BUKU SAKU TEST01

DAFTAR ISI 2
3
Daftar isi
8
Profil LKBH FH Unmul 12

4 Visi Misi LKBH FH Unmul 18
5 Tujuan LKBH FH Unmul 22
6 Struktur LKBH FH Unmul
7 Job Description

Bantuan Hukum

9 Asas
10 Hak Penerima Bantuan Hukum
11 Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Alur Penerimaan Bantuan Hukum di LKBH FH Unmul

13 Langkah Pertama
14 Langkah Kedua
15 Langkah Ketiga
16 Langkah Keempat
17 Langkah Kelima

Peraturan Perundang-undangan terkait

Glosarium

Profil LKBH FH Unmul

Profil LKBH FH UNMUL

• Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman adalah
Organisasi Bantuan Hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, yang
berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas secara cuma-cuma berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Visi LKBH FH Unmul
• Menjadi lembaga yang berperan dalam pembangunan dan perlindungan hukum berbasis sosial
kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat

• Misi LKBH FH Unmul
• Memberikan advokasi, perlindungan, dan bantuan hukum seluruh sivitas akademika yang ada dalam
Lembaga Universitas Mulawarman berdasarkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip etis bagi
mahasiswa, dosen, dan tendik yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi
• Memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah yang
dihadapi oleh orang atau sekelompok masyarakat yang secara ekonomis dan pengetahuan hukum
dipandang kurang mampu, dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan atau golongan di
wilayah Kalimantan
• Mewujudkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman dalam melaksanakan pengabdian Kepada Masyarakat yang berorientasi pada
peningkatan mutu kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung, pembangunan hukum,
perlindungan, dan kesadaran hukum
• Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan pengetahuan hukum bagi mahasiswa dengan
menjadi paralegal yang profesional dan siap menjadi pengacara yang handal demi membangun dan
memberi perlindungan hukum pada almamater

Tujuan LKBH FH Unmul

LKBH FH Unmul sebagai unit Pelaksana Teknis Fakultas Hukum
merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan memberikan
pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum kepada seluruh komponen
masyarakat yang membutuhkan perlindungan, bantuan hukum dan
pelayanan hukum baik litigasi dan non litigasi kepada masyarakat

Struktur LKBH FH Unmul

Ketua LKBH FH Unmul

Sekertaris

Paralegal

Kelapa Divisi Litigasi Kepala Divisi Non Litigasi Kepala Divisi Penelitian
dan Pengembangan

Paralegal Paralegal Paralegal

Job Description

a. Ketua LKBH adalah Pimpinan Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum yang bertugas mengorganisir jalannya
kegiatan-kegiatan di LKBH.

b. Sekertaris adalah anggota LKBH yang menangani
kegiatan administratif di LKBH.

c. Kepala Divisi Litigasi (Kadiv Litigasi) adalah anggota LKBH
yang bertugas dan bertanggung jawab pada divisi litigasi
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan penanganan perkara pada ranah pengadilan.

d. Kepala Divisi Non Litigasi (Kadiv Non Litigasi) adalah
anggota LKBH yang bertugas dan bertanggung jawab
pada divisi non litigasi untuk melakukan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan penanganan perkara di
luar pengadilan.

e. Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (Kadiv
Litbang) adalah anggota LKBH yang bertugas dan
bertanggung jawab pada divisi litbang untuk melakukan
penelitian dan pengembangan keorganisasian yang
berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia LKBH.

f. Paralegal adalah mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman yang telah mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Paralegal di LKBH FH Unmul. Bertugas untuk
menjalankan seluruh kegiatan LKBH FH Unmul
berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh LKBH FH Unmul.

Bantuan
Hukum

Bantuan Hukum

• Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi
Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
yang menghadapi masalah hukum. Masalah hukum yang dimaksud
meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara,
baik itu pada ranah litigasi, seperti penanganan-penanganan perkara di
pengadilan maupun non litigasi, seperti advokasi, mediasi, atau
penanganan perkara di luar pengadilan.

• Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
Sedangkan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang tidak mampu yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM) ataupun dokumen lainnya yang serupa.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Keadilan

b. Persamaan kedudukan di dalam hukum

c. Keterbukaan

d. Efisiensi

e. Efektivitas, dan

f. Akuntabilitas

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum
untuk mendapatkan keadilan, mewujudkan hak
konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip
persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian
penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara
merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan
mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan

Hak Penerima Bantuan
Hukum

• Penerima bantuan Hukum berhak:
• Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah
hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima
Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut
surat kuasa
• Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar
Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat, dan
• Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewajiban • Penerima Bantuan Hukum wajib:
Penerima
Bantuan • Menyampaikan bukti,
informasi, dan/ atau
Hukum keterangan perkara secara
benar kepada Pemberi Bantuan
Hukum

