Anggota terdiri dari:
1. Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa aktif jurusan administrasi bisnis Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Brawijaya
2. Anggota luar biasa adalah seluruh anggota Himabis yang telah demisioner dengan masa
jabatan minimal 2 tahun kepengurusan.
3. Pendaftaran anggota luar biasa ditetapkan secara otomatis

Pasal 2
Pendaftaran Keanggotaan
Seluruh mahasiswa aktif Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Brawijaya memperoleh hak keanggotaan secara otomatis.

Pasal 3
Hak Dan Kewajiban Anggota Biasa
1.Hak anggota biasa adalah sebagai berikut:
a. Setiap anggota memiliki hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.
b. Setiap anggota berhak memberikan suara atas jalannya organisasi baik dalam
musyawarah besar, musyawarah luar biasa maupun disampaikan langsung pada pengurus
organisasi.
c. Setiap anggota berhak diperlakukan secara adil dan setara oleh pengurus HIMABIS
dalam setiap kegiatan

2. Kewajiban anggota biasa adalah sebagai berikut:
a. Setiap anggota wajib mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan
organisasi lainnya.
b. Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi.
c. Berpartisipasi dalam semua kegiatan organisasi.

Pasal 4
Hak Dan Kewajiban Anggota Luar Biasa
1. Hak anggota luar biasa adalah sebagai berikut:
a. Setiap anggota memiliki hak bicara

b. Setiap anggota berhak memberikan suara atas jalannya organisasi baik dalam
musyawarah besar, musyawarah luar biasa maupun disampaikan langsung pada pengurus
organisasi.
2. Kewajiban anggota luar biasa adalah sebagai berikut:
a. Setiap anggota wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB II
BADAN KELENGKAPAN

Pasal 5
Ketua Umum
1. Ketua umum adalah mahasiswa/i aktif Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya yang terpilih dalam Pemilwa Himabis.
2. Ketua umum merupakan perwujudan dari individu dan melembaga.
3. Ketua umum bertanggung jawab atas tugas–tugas organisasi.
4. Masa jabatan ketua umum adalah selama 1 (satu) periode kepengurusan.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Ketua Umum
1. Ketua umum mempunyai hak:
a. Menyikapi masalah–masalah internal dan eksternal organisasi.
b. Menindaklanjuti usulan dari anggota.
c. Mengangkat, mereshuffle, dan memberhentikan, wakil ketua umum, sekretaris umum,
bendahara umum, kepala departemen, kepala divisi, dan staff.
d. Ketua umum berhak berkoordinasi dengan DPO.
2. Ketua umum berkewajiban untuk:
a. Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah besar diakhir masa jabatannya.
b. Menjalankan program kerja yang telah disepakati dalam rapat kerja organisasi.
c. Menerbitkan Surat Ketetapan perihal hak dan kewajiban badan kelengkapan organisasi
yang terdapat di pasal 13 anggaran dasar dan isi dari Surat Ketetapan tersebut harus di
beri tahu kepada seluruh badan kelengkapan organisasi di rapat kerja pada awal
kepengurusan.

Pasal 7
Wakil Ketua Umum
1. Wakil Ketua Umum adalah mahasiswa/i aktif Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya yang terpilih dalam Pemilwa Himabis.
2. Wakil Ketua Umum adalah merupakan perwujudan individu yang melembaga.

3. Masa bakti Wakil Ketua Umum adalah selama 1 (satu) periode kepengurusan dan bisa
digantikan atau diberhentikan oleh surat keputusan ketua umum sewaktu–waktu jika
dibutuhkan.

4. Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada ketua umum.

Pasal 8
Sekretaris Umum
1. Sekretaris umum adalah badan kelengkapan organisasi yang diangkat oleh ketua umum.
2. Sekretaris umum adalah merupakan perwujudan individu yang melembaga.
3. Masa bakti sekretaris umum adalah selama 1 (satu) periode kepengurusan dan bisa
digantikan atau diberhentikan oleh surat keputusan ketua umum sewaktu–waktu jika
dibutuhkan.
4. Sekretaris umum bertanggung jawab kepada ketua umum.

