BOOKLET HELICOPTER VIEW LKBH FH UNMUL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Helicopter View

LEMBAGA
KONSULTASI
& BANTUAN

HUKUM

JL. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kode Pos 75119 Telepon (0541) 7774145 – 748107
Faks (0541) 7774145 – 748107 Laman: http://fh.unmul.ac.id Surel: [email protected]

II

III

DAFTAR ISI IV

Dekan Fakultas Hukum Unmul II
III
Ketua LKBH FH Unmul IV
1
Daftar isi
20
Profil LKBH FH Unmul
25
3 Visi Misi LKBH FH Unmul
6 Tujuan LKBH FH Unmul 34
7 Struktur LKBH FH Unmul 36
8 Job Description
9 Dokumentasi Kegiatan LKBH FH Unmul

Bantuan Hukum

22 Asas
23 Hak Penerima Bantuan Hukum
24 Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Alur Penerimaan Bantuan Hukum di LKBH FH Unmul

27 Datang ke LKBH FH Unmul
28 Dapatkan Persetujuan Penanganan Perkara
29 Perkara akan dibedah bersama LKBH FH Unmul
30 Penandatanganan Surat Kuasa
31 Tim Khusus akan Mendampingi anda
32 SOP Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Perundang-undangan terkait

Glosarium

1

Profil LKBH FH Unmul

2

PProrofiflilLLKKBBHHFHFHUNUMnUmLul

✓Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas
Hukum Universitas Mulawarman, secara resmi berdiri pada
tanggal 21 Februari 2017. Dalam rangka menjamin
terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat
melalui layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk
membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Mulawarman berdasarkan Keputusan
Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 261/SK/2017 tentang
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman.

✓Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas
Hukum Universitas Mulawarman adalah Lembaga Bantuan
Hukum yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk
melaksanakan layanan konsultasi dan bantuan hukum, serta
fungsi lainnya sesuai penugasan Rektor dan/ atau Dekan
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

✓Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas
Hukum Universitas Mulawarman berdasarkan penugasan dan
kuasa dari Rektor Universitas Mulawarman dapat
mendampingi, mewakili dan/ atau bertindak untuk dan atas
nama Universitas Mulawarman melakukan konsultasi dan
bantuan hukum, baik di dalam atau di luar Pengadilan

✓Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman, atas permintaan dan kuasa dari
perorangan, kelompok masyarakat, korporasi dan/ atau instansi
pemerintah lainnya dapat melakukan konsultasi dan bantuan
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

✓Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 tahun 2018 tentang
Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan
Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun
2019 S.D 2021, maka Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman diberikan
status Akreditasi C.

3

4

Tujuan LKBH FH Unmul

LKBH FH Unmul sebagai unit Pelaksana Teknis Fakultas
Hukum merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan
memberikan pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum
kepada seluruh komponen masyarakat yang membutuhkan
perlindungan, bantuan hukum dan pelayanan hukum baik
litigasi dan non litigasi kepada masyarakat

5

Struktur LKBH FH Unmul

Pengarah

Penanggung
Jawab

Ketua LKBH
FH Unmul

Sekertaris

Paralegal

Kepala Divisi Kepala Divisi Kepala Divisi Bendahara Kesekretariatan
Litigasi Non Litigasi Penelitian dan
Pengembangan

Paralegal Paralegal Paralegal Paralegal Paralegal

6

Job Description

a. Pengarah adalah Rektor Universitas Mulawarman yang
berwenang memberikan arahan terhadap LKBH.

b. Penanggung Jawab adalah Dekan Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman selaku penanggung jawab atas
berjalannya seluruh kegiatan LKBH.

c. Ketua LKBH adalah Pimpinan Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum yang bertugas mengorganisir jalannya
kegiatan-kegiatan di LKBH.

d. Sekertaris adalah Pengurus LKBH yang menangani kegiatan
administratif di LKBH.

e. Kepala Divisi Litigasi (Kadiv Litigasi) adalah Pengurus LKBH
yang bertugas dan bertanggung jawab pada divisi litigasi
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
penanganan perkara pada ranah pengadilan.

f. Kepala Divisi Non Litigasi (Kadiv Non Litigasi) adalah
Pengurus LKBH yang bertugas dan bertanggung jawab pada
divisi non litigasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan penanganan perkara di luar pengadilan.

g. Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (Kadiv Litbang)
adalah Pengurus LKBH yang bertugas dan bertanggung
jawab pada divisi litbang untuk melakukan penelitian dan
pengembangan keorganisasian yang berfokus pada
peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
LKBH.

h. Bendahara adalah Pengurus LKBH yang menangani keuangan
LKBH.

i. Kesekretariatan adalah Pengurus LKBH yang menangani
kesekretariatan LKBH

j. Paralegal adalah mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Paralegal di LKBH FH Unmul. Bertugas untuk menjalankan
seluruh kegiatan LKBH FH Unmul berdasarkan peraturan dan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh LKBH FH Unmul.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bantuan
Hukum

21

Bantuan Hukum

✓Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah
hukum. Masalah hukum yang dimaksud meliputi masalah
hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik
itu pada ranah litigasi, seperti penanganan-penanganan
perkara di pengadilan maupun non litigasi, seperti advokasi,
mediasi, atau penanganan perkara di luar pengadilan.