• Membantu kelancaran
pemberian Bantuan Hukum

Alur Penerimaan Bantuan
Hukum di LKBH FH Unmul

Alur Penerimaan 1. BERikan laporan
Bantuan Hukum kepada LKBH FH
Unmul
Untuk
mendapatkan 2. DApatkan informasi
Bantuan Hukum, persetujuan
Penerima Bantuan penanganan perkara
Hukum harus
“BERDAULAT” 3. Urusan perkara akan
dibedah bersama
LKBH FH Unmul

4. LAngsung
penandatanganan
Surat Kuasa

5. Tim khusus akan
mendampingi anda

1. BERikan laporan kepada
LKBH FH Unmul

I. Langkah Pertama
• Penerima Bantuan Hukum (Klien) datang ke LKBH FH
Unmul
• Klien mengisi Surat Permohonan dan Form Konsultasi
• Klien menceritakan kronologis atau duduk perkara

• Persyaratan yang harus dilengkapi oleh Klien
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), khusus untuk klien
yang tidak mampu
• Fotocopy KTP
• Fotocopy KK
• Surat Permohonan dan Form Konsultasi (tersedia di
Sekretariat LKBH FH Unmul)
• Fotocopy/ dokumen lainnya yang terkait dengan perkara

• Estimasi waktu
• 1 jam (tentatif)

• Output
• LKBH FH Unmul menerima laporan berupa berkas perkara

• Keterangan
• Perkara yang tidak menggunakan SKTM adalah perkara non
prodeo atau perkara yang berbayar

2. DApatkan konfirmasi persetujuan
penanganan perkara

II. Langkah Kedua
• Klien menunggu persetujuan, diterima atau ditolaknya
perkara
• Klien akan mendapatkan alasan penolakan apabila
perkara ditolak oleh LKBH FH Unmul

• Persyaratan
•-

• Estimasi waktu
• 3 Hari (merupakan waktu paling lambat keluarnya
persetujuan perkara dari LKBH FH Unmul)

• Output
• Konfirmasi persetujuan dari LKBH FH Unmul

• Keterangan
• Perkara biasanya ditolak apabila Klien adalah Pelaku
Pelanggar Hak Asasi Manusia, Pelaku Tindak Pidana
Korupsi, dan Perkara terkait politik praktis

3. Urusan perkara akan
dibedah bersama LKBH
FH Unmul

III. Langkah Ketiga
• Klien menunggu konfirmasi jadwal bedah
kasus bersama LKBH FH Unmul
• Klien bersama LKBH FH Unmul
melaksanakan bedah kasus sesuai jadwal
yang telah ditetapkan

• Persyaratan
• Dokumen pendukung terkait kasus klien

• Estimasi waktu
• 1 Hari (tentatif)

• Output
• Berita Acara/ Keputusan

• Keterangan
• Berita Acara/ Keputusan, memuat
langkah-langkah penindakan perkara, dan
menentukan apakah perkara tersebut
masuk ke ranah Litigasi atau Non litigasi

4. LAngsung
penandatanganan surat
kuasa

IV. Langkah keempat
• Klien akan mendapatkan konfirmasi jadwal
penandatanganan Surat Kuasa dari LKBH FH
Unmul
• Klien bersama LKBH FH Unmul melakukan
penandatanganan Surat Kuasa

• Persyaratan

• Estimasi waktu
• 30 Menit (tentatif)

• Output
• Surat Kuasa

• Keterangan
• Jika perkara klien adalah perkara Non prodeo/
berbayar, maka klien akan melakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Pemberian Jasa Hukum terlebih dahulu, sebelum
penandatanganan Surat Kuasa

5. Tim khusus akan
mendampingi anda

V. Langkah kelima
• Klien akan didampingi oleh Tim Khusus

• Persyaratan
•-

• Estimasi waktu
• Klien akan mendapatkan pendampingan hukum
sepanjang Surat Kuasa masih berlaku

• Output
• Penanganan perkara

• Keterangan
• LKBH FH Unmul akan rutin melakukan monitoring
dan evaluasi terkait perkembangan perkara klien

Peraturan Perundang-
undangan terkait

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor
9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Tahun
2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor
57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman; dan
12. Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan.

Glosarium

Glosarium

✓Advokasi adalah pembelaan yang dilakukan oleh pemberi
bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum pada

✓Litigasi adalah penanganan perkara pada ranah pengadilan
✓Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan

melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, guna membantu
pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian
(solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak
✓Non litigasi adalah penanganan perkara di luar pengadilan.
✓Prodeo adalah penanganan perkara yang dikhususkan
untuk orang tidak mampu dengan dibuktikan dengan
adanya SKTM, sehingga mendapatkan pembebasan biaya
perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai
negara
✓Tentatif adalah belum pasti, masih dapat berubah
✓Tim Khusus (Timsus) adalah tim yang terdiri dari unsur
Dosen, Advokat, dan Paralegal yang dibentuk guna
melakukan pendampingan terhadap klien, baik pada ranah
litigasi maupun non litigasi.

JL. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kode Pos 75119 Telepon
(0541) 7774145 – 748107 Faks (0541) 7774145 – 748107 Laman:
http://fh.unmul.ac.id Surel: [email protected]