Pasal 9
Bendahara Umum
1. Bendahara umum adalah badan kelengkapan organisasi yang diangkat oleh ketua umum.
2. Bendahara umum merupakan perwujudan individu yang melembaga.
3. Masa bakti bendahara umum adalah selama 1 (satu) periode kepengurusan dan bisa
digantikan atau diberhentikan oleh surat keputusan ketua umum sewaktu – waktu jika
dibutuhkan.
4. Bendahara umum bertanggung jawab kepada ketua umum.

Pasal 10
Kepala Departemen
1. Kepala Departemen adalah badan kelengkapan organisasi yang diangkat oleh ketua umum
yang membawahi :
a. Kepala divisi beserta staff.
b. Apabila dalam suatu departemen tidak terdapat divisi maka langsung membawahi staff.
2. Kepala Departemen merupakan perwujudan individu yang melembaga.
3. Masa bakti kepala departemen adalah selama 1 (satu) periode kepengurusan dan bisa digantikan
atau diberhentikan oleh surat keputusan ketua umum sewaktu–waktu jika dibutuhkan.
4. Kepala Departemen bertanggung jawab kepada ketua umum.

Pasal 11
Kepala Divisi
1. Kepala Divisi adalah badan kelengkapan organisasi yang diangkat oleh ketua umum yang
membawahi staff.
2. Kepala Divisi merupakan perwujudan individu yang melembaga.

3. Masa bakti kepala divisi adalah selama 1 (satu) periode kepengurusan dan bisa digantikan
atau diberhentikan oleh surat keputusan ketua umum sewaktu–waktu jika dibutuhkan.

4. Kepala divisi bertanggung jawab kepada kepala departemen dan ketua umum.

Pasal 12
Staff

1. Staff adalah badan kelengkapan organisasi yang diangkat oleh ketua umum dibawah kepala
departemen dan/atau kepala divisi.

2. Staff merupakan perwujudan individu yang melembaga.
3. Masa bakti staff adalah selama 1 (satu) periode kepengurusan dan bisa digantikan atau

diberhentikan oleh surat keputusan ketua umum sewaktu–waktu jika dibutuhkan.
4. Staff bertanggung jawab kepada kepala divisi dan/atau kepala departemen beserta ketua

umum.

Pasal 13
Dewan Pengawas Organisasi
1. DPO adalah badan kelengkapan organisasi yang berjumlah 5 orang.
2. DPO merupakan perwujudan individu yang melembaga.
3. Masa bakti DPO adalah selama 1 (satu) periode kepengurusan dan bisa digantikan atau
diberhentikan oleh surat keputusan DPO sewaktu–waktu jika dibutuhkan.
4. Masa jabatan Dewan Pengawas Organisasi berlaku selama satu periode kepengurusan.
5. DPO dipilih melalui musyawarah besar HIMABIS.
6. Syarat menjadi DPO adalah minimal 2 tahun kepengurusan HIMABIS

BAB III
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 14
Musyawarah besar
1. Musyawarah besar adalah pertemuan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Brawijaya setiap 1 (satu) periode kepengurusan yang merupakan
forum pengambilan keputusan tertinggi.
2. Musyawarah besar diumumkan maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 15
Acara Musyawarah Besar
1. Acara musyawarah besar dimulai dengan rangkaian acara PEMILWA HIMABIS.
2. Laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi kepada peserta musyawarah besar.

3. Pandangan umum oleh peserta musyawarah besar terhadap laporan pertanggungjawaban
pengurus.

4. Sidang pleno yang terbagi atas :
a. Penetapan dan pengesahan LPJ pengurus serta pernyataan demisioner.
b. Penetapan dan pengesahan LPJ DPO serta pernyataan demisioner
c. Pembahasan dan penetapan AD/ART.
d. Pembahasan dan penetapan RUU PEMILWA.

5. Pemilihan Dewan Pengawas Organisasi

Pasal 16
Musyawarah Besar Luar Biasa
1. Musyawarah besar luar biasa adalah musyawarah yang diadakan karena ada situasi luar biasa
dan kondisi darurat.
2. Situasi luar biasa dan kondisi darurat misalnya,
a. Terjadi pelanggaran AD/ART oleh anggota atau pengurus.
b. Apabila situasi mengharuskan untuk melakukan amandemen AD/ART.
3. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh 2/3 pengurus
HIMABIS atau 40 orang anggota HIMABIS yang dibuktikan dengan KTM dan surat
pernyataan