✓Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan
Bantuan Hukum. Sedangkan Penerima Bantuan Hukum
adalah orang atau kelompok orang tidak mampu yang
dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) ataupun dokumen lainnya yang serupa.

22

Bantuan Hukum dilaksanakan
berdasarkan asas:

a. Keadilan
b. Persamaan kedudukan di dalam hukum
c. Keterbukaan
d. Efisiensi
e. Efektivitas, dan
f. Akuntabilitas

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum
untuk mendapatkan keadilan, mewujudkan hak
konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip
persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian
penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara
merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan
mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan

23

Hak Penerima Bantuan Hukum

✓Penerima bantuan Hukum berhak:
• Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah
hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima
Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut
surat kuasa
• Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar
Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat, dan
• Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

24

Kewajiban ✓Penerima Bantuan Hukum wajib:
Penerima • Menyampaikan bukti,
Bantuan informasi, dan/ atau
Hukum keterangan perkara secara
benar kepada Pemberi Bantuan
Hukum
• Membantu kelancaran
pemberian Bantuan Hukum

25

26

Alur 1. Datang ke LKBH FH
Penerimaan Unmul

Bantuan 2. Dapatkan
Hukum persetujuan
untuk penanganan perkara

Masyarakat 3. Perkara akan
dibedah bersama
LKBH FH Unmul

4. Penandatanganan
Surat Kuasa

5. Tim khusus akan
mendampingi anda

27

1. Datang ke LKBH FH
Unmul

A. Langkah Pertama
1. Penerima Bantuan Hukum (Klien) datang ke LKBH FH
Unmul
2. Klien mengisi Surat Permohonan dan Form Konsultasi
3. Klien menceritakan kronologis atau duduk perkara

B. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh Klien
1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), khusus untuk
klien yang tidak mampu
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Surat Permohonan dan Form Konsultasi (tersedia di
Sekretariat LKBH FH Unmul)
5. Fotocopy/ dokumen lainnya yang terkait dengan
perkara

C. Estimasi waktu
• 1 jam (tentatif)

D. Output
• LKBH FH Unmul menerima laporan berupa berkas
perkara

E. Keterangan
• Perkara yang tidak menggunakan SKTM adalah perkara
non prodeo atau perkara yang berbayar

28

2. Dapatkan persetujuan penanganan
perkara

A. Langkah Kedua
1. Klien menunggu persetujuan, diterima atau ditolaknya
perkara
2. Klien akan mendapatkan alasan penolakan apabila
perkara ditolak oleh LKBH FH Unmul

B. Persyaratan
•-

C. Estimasi waktu
• 3 Hari (merupakan waktu paling lambat keluarnya
persetujuan perkara dari LKBH FH Unmul)

D. Output
• Konfirmasi persetujuan dari LKBH FH Unmul

E. Keterangan
• Perkara biasanya ditolak apabila Klien adalah Pelaku
Pelanggar Hak Asasi Manusia, Pelaku Tindak Pidana
Korupsi, dan Perkara terkait politik praktis

29

3. Perkara akan dibedah
bersama LKBH FH
Unmul

A. Langkah Ketiga
1. Klien menunggu konfirmasi jadwal bedah kasus
bersama LKBH FH Unmul
2. Klien bersama LKBH FH Unmul melaksanakan
bedah kasus sesuai jadwal yang telah
ditetapkan

B. Persyaratan
• Dokumen pendukung terkait kasus klien

C. Estimasi waktu
• 1 Hari (tentatif)

D. Output
• Berita Acara/ Keputusan

E. Keterangan
• Berita Acara/ Keputusan, memuat langkah-
langkah penindakan perkara, dan menentukan
apakah perkara tersebut masuk ke ranah Litigasi
atau Non litigasi

30

4. Penandatanganan Surat
Kuasa

A. Langkah Keempat
• Klien akan mendapatkan konfirmasi jadwal
penandatanganan Surat Kuasa dari LKBH FH
Unmul
• Klien bersama LKBH FH Unmul melakukan
penandatanganan Surat Kuasa

B. Persyaratan
•-

C. Estimasi waktu
• 30 Menit (tentatif)

D. Output
• Surat Kuasa

E. Keterangan
• Jika perkara klien adalah perkara Non prodeo/
berbayar, maka klien akan melakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Pemberian Jasa Hukum terlebih dahulu, sebelum
penandatanganan Surat Kuasa

31

5. Tim khusus akan
mendampingi anda

A. Langkah Kelima
• Klien akan didampingi oleh Tim Khusus

B. Persyaratan
•-

C. Estimasi waktu
• Klien akan mendapatkan pendampingan hukum
sepanjang Surat Kuasa masih berlaku

D. Output
• Penanganan perkara

E. Keterangan
• LKBH FH Unmul akan rutin melakukan monitoring
dan evaluasi terkait perkembangan perkara klien

32

NOMOR SOP : 001
: 17 November 2020
TGL.
PEMBUATAN : 17 Mei 2021
TGL. REVISI : 1 Desember 2020
: Ketua LKBH FH UNMUL
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN
OLEH

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM NAMA SOP NIP 198004262006041002
UNIVERSITAS MULAWARMAN
: PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 1. Memiliki kemampuan pengelolaan data
Advokat 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penanganan Perkara
Bantuan Hukum 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Surat Tugas dan Surat Kuasa
Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam 1. Lembar Kerja/form
Pemberian Bantuan Hukum 2. Komputer/laptop, Printer, Scanner
KETERKAITAN: 3. Jaringan internet
-
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
PERINGATAN: Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Apabila Penerbitan Surat Tugas dan Pembuatan Surat
Kuasa terlambat dibuat maka penanganan perkara
selanjutnya akan tertunda

33

Pelaksana

No. Kegiatan Paralegal/ Kadiv Kadiv Kadiv Non Timsus
Piket Litbang Litigasi Litigasi Litigasi/
Sekertaris Ketua LKBH Non Litigasi

a. Menerima klien,
b. Memeriksa, dan menganalisis
kelengkapan berkas/dokumen klien
c. Melakukan wawancara awal terkait duduk
1 perkara Klien
d. Mengidentifikasi apakah perkara tsb
masuk ke ranah perkara prodeo/probono
atau perkara non prodeo/non probono
e. Melaporkan kepada Sekertaris

Menerima laporan dan meneruskan kepada

2 Ketua LKBH untuk mendapatkan
persetujuan; diterima atau ditolaknya

perkara

Menganalisis dan memberikan keputusan ditolak
apakah perkara diterima/ditolak. diterima
Jika diterima, perkara diteruskan ke
3 Sekertaris untuk ditindaklanjuti.
Jika ditolak, perkara diserahkan ke
Sekertaris dan selanjutnya menyampaikan
penolakan tsb beserta alasannya ke klien

4 Meneruskan perkara ke Kadiv Litbang

Memfasilitasi rapat/ bedah kasus/ gelar

perkara bersama klien dan Pengurus LKBH

5 (Dosen, Ketua LKBH, Anggota divisi litigasi,
non litigasi, Advokat, dan paralegal) guna

mengkaji dan menentukan ranah perkara
(litigasi atau non litigasi)

Menindaklanjuti hasil rapat dan langsung

membentuk Timsus yang terdiri dari: Dosen,
6 Advokat, dan Paralegal.

Serta berkordinasi ke sekertaris untuk
penerbitan Surat Tugas Timsus

Menindaklanjuti hasil rapat dan langsung
membentuk Timsus yang terdiri dari: Dosen,

7 Advokat, dan Paralegal.
Serta berkordinasi ke sekertaris untuk
penerbitan Surat Tugas Timsus

Membuat draft surat tugas pendampingan

penanganan perkara, berdasarkan
rekomendasi nama anggota timsus, dan

8 meneruskannya ke Ketua LKBH
Membuat draft Surat Perjanjian Kerja Sama

Pemberian Jasa Hukum apabila perkara tsb

adalah perkara Non prodeo/ non probono
dan meneruskannya ke Ketua LKBH

Menandatangani draft surat tugas dan

selanjutnya diteruskan ke sekertaris

9 Menandatangani draft Surat Perjanjian Kerja
Sama Pemberian Jasa Hukum bersama klien

dan selanjutnya salinannya diteruskan ke

Dekan

10 Mengarsipkan Surat-surat
Mendistribusikan surat tugas ke Timsus

11 Menerima dan menindaklanjuti surat tugas.
Membuat surat kuasa bersama klien

34

Peraturan
Perundang-
Undangan terkait

35

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor
9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Tahun
2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor
57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman; dan
12. Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan.

36

Glosarium

37

Glosarium

✓Advokasi adalah pembelaan yang dilakukan oleh pemberi
bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum

✓Litigasi adalah penanganan perkara pada ranah pengadilan

✓Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan
melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, guna membantu
pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian
(solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak

✓Non litigasi adalah penanganan perkara di luar pengadilan.

✓Prodeo adalah penanganan perkara yang dikhususkan
untuk orang tidak mampu dengan dibuktikan dengan
adanya SKTM, sehingga mendapatkan pembebasan biaya
perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai
negara

✓Tentatif adalah belum pasti, masih dapat berubah

✓Tim Khusus (Timsus) adalah tim yang terdiri dari unsur
Dosen, Advokat, dan Paralegal yang dibentuk guna
melakukan pendampingan terhadap klien, baik pada ranah
litigasi maupun non litigasi.

JL. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kode Pos 75119 Telepon
(0541) 7774145 – 748107 Faks (0541) 7774145 – 748107 Laman:
http://fh.unmul.ac.id Surel: [email protected]