Pasal 17
Rapat Kerja
1. Rapat kerja adalah pertemuan seluruh badan kelengkapan yang dipimpin oleh ketua umum
yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
2. Rapat kerja bertujuan untuk menyusun program kerja badan kelengkapan organisasi selama
masa kepengurusan.
3. Mempublikasikan hasil rapat kerja kepengurusan oleh pengurus organisasi kepada anggota
selambat-lambatnya 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil rapat kerja
kepengurusan.
4. Pembacaan surat ketetapan perihal hak dan kewajiban badan kelengkapan organisasi yang
terdapat di pasal 13 anggaran dasar dan isi dari Surat Ketetapan tersebut harus di beri tahu
kepada seluruh badan kelengkapan organisasi di rapat kerja pada awal kepengurusan.

Pasal 18
Kaderisasi
1. Kaderisasi adalah sebuah proses untuk membentuk generasi penerus (kader) melalui
serangkaian kegiatan yang bertujuan menanamkan nilai kepemimpinan

2. Kaderisasi berfungsi: 1. Menjalankan proses pembinaan dan pengembangan anggota
2. Menyediakan sarana untu pemberdayaan potensi anggota

BAB IV
SUMBER DAN PENGALOKASIAN DANA

Pasal 19
Sumber Dana
1. Iuran kepengurusan yang besarnya ditentukan dalam rapat kerja
2. Sumber–sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat.
3. Apabila terdapat sisa dana dari kepengurusan periode sebelumnya maka wajib diserahkan
kepada kepengurusan periode selanjutnya sesuai dengan LPJ yang telah disahkan dan
diserahterimakan selambat- lambatnya 40 hari kerja dari serah terima jabatan
4. Dana kemahasiswaan dari fakultas dan universitas.
5. Dana kegiatan yang berasal dari perusahaan, pihak instansi lain, dan individu yang bersifat
mengikat dan digunakan untuk keperluan organisasi.

Pasal 20
Pengalokasian Dana
1. Iuran pengurus dan dana yang terhimpun dari sumber–sumber lainnya digunakan untuk
keperluan organisasi.
2. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan.
3. Seluruh sumber dana yang ada sesuai dengan pasal 19 digunakan untuk keperluan organisasi.

BAB V
LAMBANG & ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 21
Lambang Organisasi

1. Arti dari Lambang Himabis
Warna kuning melambangkan semangat dan harapan
Warna biru melambangkan loyalitas dan profesionalitas
Warna putih melambangkan kesatuan dalam keberagaman
Huruf b melambangkan jurusan administrasi bisnis

lingkaran pada huruf b melambangkan administrasi bisnis yang dinamis dan selalu berkembang
secara global
Tulisan Himabis adalah identitas dari organisasi

2. Lambang organisasi dapat digunakan pada :
a. Surat resmi semua badan kelengkapan yang mengadakan kegiatan atas nama Himabis.
b. Stempel resmi Himabis hanya digunakan oleh badan kelengkapan Himabis.
c. Bendera Himabis.
d. Segala perlengkapan kepanitiaan yang diselenggarakan oleh Himabis.
e. Emblem atau badge lambang Himabis yang disematkan pada jas almamater di lengan kanan,

dan pakaian resmi pengurus.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 22
Hal – hal lain yang belum diatur dalam ART ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan dan
ketetapan musyawarah besar.

Ditetapkan di Malang

Hari/tanggal : Minggu, 19 November 2017

Waktu : 19.09 WIB

RANCANGAN UNDANG – UNDANG PEMILWA HIMABIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang – undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi yang
selanjutnya disebut PEMILWA Himabis adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa
dalam Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
berdasarkan AD/ART Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Universitas Brawijaya (LKM UB)
untuk memilih ketua umum dan wakil ketua umum Himabis FIA–UB.

2. Panitia PEMILWA Himabis yang selanjutnya disebut PPH adalah penyelenggara PEMILWA
Himabis.

3. Pengawas PEMILWA Himabis yang selanjutnya disebut panwas adalah pengawas
PEMILWA Himabis.

4. Mahkamah PEMILWA Himabis adalah badan yang bersifat independen di luar pengawas dan
PPH.

5. Pemilih adalah mahasiswa aktif Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Brawijaya.

6. Mahasiswa yang dimaksud dalam poin 5 adalah seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu
Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi yang masih terdaftar sebagai mahasiswa
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

7. Kampanye PEMILWA Himabis yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan dalam
rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon ketua
Himabis.

8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan
suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 2
PEMILWA Himabis dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.

Pasal 3
1. Pemilwa Himabis dilaksanakan di wilayah Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu

Administrasi, Universitas Brawijaya.
2. Pemilwa Himabis dilaksanakan setiap satu periode kepengurusan.

BAB II
HAK MEMILIH

Pasal 4
Seluruh Mahasiswa aktif Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Brawijaya yang masih terdaftar secara administratif memiliki hak memilih.

Pasal 5
Untuk dapat menggunakan hak memillih, mahasiswa aktif Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas
Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya harus terdaftar sebagai pemilih.

BAB III
PENDAFTARAN PASANGAN CALON KETUA UMUM DAN WAKIL KETUA UMUM

Pasal 6
Peserta Pemilwa Himabis Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himabis
a. Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himabis Fakultas Ilmu Administrasi adalah

Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
yang mendaftarkan diri kepada PPH sebagai calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
b. Pendaftaran calon Ketua Umum dan Wakil ketua umum Himabis Fakultas Ilmu Administrasi
dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang ini
kepada PPH.

Pasal 7
Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himabis harus memenuhi syarat :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Mahasiswa aktif Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas

Brawijaya yang telah menempuh semester 4.
c. IPK minimal 3,00.
d. Memiliki visi dan misi untuk Himabis.
e. Mendapat dukungan minimal 10 dari mahasiswa Bisnis, 5 dari Pariwisata, 10 dari

Perpajakan FIA UB dengan bukti mengumpulkan KTM beserta fotokopinya.
f. Membuat dan menyerahkan paper tentang pengembangan Himabis.
g. Memiliki pengalaman organisasi.

BAB IV
PENYELENGGARA PEMILWA HIMABIS

Pasal 8
1. Pemilwa Himabis diselenggarakan oleh PPH.
2. PPH sebagaimana disebut pada ayat 1 adalah sebuah kepanitiaan yang pembentukannya

difasillitasi oleh Himabis.

Pasal 9
Tugas dan wewenang PPH dalam Pemilwa Himabis adalah :

a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilwa Himabis.
b. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilwa Himabis sesuai dengan tahapan yang diatur

dalam undang–undang Pemilwa Himabis.
c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan

Pemilwa Himabis.
d. Menetapkan waktu dan pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara Pemilwa Himabis
e. Meneliti kelengkapan persyaratan calon Ketua Umum Himabis.
f. Menetapkan calon Ketua Umum Himabis.
g. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilwa

Himabis.
h. Melakukan pelaporan pelaksanaan Pemilwa Himabis kepada seluruh kelembagaan dan

seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Pasal 10
PPH berkewajiban :

a. Memperlakukan semua calon Ketua Umum Himabis secara adil dan setara guna
menyukseskan keputusan Pemilwa Himabis.

b. Menetapkan standardisasi kebutuhan dan barang-barang serta alat-alat yang diperlukan
untuk penyelenggaraan Pemilwa Himabis.

c. Menjaga arsip dan dokumen PemilwaHimabis serta mengelola barang inventaris PPH.
d. Menyampaikan informasi kegiatan PemilwaHimabis kepada seluruh mahasiswa Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
e. Melaporkan penyelenggaraan PemilwaHimabis kepada Ketua Umum terpilih Himabis

selambat–lambatnya 30 hari sesudah pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji.
f. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang digunakan selama penyelenggaraan

PemilwaHimabis kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya.
g. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan PemilwaHimabis secara tepat waktu.
h. Juklak-juknis diumumkan h-2 Minggu sebelum hari pencoblosan PEMILWA.

Pasal 11

1. Pengadaan surat suara dan perlengkapan pelaksanaan Pemilwa Himabis dilaksanakan
secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan hemat
anggaran.
2. Pengadaan surat suara dan perlengkapan Pemilwa Himabis, dilakukan oleh PPH.
3. Jumlah surat suara yang dibuat, ditetapkan oleh PPH .
4. Jika pemiliha E-Vote mekanisme mengikuti keputusan PPH yang diumumkan h-2
Minggu sebelum E-Vote

BAB V
PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 12
1. Pendaftaran pemilih dilakukan dengan menunjukkan KTM kepada PPH (KTM lama untuk

mahasiswa lama dan KTMS untuk mahasiswa baru atau syarat - syarat yang ditentukan
Panwas/ PPH itu sendiri)
2. Pemilih yang telah terdaftar diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan surat
suara.
3. Apabila pemilih tidak dapat menunjukan KTM maka menunjukan KTP atau SIM serta
Login SIAM di hadapan PPH.

Pasal 13
1. Pendaftaran calon Ketua Umum diatur oleh PPH dalam mekanisme dan waktu pendaftaran.
2. Jika dalam kurun waku pendaftaran dan pengumpulan calon Ketua Umum yang telah

ditentukan PPH, Hanya satu calon. Maka diadakan tambahan waktu 2x24 jam.
3. Jika dalam waktu 2x24 jam hanya ada satu calon yang mendaftar maka pemilihan Ketua

Umum dan Wakil Ketua Umum Himabis dilakukan di Musyawarah Besar dengan syarat
yang sama.

Pasal 14
Seorang pemilih hanya dapat terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

BAB VI
KAMPANYE

Pasal 15
1. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilwa Himabis.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 4 hari berturut-turut

sebelum hari tenang.

3. Mekanisme tata cara, tahapan, dan penyelenggaraan kampanye diatur oleh PPH dalam aturan
tertulis.

4. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh PPH sesuai yang diatur oleh
undang–undang Pemilwa Himabis.

Pasal 16
1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

a. Penyebaran dan penempelan serta penggunaan pamflet, baliho dan banner.
b. Tatap muka dan dialog.
c. Debat terbuka antar calon.
d. Penyebaran melalui alat komunikasi elektronik.
2. Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada
seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat
edukatif
4. Penyelenggaraan kampanye dilakukan diseluruh kampus Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye ditetapkan oleh PPH dalam aturan tertulis.

Pasal 17
Dalam kampanye dilarang :
a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon lain.
b. Menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok mahasiswa.
c. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

seseorang atau kelompok mahasiswa.
d. Melakukan tindakan kekerasan pada panita dan pasangan calon lain.

BAB VII
KATEGORI DAN SANKSI PELANGGARAN

Pasal 18
1. Pelanggaran kategori satu adalah melakukan kampanye di luar masa kampanye.
2. Pelanggaran kategori dua adalah menghina seseorang (pemilih maupun calon lain) terkait

dengan agama, suku, ras, golongan, dan menghasut atau mengadu domba antar perseorangan
maupun antar kelompok mahasiswa.
3. Pelanggaran kategori tiga adalah mengancam, melakukan kekerasan dan/atau menganjurkan
kekerasan pada seseorang, dan/atau sekelompok mahasiswa.
4. berusaha untuk menghalangi berlangsungnya agenda Pemilwa Himabis.

Pasal 19
1. Sanksi kategori satu adalah diberikan peringatan keras dan akan dipublikasikan pelanggaran

yang telah dilakukan pada saat Pemilwa Himabis serta akan dikurangi jumlah perolehan
suara yang diperoleh sebanyak lima suara pada setiap pelanggaran yang dilakukan dan
berlaku secara akumulatif.
2. Sanksi kategori dua adalah diberikan peringatan keras dan akan dipublikasikan pelanggaran
yang telah dilakukan pada saat Pemilwa Himabis serta akan dikurangi jumlah perolehan
suara yang diperoleh sebanyak dua puluh lima suara pada setiap pelanggaran yang dilakukan
dan berlaku secara akumulatif.
3. Sanksi kategori tiga adalah calon ketua himabis dinyatakan gugur dalam Pemilwa Himabis
dan akan dipublikasikan pelanggaran yang telah dilakukan pada saat Pemilwa Himabis
berlangsung.

Pasal 20
Sanksi diberikan oleh MPH melalui Sidang Pleno berdasarkan laporan dari Panwas atau PPH.

BAB VIII
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pemungutan Suara

Pasal 21
Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilwa Himabis ditetapkan oleh PPH.

Pasal 22
1. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat yang dikeluarkan PPH

yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
2. Nomor urut calon ditetapkan oleh PPH berdasarkan undian.
3. Jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh PPH.

Pasal 23
1. Jumlah surat suara dicetak sejumlah setengah dari jumlah pemilih dan ditambah 20 % dari

sejumlah setengah dari jumlah pemilih
2. Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan

surat suara yang rusak.

Pasal 24

Pemberian suara untuk Pemilwa Himabis dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam
surat suara.

Pasal 25
Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPH.

Pasal 26
1. Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilwa Himabis disediakan kotak suara sebagai

tempat suara yang digunakan oleh pemilih.
2. Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara dibuat dan ditetapkan oleh PPH.

Pasal 27
Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti

kepada PPH, kemudian PPH memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 28
1. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh PPH.
2. Tanda khusus sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh PPH.

Pasal 29
1. Surat suara untuk PemilwaHimabis dinyatakan sah apabila:

a. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 ( satu ) kotak segiempat yang memuat satu calon.
b. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan

nama calon yang telah ditentukan.
c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segiempat yang

memuat nomor, foto, dan nama calon.
d. Tanda coblos yang terdapat pada salah satu garis kotak segiempat yang memuat nomor,

foto, dan nama calon masih berada di dalam garis kotak segiempat.
2. Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

oleh PPH dalam aturan tertulis.

Perhitungan Suara
Pasal 30

1. Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh PPH setelah pemungutan suara berakhir.
2. Sebelum perhitungan suara dimulai, PPH menghitung:

a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk
TPS.

b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Pasal 31

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara disemua TPS, PPH membuat
berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua, sekurang–kurangnya dua

orang anggota PPH dan saksi masing-masing calon.

BAB IX
PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN

Pasal 32
1. Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil Pemilwa Himabis

dilakukan PPH selambat – lambatnya 24 jam setelah perhitungan suara berakhir.
2. Calon terpilih dibuat berita acara hasil Pemilwa Himabis.
3. Berita acara pada hari yang sama diberikan PPH kepada:

a. Ketua umum yang terpilih.
b. Diumumkan oleh PPH keseluruh Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis FIA–UB.

Pasal 33
1. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himabis terpilih diambil sumpah oleh DPO pada saat

Musyawarah Besar.
2. Ketua Umum Himabis terpilih dilantik oleh dekan FIA berdasarkan surat keputusan yang

dikeluarkan oleh MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa) FIA.

BAB X
PENGAWAS PEMILWA

Pasal 34
1. Pengawasan Pemilwa Himabis dilakukan oleh Pengawas Pemilwa Himabis.
2. Pengawas Pemilwa Himabis dibentuk bersamaan dengan PPH.
3. Pengawas sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah individu yang difasilitasi oleh Himabis

yang melibatkan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis FIA-UB.
4. Pengawas bukan merupakan pengurus Himabis ataupun sedang mengikuti kepanitiaan

Himabis selain Pemilwa.

Pasal 35
Pengawas Pemilwa Himabis mempunyai tugas dan wewenang:

a. Mengawasi semua tahapan Pemilwa Himabis.
b. Menerima laporan pelanggaran Pemilwa Himabis.
c. Meneruskan temuan dan laporan mengenai pelanggaran ke Mahkamah Pemilwa

Himabis.
d. Memberikan sanksi kepada peserta dan pemilih yang melanggar ketentuan Pemilwa

Himabis.
BAB XI

MAHKAMAH PEMILWA HIMABIS
Pasal 36

1. MPH merupakan badan independen yang bertugas untuk memutuskan sanksi atas pelanggaran
yang terjadi dalam Pemilwa Himabis.

2. MPH dibentuk pada saat pembentukan PPH dan Panwas
3. MPH beranggotakan 5 orang terdiri dari 1 DPO, 2 Ketua angkatan terendah, 2 delegasi HMP

yang dibuktikan dengan surat tugas.
4. Segala keputusan yang dibuat oleh MPH bersifat final dan mengikat terhadap semua pihak,

serta tidak dapat diganggu gugat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Jika terjadi perubahan mendasar mengenai mekanisme pencoblosan menjadi e-vote, undang
undang ini dinyatakan tetap berlaku dengan perubahan mengenai mekanisme pemungutan suara

yang disetujui oleh Ketua Himpunan dan Mahkamah Pemilwa Himabis.

Pasal 38
Hal–hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur tersendiri dalam petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Ditetapkan di Malang
Hari/tanggal : Minggu, 19 November 2017
Waktu : 22.00 WIB